pembahasan mengenai kredit macet

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing
lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun sudah
terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia
dilanda krisis moneter beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan
bank pada masa itu.
Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini baru
sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya
dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya
terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet.
Hal yang wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari
sebenarnyamerekasudahberhubungan denganproduk perbankan.Ketidaktahuan masyarakat
tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang
diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota
maupun di pelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian cepat
dewasaini yang seharusnyapengetahuan masyarakat tentang bank semakinbertambah,belum
juga banyak tersentuh.
Suka atau tidak suka, sesungguhnya dunia perbankan memang memegang peranan
sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang
dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. Terlebih apabila
masyarakat yang telah mencairkan kredit pada suatu bank baik itu bank pemerintah maupun
bank swasta, dan suatu saat ia melakukan wanprestasi sehingga pihak perbankan memvonis
kredit tersebut masuk kepada kategori kredit macet yang cara penyelesaiannya ada yang

2. 2
melalui Pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ada yang melalui Badan
Penyehatana Perbankan Nasional (BPPN).
Untuk membantu memasyarakatkan perbankan dengan segala aktivitasnya terlebih
berkenaan dengan kredit bermasalah, kami mencoba menulis tentang dunia perbankan yang
berjudul ”Penilaian, Prosedur dan Penyelesaian Kredit Macet.”

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. PENILAIAN KREDIT MACET
Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan
keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-
akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi
keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit
bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup
signifikan di sejumlah bank tersebut.
2.1.1. Analisis 5C & 7P
Penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah
yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.
1) Penilaian dengan analisis 5C
1. Character
Sifat atau watak calon debitur dapatdilihat dari latar belakang si nasabah.
Dari sifat dan watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan
nasabah untuk membayar.
2. Capacity
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam
membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam
mengelola bisnis.

4. 4
3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal efektif ataukah tidak dapat dilihat dari
laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti
dari segi likuiditas.
4. Condition
Hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada
sekarang dan prediksi yang akan datang sehingga kemungkinan kredit
tersebut bemasalah relatif kecil.
5. Collateral
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat
fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang
diberikan.
2) Penilaian dengan analisis 7P
1. Personality
Menilainasabah darisegikepribadiannyajugatindakan dalammenghadapi
masalah dan menyelesaikannya.
2. Party
Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu .
3. Purpose
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredittermasuk jenis
kredit yang diinginkan nasabah.
4. Prospect
Menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak.
5. Payment
Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikankredityang telah diambil
atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

5. 5
7. Protection
Bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan
perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.
2.1.2. Aspek-Aspek Penilaian Kredit
1) Aspek Yuridis/Hukum
Yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki
perusahaan yang mengajukan kredit.
2) Aspek Pasar dan Pemasaran
Menilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang
dan masa datang sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.
Yang perlu diteliti dalam aspek ini mencakup :
 Hasil pejualan atau produksi
 Rencana penjualan dan produksi
 Peta kekuatan pesaing yang ada
 Prospek produk secara keseluruhan.
3) Aspek Keuangan
Menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan
bagaimana penggunaan dana tersebut. Cash flow keuangan perusahaan
diperlukan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut.
4) Aspek Teknis/ Operasi
Aspek yang membahas masalah berkaitan dengan produksi,lokasi dan layout.
5) Aspek Manajemen
Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, SDM yang dimiliki serta latar
belakang pendidikan dan pengalaman SDM nya. Serta pengalaman
perusahaan mengelola proyek yang ada.

6. 6
6) Aspek Sosial Ekonomi
Menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap
perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat seperti mengurangi
pengangguran.
7) Aspek Amdal
Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan sehingga
proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya
2.2. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
Seiring dengan semakin pesatnya persaingan usaha bank dalam penyaluran kredit,
sehingga bank dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk kredityang disesuaikan
dengan perkembangan dan kondisi kebutuhan masyarakat. Dengan beragamnya produk kredit
ini, masyarakat konsumen mempunyai banyak kesempatan untuk memilih produk yang sesuai
dengan kebutuhannya. Sehingga dengan demikian aktivitas perekonomian dalam masyarakat
pun meningkat, yang juga akan mendorong peningkatan kinerja perbankan.
Setiap bank memiliki segmen pasar tersendiri dalam penyaluran kredit. Prioritas
pembiayaan pada bidang usaha tertentu diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Ada bank
yang orientasi bisnis kreditnya adalah retail banking, seperti fokus pembiayaan pada usaha
mikro, kecil dan menengah tanpa melihatsektor usaha yang dibiayai. Ada juga bank yang fokus
bisnisnya kepada corporate banking yakni orientasi pembiayaan pada perusahaan ataupun
proyek-proyek yang berskala besar.
Proses pemberian dan penilaian kredit secara umum antar bank tidak jauh berbeda.
Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut
menilai serta persyaratan yang diterapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

