Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umm, Aspek Keuangan Daerah.

2. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH i
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
KATA PENGANTAR
Buku Panduan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan
ringkas secara terperinci mengenai pengelolaan keuangan daerah baik
untuk Propinsi maupun Kabupatan/Kota. Panduan Keuangan Daerah ini
merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.
Produk penyusunan Buku Panduan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai dan
membiayai pembangunan infrastruktur, baik di Propinsi maupun di
Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan daerah akan mampu merencanakan
pembangunan infrastruktur dengan mengacu dan mempertimbangkan
kapasitas pendanaan yang dimiliki. Penilaian kapasitas pembiayaan
diharapkan akan mampu mendorong daerah mengoptimalkan kemampuan
pembiayaan terutama dengan mempergunakan pendanaan eksternal secara
optimal
Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta
Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui
pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta akuntabel, dengan
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan
Keuangan Daerah ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan
kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah
Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.
September 2007
Tim Penyusun

3. ii BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH

4. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH iii
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
DAFTAR ISI
BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1
1.1 Komponen Keuangan.................................................................... 1
1.1.1 Komponen Penerimaan Pendapatan .................................. 1
1.2 Komponen Pengeluaran Belanja................................................... 3
1.3 Komponen Pembiayaan ................................................................ 4
BAB II PROFIL KEUANGAN KABUPATEN/KOTA........................... 7
2.1 Keuangan Daerah.......................................................................... 7
2.2 Keuangan Perusahaan Daerah....................................................... 7
BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN ................ 9
3.1 Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota ...................... 9
3.2 Proyeksi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota ..................... 9
3.2.1 Proyeksi Penerimaan dan Belanja .................................. 10
3.2.2 Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan............................ 12
3.2.3 Proyek Public Saving....................................................... 14
BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN DANA ............... Error!
Bookmark not defined.
4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah .................................... 17
4.1.1 Beberapa Aspek Penting.................................................. 19
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM................................. 21
5.1 Rencana Pembiayaan .................................................................. 21
5.2 Pelaksanaan Pembiayaan RPIJM................................................ 21

5. iv BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH

6. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 1
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB I PETUNJUK UMUM
Pembahasan mengenai aspek keuangan dalam penyusunan RIPJM pada
dasarnya adalah dalam rangka membuat taksiran dana yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten/Kota, yang
meliputi:
1. Pembelanjaan untuk pengoperasiaan dan pemeliharaan prasarana yang
telah terbangun;
2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah
ada;
3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru.
Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM perlu
memperhatikan hasil total atau produktivitas dan keuntungan yang
diperoleh dari penggunaan sumberdaya bagi masyarakat dan keuntungan
ekonomis secara menyeluruh tanpa melihat siapa yang menyediakan
sumber dana tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil
adanya kegiatan.
Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM yang diperhatikan
adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari
semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau
perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan
sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek
tersebut.
1.1 KOMPONEN KEUANGAN
1.1.1KOMPONEN PENERIMAAN PENDAPATAN
Komponen Penerimaan Pendapatan merupakan penerimaan yang
merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Pendapatan lainnya yang
sah. Berikut akan dijelaskan satu persatu subkomponen Pendapatan dan
gambaran umum tentang subkomponen Pendapatan di daerah pada
umumnya.

7. 2 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
1.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD
bersumber dari :
1. Pajak Daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan
di atas Air, Pajak Balik Nama, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan
Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan
Pajak lain-lain. Pajak-pajak Daerah ini diatur oleh UU No. 34/2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No.
65/2001 tentang Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah, antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan, Retribusi Biaya Cetak Kartu, Retribusi
Pemakaman, Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Retribusi pasar, Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemadam Kebakaran, dan
lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 66/2001
tentang Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil
deviden BUMD; dan
4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain : hasil penjualan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah.
1.1.1.2 DANA PERIMBANGAN
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas :
1. Dana Bagi Hasil terbagi atas Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil
Bukan Pajak (BHBP) atau yang berasal dari hasil pengelolaan sumber
daya alam. BHP antara lain: Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak
Penghasilan Badan maupun Pribadi; sedangkan BHBP atara lain :
kehutanan, pertambangan umum, perikanan, penambangan minyak
bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan berdasarkan “Celah Fiskal”
yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal ditambah
Alokasi Dasar.

8. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 3
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk kegiatan khusus,
misalnya: reboisasi, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, dan
bencana alam.
1.2 KOMPONEN PENGELUARAN BELANJA
Komponen pengeluaran belanja terdiri dari:
1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Transfer ke Desa/Kelurahan
4. Belanja Tak Terduga
Tabel I-1Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru
No. Sub-Komponen Belanja Rp.
1. Belanja Operasi
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
Jumlah (1)
2. Belanja Modal
- Belanja Tanah
- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Gedung dan Bangunan
-Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan
- Belanja Aset tetap Lainnya
- Belanja Aset Lainnya
Jumlah (2)
3. Tranfer ke Desa/kel.
- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil Retribusi
- Bagi hasil Pendapatan Lainnya
Jumlah (3)
4. Belanja Tak Terduga
Jumlah (4)
Sumber : PP No. 24/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan

9. 4 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
1.3 KOMPONEN PEMBIAYAAN
Komponen Pembiayaan (Financing) merupakan komponen yang baru
dalam Sistem Keuangan Daerah. Istilah Pembiayaan berbeda dengan
Pendanaan (Funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan
digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali. Contoh konkritnya, di dalam SAP-D yang lama, apabila
daerah memperoleh pinjaman, pinjaman tersebut diakui sebagai
Penerimaan Pendapatan. Selanjutnya, Penerimaan Pendapatan dari
Pinjaman ini tidak mempunyai konsekuensi atau dicatat pembayaran
kembali; sedangkan di dalam SAP-D yang baru, apabila daerah
memperoleh Pinjaman, maka diterima sebagai Penerimaan Pembiayaan
yang perlu dibayar kembali. Demikian pula bila daerah memberi pinjaman,
maka dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pinjaman karena akan diterima
kembali.

10. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 5
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Tabel I-2 Struktur Pembiayaan SAP-D yang Baru
No. Subkomponen Pembiayaan Rp.
1. Penerimaan Pembiayaan
a. Penggunaan SILPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
d. Pinjaman Dalam Negeri-Pemda lain
e. Pinjaman Dalam Negeri-Bank
f. Pinjaman Dalam Negeri-Non-bank
g. Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi
h. Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara
j. Penerimaan kembali pinjaman kpd. Pers. Daerah
k. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pemda lainnya
Jumlah (1)
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat
c. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda lain
d. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank
e. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non bank
f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi
g. Pembayaran Pokok Pinjaman-Lainnya
h. Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara
i. Pemberian Pinjaman kpd. Pers. Daerah
j. Pemberian Pinjaman kpd Pemda lainnya
Jumlah (2)
Pembiayaan Netto (1-2)
Sumber : PP No. 24/2004 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan

11. 6 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH

12. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 7
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB II PROFIL KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
2.1 KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan profil keuangan Kabupaten/Kota dalam penyusunan
RPIJM yang bertujuan untuk membuat taksiran dana yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan investasi program PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota,
meliputi:
Gambaran umum kondisi keuangan daerah selama 5 tahun terakhir, yang
dipergunakan untuk mengetahui:
1. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencakup
(i) Struktur Penerimaan; (ii) Struktur Belanja;
2. Trend perkembangan penerimaan dari: (i) Dana Perimbangan;
(ii) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (iii) Penerimaan Daerah Yang Sah;
3. Trend besaran penerimaan dana pembantuan dari pemerintah atasan
(Pusat atau Propinsi);
4. Profil dan perkembangan APBD (catatan: Tampilan dalam bentuk tabel
III-1)
• Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dalam APBD Kabupaten/Kota
• Perkembangan bantuan Pemerintah Pusat (GOI)
• Perkembangan kontribusi dan masyarakat
• Perkembangan dana pinjaman
• Perkembangan dan public saving
2.2 KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
Untuk mendukung sumber pembiayaan dalam komponen proyek cost
recovery dan telah memiliki BUMD (seperti sektor air minum,
persampahan dan limbah aspek keuangannya meliputi kondisi existing,
permasalahan, analisa dan proyeksi untuk: 1) Neraca, 2) Rugi/laba,
3) Arus Dana Kas

