1. TUGAS
ASSISTENSI KADASTER
IMPLEMENTASI PERKABAN NO.3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997
Anggota Kelompok
:
- Muhammad Irsyadi Firdaus
(3512100015)
- Joko Purnomo
(3512100037)
- Iva Nurwauziyah
(3512100047)
- Ramanda Aji Pradana
(3512100048)
- Awalina Lukmana Cita Resmi
(3512100051)
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2013

2. i
Kata Pengantar
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan benar,
serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai “IMPLEMENTASI
PERKABAN NO.3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO.24 TAHUN 1997”.
Makalah ini telah dibuat dengan study materi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak
untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh
karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh
karena itu kami mengharapkan saran serta kritik untuk perbaikan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Surabaya, Oktober 2013
Penulis

3. ii
Daftar Isi
Kata Pengantar ...................................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................................ ii
I. Skema Pelayanan Pendaftaran Tanah ............................................................................. 1
II. Program Percepatan Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Desa ..................................... 6
a.
Sumber Data........................................................................................................ 6
b.
Metode dan Peralatan yang digunakan .............................................................. 6
c.
Sosialisasi kepada Masyarakat ............................................................................ 6
d.
Teknik Pelaksanaannya ....................................................................................... 6
e.
Sumber Data yang Terlibat.................................................................................. 8
III. Kelebihan/Keuntungan/Plus Minus/Kekurngan/Negatif Positif
Pelaksanaan Penyelengaraan Pendaftaran Tanah ........................................................ 9
a.
Dari Sisi Lembaga BPN......................................................................................... 9
b.
Dari Sisi Masyarakat ............................................................................................ 9
IV. Hambatan yang dihadapi BPN Selaku Lembaga yang diberi Amanah untuk
Melaksanakan Pendaftaran Hak Atas Tanah................................................................... 10
V. Faktor Penghambat Masyarakat sehingga Kurang Menyadari arti Penting dari
Sertifikat Tanah dan Cara untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut ............................. 11
VI. Faktor Pendukung Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah
dan Cara Mengatasinya ................................................................................................... 14
Daftar Pustaka ....................................................................................................................... 15

4. i

5. 1
Implementasi Perkaban No. 03 Tahun 1997
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997
I.
SKEMA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat
tanda bukti haknya bagi tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Satu tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hukum. Maka untuk memenuhi tujuan tersebut, Kantor Pertanahan memberi
informasi kepada masyarakat yang tanahnya belum terdaftar agar segera mendaftarkan
tanahnya guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Pendaftaran Pertama Kali Konversi – Sistematik

6. 2
Penjelasan Alur Pendaftaran:
1. Penerimaa dan Pemeriksaan Dokumen
Pada tahap ini pemohon menyerahkan dokumen pendukung dan persyaratan kepada
Badan Pertanahan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pertanahan. Pemeriksaan
meliputi keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya.
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan Tanah dan Pendaftaraan Hak
tanah
Pemohon Daftar dan Bayar Pemohon Daftar ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan
membayar administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BPN. Kemudian Pemohon akan
memperoleh Kwitansi Bukti Permohonan (BP) dari pihak BPN. Jumlah biaya Sesuai PP
46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan
pemetaan untuk Sporadik)
3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
a.
Pembuatan peta dasar pendaftaran
Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah yang
didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat di rekonstruksi dilapangan setiap saat.
Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut bidang tanah yang didaftar dapat
diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu
wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan sertifikat ganda atas satu
bidang tanah.
b.
Penetapan batas bidang-bidang tanah
Dalam penetapan batas-batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Setelah itupembatasan dilakukan dengan
peletakkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
c.
Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya
dipetakan dalam peta pendaftaran tanah. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara
sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain sepanjang peta
tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta dasar pendaftaran.
Jika dalam wilayah tersebut belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya
pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersama dengan pengukuran dan pemetaan
bidang tanah yang bersangkutan.

7. 3
Pengukuran Pengukuran dilakukan dengan cara pemasangan patok dan peta
bidang pada tanah yang akan di sertipikatkan tersebut. Pemasangan Patok dan Peta
Bidang dilakukan oleh petugas BPN dan disaksikan oleh Tetangga samping kanan kiri muka
belakang tanah tersebut.
d.
Pembuatan daftar tanah
Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi, cara
pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan diatur oleh menteri. Daftar tanah dimaksudkan
sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke
nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil
pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaan kemudian.
e.
Pembuatan surat ukur
Pada bidang tanah yang mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah diukur serta di petakan
dalam peta pendaftaran, dibuat surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk
wilayah pendaftaran sporadik yang belum ada di peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari
hasil pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur
ditetapkan oleh menteri.
4. Pengumuman
Pengumuman Dua hal yang harus diumumkan, yaitu: Di bidang fisik: menunjukkan ciri-ciri
obyek tanah tersebut. Di bidang yuridis: menunjukkan ciri-ciri subjek tanah tersebut.
Pengumuman diumumkan selama 60 hari di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan,
Kantor Ajudikasi, Kantor Pertanahan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
5. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat
Apabila melewati waktu pengumuman tidak ada keberatan/gugatan dari pihak
dari manapun, maka pembukuan hak dapat dilakukan. Tahapan Pembukuan Hak
dilakukan oleh petugas BPN.
Pembukuan
hak
dilakukan
berdasarkan
alat
bukti
dan
berita
acara
pengesahan. Hak atas tanah, Hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan
rumah susun di daftar dengan membukukannya dalam buku tanah, yang memuat data
yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya
dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan hak tersebut dilakukan berdasarkan alat
bukti dan acara pengesahan. Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatannya pada
surat ukur merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan

8. 4
bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut
Peraturan Pemerintah.
Setelah dilakukan pembukuan Hak atas tanah maka dilakukan penerbitan
sertifikat. sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik
dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai
hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam waktu 5 tahun
sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun
tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertifikat tersebut.
6. Penyerahan Sertifikat
Setelah semua alur diatas telah dilalui maka BPN akan menyerahkan Sertifikat
Hak Milik Tanah Kepada Pemohon apabila pemohon telah menyelesaikan semua biaya
administrasi. Lama waktu pengerjaan dari alur pertama hingga penyerahan sertifikat
adalah 90 hari per seratus bidang.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
a.
Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Swapraja yang bersangkutan, atau
b.
sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
c.
surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua
kewajiban yang disebut didalamnya, atau
d.
petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia
sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau
e.
akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum

9. 5
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang
dialihkan, atau
f.
akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
g.
akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai
dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan,
atau
h.
risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
i.
surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
j.
Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
k.
lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.
l.
Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum
berlakunya UUPA.
4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua
adat / penduduk setempat.
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
Biaya dan Waktu
1 Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya
pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik)
2 Waktu: 90 hari/100 bidang.
3 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

10. 6
II.
Program percepatan sertifikasi tanah untuk masyarakat desa.
“Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sertifikasi Massal Swadaya
(SMS) Terhadap Percepatan Persertifikatan Tanah” ( disadur dari Tesis Emy
Suryanti, SH Universitas Diponegoro, Semarang)
a. Sumber Data
1. Berkas – berkas riwayat tanah
2. Pengukuran
3. Peta Dasar
b. Metode dan peralatan yang digunakan
Metode dan peralatan yang digunakan yaitu:
1. Pengukuran menggunakan metode Terestris dan Fotogrametri atau
metode yang lain.
2. Alat yang digunakan menyesusaikan dengan metode yang digunakan.
c. Sosialisasi kepada masyarakat
Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh Ketua Tim dan Staff teknis dihadiri
oleh aparatur kelurahan, petugas RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat
umum (pemohon sertifikat). Adapun materi sosialisasi yang diberikan oleh Ketua
Tim dan Staff Teknis meliputi:
1. Maksud dan Tujuan dari Sertifikasi Massal Swadaya (SMS)
2. Kewajiban dan tanggung jawab dari Staff Teknis
3. Prosedur dalam Pendaftaran Sertifikasi Massal Swadaya (SMS)
4. Persyaratan Pemohon yang harus dipenuhi.
5. Surat – surat yang diserahkan dalam proses permohonan sertifikasi
Massal Swadaya (SMS)
6. Biaya
7. Waktu Penyelesaian sertifikasi Massal Swadaya (SMS)
d. Teknis pelaksanaannya
Tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah secara SMS (sertifikasi Massal Swadaya)
meliputi
1. Pengumpulan Data Yudiris
Langkah pertama dalam pengumpulan data yudiris antara lain
•
Menyiapkan rencana kerja
•
Menyalin peta kelurahan gambar rincian bidang tanah dari peta
PBB

