Dokumen tersebut membahas evaluasi kinerja dan arahan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dokumen meninjau pencapaian target output dan pendanaan rencana strategis 2010-2014, alokasi dana tahun 2013-2014, serta memberikan arahan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya tahun 2014.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
1.
2. EVALUASI KINERJA DAN ARAHAN PROGRAM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Oleh:
Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc
Direktur Jenderal Cipta Karya
Disampaikan pada Konsultasi Regional Tahun 2013 Tahap Pertama
Jakarta, 27 Februari 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
3. Kerangka Penyajian
1. Pendahuluan
a. Perkembangan Renstra DJCK Tahun 2010 – 2014
b. Pencapaian Output dan Pendanaan Renstra 2010-2012
c. Alokasi Dana Bidang Cipta Karya 2013 dan Perkiraan Pendanaan TA 2014
d. Capaian dan Target MDGs
2. Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2013
a. Pengamatan terhadap Keterpaduan Bidang Cipta Karya
b. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2013
3. Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2014
a. Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya
b. Kriteria Rencana dan Program Bidang Cipta Karya 2014
c. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional
d. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM
e. Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya untuk Skala Kabupaten/Kota Tahun 2014
f. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014
4. Penutup
LAMPIRAN
3
4. 1. Pendahuluan
a. Perkembangan Renstra DJCK Tahun 2010 – 2014
Renstra DJCK Tahun 2010-2014 berdasarkan Review saat ini adalah sebesar Rp. 65 Trilyun.
Adapun baseline Renstra DJCK Tahun 2010-2014 yang disusun tahun 2010 adalah Rp. 50 Trilyun.
Sehingga Renstra DJCK tahun 2010-2014 saat ini sebesar 130% dibandingkan dengan baseline
tahun 2010.
b. Pencapaian Output Utama Renstra DJCK Tahun 2010-2014
Sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, sebagian besar output utama Renstra DJCK tahun 2010-2014
menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi dan melebihi target Renstra yang ditetapkan dalam
baseline Renstra DJCK 2010-2014.
c. Alokasi Dana Bidang Cipta Karya tahun 2013 dan Perkiraan Pendanaan Tahun 2014
Pada tahun anggaran 2013 ini alokasi dana Bidang Cipta Karya adalah Rp 17,21 Trilyun, sedangkan
alokasi dana tahun 2014 yang merupakan sisa Renstra DJCK 2010-2014 adalah sebesar Rp. 14,49
Trilyun. Pendanaan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2014 diperkirakan akan meningkat
dengan adanya kebutuhan untuk pelaksanaan program sesuai Direktif Presiden yang meliputi:
air bersih untuk daerah rawan air, pulau kecil/terpencil dan kawasan perbatasan, air bersih dan
sanitasi untuk masyarakat miskin perkotaan MBR, dan kampung nelayan serta penanganan-
penanganan kawasan permukiman perbatasan beserta penyediaan fasum/fasos (± Rp 22 Trilyun).
4
5. a. Perkembangan Renstra DJCK Tahun 2010 – 2014
(Rp. Trilyun)
80
70
65.181
60
50
50
40
30
30
20
10
0
Renstra CK 2005-2009 Base Line Awal Renstra CK Review Renstra CK 2010-2014
2010-2014 (Inisiatif Baru/ Perubahan)
(Belum termasuk adanya Direktif Presiden)
5
7. b. Pencapaian Output dan Pendanaan Renstra 2010-2012
TOTAL CAPAIAN TOTAL CAPAIAN
Target Output REALISASI RENCANA
(2010-2012) (2010-2014)
No PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN SATUAN
(revisi)
2010 2011 2012 Vol % 2013 % 2014 % Vol %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan 661 242 398 245 885 134% 257 173% 150 195% 1.292 195%
b. Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya T win Block 250 40 65 53 158 63% 67 90% 25 100% 250 100%
c. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan 469 153 203 197 553 118% 344 191% 122 217% 1.019 217%
d. Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Kecamatan 237 237 237 237 237 100% 237 100% 237 100% 237 * 100%
e. Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Desa 13.190 3.900 5.862 5.592 15.354 116% 6.640 167% 5.000 205% 26.994 205%
2 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENYELENGGARAAN DALAM PENAT AAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN T ERMASUKPENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH
NEGARA
a. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Kota/Kab 159 44 134 44 222 140% 124 218% 128 298% 474 298%
b. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kawasan 303 137 322 374 833 275% 459 426% 260 512% 1.552 512%
c. Keswadayaan Masyarakat (P2KP) Kelurahan/ 10.948 10.948 10.930 10.925 10.948 100% 10.950 100% 10.950 100% 10.950 ** 100%
Desa
3 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENYELENGGARAAN SANIT ASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH,
DRAINASE) SERT A PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN
POLA INVEST ASI PERSAMPAHAN
a. Infrastruktur Air Limbah Kawasan 265 37 118 635 790 298% 829 611% 400 762% 2.019 *** 762%
b. Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab/Kota 58 25 58 46 58 100% 55 100% 23 100% 58 **** 100%
c. Infrastruktur T empat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 98 62 98 92 98 100% 74 100% 70 100% 98 ***** 100%
d. Infrastruktur T empat Pengolah Sampah T erpadu/3R Kawasan 252 56 74 101 231 92% 105 133% 106 175% 442 175%
4 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVEST ASI,
PENYELENGGARAAN SERT A PENGEMBANGAN SIST EM
PENYEDIAAN AIR MINUM
a. Penyelenggara SPAM T erfasilitasi PDAM 186 87 103 31 206 111% 40 111% 42 111% 206 ****** 111%
b. SPAM Regional Region 4 0 0 3 3 75% 6 225% 6 375% 15 375%
c. SPAM Di Kawasan MBR Kawasan 577 71 355 331 757 131% 322 187% 313 241% 1.392 241%
d. SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK) IKK 820 170 178 192 540 66% 243 95% 170 116% 953 116%
e. SPAM Perdesaan Desa 4.650 2.807 1.811 2.312 6.930 149% 1.687 185% 1.622 220% 10.239 220%
f. SPAM Kawasan Khusus Kawasan 153 19 65 244 328 214% 221 359% 200 490% 749 490%
Keterangan:
* Lokasi berulang RISE di 237 kecamatan
** Lokasi berulang P2KP di 10,950 kelurahan/desa
*** Lokasi berulang 11 kabupaten/kota sistem air limbah off-site + penambahan lokasi USRI mulai tahun 2012
**** Lokasi berulang drainase di 58 kabupaten/kota
7
***** Lokasi berulang infrastruktur T PA sampah di 98 kabupaten/kota
****** T arget berulang SPAM terfasilitasi di 206 PDAM
8. c. Alokasi Dana Cipta Karya 2013 dan Perkiraan Pendanaan TA 2014
ALOKASI (Rp. Trilyun)
Pendanaan
No PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN Base Line REALISASI TOTAL RENCANA TOTAL
(Rp. Trilyun)
2010 2011 2012 2010-2012 % 2013 % 2014 % 2010-2014 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
III PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN 12,361 1,291 3,985 3,917 9,192 74% 4,836 113% 2,796 136% 16,824 136%
PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
b. Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya
c. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan
d. Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)
e. Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
2 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN 9,633 2,081 2,787 2,788 7,656 79% 3,096 112% 2,819 141% 13,571 141%
PENYELENGGARAAN DALAM PENAT AAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN T ERMASUKPENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH
NEGARA
a. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya
b. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
c. Keswadayaan Masyarakat (P2KP)
3 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN 14,538 1,383 2,305 2,044 5,731 39% 3,150 61% 2,966 81% 11,847 81%
