Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015

1. PERAN PENTING PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN SANITASI DI DAERAH
2015-2019
OLEH:
DIREKTUR PENATAAN PERKOTAAN, KEMDAGRI
PADA PERTEMUAN KICK-OFF MEETING NASIONAL
PROGRAM PPSP 2015
JAKARTA, MARET 2015

2. 1. SANITASI BURUK MENGANCAM KUALITAS KEHIDUPAN
SECARA NASIONAL;
2. BEBAN BIAYA HIDUP BERTAMBAH UNTUK PEMULIHAN
KESEHATAN, PRODUKTIFITAS MASYARAKAT MENURUN
KARENA SAKIT
1. Bebas BABS 2014,
2. Pelayanan 80 %
persampahan
3. Pengurangan genangan
22.500 ha di 100 kawasan
strategis
SANITASI BURUK SECARA
AGGREGATIF AKAN MENJADI
BEBAN NEGARA;
URUSAN BERSAMA, MESKIPUN
URUSAN WAJIB DAERAH, KARENA
SKALA DAMPAKNYA LUAS
PERLU PERCEPATAN
PENANGGANAN
1. RE-ORIENTASI (Sanitasi urusan
Wajib Daerah, permasalahannya
telah meluas perlu “tindakan cepat-
dukungan pusat”)
2. RE-POSISI (Provinsi dan Kab/Kota
pelaku utama, dan berupaya
menggalang pemangku
kepentingan)
3. RE-VITALISASI (Provinsi menjadi
motor percepatan pembangunan
sanitasi di wilayahnya, termasuk
penggalian & pemastian berbagai
sumber pendanaan yg diperlukan)
1. PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA
2. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN REGULASI TERKAIT
PENGELOLAAN SANITASI DI DAERAH
3. PENGEMBANGAN PENDANAAN SANITASI DAERAH (LOKAKARYA
MPS DI PROVINSI)
PPSP
2010-2014
PUSAT,
PROVINSI,
KAB/KOTA,
MASY
BERGERAK
BERSAMA
SINERGI
SASARAN
SESUAI
TAHAPAN
PELAKSANAAN 2010-2014
(ASPEK KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN PPSP)

3. Bagaimana Pelaksanaan Program
PPSP 2015 dalam mendukung
“universal access”?

4. Lampiran UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PU dan Penataaan Ruang
Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota
1. Persampahan Penetapan pengembangan sistem
pengelolaan persampahan secara
nasional
Pengembangan sistem pengelolaan
lintas daerah provinsi dan sistem
pengelolaan persampahan untuk
kepentingan strategis nasional
Pengembangan sistem dan
pengelolaan persampahan
regional
Pengembangan sistem dan
pengelolaan persampahan
dalam daerah kab/kota
2. A. Limbah Penetapan pengembangan sistem
pengelolaan A.Limbah domestik
secara nasional
Pengelolaan dan pengembangan
sistim A. Limbah lintas daerah
provinsi dan sistem pengelolaan A.
Limbah untuk kepentingan strategis
nasional
Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
Limbah domestik regional
Pengembangan sistem dan
pengelolaan Air limbah
domestik dalam daerah
kab/kota
3. Drainase Penetapan pengembangan sistem
drainase secara nasional
Pengelolaan dan pengembangan
sistim drainase lintas daerah provinsi
dan sistem drainase untuk
kepentingan strategis nasional
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
drainase yang terhubung
langsung dengan sungai
lintas Kab/Kota
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
drainase yg terhubung lgs
dengan sungai dalam
daerah kab/kota

5. IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 2015-2019
5
BAGIAN VI
Pasal 10 ayat (2):
Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi:
a.pembangunan infrastruktur baru; dan atau
b.rehabilitasi
PASAL 11 ayat (2):
Pembangunan infrrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kel masyarakat,pemerintah,pemerintah
provinsi,pemerintah kab/kota dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan
pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang
dibangun
PASAL 11 ayat (3):
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pengelola infrstruktur air minum dan sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di daerah
(PERPRES NO: 185/2014 Percepatan Penyediaan A. Minum&Sanitasi)

