SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
Télécharger pour lire hors ligne
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
                                      No. 52 Tahun 1995
                                           Tentang
                           Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

                          MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang:    1.   bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi dan
                  kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian
                  terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;
              2. bahwa kegiatan hotel mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan
                  hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah
                  cair dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;
              3. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah
                  ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
                  Pengendalian pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan
                  Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan
                  Hotel;
Mengingat:    1. Undang-undang Gangguan (Hinder ordonantie) Tahun 1926, stbl. Nomor 226,
                  setelah diubah dan ditambah terakhir dengan stbl. 1940 Nomor 14 dan Tahun 450;
              2. Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
                  (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor
                  3046)
              3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
                  Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Negara Nomor 3046)
              4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
                  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
                  38.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)
              5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara
                  Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 3215);
              6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian
                  Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I
                  (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                  3144);
              7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran
                  Air ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
                  Nomor 3409);
              8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak
                  Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran
                  Negara Tahun 1993 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
              9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993 tentang
                  Pembentukan Kabinet Pembangunan VI);
              10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang kedudukan,
                  Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan organisasi staf
                  Menteri Negara ;
              11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan
                  Pengendalian Dampak Lingkungan;

                                       MEMUTUSKAN

Menetapkan:   KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU
              LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL

                                            Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk
    menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel
    berbintang dan hotel melati.
2. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan
    yang untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi
    umum.
3.   Baku Mutu Limbah cair Hotel Adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke
     lingkungan.
4.   Limbah Cair Hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang
     dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
5.   Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Bapedal adalah Badan
     Pengendalian Dampak Lingkungan.
6.   Gubernur adalah Gubernur Kepala daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus ibukota, atau
     Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

                                               Pasal 2
(1) Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan hotel meliputi hotel berbintang 3 ,4 ,5 adalah sebagaimana
    tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
(2) Bagi Kegiatan hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :
    1. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi telah dikeluarkannya
        keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A dan
        wajib memenuhi Baku mutu limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam lampiran B selambat-
        lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000;
    2. tahap perencanaan dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah
        dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib memenuhi
        Baku Mutu Limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal
        1 Januari tahun 2000;
    3. Bagi kegiatan hotel sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang tahap perencanaannya
        dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini berlaku Baku Mutu Limbah Cair
        sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B;
    4. Baku Mutu Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang-
        kurangnya sekali dalam lima tahun.

                                               Pasal 3
(1) Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dapat menetapkan parameter tambahan di luar
    parameter yang tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran
    keputusan ini.
(2) Menteri memberikan tanggapan dan atau persetujuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30
    (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
    dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diberikan
    tanggapan dan atau persetujuan, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

                                              Pasal 4
(1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana
    tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
(2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau sama dengan Baku
    Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu
    Limbah Cair seperti dalam lampiran Keputusan ini.

                                            Pasal 5
Analis mengenai dampak lingkungan kegiatan hotel mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair Lebih ketat
atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan
hotel tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis
mengenai dampak lingkungan.

                                                Pasal 6
(1) Setiap penanggung jawab kegiatan hotel wajib untuk:
     1. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak
         melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan;
     2. membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi
         perembesan limbah cair ke lingkungan;
     3. memasang alat ukur debit atau alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah
         cair tersebut;
     4. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan;
     5. memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran
         keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
6.   menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter Baku Mutu Limbah
         Cair sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan e sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada
         Bapedal, Gubernur, dan isntansi teknis yang membidangi hotel, dan instansi lain yang dianggap
         perlu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

                                            Pasal 7
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Keputusan ini dan persyaratan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Wajib dicantumkan
dalam izin Undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie)

                                              Pasal 8
(1) Apabila Baku Mutu Limbah Cair kegiatan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
    ditetapkan sebelum keputusan ini:
    1. Baku Mutu Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana
         tersebut dalam Lampiran keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair
         seperti yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
         setelah ditetapkannya keputusan ini.

