Community System Strengthening, Penguatan Sistem Komunitas, Program Penanggulangan HIV dan AIDS,
Social Movement, Advocacy, Communication, Mobilization Sosial, Advokasi, HAM, Hak Asasi Manusia, Human Right,
LGBT Right, Sex Worker Right, Eliminating Stigma and discrimination, reducing Stigma and discrimination, menghapus
stigma dan diskriminasi, civil right, hak sipil, hak warga negara, hak perempuan, women right, hak anak, child right
1. Briefing Paper
Pebruari 2012
# Seni Memfasilitasi Dialog
HAK SIAPA YANG HARUS DITEGAKKAN ?
Melihat Hak dari Berbagai Perspektif
Paulo Freire dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas” (1972)
menuliskan :
Pembebasan hanya bisa dicapai dengan dialog. Dialog menuntut kerendahan hati.
Dialog akan rusak jika pelaku (atau salah satu dari mereka)) tidak memiliki
kerendahan hati.
Bagaimana bisa masuk dalam suatu dialog – jika saya selalu memandang
bodoh orang lain dan selalu lupa pada kelemahan sendiri ?
Bagaimana bisa masuk dalam suatu dialog – jika saya menganggap diri saya
sebagai bagian yang terpisah dari orang lain sedangkan saya tidak melihat
‘bagian’ yang lain?
Bagaimana bisa masuk dalam suatu dialog – jika saya menganggap diri saya
dari golongan‐golongan ‘bersih’ sebagai pemilik kebenaran dan pengetahuan,
sedangkan semua orang yang bukan anggota adalah “orang‐orang ini” atau
“rakyat gembel”
Dialog tidak terjadi tanpa kerendahan hati.
1. Pengantar
Dalam pertemuan ataupun diskusi di milis para penggiat HIV dan AIDS, seringkali
topik yang diangkat berkaitan dengan hak, apakah hak kesehatan ataupun hak asasi
manusia. Hampir semua narasi tentang hak yang dibangun lebih menekankan pada
relasi Hak Rakyat dengan Pemerintah, misalnya :
” bahwa kesehatan pada dasarnya adalah hak dasar setiap manusia tanpa melihat
latar belakang sosial, suku, agama, orientasi seksual bahkan kewarganegaraan.
Batas negara seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan hak
kesehatan setiap manusia di muka bumi.”
” pemerintah harus mengupayakan tersedianya obat‐obatan essensial dan
bersubsidi bagi rakyat..”
” ...menyediakan obat murah (ARV, obat IO, obat Hepatitis C) bagi rakyat Indonesia
miskin. ”
” Kriminalisasi yang dijalankan selama ini, selain mengandung unsur pelanggaran
HAM namun juga tanpa disadari menjauhkan akses komunitas ini dari layanan
kesehatan (contoh terkait AIDS; VCT, CST dll) serta akses‐akses lain termasuk
pekerjaan, pendidikan, berpergian dll...”
“ Razia terhadap WPS merupakan bentuk pelanggaran HAM ….”
2. Page 2 of 20
” teman2 pecandu, ODHA, pekerja sex gay, waria atau siapapun BERHAK
mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi jika pemerintah tidak memberikan layanan
kesehatan yang baik, maka kita sebagai rakyat berhak menuntut layanan
kesehatan tersebut. ”
” kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Pekerja Seks semakin menjadi dengan
lolosnya Peraturan‐Peraturan daerah yang memberangus hak pekerja seks untuk
terlindungi dari paparan HIV.”
Namun, sangat jarang diangkat mengenai hubungan HAK antara individu
dengan individu lain, misalnya orang terinfeksi HIV dengan pasangannya,
seorang pembeli seks yang berstatus HIV positif dengan pekerja seks atau
sebaliknya, penasun status hiv positif dengan teman berbagi jarum suntik.
Bagaimana hak mereka untuk tidak tertular ? Atau Hak antara orang terinfeksi
HIV dengan lingkungan sosialnya (masyarakat). Bagaimana hak masyarakat
untuk tidak tertular ?
Apakah hak asasi manusia ataupun hak kesehatan hanya semata‐mata
berhubungan antara rakyat dengan pemerintah?
Kalau membahas tentang hak yang
paling sering dijadikan studi kasus
adalah perilaku perokok.
Merokok adalah hak kebebasan
setiap orang. Disisi lain,
mendapatkan udara bersih adalah
hak untuk hidup.
Namun, seringkali seorang
perokok menggunakan hak
kebebasannya (baca Hak Asasi
Manusia‐nya) dalam ruang publik (misalnya angkutan umum) yang pada saat
bersamaan ada orang lain (wanita hamil, anak‐anak, dan bayi) yang
membutuhkan udara bersih yang merupakan hak mereka.
Apakah setiap orang bisa menggunakan HAM‐nya untuk melanggar HAM orang
lain ?
Bagi seorang Community Organizer yang memfasilitasi multipihak harus
memiliki pandangan yang luas (mampu melihat dari berbagai perspektif)
tentang HAK. Oleh karena, setiap orang memiliki pemahaman berbeda tentang
haknya.
Community Organizer dalam memfasilitasi pertemuan multipihak harus
memastikan terjadinya dialog antar peserta untuk membangun pemahaman
bersama sehingga tercipta kesepakatan bersama yang memberikan manfaat
bagi semua orang dan meminimalkan adanya kerugian bagi orang lain.
3. Page 3 of 20
2. Apa itu hak ?
Bartens (2011) menyatakan bahwa hak seringkali diartikan sebagai klaim yang dibuat
orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang
yang punya hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan)
bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hal itu. Namun jika dimaknai
demikian, harus ditambah dengan sesuatu yang penting : hak adalah klaim yang sah
atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab menyatakan klaim begitu saja jelas tidak
cukup. Seorang penodong bisa saja mengklaim harta milik penumpang dalam kereta
api. Namun kita akan sepakat bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya, kondektur
kereta api bisa meminta agar penumpang membayar karcis. Klaim ini dibenarkan dan
penumpang arus memenuhi permintaan yang bersangkutan.
Untuk membantu pemahaman tentang hak, maka kita perlu tahu jenis‐jenis hak,
yaitu :
1. Hak secara alamiah (natural) adalah hak hak yang secara alami dalam arti "tidak
dibuat‐buat, bukan buatan manusia", seperti pada hak yang berasal dari sifat
manusia , atau dari hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak ini bersifat universal,
yaitu hak yang berlaku untuk semua orang, dan tidak berasal dari hukum dari
suatu masyarakat tertentu. Mereka ada tentu, melekat dalam setiap individu,
dan tidak dapat dibawa pergi. Sebagai contoh, telah berpendapat bahwa
manusia memiliki hak alami untuk hidup. Hak ini disebut juga hak moral atau hak
asasi.
2. Hak‐hak secara legal (hukum) adalah hak yang didasarkan pada kebiasaan suatu
masyarakat, hukum, undang‐undang atau tindakan oleh legislatif . Contoh dari
hak legal adalah hak pilih warga negara. Kewarganegaraan sering dianggap
sebagai bentuk hak‐hak hukum, yang dirumuskan sebagai: "hak untuk memiliki
hak". Hak‐hak hukum sering juga disebut hak‐hak sipil yang maknanya sangat
bergantung pada konteks masyarakat tertentu sesuai dengan budaya dan
politiknya.
Beberapa pemikir melihat hak hanya dalam satu sisi sementara yang lain menerima
bahwa kedua indra memiliki ukuran validitas. Ada perdebatan filosofis yang cukup
besar tentang hak sepanjang sejarah. Misalnya Jeremy Bentham percaya bahwa hak‐
hak hukum adalah esensi dari hak, dan ia menyangkal adanya hak alam, sedangkan
Thomas Aquinas berpendapat bahwa hak yang hanya berlandaskan hukum positif
tetapi mengabaikan hukum universal (natural), hak tersebut bukanlah hal dalam arti
sebenarnya, tetapi hanya sebuah alasan pembenaran (dalih) tentang hak asasi
manusia.
3. Hak Positif dan Hak Negatif
Hak positif adalah hak mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau hak yang
harus dilakukan kepada seseorang/sesuatu.
