Implementasi Empat Pilar Kebangsaan disampaikan pada seminar kebangsaan

1. IMPLEMENTASI EMPAT PILAR
KEBANGSAAN
Oleh:IwanSNI,M.Pd
DisajikanPadaSeminarSehariTentangEmpatPilarKebangsaandiGedung
PGRIKabupatenKuningan
Sabtu,29Agustus2015
PraktisiCivicEducation

2. introducing

3. Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa dan Bernegara di
Indonesia secara alamiah
mengalami pergeseran atau
perubahan di semua sendi
kehidupan yang sangat
mengkhawatirkan
A. Latar Belakang Masalah

4. Ancaman-ancaman kedaulatan negara banyak terjadi
seperti kekacauan, kerusuhan antar kelompok agama,
kelompok masyarakat, antar pelajar, demonstrasi
mahasiswa di luar toleransi atau sudah menjurus
anarkisme. Aspirasi yang mereka bawa dalam tuntutan
demontrasi tidak murni lagi, mudah dihasut oleh orang
atau kelompok yang tidak bertanggung jawab demi
kepentingan orang atau kelompok tersebut, hal itu salah
satu sebabnya kurangnya pengetahuan, pemahaman
mereka para generasi muda, atau para pemuda harapan
bangsa terhadap makna Pancasila, UUD 1945, NKRI dan
Bhineka Tunggal Ika serta kurangnya pemahaman
mereka terhadap nilai-nilai persatuan, kurang mewarisi
semangat perjuangan, pudarnya rasa nasionalisme,
maupun rasa patriotisme serta hilangnya rasa cinta
terhadap tanah air, bangsa, dan Negara.

5. Peran serta dari seluruh elemen masyarakat dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung
dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara ini sangat diperlukan, sehingga terdapat
sinergi dalm kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tentunya dengan mengesampingkan perannya yang
terkesan selama ini hanya sibuk dengan orientasi
kekuasaan, pragmatis, oportunis, termasuk para
generasi penerus bangsa terutama dari kalangan
intelektual kampus sudah seharusnya untuk
mendalami secara dinamis dalam arti
mengembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.
(Kaelan, 2010).

6. Untuk itulah Empat Pilar Kebangsaan tersebut yakni;
(1) Pancasila,
(2) Undang-Undang Dasar 1945,
(3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
(4) Bhinneka Tunggal Ika.
Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama,
atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih
ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut
adalah sekedar berupa slogan-slogan, sekedar suatu
ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna
dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang
beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar
sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan
riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam
persaingan menghadapi globalisasi.

7. B. Rumusan Masalah
1. Siapakah penggagas dan definisi dari Empat
Pilar Kebangsaan ?
2. Apa saja yang termasuk dalam Empat Pilar
Empat Pilar Kebangsaan ?
3. Bagaimanakah manfaat dari Empat Pilar
Kebangsaa?
4. Bagaimanakah implementasi yang
mencerminkan sikap Empat Pilar Kebangsaan?

8. C. Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui penggagas dan definisi dari
Empat Pilar Kebangsaan
2. Untuk mengetahui macam-macam Pilar
Kebangsaan
3. Untuk mengetahui manfaat dari Empat Pilar
Kebangsaan
4. Untuk mewujudkan sikap yang mencermikan
Empat Pilar Kebangsaan

9. BAB II
PEMBAHASAN
Berangkat dari kondisi di negara Indonesia saat ini maka
diperlukan Pemahaman, Penghayatan dan Implementasi
4 pilar yang merupakan nilai nilai luhur bangsa, yaitu
 Pancasila
 UUD 1945
 Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Bhineka Tunggal Ika

10. Penyebutan 4 Pilar kehidupan
Berbangsa dan Bernegara tidaklah
dimaksudkan keempat pilar tersebut
mempunyai kedudukan yang sederajat.
Setiap pilar memiliki tingkat fungsi dan
konteks yang berbeda.
Kita harus mengakui bahwa inilah
prinsip-prinsip ke-Indonesia-an ke
kondisi yang lebih baik

11. 1. Pilar Pancasila
• Rumusan kelima Sila yang terkandung dalam
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945,
Pancasila sebagai
 Dasar Negara,
 Pandangan Hidup,
 Ideologi Negara,
 Ligatur (Pemersatu),
 Sumber dari segala sumber hukum

12. Framen Sidang PPKI

13. PANCASILA: VISI & KARAKTER
BANGSA
• Pancasila adalah visi, sebab tanpa visi jadi liarlah rakyat
• Karakter universal: Ketuhanan Yang Mahaesa dan Perikemanusiaan
yang adil dan beradab.
• Karakter Kebangsaan: PERSATUAN INDONESIA, KERAKYATAN YANG
DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN dan KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA

14. KETUHANAN YANG MAHA ESA
• Percaya dan Takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan
penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga
terbina kerukunan hidup.
• Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya.
• Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang
lain.