6. • Pasal 38 Perpres 185/2014:
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan
anggaran yang memadai untuk percepatan penyediaan air minum dan
sanitasi
• Pasal 41 Perpres 185/2014 :
Pemerintah provinsi mendanai percepatan penyediaan air minum dan
sanitasi melalui APBD provinsi yang disalurkan melalui belanja SKPD,
Pinjaman, hibah,bantuan keuangan, atau bentuk transfer provinsi lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan
• Pasal 42 Perpres 185/2014:
(2) Pendanaan APBD Kab/kota untuk percepatan penyediaan sanitasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan kepada program dan
kegiatan penyediaan air minum yang tercantum dalam RKPD Kab/Kota yang mengacu pada
SSK

7. AGENDA UTAMA 2015-2019
mencapai Universal Access (Kelembagaan-Pendanaan)
3
4
1
2
MEMASTIKAN SISTIM MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN DAN
PENDANAAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI DAERAH HINGGA KE
PUSAT BERJALAN EFEKTIF-EFISIEN
BERSAMA PROVINSI, MEMBANTU PENINGKATAN KINERJA DAN
PENGEMBANGAN UPTD, PPK-BLUD, BLUD DAN PD DI BIDANG SANITASI
SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN DAN PENEGAKAN
ATURAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI, YANG
BERKELANJUTAN, RAMAH LIGKUNGAN, DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU
KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
MEMBANTU PROVINSI SECARA EFEKTIF MENDUKUNG UPAYA KAB/KOTA DALAM
TAHAPAN IMPLEMENTASI/PEMBANGUNAN SANITASI,SESUAI ROADMAP
SANITASI PROVINSI (RSP) Dimulai sejak pelaksanaan LOKAKARYA
MPS-SESUAI ATURAN YANG BERLAKU
7

8. PERMENDAGRI 37 TAHUN 2014
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
4
4
UPAYA PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR; (2) PENINGKATAN AKSES
AIR MINUM DAN SANITASI
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN DAN PENEGAKAN ATURAN GUNA
PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI, YANG BERKELANJUTAN, RAMAH LIGKUNGAN,
DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH
9 isu strategis pembangunan 2015:
1. Sosbud dan kehidupan beragama
2. Ekonomi
3. IPTEK
4. Sarana dan Prasarana
5. Politik
6. Hankam
7. Hukum dan Aparatur
8. Wilayah dan Tata ruang
9. SDA dan Lingkungan
8

9. 1. TAHAPAN IMPLEMENTASI
9
Pokja Sanitasi Provinsi dan Kab/Kota memberi masukan kepada
SKPD terkait-sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan fisik
dan non fisik melakukan:
a) persiapan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik,
b) kesiapan lahan, Amdal,Masterplan,FS dan DED,
c) melakukan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan oleh SKPD Provinsi,Kab/Kota
maupun K/L,
d) melakukan tindakan korektif yang perlu diambil SKPD Provinsi,Kab/Kota maupun
K/L-apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fisik-non fisik
(Bagian III. TAHAPAN PPSP DI DAERAH, PELAKSANAAN IMPLEMENTASI HAL 8, 9)
( SE MENDAGRI NO : 66O/4919/SJ- 2012)

10. 2. MONITORING-EVALUASI
Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan
implementasi/kemajuan dan penegakan aturan dalam
pembangunan sanitasi dengan mengunakan perangkat monev
10
( Terintegrasi )
Memantau implementasi terkait PPSP di Provinsi,
Kab/Kota
Pengembangan kelembagaan, pendanaan dan
peraturan perundangan yang ditetapkan
bupati/wako
Melakukan laporan triwulanan kemajuan
pelaksanaan disampaikan Gubernur kepada Menteri
Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Presiden

11. 3.PENINGKATAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN
SANITASI
• STATUS ASET DAN KEBIJAKAN PENGALIHAN ASET
• PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN
SANITASI
• PENATAAN DAN PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN NYA
• PENGEMBANGAN UPTD,PPK-BLUD,BLUD DAN PD DI
BIDANG SANITASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
11

12. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN, PENEGAKAN ATURAN UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI
12
PENINGKATAN PARTISIPASI SWASTA
PENGALIAN SUMBER DANA NON APBN/APBD
PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI TERINTEGRASI-SESUAI STANDAR
PELAYANAN PERKOTAAN

13. TERIMA KASIH
13