Peran militer dalam sistem politik
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
0 j'aime•8,659 vues
Dokumen tersebut membahas peran militer dalam sistem politik Indonesia secara historis, dimulai dari masa Orde Lama di bawah Soekarno hingga masa Reformasi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru di bawah Soeharto, militer memiliki peran politik yang dominan dan mempengaruhi kebijakan. Namun selama masa Reformasi, pengaruh politik militer secara bertahap dikurangi dan kekuatan sipil mulai seimbang dengan militer dalam menent
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Peran militer dalam sistem politik
Similaire à Peran militer dalam sistem politik (20)
Peran militer dalam sistem politik
- 1. PERAN MILITER DALAM SISTEM POLITIK ILYAS YUSUF
- 2. MILITER Militer merupakan sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentigan umum tanpa menyertakan orang- orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah sesuatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi birokrasi.
- 3. Ketidakstabilan Sistem Politik Kemampuan untuk Mempengaruhi Atmosfir Kehidupan Politik Political Perspectives
- 4. Faktor kemerdekaan menjadikan awal keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik, di masa orde lama, Soekarno mengakomodasi militer di awal pemerintahannya dan bersitegang serta menjadi faktor penentu lengsernya Soekarno sebagai Presiden. Tampilnya militer di mata masyarakat sebagai aktor penting ” pengaman ” keutuhan bangsa Indonesia dari aksi radikalisme PKI menjadikan militer semakin dominan dalam perpolitikan dan aktivitas ekonomi Indonesia.
- 5. >>>Orde Baru<<< Pada masa orde baru, Soeharto menempatkan militer sebagai bagian penting dari alat melanggengkan dan memperluas kekuasaan selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan instrumen penting dalam menjaga kebijakan kooperatisme. Dengan dalih menjaga stabilitas, Soeharto memberikan banyak peran istimewa, menempatkan banyak perwira sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, irjen dan lain-lain. Posisi istimewa ABRI tidak hanya pada ruang politik, namun berada pada ruang yang lain seperti ekonomi
- 6. Upaya Memperkuat Posisi Dan Kelanggengan Dominasi Politik Tentara Dalam Sistem Politik Indonesia Pasca Kejatuhan Soekarno Pelembagaan Ideologi Dwifungsi ABRI Pengembangan sebuah Sistem Kontrol Internal atas InstitusiTentara Pengembangan sistem kontrol eksternal terhadap lembaga dan kekuatan politik lain dengan mengefektifkan struktur organisasi tentara pelemahan terhadap partai politik, parlemen, serta lembaga-lembaga lain
- 7. Peranan politik, sosial, maupun ekonomi militer lambat laun dikurangi sesuai dengan desakan reformasi, sehingga militer tidak lagi menjadi kekuatan dominan. PERANAN MILITER PADA MASA REFORMASI
- 8. Kekuatan sipil mulai berada pada posisi yang seimbang dengan kekuatan militer dalam menentukan proses kebijakan politik. Secara formal, militer tidak lagi dilibatkan dalam urusan politik, namun secara faktual pengaruh militer diperlukan kekuatan politik sipil untuk mendukung agendanya. Pada pemerintahan Habibie mulai dilakukan pembenahan formal pada keistimewaan militer walaupun pertimbangannya lebih pada kewajiban atas desakan reformasi dibandingkan dengan political will pemerintah. Salah satu langkah penting yang terjadi adalah mengurangi jatah militer dilembaga MPR, DPR dan DPRD.
- 10. Megawati atas kepentingan militer membuat pola hubungan sipil- militer berada pada konstelasi konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi, konsekuensinya adalah minimnya langkah signifikan yang diambil pemerintah dalam menuntaskan agenda reformasi militer. Kendali sipil atas militer di era Presiden Megawati tidak berlangsung efektif, pemerintah tampaknya menganggapnya bahwa tanpa dukungan militer akan sangat sulit menciptakan stabilitas sosial-politik guna mempertahankan kekuasaanya. Dimasa pemerintahan Megawati, militer merasa dihargai peran dan eksistensinya. Walaupun para perwira mengakui kelemahan otoritas sipil kurang memiliki visi kemiliteran.
- 11. Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam politik, khususnya pada saat pemilu 2009, terdapat sedikit kegoyahan dalam menjalankan netralitasnya. Dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali, TNI terlibat dalam penyediaan distribusi logistik pemilu. Hal ini menandakan bahwa TNI memiliki kepentingan politik di dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini dapat mempengaruhi netralitas di dalam tubuh TNI.