11. 7
•
Mencocokan bidang – bidang tanah yang sudah bersertifikat dan
memperhitungkan jumlah bidang – bidang tanah yang belum
bersertifikat
•
Mengelompokkan bidang – bidang tanah pada pembagian blok
•
Pembagian tugas pada masing-masing satuan petugas untuk
melaksanakan pendaftaran
Pengumpulan data yudiris ini dilakukan oleh satuan petugas dibantu
dengan unit pengukuran swasta didampingi oleh masing-masing ketua RT
setempat hal ini diperlukan untuk memeriksa keberadaan bidang-bidang
tanah yang telah bersertifikat.
2. Pengumpulan Data Fisik
Pengumpulan data fisik pada dasarnya adalah pengukuran bidang bidang
tanah yang dilakukkan oleh satuan tugas pengukuran tanah dan
pemetaan adapun kegiatan dalam pengukuran tersebut terdiri dari:
•
Penetapan bidang-bidang tanah
•
Pengukuran dan Pemetaan
Setiap pengukuran bidang-bidang tanah harus dibuatkan gambar
ukur yang memuat data hasil ukuran batas bidang tanah yang
dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang tanah yang
bersangkutan apabila diperlukan.
3. Pengolahan data dan Pemeriksaan oleh Panitia
Pengolahan dan pemeriksaan dilakukkan oleh staff administrasi. Jika hasil
pengukuran yang dilakukkan oleh petugas ukur kantor pertanahan telah
selesai dalam bentuk terbitnya surat ukur dan peta bidang tanah. Maka
oleh staff administrasi akan dilampirkan pada berkas hasil pengumpulan
data yudiris yang selanjutnya diserahkan pada panitia yang ada pada
kantor pertanahan.
4. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Pada tahap ini data yang telah masuk dan telah disidangkan oleh panitia
dicatat dalam daftar isian dan dilakukan penilaian oleh staff administrasi
dari hasil penelitian tersebut. Dibuatkanlah daftar bidang-bidang tanah
yang terdapat dalam wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
Selanjutnya staff administrasi dibuatkan konsep pengumuman untuk

12. 8
ditandangtangani
oleh
kepala
kantor
pertanahan
yang
disertai
pengantarnya.
5. Penerbitan Sertifikat
Pada tahap ini dilakukan pembukuan hak terlebih dahulu. Tahap
pembukuaan hak dilakukkan kegiatan kegiatan antara lain Pembuatan
buku tanah, surat ukur, daftar nama dan kartu nama, pembuatan peta
pendaftaran tanah atau peta kadaster.
6. Penyerahan Sertifikat
Terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan
diserahkan kepada yang berhak dengan terlebih dahulu memberitahukan
kepada kepala desa/kelurahan yang bersangkutan tentang jadwal
penyerahan yang akan dilakukkan oleh staff kantor pertanahan.
7. Hasil Kegiatan
Setelah berakhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah secara
sistematik, ketua panitia ajudikasi menyerahkan hasil kegiatannya kepada
kepala kantor pertanahan, meliputi: Peta pendaftaran, daftar tanah, surat
ukur, buku tanah, daftar nama, sertifikat hak atas tanah yang belum
diserahkan kepada pemegang hak, daftar hak atas tanah, warkah-warkah,
daftar isian lainnya.
e. Sumber daya yang terlibat
Dalam program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) diperlukaan keterlibatan
dari masyarakat dan steakholder, yaitu
1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2. Aparatur Desa, meliputi
•
Kepala Desa
•
Ketua RW
•
Ketua RT
3. Masyarakat Desa

13. 9
III.
Kelebihan/keuntungan/ plus minus/kekurangan/negatif positif pelaksanaan dan
penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.
–Dari sisi Lembaga BPN
Positif:
1. Menjalankan prinsip “GOOD GOVERNANCE”
2. Meningkatkan prestasi Birokrat berbasis kinerja.
3. Mengurangi konflik sengketa pertanahan
4. Meningkatkan pendapatan APBD
5. Meningkatkan pendapatan dari Bea Meterai
6. Mendapat penilaian positif dari masyarakat
Negatif:
1. Program Nasional Sertifikasi Kepemilikan Hak Atas Tanah (PRONA), Sertifikasi
Tanah UKM masih sangat terbatas sehingga tidak dapat menjangkau kebutuhan
sertifikasi secara luas.
–Dari sisi masyarakat
Positif:
1. Sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah
2. Memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah
(Kepemilikan Kuat Secara Hukum)
3. Sertipikat Tanah dapat digunakan segagai jaminan/agunan kredit
4. Tanah bersertipikat mudah untuk dijual/dialihkan haknya
5. Meningkatkan Harga tanah, setelah disertipikatkan harga tanah meningkat antara
65%-135% dari sebelumnya. (Menurt hasil penelitian SMERU : 2002 di 9 Propinsi)
6. Masyarakat terhindar dari konflik sengketa tanah
7. Terciptanya produktivitas dan nilai tambah tanah untuk peningkatan kesejahteraan
masyarat serta terakselerasinya Visi dan Misi Program Pembangunan Ekonomi
Masyarakat
8. Melindungi masyarakat dari tengkulak atau rentenir
Negatif:
1. Tanah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber permodalan dan
kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Banyak konflik pertanahan terjadi pada tanah-tanah masyarkat yang belum
mendapatkan sertifikasi hak kepemilikannya.

14. 10
3. Keterbatasan biaya pada sebagian besar masyarakat menjadi kendala dalam
sertifikasi kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat.
4. Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat mengalami kendala kelembagaan
dimana lembaga perbankan belum dapat berperan maksimal oleh karena sebagian
besar tanah masyarakat yang berada pada daerah sentra/cluster dan didesa-desa
pengembangan ekonomi banyak yang belum bersertifikat.
IV.
Hambatan yang dihadapi oleh BPN selaku Lembaga yang diberi amanah untuk
melaksanakan Pendaftaran Hak Atas Tanah
Pelaksanaan pendaftaran tanah yang diharapkan selancar dan sebaik sesuai
dengan jiwa dan kehendak Peraturan Perundang-undangan, dimana di lapangan
dapat dijumpai beberapa faktor penghambat dimana faktor-faktor tersebut
adalah:
1. Aspek Teknis
a. Banyaknya volume pekerjaan
b. Adanya gangguan teknis dalam program komputer (seringkali error /
mengalami kemacetan) yang disebabkan oleh suplay arus listrik tidak
mencukupi ( voltase turun atau naik turun ) sehingga menghambat waktu
penyelesaian data.
c. Tenaga koreksi (kendali mutu) hasil pengukuran terbatas, karena struktural
hanya dilaksanakan oleh Kasubsi PPK dan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah.
d. Adanya kejadian salah penunjukan obyek / tanahnya.
e. Obyek / tanahnya sudah bersertifikat tetapi didaftarkan lagi (umumnya
karena sertifikat hilang atau pemecahan sertifikat).
f.
Dalam
menguraikan
riwayat
tanah,
tidak
berurutan,
tidak
berkesinambungan.
g. Belum tersedianya titik control untuk pemetaan karena pengukuran harus
sesuai dengan peta harus mengadakan titik control orde 4, hal ini perlu biaya
yang banyak dan masyarakat tidak mampu.
2. Aspek Intern
a. Keterbatasan SDM yang ada pada Kantor Pertanahan perwakilan Kabupaten
Kepulaun Sula, baik tenaga administrasi maupun tenaga pengukuran.

15. 11
b. Keterbatasan sarana dan prasarana Seperti kendaraan operasional, gedung
kantor ( ruang tempat kerja dan ruang penyimpanan warkah ), komputer
peta pendaftaran dan lain-lain.
3. Aspek Ekstern
Masyarakat tidak mengerti bagaimana cara untuk mendaftarkan hak
kepemilikan atas tanah agar dapat mendapatkan sertifikat. Dan umumnya
masyarakat beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikat selalu sulit,
berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang mahal.
4. Aspek lain – lain
a. Kadang-kadang pekerjaan belum selesai honor petugas pelaksana sudah
diambil, sehingga kalau ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi
pemohon, perangkat desa / kelurahan menjadi malas untuk segera
menindaklanjuti melengkapinya.
b. Adanya penambahan biaya yang telah ditentukan, yang dilakukan oleh
perangkat desa / kelurahan.
c. Pemohon / pendaftar bersifat masa bodoh karena merasa semua urusan
pendaftaran tanah sudah diserahkan kepada pihak perangkat desa.
V.
Faktor penghambat Masyarakat Sehingga Kurang Menyadari Arti Penting Dari Sertifikat
Tanah Dan Cara Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap terhadaparti penting sertifikat tanah
disebabkan oleh faktor-faktor berikut yaitu:
1. Kurangnya sosialisasi secara optimal oleh pihak agraria kepada masyarakat umum.
Peran serta pihak Agraria yang kurang maksimal menyebabkan rendahnya
pengetahuan masyarakat akan peran penting dari kegunaan sertifikat tanah. Hal ini
dikarenakan oleh faktor aksesibitas yang sulit terjangkau oleh Badan Agraria. Selain itu
juga disebabkan oleh daerah / tempat masyarakat yang jauh dari kantor pertanahan.
2. Minimnya
pengetahuan
dan
kesadaran
masyarakat
mengenai
pentingnya
pendaftaran tanah secara sporadik.
Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kerap kali
menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini tidak hanya bagi masyarakat Indonesia
yang berpendidikan rendah namun meliputi pula mereka yang berpendidikan cukup.
Dalam hal masyarakat dengan pendidikan yang terbatas, biasanya di desa-desa,
sebagian besar masyarakatnya pada awalnya bahkan hingga sekarang tidak memiliki
akta atas tanah mereka atau dengan kata lain tanah mereka belum terdaftar.