Secara umum, semua orang yang terancam bahaya mempunyai hak bahwa
orang lain membantu menyelematkan mereka. Misalnya seorang anak
tertabrak mobil dan tergeletak di jalan raya. Anak tersebut berhak untuk
4. Page 4 of 20
diselamatkan dan orang yang yang kebetulan menyaksikan kejadian tersebut
harus menolong anak tersebut.
Contoh hak positif adalah hak atas kehidupan yang layak, hak atas
pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak.
Hak negatif adalah hak kebebasan untuk melakukan (atau tidak melakukan)
sesuatu atau memiliki sesuatu. Hak ini memberi arti bahwa oang lain tidak
boleh menghalangi saya untuk tidak melakukan atau memiliki sesuatu.
Penganut aliran liberal menganggap hak negatif sebagai hak untuk "tidak
campur tangan."
Bartens (2011) menyatakan bahwa hak negatif sepadan dengan kewajiban
orang lain untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak
menghindari saya untuk melakukan atau memiliki apa yang menjadi hak saya.
Contoh hak negatif adalah hak atas kehidupan, kesehatan, hak atas
keamanan, hak beragama, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul
dengan orang lain.
Contoh praktek hak positif dan negatif seperti di beberapa negara demokrasi
misalnya terkait partisipasi dalam pemilihan umum, di Amerika Serikat, warga
negara memiliki hak positif untuk memilih dengan mendatangi bilik pemberian suara
dan mereka juga memiliki hak negatif untuk tidak memilih dan tetap tinggal di rumah
dan menonton televisi. Sedangkan di Australia, warga negara memiliki hak positif
untuk memberikan suara tetapi mereka tidak memiliki hak negatif untuk tidak
memilih, karena warga negara tidak memiliki hak suara dapat didenda.
(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Rights)
Dalam prakteknya, sulit memahami antara pembagian hak positif dan hak negatif
karena kadang‐kadang tidak dapat dibedakan dengan jelas antara hak positif dan hak
negatif. Bartens (2011) mengambil contoh hak atas kesehatan yang merupakan hak
negatif, namun bagi orang yang sakit hak mendapat pelayanan kesehatan
merupakan hak positif.
Hak atas kesehatan berarti orang lain tidak boleh melakukan sesuatu yang
menganggu atau membahayakan kesehatan saya, misalnya merokok ditempat
umum. Tapi hak atas kesehatan tidak selalu bersifat hak negatif tetapi bisa
mencakup hak positif, dimana negara harus mengambil tindakan untuk melindungi
kesehatan saya dan para warga negara terhadap peredaran narkotika ilegal,
penularan penyakit menular, bahan kimia berbahaya, dan sebagainya.
TL Beauchamp mengusulkan bahwa kita harus memandang hak secara lengkap yang
meliputi hak atas kebebasan (hak negatif) dan hak atas perlindungan aktif oleh
negara (hak positif).
Bartens (2011) melakukan pembagian atas hak negatif menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti yang
dikehendaki orang. Orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk
melakukan sesuatu. Misalnya saya mempunyai hal mengeluarkan pendapat.
Hak negatif aktif disebut hak kebebasan.
5. Page 5 of 20
2. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara
tertentu. Misalnya saya mempunyai hak bahwa orang lain tidak ikut campur
dalam urusan pribadi saya, hak rahasia pribadi saya tidak dibongkar, nama
baik saya tidak dicemarkan.
Hak negatif pasif ini disebut juga hak keamanan.
3. Mengurai Hak Kesehatan dari Perspektif UU No 36/2009 tentang kesehatan.
Uraian tentang makna HAK ternyata mengantarkan kepada kita bahwa hak tidak
berdiri sendiri dan melekat pada satu individu. Tapi, hak merupakan interaksi antara
satu individu dengan individu lain, satu individu dengan lingkungan sosialnya
(masyarakat) ataupun individu dengan pemerintah (negara).
Untuk memudahkan kita untuk melihat perbedaan makna hak dalam interaksi
sosialnya, ada baiknya kita menggunakan UU No 36/2009 tentang kesehatan sebagai
rujukan tentang Hak Kesehatan sebagai rujukan Hak Legal yang diakui semua orang
di negara ini.
Berikut beberapa hak yang termuat dalam UU No 36/2009 (silahkan
ditambahi/dikurangi atau dikoreksi jika menurut anda tidak sesuai) :
Pasal‐pasal UU N0 36/2009
Berkaitan dengan HAK
Keterangan
Kolom ini merupakan
interpretasi pribadi.
(silahkan diubah sesuai
pemahaman masing‐
masing)
Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan Hak positif dan hak
negatif
Pasal 5 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya dibidang
kesehatan.
Hak positif
Pasal 5 (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan
terjangkau.
Hak positif
Pasal 5 (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan
bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan
kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri.
Hak negatif (aktif)
Pasal 6 Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan
yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan
(pasal 6)
Hak positif
Pasal 7 Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan
edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan
bertanggungjawab.
Hak positif dan hak
negatif
Pasal 8 Setiap orang berhak memperoleh informasi
tentang kesehatan dirinya termasuk tindakan dan
pengobatan yang telah maupun yang akan
diterimanya dari tenaga kesehatan.
Hak positif dan hak
negatif
Pasal 9 Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan,
mempertahankan dan meningkatkan derajat
Hak negatif (aktif)
6. Page 6 of 20
Pasal‐pasal UU N0 36/2009
Berkaitan dengan HAK
Keterangan
Kolom ini merupakan
interpretasi pribadi.
(silahkan diubah sesuai
pemahaman masing‐
masing)
kesehatan
Pasal 10 Setiap orang berkewajiban menghormati hak
orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan
yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial.
Hak negatif (aktif)
Pasal 11 Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat
untuk mewujudkan, mempertahankan dan
memajukan kesehatan yang setinggi‐tingginya
Hak negatif (aktif)
Pasal 12 Setiap orang berkewajiban menjaga dan
meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain
yang menjadi tanggungjawabnya.
Hak negatif (aktif)
Hak negatif (pasif)
orang lain yang
menjadi
tanggungjawabnya.
Pasal 13 Setiap orang berkewajiban turut serta dalam
program jaminan kesehatan sosial.
Hak negatif (aktif)
Hak positif
Pasal 33 Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki
kompetensi manajemen kesehatan masyarakat
yang dibutuhkan.
Hak positif
Pasal 34 Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki
kompetensi manajemen kesehatan perseorangan
yang dibutuhkan.
Hak positif
Pasal 36 Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan,
dan keterjangkauan perbekalan kesehatan
terutama obat esensial
Hak positif
Hak negatif
Pasal 53 (1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan
untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan
kesehatan perseorangan dan keluarga
Hak positif
Pasal 53 (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit suatu kelompok dan
masyarakat
Hak positif
Pasal 53 (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan
pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding
kepentingan lainnya
Hak positif
Pasal 54 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman,
bermutu, serta merata dan nondiskriminatif
Hak positif
Pasal 56 (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak
sebagian atau seluruh tindakan yang akan
diberikan kepadanya setelah menerima dan
Hak negatif (aktif)
7. Page 7 of 20
Pasal‐pasal UU N0 36/2009
Berkaitan dengan HAK
Keterangan
Kolom ini merupakan
interpretasi pribadi.
(silahkan diubah sesuai
pemahaman masing‐
masing)
memahami informasi mengenai tindakan tersebut
secara lengkap.
Pasal 56 (2) Hak menerima atau menolaj sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat
secara cepat menular ke dalam masyarakat
yang lebih luas.
b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri
c. Ganguan mental berat.
Hak negatif (pasif)
Hak positif.
Pasal 57 (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan
pribadinya yang telah dikemukakan kepada
penyelenggara pelayanan kesehatan
Hak negatif (pasif)
Pasal 57(2) Ketentuan mengenai hak rahasia kondisi
kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak berlaku dalam hal :
a. Perintah Undang‐undang
b. Perintah pengadilan
c. Izin yang bersangkutan.
d. Kepentingan masyarakat atau
e. Kepentingan orang tersebut
Hak negatif (pasif)
Hak positif.
Pasal 58 Setiap orang berhak menuntuk ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Hak negatif
Pasal 72 Setiap orang berhak menjalani kehidupan
reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat,
aman serta bebas dari paksaan dan/atau
kekerasan dengan pasangan yang sah
Hak negatif
Pasal 98 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau
Hak positif.
