Dokumen tersebut membahas mengenai kerangka perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Secara singkat, dibahas mengenai perencanaan strategis jangka panjang dan tahunan melalui dokumen seperti RPJPD, RKPD, KUA, dan PPAS. Selanjutnya dibahas mengenai penganggaran melalui proses penyusunan RKA-SKPD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,

1. Banda Aceh 2 November 2011

4. RPJMD Penjabaran dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program kepala daerah Pedoman Memperhatikan RPJP Daerah RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah Jangka Waktu Penetapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah d okumen perencanaan d aerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Memuat : Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .

9. Musrenbang desa/kel – Kec. : Antisipasi terdampak program, Masukan SH; lintas desa ; sbg dasar RKPD Musrenbang Kab./Kota : Pemutakhiran RKPD ; pra- Pelaksanaan-pasca; media utama penetapan Program & implem. Musrenbang Prov. : Harmonisasi RKPD prov.,kota Dg Renja K/L dan RKP Sinkronisasi Perenc.&Pengang. antara Pusat & Drh Musrenbang Nasional sbg. Penyempurnan RKP & Renja K/L

11. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

13. Substansi PPAS

14. Matriks Prioritas & Plafon Anggaran

15. Tahapan Penyusunan PPAS

17. KUA & PPAS Diantara Dokumen Perencanaan lain

18. DAU & DAK MUSRENBANG RKA RKPD KUA & PPAS RKA RKA KUA & PPAS APBD

19. Musrenbang Kab/Kota KUA PPAS RKPD TAPD RAKOR II Prioritisasi Prog & Keg Nota Kesep. KDH &DPRD RAKOR III Sosialisasi Prog & Keg Mekanisme Rakor Sebelum Rapat TAPD & Rakor Sosialisasi Hasil TAPD : Merupakan Bentuk “Pengawalan Anggaran Sanitasi ” RAKOR I Pra Musren.

20. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 41/07 PP 38/07 LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

21. PEMDA Kebijakan Umum -KUA APBD dan PPAS DPRD Rencana Kerja Pemerintah Daerah -RKPD SE Penyusunan RKA-SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah kesepakatan Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja Rencana Kerja dan Anggaran Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

22. dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD adalah RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya .

24. Raperda tentang APBD Penjelasan Dokumen Pendukung Kepala Daerah DPRD menyampaikan kepada minggu pertama Oktober tahun sebelumnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

25. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & yang telah dievaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & Kepala Daerah menetapkan menjadi Provinsi Kabupaten/Kota Mendagri Gubernur Disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan selambat-lambatnya 31 Desember

26. Sebelum 31 Maret Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Sebelum 31 Maret 31 Maret PPKD BPK 1 2 3 4 5 6 SKPD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI

28. Terima Kasih