7. 7
Secara umum proses pemberian kredit oleh badan hukum :
1. Pengajuan berkas-berkas
Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam pengajuan
proposal.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
Untuk mengetahui apakah berkas sudah lengkap sesuai persyaratan termasuk
menyelidiki keabsahan berkas.
3. Wawancara Awal
Wawancara merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung
berhadapan calon peminjam.
4. On The Spot
Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek ang akan
dijadikan usaha atau jaminan.
5. Wawancara II
Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan
setelah on the spot.
6. Keputusan Kredit
Untuk menentukan apakah kredit diterima atau ditolak. Keputusan kredit biasanya
merupakan keputusan tim.
7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya
Calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan
surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu baik penandatanganan langsung
atau dengan melalui notaris.
8. Realisasi Kredit
9. Penyaluran/ Penarikan Dana

8. 8
2.3. PENYELESAIAN KREDIT MACET
2.3.1. Penyebab Timbulnya Kredit Macet
Dana pinjaman atau kredityang disalurkan bank lebih banyak bersumber dari
dana simpanan nasabah pada bank. Laba yang diperoleh bank merupakan selisih dari
pemberiansukubungasimpanan denganpembebanan sukubungakreditkreditsetelah
dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank, seperti biaya operasional, gaji
karyawan dan biaya-biaya lainnya.
Namun pada kenyataannya tidak semua kredit yang diberikan itu memberi
keuntungan atau laba pada bank. Hal ini disebabkan dimana kredityang telah diberikan
bank menjadi macet. Kredit macet ini merupakan beban bagi bank karena akan
mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan bank. Semakin besar
jumlah persentase kredit macet pada bank maka semakin menyulitkan bank tersebut
dalam menjalankan usahanya. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kredit
menjadi macet, secara garis besar dapat dibedakan berikut ini.
1) Faktor Dari Debitur
Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit
ataupun pada saatkredityang diberikansedang berjalan.Itikad tidak baik inilah
memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini
menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat
mengajukan kreditmenutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan
hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data
keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.
2) Faktor Dari Kreditor
Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank
dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan
mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio pemberian
kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

9. 9
3) Faktor Dari Luar Debitor dan Kreditor (Ekstern)
Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun
kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter,
kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran
dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa
berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya
harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para
pengusahasehinggakeadaanperekonomianmenjadilesukarenamenurunnya
daya beli masyarakat atau konsumen.
2.3.2. Penyelesaian Kredit Macet
Apabila sampai terjadi kredit macet, maka harus melakukan upaya-upaya
dalam mengatasi kredit macet sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan
penghapusankreditdan pengelolaankredityaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan
kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara (Recedulling, Reconditioning,
Retructuring).
1) Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Rescheduling yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut
jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Debitur diberi keringanan
dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit misalnya dengan
perpanjangan jangka waktu kredit.
2) Persyaratan kembali (Reconditioning)
Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit
yang tidak terbatas padaperubahan jadwal pembayaran,jangka waktu dan
atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo
kredit. Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :
 Kapitalisasi bunga

10. 10
 Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
 Penurunan suku bunga
 Pembebasan bunga
3) Penataan kembali (Restructuring)
Restructuring yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang
meliputi reschedulling, reconditioning. Tindakan bank kepada nasabah
dengan cara menambah modal dengan petimbangan nasabah memang
membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak.
4) Kombinasi
Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.
5) Penyitaan Jaminan
Jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak ada itikad baik ataupun tidak
mampu lagi membayar semua hutang.
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank
dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
a. Penurunan suku bunga kredit.
b. Perpanjangan jangka waktu kredit.
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
e. Penambahan fasilitas kredit.
f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet
diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara
antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang
bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk
pelunasan kreditnya di bank.

11. 11
Apabilapenyelesaiansebagaimanatersebutdiatas tidak berhasildilaksanakan,
pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum.
Sehubungan denganhal tersebut,sesuaidenganperaturan perundang-undanganyang
berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat
dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.
Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan
menunujukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama
apabiladilaksanakan kebijakansepertirekapitalisasiperbankan,bantuan likuiditas,dan
jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta
penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.
Kelembagaanyang lebihbaik yang melaksanakanpenguranganpraktik korupsi
dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan
dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi
dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi
kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-
negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan
menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural
jangkah menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis
sistemik yang akan datang.
Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet
perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.
a) Pengadilan Negeri
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-
Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang
sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut
dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan
perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap
badan peradilan.

