E-GOVERNMENT SEBAGAI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
10 j'aime•7,520 vues
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à E-GOVERNMENT SEBAGAI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
Similaire à E-GOVERNMENT SEBAGAI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK (20)
Dernier
Dernier (20)
E-GOVERNMENT SEBAGAI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- 2. MARI KITA MENGENALNYA? Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-toBusiness (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
- 3. MARI KITA MENGENALNYA? Jika e-government seringkali dianggap sebagai pemerintahan online ("online government") atau pemerintahan berbasis internet ("Internet-based government"), banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini. Beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimil, PDA, SMS, MMS, jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV, sistem penjejak (tracking systems), RFID, indentifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card) serta aplikasi NFC lainnya; ; teknologi polling station (dimana e-voting non-online kini dipertimbangkan), penyampaian penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, surat-e, fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, chat online, serta teknologi pesan instan (instant messenger). Ada pula sejumlah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-government (mobile government), u-government (ubiquitous government), dan g-government (aplikasi GIS/GPS untuk egovernment).
- 4. MARI KITA MENGENALNYA? Salah satu perkembangan dalam dunia Teknologi Informasi, khususnya pada pemakaian Internet yang berhubungan dengan proses pemerintahan dan pelayanan publik adalah e-Government. EGovernment, sebagai sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2002).
- 5. Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Menurut Inpres No 3/2003: Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
- 6. Di dalama cetak biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government, terdapat 2 acuan normatif tertinggi sebagai keharusan menerapkan E-Government: (1) UU 32/2004 (Perubahan UU 22/1999) Tentang Pemerintah Daerah (2) Inpres 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- 7. KERANGKA PIKIR DASAR PENERAPAN EGOVERMENT DI INDONESIA Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metoda yang terkait dengan proses transformasi tersebut. Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu: Mengacu pada perundangundangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan komunikasi kondisi saat ini Tahapan pengembangan mengarah pada pembangunan ekonomi nasional jangka panjang (layanan pada kalangan bisnis, pemasok, dan lembaga pemerintah lainnya)-layanannya dilewatkan LAN/WAN; belum semuanya lewat internet (ekstranet).
- 8. E-GOVERNMENT SEBAGAI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK saat ini menghadapi perubahan Organisasi lingkungan yang amat cepat, seperti perubahan politik, ekonomi, tehnologi, sosial, perubahan bisnis, dan lain-lain. Dalam konteks lingkungan organisasi yang terus berubah, maka bisa saja terjadi pengetahuan hari ini yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah organisasi saat ini akan usang atau bahkan mungkin bisa menjadi masalah pada masa mendatang. Perubahan-perubahan itu menuntut agar pengelolaan organisasi dilakukan dengan cara-cara yang baru sehingga tujuan organisasi lebih efektif dalam lingkungan yang terus berubah.
- 9. PERAN NEGARA DALAM PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI Ruang lingkup fungsi negara di bagi menjadi 3, yaitu:
- 10. PERUBAHAN PARADIGMA PEMERINTAHAN perubahan dari orientasi sistem pemerintahan yang sarwa negara ke orientasi sistem pasar (market). perubahan dari orientasi lembaga pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian menjadi berorientasi pada small dan less government, egalitarian dan demokratis. Perubahan paradigma administrasi pada pemerintahan yang memunculkan nilainilai sebagai berikut: perubahan dari sentralistis kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. perubahan menajemen pemerintahan yang menekankan batasbatas dan aturan yang berlaku hanya untuk satu negara saja, ke arah boundaryless organization, akibat globalisasi perubahan dari tatanan birokrasi Weberian menjadi tatanan birokrasi yang post bureucratic government (Rouke, 1992), dan post bureucartic organization (Heckscher dan Donnellon, 1994), atau perubahan dari manajemen pemerintahan yang mengikuti stuktur fisik (physical structure) ke tatanan manajemen pemerintahan yang berdasarkan logical structure (Henry Lucas, 1996) perubahan dari a low trust society ke arah a high trust society (Fukuyama, 1995).
- 11. Paradigma lama lebih mencerminkan warna lembaga pemerintahan yang kurang demokratis yang jauh dari nilai-nilai paradigma pemerintahan dan juga masyarakat madani. Sementara itu runutan pergeseran paradigma birokrasi juga terjadi, dimulai dari old public adm sampai sampai NPS, secara ringkas tersarikan dalam tabel berikut :
- 21. TUNTUTAN DALAM PENGEMBANGAN EGOVERNMENT Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom, dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
- 22. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. pengembangan egovernment diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.