13. 8 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH

14. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 9
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA
KEUANGAN
3.1 KONDISI KEUANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA
Segala permasalahan yang ada tentang kondisi keuangan daerah pada profil
keuangan daerah.
Pengelompokan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak
dan retribusi yang sedikit mempunyai kaitan dengan kapasitas
pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya
keterpaduan fungsi yan efektif antara unit instansi yang bersangkutan.
3. Sarana dan prasrana operasional yang kurang
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
5. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan
pendapatan daerah.
3.2 PROYEKSI KEMAMPUAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
Proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan
kondisi keuangannya:
1. Dihitung untuk kurun waktu 5 tahun
2. Gunakan asumsi dasar sebagai berikut:
• Melihat kecenderungan trend (past trend)
• Estimasi pertumbuhan akibat adanya action plan
• Adanya kebijaksanaan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Proyeksi ketersediaan dana untuk pelaksanaan RPIJM
4. Perhitungan kemampuan meminjam Pemerintahan Kabupaten/Kota
(ambang batas DCR adalah 1,5)

15. 10 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
Perhatian terhadap aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM adalah hasil
total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber
yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara
keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan
siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut.
3.2.1PROYEKSI PENERIMAAN DAN BELANJA
Proyeksi penerimaan dihitung:
1. Penghitungan berdasarkan kurun waktu 5-7 tahun;
2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan
inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Dianalisis berapa besar anggaran rutin dibandingkan dengan anggaran
belanja barang dan modal untuk penyelenggaraan bidang ke-PU/Cipta
Karya-an;
(catatan: data ditampilkan dalam bentuk tabel proyeksi APBD
Kabupaten/Kota pada tabel III-1)

16. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 11
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Tabel III-1 Realisasi dan Proyeksi APBD Pemerintah
Kabupaten/Kota
URAIAN REALISASI APBD PROYEKSI
% PER % PROYEKSI
NO BAGIAN DAN
2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBUHAN 2007 2008 2009 2010 2011
POS
1. Belanja Operasi
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan
Sosial
Jumlah (1)
2. Belanja Modal
- Belanja Tanah
- Belanja
Peralatan dan
Mesin
- Belanja Gedung
dan Bangunan
-Belanja Jalan,
irigasi, dan
Jaringan
- Belanja Aset
tetap Lainnya
- Belanja Aset
Lainnya
Jumlah (2)
Tranfer ke
3.
Desa/kel.
- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil
Retribusi
- Bagi hasil
Pendapatan
Lainnya
Jumlah (3)
Belanja Tak
4.
Terduga
Jumlah Biaya

17. 12 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
3.2.2PROYEKSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN
3.2.2.1 KONDISI PAD DAN DANA PERIMBANGAN
1. Struktur dan perkembangan penerimaan rutin, dan belanja barang dan
modal, serta prosentase pertumbuhannya;
2. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi
besar, terutama untuk menjadi dasar pada penguatan kapasitas
keuangan daerah;
3. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi kecil
dikelompokkan dalam unsur penerimaan "lainnya"
4. Analisis kemampuan penerimaan dengan analisis rasio: coverage ratio;
collection ratio; rasio penetapan.
(catatan: tampilkan dalam bentuk tabel PAD dan perimbangan pada tabel
III-2)
Perhitungan proyeksi PAD dan Dana Perimbangan, antara lain sebagai
berikut:
1. Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun
2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan
inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Analisis selama kurun waktu proyeksi tersebut unsur PAD dan
penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar

18. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 13
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Tabel III-2 Proyeksi PAD dan Perimbangan
URAIAN REALISASI APBD PROYEKSI
% PER % PROYEKSI
NO BAGIAN DAN
2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011
POS
1 Pendapatan
a. Dana Alokasi
Umum
b. Dana Alokasi
Khusus
c. Dana Bagi
Hasil Pajak
d. Dana Bagi
Hasil Sumber
Daya Alam
(Non Pajak)
Pendapatan Asli
2
Daerah
a. Retribusi
b. Pendapatan
Pajak Daerah
c. Penerimaan
Bunga
d. Penerimaan
Lainn yang sah
Penerimaan
3
Pembiayaan
a. Penggunaan
SILPA
b. Pencairan
Dana Cadangan
c. Pinjaman
Dalam Negeri-
Pemerintah
Pusat
d. Pinjaman
Dalam Negeri-
Pemda lain
e. Pinjaman
Dalam Negeri-
Bank
f. Pinjaman
Dalam Negeri-
Non-bank
g. Pinjaman
Dalam Negeri-
Obligasi
h. Pinjaman
Dalam Negeri-
Lainnya
i. Penerimaan
kembali
pinjaman kpd
Pers. Negara
j. Penerimaan
kembali

19. 14 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
URAIAN REALISASI APBD PROYEKSI
% PER % PROYEKSI
NO BAGIAN DAN
2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011
POS
pinjaman kpd.
Pers. Daerah
k. Penerimaan
kembali
pinjaman kpd
pemda lainnya
Jumlah
Pendapatan
3.2.3PROYEK PUBLIC SAVING
Kondisi Eksisting Public Saving selama 5 tahun untuk mengetahui:
Public Saving (Tabungan Masyarakat) diperhitungkan dengan rumus:
PS = (PAD + PBB + DBH + DAU + DAK) – Belanja Wajib
Belanja Wajib = Belanja Mengikat + Kewajiban Daerah
• Gambaran besarnya public saving dan laju pertumbuhannya
• Besarnya angsuran pinjaman dan bunga
• Besarnya DSCR, batas ketentuan adalah 2,5
• Dengan DSCR ditentukan sebesar 2,5 dapat diperoleh besaran
maksimum pinjaman yang dapat diperoleh
Tabel III-3 Public Saving
Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan
Sumber Proporsi
No xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata
Penerimaaan
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%)
I PENERIMAAN
1 PAD
2 DBHP
3 DBHBP
4 DAU
5 DAK
II BELANJA WAJIB
1 PEMBIAYAAN
2 PEMBELANJAAN
TOTAL PUBLIC SAVING xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%

20. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 15
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Perhitungan public saving, antara lain sebagai berikut:
• Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun
• Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan
dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
• Alokasi dana public saving untuk kawasan perkotaan dihitung
dengan cara membandingkan penduduk perkotaan sesuai wilayah
perencanaan dengan total penduduk kabupaten;
• Dihitung dana yang dapat dialokasikan untuk bidang PU/Cipta
Karya, dimana besaran prosentase dapat mempergunakan trend
yang ada atau dengan hasil diskusi dengan pemerintah
Kabupaten/Kota;
• Hasil akhir adalah prakiraan dana pembangunan untuk bidang
PU/Cipta Karya dari public saving selama 5 tahun;
• Proyeksi belum termasuk perhitungan untuk pinjaman baru
(without project projection)
• Teliti hasil perhitungan DSCR

21. 16 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
Tabel III-4 Proyeksi DSCR (Bagian Urusan Kas Dan Perhitungan
Perhitungan DSCR dan Kumulatif Pinjaman)
REALISASI APBD % PROYEKSI
URAIAN BAGIAN % PER
NO PROYEKSI
DAN POS 2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011
RASIO
1 PERHITUNGAN
DSCR
BAGIAN
PENDAPATAN
2
ASLI DAERAH
(PAD)
POS DANA
3 ALOKASI UMUM
(DAU)
POS DANA
4 OTONOMI
KHUSUS
POS DANA BAGI
5
HASIL (DBH)
Pos Bagi Hasil Pajak
Pos Bagi Hasil Bukan
Pajak
POS DANA BAGI
HASIL DANA
6
(DBHD)
REBOISASI
7 BELANJA WAJIB,
Belanja Pegawai
Belanja Anggota
Dprd
ANGSURAN
8
POKOK PINJAMAN
ANGSURAN
9 BUNGA
PINJAMAN
BIAYA LAIN (Biaya
10 Komitmen+Jasa Giro
Perbankan+Provisi)
DSCR MINIMAL
2,5
(PAD+DAU+OTSUS+(DBH-DBHDR))-BELANJA
DSCR
PKK PINJ + BUNGA + BIAYA LAIN

22. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 17
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN
DANA
Analisa yang diperlukan adalah terhadap ketersediaan dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota yang dpat digunakan dalam pembangunan RPIJM,
misalnya indikasi sumber penerimaan yang harus diperhatikan yakni
sebagaimana yang tertera pada lampiran yang meliputi:
1. Analisa perkembangan masa lalu dengan memperhatikan kebijaksanaan
keuangan pemerintahan maka dibuat proyeksi anggaran pendapatan dan
belanja yang dapat dilihat pada tabel (lampiran)
2. Analisa perkembangan pajak daerah termasuk perkembangan kontribusi
kurang lebih ......... %per tahun.
3. Analisa perkembangan PAD ..... % per tahun, kontribusi terhadap
penerimaan rata-rata....%
4. Analisa pengeluaran pembangunan berkembang rata-rata....% porsi
rata-rata....% terhadap total pengeluaran , kecenderungan porsi
naik/turun.
5. Analisa terhadap pinjaman yang telah diterima berkembang ....%
dengan porsi.... besarnya cicilan sebesar ...%
4.1 ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Kemampuan keuangan daerah dapat bersumber dari:
1. Sumber internal dari pemerintah daerah sendiri (public saving)
2. Sumber eksternal dari luar pemerintah daerah (pemerintah pusat,
pemerintah propinsi, pinjaman, partisipasi swasta (KPS), dan swadaya
masyarakat)
a. Prediksi untuk dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
adalah menggunakan asumsi trend historis maksimal 10% dari
tahun sebelumnya;
b. Analisis dan teliti perkembangan sumber pendanaan eksternal untuk
pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
c. Identifikasi perkembangan dana dari partisipasi dan kerjasama
swasta;

23. 18 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
d. Identifikasi dana partisipasi masyarakat yang dipergunakan untuk
pembangunan khususnya dalam membiayai operasi dan
pemeliharaan;
e. Pisahkan biaya operasi dan pemeliharaan dan investasi baru dengan
asumsi masing-masing 50%
f. Identifikasi pinjaman minimal yang dapat diperoleh dengan
memperhatikan Debt Service Ratio (DSR) maksimum 30%
g. Dalam melakukan estimasi pinjaman dapat menggunakan asumsi:
• Tingkat bunga berkisar 9-12%
• Masa tenggang 5 tahun
• Pengembalian 20 tahun
h. Hitung DSCR pada kondisi setelah ada proyek/pinjaman apakah
masih pada batas 2,5
i. Estimasi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai
bidang PU/Cipta Karya termasuk kontribusi PDAM untuk
pendanaan sektor air minum;
j. Output dari analisa keuangan adalah total dana yang dapat
dialokasikan untuk membiayai bidang PU/Cipta Karya selama 5
tahun. (catatan: tabel estimasi sumber dana bidang PU/Cipta Karya)
4.2 ASPEK KEUANGAN PERUSAHAAN
Analisis keuangan ini penting untuk dapat menjabarkan arti dari data dan
informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Analisis yang
dipergunakan antara lain:
1. Analisis Ratio
• Rasio likuiditas
• Rasio kepatutan kredit
• Rasio efiensiensi
• Rasio profitabilitas
2. Analisis Prosentase
3. Indikator yang menentukan layak tidaknya program
• Internal Rate of Return (IRR)

24. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 19
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
• Financial Internal Rate of Return (FIRR) yang dilihat dari
penghasilan dan biaya
Dimana:
IRR > SOCC maka layak
SOCC = discount rate yang berlaku
• Economic Internal Rate of Return (EIRR) yang dilihat dari benefit
yang tidak bias dinyatakan dalam bentuk financial, terutama
terkait prasarana publik
IRR > 10%
• Net Present Value (NPV)
NPV > 0 maka layak
• Analisis Benefit and Cost (B/C)
B/C >1 maka Layak
Dalam perhitungan ini, apabila terdapat alternative program yang lain,
perlu dilakukan analisis sensitifitas sebagai pembanding.
4.2.1BEBERAPA ASPEK PENTING
• Indikator Debt Service Cost Ratio (DSCR) minimal 1,5
• Untuk analisis sub-proyek yang bersifat non-cost recovery
menggunakan analisis manfaat (analisis ekonomi)

