SlideShare une entreprise Scribd logo

Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

•
•
inideedee
inideedee

Peraturan Gubernur No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Gouvernement et associations à but non lucratif
1  sur  8
Télécharger pour lire hors ligne
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pergub No 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Recommandé

Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
 
Ijazah,kyp,transkip
Ijazah,kyp,transkipIjazah,kyp,transkip
Ijazah,kyp,transkipIwan trio syaputra SH
 
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Kanaidi ken
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Contoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa Barat
Contoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa BaratContoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa Barat
Contoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa BaratDokter Tekno
 

Recommandé

Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Thn.2010JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
 
Ijazah,kyp,transkip
Ijazah,kyp,transkipIjazah,kyp,transkip
Ijazah,kyp,transkipIwan trio syaputra SH
 
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Kanaidi ken
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Contoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa Barat
Contoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa BaratContoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa Barat
Contoh Rekomendasi perpanjangan ptt Provinsi Jawa BaratDokter Tekno
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
 
Surat balasan pkl
Surat balasan pklSurat balasan pkl
Surat balasan pklAgung Anugrahito
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsiLieza FA
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensiPatta Ula
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Surat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaSurat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaAyu Agripina
 
IJAZAH & TRANSIP
IJAZAH & TRANSIPIJAZAH & TRANSIP
IJAZAH & TRANSIPADAM BADRU JANEDRA
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
 
Ijazah
IjazahIjazah
IjazahEko Setiyo
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxLaporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxWisalathi
 
Contoh surat penolakan
Contoh surat penolakanContoh surat penolakan
Contoh surat penolakanUniversitas Negeri Yogyakarta
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7dodimeigo
 
Ijazah S1
Ijazah S1Ijazah S1
Ijazah S1Herdi Setiawan
 
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
 
Transkrip Akademik
Transkrip AkademikTranskrip Akademik
Transkrip AkademikFatihatul Insanul Kamil
 
Surat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanSurat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanUmmi Zulfa
 
Formulir lamaran kerja
Formulir lamaran kerjaFormulir lamaran kerja
Formulir lamaran kerjaHendrawan Sucipto
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 

Contenu connexe

Tendances

Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsiLieza FA
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensiPatta Ula
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Surat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaSurat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaAyu Agripina
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxLaporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxWisalathi
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7dodimeigo
 
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
 
Surat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanSurat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanUmmi Zulfa
 

Tendances (20)

Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Surat balasan pkl
Surat balasan pklSurat balasan pkl
Surat balasan pkl
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensi
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
 
Surat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaSurat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-muka
 
IJAZAH & TRANSIP
IJAZAH & TRANSIPIJAZAH & TRANSIP
IJAZAH & TRANSIP
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
 
Ijazah
IjazahIjazah
Ijazah
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxLaporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
 
Contoh surat penolakan
Contoh surat penolakanContoh surat penolakan
Contoh surat penolakan
 
Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7Perencanaan pengadaan perlem 7
Perencanaan pengadaan perlem 7
 
Ijazah S1
Ijazah S1Ijazah S1
Ijazah S1
 
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
 
Transkrip Akademik
Transkrip AkademikTranskrip Akademik
Transkrip Akademik
 
Surat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanSurat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupan
 
Formulir lamaran kerja
Formulir lamaran kerjaFormulir lamaran kerja
Formulir lamaran kerja
 

En vedette

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanianPermentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanianAchmad Wahid
 
Buku master-plan-pertanian
Buku master-plan-pertanianBuku master-plan-pertanian
Buku master-plan-pertanianradengembull
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
 
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten NganjukRoadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjukamri sanjaya
 
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiinfosanitasi
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedunginfosanitasi
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Fitri Indra Wardhono
 

En vedette (13)

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanianPermentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
 
Buku master-plan-pertanian
Buku master-plan-pertanianBuku master-plan-pertanian
Buku master-plan-pertanian
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
 
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten NganjukRoadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
 
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
 
Food for health
Food for healthFood for health
Food for health
 
Kesehatan makanan & kolesterol
Kesehatan makanan & kolesterolKesehatan makanan & kolesterol
Kesehatan makanan & kolesterol
 
Kumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standarKumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standar
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedung
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
 

Plus de inideedee

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekosinideedee
 
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 inideedee
 
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...inideedee
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negarainideedee
 
Tertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahanTertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahaninideedee
 
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...inideedee
 
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...inideedee
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...inideedee
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGPEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...inideedee
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
 
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...inideedee
 
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri SipilLampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipilinideedee
 
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012inideedee
 

Plus de inideedee (18)

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
 
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014
 
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH - Pergub DKI Jakarta No 41 Tahun 2010 tentang Peruba...
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 
Tertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahanTertib penghunian perumahan
Tertib penghunian perumahan
 
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...
 
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak H...
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
 
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGPEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
Pembentukan Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kecamatan - Pe...
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...
 
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri SipilLampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran pp nomor 15 tahun 2012 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
 
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
 

Dernier

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Dernier (14)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx