tugas mata kuliah administrasi perpajakan " penagihan pajak " oleh jon predianto sihotang

1. PENAGIHAN PAJAK
JON PREDIANTO SIHOTANG
1201112401
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013

2. KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas berkat dan ridhoNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah
ini dengan baik. Sembari kita bermohon kiranya Tuhan semakin memberikan
karunianNya kepada kita untuk selalu berbuat yang terbaik untuk negeri ini.
Pemerintah dewasa ini semakin menyemarakkan kepada para wajib pajak
untuk semakin menyadari tangging jawab akan pajak. Dalam hal ini pajak
merupakan baguan penting proses penyejahteraan masyarakat karena merupakan
salah satu sumber terbesar penerimaan Negara selain sector-sektor lain.
Atas dasai itulah kiranya penulis memilih topik tulisan mengenai Penagihan
Pajak untuk mengetahui dan memahami hal – hal apa saja yang perlu didalami dan
dibahas dalam Penagihan Pajak yang telah ditetapakan ole penyelenggara Negara
kita.
Begitu juga tulisan yang telah tersusun ini penulis menyadari bahwa tulisan
ini sangat jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis dengan tangan
terbuka menerima segala kritikan dan saran yang membangun utuk membantu
tulisan karya selanjutnya supaya lebih baik. Atas perhatiannya penulis ucapkan
terimakasih.
Pekanbaru, Oktober 2013
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Salah satu sector penerimaan pendapatan terbesar di Indonesia adalah sector
pajak. Pajak sangat mempengruhi tingkat perekonomian Indonesia sehingga
semakin hari pengawasan pajak semakin kian ketat dan semaki kompleks untuk
menghindari pelanggaran pembayaran yang melhirkan mafia – mafia pajak yang
sangat mempengaruhi pendapatan negara.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Selain pengertian diatas, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang
dapat di ungkapkan sebagai berikut.
Leroy Beaulieu
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan
oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup
belanja pemerintah.
P. J. A. Adriani
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

4. pengeluaran-pengeluaran
umum
berhubung
tugas
negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pajak
adalah
iuran rakyat kepada Kas
Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Definisi diatas kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.'
Dari perspektif hokum, pemahaman pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat
Soemitro SH, merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undangundang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan
sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk
memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang
dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian
hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai
pembayar pajak.
Sedangkan dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya
sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan

5. gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.
Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk
kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan
keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan
kebutuhan masyarakat.
Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat
imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Dari pengeertian diatas dapat kita tarik garis besar bahwa besarnya andil pajak
dalam mempengaruhi pemerintaahan suatu Negara
khususnya di Indonesia
sehingga, hal ini Negara dapat memaksakan kepada anggota masyarakat yang
merupakan wajib pajak untuk sesegera mungkin membayarkan pajak dengan
kekuatan hukum, hal ini tidak karena pajak tidak lebih dari sebuah iuran Negara
yang harus dibayarkan secara berkala sebagai tanda Negara memiliki hak atas para
wajib pajak.

6. B. PEMBEBERAN MASALAH
Sebagai sebuah Negara yang mempunyai hak atas warga negaranya, maka
negara berhak atas berbagai iuran – iuran yang dibebankan kepada warga
negaranya. Sehingga pembayaran pajak sudah merupakan hal yang wajib bagi
setiap wajib pajak yang sesuai dengan criteria yang ditentukan atas objek pajak
masing masing.
Selain itu slogan – slogan di media juga banyak meramaikan ajakan – ajakan
kepada masyarakat kita terutama para objek pajak untuk membayar pajak dengan
tepat waktu untuk menghindari beban – beban keterlambatan dan juga sanksi
lainnya.
C. PEMBATASAN MASALAH
Seiring dengan kompleksnya permasalahan pajak, penulis perlu membatasi
masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap
permasalah pajak. Hal yang perlu dibahas adalah pengihan pajak.
Dalam pembahasan pajak ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan, yaitu
 Pemahaman atas penagihan pajak
 Prinsip – prinsip penagihan pajak

7. BAB II
PEMBAHASAN PAJAK
A. PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK
Kewajiban-kewajihan yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan
membayar pajak. tetapi sebaliknya pembuat undang-undang pajak harus
memperhatikan kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak senantiasa kewajibankewajiban itu, seperti; pembayaran pajak akan dipenuhi oleh yang bersangkutan
dengan sukarela. Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka
perlunya tindakan penagihan.
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksankan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksankan
penyanderaan, dan menjual barang – barang yang telah disita.
Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif
dan penagihan pajak asif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan
pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak
dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
Selain itu, ada beberapa defenisi penagihan pajak oleh para ahli yaitu,
Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan
Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undangundang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

8. Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan
surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
Dari penertian diatas dapat kita lihat hal – hal penting yaitu ;
Fiskus ( penagih pajak ), orang yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan
Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
sehubungan dengan Penanggung Pajak.
Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Tugas Jurusita Pajak:
 Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 Memberitahukan Surat Paksa
 Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan
 Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

9. kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai,
dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pa/ak yang harus dibayar
bertambah, merupakan dasar penagihan.
(Undang-Undang Pajak Taliun 2000,2001:15)
Adapun penjelasan hal diatas yaitu:
 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan! denda. (Pasal 1 point 19)
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan
jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15)
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal
1 point 16)
 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan

10. tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat
dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang tidak benan, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29)
 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30)
 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal
1 point 31)

11. B. STANNDARD OPERATING PROCEDURE PENAGIHAN
PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
a. Deskripsi,
merupakan pelayanan penyelesaian permintaan pendaftaran NPWP.
Pendaftaran NPWP merupakan permohonan untuk menjadi Wajib Pajak
sebagai identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
b. Dasar Hukum:
b.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan
Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak;
b.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak
Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota
Keluarga.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:

12. c.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan;
c.2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, yang penghasilannya tiap bulan di atas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak permohonan
pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak
informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi
secara lengkap.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
b. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan/Joint Operation:
mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran
NPWP.
c. Persyaratan NPWP untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong:
mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
Bentuk formulir pendaftaran NPWP Bendaharawan diatur di dalam
d. Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga:
Tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata
Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga.
Persyaratan administrasinya meliputi:

13. a. Fotokopi Kartu Keluarga;
b. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga.
Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran
NPWP bagi anggota keluarga.
Catatan :
- Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi
dengan Surat Kuasa Khusus;
- Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap, dikembalikan
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
e. Proses
Awal : Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Akhir : Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada
Wajib Pajak
.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
f.1. Surat Keterangan Terdaftar;
f.2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pelayanan Pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor
a. Deskripsi:

14. merupakan pelayanan penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
untuk mendaftarkan obyek pajaknya dengan Penelitian Kantor.
b. Dasar Hukum:
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994;
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Obyek
Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka
Pembentukan Dan/Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen
Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002;
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/1994 tentang
Petunjuk Pelaksanan Satu Tempat dalam SISMIOP.
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2007 Tentang
Standar Waktu Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Baru dan Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Wajib Pajak.
d. Janji Layanan:
a. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan

15. diterima lengkap.
b. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
Persyaratan administrasi:
a) Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOP dengan jelas, benar, dan
lengkap
b) Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib
Pajak
c) Bukti Pendukung
1. Fotokopi KTP, kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP;
2. Fotokopi SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir
3. Salah satu surat tanah:
o Sertifikat
o Surat Kapling
o SIPPT (Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) SK Gubernur
o Akta Jual Beli
o Surat Tanah Garapan
o Surat Perjanjian Sewa Menyewa
o Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa
o Dokumen lainnya
4. Salah satu surat bangunan:
o IMB
o Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) SK Gubernur
o Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa
o Dokumen Lainnya
5. Fotokopi NPWP (apabila punya NPWP)

16. e. Proses
Awal : Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pendaftaran obyek pajak
baru;
Akhir : Kepala Subbagian Umum KPP Pratama menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kepada Wajib Pajak (dalam hal
Wajib Pajak mengambil sendiri, disampaikan oleh Petugas TPT).
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
o Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
o Berita Acara Penelitian Kantor;
o Daftar Hasil Rekaman (DHR).

17. C. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita
pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan
penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap
barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan
penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law- Enforcement di bidang
perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh
fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan
penagihan tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian:
a. Surat Teguran
Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan
oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang
pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai
dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat
untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB
atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh
tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.
Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2
menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggungpajak yang
disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
b. Surat paksa

18. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak
atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai
dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran
pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar
pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan
selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.
Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang no.
19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat
paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki cirriciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai
perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan
bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi
Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnyaharus
memuat:
1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar
Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut :

19.  Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan
tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
 Mempunyai kedudukan hukum yangsama dengan grosse akte, yaitu putusan
peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
 Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan
c. surat penyitaan
Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat
Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasidalam jangka waktu 2×24
jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan
penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat
paksa, juru sita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan
Wajib Pajak.
Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut
diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang
meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik
Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak
ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.
Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa
penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat
tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk

20. penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang dibebani dengan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:
1. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi
kotor tertentu
2. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya.
d. Lelang
Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya
penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita
tetap dapat dilakukan.
Pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan no.13/KMK.01/2002,
yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara
langsung maupun media elektronik dengan carapenawaran harga secara lisan dan
tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban
perpajakannya dan terhadap fiskus telah melakukan segala upaya hukum agar
Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya dengan
jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa dan melakukan penyitaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik Wajib Pajak atau
penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara.
Berikut ini prosedur penagihan wajib pajak dengan penagihan paksa

21. a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan suratteguran
setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap
penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajaknya.
b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
olehpenanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran,
makaakan diterbitkan Surat paksa
c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi olehpenanggung
pajak seteelah lewat waktu 2×24 jam sejak Surat Paksadiberitahukan, maka segera
akan diterbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP)
d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh
penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejaktanggal
pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumumanlelang
e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh
penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejakpengumuman
lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui
kantor lelang.

22. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan oleh setiap warga Negara yang
memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak. Dalam
hal ini wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dan dipungut
berdasarkan norma norma hukum yang telah ditetapkan dan dapat dipaksakan
keada setiap wajib pajak.
Pada penagihan pajak, fiskus menggunakan prinsip – prinsip yang telah
ditetapkan prosedurnya oleh Kementerian Keuangan yang disebut dengan Standart
Operating Procedural.
Dalam hal ini, apabila penagihan pajak mengalami kemacetan maka fiskus
berhak menempuh jalan hukum yang telah ditetapkan dengan menggunakan
system penagihan paksaan yang juga telah terprosedur.
Surat teguran dilayangkan lebbih dulu untuk memperingatkan wajib pajak atas
keterlambatan utuk membayar pajak dalam tempo 1 bulan wajib pajak jatuh tempo
membayar. Surat paksa kemudian dilayangkan apabila jumlah pajak yang telah
ditetapkan tidak segera dibayarkan dalam ttempo 1 bulan. Kelalaian wajib pajak
untuk melunnasi kewajiban kemudian akan berurusan dengan fiskus atau juru sita.

23. B. KRITIK DAN SARAN
Penagihan pajak merupakan suatu prosedur yang harus dilakikan oleh fiskus
untuk melakukan proses pengumpulan pajak dari wajib pajak. Maka dari itu pajak
sudah ketentuan bagi warga Negara sebagai iuran untuk berpatrisipaasi
membangun Negara Indonesia, karena pendapatan Negara terbesar adalah
sumbangan dari pajak. Sehingga sedikit saja pembayaran pajak tersendat akan
berpengaruh besar terhadap kelangsungan ekonomi Indonesia. Dan bila para para
wajib pajak sudah ditentukan maka kewajiban kewajiban terhadap Negara
selayaknya harus dilaksanakan untuk kelangsungan kehidupan dan kemakmuran
bersama.

24. DAFTAR KEPUSTAKAAN
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
http://www.reform.depkeu.go.id/codes/lu/SOP_DJP
ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/216-penagihan-pajak
http://eprints.binus.ac.id/23832/1/2011-2-00728-AK%20Abstrak001
http://blog.ub.ac.id/lutfiara/2012/04/02/penagihan-pajak/
http://www.angelfire.com/clone2/ismail_fahmi2/Penagihan_dengan_surat_paksa.htm
http://www.siputro.com/2013/02/teknik-dan-system-pemungutan-pajak/