SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-
provinsi-dki-jakarta?.html
Badan Kepegawaian Daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta):
Sehubungan dengan pertanyaan yang Saudara ajukan tentang proses mutasi ke lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No.111 tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, Dalam dan Ke Instansi di
Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pegawai yang ingin pindah ke Pemprov DKI Jakarta
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi asal.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis
4. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis
5. Berusia maksimal 45 tahun saat mengajukan mutasi
6. Pangkat/golongan maksimal III/b untuk pegawai struktural dan III/d untuk pegawai
fungsional
7. Tersedia formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
8. Mengikuti suami/istri yang bekerja di DKI Jakarta dengan menyertakan surat keterangan
dari tempat bekerja suami/istri
9. Mengikuti tes tertulis yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Darerah Provinsi DKI
Jakarta (setelah proses seleksi administrasi lengkap)
Jika persayaratan diatas telah terpenuhi, maka Saudara dapat mengajukan Surat
permohonan mutasi dari Kepala BKD/Direktur SDM kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Up. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dan dilampirkan pula berkas pendukung yang
dibutuhkan.
Berikut kami lampirkan contoh surat beserta berkas pendukung yang harus dipenuhi.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah DKI

More Related Content

What's hot

Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPDSurat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPDWidi Dharmawan
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 
Contoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaContoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaKutsiyatinMSi
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfZianArmie
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdIrwanTiro
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsanIkhsan Prabowo
 

What's hot (20)

Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Kode kode surat
Kode kode suratKode kode surat
Kode kode surat
 
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPDSurat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
Surat perubahan bendahara BOSDA bank BPD
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaian
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
file Daftar riwayat hidup pns
file Daftar riwayat hidup pnsfile Daftar riwayat hidup pns
file Daftar riwayat hidup pns
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Contoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaContoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata Usaha
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
 
Blanko izin-belajar
Blanko izin-belajarBlanko izin-belajar
Blanko izin-belajar
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppd
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 

Viewers also liked

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...inideedee
 
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Probolinggo Property
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...Oswar Mungkasa
 
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...Oswar Mungkasa
 
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Septinia Silviana
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninfosanitasi
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPenataan Ruang
 

Viewers also liked (9)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam...
 
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
 
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
 
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 

Similar to Cara Mutasi PNS ke Pemerintah DKI

2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf
2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf
2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdfwahyudi582334
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx
00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx
00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptxCallMahmud
 
pengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docx
pengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docxpengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docx
pengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docxmtsntouna
 
Alur proses pelaksanaan nuptk
Alur proses pelaksanaan nuptkAlur proses pelaksanaan nuptk
Alur proses pelaksanaan nuptkpurdiyanto -
 
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptxRakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptxFREDYM6
 
2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendalSuryatno Sadar
 
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)INDAHMAWARNI1
 
Pengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan strukturalPengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan strukturalYudhi Aldriand
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...ppbkab
 
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdfPENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdfCristianInuhan
 
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdfPENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdfCristianInuhan
 
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptxPAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptxSetyoWati38
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Dokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassingDokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassingDedi Koswara
 
Dokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassingDokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassinglellirose
 

Similar to Cara Mutasi PNS ke Pemerintah DKI (20)

Materi_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxMateri_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptx
 
2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf
2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf
2023-09-18_PENG-SEKDA-9-TAHUN-2023_PP3KJFGFT2023.pdf
 
Perbup nomor 23 tahun 2019
Perbup nomor 23 tahun 2019Perbup nomor 23 tahun 2019
Perbup nomor 23 tahun 2019
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
 
00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx
00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx
00-MATERI-SOSIALISASI-TS-2021.pptx
 
Cpns daerah pontianak 2013
Cpns daerah pontianak 2013Cpns daerah pontianak 2013
Cpns daerah pontianak 2013
 
pengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docx
pengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docxpengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docx
pengumuman-seleksi-pppk-kemenag-tahun-2023pdf.docx
 
Alur proses pelaksanaan nuptk
Alur proses pelaksanaan nuptkAlur proses pelaksanaan nuptk
Alur proses pelaksanaan nuptk
 
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptxRakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
 
2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal
 
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
 
Pengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan strukturalPengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan struktural
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
 
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdfPENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
 
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdfPENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
PENGUMUMAN PPPK JF GURU 2022 MALRA.pdf
 
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptxPAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Dokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassingDokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassing
 
Dokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassingDokumen persyaratan inpassing
Dokumen persyaratan inpassing
 
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
 

More from inideedee

Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekosinideedee
 
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 inideedee
 
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...inideedee
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negarainideedee
 
Tertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahanTertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahaninideedee
 
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...inideedee
 
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...inideedee
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...inideedee
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGPEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...inideedee
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...inideedee
 
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri SipilLampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipilinideedee
 
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012inideedee
 

More from inideedee (17)

Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
 
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
 
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 
Tertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahanTertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahan
 
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
 
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
 
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGPEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
 
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri SipilLampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
 
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 

Recently uploaded (14)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 

Cara Mutasi PNS ke Pemerintah DKI

  • 1. Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah- provinsi-dki-jakarta?.html Badan Kepegawaian Daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta): Sehubungan dengan pertanyaan yang Saudara ajukan tentang proses mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.111 tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, Dalam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pegawai yang ingin pindah ke Pemprov DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal. 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis 4. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis 5. Berusia maksimal 45 tahun saat mengajukan mutasi 6. Pangkat/golongan maksimal III/b untuk pegawai struktural dan III/d untuk pegawai fungsional 7. Tersedia formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan 8. Mengikuti suami/istri yang bekerja di DKI Jakarta dengan menyertakan surat keterangan dari tempat bekerja suami/istri 9. Mengikuti tes tertulis yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Darerah Provinsi DKI Jakarta (setelah proses seleksi administrasi lengkap) Jika persayaratan diatas telah terpenuhi, maka Saudara dapat mengajukan Surat permohonan mutasi dari Kepala BKD/Direktur SDM kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Up. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dan dilampirkan pula berkas pendukung yang dibutuhkan. Berikut kami lampirkan contoh surat beserta berkas pendukung yang harus dipenuhi.