PENYELENGGARAAN SANIT ASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH,
DRAINASE) SERT A PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN
POLA INVEST ASI PERSAMPAHAN
a. Infrastruktur Air Limbah
b. Infrastruktur Drainase Perkotaan
c. Infrastruktur T empat Pemrosesan Akhir Sampah
d. Infrastruktur T empat Pengolah Sampah T erpadu/3R
4 KEGIAT AN: PENGAT URAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN 12,562 1,696 3,021 3,756 8,473 67% 5,532 111% 5,250 153% 19,254 153%
PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVEST ASI,
PENYELENGGARAAN SERT A PENGEMBANGAN SIST EM
PENYEDIAAN AIR MINUM
a. Penyelenggara SPAM T erfasilitasi
b. SPAM Regional
c. SPAM Di Kawasan MBR
d. SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK)
e. SPAM Perdesaan
f. SPAM Kawasan Khusus
5 SET DIT JEN 1,756 0,118 0,157 0,248 0,522 30% 0,303 47% 0,250 61% 1,076 61%
6 BINA PROGRAM 0,959 1,363 0,195 0,232 1,789 187% 0,257 213% 0,350 250% 2,396 250%
7 BPPSPAM 0,207 0,025 0,039 0,038 0,102 49% 0,044 70% 0,067 103% 0,213 103%
TOTAL REVIEW RENSTRA 7,956 12,488 13,021 33,465 64% 17,218 97% 14,498 *) 125% 65,181 125%
KUMULATIF PENDANAAN 50,683 **) 65,181 ***) 73,580
USULAN INISIATIF BARU 6,950
ADJUSTMENT BASELINE RENSTRA 1,449
TOTAL SKENARIO BASELINE (awal) 52,016
TOTAL SKENARIO BASELINE + USULAN INISIATIF BARU 33,465 17,218 22,897 ****) 141% 73,580 141%
*) Tahun 2014 Baseline
**) Kumulatif Renstra Baseline
***) Kumulatif Review Renstra
8
****) Tahun 2014 Review Renstra + Usulan Inisiatif Baru
9. d. Capaian dan Target MDGs
Goal 7: Acuan Target
Saat Ini
Memastikan Kelestarian Indikator Dasar 2009 2010 MDGs
(2011)
Lingkungan Hidup (1993) 2015
Target 7c : Proporsi penduduk
Menurunkan hingga terhadap air minum 37,73 % 47,71% 53,26% 55,04% 68,87 %
separuhnya proporsi rumah layak
tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap air Proporsi penduduk
minum layak dan sanitasi terhadap sanitasi 24,81 % 51,19% 55,53% 55,54% 62,41 %
layak pada tahun 2015 layak
9
9
10. d. Capaian dan Target MDGs (lanjutan)
14
12.12 Target Penurunan Permukiman Kumuh 2009-2020
Goal 7: 12 11.37
10.67
10.01
Memastikan Kelestarian 9.39
Persentase (%)
10
8.80
Lingkungan Hidup 8.26
7.75
8 7.27
6.82
6.40 6.00
Target 7d : 6
Mencapai peningkatan yang 4
signifikan dalam kehidupan
2
penduduk miskin di
permukiman kumuh pada 0
2011
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
tahun 2020
70000 10
60000
Target Pengurangan Kumuh 50000
Berdasarkan arahan dalam RPJPN, 40000
Pemerintah berupaya mewujudkan 30000
kota bebas kumuh pada tahun
20000
2020, dibandingkan dengan
baseline 2009 dengan luas kumuh 10000
mencapai 57.800 Ha. 0
2009 2014* 2020**
Luas Kawasan Kumuh (Ha) 57800 52020 0
*) Pencapaian SPM 2014 10
**) Pencapaian RPJPN (Kota Bebas Kumuh)
11. 2. Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2013
a. Pengamatan terhadap Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya
TA 2013
• Keterpaduan dalam skala kabupaten/kota ini masih memerlukan
keterpaduan dalam skala entitas kawasan dan entitas
lingkungan/komunitas. Sehingga untuk program/kegiatan yang masih
mempunyai fleksibilitas lokasi diharapkan dapat mendukung keterpaduan
pembangunan bidang CK dalam skala kawasan dan skala
lingkungan/komunitas (diperlukan peran/fungsi Satker Randal Provinsi).
• Bila disandingkan dengan strategi penataan ruang dan sektor (RTRW,
RDTR, SSK, RISPAM, SPPIP, RPKPP, dan RTBL) terlihat umumnya masih
belum sesuai dengan arahan strategi tersebut. Sehingga diharapkan untuk
program/kegiatan yang mempunyai fleksibilitas dan belum ditenderkan
TA 2013 diharapkan dapat mendukung keterpaduan pembangunan
bidang CK dalam skala kawasan dan skala lingkungan/komunitas
(diperlukan sinergi para Satker Cipta Karya Provinsi).
