1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KIMPRASWIL
DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Mudiyanto
Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Program Diploma Pelayaran,
Universitas Hang Tuah
ABSTRAK
Makalah ini berisikan uraian ringkas mengenai percepatan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan. Kebijakan yang ditempuh Departemen Pemukiman Prasarana dan Sarana
Wilayah (Depkimpraswil) pada dasarnya diletakkan dalam bingkai pengembangan
wilayah melalui pendekatan penataan ruang. Adapun kebijakan dan program
pembangunan bidang Kimpraswil dalam mendukung percepatan pembangunan bidang
Kelautan dan Perikanan meliputi: (1) kebijakan untuk mengatasi kesenjangan
pembangunan antar-wilayah (termasuk penanggulangan kemiskinan), serta (2)
kebijakan untuk memacu pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
melalui penyediaan prasarana dan sarana.
Kata kunci: pembangunan kelautan dan perikanan, penataan ruang, kesenjangan
pembangunan antar wilayah, penyediaan prasarana dan sarana.
PENDAHULUAN berada di wilayah pesisir (coastal areas)
Indonesia menunjukkan adanya
Melihat potensi sumber daya konsentrasi penduduk dengan jumlah
kelautan Indonesia yang sangat kaya, yang cukup besar (diperkirakan lebih
maka pembangunan kelautan dan dari 40 juta jiwa) yang sekaligus juga
perikanan akan memberikan kontribusi menunjukkan berkembangnya
yang kian signifikan pada masa aglomerasi kegiatan perekonomian.
mendatang untuk pertumbuhan
perekonomian nasional. Sebagai sumber daya masa kini dan
masa datang yang sangat potensial bagi
Pembangunan kelautan dan perekonomian Indonesia, maka
perikanan merupakan penggerak utama dukungan yang diberikan oleh sektor-
(prime mover) pembangunan nasional sektor terhadap sektor Kelautan dan
apabila dikaitkan potensi sumber daya Perikanan harus benar-benar optimal.
yang terkandung di dalamnya (mineral, Agar efektif dan efisien dalam
pariwisata, perikanan), serta kondisi mendukung pembangunan sektor-sektor,
geografis wilayah nasional yang terutama kelautan dan perikanan, maka
didominasi oleh wilayah perairan, kebijakan Depkimpraswil penyediaan
dimana 75-80% dari total luas wilayah prasarana dan sarana tersebut harus
Indonesia adalah laut. Selanjutnya, diletakkan dalam satu kesatuan sistem
wilayah perairan Indonesia tersusun oleh yang utuh dalam kerangka
adanya sebaran pulau-pulau, baik pulau pengembangan wilayah nasional yang
besar maupun kecil, yang jumlahnya diselenggarakan melalui pendekatan
mencapai 17.508 pulau. Selain itu, penataan ruang.
dengan garis pantai terpanjang kedua di
dunia (81.000 km), permukiman yang
61

2. 62 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010
PENGEMBANGAN WILAYAH Sebagai wujud kesatuan antara matra
NASIONAL DIKAITKAN DENGAN laut, udara, dan daratan, maka
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN pengembangan kawasan andalan tidak
PERIKANAN hanya dilakukan di ruang darat, namun
juga dilakukan di ruang laut karena
Arahan pengembangan wilayah adanya kegiatan produksi dan jasa atau
nasional tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi wilayah yang saling
keberadaan Rencana Tata Ruang terkait, saling mempengaruhi dan
Wilayah Nasional (RTRWN), yang telah dipengaruhi. Secara politis pun, laut
ditetapkan melalui PP No.47/1997. merupakan sarana perwujudan integrasi
RTRWN memuat arahan pola dan nasional. Terkait dengan hal ini, dalam
struktur pemanfaatan ruang. Pola RTRWN telah ditetapkan adanya 30
pemanfaatan ruang nasional memuat Kawasan Andalan Laut yang berpotensi
arahan pengembangan Kawasan untuk dikembangkan dengan
Prioritas Kawasan Andalan, Kawasan memperhatikan potensi sumber daya,
Tertinggal (KAPET), sementara struktur serta orientasi dan keterkaitannya
ruang wilayah nasional memuat arahan dengan kota-kota serta kawasan andalan
sistem permukiman nasional (perkotaan di darat.
dan perdesaan) dan prasarana wilayah.