                                                Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                               Ditetapkan di : Jakarta
                                                               Pada tanggal : 23 Oktober 1995
                                                               Menteri Negara Lingkungan Hidup,
                                                               Sarwono Kusumaatmadja


LAMPIRAN A
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO. 52 TAHUN 1995 TANGGAL 23 OKTOBER 1995

                         BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL

                     PARAMETER                            KADAR MAKSIMUM (mg/L)
                        BOD5                                        75
                        COD                                         100
                        TSS                                         100
                         pH                                      6,0 – 9,0



LAMPIRAN B
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO. 52 TAHUN 1995 TANGGAL 23 OKTOBER 1995
                    BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL

                     PARAMETER                            KADAR MAKSIMUM (mg/L)
                        BOD5                                        30
                        COD                                         50
                        TSS                                         50
                         pH                                      6,0 – 9,0

Contenu connexe

Tendances

Kesehatan lingkungan pemukiman
Kesehatan lingkungan pemukimanKesehatan lingkungan pemukiman
Kesehatan lingkungan pemukimandwidiah
 
Survey vektor malaria
Survey vektor malariaSurvey vektor malaria
Survey vektor malariavirgananda
 
penyehatan tanah dan konsep tanah - ptps
penyehatan tanah dan konsep tanah - ptpspenyehatan tanah dan konsep tanah - ptps
penyehatan tanah dan konsep tanah - ptpsNovita Lessy
 
Penyehatan lingkungan untuk puskesmas
Penyehatan lingkungan untuk puskesmasPenyehatan lingkungan untuk puskesmas
Penyehatan lingkungan untuk puskesmasDR Irene
 
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
Pengaruh Lingkungan Terhadap KesehatanPengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
Pengaruh Lingkungan Terhadap KesehatanjajarM
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahJoy Irman
 
17. toksikologi industri
17. toksikologi industri17. toksikologi industri
17. toksikologi industriWinarso Arso
 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan SanitasiKebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
 
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014infosanitasi
 
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanDitjen P2P
 
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.docKAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.dockeslingkembangan
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmasAdelina Hutauruk
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...
Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...
Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...infosanitasi
 
Pola Penanganan Air Limbah
Pola Penanganan Air LimbahPola Penanganan Air Limbah
Pola Penanganan Air Limbahinfosanitasi
 
Laporan Identifikasi Tikus
Laporan Identifikasi TikusLaporan Identifikasi Tikus
Laporan Identifikasi Tikusdanivita
 

Tendances (20)

Kesehatan lingkungan pemukiman
Kesehatan lingkungan pemukimanKesehatan lingkungan pemukiman
Kesehatan lingkungan pemukiman
 
Survey vektor malaria
Survey vektor malariaSurvey vektor malaria
Survey vektor malaria
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
penyehatan tanah dan konsep tanah - ptps
penyehatan tanah dan konsep tanah - ptpspenyehatan tanah dan konsep tanah - ptps
penyehatan tanah dan konsep tanah - ptps
 
Penyehatan lingkungan untuk puskesmas
Penyehatan lingkungan untuk puskesmasPenyehatan lingkungan untuk puskesmas
Penyehatan lingkungan untuk puskesmas
 
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
Pengaruh Lingkungan Terhadap KesehatanPengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
 
17. toksikologi industri
17. toksikologi industri17. toksikologi industri
17. toksikologi industri
 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan SanitasiKebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
 
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014
 
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.docKAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
KAK PENGELOLAAN LIMBAH B3.doc
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
 
Konsep kesling
Konsep keslingKonsep kesling
Konsep kesling
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 
Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...
Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...
Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga d...
 
Pola Penanganan Air Limbah
Pola Penanganan Air LimbahPola Penanganan Air Limbah
Pola Penanganan Air Limbah
 
Laporan Identifikasi Tikus
Laporan Identifikasi TikusLaporan Identifikasi Tikus
Laporan Identifikasi Tikus
 

En vedette

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...infosanitasi
 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rruang
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RruangUndang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rruang
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RruangJoy Irman
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupDewi Hadiwinoto
 
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALLampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
 
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...infosanitasi
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...infosanitasi
 
PerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
PerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air MinumPerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
PerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air MinumJoy Irman
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahUndang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPenataan Ruang
 

En vedette (17)

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rruang
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RruangUndang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rruang
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rruang
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALLampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
 
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
 
PerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
PerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air MinumPerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
PerMenKes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahUndang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 

Similaire à Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel

Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganjohnmaking
 
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriPp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriMas Kris
 
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHKepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHAnjasDong1
 
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012dodysp
 
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combineInd puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combineMarita Purnama Sari
 
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdfPermen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdflilyoktavia2
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalFKP2B Cikarang
 
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdfPancaNababan1
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...infosanitasi
 
Pp sampah nomor 81 tahun 2012
Pp sampah nomor 81 tahun 2012Pp sampah nomor 81 tahun 2012
Pp sampah nomor 81 tahun 2012Ardi Yanson
 
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfPermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfHeriHermawan66
 
Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...
Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...
Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...Dianora Didi
 
PP_NO_81_TAHUN_2012.pdf
PP_NO_81_TAHUN_2012.pdfPP_NO_81_TAHUN_2012.pdf
PP_NO_81_TAHUN_2012.pdfMAzhariYusuf
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Masyrifah Jazm
 
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
 

Similaire à Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel (20)

Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
 
Kep 01 thn 95
Kep 01 thn 95Kep 01 thn 95
Kep 01 thn 95
 
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriPp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
 
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHKepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
 
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
 
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combineInd puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
 
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdfPermen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
 
Peraturan perundang
Peraturan perundangPeraturan perundang
Peraturan perundang
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
 
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
 
Pp sampah nomor 81 tahun 2012
Pp sampah nomor 81 tahun 2012Pp sampah nomor 81 tahun 2012
Pp sampah nomor 81 tahun 2012
 
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfPermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
 
Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...
Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...
Perda nomor 13 tahun 2016 ttg pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berba...
 
PP_NO_81_TAHUN_2012.pdf
PP_NO_81_TAHUN_2012.pdfPP_NO_81_TAHUN_2012.pdf
PP_NO_81_TAHUN_2012.pdf
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
 
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
 

Plus de infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

Plus de infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel

  • 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang: 1. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan; 2. bahwa kegiatan hotel mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair; 3. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel; Mengingat: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder ordonantie) Tahun 1926, stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan stbl. 1940 Nomor 14 dan Tahun 450; 2. Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Negara Nomor 3046) 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 3215); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan organisasi staf Menteri Negara ; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati. 2. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum.
  • 2. 3. Baku Mutu Limbah cair Hotel Adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. 4. Limbah Cair Hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 6. Gubernur adalah Gubernur Kepala daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus ibukota, atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa. Pasal 2 (1) Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan hotel meliputi hotel berbintang 3 ,4 ,5 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. (2) Bagi Kegiatan hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang : 1. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi telah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku mutu limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam lampiran B selambat- lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000; 2. tahap perencanaan dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000; 3. Bagi kegiatan hotel sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B; 4. Baku Mutu Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun. Pasal 3 (1) Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter yang tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini. (2) Menteri memberikan tanggapan dan atau persetujuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diberikan tanggapan dan atau persetujuan, maka permohonan tersebut dianggap disetujui. Pasal 4 (1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. (2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair seperti dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5 Analis mengenai dampak lingkungan kegiatan hotel mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair Lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan hotel tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 6 (1) Setiap penanggung jawab kegiatan hotel wajib untuk: 1. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan; 2. membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan; 3. memasang alat ukur debit atau alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut; 4. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan; 5. memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
  • 3. 6. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan e sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Bapedal, Gubernur, dan isntansi teknis yang membidangi hotel, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Keputusan ini dan persyaratan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Wajib dicantumkan dalam izin Undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie) Pasal 8 (1) Apabila Baku Mutu Limbah Cair kegiatan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini: 1. Baku Mutu Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair seperti yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini. Pasal 9 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Oktober 1995 Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja LAMPIRAN A KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 52 TAHUN 1995 TANGGAL 23 OKTOBER 1995 BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL PARAMETER KADAR MAKSIMUM (mg/L) BOD5 75 COD 100 TSS 100 pH 6,0 – 9,0 LAMPIRAN B KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 52 TAHUN 1995 TANGGAL 23 OKTOBER 1995 BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL PARAMETER KADAR MAKSIMUM (mg/L) BOD5 30 COD 50 TSS 50 pH 6,0 – 9,0