1. -1-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah Gangguan penggunaan Napza melalui penggunaan Napza suntik
menjadi salah satu media penularan utama HIV di Indonesia sejak 1999.
Berdasarkan Laporan Triwulan Situasi Perkembangan HIV/AIDS Nasional
Kementerian Kesehatan pada awal 2010, cara penularan kasus AIDS
kumulatif melalui penggunaan Napza suntik mencapai 39,2%. Populasi
penasun mengalami peningkatan sejak 1999, hingga estimasi tahun 2009
diperkirakan mencapai 219,000 orang di seluruh Indonesia. Sementara
itu, cara penularan kasus AIDS kumulatif nasional menyebutkan 40,7%
adalah Penasun. Data laporan triwulan Dirjen P2PL sampai Maret 2010
menunjukkan bahwa provinsi dengan prevalensi penasun tertinggi pada
tahun 2003-2007 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Banten, dan DI
Yogyakarta.
Oleh karena itu program pengurangan dampak buruk (harm reduction)
atas penggunaan Napza suntik mutlak diperlukan. Salah satu kegiatan
pendekatan ini adalah terapi rumatan bagi penasun dengan memberikan
metadon dalam sediaan cair, yang dikenal dengan nama Program Terapi
Rumatan Metadon (PTRM). Pola penggunaan metadon dengan cara
diminum –dimana metadon dimetabolisme dengan sangat baik pada organ
pencernaan-, memberi peluang besar untuk menekan penggunaan Napza
suntik, yang pada akhirnya dapat membantu meminimalisasi penularan
HIV pada populasi penasun.
Penelitian atas pelaksanaan uji coba PTRM pada tahun 2003 – 2005
menunjukkan bahwa pasien yang berumur di atas 20 tahun merupakan
kelompok terbanyak yang mampu bertahan baik dalam terapi rumatan
metadon. Pasien yang putus terapi atau drop-out berkisar antara 40%
hingga 50%, dikarenakan berbagai alasan, diantaranya dosis yang
kurang, hambatan mengakses program setiap hari, dan ketidakyakinan
akan efektivitas program. Alasan lainnya adalah adanya perbedaan
persepsi antara petugas dan pasien dalam masalah dosis bawa pulang
(Take Home Dose/THD) dan adanya ketidakkonsistenan dalam
menerapkan aturan-aturan klinik. Untuk itu disusun Pedoman Nasional
PTRM Edisi 2010 yang merupakan penyempurnaan dan penambahan

2. -2-
atas edisi 2006. Beberapa aturan merupakan hal yang baru pada
pedoman ini, sebagai tanggapan atas perkembangan situasi dan kondisi
klinik PTRM pada saat ini.
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi metadon dan aspek-aspek
yang terkait, penyelenggaraan PTRM, protokol terapi, penatalaksanaan
PTRM pada populasi khusus, pembiayaan, pencatatan dan pelaporan,
serta pembinaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi).
C. Kebijakan Umum
Kebijakan umum dalam pelaksanaan dan pengembangan akses layanan
PTRM mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun
2010-2014, dimana acuan implementasi layanan yang meliputi teknis
medis dan manajemen rutin diatur dengan mengikuti urain kebijakan
sebagai berikut:
1) Kebijakan masalah terapi rehabilitasi ketergantungan Napza, yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
2) Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS, yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
3) Kebijakan kemandirian/partisipasi Pemerintah Daerah, dengan
berdasarkan pemahaman bahwa PTRM adalah terapi jangka panjang
yang membutuhkan jaminan atas kesinambungan program. Maka
dipandang perlu peran serta segenap pihak, tidak saja dari
pemerintah pusat melainkan juga dari pemerintah daerah selaku
penanggungjawab kesehatan masyarakat di daerahnya dalam hal
perencanaan dan pembiayaan PTRM, yang meliputi :
a. Perencanaan kebutuhan Metadon HCl
b. Pengadaan Metadon HCl dan logistik terkait
c. Penyediaan sarana dan pra-sarana klinik PTRM

3. -3-
4) Kebijakan pengembangan akses layanan melalui pembukaan klinik
PTRM baru diatur dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
a. Estimasi prevalensi HIV dan AIDS di kalangan kelompok kunci
Penasun di daerah terkait
b. Tersedianya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah
setempat untuk menjamin keberlangsungan layanan PTRM di
wilayahnya
c. Ketersediaan buffer stock Metadon HCl di tingkat nasional.

4. -4-
BAB II
METADON DAN ASPEK-ASPEK YANG TERKAIT
A. Definisi Metadon:
Metadon adalah sejenis sintetik opioid yang menyebabkan pasien akan
mengalami ketergantungan fisik. Jika ia berhenti mengkonsumsi metadon
secara tiba-tiba, ia akan mengalami gejala putus zat.
B. Efektifitas Metadon
Metadon mempunyai khasiat sebagai suatu analgetik dan euforian karena
bekerja pada reseptor opioid mu (µ), mirip dengan agonis opioid mu (µ) yang
lain misalnya morfin. Metadon adalah suatu agonis opioid sintetik yang kuat
dan secara oral diserap dengan baik. Metadon juga dapat dikonsumsi
melalui parenteral dan rektal, meski cara yang terakhir tidak lazim. Efek
metadon secara kualitatif mirip dengan efek morfin dan opioid lainnya. Efek
metadon tersebut antara lain sebagai analgetik, sedatif, depresi pernapasan,
dan euforia. Efek lainnya adalah menurunkan tekanan darah, konstriksi
pupil, dan efek pada saluran cerna yaitu memperlambat pengosongan
lambung karena mengurangi motilitas, meningkatkan tonus sfingter pilorik,
dan meningkatkan tonus sfingter Oddi yang berakibat spasme saluran
empedu.
Efek samping metadon antara lain gangguan tidur, mual muntah,
konstipasi, mulut kering, berkeringat, vasodilatasi dan gatal-gatal,
menstruasi tidak teratur, ginekomastia dan disfungsi seksual pada pria,
serta retensi cairan dan penambahan berat badan. Efek samping tidak akan
terlalu banyak dialami oleh orang yang telah menggunakan heroin.
Bioavailibilitas metadon oral tidak memperlihatkan perubahan yang berarti
pada orang yang distabilisasi dengan metadon, atau yang sudah
menggunakannya secara kronis.
Metadon dipecah di hati melalui sistem enzim sitokrom P450. Sekitar 10%
metadon yang dikonsumsi secara oral akan diekskresi utuh. Sisanya akan
dimetabolisme dan metabolit inaktifnya dibuang melalui urin dan tinja.
Metadon juga dibuang melalui keringat dan liur.

5. -5-
Onset efek metadon terjadi sekitar 30 menit setelah obat diminum.
Konsentrasi puncak dicapai setelah 3-4 jam setelah metadon diminum.
Rerata waktu paruh metadon adalah 24 jam. Metadon mencapai kadar tetap
dalam tubuh setelah penggunaan 3-10 hari. Setelah stabilisasi dicapai,
variasi konsentrasi metadon dalam darah tidak terlalu besar dan supresi
gejala putus obat lebih mudah dicapai.
Metadon banyak diikat oleh protein plasma dalam jaringan seluruh tubuh.
Metadon dapat diketemukan dalam darah, otak, dan jaringan lain seperti
ginjal, limpa, hati, serta paru.
Konsentrasi metadon dalam jaringan tersebut lebih tinggi daripada dalam
darah. Ikatan tersebut menyebabkan terjadinya akumulasi metadon dalam
badan cukup lama bila seseorang berhenti menggunakan metadon. Kriteria
diagnostik untuk ketergantungan zat dan intoksikasi opioida mengacu pada
kriteria yang ada di ICD-X.
C. Farmakologi Heroin
Heroin tergolong opioida semisintetik, dibuat dari morfin yang terdapat
dalam getah tanaman candu melalui perubahan kimiawi sederhana. Heroin
lebih mudah larut dalam lemak, sehingga lebih cepat menembus sawar
darah-otak (Blood Brain Barrier) dibanding morfin. Heroin mengalami proses
biotransformasi di hati untuk berubah kembali menjadi morfin. Pengaruh
heroin dan morfin adalah sama, hanya saja heroin mempunyai kekuatan 3
kali morfin dan mulai bekerja lebih cepat. Absorbsi pada penggunaan oral
berlangsung lambat. Metabolisme heroin terutama terjadi di hepar dan di
ekskresi melalui air seni dan empedu. Lebih dari 90% ekskresi terjadi dalam
24 jam pertama, walaupun metabolitnya dapat dideteksi dalam air seni
sampai 48 jam atau lebih.
Toleransi tubuh terhadap heroin terjadi dengan cepat, namun terdapat
beberapa perbedaan reaksi antara masing-masing organ tubuh. Sebagai
contoh, heroin memiliki toleransi tinggi terhadap depresi pernafasan, efek
analgetik, sedasi, dan muntah dibandingkan toleransi terhadap miosis dan
konstipasi. Selain itu juga terdapat toleransi silang antara heroin dan
opioida lain.
Potensi heroin untuk menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis
sangat kuat. Heroin yang beredar di pasar gelap tidak dalam bentuk murni,
melainkan dicampur dengan tepung, gula, kina, kakao, atau bahkan tawas.

6. -6-
Heroin juga berpotensi menimbulkan reaksi toksik sampai overdosis, gejala
klinis dapat meliputi:
1. Depresi pernafasan.
2. Bibir biru dan pucat atau tubuh membiru.
3. Pupil pin-point atau dilatasi bila pasien koma.
4. Bila heroin disedot melalui hidung, mukosa hidung tampak hiperemis.
5. Adanya bekas suntikan baru.
6. Edema paru.
7. Jantung aritmia dan atau kejang.
8. Koma atau mati (akibat depresi pernafasan, edema otak atau paru).
D. Kriteria Diagnostik Gangguan Penggunaan Opioid
1. Kriteria Diagnostik untuk Ketergantungan Zat (ICD-X)
Definisi ketergantungan zat adalah suatu pola penggunaan zat yang
menyebabkan hendaya (disfungsi) yang jelas secara klinis atau
tertekan. Diagnosa atas terjadinya ketergantungan zat diperlihatkan
oleh adanya 3 (atau lebih) kriteria di bawah ini, yang terjadi kapan
saja selama periode 12 bulan yang sama:
a. Toleransi, seperti yang dipastikan dengan adanya salah satu
tersebut di bawah ini:
1) Kebutuhan akan penambahan dosis yang mencolok agar
diperoleh keadaan intoksikasi atau efek yang diinginkan.
2) Berkurangnya efek secara mencolok akibat penggunaan dengan
dosis yang sama.
b. Gejala putus zat, yang dipastikan dengan adanya salah satu yang
tersebut di bawah ini:
1) Sindrom putus zat yang khas untuk zat tersebut (rujuk ke
kriteria A dan B dari kriteria untuk putus zat yang khas untuk
zat tertentu)
2) Zat yang sama (atau yang sangat berkaitan) harus digunakan
untuk menyembuhkan atau menghindari gejala putus zat
c. Zat sering digunakan jauh lebih banyak atau lebih lama dibanding
yang dimaksudkan.