12. 12
Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan,
yurisdiksinyatermasuk kewenanganlingkunganperadilanumum, sehingga
badan peadilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet
bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa
kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan
Negeri dengan 2 (dua) cara:
a. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi
atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat
menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak
membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri.
Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan
tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-
sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses
pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan
mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan
sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan
pelunasan kredit.
b. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan
debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang
agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara
hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka
bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita
eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan
piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di
Pengadilan.
b) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang
telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan

13. 13
negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah
kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN), dimana denganadanya penyerahan piutang macetkepadabadan
tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan
kepadanya.
Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat
Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah
hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan
Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan
hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga
pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak
membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan
besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak
dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar
sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan
pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11
UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara
dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. SuratPaksa dikeluarkan dalam
bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai
kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak
dapat diajukan banding lagi.
c) Kejaksaan
Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan
Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara
atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum
perdata tersebutdapatdisejajarkan dengan Government’s Law Office atau
Advokat/Pengacara Negara.

14. 14
Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara
dalam menyelesaikanmasalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum
yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur
bilamana debitur tidak memenuhi kewajiibannya (wanprestasi) kepada
bank.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian
masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara
lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Untuk menangani masalah hukum yang bersifatperdata dalam hubungan bank
dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada
kejaksaan.
2. Dengan surat kuasa khusus tersebut,kejaksaantermasuk dalam kategoripihak
terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7 tahun
1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank.
3. Sebagaipenerimakuasa,kejaksaanbertindak untuk dan atas nama bank tanpa
adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur.
4. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahsia klien termasuk bank
yang telah memberikan kuasa kepadanya.
Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan
diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat
penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan yaitu :
1. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata
Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik
pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai
dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat
diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi

15. 15
hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana
mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan
fiat/persetujuan Ketuan Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak
memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus
dilakukan dengan memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui
Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL).
2. Grosse Akte Pengakuan Hutang
Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana
diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama
dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar
langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte
pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempatagar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapatdilaksanakan.
3. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu
proses khusus yang memungkinkan dapatdilaksanakannya eksekusi sebelum
putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Adanya kreditbermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank,
selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat
dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan system “pengenalan diri” yang
berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu
pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. kepadanya.
Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangatpenting untuk mengantisipasi
kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio
kreditdan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar
terjadi.

16. 16
BAB III
KUMPULAN SOAL
1. Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit disebut…
a. Character c. Capital
b. Capacity d. Condition
2. Menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak disebut…
a. Party c. Prospect
b. Purpose d. Payment
3. Dibawah ini merupakan aspek-aspek penilaian kredit, kecuali…
a. Aspek Yuridis c. Aspek Pasar
b. Aspek Teknologi d. Aspek Manajemen
4. Berikut ini yang bukan merupakan prosedur pemberian kredit adalah…
a. Pengumpulan data c. Wawancara Awal
b. Pengajuan berkas-berkas d. Keputusan Kredit
5. Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek ang akan
dijadikan usaha atau jaminan dalam prosedur pemberian kredit disebut..
a. Realisasi Kredit c. Penarikan Dana
b. Pengajuan berkas-berkas d. On The Spot
6. Yang dimaksud penyelidikan berkas pinjaman dalam prosedur pemberian kredit
adalah…
a. Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan setelah on the spot
b. Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan calon
peminjam
c. Kegiatan untuk mengetahui apakah berkas sudah lengkap sesuai persyaratan
termasuk menyelidiki keabsahan berkas

17. 17
d. Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang
akan dijadikan usaha atau jaminan
7. Dibawah ini yang bukan termasuk teknik penyelesaian kredit macet adalah…
a. Reschedulling c. Restructuring
b. Reconditioning d. Recovering
8. Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas disebut…
a. Reschedulling c. Restructuring
b. Reconditioning d. Recovering
9. Lembaga yang bukan berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet adalah…
a. Kepolisian c. Pengadilan Negeri
b. Kejaksaan d. PUPN
10. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan
nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada…
a. Kepolisian c. Pengadilan Negeri
b. Kejaksaan d. PUPN

18. 18
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Dari pemaparan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :
1. Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan
menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya
penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian
secara makro.
2. Penanganan kreditbermasalah sebelumdiselesaikansecarayudisialdilakukan
melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan
penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara
ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara
tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan
secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan
melalui Lembaga Paksa Badan.
3. Sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepatpenyelesaiaan
masalah kreditmacetperbankanmelalui pelaksanaanpasal 1178 ayat (2) KUH
Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa
untuk menjual barang agunan dimukaumum untuk melunasihutang pokok atau
bungayang tidak dibayarolehdebitursebagaimanamestinya,dandengancara
pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
1. Victor, Iwan. “Cara Penyelesaian Kredit Macet”. 9 Juni 2010.
https://iwanvictorleonardo.wordpress.com/2010/06/09/cara-penyelesaian-kredit-macet/
2. Luky. “Kredit Macet”. 7 Maret 2011.
https://kuclukcluky.wordpress.com/2011/03/07/kredit-macet/
3. Muiz, Aunul. “Penanggulangan Kredit Macet”. 12 Maret 2012.
http://aunull.blogspot.com/2012/10/5-kriteria-nasabah-dan-penanggulangan.html