2. Sistematika Pembahasan
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Isu Pembangunan Perkotaan
2. Tantangan Pembangunan Perkotaan
PERKOTAAN NASIONAL
3. Visi Pembangunan Kota Masa Depan
4. Benchmarking dan Sasaran Pembangunan
Perkotaan
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan
6. Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengendalian Pembangunan Perkotaan
2
4. KAWASAN PERKOTAAN
...adalah wilayah yang mempunyai
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman Kawasan perkotaan dapat
perkotaan, pemusatan dan
PERKOTAAN NASIONAL
berbentuk :
distribusi pelayanan jasa kota sebagai daerah otonom;
pemerintahan, pelayanan sosial, bagian daerah kabupaten yang
dan kegiatan ekonomi. berciri perkotaan; dan
bagian dari dua atau lebih
Kawasan perkotaan dapat berupa: daerah berbatasan langsung dan
kawasan megapolitan; berciri perkotaan
kawasan metropolitan;
kawasan perkotaan besar;
PP No. 34 Tahun 2009 Tentang
kawasan perkotaan sedang; Pedoman Pengelolaan Kawasan
Kawasan perkotaan kecil. Perkotaan.
PP No. 26 Tahun 2008 Tentang
RTRWN
4
5. Potret Perkotaan Indonesia
POTRET PERKOTAAN INDONESIA
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
• Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%.
• Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata-
rata nasional sebesar 1,17%/tahun).
PERKOTAAN NASIONAL
100.0%
Persentase
80.0%
Penduduk
60.0%
40.0% Perdesaan
20.0%
0.0% Perkotaan
2010 2015 2020 2025
Sumber : BPS 2008 Tahun
Tahun 2025
67,5%
Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan
....Kita berada di ERA KOTA !! 5
6. Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
45.00
40.00
% kontribusi 35.00
30.00
PERKOTAAN NASIONAL
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kota Terhadap
Nasional
Kota Kecil (11%) 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.20
Kota Sedang (56%) 7.51 7.24 7.04 7.05 6.68 6.55
Kota Besar (16%) 5.88 5.80 5.82 5.90 5.97 6.01
Kota Metropolitan (15%) 27.17 26.94 27.66 27.07 27.89 27.96
Total (98 kota otonom) 40.73 40.16 40.70 40.20 40.74 40.72
Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak 6
7. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kota
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Berdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI
Tahun 2008 2009 2010 ket. Tahun 2008 2009 2010
Dengan Indeks
6,66 6,80 6,94 1,14 1,14 1,16
Indeks Jakarta Ketimpangan
PERKOTAAN NASIONAL
Ketimpangan Tanpa
2,02 2,05 2,01
Jakarta
Tahun
PKN KBI ket. PKN KTI
Ketimpangan 2008 2009 2010
9,24 9,44 9,67 Dengan Jakarta
Antara Kota-Kota PKN
2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta
PKW KBI PKW KTI
Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71
Tahun 2008 2009 2010 Tahun 2008 2009 2010
Indeks Indeks
4,14 4,18 4,20 1,37 0,79 0,82
Ketimpangan Ketimpangan
Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi
dibandingkan Indonesia Bagian Timur.
Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa
Jakarta. 7
8. Perkembangan Kota
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat
kota bandung Th. 2002 kota bandung Th. 2011
PERKOTAAN NASIONAL
Tingkat
infrastruktur lingkungan Sosial
Bencana
Rata-Rata rasio panjang Rata-Rata Indeks Kota dgn jumlah tindak pidana di
jalan per 1.000 penduduk Lingkungan Hidup Kota Tingkat Indonesia
Tahun 2010 (standar 0,6 Tahun 2008 Rawan 84% 400,000
km/1.000 penduduk) Bencana 300,000
Kecil -
Kecil 4,17 Tinggi 200,000
Sedang 80,52 Kota dgn
Sedang 2,06 100,000
Besar 60,08 Tingkat
Besar 1,02 -
Rawan 16%
Metropolitan 1,02 Metropolitan 44,60 2003 2005 2008 2010
Bencana
Sedang
8
9. ISU NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
No Isu Pendalaman Isu
1 Belum optimalnya peran a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana
kota sebagai pendorong transportasi antarwilayah
pertumbuhan ekonomi b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi untuk peningkatan
PERKOTAAN NASIONAL
regional dan nasional kesejahteraan masyarakat
2 Adanya ketimpangan a. Terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi di kawasan barat
pembangunan Indonesia, menyebabkan lemahnya keterkaitan ekonomi antar
antarwilayah wilayah tengah dan timur Indonesia.
b. Terjadinya kesenjangan pembangunan antara kota-kota
metropolitan dan besar, dengan kota-kota menengah dan kecil
yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia.
c. Terjadinya ketimpangan pembangunan antara kota-desa, dan
antara kota-kabupaten hampir di seluruh wilayah Indonesia
3 Belum optimalnya tata Belum optimalnya kerjasama pusat-daerah, antarwilayah dan
kelola dan kelembagaan antar-pihak, kerjasama ekonomi antara pemerintah-swasta yang
pemerintahan mampu melindungi kepentingan publik
perkotaan
4 Rendahnya ketahanan Belum diarusutamakannya dan belum terintegrasinya mitigasi dan
kota terhadap bencana adaptasi bencana dan perubahan iklim di dalam perencanaan dan
& perubahan iklim. pembangunan perkotaan
9
10. ISU UMUM PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
MODAL SOSIAL masyarakat perkotaan belum dikembangkan secara optimal
PERKOTAAN NASIONAL
Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan EKONOMI LOKAL perkotaan
Belum optimalnya penyediaan SARANA PRASARANA perkotaan
Penyelenggaraan PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH
perkotaan belum efisien
Belum optimalnya PENGELOLAAN LINGKUNGAN, MITIGASI DAN ADAPTASI
BENCANA SERTA PERUBAHAN IKLIM dalam pengelolaan perkotaan
Belum optimalnya TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN pemerintah daerah
dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan
10
11. ISU SPESIFIK PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Kota Metropolitan dan Besar Kota Menengah dan Kecil
• Terjadinya urban sprawl dan belum
terintegrasinya pusat-pusat kegiatan di • Belum optimalnya pengembangan ekonomi
dalam kota dengan jaringan transportasi lokal, termasuk keterkaitannya dengan
PERKOTAAN NASIONAL
umum. ekonomi wilayah perdesaan.
• Belum beroperasinya sistem angkutan
massal antarmoda/multimoda dan jalur • Belum memadainya prasarana permukiman
pejalan kaki berakibat semakin seperti listrik,air bersih, dan drainase.
meningkatnya kemacetan lalu lintas
• Belum optimalnya kerjasama antarkota dan
• Belum optimalnya kerjasama antarkota dan
antara kota-kabupaten dalam hal
antara kabupaten-kota dalam
pengelolaan dan pembangunan sarpras
pengembangan produk unggulan.
perkotaan,serta pemanfaatan sumber daya
lokal (alam, manusia)
• Semakin meningkatnya angka kriminalitas
dan konflik sosial antarwarga kota
• Belum optimalnya inovasi dalam
pendayagunaan sumber daya non
pemerintah dalam
pembangunan, pemeliharaan, dan
pengelolaan pelayanan publik
11
13. TANTANGAN PERKOTAAN INDONESIA
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KETAHANAN
GLOBALISASI: DESENTRALISASI
PERKOTAAN NASIONAL
KOTA
kota harus menjadi DAN
pusat aktivitas DEMOKRATISASI thd dampak
yang kompetitif tata pemerintahan perubahan
dan bertaraf efektivitas kebijakan iklim, bencana, pen
internasional nasional urunan kualitas
lingkungan
KESETARAAN PERKEMBANGAN
KUALITAS SDM
SOSIAL TEKNOLOGI
13
14. Urgensi Penyusunan KSPN
URGENSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERKOTAAN NASIONAL
Mengatur fungsi kota dan
PERKOTAAN NASIONAL
Memberikan acuan bagi
pembangunan kota dan kawasan penataan ruang kota (aspasial dan
spasial) untuk pembangunan
perkotaan
berkelanjutan
Sebagai instrumen perencanaan
yang menjadi acuan bagi setiap Menjadi dasar dalam sinkronisasi
K/L dalam pelaksanaan program regulasi dan kebijakan terkait
dan kegiatan terkait pembangunan perkotaan
pembangunan perkotaan
3
14
16. VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA
KOTA MASA DEPAN
Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing
untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kota Inovatif, Kreatif, & Kota Layak Kota Produktif, Hijau, &
Berbasis IT Huni, Berkeadilan, dan Berketahanan Iklim
mengakui Keragaman
Smart City Liveable City Green Economy City
Membangun IDENTITAS Membangun keterkaitan dan manfaat