7. -7-
1) Adanya keinginan yang menetap atau usaha yang tak berhasil
untuk menghentikan atau mengendalikan penggunaannya.
2) Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari zat
(misalnya berobat pada banyak dokter atau mengendarai mobil
jarak jauh), menggunakan zat (misalnya terus menerus
merokok), atau pulih dari pengaruh zat tersebut
3) Berkurang atau berhentinya kegiatan kegiatan sosial, pekerjaan
atau rekreasi akibat menggunakan zat
4) Penggunaan zat berlanjut meskipun mengetahui adanya
masalah jasmani atau psikologis yang disebabkan karena
penggunaan zat (misalnya tetap menggunakan kokain
walaupun mengalami depresi atau terus minum minuman
beralkohol walaupun mengetahui bahwa tukak lambung
bertambah parah akibat mengkonsumsi alkohol.
2. Kriteria Diagnostik Intoksikasi Opioid (ICD X)
a. Baru saja mengkonsumsi opioid (termasuk heroin).
b. Perilaku maladaptif yang secara klinis mencolok atau adanya
perubahan psikologis (misalnya euforia pada permulaan diikuti
dengan apatis, disforia, agitatif atau retardasi psikomotor, hendaya
dalam daya penilaian, fungsi sosial atau pekerjaan, yang
berkembang atau segera sesudah mengkonsumsi opioid).
c. Konstriksi pupil (atau dilatasi pupil disebabkan karena anoksia
akibat overdosis yang berat) dan satu (atau lebih) dari gejala
berikut, yang terjadi tidak lama sesudah mengkonsumsi opioid :
1) Kesadaran menurun atau koma.
2) Cadel
3) Hendaya (disfungsi) pada perhatian atau daya ingat.
d. Gejala tersebut tidak disebabkan karena kondisi medik umum dan
bukan disebabkan karena gangguan jiwa lain.
3. Kriteria Diagnostik Putus Opioida (ICD X)
a. Salah satu dari yang tersebut di bawah ini :
1) berhenti atau mengurangi penggunaan opioida yang berat dan
lama (beberapa minggu atau lebih)

8. -8-
2) pemberian suatu antagonis opioida sesudah periode
penggunaan opioid
b. Tiga atau lebih dari yang tersebut di bawah ini, terjadi dalam
hitungan menit sampai beberapa hari sesudah kriteria A :
1) perasaan disforik
2) mual atau muntah
3) nyeri otot
4) lakrimasi atau rinore
5) pupil melebar, piloereksi, atau berkeringat
6) diare
7) menguap berkali-kali
8) demam
9) insomnia
c. Gejala-gejala pada kriteria B secara klinis menyebabkan tekanan
batin yang jelas atau hendaya (disfungsi) dalam fungsi sosial,
pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.
d. Gejala-gejala tersebut tidak disebabkan karena kondisi medik
umum dan tidak disebabkan karena gangguan jiwa lain.
E. HIV, Virus Hepatitis, Tuberkulosis, dan Toksoplasmosis
Para IDU cenderung menggunakan obat dengan cara yang tidak steril
melalui suntikan dan/atau kulit yang tidak dibersihkan. Akibatnya
mereka sangat mudah mendapat infeksi oportunistik seperti infeksi
tulang dan sendi, endokarditis, sepsis, infeksi jaringan lunak, dan
tetanus. Hepatitis (B, C, D), HIV, dan malaria dapat menular bila terjadi
saling pinjam meminjam peralatan suntik, atau terjadi inokulasi langsung
darah orang lain yang terinfeksi. Infeksi lainnya adalah tuberkulosis yang
ditularkan melalui udara pernafasan. Gonore, HBV, HIV, dan sifilis dapat
berjangkit melalui hubungan seksual yang tak terlindung. Pneumonia
karena berbagai etiologi juga sangat sering terjadi di kalangan
penyalahguna heroin.

9. -9-
1. HIV
Holmberg (1996) memperkirakan secara kasar bahwa separuh dari
infeksi HIV/AIDS terdapat pada penasun. Di kalangan pengguna
heroin makin banyak dilaporkan angka kejadian infeksi HIV pada
laki-laki dan perempuan yang menggunakan zat untuk bersenang-
senang selain melalui suntikan. Diperkirakan hal tersebut disebabkan
karena infeksi melalui kontak seksual. Sero-surveilance pada penasun
yang memperlihatkan hasil positif HIV dan datang berobat di RSKO
sebanyak lebih dari 50% dan 59,49% untuk yang berobat di RS
Sanglah Bali (Juni 2005).
2. Virus Hepatitis
Virus hepatitis menyebabkan inflamasi dan kerusakan atau kematian
sel-sel hati. Penasun mempunyai risiko tinggi untuk terinfeksi
beberapa jenis virus hepatitis. Pada suatu penelitian terhadap 389
penasun di California, 41% positif dengan antibodi HAV, 73% untuk
HBV, 94% untuk HCV, dan 10% untuk HDV (1995). Sero-surveilence
terhadap penasun yang berobat ke RSKO, hasilnya 70% HCV positif.
Di Klinik PTRM RS Sanglah Bali 95,45% pasien menderita Hepatitis C,
dan 9,68 Hepatitis B (Laporan Juni 2005).
Hepatitis B adalah virus DNA dari golongan hepadnavirus yang
terdapat dalam titer yang tinggi dalam darah dan eksudat (misalnya
lesi di kulit) orang yang terinfeksi akut maupun kronis. Dalam jumlah
yang moderat HBV terdapat pada air liur, semen, dan cairan vagina. 3
cara transmisi yang penting adalah melalui darah, aktivitas seksual,
dan ibu-anak. Masa inkubasinya 2 minggu sampai 6 bulan.
Virus Hepatitis C adalah virus RNA dari golongan flavivirus, terdapat
dalam titer rendah pada darah orang yang terinfeksi dan dapat
terdeteksi dalam cairan tubuh lain tetapi tidak konsisten. Transmisi
yang utama HCV adalah melalui darah, ibu-anak, sedangkan
penularan secara seksual jarang. Masa inkubasinya berkisar 6
sampai 7 minggu, dengan rentang waktu 2 minggu sampai 6 bulan.
3. Tuberkulosis
Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan global. Sebanyak 40%
kasus tuberkulosis dunia berada di Asia Tenggara dengan kasus
terbanyak (95%) berada di India, Indonesia, Bangladesh, Thailand,
dan Myanmar. Di Asia Tenggara lebih dari 95% kasus tuberkulosis

10. - 10 -
merupakan penyakit infeksi pembunuh utama pada umur 5 tahun ke
atas.
Jumlah penderita tuberkulosis di Indonesia berada di urutan ketiga
setelah India dan Cina, dengan lebih dari 500.000 kasus baru dan
20.000 kematian per tahun. Menurut survei Kementerian Kesehatan
tahun 2003, jumlah kasus HIV/AIDS yang disertai tuberkulosis di
Bali sebanyak 24%, 32% di Jawa Timur dan 10% di DKI.
4. Toksoplasmosis
a. Toksoplasmosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh
parasit Toxoplasma gondii
b. Infeksi pada manusia ditularkan langsung atau melalui makanan
daging yang terkena parasit
c. Gejala klinis yang nampak pada awalnya seperti penyakit flu biasa,
namun pada pasien dengan HIV dimana faktor kekebalan tubuh
sangat rendah (stadium AIDS), dapat menunjukkan gejala klinis
berat bahkan berakibat fatal. Penyakit tersebut dapat
menyebabkan inflamasi di otak (encephalitis), penyakit neurologik,
dapat mengenai jantung, liver, dan mata.
d. Diagnosis didapat dari pemeriksaan laboratorium darah yang
menunjukkan adanya antibodi toxoplasma.
e. Terapi selama 4 – 6 minggu:
f. Pyrimethamine dengan Trisulfapyrimidines, atau
g. Sulfadiazine
h. Pasien yang mendapat terapi pengobatan toxoplasma dapat terus
minum metadon karena tidak memperlihatkan interaksi obat yang
berarti dengan metadon
i. Petugas PTRM perlu memperhatikan pasien PTRM dengan infeksi
HIV/AIDS yang mengeluhkan sakit kepala, gangguan penglihatan,
strabismus, muntah-muntah yang merupakan kemungkinan
pasien terinfeksi toxoplasmosis.

11. - 11 -
F. Komponen dalam Program Terapi Rumatan Metadon
Komponen dalam program terapi metadon adalah sebagai berikut :
1. Pemberian metadon sesuai protokol terapi
2. Konseling, meliputi: konseling adiksi, metadon, keluarga, kepatuhan
minum obat, kelompok, dan VCT. Akses ke pelayanan konseling
harus di rumah sakit penyelenggara metadon. Pasien dapat mengikuti
konseling tersebut jika dianggap perlu oleh tim.
Konseling dapat dirancang untuk mencakup :
a. isu hukum
b. ketrampilan hidup
c. mengatasi stres
d. mengidentifikasi dan mengobati gangguan mental lain yang
terdapat bersama
e. isu tentang penyalahgunaan-fisik, seksual, emosional.
f. menjadi orangtua dan konseling keluarga
g. pendidikan tentang pengurangan dampak buruk
h. berhenti menyalahgunakan narkoba atau psikotropika dan
pencegahan kambuh
i. perubahan perilaku berisiko dan pemeriksaan HIV/AIDS
j. isu tentang perjalanan lanjut penggunaan metadon, dan aspek
yang terkait dengannya
k. pemberi layanan konseling harus seorang konselor yang terlatih.
3. Pertemuan keluarga (PKMRS = penyuluhan kesehatan masyarakat
rumah sakit).
4. Program pencegahan kekambuhan (relapse prevention program).

12. - 12 -
Evaluasi fisik, mental, sosial
PASIEN DATANG
Rujukan/sendiri Konseling Adiksi
Konseling Metadon
Konseling Keluarga
PENAPISAN
KONSELING HIV - HCV
TERAPI METADON
TES HIV
stabilisasi
Evaluasi simtom + pem lab
ADHERENCE TERAPI IO + ART
Konseling lanjut sesuai Dukungan Sebaya/Keluarga
perjalanan penyakit
Gambar 1. Komponen dalam program terapi metadon

13. - 13 -
BAB III
PENYELENGGARA PTRM
Pembukaan klinik PTRM di berbagai daerah merupakan respon aktif dari
Pemerintah Daerah yang memerlukan layanan terapi rumatan metadon untuk
penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak 2006, daerah dengan estimasi jumlah
populasi Penasun dan prevalensi AIDS yang tinggi seperti DKI Jakarta, Bali,
Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan
Barat secara bertahap sudah membuka layanan terkait baik di strata Rumah
Sakit Pengampu maupun Satelit PTRM. Pertimbangan membuka layanan klinik
di beberapa tempat dalam satu daerah dilakukan untuk mempermudah akses,
sebab salah satu alasan putus obat (drop out) adalah sulitnya mengakses
layanan.
Persiapan membuka klinik PTRM melibatkan banyak pihak lintas sektoral.
Mulai dari penilaian kebutuhan layanan, penentuan sarana kesehatan
pelaksana layanan, persiapan SDM, pemenuhan sarana dan pra sarana klinik,
penyiapan perangkat literatur kebijakan sebagai landasan hukum, aktivasi,
dan pengawasan. Setiap tahap, utamanya pada proses persiapan tidak hanya
ditentukan oleh sektor kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas
Kesehatan tetapi juga oleh pihak lain dengan masing-masing peran. Akibatnya,
seringkali ditemukan kendala yang seolah-olah menghambat proses aktivasi
layanan PTRM.
Pelaksanaan PTRM dipenuhi secara komprehensif dengan mempertimbangkan
strategi kemandirian daerah yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.
Semua langkah yang diperlukan untuk mendirikan klinik PTRM sesuai standar
minimal, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan meliputi garis
besar petunjuk sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Unit PTRM:
a. Prosedur Pengajuan Pendirian Unit PTRM
b. Prosedur Pembukaan Unit Baru PTRM
c. Prosedur Penutupan Unit PTRM
2. Prosedur Pelaporan Pelaksanaan PTRM
3. Prosedur Penyelenggaraan Supervisi oleh Rumah Sakit Pengampu
4. Prosedur Pengajuan Persediaan Logistik Metadon:

14. - 14 -
a. Pengajuan pembelian secara mandiri
b. Pemberian metadon oleh donor
5. Prosedur Penetapan Manajemen Klinik Unit PTRM dan Teknis Medis
A. Ketetapan Menteri Kesehatan tentang PTRM
Keputusan Menteri Kesehatan dikeluarkan dengan ketentuan:
1. Penerbitan SK dilakukan secara umum untuk penetapan Rumah
Sakit Pengampu sesuai evidens epidemiologi HIV/AIDS terkait
kelompok risti Penasun
2. Penerbitan SK Menkes mengacu pada surat persetujuan aktivasi
klinik PTRM yang dikeluarkan lebih dulu oleh Direktur Jenderal Bina
Upaya Kesehatan
B. Prosedur Penetapan Rumah Sakit Pengampu PTRM
1. Kriteria Rumah Sakit yang dapat ditetapkan sebagai Pengampu
a. Rumah Sakit merupakan rujukan layanan Odha di wilayah
setempat
b. Berpengalaman dalam memberikan pelayanan terapi rumatan
metadon minimal 1 tahun sebelum membuka klinik satelit lain
c. Memiliki pengalaman dalam penanganan pasien adiksi Napza
d. Mengampu klinik-klinik satelit yang berada dalam satu propinsi
maksimal 8 klinik
e. Memiliki tim PTRM terlatih: khususnya dalam terapi rumatan
metadon dan umumnya dalam adiksi Napza
2. Tatalaksana penetapan
a. Penunjukkan Rumah Sakit sebagai Pengampu PTRM dilakukan
oleh Menteri Kesehatan c.q Dirjen Bina Upaya Kesehatan c.q
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan sesuai telaah
kebutuhan dan kemampuan bersama Subpokja Pengurangan
Dampak Buruk Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
Propinsi setempat

15. - 15 -
b. Penerbitan SK Penetapan Pengampu PTRM dikeluarkan paling
lambat pada bulan April setiap tahun
c. Kementerian Kesehatan dan Dinkes Propinsi perlu melakukan
pembinaan melalui bimbingan teknis, orientasi pedoman, dan
pemantapan keterampilan melalui clinical mentoring sebelum
serta selama Rumah Sakit menjalankan tugas sebagai Pengampu
d. Setelah penetapan maksimal satu tahun harus mulai
melaksanakan tugas sebagai Pengampu PTRM
e. Apabila dalam 1 tahun tugas Pengampuan belum dilaksanakan
karena berbagai hal, maka pembinaan atas kemampuan dan
keterampilan Rumah Sakit perlu ditingkatkan
f. Dalam satu propinsi apabila tidak terdapat Rumah Sakit yang
memenuhi kriteria sebagai Pengampu, maka fungsi pengampuan
akan dilaksanakan oleh Pengampu yang terdekat dengan
propinsi setempat
g. Apabila Rumah Sakit Pengampu sesudah dievaluasi tidak
memenuhi kriteria sebagai Pengampu, maka status pengampuan
dapat dialihkan
h. Apabila dalam propinsi tersebut belum terdapat satu unit PTRM
maka Kementerian Kesehatan tidak perlu menetapkan Rumah
Sakit Pengampu
3. Penanggung-Jawab Kegiatan
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
C. Prosedur Pengajuan Pendirian Unit PTRM
1. Kriteria tempat layanan yang dapat mengajukan unit PTRM:
a. Berbasis rumah sakit/puskesmas/lapas/rutan
b. Untuk rumah sakit/puskesmas: memiliki tenaga kesehatan
minimal dokter, perawat, dan apoteker
c. Untuk lapas/rutan: memiliki tenaga kesehatan minimal dokter,
perawat
d. Memiliki ruang yang memadai untuk layanan PTRM:

16. - 16 -
1) Ruang dispensing (pelayanan metadon)
2) Ruang penyimpanan dengan lemari penyimpanan obat
narkotika khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3) Ruang konseling/periksa
4) Ruang tunggu
e. Pengalaman melayani pasien napza
f. Lokasi Puskesmas/ Rumah Sakit/Lapas/Rutan merupakan
daerah kantong pengguna heroin suntik berdasarkan pendataan
yang dilakukan oleh lembaga penelitian/LSM/komunitas
g. Lokasi Puskesmas/Rumah Sakit tidak berdekatan dengan
layanan PTRM yang sudah ada (waktu tempuh minimal 15 menit
untuk kota-kota besar dan 30 menit untuk daerah)
h. Lokasi Puskesmas/Rumah Sakit tidak berdekatan dengan
sarana pendidikan (radius minimum 500 meter)
2. Penanggung jawab
Daerah: Dinas Kesehatan setempat
Pusat: Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Subpokja Pengurangan
Dampak Buruk Kementerian Kesehatan
Khusus Lapas/Rutan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Departemen Hukum dan HAM
3. Sumber daya manusia yang dibutuhkan
Jumlah staf unit PTRM minimal 1 tim terlatih (2 dokter, 2 perawat,
1 apoteker/asisten) untuk maksimal 100 (seratus) orang pasien
4. Prosedur untuk Rumah Sakit/Puskesmas
a. Didukung oleh komitmen pemerintah setempat, dibuktikan
dengan surat kesanggupan Pemda tentang disediakannya sarana
dan prasarana layanan, serta kesanggupan melanjutkan
layanan-termasuk penyediaan metadon–guna menjaga
kesinambungan layanan
b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan surat
permohonan kepada Dinas Kesehatan Propinsi, untuk kemudian

17. - 17 -
dilakukan telaah kelayakan pembukaan PTRM oleh Dinas
Kesehatan Propinsi
c. Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengajukan surat
permohonan kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
cq Direktorat Bina P Kesehatan Jiwa dengan lampiran surat
kesanggupan Pemda setempat
d. Surat permohonan ditelaah bersama dengan Subpokja
Penguranagan Dampak Buruk Kementerian Kesehatan maksimal
30 hari kerja yang terhitung sejak diterimanya surat
permohonan di Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
e. Aktivitas sebelum aktivasi:
1) Visitasi asesmen oleh Kementerian Kesehatan bersama
Dinas Kesehatan setempat dan Rumah Sakit Pengampu
untuk melihat kesiapan sarana/prasarana dan ketersediaan
anggaran untuk keberlangsungan program.
2) Pelatihan bagi tim
3) Pelaporan dan penetapan Puskesmas/Rumah Sakit yang
bersangkutan sebagai unit PTRM melalui Keputusan
Menteri Kesehatan
f. Aktivasi dilakukan setelah memenuhi standar prosedur aktivasi
unit PTRM
g. Dirjen Bina Upaya Kesehatan menerbitkan Surat Persetujuan
Aktivasi menerbitkan Surat Persetujuan Aktivasi yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan
Rumah Sakit Pengampu, dan Ditwas Napza Badan POM
5. Prosedur untuk Lapas/Rutan
a. Kepala Lapas/Kepala Rutan mengajukan surat permohonan
kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi
untuk mendapatkan persetujuan atas telaah kelayakan
membuka layanan PTRM, selanjutnya
b. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi
mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Pronvinsi untuk mendapatkan persetujuan atas telaah
kelayakan membuka layanan PTRM,

18. - 18 -
c. Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi tentang
pembukaan layanan PTRM di satelit Lapas/Rutan wilayah
setempat
d. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia
mengajukan permohonan aktivasi klinik PTRM beserta semua
rencana kebutuhan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
dengan dilampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
Propinsi
e. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cq.Direktorat Bina Khusus
Narkotika Kementerian Hukum dan HAM mengajukan
permintaan aktivasi layanan PTRM di Lapas/Rutan kepada
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan cq. Direktur Bina
Kesehatan Jiwa.
f. Aktivitas sebelum aktivasi:
1) Visitasi penilaian oleh Kementerian Hukum dan HAM beserta
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kanwil
Hukham Propinsi setempat dan Rumah Sakit Pengampu
untuk melihat kesiapan sarana/prasarana dan ketersediaan
anggaran untuk keberlangsungan program
2) Pelatihan bagi tim PTRM
3) Pelaporan dan penetapan Lapas/Rutan sebagai unit PTRM
melalui Keputusan Menteri Kesehatan
g. Aktivasi dilakukan setelah memenuhi standar prosedur aktivasi
unit PTRM
h. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan menerbitkan Surat
Persetujuan Aktivasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi dengan tembusan RS Pengampu, Ditwas
Napza Badan POM, dan khusus untuk Satelit Lapas/Rutan
ditembuskan kepada Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian
Hukum dan HAM

19. - 19 -
6. Alur Pengajuan Pendirian Klinik PTRM
SUBPOKJA
Dinas Kesehatan Dirjen Bina Upaya
Dinkes PENGURANGAN
Kab/kota Kesehatan cq Direktorat
Provinsi DAMPAK BURUK
(surat kesanggupan) Bina Kesehatan Jiwa KEMENTERIAN
KESEHATAN
Surat persetujuan VISITE
KEPUTUSAN aktivasi Dirjen BERITA ACARA BERSAMA KE
MENTERI Bina Upaya VISITE LOKASI
KESEHATAN Kesehatan
Aktivasi
7. Alur Pengajuan Pendirian Klinik PTRM Satelit LP/Rutan
Ka.Kanwil Surat
Ka.LP/Ka.Rutan Dinkes Provinsi
Hukham Rekomendasi
Persiapan :
Visitasi Ditjen Bina
Upaya Kesehatan
Ka.Kanwil
Bersama, Cq.Dit. Bina
Dit.Jend.PAS dengan surat
Pelatihan Tim Kesehatan Jiwa Rekomensi
PTRM, Dinkes Provinsi
Pelaporan
Keputusan
Aktivasi
Menteri Kesehatan

20. - 20 -
D. Prosedur Aktivasi Unit PTRM
1. Ruang Lingkup Pembukaan Klinik Baru PTRM
Pembukaan/aktivasi klinik dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan
setelah visitasi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Komitmen dukungan Pemda setempat dan Kantor Wilayah
Hukum dan HAM untuk Lapas/Rutan
b. Memiliki sarana/prasarana yang sesuai
c. Menyediakan anggaran untuk keberlangsungan PTRM
2. Prosedur Aktivasi
a. Pelatihan PTRM bagi tim unit PTRM baru
b. Sosialisasi pembukaan layanan secara internal dan eksternal
(masyarakat setempat dan LSM oleh Klinik/Pemerintah
daerah/Rumah Sakit Pengampu)
c. Pelaksanaan pelayanan dengan didampingi oleh tim Rumah
Sakit Pengampu .
d. Daerah Dengan Rumah Sakit Pengampu
1) Visitasi asesmen yang dilakukan oleh Rumah Sakit
Pengampu dan Dinas Kesehatan setempat
2) Pelaksanaan pelayanan dengan didampingi oleh tim Rumah
Sakit Pengampu di daerah tersebut.
e. Daerah Tanpa Rumah Sakit Pengampu
1) Visitasi asesmen yang dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.
2) Pelaksanaan pelayanan dengan didampingi oleh tim dari RS
Pengampu yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan
E. Prosedur Peninjauan Ulang Keberadaan Unit PTRM
1. Kondisi Unit PTRM akan ditinjau ulang jika:
a. Tidak menjalankan standar penyelenggaraan PTRM sesuai
pedoman nasional dalam waktu satu tahun