16. 12
Sebagian lainnya yang tanahnya sudah terdaftar-pun biasanya karena terdapat
pendaftaran sistematik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai program pemerintah
daerah pada umumnya.
3. Minimnya tanggung jawab pemerintah.
Hal ini terkait dengan system publikasi yang dianut oleh Indonesia, yaitu system
publikasi negative yang diatur dalam pasal 19 UUPA dan aturan pelaksanaannya PP
10/1961 tentang Pendaftaran Tanah dicabut oleh PP 24/1997, yang pada dasarnya
sertifikat hanya sebagai salah satu tanda bukti hak atas tanah, sebagai tanda bukti
yang kuat, tapi tidak mutlak. Hal ini dapat berimplikasi negara tidak bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap data yang disajikan, konsekwensinya sertifikat tidak
menjamin kepastian hukum. Alasan pemberlakuan sistem negatif (tidak murni) oleh
karena pelaksanaan sistim positif membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya,
sedangkan dengan sistim negatif penyelenggaraan dapat dilaksanakan dalam waktu
yang lebih singkat. Masalah yang kedua ini tidak hanya berlaku atau timbul dalam hal
pendaftaran tanah secara sporsdik, namun juga pendaftaran tanah yang lainnya.
4. Prosedur pelayanan pendataran tanah rumit dan berbelit-belit.
Birokrasi Badan Pertanahan Nasional sering kali membuat “ketentuanketentuan” yang menyimpangi peraturan sehingga menyulitkan masyarakat yang
ingin mendaftarkan tanahnya.
5. Tidak ada kepastian waktu mengenai lamanya prosedur pendaftaran tersebut.
Ketidakpastian jangka waktu untuk pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah yang
disebabkan oleh adanya prosedur pelayanan yang rumit dan berbelit-belit.
6. Adanya Penyimpangan biaya pendaftaran tanah.
Masih menjamurnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dikalanagna
pejabat, tidak terkecuali pejabat di Badan Pertanahan Nasional, membuat biaya
pendaftran tanah merupakan suatu proses yang mahal. Dengan biaya yang harus
dikeluarkan oleh si pendaftar berkali kali lipat biaya yang semestinya dibayarkan oleh
pendaftar. Sehingga masyarakat kurang menyadari pentingnya pembuatan sertifikat
oleh BPN.
7. Tidak tahu dimana tempat mengurusnya.
Cara mengantisipasi permasalahan di atas yaitu:
1. Kurangnya sosialisasi secara optimal oleh pihak agraria kepada masyarakat umum dapat
diantisipasi dengan meningkatkan peran serta pihak Agraria dengan mengadakan
sosialisasi dan penyuluhan secara maksimal kepada masyarakat umum. Dalam hal ini juga

17. 13
diperlukan metode sosialisasi yang lain selain melalui penyuluhan secara tatap muka
melalui media massa misalnya.
2. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran
tanah secara sporadik dapat diantisipasi dengan diadakannnya sosialisasi mengenai
pentingnya pendaftaran tanah. Sosialisasi ini dapat melalui media massa televisi karena
sebagian besar masyarakat indonesia lebih memahami sesuatu melalui visual dibanding
melalui tulisan ataupun tatap muka. Apabila ada penyuluhan tatap muka hendaknya
sampai ke satuan terkecil desa yaitu RT/RW.
3. Minimnya tanggung jawab pemerintah dapat diantisipasi dengan didirikannya lembaga
kontrol yang bertugas mengawasi jalannya pendaftaran tanah sehingga pemerintah yang
melaksanakan tugas tersebut tidak melenceng dan tidak sewenang-wenang. Selain itu,
dikeluarkannya peraturan serta hukuman yang tegas terhadap pihak pemerintah / badan
yang tugas agar tidak sewenang- wenang terhapat tugasnya.
4. Prosedur pelayanan pendaftaran tanah rumit dan berbelit-belit dapat diantisipasi dengan
cara perbaikan ketentuan-ketentuan yang ada oleh Badan Partanahan Nasional, sehingga
dapat menguntungkan masyarakat dapat an tidak menyulitkan masyarakat untuk
melakukan pendaftaran tanah.
5. Tidak ada kepastian waktu mengenai lamanya prosedur pendaftaran tanah. Hal ini
menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting sertifikat tanah.
6. Seharusnya disediakan program LARASITA disemua tempat. Program LARASITA (Layanan
Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) yang dilengkapi jaringan internet dan database sebagai
penunjang operasional lapangan bertujuan untuk membantu masyarakat yang berdomisili
jauh dari kantor BPN agar lebih mudah mengurus dokumen kepemilikan tanah. LARASITA
(Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah), sebuah program khusus Badan Pertanahan
Nasional (BPN), yang akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16
Desember di Candi Prambanan, Jawa Tengah, menunjuk Dessy Ratnasari sebagai duta
Larasita. Larasita yang dilengkapi dengan mobil Larasita yang dilengkapi instrumen TI
berupa komputer yang dilengkapi jaringan internet dan database sebagai penunjang
operasional lapangan bertujuan untuk membantu. BPN adalah salah satu peserta eGovernment Award 2008 yang mewakili kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
Selain LARASITA, BPN juga telah meluncurkan program percepatan pengurusan suratsurat tanah yang terdiri atas 14 jenis pengurusan. Bersamaan dengan layanan mobil
keliling, BPN juga akan meluncurkan PPAT Online, yaitu layanan bagi PPAT untuk
melakukan pengurusan surat-surat tanah dan pemantauan proses pengurusan berkasberkas pendaftaran kepemilikan tanah. Dengan LARASITA, masyarakat tidak perlu repot