PERKOTAAN INDONESIA berbasis antarkota dan desa-kota dalam SISTEM
karakter fisik, keunggulan PERKOTAAN INDONESIA berbasis
ekonomi, budaya lokal kewilayahan
16
17. KOTA BERKELANJUTAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
….adalah kawasan perkotaan yang didesain, dibangun,dan dikelola untuk memenuhi
kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam
keberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, lingkungan sosial
(European Sustainable Cities Report, 1996)
PERKOTAAN NASIONAL
Liveable City
• Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup warganya sehingga
dapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah, serta tetap mampu manjaga
kualitas lingkungan
Smart City
• Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur
telekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan dan kualitas kehidupan ytinggi, dengan manajemen sumber daya
yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat
Green City
• Kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terus
memupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untuk
menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi
17
17
19. Most Livable City Index 2012 – Economist
BENCHMARKING LIVEABLE CITY Intelligence Unit (EIU)
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
ASPEK INDIKATOR 1 Melbourne, Australia
2 Vienna, Austria
Stabilitas Prevalensi kejahatan
3 Vancouver, Kanada
Ancaman kerusuhan sipil / konflik
4 Toronto, Kanada
PERKOTAAN NASIONAL
Kesehatan Akses terhadap pelayanan kesehatan
(pemerintah & swasta) 6 Sydney, Australia
Kualitas kesehatan masyarakat 8 Perth, Australia
Budaya & Lingkungan Tingkat korupsi 9 Adelaide, Australia
Pengawasan sosial atau agama 12 Osaka, Jepang
Ketersediaan fasilitas rekreasi (budaya, 18 Tokyo, Jepang
olahraga, & kuliner)
31 Hong Kong, Hong Kong
Ketersediaan penyedia barang & jasa
52 Singapore, SIngapore
Pendidikan Akses terhadap pendidikan (pemerintah &
72 Beijing, China
swasta)
Kualitas pendidikan 78 Kuala Lumpur, Malaysia
Infrastruktur Kualitas jaringan jalan 79 Shanghai, China
Kualitas angkutan umum 102 Bangkok, Thailand
Ketersediaan perumahan berkualitas baik 105 Manila, Filipina
Kualitas penyediaan energi 119 Jakarta, Indonesia
Kualitas penyediaan air 122 Hanoi, Vietnam
Kualitas telekomunikasi 124 Ho Chi Minh City, Vietnam
19
19
20. BENCHMARKING SMART CITY
Shanghai, China
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
ASPEK INDIKATOR
Smart City jangkauan jaringan broadband
Infrastructure Luas : 6.340 km2
akses jaringan broadband
Smart City Public Jejaring komunikasi pemerintah, masyarakat, swasta Populasi : 23 juta jiwa
Management &
PERKOTAAN NASIONAL
Transparansi kebijakan dan anggaran pemerintah
Service
Manajemen lalu lintas berbasis IT Kepadatan : 3.600 jiwa/km2
Sistem kesehatan berbasis IT
Sistem pendidikan berbasis IT
Jejaring perlindungan lingkungan
Pengelolaan energi
Jakarta, Indonesia
Sistem keamanan kota
Information Serv
for Econ Dev’t
Penggunaan e-commerce, layanan informasi dlm industri Luas : 653,83 km2
Tingkat pengembangan sistem informasi perusahaan
Culture and Tingkat pendapatan masyarakat Populasi : 9,6 juta jiwa
Science
Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
Kepadatan: 14.618
Tingkat pelatihan informasi kepada masyarakat
Tingkat penggunaan internet
jiwa/km2
Sense of Citizen Rasa kenyamanan hidup (pendidikan, kesehatan, layanan
pemerintah, & informasi lalu lintas)
Rasa keamanan masyarakat (makanan, kriminalitas,
keselamatan jalan, dan lingkungan) 20
21. BENCHMARKING SMART CITY
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
ASPEK INDIKATOR ASPEK INDIKATOR
Competitiveness Semangat inovasi Transportasi dan ICT Akses informasi nasional dan internasional
(Smart Economy) (Smart Mobility)
Kewirausahaan Ketersediaan infrastruktur berbasis ICT