21. - 21 -
b. Jumlah pasien aktif rata-rata kurang dari 20 orang selama 2
tahun
c. Pengelolaan metadon tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan
narkotika. Hal ini mengingat:
1) Penyimpanan dan pelaporan adalah bagian dari pengelolaan
narkotika
2) Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan
oleh Badan POM sesuai dengan perannya
2. Tata Laksana:
a. Unit PTRM satelit:
1) Atas kondisi di atas, Rumah Sakit pengampu dapat
memberikan surat teguran kepada unit PTRM satelit:
a) Tertulis pertama
b) Tertulis kedua
c) Tertulis ketiga
2) Rumah Sakit pengampu membahas masalah tersebut
dengan Dinkes Provinsi setempat
3) Apabila tidak terdapat kemajuan, maka Dinkes Provinsi
setempat mengajukan usulan penutupan klinik Satelit PTRM
pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan cq Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa dengan tembusan Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Rujukan dan Direktorat Pengendalian Penyakit
Menular cq. Subdit Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular
Seksual
4) Subpokja Pengurangan Dampak Buruk Kementerian
Kesehatan melakukan telaah dan memberikan rekomendasi
kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan
5) Dirjen Bina Bina Upaya Kesehatan atas nama Menteri
Kesehatan membuat surat keputusan penutupan layanan

22. - 22 -
b. Rumah Sakit Pengampu:
1) Atas kondisi a di atas, Dirjen Bina Upaya Kesehatan dapat
memberikan surat teguran kepada Unit PTRM Rumah Sakit
Pengampu:
a) Tertulis pertama
b) Tertulis kedua
c) Tertulis ketiga
2) Ditjen Bina Yanmedik membahas masalah tersebut dengan
Dinkes Provinsi setempat
3) Apabila tidak terdapat kemajuan, maka Ditjen Bina Upaya
Kesehatan mengajukan usulan penutupan Rumah Sakit
Pengampu PTRM pada Menteri Kesehatan tembusan surat
kepada Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dengan tembusan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan dan Direktorat
Pemberantasan Penyakit Menular cq. Subdit AIDS dan PMS ,
4) Subpokja Pengurangan Dampak Buruk Kementerian
Kesehatan melakukan telaah dan memberikan rekomendasi
kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan
5) Dirjen Bina Upaya Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan
membuat surat keputusan penutupan layanan
F. Prosedur Advokasi Layanan Pada Pemangku Kepentingan
Definisi:
Proses pemberian informasi (diseminasi, sosialisasi) serta negosiasi atas
dampak penyelenggaraan layanan yang menimbulkan keresahan
pemangku kepentingan, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang
sama untuk mencapai kesepakatan
Pelaksana Advokasi:
1. Pemerintah Daerah
2. Penanggung-jawab klinik PTRM
3. Tokoh masyarakat

23. - 23 -
Tata laksana:
1. Unit PTRM menerima laporan dari masyarakat atau kelompok
tertentu yang tidak setuju/merasa terganggung dengan keberadaan
klinik PTRM
2. Koordinator Klinik PTRM akan melakukan koordinasi dengan Pemda
dan atau Tokoh Masyarakat
3. Pemda, Penanggung-Jawab Unit PTRM, dan Tokoh Masyarakat
mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah
advokasi
4. Advokasi akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada
5. Dilakukan tindak lanjut dari hasil advokasi tersebut oleh
PenangungJawab Klinik
G. Peran Rumah Sakit Pengampu (prosedur supervisi RS Pengampu)
Mengacu pada Peran dan Prosedur Supervisi Rumah Sakit Pengampu.
H. Sumber Daya Manusia untuk Layanan Komprehensif di Rumah Sakit
Pengampu
Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan PTRM adalah tim
yang terdiri dari multidisiplin ilmu, yaitu:
1. Dokter umum
2. Dokter spesialis kedokteran jiwa
3. Dokter spesialis lain yang terkait
4. Perawat
5. Apoteker
6. Konselor adiksi
7. Psikolog klinis
8. Pekerja sosial
9. Petugas laboratorium

24. - 24 -
10. Petugas administrasi
11. Petugas keamanan
Masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan
kompetensi dan ketrampilannya.
Kompetensi yang harus ada dari seorang dokter/spesialis dalam
memberikan pelayanan PTRM adalah:
1. Sikap dan profesionalisme :
a. Menghargai pasien dan tidak menghakimi.
b. Kenali keterbatasan diri dan konfidensialitas.
c. Mampu berkomunikasi pada pasien, anggota keluarganya dan
mereka yang berarti dalam hidup pasien, guna memastikan
perawatan optimal.
d. Mampu berkomunikasi dengan terapis lain yang diperlukan
pasien.
e. Mampu merujuk sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien
2. Kemampuan menilai:
a. Kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan pasien.
b. Masalah pasien dan membuat diagnosis.
3. Membuat rencana terapi.
a. Membuat pilihan terapi yang dapat diterapkan dan dipenuhi
pasien.
b. Perencanaan penatalaksanaan sesuai perjalanan terapi dan
keadaan pasien.
c. Melakukan informed consent
d. Memfasilitasi masuk terapi dengan aman.
4. Melakukan penatalaksanaan kondisi yang menyertai gangguan
penggunaan napza.
a. Mengenal dan memulai penatalaksanaan masalah medik,
psikiatrik dan sosial

25. - 25 -
b. Mengintegrasikan rehabilitasi napza dalam kerangka kerja
rawatan medik bagi pasien.
5. Penatalaksanaan pasien
a. Melakukan penyampaian informasi farmakologik pada setiap
pemberian farmakoterapi.
b. Melakukan pemberian farmakoterapi dengan mempertimbangkan
keamanan.
c. Melakukan pengelolaan pemindahan ke farmakoterapi lain jika
diperlukan.
d. Melakukan pemutusan farmakoterapi.
e. Melakukan penilaian ulang, pemantauan, dan evaluasi perjalanan
kesehatan pasien.
f. Melakukan terapi terstruktur yang tepat.
I. Sarana, Prasarana, dan Peralatan
1. Sarana
a. Lokasi
Lokasi PTRM berada di sekitar poli rawat jalan dan sebaiknya
ditempatkan di area yang tidak terlalu ramai.
b. Ruangan
Sarana layanan PTRM harus memiliki beberapa ruangan yang
terdiri dari ruangan untuk ruang tunggu, pemeriksaan kesehatan,
konseling individual, konseling kelompok, tempat memberikan
obat metadon, penyimpanan sementara, dan penyimpanan
metadon. Ruang tempat penyimpanan metadon harus aman dan
terjaga, dekat dengan pos petugas keamanan. Ruang atau loket
untuk pemberian dosis hanya memungkinkan satu orang dilayani
pada satu saat. Loket tersebut harus ada pengamanan khusus,
yaitu adanya pemisah antar pemberi obat dengan penerima
metadon.

26. - 26 -
2. Prasarana
a. Cahaya
Seluruh ruangan dalam sarana pelayanan PTRM adalah ruangan
yang memiliki kecukupan cahaya baik dengan listrik maupun
cahaya matahari serta memiliki ventilasi yang memadai.
b. Limbah
Sarana pelayanan PTRM harus memiliki tatacara pembuangan
limbah sesuai pedoman sanitasi rumah sakit, baik untuk limbah
padat dan cair (tempat untuk cuci gelas).
c. Tempat cuci tangan
Sarana pelayanan PTRM harus memiliki tempat cuci tangan
sebagai salah satu upaya kewaspdaan baku dan kewaspadaan
transmisi.
3. Peralatan
a. Peralatan Medik
Peralatan medik yang diperlukan mencakup:
1) Pompa pengukur dosis untuk metadon
2) Sediaan metadon.
3) Stetoskop
4) Tensimeter
5) Timbangan
6) Tempat tidur periksa
7) Steps tool
8) Peralatan pertolongan pertama: semprit suntik, desinfektan,
kapas, obat-obat gawat darutat lain dan nalokson (Narcan).
b. Peralatan Nonmedik
Peralatan nonmedik di antaranya:
1) Meja, kursi

27. - 27 -
2) Alat tulis kantor
3) Komputer (jika memungkinkan)
4) Telepon
5) Gelas
6) Botol kosong untuk dosis bawa pulang
Tempat khusus untuk membawa sediaan metadon dari instalasi
farmasi ke PTRM
J. Prosedur Pengajuan Pengadaan Pelatihan PTRM Bagi Tenaga Kesehatan
1. Prosedur Untuk Rumah Sakit/Puskesmas
a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan
pengajuan pelatihan PTRM disertai nama Klinik yang akan dilatih
kepada Dinas kesehatan Propinsi,
b. Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengajukan surat
permohonan pelaksanaan pelatihan PTRM kepada Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan cq Direktorat Bina Kesehatan
Jiwa.
c. Surat permohonan diterima oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
maksimal 1,5 bulan sebelum Pelatihan dilaksanakan, untuk
persiapan pelatihan dan pengajuan Sertifikasi dan Akreditasi ke
Pusdiklat PPSDM Kementerian Kesehatan.
d. Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan
sertifikasi & akreditasi pelatihan PTRM.
e. Surat permohonan pengajuan pelatihan ditelaah bersama dengan
Subpokja Penguranagan Dampak Buruk Kementerian Kesehatan
maksimal 30 hari kerja yang terhitung sejak diterimanya surat
permohonan di Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.
f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa membuat surat konfirmasi
kepada Dinas Kesehatan Provinsi setempat bahwa Pelatihan dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

28. - 28 -
g. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa membuat undangan
pelatihan kepada Dinas Kesehatan Provinsi cq. Dinas Kesehatan
Kab/Kota untuk diteruskan kepada Klinik yang akan dilatih.
h. Pelatihan PTRM untuk Tenaga Kesehatan wajib menggunakan
Buku Modul dan Kurikulum Pelatihan PTRM dan Pedoman PTRM
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
i. Sertifikasi dan Akreditasi Pelatihan PTRM yang diberikan kepada
peserta latih diterbitkan oleh Pusdiklat PPSDM Kementerian
Kesehatan.
2. Prosedur Untuk Lapas/Rutan
a. Direktorat Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan –
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan surat
permohonan pelaksanaan pelatihan PTRM disertai nama
Lapas/Rutan yang akan dilatih kepada Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan cq Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.
b. Surat permohonan diterima oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
maksimal 1,5 bulan sebelum Pelatihan dilaksanakan, untuk
persiapan pelatihan dan pengajuan Sertifikasi dan Akreditasi ke
Pusdiklat PPSDM Kementerian Kesehatan.
c. Direktorat Bina Khusus Narkotika dan Direktorat Bina Kesehatan
Jiwa melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan
sertifikasi & akreditasi pelatihan PTRM.
d. Surat permohonan pengajuan pelatihan ditelaah bersama dengan
Subpokja Pengurangan Dampak Buruk Kementerian Kesehatan
maksimal 30 hari kerja yang terhitung sejak diterimanya surat
permohonan di Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa.
e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa membuat surat
konfirmasi kepada Direktorat Bina Khusus Narkotika bahwa
Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.
f. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa membuat undangan
pelatihan kepada Direktorat Bina Khusus Narkotika untuk
diteruskan kepada Lapas/ Rutan yang akan dilatih.