18. 14
datang ke kantor BPN. Juga, tidak perlu menggunakan jasa calo. Sebab, mobil keliling ini
memiliki fungsi yang sama layaknya kantor BPN. Mulai dari pendaftaran hingga
penyerahan surat tanah dilakukan dengan sistem jemput bola. Mobil keliling ini
tersambung secara online dengan kantor BPN di kota tersebut, dan database antarunit
kantor akan tersambung juga, sehingga masyarakat yang tinggal di luar kota tidak perlu
kembali ke kota asalnya untuk mengurus surat-surat tanah.
VI.
Faktor Pendukung Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah dan
cara meningkatkannya
Faktor pendukung pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah yaitu,
1. Semakin sempitnya lahan yang dapat didirikan sebagai bangunan rumah, pertokoan
dan lainnya menyebabkan masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan
tanahnya agar mendapat sertifikat tanah, karena mereka menganggap sertifikat itu
penting sekali supaya nantinya tanah tersebut seutuhnya menjadi hak milik mereka,
karena sertifikat tanah sudah menjadi bukti otentik dari kepemilikan sebidang tanah
oleh masyarakat tersebut.
2. Ditemukannya kenyataan dimana penduduk selalu bertambah sedangkan
persediaan tanah untuk pemukiman dan tempat semakin sempit. Hal ini
mengakibatkan semakin terbukanya kesadaran masyarakat mensertifikatkan hak
atas tanahnya untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum.
3. Pendapatan : yaitu penghasilan pemilik tanah yang diperoleh dari pekerjaannya
selama sebulan rata-rata. Secara tegas pendapatan tidak memperlihatkan hal
yang mempengaruhi pengetahuan hukum tanah seseorang, tetapi adakalanya
pendapatan yang tinggi memberi kesempatan untuk banyak belajar dari
masyarakat maupun aparat.
4. Luas tanah yang dimiliki : yaitu perbedaan luas tanah yang dimiliki kemungkinan
dapat pula menimbulkan perbedaaan terhadap pengetahuan, terutama adanya
kecenderungan untuk mengamankan harta kekayaan berupa tanah milik dengan
mensertifikatkan tentang pensertifikatan tanah. Hal ini juga mendukung
seseorang untuk mendalami lebih lanjut tentang pentingnya aspek hukum tanah.
Namun demikian hal ini bukan merupakan jaminan mutlak karena tingkat
kekhawatiran tentang keamanan harta benda bagi setiap orang tidak sama.
Adanya faktor pendukung tersebut merukan hal yang baik. Cara meningkatkan
faktor pendukung tersebut yaitu dari segi pendidikan, jika tingkat pendidikan
masyarakat tinggi maka pemahaman masyarakat akan hukum tanah akan meningkat
pula. Dari segi pemerintah, pemerintah harus lebih menggencarkan tentang sosialisasi
pentingnya sertifikasi tanah.

19. 15
DAFTAR PUSTAKA
Wemben , Norma L.P. Kinerja Pelayanan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gorontalo. Jurnal Legalitas VoL 3 No.2.
Sriyono. 2006. Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di
Kabupaten Karanganyar. Universitas Diponegoro: Semarang.
Suryanti, Emy. 2005. Effektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Swadaya Massal
Terhadap Percepatan Pensertifikatan Tanah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus. Universitas Diponegoro: Semarang.
Hanifah , Mardalena. 2012. Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat. Universitas
Riau: Riau.
Djafaruddin, Tawallani. 2013. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Taliabu
Utara Kebupaten Kepulauan Sula. Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah