Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
•
0 j'aime•938 vues
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
Similaire à Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi (20)
Plus de infosanitasi
Plus de infosanitasi (20)
Dernier
Dernier (20)
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
- 1. MPS dalam Perencanaan & Penganggaran Formal Pelatihan Fasilitator PPSP 2014, Jakarta - Maret 2014
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4
- 6. 5
- 7. 6
- 8. 7 Gambaran pos-pos pendanaan yang secara legal dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi APBN Pendapatan Belanja Anggaran Kementerian Mendanai urusan pusat Dana Vertikal Dana Dekon/TP Mendanai urusan sektor Turbinwas Urusan sektor strategis nasional Dana Dekon/TP Anggaran BUN Transfer ke Daerah (APBD) Dana Perimbangan Otsus & penyesuaian Non-K/L Subsidi Pinjaman Hibah Pembiayaan
- 9. 8 RPP PDRD UU 28/2009 ttg PDRD PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah RPP Dana Darurat PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP No.7/2008 ttg Dekonsentrasi & Dana TP PP No.38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan
- 10. 9
- 11. 10 • Masukkan strategi SSK dalam perencanaan strategis daerah (RPJMD / Renstra SKPD) • Pengawalan program kegiatan SSK dalam rencana tahunan Perencanaan • Pengawalan program kegiatan SSK dalam KUA PPAS Kab/Kota • Masukkan program/kegiatan SSK yg tdk dapat didanai kab/kota dalam MPS • Kawal MPS dalam musrenbang Prov / APBD Prov dan konreg RPIJM • Upayakan koordinasi dengan anggaran kementerian lain Penganggaran • Pembangunan & pengelolaan sanitasi dari APBD Kab/Kota • Pembangunan sanitasi dari APBD Prov & APBN • Pengawalan penyerahan aset infrastruktur sanitasi Implementasi
- 12. 11
- 13. 12 Urusan sanitasi yang menjadi urusan daerah hanya bisa didanai dengan APBD Pendanaan pembangunan sanitasi lintas tingkatan pemerintahan hanya bisa dilakukan melalui tatacara pendanaan yang sesuai dengan peraturan Aset infrastruktur sanitasi akan menjasi aset pihak yang membangun infrastruktur bersangkutan APBD Kab/Kota hanya bisa mendanai aset Kab/Kota
- 14. Keterkaitan RKPD – RKP (case: RKP Kementerian PU – PLP)
- 15. Pembagian Peran dalam Penyusunan Program
- 17. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (S/d Pagu Definitif)
- 18. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)
- 19. TERIMAKASIH 18