City image/branding Sistem transportasi yang inovatif, aman,
berkelanjutan
Produktivitas
PERKOTAAN NASIONAL
Sumber daya alam Tingkat polusi udara
Fleksibilitas pasar tenaga kerja (Smart
Environtment) Manajemen sumber daya berkelanjutan
Kemampuan bertransformasi
Sosial dan SDM Tingkat pendidikan dan keahlian Kualitas hidup Pendidikan
(Smart People) (Smart Living)
Keragaman etnis dan sosial Kesehatan
Kreativitas Kebudayaan
Keterbukaan sosial budaya Perumahan
Partisipasi dalam kehidupan masyarakat Rekreasi
Partisipasi (Smart Partisipasi dalam pengambilan keputusan Keamanan
Governance)
Pelayanan publik dan sosial
Pekalongan, Jawa Tengah
Transparansi pemerintah
Strategi dan perspektif politik
Luas : 17,55 km2
Populasi : 272.000 jiwa
Groningen, Belanda Kepadatan : 15.948 jiwa/km2
Luas : 83,69 km2
Populasi : 192.000 jiwa
Kepadatan : 2.469 jiwa/km2 21
22. ASPEK INDIKATOR Asian Green City Index 2011 –
Economist Intelligence Unit (EIU)
Energi dan CO2 Emisi CO2 per kapita
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Rencana aksi perubahan iklim 1 Singapore Well above
average
Kebijakan energi terbarukan
BENCHMARKING GREEN CITY
Guna Lahan dan Bangunan RTH per kapita 2 Hong Kong
Kepadatan penduduk 3 Osaka
PERKOTAAN NASIONAL
Kebijakan eco-building 4 Seoul Above
Kebijakan penggunaan lahan average
5 Taipei
Transportasi Panjang jaringan transportasi massal
6 Tokyo
Kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan
7 Yokohama
Sampah Persentase sampah yang diolah
Program pengumpulan dan pembuangan sampah 8 Bangkok
Kebijakan Re-cycling dan Re-using 9 Beijing
Air Peningkatan kualitas air bersih dan air minum 10 Delhi
Average
Pengelolaan sumber daya air 11 Jakarta
Konsumsi air per kapita
12 Kuala Lumpur
Sanitasi Persentase penduduk yang telah dilayani sanitasi
13 Shanghai
Persentase air limbah rumah tangga yang diolah
Kebijakan sanitasi terkait pencemaran
14 Hanoi
Below
Kualitas udara Tingkat polusi udara 15 Kolkata
average
Kebijakan pengurangan pencemaran udara 16 Manila
22
Tata Kelola Lingkungan Pengelolaan lingkungan 17 Karachi Well below
Partisipasi masyarakat average
23. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA
DEPAN
Penindakan kriminalitas Pencegahan kriminalitas
PERKOTAAN NASIONAL
Angka Harapan Hidup
Akses rumah untuk MBR Kualitas perumahan
Akses air minum Kualitas penyediaan air minum
Kota Layak Huni, Cakupan jaringan drainase Kualitas jaringan drainase
Berkeadilan, dan Rasio elektrifikasi Kualitas penyediaan energi
Mengakui
Cakupan pelayanan transportasi Kualitas pelayanan transportasi
Keragaman / umum massal umum massal
LIVEABLE CITY Ketersediaan sarana sosial Kualitas sarana sosial
(pendidikan, kesehatan,
peribadatan)
Sarana dan prasarana
perkotaan untuk penduduk
berkebutuhan khusus
Penindakan korupsi Penurunan tingkat korupsi
23
24. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN
Akses dan jaringan IT Kualitas jaringan dan pelayanan IT
Masyarakat melek /paham IT
PERKOTAAN NASIONAL
Forum komunikasi Jaringan komunikasi pemerintah-
pemerintah-masyarakat masyarakat –swasta berbasis IT
Pelayanan pemerintah Pemanfaatan IT untuk manajemen lalu
transparan dan akuntabel lintas, perizinan, sistem kesehatan,
Kota Inovatif, berbasis IT sistem pendidikan, pengelolaan energi,
Kreatif, & Berbasis perdagangan dan industri, sistem
peringatan dini thd bencana
IT /
Partisipasi sekolah Kapasitas SDM untuk inovasi, kreasi,
SMART CITY dan kewirausahaan
Kualitas tenaga kerja
Tingkat pendapatan masyarakat
Event, sarana kebudayaan Kegiatan kebudayaan sebagai
keseharian
Kerjasama antardaerah
24
25. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN
Tingkat investasi
Tingkat kesempatan kerja
PERKOTAAN NASIONAL
Tingkat kemiskinan
Industri kreatif/UMKM
City branding
Kota Luasan RTH Emisi CO2
Produktif,
Akses thd pengelolaan sampah • Kualitas pengelolaan sampah dan
Ramah
pengolahan limbah (rumah tangga dan
Lingkungan & Pengendalian pencemaran limbah rumah
industri)
Berketahanan tangga
• Penurunan volume sampah dan limbah
Iklim /
Pengendalian pencemaran limbah
GREEN
industri
ECONOMY
CITY Tingkat polusi udara
Penggunaan energi terbarukan
Sistem peringatan dini dan ruang evakuasi bencana/antisipasi PI
Kesesuaian perencanaan, pemanfaatan, Pemanfaatan ruang memperhatikan
dan pengendalian ruang kerentanan thd bencana dan PI
Green building
25
26. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
Kegiatan Ekspor-Impor • Tingkat arus barang
PERKOTAAN NASIONAL
• Volume dan nilai barang PKN
Kegiatan Industri & • Tingkat produksi
Jasa • Jumlah Tenaga Kerja
• Tingkat Modal dan Investasi
• Bandar Udara
Transportasi PKW
• Pelabuhan Laut
Perbatasan/
Penghubung dengan • Letak Geografis
Negara Tetangga
PKSN
Pusat Pertumbuhan • Tingkat kegiatan ekonomi
Ekonomi terhadap (perdagangan, industri & jasa)
wilayah sekitarnya • Tingkat kesempatan kerja
26
27. EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTA
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
CAPAIAN PENYEDIAAN STANDAR PELAYANAN
PERKOTAAN
• Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian
PERKOTAAN NASIONAL
penyediaan SPP pada tahun 2012, rata-rata
persentase pencapaian penyediaan Standar
Pelayanan Perkotaan di kota-kota di Indonesia
adalah sebesar 30 %.
27
28. SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kota
Terpenuhinya SPP (Standar Pelayanan Perkotaan) di perkotaan sesuai
dengan tipologinya
PERKOTAAN NASIONAL
2. Pemenuhan Fungsi dan Peran Kota dalam Sistem Perkotaan
Nasional
1. Terwujudnya kawasan perkotaan metropolitan yang mampu bersaing di
tingkatinternasional (kota internasional/global city).
2. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan nasional
(Pusat Kegiatan Nasional/PKN).
3. Terwujudnya kota menengah dan kecil yang dapat menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Kegiatan Wilayah/PKWd an Pusat
Kegiatan Lokal/PKL) serta meningkatkan keterkaitan desa-kota.
4. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN sebagai gerbang
internasional dan untuk mendorong kawasan perbatasan negara.
C. Perwujudan kota masa depan melalui pembangunan ekonomi,
sosial budaya, Prasarana & Sarana Umum, tata ruang, lingkungan
hidup, dan kelembagaan
28
29. TAHAPAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RPJP 2026-2050
2050
PERKOTAAN NASIONAL
Kota Masa
Depan
2040
RPJP 2005-2025
Pemenuhan
2025 Fungsi dan
Peran Kota
Pemenuhan dalam Sistem
Standar Perkotaan
Pelayanan Nasional pada
2015 100% kota
Perkotaan
Minimum pada
100% kota
Kota-kota
Indonesia saat
ini
29
33. KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Mengembangkan kota-kota yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling
menguntungkan (decentralized concentration).
• Pengembangan prioritas kota-kota yang menjadi simpul utama kegiatan ekspor-impor/pintu gerbang
PERKOTAAN NASIONAL
1 kawasan internasional, kegiatan industri dan jasa, dan transportasi untuk mendorong terwujudnya
peran Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
2 • Mendorong pengembangan kota-kota dengan karakter khusus seperti: kota-kota pesisir, kota wisata,
kota industri, kota tambang dan lainnya
3 • Percepatan penyediaan sarana prasarana pada kota-kota menengah yang berfungsi sebagai PKW dan
PKL agar tercipta peningkatan hubungan kota-desa.
4 • Peningkatan efisiensi sistem logistik antarkota, antara kota-desa, serta antarwilayah pulau dalam
meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa
5 • Pengembangan transportasi regional intermoda dan multi moda terutama untuk kota-kota yang
ditetapkan sebagai konsentrasi pertumbuhan
6 • Penerapan insentif – disinsentif fiskal, dalam mendorong pengembangan kegiatan swasta pada pusat-
pusat yang telah ditetapkan.
7 • Pengembangan kota-kota yang menjadi prioritas pertumbuhan melalui pengembangan kegiatan
ekonomi antarkota dan antar kota dengan kawasan perdesaan di sekitarnya. 33
34. KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Mengembangkan kota berdaya saing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan
nasional yang berketahanan iklim, serta berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan
pengentasan kemiskinan (“urban led development policy”)
PERKOTAAN NASIONAL
1 • Pembangunan prioritas kota-kota yang menjadi konsentrasi pertumbuhan
ekonomi dan interkoneksi antarkota
• Pengembangan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi pengembangan
2 potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kota dalam
membangun sumber daya kota yang berkelanjutan
3 • Peningkatan penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berbasis
ekonomi hijau, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim
• Optimalisasi pembangunan ekonomi lokal yang bermanfaat secara nasional
4 serta mengintegrasikan potensi-potensi budaya lokal, pemanfaatan teknologi
modern tepat guna serta kerjasama lintas pemangku kepentingan (stakeholder).
5 • Mendorong penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang
aman, layak, dapat diakses semua golongan dan berbasis IT
6 • .Pengembangan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional pada
KSN Perkotaan / metropolitan dan PKN / Ibu kota provinsi.
34
35. KEBIJAKAN PERWUJUDAN KOTA MASA DEPAN
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
UMUM KOTA METROPOLITAN DAN BESAR
Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-
budaya dalam pembangunan perkotaan. Meningkatkan keterpaduan antara penataan ruang
dengan jaringan transportasi dan penggunaan lahan
PERKOTAAN NASIONAL
Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampu campuran (mixed-use development)
mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan
kapasitas fiskal.
Meningkatkan pengelolaan terpadu antara kota
Memacu penyediaan sarana prasarana dan perumahan
metropolitan dan besar dengan wilayah sekitarnya
yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik
masyarakat, lingkungan sekitar, tipologi kota
Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan
KOTA MENENGAH DAN KECIL
(compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruang
perkotaan yang efisien serta penatagunaan tanah
perkotaan yang berkeadilan
Pengembangan ekonomi lokal yang menterkaitkan
Mendorong kota-kota untuk meningkatkan dan
kegiatan ekonomi antara kota menengah dan kecil
mengembangkan keselarasan dan keseimbangan
dengan kawasan perdesaan di sekitarnya
lingkungan, siap menghadapi dan adaptif terhadap
perubahan iklim dan kemungkinan bencana.
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Prioritas percepatan pemenuhan sarana prasarana
kelembagaan, dan menerapkan tata pemerintahan pelayanan publik dasar
yang baik (good governance), serta mendorong
munculnya kepemimpinan kota yang visioner
35
37. MANAJEMEN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
• Kunci untuk perbaikan
pembangunan kota kedepan
adalah pengelolaan perkotaan
berbasis pengetahuan dan
PERKOTAAN NASIONAL
pemahaman tentang situasi Pemantauan
kota yang dinamis.
• Pengelolaan perkotaan
dilaksanakan dengan melakukan
proses evaluasi terus- Implementasi Evaluasi
menerus terhadap
kondisi, tindakan, output, d
an dampak pembangunan
perkotaan
• Bekerjasama dengan
masyarakat, peneliti dan Update
institusi pemerintah agar rencana
Alternatif
kebijakan dan program kegiatan
pembangunan kota yang efektif
dan sinergis dapat
dilaksanakan.
37
38. REVIEW PERATURAN PERUNDANGAN
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Regulasi pendukung :
Mekanisme insentif-
Standar pelayanan disinsentif yang mampu
perkotaan yang mampu menumbuhkan kinerja
PERKOTAAN NASIONAL
Perwujudan fungsi dan Pembinaan dan
menunjukkan kinerja dan inovasi
peran PKN dan PKW pengelolaan perkotaan
pelayanan pemerintah pembangunan perkotaan
kota. untuk mendorong kota
berdaya saing
Rencana detail tata
Pengarusutamaan Percepatan penyediaan
Koordinasi dan ruang kota dan zoning
mitigasi dan adaptasi perumahan bagi
pengendalian untuk memperkuat
thd bencana dan PI masyarakat
pembangunan kota- pengendalian
dlm perencanaan dan menengah ke bawah
kota metropolitan pemanfaatan ruaang
pengelolaan perkotaan di perkotaan
kota.
Pengembangan Percepatan dukungan
transportasi sarpras pelayanan
multimoda dan publik di kota
antarmoda perkotaan menengah dan kecil
38
39. PERAN PEMERINTAH PUSAT
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Koordinasi dan Dukungan antar Kementerian/Lembaga
• Para menteri membantu Presiden berdasarkan bidang kerja masing-masing.
PERKOTAAN NASIONAL
• Pengarahan dan pengendalian pembangunan perkotaan adalah tugas pemerintah daerah
• Menteri Dalam Negeri membantu Presiden di bidang pemerintahan di daerah untuk (i) mengatur,
membina dan mengawasi perkembangan perkotaan agar sesuai dengan kebijakan nasional, serta
(ii) mengkoordinasikan upaya masing-masing Menteri untuk mengatur, membina dan mengawasi
fungsi pemerintahan daerah di bidang masing-masing, dengan memperhatikan dampak kepada
pengembangan perkotaan.
Pengembangan Profesi
• Pemerintah pusat perlu mendukung pengembangan profesi yang dibutuhkan untuk pengelolaan
pembangunan perkotaan, seperti urban planner, urban economist, property valuer, quantity
surveyor, transportation planner, municipal engineer, polisi pamong praja, dsb.
Kebijakan dan Strategi Perkotaan dalam RPJMN
• Kebijakan dan strategi perkotaan jangka menengah menjadi prioritas dalam penyusunan RPJMN
pada masa depan, mulai 2015. 39
40. PERAN PEMERINTAH PROVINSI
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Kebijakan Pembangunan Perkotaan
•Pemerintahan Provinsi wajib menyiapkan kebijakan dan strategi perkotaan bersama dengan
pemerintahan daerah kabupaten dan kotanya, sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka
PERKOTAAN NASIONAL
menengahnya
•Kebijakan & strategi perkotaan Provinsi dikembangkan secara ilmiah dari penelitian situasi yang
nyata, dan masukan dari pemerintahan kabupaten dan kota serta masyarakat luas, dengan
memperhatikan KSPN
•Pengembangan perkotaan dalam provinsi didorong dan dikendalikan secara integral untuk
kepentingan semua masyarakat provinsi.
Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan
•Pemerintahan provinsi dapat mengatur urusan kabupaten dan kota agar eksternalitas
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dapat diselesaikan.
•Peraturan daerah provinsi, yang berdasarkan UU 12/2011 lebih tinggi daripada perda kabupaten
dan kota, harus dengan jelas dan tegas memberdayakan gubernur untuk mendorong dan
mengendali pengembangan ekonomi seluruh provinsinya secara adil dan berkelanjutan.
Peran DPRD
•DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan rakyat provinsi dan pengawas pemerintah provinsi,
memantau dan menilai pengembangan perkotaan secara menyeluruh dan memberi masukan
kepada Gubernur. 40
41. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Kebijakan Pembangunan Perkotaan
• Pemerintahan kabupaten dan kota wajib menyiapkan kebijakan dan strategi
PERKOTAAN NASIONAL
perkotaan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka
menengah.
• Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah dikembangkan secara ilmiah dari
penelitian situasi yang nyata, dan masukan dari masyarakat luas, dengan
memperhatikan KSPN. Setiap usulan kebijakan yang bertentangan dengan
kebijakan di Kebijakan & Strategi Perkotaan Provinsi perlu dibahas lebih
dahulu dengan pemerintahan provinsi berkaitan.
Prioritas Pembangunan Perkotaan
• Titik berat peran pemerintahan kabupaten dan kota adalah penyediaan
layanan publik yang makin baik bagi masyarakatnya.
41
42. KSPN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAIN
RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI
Renstra
pedoman Renja K/L
K/L
diacu pedoman bahan diacu bahan
pedoman
RPJPN RPJMN RKP APBN
PERKOTAAN NASIONAL
dijabarkan pedoman
saling
mengacu RTRWN
diacu
diacu
KSPN diacu
RTRW
diselaraskan
Pulau diacu
diacu melalui
diacu dijabarkan diperhatikan Musrenbang
diacu
RTRWD
diacu
KSPD
saling mengacu
pedoman dijabarkan pedoman
RPJPD RPJMD RKPD APBD
diacu
pedoman bahan diacu bahan
Renstra Renja
KSPN sebagai grand strategy SKPD pedoman SKPD
pembangunan perkotaan nasional 42