29. - 29 -
g. Pelatihan PTRM untuk Tenaga Kesehatan wajib menggunakan
Buku Modul & Kurikulum Pelatihan PTRM dan Pedoman PTRM
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
h. Sertifikasi dan Akreditasi Pelatihan PTRM yang diberikan kepada
peserta latih diterbitkan oleh Pusdiklat PPSDM Kementerian
Kesehatan.
3. Alur Pengajuan Pelatihan PTRM untuk Rumah Sakit/Puskesmas
Dinkes Subpokja
Kab/kota Dinkes Ditjen Bina Upaya Pengurangan
(surat Provinsi Kesehatan cq Direktorat Dampak Buruk
permohonan + Bina Kesehatan Jiwa Kementerian
nama klinik yg Kesehatan
akan dilatih)
Pelatihan PTRM Dit Bina
Kesehatan Jiwa Dit Bina
Bagi Tenaga
mengeluarkan Kesehatan Jiwa
Sertifikasi & Kesehatan
Undangan (Surat
Akreditasi
Konfirmasi
Pelatihan PTRM Pelatihan PTRM
kepada Dinkes
(diterbitkan oleh
Pusdiklat PPSDM Provinsi)
Kementerian
Kesehatan)
4. Alur Pengajuan Pelatihan PTRM untuk Lapas / Rutan
Dit Binsustik - Dephukham Ditjen Bina Upaya Subpokja Pengurangan
(surat permohonan disertai Kesehatan cq Direktorat Dampak Buruk Kementerian
nama lapas/rutan yg akan Bina Kesehatan Jiwa Kesehatan
dilatih)
Dit Bina
Sertifikasi & Akreditasi Dit Bina Kesehatan
Pelatihan PTRM Pelatihan Kesehatan Jiwa Jiwa(Surat
(diterbitkan oleh PTRM Bagi mengeluarkan Konfirmasi kepada
Pusdiklat PPSDM Tenaga Undangan DitBinsustik)
kalibrasi yang telah Kesehatan Pelatihan PTRM
ditentukan oleh badan
tersebut.

30. - 30 -
K. Pengorganisasian
Pelayanan metadon memerlukan kesungguhan pengawasan karena sifat
terapinya yang membuat kepatuhan penyedia jasa layanan dan pasien
pada ketentuan terapi harus dijalankan sesuai program berdasarkan
pedoman dan Standar Prosedur Operasional. Layanan tersebut dipimpin
oleh seseorang yang mampu menyelaraskan kebutuhan terapi dengan
perkembangan fisik, psikologik, sosial dan lingkungan pasien maupun
perkembangan teknologi serta prosedur penyediaan sarana, prasarana,
alat dan obat untuk kelanjutan program. Gambaran pengorganisasian
adalah sebagai berikut:
Skema Pengorganisasian di Rumah Sakit
Direktur Rumah Sakit
Direktur Penunjang Direktur Medik dan
Keperawatan
Direktur
Keuangan
Rawat Jalan
Konselor
Laboratorium
Farmasi
Radiologi
Pencatatan Medis
Pelayanan
PTRM

31. - 31 -
Skema Pengorganisasian di Puskesmas
KEPALA.
PUSKESMAS
KOORDINATOR KOORDINATOR BAGIAN
YANKES KESMAS UMUM
PTRM

32. - 32 -
Skema Pengorganisasian di Lapas
KALAPAS
KASUBAG TU
KAUR KEPEG KAUR UMUM
DAN KEUANGAN
KASI ADM
KEPALA KPLP KASI BINADIK KASI GIATJA KAMTIB
KASUBSI KASUBSI BIMKER KASUBSI
REGISTRASI & PHK KEAMANAN
KASUBSI KASUBSI SARANA KASUBSI
PETUGAS BIMKEMASWAT KERJA PELAPORAN
PENGAMANAN TATIB
POLIKLINIK DAPUR
PTRM

33. - 33 -
Skema Pengorganisasian di Rutan
Kepala RUTAN
Keamanan & Pelayanan Bimbingan Perlengkapan
Pengamanan Tahanan Kegiatan
Register Poliklinik Bantuan Hukum Dapur
HIV TBC IMS PTRM SANITASI IBU HAMIL OBAT & ALKES
Penja
Program
Obat Administrasi
Pelaksana
Struktur organisasi:
1. Pimpinan PTRM adalah seorang dokter sekaligus sebagai penanggung
jawab.
2. Penanggung jawab perencanaan dan pelaporan obat adalah kepala
instalasi farmasi.

34. - 34 -
L. Satelit PTRM
Satelit PTRM adalah unit layanan terapi rumatan metadon yang
disediakan di wilayah lokal dimana prevalensi HIV/AIDS dan IDU
memiliki peningkatan signifikan (hot spot area). Satelit PTRM harus
memenuhi kriteria sebagai penyedia layanan kesehatan. Satelit PTRM
adalah sarana pelayanan kesehatan, misalnya Rumah Sakit,
PUSKESMAS, dan unit kesehatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
khusus untuk penanganan kasus narapidana narkotika. Rumah Sakit
yang merupakan rujukan untuk terapi metadon merupakan pengampu
bagi satelit PTRM, serta memiliki tanggung-jawab untuk pendampingan
klinis pemberian pelayanan terapi metadon di satelit. Satelit berfungsi
menyediakan layanan PTRM secara langsung sesuai pedoman dan SOP
yang berlaku, dan melanjutkan terapi yang diberikan oleh RS Rujukan
PTRM. Satelit dapat melakukan rujukan ke RS Rujukan PTRM. Selain itu
satelit berguna untuk menjangkau IDU secara lebih luas di wilayah
kerjanya.
Berikut skema kemitraan antara RS PTRM dan Satelit:
Keterangan:
= Fungsi pendampingan untuk mempersiapkan layanan PTRM
secara
menyeluruh dan distribusi metadon sesuai kebutuhan masing-
masing satelit, serta melakukan MONITORING DAN EVALUASI
teknis.
= Menyampaikan pelaporan rutin dan permintaan sediaan sirup
metadon.
Menyampaikan rujukan untuk penanganan terapi lanjutan dan
dosis awal sesuai kebutuhan pasien yang bersangkutan.

35. - 35 -
RS PTRM
(Rumah Sakit
Pengampu)
Satelit 1 Satelit 2 Satelit 3
M. Hari dan Jam Kerja Pelayanan PTRM
Pelayanan PTRM buka setiap hari, tujuh hari dalam seminggu, dengan
jam kerja sepanjang mungkin, bergantung pada kemampuan masing-
masing PTRM. Pada bulan puasa jam kerja harus disesuaikan. Meski
demikian, penerimaan pasien baru hanya pada hari kerja dan jam kerja
resmi.

36. - 36 -
BAB IV
PROTOKOL TERAPI
Dalam protokol terapi, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pemilihan
pasien dan dosis. Jumlah pasien yang direkrut disesuaikan dengan luasnya
ruangan yang tersedia, lamanya jam kerja, dan sumber daya manusia yang
tersedia di masing-masing program terapi metadon. Namun demikian perlu
diperhatikan bahwa pada setiap program terapi metadon sebaiknya jumlah
pasien setiap harinya tidak lebih dari 200-250 pasien. Kepadatan pengunjung
akan mengundang ketidaknyamanan dan memancing agresifitas klien dan
pemberi layanan. Mulailah dengan dengan merekrut hanya 4-5 orang klien
baru setiap minggu. Pada tahun pertama jumlah klien direkomendasikan tidak
melebihi 100 orang setiap klinik guna memberi kesempatan penyesuaian
kemampuan pemberi layanan dalam mengikuti langkah terapi. Hal ini tidak
berlaku bagi klinik yang mempunyai staf berpengalaman.
Terapi metadon diindikasikan bagi mereka yang mengalami ketergantungan
opioid dan telah menggunakan opioid secara teratur untuk periode yang lama.
Untuk lebih jelasnya terdapat beberapa kriteria inklusi dan eksklusi berikut
ini.
A. Kriteria Inklusi:
Kriteria inklusi harus meliputi:
1. Memenuhi kriteria ICD-X untuk ketergantungan opioid.
2. Usia yang direkomendasikan: 18 tahun atau lebih. Klien yang berusia
kurang dari 18 tahun harus mendapat second opinion dari profesional
medis lain.
3. Ketergantungan opioida (dalam jangka waktu 12 bulan terakhir).
4. Sudah pernah mencoba berhenti menggunakan opioid minimal satu
kali.

37. - 37 -
B. Kriteria Eksklusi
Kriteria eksklusi harus meliputi:
1. Pasien dengan penyakit fisik berat. Hal ini perlu pertimbangan
khusus yakni meminta pendapat banding profesi medik terkait.
2. Psikosis yang jelas. Perlu pertimbangan psikiater untuk menentukan
langkah terapi.
3. Retardasi mental yang jelas. Perlu pertimbangan psikiater untuk
menentukan langkah terapi.
Program Terapi Metadon tidak diberikan pada pasien dalam keadaan
overdosis atau intoksikasi opiat. Penilaian terhadap pasien tersebut dapat
dilakukan sesudah pasien tidak dalam keadaan overdosis atau
intoksikasi.
C. Seleksi Pasien
Seleksi kesehatan fisik dan psikososial pasien dilakukan oleh seorang
dokter yang terlatih dalam terapi substitusi metadon. Dokter ini harus
memiliki sertifikasi dari Kementerian Kesehatan, mengikuti pelatihan
terkait, dan konseling yang berhubungan dengan penyakit HIV/AIDS.

38. - 38 -
D. Alur Pasien
Petugas Rekam Medis: Ruang PRMPRM
Catat, Administrasi, Form Penilaian fisik &
PASIEN DATANG Status mental emosional
Sendiri /Rujukan Bayar Penetapan diagnosis
Perencanaan terapi
Penentuan Dosis
Surat Persetujuan
Pemeriksaan Lab
Form
Kontrak terapi
Informed Consent
Kartu Identitas
Pemeriksaan Radiologi
Ruang Konseling:
Adiksi- Metadon
Keluarga – VCT
Terapi Infeksi Oportunistik +
ART
Loket pemberian metadon
(ruang dispensing)
Periksa identitas, dosis,
KELUAR sikap, gejala.
Pasien minum
Tanda Tangan Pasien
Catat – lapor oleh petugas
(perawat/asisten apoteker)
Gambar 2. Alur Layanan Pasien/Klien

39. - 39 -
E. Pemberian Dosis Awal Metadon
Dosis awal yang dianjurkan adalah 15-30 mg untuk tiga hari pertama.
Kematian sering terjadi bila menggunakan dosis awal yang melebihi 40
mg. Pasien harus diobservasi 45 menit setelah pemberian dosis awal
untuk memantau tanda-tanda toksisitas atau gejala putus obat. Jika
terdapat intoksikasi atau gejala putus obat berat maka dosis akan
dimodifikasi sesuai dengan keadaan.
Estimasi yang terlalu tinggi tentang toleransi pasien terhadap opiat dapat
membawa pasien kepada risiko toksik akibat dosis tunggal. Dan juga
pasti meningkatkan risiko yang lebih sering terjadi yaitu keadaan toksik
akibat akumulasi metadon sebab metadon dieliminasi lambat sebab
waktu paruhnya panjang. Estimasi toleransi pasien terhadap metadon
yang terlalu rendah menyebabkan risiko pasien untuk menggunakan
opiat yang ilegal bertambah besar akibat kadar metadon dalam darah
kurang, dan akan memperpanjang gejala putus zat maupun periode
stabilisasi.
Metadon harus diberikan dalam bentuk cair dan diencerkan sampai
menjadi 100cc dengan larutan sirup. Pasien harus hadir setiap hari di
klinik. Metadon akan diberikan oleh asisten apoteker atau perawat yang
diberi wewenang oleh dokter .Pasien harus segera menelan metadon
tersebut di hadapan petugas PTRM. Petugas PTRM akan memberikan
segelas air minum. Setelah diminum, petugas akan meminta pasien
menyebutkan namanya atau mengatakan sesuatu yang lain untuk
memastikan bahwa metadon telah ditelan. Pasien harus menandatangani
buku yang tersedia, sebagai bukti bahwa ia telah menerima dosis
metadon hari itu.
F. Fase Stabilisasi Terapi Substitusi Metadon
1. Fase stabilisasi bertujuan untuk menaikkan perlahan-lahan dosis
dari dosis awal sehingga memasuki fase rumatan. Pada fase ini risiko
intoksikasi dan overdosis cukup tinggi pada 10-14 hari pertama.
2. Dosis yang direkomendasikan digunakan dalam fase stabilisasi
adalah dosis awal dinaikkan 5-10 mg tiap 3-5 hari. Hal ini bertujuan
untuk melihat efek dari dosis yang sedang diberikan. Total kenaikan
dosis tiap minggu tidak boleh lebih 30 mg. Apabila pasien masih
menggunakan heroin maka dosis metadon perlu ditingkatkan.

40. - 40 -
3. Kadar metadon dalam darah akan terus meningkat selama 5 hari
setelah dosis awal atau penambahan dosis. Waktu paruh metadon
cukup panjang yaitu 24 jam, sehingga bila dilakukan penambahan
dosis setiap hari akan terjadi akan berbahaya akibat akumulasi dosis.
Karena itu, penambahan dosis dilakukan setiap 3-5 hari.
4. Sangat penting untuk diingat bahwa tak ada hubungan yang jelas
antara besarnya jumlah dosis opiat yang dikonsumsi seorang
penasun dengan dosis metadon yang dibutuhkannya pada PTRM.
Selama minggu pertama fase stabilisasi pasien harus datang setiap
hari di klinik atau dirawat di rumah sakit untuk diamati secara
cermat oleh profesional medis terhadap efek metadon (untuk
memperkecil kemungkinan terjadinya overdosis dan penilaian
selanjutnya).
5. Pasien yang mengikuti program terapi metadon yang secara konsisten
menggunakan benzodiazepin, kokain, atau amfetamin mempunyai
risiko yang signifikan terhadap komplikasi dan mempunyai prognosis
yang lebih buruk. Sebagai tambahan, dapat disebutkan bahwa
kombinasi alkohol, sedativa dan opiat berjangka kerja pendek
(misalnya oksikodon dan hidromorfon) secara nyata meningkatkan
risiko kematian akibat overdosis.
G. Kriteria Penambahan Dosis
Beberapa kriteria penambahan dosis adalah sebagai berikut:
1. adanya tanda dan gejala putus opiat (obyektif dan subyektif);
2. jumlah dan/atau frekuensi penggunaan opiat tidak berkurang; dan
3. craving tetap masih ada.
Prinsip terapi pada PTRM adalah start low go slow aim high; artinya
memulai dosis yang rendah adalah aman, peningkatan dosis perlahan
adalah aman, dan dosis rumatan yang tinggi adalah lebih efektif.
H. Fase Rumatan Terapi Substitusi Metadon
Dosis rumatan rata-rata adalah 60-120 mg per hari. Dosis rumatan harus
dipantau dan disesuaikan setiap hari secara teratur tergantung dari
keadaan pasien. Selain itu banyak pengaruh sosial lainnya yang menjadi

41. - 41 -
pertimbangan penyesuaian dosis. Fase ini dapat berjalan selama
bertahun-tahun sampai perilaku stabil, baik dalam bidang pekerjaan,
emosi dan kehidupan sosial.
I. Fase Penghentian Metadon
Metadon dapat dihentikan secara bertahap perlahan (tappering off).
Penghentian metadon dapat dilakukan pada keadaan berikut:
1. Pasien sudah dalam keadaan stabil
2. Minimal 6 bulan pasien dalam keadaan bebas heroin
3. Pasien dalam kondisi yang stabil untuk bekerja dan dalam lingkungan
rumah
Penurunan dosis maksimal sebanyak 10%. Penurunan dosis yang
direkomendasikan adalah setiap 2 minggu. Pemantauan perkembangan
psikologis pasien harus diperhatikan. Jika ada emosi tidak stabil, dosis
dapat dinaikkan kembali.
J. Pemantauan Pasien
Pasien diobservasi setiap hari setelah minum dosis pertama terutama
untuk tanda-tanda intoksikasi dalam tiga hari pertama. Jika terjadi gejala
intoksikasi, dokter harus menilai lebih dulu dosis berikut yang akan
digunakan. Dalam bulan pertama terapi, dokter melakukan evaluasi
ulang pada pasien minimal satu kali seminggu. Dan selanjutnya, dokter
melakukan evaluasi ulang pada pasien minimal setiap bulan.
Penambahan dosis, selalu harus didahului dengan evaluasi ulang pada
pasien.
Penilaian yang dilakukan terhadap pasien meliputi:
1. Derajat keparahan gejala putus obat
2. Intoksikasi
3. Penggunaan obat lain
4. Efek samping
5. Persepsi pasien terhadap kecukupan dosis

42. - 42 -
6. Kepatuhan terhadap regimen obat yang diberikan
7. Kualitas tidur, nafsu makan, dan lain-lain.
K. Kriteria Drop Out
1. Pasien dinyatakan drop-out dari program apabila dalam 7 hari
berturut-turut pasien berhenti meminum obat dan tanpa informasi
keberadaan.
2. Untuk kembali menerima layanan PTRM, maka pasien harus
mengajukan permohonan kembali mengikuti prosedur untuk
penerimaan pasien baru. Sesudah didiskusikan oleh tim, pasien bisa
dimasukkan kembali dalam program metadon.
L. Prosedur Pemberian Dosis Bawa Pulang
1. Definisi Dosis Bawa Pulang (Take-home Dose/THD):
Adalah pemberian dosis bawa pulang karena pasien tidak dapat hadir
di klinik oleh karena suatu sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberian THD mengikuti aturan pemberian dosis (diencerkan).
2. Kriteria inklusi pasien dengan dosis bawa pulang:
a. Secara klinis sudah stabil: dosis sudah harus mencapai tingkat
stabil: tidak lagi menunjukkan gejala putus zat, dan dosis
menetap selama 3 bulan tanpa pernah mengalami penurunan
dosis yang diakibatkan oleh ketidakhadiran
b. Sosial: hadir minimal 90% perbulan dalam 3 bulan pertama atau
memiliki aktifitas rutin (bekerja, sekolah/kuliah) yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari tempat kerja/sekolah atau
keterangan dari keluarga/LSM yang menjadi pendamping.
c. Kognitif: petugas menilai pasien dapat bertanggungjawab atas
dosis yang dibawa pulang.
d. Emosional: tidak melakukan tindak kekerasan verbal, fisik,
psikologis.
e. Hasil pemeriksaan urine benzo dan opiat negatif pada saat
mengajukan permohonan THD.

43. - 43 -
f. Pasien belum melewati masa stabil: hanya untuk keadaan sangat
mendesak, seperti misalnya sakit, kecelakaan, musibah (bencana
alam,kebakaran, kebanjiran, keluarga inti meninggal), dipenjara
(pada lapas/rutan yang belum tersedia layanan PTRM).
3. Prosedur pemberian dosis bawa pulang (Take Home Dose):
a. Untuk pasien belum mencapai masa stabil:
1) Memiliki kondisi yang mendesak (emergency), THD dapat
diberikan maksimum untuk satu hari saja
2) Setidaknya pasien didampingi oleh keluarga inti (yang tertera
dalam kartu keluarga dan bukan pengguna) dalam upaya
memperoleh THD
3) Terapis/Klinik memberikan surat keterangan pemberian THD
b. Untuk pasien yang telah melewati masa stabil dalam program :
1) Pasien mengajukan THD 1 hari sebelumnya pada hari kerja
2) Membawa persyaratan : materai 6000, pendamping, fotokopi
KTP pendamping, fotokopi KK
3) Pemberian THD dapat diberikan kembali apabila regimen THD
sebelumnya telah habis
4) Pasien dan pendamping menandatangani perjanjian THD
5) Terapis/Klinik memberikan surat keterangan pemberian THD
yang berlaku selama 1 bulan
c. Pemberian THD bagi pasien yang sudah stabil :
1) Sebelum 1 tahun THD maksimal diberikan 1 dosis bila pasien
datang sendiri, jika dengan wali dapat diberi 2 dosis
2) 1-3 tahun THD maksimal diberikan 2 dosis bila datang
sendiri, jika dengan wali dapat diberi 3 dosis
3) Setelah 3 tahun untuk pasien dengan dosis < 150 mg THD
dapat diberikan maksimal 2 dosis bila datang sendiri, jika
dengan wali dapat diberi 5 dosis. Pasien dengan dosis > 150
mg mengikuti klausul 1-3 tahun
Pemberian THD dengan dosis diatas 200 mg maksimal hanya
boleh 2 THD.

44. - 44 -
d. Metadon THD agar diberikan dalam wadah yang sama atau
mendekati wadah asli disertai etiket atau pelabelan yang
mencantumkan nama dan alamat sarana PTRM, dokter
penanggungjawab, nama pasien, tandatangan, tanggal,dan tempat
penyerahan.
4. Penghentian THD
THD dapat dihentikan bila:
a. Hasil spot cek positif untuk opiat dan benzo yang menandakan
adanya penyalahgunaan (tidak terkait dengan penggunaan secara
medis legal)
b. Bila “missing dose” > 3 hari
c. Melakukan tindak kekerasan
d. Melakukan penyalahgunaan THD (dijual, diberikan kepada orang
lain)
e. Secara klinis terlihat menyalahgunakan zat
f. Menjual NAPZA ilegal
M. Prosedur Dosis yang Hilang, Dicuri atau Tumpah
1. Penjelasan:
Dosis metadon yang dibawa pulang adalah menjadi tanggungjawab
pasien sepenuhnya, dan dianggap telah dipergunakan sesuai dengan
aturan yang telah diberitahukan kepada pasien dan walinya.
2. Prosedur Dosis yang Hilang, Dicuri, atau Tumpah:
a. Pasien melaporkan kehilangan dosisnya kepada klinik dan atau
pihak berwajib.
b. Apabila dosis tersebut tumpah di klinik maka harus dicari tanda
atau bekas tumpahan dosis tersebut oleh petugas klinik.
c. Apabila dosis tumpah di luar klinik, dan tidak dapat dibuktikan
dengan kasat mata, maka tidak diberikan penggantian dosis,
kecuali tampak tanda-tanda putus opioid. Hal ini untuk
mengurangi resiko penyalahgunaan.

45. - 45 -
d. Permintaan penggantian dosis dapat dipenuhi dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Terdapat bukti yang kuat bahwa dosis tersebut benar-benar
tumpah.
2) Pasien dalam kondisi hamil yang dikuatirkan akan timbul
gejala putus opioid.
3) Pasien dengan dosis stabil yang menunjukkan gejala putus
opioida.
4) Pasien dengan dosis stabil, kooperatif, dan dapat dipercaya
yang kehilangan dosis bawa pulang untuk beberapa hari
e. Pemberian dosis pengganti harus disepakati oleh tim PTRM
setempat, dan ditulis dalam catatan medis pasien. Untuk kasus
penggantian dosis karena hilang/dicuri harus disertai dengan
surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib
f. Dalam hal pasien yang kehilangan mengalami kesulitan dalam
memperoleh surat kehilangan dari pihak yang berwajib, maka
klinik dapat membantu fasilitasi.
g. Pemberian dosis pengganti harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Dosis pengganti diberikan di klinik metadaon dan dilakukan
pengawasan, untuk menghindari bahaya keracunan.
2) Dosis pengganti tidak diberikan sebagai dosis bawa pulang,
hal inin untuk menghindari penyalahgunaan.
3) Jumlah dosis pengganti adalah sesuai dengan dosis yang
hilang, tumpah, atau dicuri tersebut.
h. Pasien harus tetap diberikan peringatan dan penjelasan bahaya
keracunan akibat pemberian dosis pengganti, dikarenakan dosis
pengganti mungkin tidak sama persis jumlahnya dengan dosis
yang hilang.

46. - 46 -
N. Prosedur Dosis yang Dimuntahkan
1. Penjelasan:
Dosis yang dimuntahkan adalah dosis metadon yang telah
diminum/ditelan oleh pasien yang kemudian karena sesuatu hal
maka pasien tersebut muntah sehingga dosis metadon yang telah
diminum/ditelan tersebut ikut dikeluarkan juga.
2. Prosedur:
a. Pasien melapor kepada petugas klinik bahwa telah memuntahkan
dosis metadon yang diterima.
b. Petugas klinik memastikan bahwa pasien tersebut benar-benar
telah muntah dan ada saksi dari petugas klinik.
c. Besarnya dosis pengganti adalah sebagai berikut:
1) Muntah kurang dari 10 menit setelah minum metadon maka
diberikan dosis pengganti penuh
2) Muntah 10 - 30 menit setelah minum metadon maka
diberikan dosis pengganti 50% dari dosis yang telah diminum
hari itu
3) Muntah 30 - 45 menit setelah minum metadon maka
diberikan dosis pengganti 25% dari dosis yang telah diminum
hari itu
4) Muntah lebih dari 45 menit setelah minum metadon maka
tidak diberikan dosis pengganti
d. Pasien harus tetap diberikan peringatan dan penjelasan bahaya
keracunan akibat pemberian dosis pengganti, dikarenakan dosis
pengganti mungkin tidak sama persis jumlahnya dengan dosis
yang hilang.
e. Pada pasien yang mengalami muntah berulang maka perlu
dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi klinis lebih lanjut
dan pemberian obat anti muntah.

47. - 47 -
O. Prosedur Dosis Terbagi
1. Pengertian: dosis terbagi adalah dosis harian metadon seorang pasien
yang seharusnya diminum satu kali namun karena suatu hal maka
dosis tersebut diberikan menjadi dua kali sehari, yang pembagiannya
ditentukan oleh petugas.
2. Prosedur:
a. Dosis yang dapat dipertimbangkan untuk dibagi adalah sama
dengan atau lebih dari 150 mg perhari atas indikasi medik
b. Pasien dilakukan penilaian fisik termasuk munculnya gejala
putus opioid.
c. Pembagian dosis dilakukan oleh tim PTRM.
d. Dosis yang diminumkan di klinik PTRM harus tiga per empat
dosis dan sisanya dapat dibawa pulang bilamana diperlukan
terutama pada klinik-klinik dengan jam layanan terbatas.
P. Pemeriksaan Urin
Tes urin terhadap penggunaan obat (Urine Drug Screen) merupakan
pemeriksaan objektif untuk mendeteksi adanya metabolit opiat dalam
urin. Pastikan bahwa urin yang diperiksa adalah urin dari pasien yang
bersangkutan. Dalam hal terapi metadon, UDS dapat berguna pada
keadaan berikut:
1. Periksa urin pasien di awal terap untuk tujuan diagnostik yaitu untuk
memastikan apakah pasien pernah atau tidak menggunakan opiat
atau zat adiktif lain sebelumnya. Tahap ini merupakan suatu
tindakan wajib.
2. Tiap-tiap klinik melakukan monitoring terhadap semua pasiennya
paling tidak dengan melakukan cek urin mendadak secara berkala,
minimal satu kali dalam setahun.
3. Jika pasien mendesak untuk membawa take home doses, maka tes
urin dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu
pengambilan keputusan.

48. - 48 -
4. Hasil tes urin yang positif terhadap heroin menjadi pertimbangan
untuk meningkatkan dosis metadon. Apabila pasien masih
menggunakan heroin maka dosis metadon perlu ditingkatkan.
UDS dapat dilakukan dengan kriteria:
1. Secara acak tetapi tidak setiap bulan.
2. Pada keadaan tertentu: intoksikasi, withdrawal, dan tindak
kekerasan.
Q. Dosis yang Terlewat
Hilangnya toleransi terhadap opiat yang secara klinis jelas dapat terjadi
bila pasien tidak mengkonsumsi metadon walaupun hanya tiga hari.
Karena alasan tersebut, maka bila pasien tidak datang ke PTRM selama
tiga hari berturut-turut atau lebih, perawat atau pekerja sosial yang
bertugas harus melaporkan kepada dokter yang bertugas serta meminta
pasien untuk mengunjungi dokter. Dokter memberikan dosis kembali ke
dosis awal atau 50% dari dosis yang terakhir diberikan.
Re-evaluasi klinik harus dilakukan. Bila pasien tidak datang lebih dari 7
hari maka dikembalikan kepada dosis awal. Bila pasien tidak datang
berulang-ulang lebih dari 3-6 bulan maka pasien dinilai ulang seperti
pasien baru.
R. Efek Samping
Kemungkinan terjadinya efek samping yang berat biasanya terjadi ketika
dokter sedang meningkatkan dosis. Efek samping yang biasanya terjadi
adalah konstipasi, mengantuk, berkeringat, mual, muntah, masalah
seksual, gatal-gatal, jerawat.
S. Overdosis metadon
Bahaya utama karena overdosis adalah terhambatnya pernafasan, yang
dapat diatasi dengan memberi nalokson-HCl (Narcan) sesuai dengan SOP.
Pemberian naloxon bisa sampai 24 jam karena waktu paruh metadon
yang panjang karena itu pasien perlu perawatan di rumah sakit.

49. - 49 -
T. Interaksi Obat
Walaupun tidak terdapat kontraindikasi absolut pemberian suatu obat
bersama metadon, beberapa jenis obat harus dihindarkan bila pasien
mengkonsumsi metadon. Antagonis opiat harus dihindari. Barbiturat,
efavirenz, estrogen, fenitoin, karbamazepin, nevirapin, rifampisin,
spironolakton, dan verapamil akan menurunkan kadar metadon dalam
darah. Sebaliknya, amitriptilin, flukonazol, flufoksamin, dan simetidin
akan meningkatkan kadar metadon dalam darah. Etanol secara akut
akan meningkatkan efek metadon dan metadon akan menunda eliminasi
etanol.
Tabel 1. Interaksi Obat Lain dengan Metadon
Jenis Obat Efek Mekanisme
Alkohol* Me↑ efek sedasi Menambah depresi sistem
saraf pusat (SSP).
Me↑ depresi napas
Kombinasinya dapat me↑
potensi hepatotoksik.
Barbiturat* Me↓ kadar metadon Barbiturat merangsang enzim
hati yang terlibat dalam
Me↑ efek sedasi
mempertahankan kadar
Menambah depresi SSP metadon.
Benzodiazepin* Memperkuat efek sedasi Menambah depresi SSP
Buprenorfin* Efek antagonis atau Buprenorfin adalah agonis
memperkuat sedasi dan depresi parsial dari reseptor opiat
napas
Despiramin* Meningkatkan kadar despiramin Mekanismenya masih belum
hingga faktor dua diketahui pasti
Fenitoin* Menurunkan kadar metadon Fenitoin merangsang enzim
hati yang terlibat dalam
metabolisme metadon
Fluoksetin* Meningkatkan kadar metadon Menurunkan metabolisme
tapi tidak signifikan seperti metadon
Sertralin

50. - 50 -
Jenis Obat Efek Mekanisme
fluvoksamin
Fluvoksamin* Meningkatkan kadar metadon Menurunkan metabolisme
dalam plasma metadon
Indinavir* Meningkatkan kadar metadon Menurunkan metabolisme
metadon
Karbamazepin* Me↓ kadar metadon Karbamazepin merangsang
enzim hati yang terlibat
dalam metabolisme metadon.
Ketoconazol* Meningkatkan kadar metadon Menurunkan kadar metadon
Kloral hidrat* Memperkuat efek sedasi Menambah depresi SSP
Klormetiazol* Memperkuat efek sedasi Menambah depresi SSP
Meprobamat* Meningkatkan efek sedasi dan Menambah depresi SSP
depresi napas
Naltrekson* Menghambat efek metadon Antagonis opioid
(kerja lama)
Nalokson* Menghambat efek metadon Antagonis opioid
(kerja cepat), tapi mungkin
diperlukan jika timbul overdosis
Nevirapin* Menurunkan kadar metadon Meningkatkan metabolisme
metadon
Pengalkali Meningkatkan kadar metadon Mengurangi ekskresi
urin, misal dalam plasma metadon dalam urin
natrium
bikarbonat*
Pengasam Menurunkan kadar metadon Meningkatkan ekskresi
urin, misal dalam plasma metadon dalam urin
asam
askorbat*
Rifampisin* Menurunkan kadar metadon Rifampisin merangsang
enzim hati yang terlibat
dalam metabolisme metadon

51. - 51 -
Jenis Obat Efek Mekanisme
Rifabutin* Menurunkan kadar metadon Meningkatkan metabolisme
metadon
Ritonavir* Menurunkan kadar metadon Meningkatkan metabolisme
dalam plasma metadon
Siklazin dan Injeksi siklazin dengan opioid Menambah efek psikoaktif.
antihistamin menimbulkan halusinasi. Memiliki efek antimuskarinik
sedatif lain* pada dosis tinggi.
Tioridazin* Memperkuat efek sedasi yang Memperkuat depresi SSP
tergantung dosis
Zidovudin* Meningkatkan kadar zidovudin Tidak diketahui
dalam plasma. Tidak memiliki
efek terhadap kadar metadon.
Zopiklon* Memperkuat efek sedasi Menambah depresi SSP
Memperkuat efek depresi napas
Agonis opioid Memperkuat efek sedasi Menambah depresi SSP
lainnya*
Memperkuat efek depresi napas
Obat depresi Memperkuat efek sedasi yang Menambah depresi SSP
SSP* lainnnya tergantung dosis
(misal
neuroleptik,
hyosin)
* Clinically important
U. Keadaan Khusus
Pasien yang diterapi metadon mungkin mengalami beberapa keadaan
khusus berikut ini.
1. Transfer ke naltrekson
Pemberian naltrekson pada pasien yang secara fisik tergantung pada
opioid akan memperberat timbulnya gejala putus obat yang parah.
Pasien yang diterapi metadon sebaiknya menjalankan detoksifikasi

52. - 52 -
metadon, diikuti 14 hari bebas obat untuk memberi kesempatan
eliminasi metadon dalam tubuh. Konsultasi para ahli diperlukan
untuk menangani pasien seperti ini.
2. Transfer ke bruprenorfin.
Buprenorfin memiliki afinitas terhadap reseptor mu yang lebih besar
dibanding metadon, namun kerjanya lebih lebih lemah pada reseptor
tersebut. Berikut adalah tabel konversi metadon ke buprenorfin.
Tabel 2. Konversi Metadon Ke Buprenorfin
Dosis Metadon Terakahir Dosis Buprenorfin Hari I Dosis Buprenorfin Hari
Berikut
1 – 10 mg ( 8 mg atau > ) 2 mg 2 – 4 mg
10 – 20 mg ( 8 – 16 mg ) 4 mg 4 – 8 mg
20 – 40 mg ( < 30 mg ) 4 mg 6 – 8 mg
> 60 mg Transfer menunjukkan
gejala putus zat
Untuk dosis metadon di atas 60 mg, diperlukan penurunan dosis terlebih
dahulu dengan proses detoksifikasi bertahap, baru kemudian dikonversi
ke dosis buprenorfin. Penurunan dosis metadon dilakukan dengan 2,5 – 5
mg per minggu.
V. Prosedur Rujukan (Alih Layanan) Pasien PTRM
1. Definisi
Proses mengalihkan pasien atas permintaan sendiri atau keputusan
klinisi dari satu layanan ke layanan lain dapat bersifat sementara
atau menetap karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Syarat (salah satu)
a. Pasien sudah dalam kondisi stabil (merujuk prosedur THD)
b. Perilaku pasien sulit diatasi di suatu layanan

53. - 53 -
3. Tata laksana
a. Pasien/petugas mengajukan permohonan alih layanan/rujukan
b. Tim PTRM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan
pemindahalihan
c. Tim menghubungi layanan yang dituju untuk meminta
persetujuan pemindahalihan
d. Tim membuat surat rujukan yang diserahkan kepada pasien
dalam amplop tertutup yang menyebutkan: jumlah dosis dalam
narasi, tanggal terakhir minum, lamanya berada dalam program,
eligibilitas THD (kelayakan), alasan pindah, alih layanan
sementara menyebutkan kurun waktu
e. Layanan penerima rujukan melakukan asesmen dan memberikan
terapi sebagaimana mestinya.
f. Untuk alih layanan sementara : selesai kurun waktu pengalihan
diberikan surat pengantar kembali ke unit layanan awal. Apabila
pasien masih memerlukan pelayanan di tempat rujukan, maka
surat rujukan harus diperbaharui. Pasien dianggap sebagai
pasien tetap di tempat rujukan apabila surat rujukan tidak
diperbaharui. Alih layanan sementara maksimal selama 1 bulan.
g. Untuk alih layanan dalam Registrasi Online hanya dapat
dilakukan dalam kondisi tertentu, yakni:
1) Bencana alam
2) Bencana manusia
3) Tertutupnya akses untuk mencapai klinik layanan PTRM
tetap
4) Sedang menjalani rawat inap di Klinik PTRM terdekat
5) Apabila pasien melaksanakan perjalanan ke luar wilayah
dalam jangka waktu singkat
W. Prosedur Pemberian Metadon pada Pasien yang Berada di Kantor
Polisi/Rutan/Lapas yang Tidak Terdapat Layanan PTRM:
1. Orang tua/wali datang ke klinik membawa surat keterangan bahwa
yang bersangkutan berada di insitusi tersebut di atas

54. - 54 -
2. Petugas PTRM mendiskusikan jumlah metadon yang boleh dibawa
dengan ortu/wali maksimal 3 dosis tiap kali orang tua/wali datang
3. Petugas klinik PTRM bekerjasama dengan petugas
kesehatan/penerima metadon di institusi tersebut di atas
4. Setiap keluhan dari pasien harus dilaporkan oleh orangtua/wali
kepada petugas PTRM
5. Setiap mengambil dosis metadon orang tua/wali membawa bukti
bahwa metadon diminum oleh pasien berupa paraf dan nama jelas
disertai stempel dari petugas insitusi yang menerimanya
6. Bila telah selesai masa tahanan atau pindah, orang tua/wali melapor
ke klinik PTRM
7. Klinik PTRM membuat surat rujukan pindah ke tempat layanan
berikutnya
X. Prosedur Penatalaksanaan Perilaku Tidak Menyenangkan/Mengancam
Pelaksana Layanan PTRM (Pasien Lain)
Definisi :
Adalah proses penatalaksanaan secara administratif dan atau hukum
atas perbuatan/tindakan yang tidak menyenangkan, mengancam,
melanggar hukum terhadap masyarakat layanan PTRM (petugas, pasien,
dan keluarganya) oleh pihak lain (pasien dan atau masyarakat) yang
terjadi di lingkungan klinik.
Kriteria penatalaksanaan klinis/manajemen :
1. Apabila pasien melanggar peraturan yang berlaku dilayanan PTRM
2. Melakukan kekerasan verbal/fisik karena tidak menerima keputusan
tim PTRM
Tatalaksana:
1. Petugas yang mengalami/mengetahui kejadian melaporkan secara
verbal dan tertulis ke penanggung jawab klinik. Laporan ditembuskan
kepada direktur Rumah Sakit atau kepala Puskesmas.
2. Pelaku dipanggil oleh penanggung jawab klinik dan tim PTRM untuk
dimintai keterangan lebih detail.

55. - 55 -
3. Penanggung jawab klinik akan mengadakan rapat intern dengan tim
untuk menentukan keputusan yang diambil.
4. Apabila diperlukan penanggung-jawab klinik dapat membawa
masalah ini kepada manajemen Rumah Sakit/Puskesmas untuk
memperoleh solusi
5. Keputusan disampaikan kepada pelaku dan keluarganya dalam waktu
1X24 jam oleh penanggung-jawab klinik/manajemen Rumah Sakit
dan Puskesmas
Y. Dikeluarkan Dari Program Secara Paksa
Ada beberapa alasan yang perlu pertimbangan untuk mengeluarkan
pasien dari PTRM, antara lain:
1. Pasien mengancam keselamatan atau kenyamanan anggota staf,
pasien lain, atau seseorang yang berkaitan dengan mereka.
2. Pasien terlibat dalam perilaku merusak di tempat milik PTRM.
3. Pasien yang diketahui memperjualbelikan atau berbagi metadon
dengan orang lain
4. Pasien yang diketahui mencuri metadon dari klinik atau melakukan
tindak kriminal lain di lingkungan PTRM.
5. Semua keputusan untuk mengeluarkan pasien dari program harus
berdasarkan keputusan tim PTRM dan disetujui oleh Direktur Rumah
sakit atau Kepala Puskesmas atau Kepala Lapas/Rutan.
Z. Prosedur Rujukan (Alih Layanan) untuk Pasien Asing PTRM (Warga
Negara Asing)
1. Definisi
Proses penatalaksanaan pemberian metadon untuk pasien asing
(Warga Negara Asing) yang dapat bersifat sementara atau menetap
karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Syarat
a. Memiliki surat rujukan dan catatan rekam medis dari Klinik
PTRM asal pasien asing tersebut.

56. - 56 -
b. Memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen identitas pasien
asing tersebut (pasport, visa/ijin tinggal)
c. WNA tersebut sedang ada pekerjaan atau kegiatan lain di
Indonesia untuk sementara waktu (maksimal 6 bulan).
3. Tata laksana
a. Petugas melakukan verifikasi tentang kelengkapan dokumen
identitas pasien dan surat rujukan pasien asing tersebut.
b. Tim PTRM melakukan verifikasi tentang catatan medis pasien
dengan penilaian fisik, mental & emosional pasien.
c. Petugas melakukan pencatatan administrasi, form status pasien
dan pembayaran
d. Pasien masuk ke loket pemberian metadon, untuk melakukan
pemeriksaan identitas, dosis, sikap dan gejala. Setelah
pemeriksaan, pasien minum metadon didepan petugas dan tanda
tangan di laporan harian pasien.
e. Untuk alih layanan sementara : selesai kurun waktu pengalihan
diberikan surat pengantar kembali ke unit layanan awal. Apabila
pasien masih memerlukan pelayanan di tempat rujukan, maka
surat rujukan harus diperbaharui. Pasien dianggap sebagai
pasien tetap di tempat rujukan apabila surat rujukan tidak
diperbaharui.
ZA. Prosedur Manajemen Logistik Metadon
Pada bulan Mei tahun berjalan, Subpokja Harm Reduction Kementerian
Kesehatan membuat rencana kebutuhan metadon tahun berikutnya,
dimana di dalamnya tertera hal-hal sebagai berikut:
1. Estimasi kebutuhan Rumah Sakit Pengampu dan satelitnya
2. Sumber dana pengadaan metadon: APBN Kementerian Kesehatan,
APBD Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, APBN BNN, serta donor atau
sumber lain serta jumlah botol yang akan didanai masing-masing
Kementerian Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tahunan
bersama semua unsur terkait: Puskesmas, Rumah Sakit Pengampu,

57. - 57 -
Lapas/Rutan, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, BPOM,
donor.
Pembuatan rencana di atas didasarkan oleh:
1. Rekapitulasi laporan bulanan penggunaan metadon dari Rumah Sakit
Pengampu
2. Perkiraan penggunaan metadon pada layanan PTRM baru
1. Tahap Perencanaan
a. Kebutuhan tahunan metadon dari masing-masing unit layanan
(termasuk satelit) diajukan kepada Rumah Sakit Pengampu
dengan memperlihatkan rincian kebutuhan setiap bulan
berdasarkan proyeksi jumlah pasien, serta sumber pendanaan
(institusi/Pemda/Lembaga donor yang tidak mengikat). (masukan
dari Ditjen Binfar dan Alkes)
b. Rumah Sakit Pengampu PTRM membuat rencana kebutuhan
metadon pertahun dengan memperlihatkan rincian kebutuhan
setiap bulan berdasarkan proyeksi jumlah pasien, serta sumber
pendanaan (institusi/Pemda/Lembaga donor yang tidak mengikat)
dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
c.q Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. (masukan dari Ditjen Binfar
dan Alkes)
c. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan c.q Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa menyampaikan permohonan kebutuhan kepada
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan cq.
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, tembusan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat
Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Direktorat
Pengawasan Napza Badan POM. (masukan dari Ditjen Binfar dan
Alkes)
d. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
meminta industri farmasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
untuk memproduksi/menyediakan metadon. (masukan dari
Ditjen Binfar dan Alkes)

58. - 58 -
2. Pengadaan Metadon dari Donor
Setiap bantuan dari donor dilakukan pengadaan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Kementerian Kesehatan mengajukan permintaan bantuan
pengadaan metadon HCl kepada organisasi donor.
b. Organisasi donor yang menyetujui bantuan pengadaan,
mengirimkan surat resmi tentang persetujuan jumlah metadon
yang akan dihibahkan.
c. Kementerian Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan mengeluarkan Izin Pemesanan (sinkronisasi)
Narkotika untuk Industri farmasi yang ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan. (masukan dari Ditjen Binfar dan alkes)
d. Industri farmasi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan
bersama organisasi donor menandatangani kontrak pengadaan
sesuai prosedur pengadaan obat dan ketentuan peraturan
Perundangan-undangan.
e. Di dalam dokumen kontrak harus jelas menyebutkan bahwa 1)
Kementerian Kesehatan adalah penerima manfaat langsung dari
hasil pengadaan (end user); dan 2) obat
disimpan/dititipkan/dikelola di gudang industri farmasi.
f. Hasil pengadaan obat metadon diserahterimakan dari Industri
Farmasi kepada Kementerian Kesehatan cq. Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa untuk kemudian dititipkan kembali kepada
industri farmasi tersebut.
g. Setiap bulan industri farmasi menyampaikan laporan mutasi
barang kepada Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dan Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
h. Industri Farmasi mengirimkan surat penagihan resmi untuk
pembayaran metadon kepada donor sesuai kontrak dan ketentuan
peraturan perundang-undangan disertai Berita Acara Penerimaan
Barang.