Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota. Bidang Perencanaan Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling

1. Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi dan
Alternatif Institusi Pengelola Pasca
Konstruksi
Direktorat Penataan Perkotaan
Ditjen Bina Bangda
Kementerian Dalam Negeri
Oleh:
Direktur Penataan Perkotaan

2. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota Peserta PPSP serta
Sebaran Pokja di 28 Provinsi (2012)
Pada Tahun 2013 sebagian Provinsi dan Kabupaten Kota telah memasuki
tahapan implementasi, memerlukan acuan yang jelas serta lembaga pengelola
sanitasi sesuai kebutuhan daerah

3.  Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi landasan
operasional pelaksanaan PPSP di daerah
 Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan
pembangunan sanitasi permukiman
 Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya
sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah
 Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan uraian
tugas berikut fungsi (yang lebih terinci)
 Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda)
Prov,Kab/Kota
 Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan
mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan
dari: SKPD, termasuk masyarakat, dan institusi non-
pemerintah.
 Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan
memadai dalam RKA masing-masing SKPD
 Nomenklatur: Pokja Sanitasi
POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP

4. Sekretaris Daerah Provinsi
KETUA
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan atau sebutan lain
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda
dan SKPD lain)
Ketua:
Kepala Dinas Cipta Karya
atau sebutan lain.
Wakil Ketua:
Kabid Urusan Teknis Dinas
Cipta Karya.
BIDANG TEKNIS
Anggota:
Pejabat/staf dari Dinas Cipta
Karya atau sebutan lain dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan pembangunan
sarana dan prasarana
persampahan, air limbah
domestik, dan drainase
lingkungan.
BIDANG MONITORING DAN
EVALUASI
Ketua:
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup atau sebutan lain.
Wakil Ketua:
Kabid Pengembangan
Lingkungan Hidup.
Anggota:
Pejabat/staf dari Dinas
Lingkungan Hidup atau
sebutan lain dan dari SKPD
lainnya yang melaksanakan
fungsi terkait dengan
kegiatan monitoring dan
evaluasi sanitasi.
BIDANG PENYEHATAN,
KOMUNIKASI DAN
PEMBERDAYAAN
Ketua:
Kepala Dinas Kesehatan.
Wakil Ketua:
Kabid Penyehatan
Lingkungan.
Anggota:
Pejabat/staf dari Dinas
Kesehatan atau sebutan lain
dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penyehatan
lingkungan, pendidikan,
komunikasi, dan
pemberdayaan masyarakat.
BIDANG PERENCANAAN
Ketua:
Kepala Bappeda atau
sebutan lain.
Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra
Bappeda atau sebutan lain.
Anggota :
Pejabat/staf dari Bappeda
dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan perencanaan
layanan persampahan, air
limbah domestik, dan
drainase lingkungan.
BIDANG PENDANAAN
Ketua:
Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Aset
atau sebutan lain
Wakil Ketua:
Kepala Bagian yang
menangani fungsi keuangan
dan asset atau sebutan lain.
Anggota :
Pejabat/staf dari SKPKD dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penganggaran,
pelaporan dan
pertanggungjawaban
keuangan dan aset.

5. Ketua Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua
TAPD
Sekretaris Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau
sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam
mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
Ketua
Bidang
Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua
Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya
melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang
Anggota Staf SKPD terkait yang ditunjuk
5

6. Fungsi Koordinasi Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
Fungsi Advokasi Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan
kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.
Fungsi Advisory Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja
Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
sanitasi.
Fungsi Fasilitasi Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan
proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi kabupaten/kota dan
provinsi, serta program sanitasi antar kabupaten/kota, dan membantu
pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi di tingkat provinsi.
Fungsi Supervisi Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan kegiatan
pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan penyelenggaraan
kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga dapat menentukan
tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan.
Fungsi Sinkronisasi Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan
perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tingkatan pemerintahan agar
sesuai dengan tujuan dan sasaran, proses serta hasil yang diharapkan.
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI

7. 7
Ketua
Mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan
fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi
Sekretaris
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi.
Bidang
Perencanaan
a. Menyusun roadmap, memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan melakukan
penjaminan kualitas terhadap BPS, SSK, melakukan verifikasi dan
sinkronisasi dari draft MPS menjadi MPS melalui lokakarya MPS.
b. Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah
provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota mencakup
pelaksanaan sosialiasasi rencana pembangunan fisik dan non fisik,
kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, master plan, feasibillity study
dan DED, serta melakukan monev.
Bidang
Pendanaan
a. Asistensi penyusunan RKA-SKPD Provinsi, melakukan pembinaan
terhadap RKA-SKPD kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dalam
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan
manajemen aset program PPSP kabupaten/kota.
b. Koordinasi, konsultasi dalam rangka sinergi pendanaan program dan
kegiatan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya yang sah.
TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI

8. 8
Bidang Teknis
a. Melakukan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan program
PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS oleh
kabupaten/kota.
b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk
pembangunan sanitasi lintas kabupaten/kota hingga pelaksanaan
implementasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan diklat untuk
penyusunan dan penjaminan kualitas BPS, SSK dan draft MPS.
Bidang
Komunikasi,
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Mengoordinasikan pelaksanaan diklat EHRA dan fasilitasi kabupaten/kota,
menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye, advokasi dan edukasi
dalam rangka penjaringann minat dan komitmen kabupaten/kota dalam
pelaksanaan program PPSP.
Bidang
Pemantauan
dan Evaluasi
a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi kabupaten/kota, serta
melaksanakan diklat monev.
b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP
terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan lokakarya
dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.

9. “Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam
kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan
PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun
tugas ketua bidang”.
Meliputi:
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan
pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan
pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan
perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja
provinsi masing-masing

10. 10
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja sanitasi
provinsi supaya disediakan kantor sekretariat pokja sanitasi
dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai, antara lain
sebagai berikut:
1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya.
2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.
3. komputer, printer, dan fasilitas internet.
4. alat tulis kantor (ATK).
KANTOR SEKRETARIAT OPERASIONAL
POKJA SANITASI PROVINSI

11. 11
SEKRETARIAT
Anggota :
Pejabat/staf dari Dinas
Kesehatan atau sebutan lain
dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penyehatan lingkungan,
pendidikan, komunikasi, dan
pemberdayaan masyarakat.
Ketua:
Kepala SKPD yang menangani
bidang teknis (cipta karya atau
PU).
Wakil Ketua:
Kabid Urusan Teknis Dinas
Cipta Karya
Anggota :
Pejabat/staf dari Dinas Cipta
Karya atau sebutan lain dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan pembangunan sarana
dan prasarana persampahan,
air limbah domestik, dan
drainase lingkungan.
Ketua:
Kepala SKPD yang membidangi
Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua:
Kabid Pengembangan
Lingkungan Hidup
Anggota :
Pejabat/staf dari Dinas
Lingkungan Hidup atau sebutan
lain dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan kegiatan monitoring
dan evaluasi sanitasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten atau
Kota
Ketua:
Kepala SKPD yang membidangi
Kesehatan.
Wakil Ketua:
Kabid Penyehatan Lingkungan
BIDANG PENYEHATAN,
KOMUNIKASI DAN
PEMBERDAYAAN
BIDANG TEKNIS
KETUA
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda dan
SKPD lain)
BIDANG MONITORING DAN
EVALUASI
Anggota :
Pejabat/staf dari Bappeda dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan perencanaan layanan
persampahan, air limbah
domestik, dan drainase
lingkungan.
Ketua:
Kepala SKPD yang menangani
bidang perencanaan.
Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra
Bappeda atau sebutan lain.
BIDANG PERENCANAAN
Anggota :
Pejabat/staf dari SKPKD dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penganggaran,
pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan
dan aset
BIDANG PENDANAAN
Ketua:
Kepala SKPD yang menangani
bidang pendanaan.
Wakil Ketua:
Kepala Bagian yang menangani
fungsi keuangan dan asset atau
sebutan lain.
STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA
(SESUAI SE MENDAGRI)

12. Ketua
Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua
TAPD
Sekretaris
Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau
sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam
mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
Ketua Bidang
Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil
Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang
kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua
bidang
Anggota Staf SKPD terkait yang ditunjuk
12

13. Fungsi
Koordinasi
Yaitu fungsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan
PPSP di wilayah kabupaten/kota.
Fungsi
Advokasi
Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran,
kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai
pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
kabupaten/kota untuk turut-serta dalam
pembangunan sanitasi.
Fungsi
Advisori
Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi
pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan
kinerja pembangunan sanitasi.
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA

14. 14
Ketua
Merumuskan kebijakan dan mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi
dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi
kabupaten/kota.
Sekretaris
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang Perencanaan
a. Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS, SSK dan
dokumen perencanaan pembangunan daerah serta merujuk pada
roadmap provinsi.
b. Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka panjang,
menengah dan tahunan serta memetakan kegiatan-kegitan
pembangunan infrastruktur sanitasi berskala komunal, kawasan, dan
kota yang didanai dari berbagai sumber pendanaan.
Bidang Pendanaan
a. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota kegiatan
program PPSP serta rencana pendanaannya yang bersumber dari
APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
b. Memetakan realisasi APBD kabupaten/kota untuk mendukung
pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK.
TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA

15. 15
Bidang Teknis
a. Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan
program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS
serta melakukan pemetaan aspek teknis sarana prasarana sanitasi di
kabupaten/kota dan partisipasi swasta.
b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk
pembangunan sanitasi kabupaten/kota hingga pelaksanaan
implementasi.
Bidang Komunikasi,
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Mengoordinasikan pelaksanaan diklat enumerator dalam rangka
pengumpulan data dan pemetaan EHRA untuk penyusunan BPS dan
SSK fasilitasi kabupaten/kota, melaksanakan kampanye, advokasi dan
edukasi kepada masyarakatdalam rangka mendorong kepedulian untuk
perilaku hidup bersih.
Bidang Pemantauan
dan Evaluasi
a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
kondisi lingkungan hidup kabupaten/kota, serta melaksanakan diklat
monev.
b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan
lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.

16. “Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota
dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas
pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari
ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang”.
Meliputi:
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan
pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan
pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan
perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja
kab/kota masing-masing

17. 17
KANTOR SEKRETARIAT OPERASIONAL
POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja
sanitasi kabupaten/kota supaya disediakan kantor
sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana
kerja yang memadai, antara lain sebagai berikut:
1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya.
2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.
3. komputer, printer, dan fasilitas internet.
4. alat tulis kantor (ATK)

18. 18
•Form 1. : Kemajuan Pelaksanaan Program PPSP. Diisi oleh Bappeda, Keuangan Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas/Badan Lingkungan Hidup yang
dikoordinasikan oleh sekretaris pokja untuk disampaikan kepada ketua pokja
•Form 2. : Rekapitulasi Pelaksanaan Program PPSP. Diisi oleh Bappeda dan Dinas
Pekerjaan Umum dikoordinasikan oleh sekretaris pokja berdasarkan laporan dari
kabupaten/kota.
Laporan Triwulan
Provinsi
● Ditandatangani
oleh: Sekretaris
Daerah Provinsi
● Ditujukan kepada:
Menteri
Dalam Negeri
Diserahkan tiap akhir
Triwulan
•Form 1. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./Kota mulai 2013 (BPS & SSK). Diisi oleh
Bappeda yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota yang
berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD terkait.
•Form 2. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./Kota tahun 2012 (draft MPS). Diisi oleh
Bappedayang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota berdasarkan
program kegiatan prioritas yang ada pada SSK
•Form 3. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./kota tahun 2011 (Implementasi). Diisi
oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi
kab/kota berdasarkan program kegiatan prioritas yang disepakati dalam lokakarya
MPS di provinsi yang telah dilakukan Master lan, DED, Studi Kelayakan, AMDAL,
pelaksanaan fisik, dll.
•Form 4. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP kab./kota 2010 (Implementasi). Diisi oleh
Dinas Pekerjaan Umum yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota
berdasarkan program kegiatan prioritas yang disepakati dalam lokakarya MPS di
provinsi yang telah dilakukan Master lan, DED, Studi Kelayakan, AMDAL, pelaksanaan
fisik maupun non fisik yang dilakukan SKPD terkait
Laporan Triwulan
Kab/Kota
● Ditandatangani:
Sekretaris Daerah
Kab/Kota
● Ditujukan kepada
Gubernur
Diserahkan tiap akhir
Triwulan

19. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI
 Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan
prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang
efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing-
masing
 Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam
pengelolaan program
 Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6 (enanm) fungsi pokja sanitasi
provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan
secara rinci
 Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengonsentrasikan diri dalam
pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya
pelaksanaan mulai dari daerah hingga ke pusat
19

20. 20

21. 1. UU no 33 Tahun 2004, (Perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah)
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tentang Organisasi
Perangkat daerah (Pemerintah Daerah dapat membentuk
organisasi perangkat daerah sesuai Kewenangan dan
Urusan wajib yang diserahkan)
3. Permendagri No 57 tahun 2007 (Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah)
4. Permendagri No 61 tahun 2007 (Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah),
5. Permendagri No 22 Tahun 2009 (Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerjasama Daerah), dst…….
21

22. “Menciptakan dan meningkatkan pelayanan langsung
pada masyarakat dengan melalui tahapan”
 Pemisahan tugas dimana SKPD berlaku sebagai pembina teknis
dan diharapkan menjalankan fungsi regulator, sementara fungsi
operator diserahkan kepada unit lain;
 Terciptanya Akuntabilitas pengelolaan layanan kepada
masyarakat dengan menganut prinsip produktifitas-efisiensi dalam
kerangka mengisi otonomi daerah
Pada saatnya memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan
kerja, penyerapan tenaga kerja dan mendorong iklim usaha positif
yang berkelanjutan dan sinergi antara swasta-pemerintah daerah

23. POLA PENGEMBANGAN
LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN SANITASI
23

24. PROSES PENGEMBANGAN LEMBAGA
PENGELOLA LAYANAN SANITASI
(4 Langkah Proses Umum Pengembangan)
 Penentuan Kebutuhan Pengembangan
Organisasi
 Perhitungan Besaran Organisasi
 Analisas Beban Kerja
 Pembentukan Organisasi
24

25. 25
Lembaga
Pengelola
Karakteristik
UPTD
UPTD dgn
Pengelolaan
Keuangan:
PPK - BLUD
BLUD
Perusahaan
Daerah (PD)
(1) Fokus pada
pelayanan langsung
ke masyarakat
(2) Tingkat pendapatan
belum dapat
mengkompensasi
pengeluaran
(1) Fokus pada
pelayanan
(2) Menerapkan Pola
pengelolaan
keuangan BLUD
(3) Tingkat pendapatan
telah berimbang
dengan pengeluaran
(1) Peningkatan
pelayanan
(2) Berkurangnya
beban APBD
(3) Peningkatan
kepercayaan atas
pengelola layanan
(4) Tingkat
pendapatan>
pengeluaran
(1) Pelayanan optimal
(2) Bebas beban APBD
(3) Sumbangan ke PAD
Tinggi
Catatan: Pelaksanaan pilihan dan jangka waktu dapat disesuaikan dengan
kemampuan daerah sendiri

26. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
KSM adalah salah satu lembaga yang eksis di
tingkat komunitas masyarakat yang mengelola
sarana sanitasi yang berbasis masyarakat (MCK,
MCK ++) dan sejenisnya.
bebas dari intervensi pihak manapun,
dapat mengembangkan layanan
sesuai keputusan yang diambil
ditingkat masyarakat
melaksanakan peran aktif
masyarakat mulai sejak
perencanaan, pembangunan sarana
serta pemanfaatan layanan hingga
pertanggungjawaban
MISI KEUNGGULANNYA
26

27. 27
Aspek
UPTD
Provinsi
UPTD
Kab/Kota
BLUD
Perusahaan
Daerah
1. Pembentukan
Kelembagaan
SK Gubernur SK Bupati/Wako SK KDH SK KDH
2. Pembagian
Resiko
Ditanggung
bersama
kab/kota
terlibat
Ditanggung
kab/kota sendiri
Ditanggung
sendiri
Ditanggung
Sendiri
3.Proses
pengambilan
keputusan
keputusan
Lebih lama Lebih singkat independen Sangat
independen
4.Kontinyuitas
pelayanan
Terjamin Tidak terjamin Kadang
fluktuatif
Terjamin
5.Pembagian
keuntungan
Dibagi
bersama
sesuai
kesepakatan
penggunaannya
diatur
penggunaanya
secara bebas
Penggunaann
ya bebas

28. 28
Aspek
UPTD
Provinsi
UPTD
Kab/Kota
BLUD
Perusahaan
Daerah
6. Biaya Investasi
dan Operasi-
Pemeliharaan
Pusat dan ada
kewajiban
provinsi
Pusat dan
Kab/kota sendiri
Penyertaan
Dana
Pemerintah
dan Sendiri
Penyertaan Dana
pemerintah dan
Sendiri
7. Dukungan dana
pusat (Subsidi:
Produksi dan atau
Tarif)
Sangat Tinggi Rendah Terbatas sekali Terbatas sekali
8.Potensi kerjasama
SDM
Dari seluruh
Kab/kota
terlibat
Dari kab/kota
sendiri
Dari PNSD +
swasta
Dari PNSD +
profesiaonal
9. Sumbangan Ke
PAD
Relative
rendah
Rendah Rendah-Sedang Sedang-Tinggi
10. Kerjasama
jaringan sejenis
Sedang Rendah-sedang Tinggi Tinggi

29. 29

30. 30