Dokumen tersebut membahas tentang penanaman modal asing di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi landasan hukum PMA berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967, kontribusi PMA terhadap perekonomian Indonesia, tantangan yang dihadapi seperti birokrasi yang rumit, serta perlunya implementasi UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dengan efektif agar dapat meningkatkan investasi.

1. Penanaman Modal Asing di Indonesia
(PMA)
Mata kuliah
Seminar Teori Ekonomi
Ekonomi Pembangunan kls A

2. DISUSUN OLEH: (KELOmpOK 9)
• M. Ali Murtopo
• Astrid Proborini
• Janilis Sinel
• Tita Merida A.
• Bimby Enggar
• Zein F. Sialana
• Fauzia Firda
• Nurul Shabrina H.

4. – Landasan hukum penanaman modal di Indonesia oleh Undang-undang
No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Masuknya modal
asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan bagi
ekonomi maupun politik Indonesia. Di mana investasi melalui modal
asing secara langsung lebih baik dari pada penarikan dana melalui
pinjaman luar negeri.
– Sedangkan melalui pinjaman luar negeri Indonesia akan lebih
memperoleh sisi negatif sebab melalui pinjaman luar negeri
Indonesia akan di kenai aturan-aturan yang berasal dari pihak
pemberi pinjaman.

5. BABII
LANDASAN TEORI
• Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti
pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak
dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan
datang (barang produksi). Investasi adalah suatu
komponen dari PDB dengan rumus
PDB = C + I + G + (X-M).
dimana,
C = Kepeluan Konsumsi
I = Investasi Sektor Perusahaan
G = Pengeluran Pemerintah
(X-M) = Ekspor Neto Luar Negeri

6. • Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat
bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i).
• Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong
investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang
lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi
sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal
dibandingkan dengan meminjam uang.
• Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk
menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat
bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari
investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk
mendapatkan bunga.

7. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)
• Penanaman Modal Asing adalah Penanaman modal
asing yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman
modal tersebut secara langsung.
• Modal Asing adalah Alat pembayaran luar negeri yang
tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia.
Termasuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru
milik orang asing yang diimpor.

8. Secara makro
Proses kemajuan ekonomi suatu negara akan
semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat
mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan
dilakukan. Jika yang terjadi adalah tabungan
masyarakat lebih sedikit, maka diperlukan peran
sektor swasta luar negeri atau asing untuk menutup
celah atau kekurangan tersebut.
g = s/k atau s = g x k
dimana :
g = laju pertumbuhan pendapatan nasional
s = tingkat tabungan masyarakat
k = tingkat pertumbuhan capital output ratio

9. BaBIII
PemBaHaSaN
• Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman
modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, den­gan
melalui penyederhanaan prosedur in­vestasi, desentralisasi
beberapa kewenan­gan penanaman modal, serta peninjauan daftar
negatif investasi secara berkala.
• Bank Dunia menetapkan Indonesia pada urutan ketiga negara
tujuan investasi paling popular, setelah Cina dan Meksiko.
• Meningkatnya investasi secara nyata terlihat dengan tumbuhnya
kawasan – kawasan industri baru di wilayah Jabodetabek, yang
berlanjut kearah Cikarang, Ckampek, dan kearah Tangerang
sampai ke serang. Menurut ahli ekonomi senior Bank Dunia,
Joseph Stigilitz, investasi swasta ke negara – negara
berkembang meningkat 33% pada tahun 1996.

12. Sejak krisis 1997 hingga sekarang pertumbuhan arus masuk PMA ke
Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti
Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus
masuk net PMA ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak
kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003

13. • Bahkan Indonesia sampai sekarang tidak termasuk lokasi tujuan
penting bagi MNCs (atau TNCs). Laporan dari UNCTAD tahun
2006 menunjukkan bahwa dari Asia Tenggara dan Timur, hanya
Singapura, China (termasuk Hong Kong), Taiwan, Malaysia,
Jepang dan Korea Selatan yang masuk di dalam daftar tujuan
penting bagi TNCs terbesar di dunia. Juga untuk TNCs terbesar
dari kelompok negara-negara berkembang, negara-negara Asia
Tenggara dan Timur ini termasuk lokasi penting.

15. masalah – masalah dalam melakukan bisnis di Indonesia

16. Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan
penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu
dipahami ;
1. Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang
berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket
dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau
menentukan untung ruginya suatu usaha.
2. Selain harus sejalan dengan atau didukung oleh UU
lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam
negeri, UU PM yang baru ini juga harus memberikan
solusi paling efektif terhadap permasalahan-
permasalahan lainnya yang juga sangat berpengaruh
terhadap kegiatan investasi

17. 3. Birokrasi yang tercerminkan oleh antara lain prosedur
administrasi dalam mengurus investasi (seperti
perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya)
yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya
yang tidak jelas.
Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang
terbuang tetapi juga besarnya biaya yang harus
ditanggung oleh pengusaha atau calon investor.
Memang masalah ini tidak hanya dihadapi oleh
pengusaha di Indonesia tetapi juga dibanyak negara
lainnya.

18. KESIMPULAN
• Adanya UU PM No.25 2007 harus diakui merupakan suatu
kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses
perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di
dalam negeri. Namun, hasilnya sangat tergantung pada bagaimana
implementasinya di lapangan.
• Oleh karena itu, implementasiya harus dimonitor secara ketat,
khususnya di daerah. Persoalannya juga klasik:
– (1) ada orang-orang pemerintah, di pusat maupun di daerah,
sehingga mereka akan dengan segala cara menghalangi
pelaksanaan UU tersebut
– (2) akibat gaji yang rendah, banyak pegawai negeri yang
ditugaskan melaksanakan UU tersebut di lapangan bisa
dengan mudah di sogok oleh pihak yang merasa dirugikan
oleh UU tersebut, sehingga akhirnya UU tersebut tidak
berlaku efektif di lapangan.