Pada dasarnya, RTRWN merupakan Untuk mewujudkan pola dan
acuan spasial perencanaan pembangunan struktur pemanfaatan ruang nasional
nasional yang dimaksudkan agar sebagaimana dicita-citakan dalam
pemanfaatan sumber daya alam dalam RTRWN, masih terdapat beberapa issue
pembangunan nasional dapat dilakukan dan permasalahan pengembangan
secara optimal dan berkelanjutan. wilayah, khususnya yang terkait dengan
bidang Kelautan dan Perikanan, seperti
Di dalam RTRWN telah ditetapkan diuraikan di bawah ini.
108 Kawasan Andalan sebagai kawasan
budidaya yang merupakan aglomerasi • Belum termanfaatkannya potensi-
kegiatan ekonomi dan perkotaan serta potensi pada kawasan andalan laut
penduduk, serta didukung oleh secara optimal oleh sektor-sektor
ketersediaan sumber daya alam, terkait. Untuk sumber daya
prasarana (infrastruktur), serta perikanan misalnya, pemanfaatan
keterkaitan antara pusat-pusat masih pada taraf perikanan tangkap
permukiman (backward and forward untuk konsumsi internal (under
linkages) dalam lingkup regional fishing terutama untuk wilayah
maupun internasional. Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) ). 1
kawasan andalan diupayakan dapat • Belum berfungsinya kota-kota pada
memberikan multiplier-effect untuk wilayah pesisir (baik pusat kegiatan
mendorong pertumbuhan dan nasional, wilayah, maupun lokal)
pemerataan perkembangan antar secara optimal sebagai pusat
wilayah, dengan memperhatikan pelayanan jasa-jasa dan hasil
keterpaduan potensi daerah,
permukiman, sumber daya manusia, 1
Tercatat secara agregat (nasional)
sumber daya alam, sumber daya buatan sekitar 58,5 persen sumberdaya
(prasarana wilayah), kemampuan perikanan laut Indonesia yang baru
investasi nasional, serta kondisi ekonomi dimanfaatkan dari keseluruhan potensi
makro. lestarinya

3. Mudiyanto: Kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil … 63
produksi sumber daya kelautan, wilayah hulu dan sepanjang daerah
karena keterbatasan prasarana dan aliran sungai (misal, pemanfaatan
sarana pendukung. kawasan lindung untuk
permukiman).
• Belum terciptanya sinergi dalam
sistem hirarki fungsional antar • Penurunan kualitas ekosistem
outlet-outlet (khususnya pelabuhan pesisir, misalnya luasan hutan
laut) untuk pemasaran hasil-hasil mangrove 3 , sebagai akibat dari
produksi sumber daya kelautan, penyimpangan terhadap rencana tata
sebagai perwujudan dari prinsip ruang wilayah karena lemahnya
managed competition. instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang. Ekosistem hutan
• Rendahnya tingkat kesejahteraan
mangrove kini banyak
masyarakat pada wilayah pesisir,
dialihfungsikan menjadi lahan
sebagaimana diperlihatkan dari
tambak, permukiman, maupun
sebaran kawasan tertinggal yang
industri.
mendominasi wilayah pesisir dan
kepulauan Nusantara. Salah satu • Rendahnya kualitas lingkungan pada
penyebabnya adalah minimnya nilai kawasan permukiman para nelayan,
investasi (termasuk prasarana dan salah satunya karena minimnya
sarana) pendukung bidang kelautan ketersediaan prasarana dan sarana
dan perikanan. 2 dasar yang berdampak pada
rendahnya produktivitas kawasan.
• Rendahnya keterkaitan fungsional
antara kawasan darat dengan laut, • Rendahnya aksesibilitas antara
seperti diindikasikan dari rendahnya sentra-sentra produksi kelautan
aksesibilitas antara pusat-pusat dengan pasar dengan orientasi
kegiatan kelautan dan produksi internal karena buruknya kondisi
perikanan dengan pemasaran lokal jalan ataupun akses yang belum
maupun regional (termasuk ekspor). tembus. Kondisi ini lebih parah bagi
sentra-sentra produksi kelautan yang
Pada skala wilayah yang lebih berada pada wilayah pesisir pulau-
mikro, maka beberapa issue dan pulau kecil.
permasalahan penyediaan prasarana dan
sarana dikaitkan dengan pembangunan • Keterbatasan dukungan jaringan
kelautan dan perikanan dapat disebutkan irigasi pantai untuk mendukung
di bawah ini. budidaya perikanan tambak serta
keterbatasan kemampuan
• Belum terintegrasinya pengelolaan penanganan pantai (misal, dari erosi,
wilayah hulu dan hilir, yang abrasi dan pendangkalan),
mengakibatkan pencemaran
lingkungan dan pendangkalan
wilayah pesisir pada bagian hilir. 3
Penyebabnya adalah lemahnya Luas hutan mangrove di Indonesia
pengendalian pembangunan pada terus mengalami penurunan dari luas
areal mencapai 5.209.543 ha (1982)
menurun menjadi 3.235.700 ha (1987)
2
Besaran investasi domestik dan luar dan menurun lagi hingga 2.496.185 ha
negeri pada bidang kelautan dan (1993). Dalam kurun waktu 10 tahun
perikanan selama 30 tahun tidak lebih (1982-1993), telah terjadi penurunan
dari 2% dari total investasi di hutan mangrove lebih dari 50% dari
Indonesa. total luasan semula.

4. 64 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010
mengingat cakupan wilayah pantai kedua memiliki relevansi yang sangat
yang sangat luas. 4 erat. Kedua kebijakan tersebut
• Terjadinya konflik pemanfaatan dijabarkan dalam bentuk strategi
ruang wilayah lautan yang sifatnya pembangunan bidang permukiman dan
lintas daerah otonom yang saling prasarana wilayah sebagai berikut.
berbatasan, misal terjadi di Teluk
Tomini, Selat Makassar, dan Laut 1. Kebijakan Mengurangi Kesenjangan
Jawa, atau yang sifatnya lintas Wilayah untuk Persatuan dan
wilayah negara, seperti terjadi di Kesatuan, ditempuh melalui strategi
Selat Maluku dan Laut Sulawesi. berikut.
• Operasionalisasi RTRWN;
KEBIJAKAN KIMPRASWIL Rencana Tata Ruang Wilayah
DALAM MENDUKUNG (RTRW) Pulau, khususnya untuk
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN pulau-pulau besar (Kalimantan,
PERIKANAN Sulawesi, Sumatera, Jawa dan
Sebagai langkah responsif sekaligus Bali, Maluku dan Papua),
memenuhi kebutuhan dan tuntutan merupakan penjabaran atau
pembangunan dalam kerangka wujud operasionalisasi RTRWN.
pengembangan wilayah nasional, maka Pada era otonomi daerah, RTRW
Depkimpraswil telah merumuskan Pulau merupakan landasan
kebijakan hingga 2004, yakni : sekaligus alat koordinasi dan
sinkronisasi program
1. Mengatasi kesenjangan wilayah
pembangunan lintas wilayah
untuk persatuan dan kesatuan.
jurisdiksi (cross-jurisdiction) dan
2. Memacu pembangunan wilayah dan lintas sektor (cross-sectoral).
memantapkan pelayanan prasarana
dan sarana untuk pemulihan • Percepatan pembangunan
ekonomi. wilayah tertinggal (khususnya di
KTI), serta memacu
3. Meningkatkan manajemen pembangunan kawasan cepat
pembangunan untuk mewujudkan tumbuh (KAPET dan Kawasan
pemerintahan yang baik (good Andalan darat dan laut).
governance). Pengembangan kawasan-
kawasan strategis di darat
Dalam rangka mendukung maupun laut, dilaksanakan
pembangunan bidang kelautan dan secara serasi, seimbang, dan
perikanan, maka kebijakan pertama dan saling menguatkan (sinergis).
4
Untuk budidaya tambak (misal tambak 2. Kebijakan memacu pembangunan
udang dan ikan), baru sekitar 330.000 wilayah dan memantapkan
ha dari 830.000 ha yang termanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana
hingga saat ini. Dari 330.000 ha untuk pemulihan ekonomi, ditempuh
tersebut, 80 % merupakan tambak yang dengan strategi berikut.
berskala ekstensif – memerlukan
luasan lahan yang cukup besar (>5 s.d. • Pemenuhan kebutuhan perumahan
20 hektar) tapi dengan tingkat produksi dan permukiman, yang layak dan
yang minimal (100 s.d. 300 terjangkau dengan menitikberatkan
kg/hektar/tahun) pada masyarakat miskin dan

5. Mudiyanto: Kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil … 65
berpendapatan rendah (seperti (a) Pengelolaan dan konservasi
pada pemukiman nelayan), sungai, danau, waduk dan sumber
diantaranya pengembangan sistem air lainnya untuk menjamin
pembiayaan dan pemberdayaan ketersediaan air dan pengamanan
ekonomi masyarakat lokal. pantai untuk melindungi kawasan
• Pengembangan prasarana dan sentra ekonomi (termasuk
sarana permukiman, khususnya kelautan), pemukiman (perkotaan
untuk kota-kota pesisir, melalui: dan perdesaan) pada wilayah
pesisir;
(a) peningkatan prasarana dan
sarana perkotaan untuk (b) Pengembangan pengelolaan
mewujudkan fungsi kota sebagai sumber daya air berdasarkan
Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah prinsip “one river, one plan, one
dan Lokal; integrated management”, yang
terkoordinasi secara lintas sektoral
(b) pengembangan desa pusat dan multi-stakeholders pada
pertumbuhan dan prasarana dan tingkat nasional, daerah dan
sarana antara desa-kota untuk wilayah sungai.
mendukung pengembangan
agribisnis dan agropolitan PROGRAM KIMPRASWIL TAHUN
(termasuk sentra-sentra produksi 2002 DALAM MENDUKUNG
kelautan); PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
(c) mempertahankan tingkat
pelayanan dan kualitas jalan kota Untuk implementasi kebijakan dan
(arteri dan kolektor primer) bagi strategi bidang Permukiman dan
kota-kota metro, besar, dan ibukota Prasarana Wilayah dalam mendukung
propinsi. bidang Kelautan dan Perikanan, telah
dirumuskan program-program untuk
• Pemantapan kehandalan prasarana Tahun Anggaran 2002. Program T.A.
jalan untuk mendukung kawasan 2002 merupakan bagian dari rangkaian
andalan (laut dan darat), termasuk upaya pengembangan wilayah untuk
sentra-sentra produksi kelautan mewujudkan struktur ruang wilayah
dan perikanan, melalui: nasional yang efektif dan efisien.