11
12. b. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2013
• Dalam rangka percepatan pelaksanaan program 2013, berdasarkan realisasi
pada tahun 2012 sebesar 92,36 % untuk realisasi fisik dan 93,36 %
(Rp 12,923 Triliun) untuk realisasi keuangan, diharapkan prognosa pada
Desember 2013 mencapai 100 % untuk rencana fisik dan 99,96 %
(Rp 17,211 Triliun) untuk rencana keuangan.
• Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2013:
Mempercepat proses SK Pejabat Inti Satker untuk pergantian pejabat inti Satker
yang memasuki masa pensiun, mutasi, dan promosi.
Segera mempercepat proses pelelangan bagi paket-paket yang sampai saat ini
belum dilelangkan.
Mempercepat pencairan tanda bintang ke Kementerian Keuangan dengan batas
waktu paling lambat akhir bulan Maret 2013.
Mempercepat penetapan lokasi desa untuk program PPIP.
Segera melengkapi data pendukung untuk paket-paket multiyears yang
merupakan persyaratan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Mempercepat proses SKPA ke Kementerian Keuangan untuk kegiatan yang sudah
siap dan terpenuhi Readiness Criteria-nya
12
13. 3. Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Cipta Karya TA 2014
a. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Amanat Penataan Amanat Pembangunan Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: Amanat Internasional:
Ruang/Spasial: Nasional: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan - Agenda Habitat
- UU No. 26 Tahun 2007 - RPJPN 2005-2025 Permukiman - RIO + 20
tentang Penataan - RPJMN 2010-2014 - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - MDGs
Ruang - UU/PP (UU 32/2004, - UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung - SDG
- RTRW Nasional/KSN PP 38/2007, dll.) - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan
- RTR Pulau - MP3EI Persampahan
- RTRW Provinsi/ - MP3KI - UU No.7/2004 tetang SDA
Kota/Kabupaten - KEK - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM
- Direktif Presiden - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
- PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU
Bangunan Gedung
- Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan
Penataan Ruang
- RPI2JM
A. Rencana dan Program
Kondisi Eksisting
Bidang Cipta Karya Permukiman yang Layak
Pembangunan
B. Pelaksanaan Pembangunan Huni dan Berkelanjutan
Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya
Isu-isu Strategis Permasalahan dan
Dukungan Stakeholder
- Bencana Alam Potensi Daerah
- Daerah (Prov/Kota/Kab)
- Perubahan Iklim
- Dunia Usaha
- Kemiskinan
- Masyarakat
- Reformasi Birokrasi
- Kepadatan Penduduk Perkotaan
- Pengarusutamaan Gender 13
- Green Economy
14. b. Kriteria Rencana dan Program Bidang Cipta Karya 2014
i. Sebagai leverage untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,
baik di perkotaan maupun perdesaan;
ii. Menerapkan rencana terpadu dan program investasi (RPI2JM) yang berbasis penataan
ruang/kewilayahan;
iii. Prioritas penanganan kewenganan Pemerintah (strategis nasional) dan
pembinaan/pengembangan kapasitas daerah dalam pemenuhan SPM Bidang Cipta
Karya;
iv. Pendekatan kewilayahan berbasis entitas regional (metropolitan/KSN), aras
kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan/komunitas/pemberdayaan masyarakat;
v. Arahan strategis sektoral (SSK, RISPAM, dll) mendukung perwujudan prioritas
kewilayahan;
vi. Dukungan untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya kabupaten/kota diprioritaskan
kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi, kualitas program dan anggaran daerah
untuk pemenuhan SPM, dan kesiapan kelembagaan/tata laksana di daerah;
vii. Melanjutkan kegiatan tahun jamak 2013;
viii. Dimungkinkan kegiatan inisiatif baru (creative program), terutama yang menggunakan
pendekatan kewilayahan (kawasan, lingkungan/komunitas).
14
15. c. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional
i. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) di dalam KSN dan kabupaten/kota di dalam kawasan
metropolitan, serta kawasan strategis lainnya (KEK, MP3EI);
ii. Telah memiliki Perda RTRW dan tergabung dalam Program Kota Hijau,
Kota Pusaka, dan Perdesaan Lestari;
iii. Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas di
Bidang Cipta Karya (RPIJM, SPPIP, RPKPP, RTBL, SSK, RISPAM).