15. PERIKEMANUSIAAN
• Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan
persamaan kewajiban antara sesama manusia.
• Saling mencintai sesama manusia.
• Mengembangkan sikap tenggang rasa.
• Tidak semena-mena terhadap orang lain.
• Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
• Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
• Berani membela kebenaran dan keadilan.
• Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari
seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap
hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa
lain.

16. PERSATUAN INDONESIA
• Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
• Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
• Cinta Tanah Air dan Bangsa.
• Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
• Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang
ber-Bhinneka Tunggal Ika.

17. KERAKYATAN
• Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
• Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
• Utamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
• Musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan.
• Iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil musyawarah.
• Musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.
• Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta nilai kebenaran dan keadilan.

18. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA
• Perbuatan yang cerminkan sikap
kekeluargaan/gotong-royong.
• Bersikap adil.
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• Menghormati hak-hak orang lain.
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
• Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
• Tidak boros.dan bergaya hidup mewah.
• Tidak merugikan kepentingan umum.
• Suka bekerja keras.
• Menghargai hasil karya orang lain.
• Mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial.

19. 2. Pilar UUD 1945
UUD Negara Republik Indonesia 1945
sebagai
 Hukum Dasar, kesepakatan umum
(konsensus)
 Sebagai Norma Dasar (Ground
Norm)
 Sebagai Aturan Dasar (Ground
Gesetze)
 Sebagai Pedoman Demokrasi
Konstitusional

20. UUD 1945
• Sumber Kekuasaan
Prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 :
Di alinea ketiga disebutkan bahwa “kemerdekaan bangsa Indonesia itu
atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” yang bermakna bahwa
kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata
karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Dengan kata
lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam
menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan
bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan dalam dasar
negara sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada alinea ke-empat disebutkan “Negara Republik Indonesia tersusun
dalam bentuk kedaulatan rakyat,” yang berarti sumber kekuasaan juga
terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I,
pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan
rakyat “

21. • Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan
bangsa Indonesia adalah untuk “menciptakan
kehidupan kebangsaan yang bebas,”salah satu
hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan
dituntut oleh setiap manusia
• Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan
gambaran tentang negara yang menjunjung hak
asasi manusia. Hak kebebasandan mengejar
kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Hak Asasi Manusia

22. • Sistem pemerintahan Indonesia terdapat dalam dalam
alinea ke-empat yang menyatakan:” maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.”Frase ini menggambarkan sistem
pemerintahan demokrasi.
• Sistem Demokrasi

23. • Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah
identik dengan demokrasi. Namun dalam
penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat
budaya yang berkembang di Negara Indonesia.
Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah
dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat.
Dalam menemukan sistem demokrasi di
Indonesia pernah berkembang yang disebut
“demokrasi terpimpin,” suatu ketika “demokrasi
Pancasila,” ketika lain berorientrasi pada faham
liberalisme.

24. • Hal ini dapat ditemukan pada :
Misi Negara di antaranya adalah “melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia,” bukan untuk melindungi masing-masing
individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak
berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.
Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara
Indonesia adalah ;”suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indnesia.” Sekali lagi dalam rumusan tersebut
tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang
ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.
• Faham Kebersamaan, Kegotong-royongan

25. 3. Pilar NKRI
• NKRI adalah anugrah yang mesti di urus
dengan benar
• Sesungguhnya nilai fundamental dalam Pembukaan UUD
Proklamasi 45 itu adalah pancaran ajaran filsafat
Pancasila, mulai ajaran HAM, teori kenegaraan, sampai
sosial politik dan ekonomi nasional Indonesia.
• Hanya dengan pemahaman dan penghayatan yang valid
atas nilai filsafat Pancasila sebagai ideologi nasional, kita
akan lebih memahami asas fundamental ajaran HAM
berdasarkan filsafat Pancasila yang melahirkan NKRI
sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sekaligus
pengamalan (implementasi) dan pembudayaannya.

26. Tujuan NKRI
• Tujuan Utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4"
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial …"

27. 3. Pilar BHINEKA TUNGGAL IKA
• Istilah: dari kakawin Sutasoma (Mpu Tantular sekitar abad ke-14),
tentang toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.
• Bangsa Indonesia itu bhineka (bahasa, suku, agama/kepercayaan)
• Geografis juga bhineka
• Tapi ada pengikat: bahasa Indonesia
• Tanah Air Indonesia
• Bangsa Indonesia
• Yang paling utama: PANCASILA
• “Otonomi daerah" yang salah kaprah bisa akibatkan hilangnya
“tunggal ika”

28. • Konsepsi tentang semboyan negara
dirumuskan
• “Bhineka Tunggal Ika”
meskipun berbeda-beda tetap satu jua
 Kebhinekaan yang menerima dan
memberi ruang hidup bagi aneka
pebedaan
 Kemajemukan bangsa merupakan
kebangaan kita sekaligus tantangan

29. Pluralitas dalam bingkai
Kebhinnekaan Indonesia
Secara historis, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang kuat
tidaklah lahir semata-mata dari semangat kemanunggalan atau
ketunggalan (tunggal-ika), melainkan pengakuan adanya pluralitas
(kemajemukan) dan heterogenitas (keanekaragaman) sekaligus
kesediaan untuk menghormati pluralitas dan heterogenitas itu. Karena
itu, kebhinnekaan ini perlu dipahami oleh warga negara sebagai suatu
konstruksi sosial bangsa Indonesia yang dicita-citakan (imagined
community) sebab para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak akan
tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap
muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah
mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas
politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan
mereka yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi
sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang citra
sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada
dalam batas-batas kesamaan itu

30. Karakter Bangsa dalam
Masyarakat Multikultural
Indonesia
Dalam mengelola kemajemukan masyarakat,
Indonesiamemiliki pengalaman sejarah yang cukup
panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa
lain. Negara Barat relatif masih baru mewacanakan
hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut dengan
multikulturalisme di Barat, jauh berabad-abad yang
lalu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah
“Bhinneka Tunggal Ika”. Sejarah juga membuktikan
bahwa semakin banyak suatu bangsa menerima
warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa
tersebut terhadap kehadiran “yang lain” .

31. C. Fungsi Empat Pilar
Kebangsaan
1. Sebagai tombak untuk tetap kokohnya berdirinya bangsa
2. Menginspirasi rakyat Indonesia untuk kembali ke revolusi atau
tujuan yang benar
3. Menjaga kemurnian UUD 1945
4. Membangun kepahaman tentang jiwa bangsa secara utuh
5. Membangun karakter bangsa
6. Membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Sarana pembangunan hukum bangsa
8. Sarana pembaharuan masyarakat
9. Sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
10. Alat ketertiban dan pengaturan masyarakat

32. D. Implementasiwujudsikapyang
mencerminkanEmpat Pilar Kebangsaan
1. Setia dan cinta tanah air
2. Mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar
Bhinneka Tunggal Ika
3. Tidak menjadi koruptor
4. Tidak membuat pernyataan atau keputusan yang merugikan
bangsa
5. Tidak membedakan ras, suku, agama, adat, maupun bahasa
6. Tidak menyalahgunakan kekuasaan
7. Menjaga ketertiban dan keamanan
8. Peduli terhadap bangsa dan Negara
9. Saling tolong-menolong
10. Saling menghormati antar sesama manusia

33. Kesimpulan
Keempat pilar kebangsaan tersebut sesuai dengan tiga dimensi
suatu ideologi negara yakni:
1. Sebagai dimensi Realita; mengandung makna bahwa Empat
Pilar Kebangsaan, bermuara pada suatu kondisi riil atau
nyata yang berkembang di negara Indonesia sebagai
penginggalan budaya leluhur.
2. Sebagai dimensi Idealitas; bermakna bahwa sebuah cita-cita
suatu bangsa Indonesia tercermin dalam Empat Pilar
Kebangsaan.
3. Sebagai dimensi Fleksibilitas; bermakna bahwa Empat Pilar
Kebangsaan sangat dibutuhkan dan harus dijiwai oleh sikap
nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan perkembangan
jaman serta mampu menjawab tantangan jaman di era
globalisasi saat ini.

34. Untuk itulah diperlukan pembangunan karakter bangsa yang saling
keterkaitan dengan pilar-pilar kebangsaan ini oleh karenanya
haruslah dalam asas yang berkesesuaian dan terintegrasi, yang
bernafaskan Pancasila yang konstitusional, dalam kerangka NKRI, dan
untuk menjamin keanekaragaman budaya, suku bangsa dan agama.
Jika salah satu foundasi pilar kebangsaan itu tidak dijadikan
pegangan, karakter bangsa yang dicita-citakan sekedar wacana dan
angan-angan belaka. Maka akan goyahlah Negara Indonesia
disebabkan oleh hal tersebut. Jika penopang yang satu tak kuat,
maka akan berpengaruh pada pilar yang lain. Pada akhirnya bukan
tak mungkin Indonesia akan ambruk secara bertahap, bergantung
pada seberapa jauh dan seberapa dalam kita menggunakan empat
pilar kebangsaan tersebut. Tentunya, ambruknya NKRI merupakan
sesuatu yang tak diinginkan dan tak terlintas sedikitpun dalam benak
kita sebagai bagian dari NKRI.

35. Sekian
dan Hatur Nuhun