25. 20 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH

26. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 21
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN
PROGRAM
5.1 RENCANA PEMBIAYAAN
Sumber-sumber pebiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Indonesia, Bantuan Luar Negeri dan masyarakat. Untuk sektor
air minum, limbah dan sampah biasanya komponen yang lebih dominan
dalam membiayai adalah pemerintahan Kabupaten/Kota, sebaliknya pada
penganggulangan bencana , jalan negara, drainase makro pemerintah pusat
lebih dominan.
Baik Bantuan Luar Negeri maupun dana pemrintah Pusat ke Pemerintah
Kabupaten/Kota sifatnya stimulan dan pelengkap, namun pembangunan
harus didasarkan kepada kekuatan sendiri, dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten/Kota dan masyarakat (community based development).
5.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN RPIJM
Setelah melalui proses penilaian RPIJM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
maka selanjutnya adalah program sekaligus proses pembiayaannya. Pada
pelaksanaan pembiayaaan, maka semua sumber pembiayaan yang sudah
disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat
(termasuk dana bantuan Luar Negeri dirumuskan dalam dokumen Project
Memorandum (Kesepakatan Pelaksanaaan Program).
Tabel V-1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten/Kota...
Realisasi xxx1-xxx6
Pertumbuhan
Proporsi
No Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%)
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)
1 Pajak Kendaraan Bermotor xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
2 Pajak Kendaraan di atas Air xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
3 Pajak Balik Nama xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
4 Pajak Bahan Bakar xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
5 Pajak Pengambilan Air Tanah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
6 Pajak Hotel xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
7 Pajak Restoran xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %

27. 22 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
Realisasi xxx1-xxx6
Pertumbuhan
Proporsi
No Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%)
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)
8 Pajak Hiburan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
9 Pajak Reklame xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
10 Pajak Penerangan Jalan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
11 Pajak Galian Golongan C xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
Pajak Parkir
12 Pajak lain-lain. xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
TOTAL xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6
Tabel V-2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota
Realisasi xxx1-xxx6
Pertumbuhan
Proporsi
No Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%)
(ribuan) (rib uan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
2 Retribusi Pelayanan Persampahan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
3 Retribusi Biaya Cetak Kartu xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
4 Retribusi Pemakaman xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
6 Retribusi pasar xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
8 Retribusi Pemadam Kebakaran xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
9 Retribusi Lain-lain xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
10 Retribusi Pelayanan Kesehatan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
TOTAL xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

28. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 23
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Tabel V-3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Laba BUMD, Dinas-
dinas, Lain-lain Kabupaten/Kota
Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan
Proporsi
No Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%)
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)
I PENERIMAAN LABA BUMD xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
1 Penyertaan modal xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
2 PDAM xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
3 BUMD 1 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
4 BUMD 2 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
II PENERIMAAN DINAS-DINAS xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
1 Dinas pertanian xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
2 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
3 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
4 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
III PENERIMAAN LAIN-LAIN xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
1 Penerimaan dari perijinan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
2 Penerimaam xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
3 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
4 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
TOTAL xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

29. 24 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
Tabel V-4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota
Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan
Proporsi
No Sumber Penerimaaan rata-rata
xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 (%)
(%)
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)
I Sub Total Bagi Hasil Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
1 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
3 Pajak Penghasilan Badan maupun
Pribadi
II Sub Total Bagi Hasil Bukan Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
1 Kehutanan
2 Penambangan Minyak Bumi
3 Pertambangan Gas Bumi
4 Perikanan
5 Pertambangan Umum
TOTAL I xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6
Tabel V-5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota
Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan
Sumber Proporsi
No xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata
Penerimaaan (%)
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)
I Dana Alokasi Umum
II Dana Alokasi Khusus
1 Reboisasi
2 Kesehatan
3 Sarana Pendidikan
TOTAL I + II + III xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

30. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 25
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Tabel V-6 Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru
Realisasi xxx1-xxx6
Pertumbuhan
Proporsi
No. Sub-Komponen Belanja xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%)
1. Belanja Operasi
- Belanja Pegawai xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Barang xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Bunga xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Subsidi xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Hibah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Bantuan Sosial xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
Jumlah (1) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
2. Belanja Modal xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Tanah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Peralatan dan Mesin xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Gedung dan Bangunan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Aset tetap Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Belanja Aset Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
Jumlah (2) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
3. Tranfer ke Desa/kel.
- Bagi Hasil Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Bagi Hasil Retribusi xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
- Bagi hasil Pendapatan Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
Jumlah (3) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
4. Belanja Tak Terduga xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
Jumlah (4) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %
TOTAL I + II + III + IV xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6
Tabel V-7 Struktur Pengeluaran
Realisasi xxx1-xxx6
Pertumbuhan
Subkomponen xxx1- xxx2- xxx3- xxx4- xxx5- Proporsi
No. rata-rata
Pembiayaan xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 xxx6
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%)
1. Penerimaan Pembiayaan
a. Penggunaan SILPA
b. Pencairan Dana
Cadangan
c. Pinjaman Dalam
Negeri-Pemerintah Pusat
d. Pinjaman Dalam
Negeri-Pemda lain
e. Pinjaman Dalam
Negeri-Bank

31. 26 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH
Realisasi xxx1-xxx6
Pertumbuhan
Subkomponen xxx1- xxx2- xxx3- xxx4- xxx5- Proporsi
No. rata-rata
Pembiayaan xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 xxx6
(ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%)
f. Pinjaman Dalam
Negeri-Non-bank
g. Pinjaman Dalam
Negeri-Obligasi
h. Pinjaman Dalam
Negeri-Lainnya
i. Penerimaan kembali
pinjaman kpd Pers.
Negara
j. Penerimaan kembali
pinjaman kpd. Pers.
Daerah
k. Penerimaan kembali
pinjaman kpd pemda
lainnya
Jumlah (1)
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana
Cadangan
b. Pembayaran Pokok
Pinjaman DN-Pem. Pusat
c. Pembayaran Pokok
Pinjaman DN-Pemda lain
d. Pembayaran Pokok
Pinjaman DN-Bank
e. Pembayaran Pokok
Pinjaman DN-Non bank
f. Pembayaran Pokok
Pinjaman DN-Obligasi
g. Pembayaran Pokok
Pinjaman-Lainnya
h. Pemberian Pinjaman
kpd Pers. Negara
i. Pemberian Pinjaman
kpd. Pers. Daerah
j. Pemberian Pinjaman
kpd pemda lainnya
Jumlah (2)
Pembiayaan Netto
(1-2)
Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

32. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 27
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
Tabel V-8 Rencana Alokasi Pendanaan
Kuat Potensial Lemah
No Pembiayaan
APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masyarakat Swasta
1 Air Minum
2 Drainase
3 Sampah
4 Air Limbah
5 Pengembangan
Permukiman
6 Tata Bangunan
Lingkungan

33. 28 BUKU PANDUAN
KEUANGAN DAERAH

34. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 29
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
TIM PENGARAH
1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
2. Ir. Ismanto, MSc
3. Ir. Danny Sutjiono
4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc
5. Ir. Antonius Budiono, MSc
6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
7. Ir. Susmono
TIM PENYUSUN
1. Ir. Andreas Suhono, MSc
2. Ir. Diana Kusumastuti, MT
3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci
4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng
5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT
6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES
7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc
8. Ir. Doddy Koeswanto
9. Ir. Iskandar Z
10. Ir. Halasan Sitompul
11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc
12. Dades Prinandes, ST, MT
13. Yuke Ratnawulan, ST
14. Dra. Endah T. Widowati
15. Veronica Kusumawardhani, ST
16. Ade Syaiful, ST., MT
17. Meytri Wilda Ayuantari, ST
18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM
19. Budi Hertanto, ST
20. Akhfian Mustika A, ST
21. Hidemiwan, ST
22. Azibi Taufik, ST
NARA SUMBER
1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW
2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati
3. Ir. Gita Chandrika N., MCP
4. Ir. Sugiantoro
PENYELARAS AKHIR
STUDIO Jakstra BPCK
Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4
Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067