15
16. d. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM
i. Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk
pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah;
ii. Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi
rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin);
iii. Memiliki komitmen tinggi dan responsif program.
16
17. e. Arahan Pembangunan Bidang CK untuk Skala Kabupaten/Kota
Tahun 2014
i. Pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional yang diprioritaskan akan
dilakukan penanganan terpadu pengembangan Bidang Cipta Karya
(permukiman, PBL, air minum, PLP), baik pada tingkatan spasial
kabupaten/kota maupun pada kawasan-kawasan strategisnya;
ii. Pada kabupaten/kota dukungan pemenuhan SPM yang diprioritaskan,
akan dilakukan pengembangan kapasitas/pembinaan pembangunan
Bidang Cipta Karya untuk percepatan pemenuhan SPM
kabupaten/kota, sesuai dengan kebutuhan sektoral yang diperlukan;
iii. Program/kegiatan pada tingkatan lingkungan/komunitas bersifat
pemberdayaan masyarakat, dengan prioritas pemenuhan
pengentasan kemiskinan, MDGs, dan kebutuhan sarana prasarana
minimal Bidang Cipta Karya.
17
18. f. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014
Entitas Perkotaan Perdesaan
Regional Pembinaan dan Pengembangan Regional:
– SPAM Regional
– Infrastruktur Air Limbah Terpusat Regional
– TPA Regional
Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Kota: Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten:
– RISPAM Kota – RISPAM Kabupaten
– Pembinaan PDAM – SPAM Kabupaten
– SPAM Kota – SPPIP Kabupaten
– Air Limbah Terpusat – SSK Kabupaten
– Drainase Perkotaan
– TPA Sampah
– SPPIP Kota
– Perda Bangunan Gedung
– RISPK
– SSK Kota
18
19. f. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014 (lanjutan)
Entitas Perkotaan Perdesaan
Kawasan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan:
– SPAM di Rusuna – SPAM di Kawasan Nelayan
– SPAM di Kawasan Kumuh – SPAM di Kawasan
– SPAM di Pelabuhan Perikanan Kawasan – SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan Kawasan
Perkotaan Perdesaan
– Air Limbah Komunal – Infrastruktur Rawan Bencana Kawasan Perdesaan
– RPKPP – Infrastruktur di Kawasan Perbatasan
– Infrastruktur permukiman kumuh – RISE/PISEW
– Infrastruktur di Rusuna
– PNPM Perkotaan Plus
– Infrastruktur Rawan Bencana Kawasan Perkotaan
– RTBL
– RTH
– PSD Permukiman tradisional/bersejarah
– Bangunan dan Lingkungan Strategis
Lingkungan/ Komunitas Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan
Lingkungan/Komunitas Perkotaan: Lingkungan/Komunitas Perdesaan:
– PLP-BK/ND – PLP-BK/ND
– PNPM-MP (P2KP) – SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil
– SANIMAS – PAMSIMAS
– 3R – PPIP
– RIS PNPM
Pusat Dukungan Manajemen
19
21. 4. Penutup
1. Untuk penuntasan pencapaian Renstra 2010-2014, pendekatan
kewilayahan/entitas menjadi diperlukan agar kemanfaatan hasil
pembangunan lebih optimal dan efektif.
2. Program keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya akan
dilaksanakan dengan prioritasi tinggi berdasarkan pemilahan
kewenangan Pemerintah dan berupa dukungan pembinaan pemenuhan
SPM kabupaten/kota, disertai dukungan program-program inklusif
berbasis kreatifitas/inisiatif para pemangku kepentingan/stakeholder.
3. TA 2013 diharapkan sudah dengan semangat sinergi pelaksanaan
program Cipta Karya dengan tetap mendorong percepatan realisasi
pelaksanaan di Ditjen Cipta Karya, realisasi fisik diharapkan mencapai
100 % dan realisasi keuangan mencapai 99,96 %.
4. TA 2014, prioritasi wilayah kabupaten/kota selain berdasarkan prioritas
kepentingan strategis nasional, juga dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran dan kesiapan program daerah.
5. Masih diperlukan penajaman kabupaten/kota strategis nasional TA 2014,
dengan mempertimbangkan arahan penataan ruang dan masukan
daerah.
21