Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

1. SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 660/4919/SJ, TANGGAL 30 NOVEMBER
2012, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SANITASI PERMUKIMAN DI DAERAH
disampaikan oleh:
DIREKTUR PENATAAN PERKOTAAN
DITJEN BINA BANGDA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sosialisasi Nasional (Kick-off Meeting Nasional) Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP) TA. 2013
Jakarta, 22 Januari 2013

2. JUMLAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA PESERTA
PPSP SERTA SEBARAN POKJA DI 28 PROVINSI (HINGGA
TAHUN 2012)
Pada Tahun 2013 sebagian Provinsi, Kabupaten/Kota telah memasuki
tahapan Implementasi, memerlukan acuan yang jelas serta lembaga pengelola
sanitasi sesuai kebutuhan daerah

3. POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP
 Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi
landasan operasional pelaksanaan Program PPSP di
daerah.
 Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan
pembangunan sanitasi permukiman.
 Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya
sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah
 Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan
uraian tugas berikut fungsi (yang lebih terinci).
 Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah
(Sekda) Prov,Kab/Kota.
 Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan
mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan
dari: SKPD, termasuk masyarakat, dan institusi non-
pemerintah.
 Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan
memadai dalam RKA masing-masing SKPD.
 Nomenklatur: POKJA SANITASI.

4. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI PROVINSI
(SESUAI SE MENDAGRI) KETUA
Sekretaris Daerah Provinsi
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan atau sebutan lain
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda dan
SKPD lain)
BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN
KOMUNIKASI DAN EVALUASI
PEMBERDAYAAN
Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:
Kepala Bappeda atau sebutan Kepala Badan Pengelola Kepala Dinas Cipta Karya atau Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
lain. Keuangan Daerah dan Aset atau sebutan lain. atau sebutan lain.
sebutan lain
Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Kabid Penyehatan Lingkungan. Kabid Pengembangan
Bappeda atau sebutan lain. fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Lingkungan Hidup.
sebutan lain. Karya.
Anggota : Anggota : Anggota: Anggota: Anggota:
Pejabat/staf dari Bappeda dan Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas
dari SKPD lainnya yang SKPD lainnya yang melaksanakan Karya atau sebutan lain dan dari atau sebutan lain dan dari SKPD Lingkungan Hidup atau sebutan
melaksanakan fungsi terkait fungsi terkait dengan SKPD lainnya yang melaksanakan lainnya yang melaksanakan fungsi lain dan dari SKPD lainnya yang
dengan perencanaan layanan penganggaran, pelaporan dan fungsi terkait dengan terkait dengan penyehatan melaksanakan fungsi terkait
persampahan, air limbah pertanggungjawaban keuangan pembangunan sarana dan lingkungan, pendidikan, dengan kegiatan monitoring dan
domestik, dan drainase dan aset. prasarana persampahan, air komunikasi, dan pemberdayaan evaluasi sanitasi.
lingkungan. limbah domestik, dan drainase masyarakat.
lingkungan.

5. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASI
PROVINSI
KETUA Dijabat oleh SEKRETARIS DAERAH (SEKDA), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPD
SEKRETARIS Dijabat oleh ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ATAU SEBUTAN LAINNYA yang secara formal membantu sekda
dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
KETUA BIDANG Dijabat oleh KEPALA SKPD SESUAI SUBSTANSI NYA & WAKIL
KETUA BIDANG DIJABAT KABID PADA SKPD TERKAIT yang
kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang
ANGGOTA STAF SKPD TERKAIT yang ditunjuk
5

6. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
FUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah
provinsi.
FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen,
dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di
tingkat provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.
FUNGSI ADVISORY Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan
kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi
Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka
meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.
FUNGSI FASILITASI Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam
melakukan proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi
kabupaten/kota dan provinsi, serta program sanitasi antar
kabupaten/kota, dan membantu pelaksanaan sistem monitoring dan
evaluasi sanitasi di tingkat provinsi.
FUNGSI SUPERVISI Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan
kegiatan pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan
penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran
sehingga dapat menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila
terjadi penyimpangan.
FUNGSI SINKRONISASI Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam
menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai
tingkatan pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran,
proses serta hasil yang diharapkan.

7. SEKRETARIAT POKJA SANITASI PROVINSI
“ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam
kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan
PPSP yang berjenjang mulai dari ketua, sekretaris maupun
tugas ketua bidang.”
Meliputi:
 Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan
pelatihan
 Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan
 PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan perangkat keras
yang
 tersedia di kantor sekretariat pokja provinsi masing-masing

8. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI
KABUPATEN/KOTA KETUA
(SESUAI SE MENDAGRI) Sekretaris Daerah Kabupaten atau
Kota
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD
lain)
BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN
KOMUNIKASI DAN EVALUASI
PEMBERDAYAAN
Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:
Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang membidangi Kepala SKPD yang membidangi
bidang perencanaan. bidang pendanaan. bidang teknis (cipta karya atau PU). Kesehatan. Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua:
Wakil Ketua: Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra Bappeda fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Wakil Ketua: Kabid Pengembangan Lingkungan
atau sebutan lain. sebutan lain. Karya Kabid Penyehatan Lingkungan Hidup
Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota :
Pejabat/staf dari Bappeda dan dari Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Karya Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas Lingkungan
SKPD lainnya yang melaksanakan SKPD lainnya yang melaksanakan atau sebutan lain dan dari SKPD atau sebutan lain dan dari SKPD Hidup atau sebutan lain dan dari
fungsi terkait dengan perencanaan fungsi terkait dengan penganggaran, lainnya yang melaksanakan fungsi lainnya yang melaksanakan fungsi SKPD lainnya yang melaksanakan
layanan persampahan, air limbah pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan sarana terkait dengan penyehatan fungsi terkait dengan kegiatan
domestik, dan drainase lingkungan. keuangan dan aset dan prasarana persampahan, air lingkungan, pendidikan, komunikasi, monitoring dan evaluasi sanitasi.
limbah domestik, dan drainase dan pemberdayaan masyarakat.
8 lingkungan.

9. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASI
KAB/KOTA
KETUA Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua
TAPD
SEKRETARIS Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau
sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam
mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
KETUA BIDANG Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil
Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang
kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang
ANGGOTA Staf SKPD terkait yang ditunjuk
9

10. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
FUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan PPSP di wilayah Kab/Kota.
FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran,
kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai
pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
Kab/Kota untuk turut-serta dalam pembangunan
sanitasi.
FUNGSI ADVISORY Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis
bagi pengembangan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi
Kab/kota dalam rangka meningkatkan kinerja
pembangunan sanitasi.

11. SEKRETARIAT POKJA SANITASI KAB/KOTA
“ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Kab/Kota dalam
kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas
pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari
ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang.”
Meliputi:
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan pelatihan
Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan
PPSP, didukung oleh pengkat lunak dan perangkat keras yang
tersedia di kantor sekretariat pokja kab/kota masing-masing

12. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERI
DALAM NEGERI
 Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan
prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang
efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing-masing
 Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam
pengelolaan program
 Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6(enanm) fungsi pokja sanitasi
provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan secara
rinci
 Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengokonsentrasikan diri dalam
pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya pelaksanaan
mulai dari daerah hingga ke pusat

13. 13

14. TERIMA KASIH