[Ringkasan] Prosedur standar operasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah dirangkum. Prosedur ini mengatur proses pengumpulan bukti kinerja, penilaian oleh tim, dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan kenaikan pangkat auditor. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan penetapan angka kredit secara adil, transparan, dan tepat waktu.

1. PENILAIAN dan PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
REPUBLIK INDONESIA
PROSEDUR KEGIATAN BAKU
(Standard Operating Procedures)
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Lampiran Keputusan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor: KEP – 817/K/JF/2002
Tanggal: 03 Desember 2002
1

2. Ringkasan Eksekutif
PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
I. PENDAHULUAN
a. Umum
1. Dalam Kepmenpan 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan
bahwa perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan
oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit setelah melalui
proses pengumpulan dan penilaian angka kredit yang melibatkan Pejabat
Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan Pejabat Fungsional
Auditor yang bersangkutan.
2. Mengingat pentingnya proses penilaian hingga penetapan angka kredit
dipandang perlu terdapat suatu prosedur kegiatan baku sebagai acuan
bagi pejabat terkait untuk menjamin tercapainya perlakuan yang sama,
obyektif, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku, serta
terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu..
b. Tujuan
1. Terwujudnya penetapan angka kredit secara tepat waktu, sebagai dasar
untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, dan
penjenjangan serta pengembangan karir Auditor.
2. Menyediakan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit, Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan PFA
yang bersangkutan mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan, waktu
pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen yang terkait.
3. Menjamin tercapainya transparansi dan keseragaman dalam proses
penilaian dan penetapan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Ruang Lingkup
1. Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan dan Penetapan Angka Kredit
digunakan untuk Pejabat Fungsional Auditor yang berada di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya
2. Pedoman ini mengatur mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit
dengan Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat.
2

3. 3. Penilaian Terpusat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai
Pusat yang berkedudukan di BPKP Pusat untuk Auditor di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya dengan jabatan Auditor Ahli Madya dan
Auditor Ahli Utama.
4. Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai
pada masing-masing organisasi/unit pengawasan untuk jabatan Auditor
Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Pelaksana
sampai dengan Auditor Penyelia.
d. Sistematika Penyajian. Deleted: ¶
¶
Penyajian prosedur-prosedur dalam pedoman ini secara garis besar terdiri
dari:
a. Uraian pendahuluan yang berisikan garis besar prosedur yang akan
dijelaskan.
b. Pejabat/pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur.
c. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur.
d. Dokumen-dokumen yang digunakan dan dihasilkan dari prosedur
yang dilaksanakan.
e. Waktu pelaksanaan kegiatan.
f. Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan.
g. Bagan alir kegiatan untuk memberikan kemudahan pemahaman
dalam pelaksanaan prosedur-prosedur.
II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Angka Kredit
1. Angka kredit dalam Jabatan Fungsional Auditor dinilai berdasarkan
norma hasil, sesuai dengan jenjang jabatan atau peran PFA yang
bersangkutan. Angka kredit dapat diberikan bila PFA yang bersangkutan
telah selesai melaksanakan penugasan yang diberikan dengan
menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa penugasan yang
dilaksanakan telah memperoleh suatu hasil.
Tugas Limpah
2. Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat PFA yang sesuai
dengan peran yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kep Menpan No.
19/1996 atau berdasarkan pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan
Unit Organisasi, PFA lain yang setingkat di atas atau di bawahnya, dapat
melakukan kegiatan tersebut (tugas limpah) berdasarkan penugasan
secara tertulis dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
3

4. Atasan Langsung
3. Dalam setiap penugasan yang berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung
PFA yang menandatangani SPMK adalah sebagai berikut:
a. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Anggota Tim dan Ketua
Tim adalah Pengendali Teknis.
b. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Teknis
adalah Pengendali Mutu.
c. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Mutu adalah
Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau
eselon II yang membawahkannya.
4. Untuk penugasan yang tidak berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung
PFA yang menandatangani SPMK adalah Atasan Langsung yang telah
ditetapkan pada setiap awal tahun oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau
Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya.
Pejabat Pengusul Angka Kredit
5. Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat adalah:
a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat
Utama BPKP
b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP.
c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen di lingkungan Inspektorat
Jenderal Departemen.
d. Sekretaris Inspektorat Utama atau Kepala/Pimpinan unit organisasi
(Eselon II) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat
Utama LPND.
e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND.
f. Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP.
g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan unit
pengawasan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pengusul Angka kredit untuk Penilaian Setempat adalah:
a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat
Utama BPKP.
b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP
c. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon III) yang membidangi
kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen dan
Inspektorat Utama LPND.
d. Kepala Sub-bagian TU atau Pejabat di bidang kepegawaian di
lingkungan Inspektorat LPND.
e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural lain di lingkungan
Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP.
f. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) atau Sekretaris Bawasda di
lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
4

5. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
7. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli
Madya dan Auditor Ahli Utama di lingkungan BPKP dan APIP lainnya
adalah Sekretaris Utama BPKP.
8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli
Pertama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Pelaksana, Auditor
Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia adalah:
a. Sekretaris Utama di lingkungan Sekretariat Utama BPKP.
b. Deputi di lingkungan Deputi BPKP.
c. Inspektur Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen.
d. Inspektur Utama di lingkungan Inspektorat Utama LPND.
e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND.
f. Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Pusat-pusat dan
Perwakilan BPKP
g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
Tim Penilai Angka Kredit
9. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural
dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dengan rincian
sebagai berikut:
a. Seorang ketua merangkap anggota
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
c. Seorang sekretaris merangkap anggota
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota
Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari PFA harus lebih besar dari
jumlah pejabat struktural.
10. Jumlah Anggota Tim Penilai harus ganjil dengan ketentuan 1 (satu) orang
Anggota Tim Penilai untuk kurang lebih 50 (lima puluh) orang PFA yang
dinilai. Jumlah Anggota Tim Penilai ditentukan berdasarkan kemampuan
dalam melakukan penilaian dengan memperhatikan jumlah PFA yang
dinilai dan batasan waktu penilaian yang harus dipenuhi sebagaimana
diuraikan dalam BAB V.
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
11. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. Jumlah staf
sekretariat tim penilai ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan berdasarkan pada
kemampuan dalam melakukan tata administrasi dokumentasi penilaian
dan penetapan angka kredit dengan persyaratan harus dapat aktif
melakukan kegiatan kesekretariatan.
5

6. Periode Penilaian Angka Kredit
12. Bulan Januari dan Juli untuk penilaian dan penetapan angka kredit
reguler.
13. Bulan Maret dan September atau bulan sebelumnya berdasarkan yang
mana yang dianggap memungkinkan berdasarkan keputusan Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk penilaian dan
penetapan angka kredit tambahan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan
pangkat dan batas waktu pengajuan dokumen usulan kenaikan pangkat
ke BKN
14. Setiap saat dibutuhkan atau tidak terikat pada periode tertentu untuk
penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain, seperti pada saat
pembebasan sementara, perpindahan ke jabatan di luar jabatan
fungsional auditor, pindah unit kerja, dan pengangkatan pertama atau
pengangkatan kembali sebagai PFA.
III. INTISARI PEDOMAN
a. Prosedur I – Prosedur Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka
Kredit.
1. Sub-prosedur I.1 - pengumpulan angka kredit oleh PFA
i. Pengumpulan angka kredit oleh PFA (flowchart I.1.1.a – e)
ii. Pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK kepada
Pejabat Pengusul Angka Kredit (flowchart I.1.2)
2. Sub-prosedur I.2 - penerimaan dan penelitian usulan angka kredit oleh
Pejabat Pengusul Angka Kredit.
Penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK kepada
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui
Sekretariat Tim Penilai (flowchart I.2).
b. Prosedur II - Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
1. Sub-prosedur II.1 - penilaian angka kredit.
i. Penelitian kelengkapan DUPAK (flowchart II.1.1)
ii. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Penilaian Angka Kredit
(flowchart II.1.2)
2. Sub-prosedur II.2 - penetapan angka kredit.
i. Penyerahan hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai kepada
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.1)
ii. Penelaahan dan penandatanganan SK PAK oleh Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.2)
6

7. 3. Sub-prosedur II.3 – pendistribusian keputusan angka kredit.
i. Pendistribusian SK PAK (lihat flowchart II.3.1)
ii. Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai oleh Sekretariat Tim
Penilai (lihat flowchart II.3.2)
7

8. IV. ALUR KEGIATAN
Pejabat yg Sekretariat
Atasan
Pejabat Pengusul Berwenang Tim Penilai Tim Penilai
PFA Langsung
Angka Kredit Menetapkan Angka Angka Kredit
PFA
Angka Kredit Kredit
Melakukan
Kegiatan
I.1.1.a – d I.1.1.a – d
Membuat
SPMK dan Review
Bukti SPMK
Pendukung
I.1.2
Mengadmi-
nistrasikan
SPMK
I.1.2 I.2 II.1.1 II.1.2
DUPAK dan
Penelitian Penelitian
Penelitian dan Berkas
Menyusun Pendahuluan Lanjutan dan
Penandatanganan Pendukung
DUPAK Kelengkapan Penilaian
DUPAK Terkait
DUPAK DUPAK
II.1.2
Rapat Tim
Penilai
II.2.2 II.2.1 II.1.2
Penelaahan dan
Konsep
penandatangan SK PAK
SK PAK
SK PAK
II.3.1
Penggandaan
SK PAK
dan
Tertandatangani
Distribusi SK
PAK
SK PAK SK PAK
Pejabat Lain yg Berkepentingan SK PAK
8