Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
1. PERAN & TUGAS FASILITATOR
DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM PPSP 2014
2. OUTLINE
1. Overview Program PPSP
2. Tujuan Fasilitasi
3. Output Fasilitasi
4. Target Waktu
5. Hasil Pemantauan Kinerja 2013
3. OVERVIEW PROGRAM PPSP
• Program PPSP merupakan program yang bertujuan untuk
memprioritaskan pembangunan sanitasi
• Pendekatan pelaksanaan program dilakukan melalui 6
tahapan yaitu sebagai berikut :
•Kampanye, edukasi,
advokasi dan
pendampingan
Tahap 1
•Pengembangan
Kelembagaan dan
Peraturan
Tahap 2
•Penyusunan
Rencana
Strategis (SSK)
Tahap 3
•Penyusunan
Memorandum
Program
Tahap 4
•Implementasi
Tahap 5
•Pemantauan,
Pembimbingan,
Evaluasi, dan
Pembinaan
Tahap 6
4. OVERVIEW PROGRAM PPSP
• Program PPSP dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dari Kepala
Daerah untuk memajukan pembangunan sanitasi di Kab/Kota1
• Komitmen Kepala Daerah ditunjukan melalui surat minat Kepala
Daerah yang sudah ditujukan ke Pemerintah Pusat2
• Dukungan Pemerintah Pusat terhadap komitmen Pemerintah Daerah
diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan teknis melalui
penugasan FASILITATOR di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota
3
5. OVERVIEW PROGRAM PPSP
• Pada tahun 2014 Program PPSP diikuti oleh 221 Kab/Kota yang
terdiri dari :
NO JENIS KAB/KOTA JUMLAH
KAB/KOTA
KET
1 Penyusun BPS-SSK 98
2 Penyusun MPS 123
6. HAKIKAT FASILITATOR
1. FASILITATOR merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat
dalam memberikan bantuan teknis kepada Kab/Kota
2. FASILITATOR bertugas mengarahkan Pokja Sanitasi Kab/Kota
dalam penyusunan dokumen BPS, SSK & MPS
3. FASILITATOR sekaligus bertugas sebagai motor penggerak Pokja
Sanitasi Kab/Kota
7. TUJUAN FASILITASI
Fasilitator Provinsi (PF) :
1. Mendorong dan mendampingi Pokja Provinsi untuk
melaksanakan pengawalan & pemantauan terhadap
penyusunan dokumen BPS, SSK dan MPS Kab/Kota
2. Mendorong dan mendampingi Pokja Provinsi untuk
melaksanakan penjaminan kualitas dokumen BPS, SSK dan
MPS Kab/Kota
3. Mengarahkan Pokja Provinsi dalam melaksanakan
penjaminan kualitas dokumen BPS, SSK dan MPS Kab/Kota
8. TUJUAN FASILITASI
Fasilitator Kab/Kota(CF) :
1. Mendorong dan mendampingi Pokja Kab/Kota untuk
menyusun dokumen BPS, SSK atau MPS
2. Mengarahkan Pokja Kab/Kota dalam menyusun dokumen
BPS, SSK atau MPS yang berkualitas dan sesuai target
waktu yang ditentukan
3. Bertindak sebagai penjamin kualitas pertama terhadap
dokumen BPS, SSK dan MPS yang disusun oleh Pokja
Kab/Kota
9. OUTPUT FASILITASI
Fasilitator Provinsi (PF) :
1. Tersusunnya dokumen BPS, SSK dan MPS Kab/Kota yang
berkualitas & sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Terlaksananya kegiatan penjaminan kualitas oleh Pokja
Provinsi terhadap dokumen BPS, SSK dan MPS yang
disusun Kab/Kota
3. Terselenggaranya kegiatan Pokja Provinsi dalam rangka
pengawalan program PPSP (Kick Off Meeting Provinsi,
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi)
4. Tersusun dan terkirimnya : a) laporan bulanan, b) ringkasan
eksekutif BPS-SSK atau MPS di seluruh Kab/Kota di
Provinsi tersebut kepada Satker PPLP Provinsi atau PIU
Teknis PPSP
10. OUTPUT FASILITASI
Fasilitator Kab/Kota (CF) :
1. Tersusunnya dokumen BPS, SSK dan MPS Kab/Kota yang
berkualitas & sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Terlaksananya kegiatan penjaminan kualitas mandiri (self-
assesment) oleh Pokja Kab/Kota terhadap dokumen BPS,
SSK atau MPS
3. Terselenggaranya kegiatan Pokja Kab/Kota dalam rangka
pengawalan program PPSP (Kick Off Meeting Kab/Kota,
Lokalatih Kab/Kota, Rapat Koordinasi antar SKPD,
Konsultasi Publik, Konsultasi dengan Tim Pengarah)
4. Tersusun dan terkirimnya : a) laporan bulanan, b) ringkasan
eksekutif BPS-SSK atau MPS kepada Satker PPLP Provinsi
atau PIU Teknis PPSP
11. KEGIATAN POKJA PROVINSI YANG DIFASILITASI
OLEH PF
1. Penjaminan Kualitas BPS, SSK dan MPS
2. Rapat - Rapat Koordinasi
3. Updating SSK *)
*) untuk Kab/Kota tertentu
12. KEGIATAN PENDAMPINGAN KEPADA KAB/KOTA
OLEH PF
1. Pendampingan dan Monev Rutin terhadap progres
dan kualitas dokumen
2. Pendampingan Kick Off Meeting Kab/Kota
3. Lokalatih Penyusunan BPS, SSK dan MPS
13. TARGET WAKTU PENDAMPINGAN
No Kegiatan
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
BPS-SSK
1 Penyiapan Organisasi & Anggaran
Pokja
2 Kick off meeting Provinsi
3 Penyusunan BPS
4 Lokalatih BPS
5 Penjaminan Kualitas BPS
6 Konsultasi Publik BPS
7 Penyusunan SSK
8 Lokalatih SSK
9 Penjaminan Kualitas SSK
10 Konsultasi Publik SSK
MPS
1 Penyiapan Organisasi & Anggaran
Pokja
2 Kick off meeting Provinsi
3 Penyusunan MPS
4 Lokalatih MPS
5 Penjaminan Kualitas MPSS
6 Konsultasi MPS
7 Penyiapan readiness kriteria
15. BIAYA OPERASIONAL RUTIN
1. Kegiatan Fasilitator Provinsi
• Monev & pendampingan ke Kab/Kota
• Kick Off Meeting Kab/Kota
• Lokalatih BPS, SSK dan MPS di Kab/Kota
• Pendampingan Konsultasi Publik
• Rapat Koordinasi tingkat Pusat
2. Kegiatan Fasilitator Kab/Kota
• Rapat Koordinasi tingkat Provinsi
• Rapat Koordinasi tingkat Pusat
• Penjaminan kualitas BPS, SSK atau MPS
16. HASIL PEMANTAUAN KINERJA PF-CF 2013
No Kategori Penilaian Persen (%)
1 Baik 9.9
2 Cukup 65.0
3 Kurang 15.6
4 Sangat Kurang 9.5
Total 100
Baik; 9,9
Cukup; 65,0
Kurang; 15,6
Sangat
Kurang; 9,5
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
17. HAL PENTING SELAMA FASILITASI
• Fasilitator Provinsi maupun Kab/Kota diharapkan dapat menunjukan
kinerja yang baik selama mendampingi Pokja
• Substansi tidak selalu sebagai hal utama yang harus dikuasai oleh
fasilitator, sikap dan perilaku selama mendampingi Pokja juga
merupakan hal penting yang harus diperhatikan
• Pemerintah Pusat akan melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja fasilitator selama rutin
• Fasilitator yang menunjukan kinerja kurang baik dapat
direkomendasikan untuk diputus ikatan kontraknya