Adapun program-program T.A. 2002
(a) harmonisasi sistem jaringan
difokuskan untuk 2 (dua) kelompok,
jalan terhadap tata ruang;
yakni:
(b) pemantapan kinerja pelayanan
(1) program pembangunan pemukiman
prasarana jalan terbangun melalui
serta peningkatan pelayanan prasarana
pemeliharaan, rahabilitasi serta
dan sarana untuk mendukung pemulihan
pemantapan teknologi terapan;
ekonomi;
(c) penyelesaian pembangunan
(2) program pembangunan prasarana
ruas jalan untuk memfungsikan
dan sarana bidang Kimpraswil
sistem jaringan.
mendukung penanggulangan kemiskinan
• Pemantapan pelayanan sumber
dengan pendekatan pemberdayaan
daya air, terkait dengan
masyarakat.
pembangunan kelautan dan
perikanan melalui:

6. 66 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010
Program-program mendukung - Meningkatkan aksesibilitas dari
pemulihan ekonomi sentra-sentra produksi ke outlet
(Pelabuhan dan Bandara) berupa
1. Peningkatan aksesibilitas ke outlet
peningkatan akses pelabuhan
(misal, Pelabuhan Samudra) untuk
Bitung dan Likupang (Sulawesi
ekspor dan distribusi hasil-hasil laut
Utara), Raha – Wakuru (Sultra),
(misal, pelabuhan pendaratan ikan ke
dan akses Pelabuhan Pare-Pare
lokasi pemasaran):
(Sulsel).
- Pengembangan/Manajemen 13
KAPET: Sabang, Sanggau, Batu - Penanganan jalan akses
pelabuhan di Maluku (Waiselan
Licin, Sasamba, DAS Kakab,
Manado – Bitung, Batui, Pare- – Latu, Tuhelu – Liang, Passo –
Tulehu). Jalan Akses Pelabuhan
pare, Bukari, Seram, Biak, Bima,
Mbay ; dengan kegiatan berupa Timika – Mapurujaya – Pomako
dan Jembatan Pomako
pengembangan kemampuan
Badan Pengelola KAPET, (mendukung Freeport) sepanjang
promosi investasi dan pelatihan 34 km di Propinsi Papua.
peningkatan kualitas kegiatan 2. Pengendalian banjir dan
ekonomi produktif. Disamping pengamanan pantai.
itu, juga dilakukan Review - Pengendalian banjir dan
beberapa Rencana Tata Ruang pengamanan pantai Ciujung –
Kota, Rencana Pengembangan Ciliman (Banten) Ciliwung –
KAPET Baru (Kep. Selayar, Cisadane, Citarum, Cimanuk –
Timor Barat, Gorontalo), dan Cisanggarung, Citanduy –
Penyusunan RTRW Pulau Ciwulan, Segara Anakan, Jratun
(Kalimantan, Sulawesi, Jawa-
Seluna, Serayu – Bogowonto,
Bali, Nusa Tenggara, Maluku-
D.I Yogyakarta, Brantas,
Papua dan Sumatera)
Bengawan Solo, Nanggroe Aceh
- Prasarana distribusi ruas jalan Darussalam (NAD), Medan dsk,
Sabang - Balohan dan Iboih – Sumut, Sumbar, Riau, Jambi,
Sabang termasuk jalan Lingkar Sumsel, Babel, Bengkulu,
Pulau Weh, penyediaan Lampung, Kalbar, Kalteng,
prasarana air bersih, peningkatan Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo,
penyediaan air baku dengan Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku,
pembangunan embung di Paya Maluku Utara, Bali ; serta
Seunara, untuk mendukung Pengamanan Daerah Pantai Bali
pengembangan KAPET dan Selatan, NTT, NTB dan Papua.
Sabang sebagai pelabuhan bebas.
Program-program mendukung
- Penanganan jalan akses penanggulangan kemiskinan di
pelabuhan propinsi NAD (Lipat pemukiman nelayan
Kajan – Singkil dan Ulee 1. Perbaikan kawasan kumuh nelayan.
Lhuee), serta jalan-jalan di
Pantai Utara (PANTURA) Jawa, - Bantuan untuk meningkatkan
Lintas Barat Sulawesi, Lintas aksesibilitas masyarakat miskin
Selatan Kalimantan, serta Lintas di pemukiman nelayan melalui
Timur Sumatera. peningkatan kualitas lingkungan
dan sarana penunjang kegiatan

7. Mudiyanto: Kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil … 67
ekonomi dengan pemberdayaan pelelangan ikan (TPI), balai
masyarakat. kerja, serta pasar regional.
- Pendekatan yang dilakukan 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana
berdasarkan asas TRIDAYA: Pulau-Pulau Terpencil/Kecil.
penataan lingkungan fisik dan - Program pembangunan lebih
kualitas hunian melalui diarahkan pada kawasan-
penyediaan air bersih, sanitasi, kawasan tertinggal prioritas yang
perbaikan rumah, jalan dimaksudkan untuk mengurangi
lingkungan; pemberdayaan kesenjangan pembangunan
manusia dengan memperhatikan akibat kurangnya dukungan
tatanan sosial kemasyarakatan
sumberdaya yang ada.
(kelembagaan, pelatihan,
penyuluhan, dan penyediaan - Program pembangunan yang
balai kerja/serba guna), dilaksanakan adalah kegiatan
pengembangan kegiatan usaha yang memiliki nilai/dampak
masyarakat melalui sarana pasar, strategis baik secara regional
dermaga, tambatan perahu, maupun nasional, sehingga
tempat pelelangan ikan, tempat kegiatan yang ada belum
penjemuran ikan, dan jala. menjangkau semua pulau
terpencil.
- Program ini dilakukan pada 17
kawasan permukiman nelayan - Penyediaan prasarana air bersih,
dengan luas areal sekitar 158 Ha drainase untuk mengatasi banjir
yang tersebar pada 9 propinsi dan prasarana pemukiman
dengan bentuk kegiatan fisik lainnya di pulau-pulau terpencil
sesuai dengan community action di NAD, Sumut, Riau, Bali,
plan (CAP) serta didanai pula Sulut, Sulteng dan Sultra.
secara bersama-sama Pusat dan
Daerah (role sharing) - Gunung Sitoli – Tetehosi –
Telukdalam di Pulau Nias
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana (Sumut) untuk mendukung
Desa-Desa Pesisir/Nelayan. pengembangan pariwisata.
- Pada desa-desa nelayan di - Pembangunan Jalan Lingkar
kawasan tertinggal diupayakan Alor (Kalabahi – Taramana –
agar kegiatan ekonomi lokal Lantoka – Maritiang) dan Jalan
dapat tumbuh dengan model Lingkar Pulau Lembata (Atawai
pengembangan Desa Pusat – Lamalera) Propinsi NTT.
Pertumbuhan (DPP) serta
penciptaan keterkaitan antara PENUTUP
desa dengan kota terdekat.
- Dalam pembangunan DPP dan Melihat kompleksitas dan dinamika
model keterkaitan desa-kota pembangunan yang semakin meningkat,
maka penyediaan prasarana dan maka perumusan kebijakan dan program
sarana pendukung dilakukan pengembangan pemukiman dan
dengan pendekatan TRIDAYA, prasarana wilayah diselenggarakan
antara lain untuk jalan dalam dan secara terpadu dengan memperhatikan
antar desa, tempat penjemuran konsepsi pengembangan wilayah
ikan dan jaring, tempat nasional melalui pendekatan penataan

8. 68 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010
ruang. Dengan prinsip keterpaduan
tersebut, diharapkan akan tercipta pola
dan struktur ruang wilayah yang efisien
dan efektif yang dicapai secara bertahap,
sistematis, dan berkelanjutan, yang
sekaligus juga dapat mendukung atau
pun menjawab kebutuhan pembangunan
bidang Kelautan dan Perikanan secara
optimal.
DAFTAR PUSTAKA
www.penataanruang.net/taru/Makalah/Paper
-Kelautan300502.doc