Pasal 132 (1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh
secara bertanggungjawab sehingga
memungkinkan anak tumbuh dan berkembang
secara sehat dan optimal
Hak negarif (pasif)
Pasal 133 (1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan
terhidar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak
kekerasan yang dapat menganggu kesehatannya.
Hak negarif (pasif)
8. Page 8 of 20
Secara ringkas hak‐hak yang berkaitan dengan kesehatan dapat dilihat pada bagan
berikut ini :
4. Apakah Hak Bersifat Absolut ?
Suatu hak disebut absolut, jika berlaku mutlak tanpa pengecualian. Suatu hak
bersifat absolut, kalau berlaku kapan saja dan dimana saja, tanpa terpengaruh oleh
suatu keadaan. Hak absolut dalam konteks ini berarti tidak mungkin mengalamai
konflik dengan hak lain.
Dalam diskusi sehari‐hari begitu besar penekanan yang diberikan kepada HAK,
sehingga timbul kesan seolah‐olah semua hak adalah absolut.
Bartens (2011) menyebutkan para ahli etika mengatakan kebanyakan hak adalah
prima facie, artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih
kuat. Dengan kata lain, kebanyakan hak tidak absolut.
Contoh : Hak atas kehidupan merupakan hak yang penting, tapi bukan hak absolut.
Setiap orang punya hak atas hidup, artinya hak tidak akan dibunuh oleh orang lain,
tapi hak ini tidak berlaku dalam keadaan apa pun. Hak ini harus dirumuskan : setiap
orang mempunyai hak tidak akan dibunuh oleh orang lain tanpa alasan yang cukup.
Bila seorang perampok menyerang saya, dan untuk membela diri saya boleh
membunuh perampok tersebut, jika tidak ada jalan lain untuk melumpuhkannya.
9. Page 9 of 20
Contoh lain, yaitu hak kebebasan. Setiap manusia berhak untuk hidup bebas. Tidak
seorang pun boleh ditahan begitu saja atau dirampas kebebasannya. Tapi hak ini
tidak absolut, karena dapat dikalahkan oleh hak lain. Seorang pasien gangguan jiwa
yang berbahaya bagi masyarakat sekitarnya dapat dipaksa dirawat inap di rumah
sakit jiwa, sekalipun dia tidak mau. Orang ini tidak bersalah dan mempunyai hak
kebebasan layaknya semua orang. Namun haknya atas kebebasan dalam konteks ini
dapat dikalahkan, karena orang lain mempunyai hak untuk dilindungi terhadap
bahaya yang mengancam mereka jiwa mereka.
Faktor yang mempengaruhi suatu hak tidak bisa absolut adalah terjadinya konflik
antara hak‐hak. Hampir setiap hak bisa berbenturan dengan hal lain.
Dalam contoh pasien gangguan jiwa, terjadi konflik antara hak kebebasan (pasien)
dengan hak untuk tidak diganggu (masyarakat), dan hak masyarakat lebih kuat
sehingga harus dimenangkan.
Contoh ini menunjukkan, setiap kali terjadi konflik antara hak negatif aktif
(kebebasan) dengan hak negatif pasif (hak keamanan), dan umumnya hak negatif
pasif (hak keamanan) lebih kuat dan diutamakan.
Hak hak negatif aktif (kebebasan) tidak pernah absolut.
5. Hak Tanpa Kewajiban Tak Pantas Disebut ”Hak”
Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab
untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas
pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
(UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 69, ayat 2)
Bartens (2011) menyatakan selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan
kewajiban. Pandangan ini disebut ”teori korelasi” yang umumnya dianut para
pengikut utilitarianisme. Menurut aliran ini, setiap kewajiban seseorang berkaitan
dengan hak orang lain dan — sebaliknya — setiap hak seseorang berkaitan dengan
kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Kita dapat berbicara hak dalam
arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai
dengannya tidak pantas disebut ”hak.”
Misalnya dalam konteks orang yang
merokok di area publik, jelas tidak bisa
disebut HAK KEKEBASAN karena telah
melanggar HAM orang lain.
UU No 39/1999 bahwa setiap HAM
seseorang menimbulkan kewajiban dan
tanggungjawab untuk menghormati hak
asasi orang lain.
10. Page 10 of 20
UU ini jelas mengamanatkan agar setiap orang (perokok) berkewajiban untuk
menghormati hak asasi orang lain (mendapatkan udara bersih). Namun, dalam
prakteknya banyak perokok yang tidak melaksanakan kewajibannya ini dan jelas‐
jelas merupakan pelanggaran HAM.
Banyaknya perokok yang melakukan
pelanggaran HAM, maka beberapa daerah
menerapkan peraturan daerah tentang
larangan merokok di area publik. Perda ini
tidak melarang orang merokok, namun
membatasi area tempat merokok untuk
memberikan ruang bagi orang yang tidak
merokok mendapatkan udara yang bersih.
Keluarnya PERDA Larangan Merokok sejalan
dengan UU UU No 39/1999 pasal 69 ayat 3 :
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan oleh Undang‐Undang dengan maksud
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Amanat UU 39/1999 memberikan tugas kepada pemerintah untuk menegakkan HAM
sehingga pada situasi dan kondisi tertentu, pemerintah dapat membuat peraturan
dalam upaya menjamin penghormatan atas hak orang lain dan memberikan
pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya.
Sumber bacaan :
K. Bartens, Etika, 2011
Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, 1972
UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No 36/2009 tentang Kesehatan
http://en.wikipedia.org/wiki/Rights
13. Page 13 of 20
e. Hak kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya (pasal
23, ayat 1)
f. Hak kebebasan mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan tulisan dengan
memperhatikan nilai‐nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan
umum dan keutuhan bangsa (pasal 23, ayat 2)
g. Hak untuk berkumpul, melakukan rapat dan berserikat untuk maksud‐
maksud damai (pasal24, ayat 1)
h. Hak untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi lainnya untuk berperan dalam jalannya pemerintahan dan
penyelenggaran negara (pasal 24, ayat 2)
i. Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak untuk
mogol (pasal 25)
j. Hak untuk memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status
kewarganegaraan (pasal 26, ayat 1).
k. Hak kebebasan memilih kewarganegaraannya tanpa diskriminasi (pasal 26,
ayat 2)
6. Hak Atas Rasa Aman, meliputi :
a. Hak mencari suaka politik dari negara lain (pasal 28)
b. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak
miliknya (pasal 29).
c. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30)
d. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (pasal 31)
e. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk
hubungan komunikasi (pasal 32)
f. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang
kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya (pasal 33, ayat 1).
g. Hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (pasal
33, ayat 2).
h. Orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau
dibuang secara sewenang‐wenang (pasal 34)
i. Hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,
aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan Hak
Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia.
7. Hak Atas Kesejahteraan
a. Hak mempunyai kepemilikan baik sendiri maupun bersama‐sama (pasal 36,
ayat 1)
b. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya
diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar (pasal 37)
c. Hak atas pekerjaan yang layak (pasal 38)
d. Hak mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi
anggotanya (pasal 39)
e. Hak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (pasal 40)
f. Hak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak (pasal 41, ayat 1)
14. Page 14 of 20
g. Hal memperoleh kemudahan dan perlakukan khusus bagi penyandang
cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak‐anak (pasal 41, ayat 2)
h. Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus
atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan
martabat kemanusiaanya bagi warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik
dan atau cacat mental (pasal 42)
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
a. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pasal 43, ayat 1)
b. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43, ayat 2)
c. Hak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan
kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih,
efektif dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan (pasal 44)
9. Hak Wanita (pasal 45‐51), point penting terkait reproduksi wanita :
a. Hak wanita untuk mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadap hal‐hal yang dapat mengancam
keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan reproduksi wanita (pasal
49, ayat 2).
b. Hak khusus yang melekat pada diri wanita, dikarenakan fungsi
reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum (pasal 49, ayat 3)
10. Hak Anak (pasal 52‐pasal 66)
C. Kewajiban Dasar Manusia
1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada
peraturan perundang‐undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional
mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Republik Indonesia (pasal
67).
2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal
68)
3. Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, moral, etika
dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal
69, ayat 1)
4. Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik
serta menjadi tugas pemerintah untk menghormati, melindungi, menegakkan
dan memajukannya (pasal 69, ayat 2)
5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang‐Undang dengan maksud
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis.
15. Page 15 of 20
LAMPIRAN 2:
DEKLARASI UNIVERSAL
HAK‐HAK ASASI MANUSIA
Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)
Mukadimah
Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak‐hak yang sama dan tidak
dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan
dan perdamaian di dunia,
Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak‐hak manusia telah
mengakibatkan perbuatan‐perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani
umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat
kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah
dinyatakan sebagai cita‐cita yang tertinggi dari rakyat biasa,
Menimbang, bahwa hak‐hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya
orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna
menentang kelaliman dan penjajahan,
Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara‐negara perlu
ditingkatkan,
Menimbang, bahwa bangsa‐bangsa dari Perserikatan Bangsa‐Bangsa di dalam Piagam
Perserikatan Bangsa‐Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak‐hak
dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak‐hak yang sama
dari laki‐laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial
dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,
Menimbang, bahwa Negara‐negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam
penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak‐hak asasi manusia dan kebebasan‐
kebebesan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa‐Bangsa,
Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan
tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh‐sungguh dari janji tersebut,
maka dengan ini,
Majelis Umum,
Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum
untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang
dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan
berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan
penghargaan terhadap hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan tersebut, dan dengan jalan
tindakan‐tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin
pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa‐bangsa dari
Negara‐negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa‐bangsa dari wilayah‐wilayah yang ada
di bawah kekuasaan hukum mereka.
16. Page 16 of 20
Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak‐hak yang sama. Mereka
dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan‐kebebasan yang tercantum di dalam
Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal‐usul kebangsaan atau
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau
kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari
negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah‐wilayah perwalian, jajahan atau yang berada
di bawah batasan kedaulatan yang lain.
Pasal 3
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.
Pasal 4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan
budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.
Pasal 5
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum
secara tidak manusiawi atau dihina.
Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja
ia berada.
Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk
diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang
mengarah pada diskriminasi semacam ini.
Pasal 8
Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten
untuk tindakan‐tindakan yang melanggar hak‐hak dasar yang diberikan kepadanya oleh
undang‐undang dasar atau hukum.
Pasal 9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang‐wenang.
Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka
oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban‐
kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
17. Page 17 of 20
Pasal 11
(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap
tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan
yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk
pembelaannya.
(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau
kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang‐undang nasional
atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan
menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan
ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.
Pasal 12
Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau
hubungan surat menyuratnya dengan sewenang‐wenang; juga tidak diperkenankan
melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat
perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.
Pasal 13
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas‐batas setiap
negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak
kembali ke negerinya.
Pasal 14
(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi
diri dari pengejaran.
(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar‐benar timbul karena kejahatan‐
kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan‐perbuatan
yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa‐Bangsa.
Pasal 15
(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
(2) Tidak seorang pun dengan semena‐mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau
ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
Pasal 16
(1) Laki‐laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.
Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan
dan di saat perceraian.
(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh
oleh kedua mempelai.
(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak
mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.
18. Page 18 of 20
Pasal 17
(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama‐sama dengan orang
lain.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena‐mena.
Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk
kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama
atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan
mentaatinya, baik sendiri maupun bersama‐sama dengan orang lain, di muka umum
maupun sendiri.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini
termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan keterangan‐keterangan dan pendapat dengan cara apa pun
dan dengan tidak memandang batas‐batas.
Pasal 20
(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa
kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.
Pasal 21
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau
melalui wakil‐wakil yang dipilih dengan bebas.
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negeranya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus
dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan
hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia
ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan
terlaksananya hak‐hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat
dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha‐usaha nasional maupun kerjasama
internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.
Pasal 23
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak
atas syarat‐syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas
perlindungan dari pengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan
yang sama.
19. Page 19 of 20
(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang
memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun
keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat‐serikat pekerja untuk melindungi
kepentingannya.
Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan‐pembatasan jam kerja
yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.
Pasal 25
(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan
kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan
dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas
jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai
usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang
berada di luar kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak‐anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak‐
anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat
perlindungan sosial yang sama.
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma‐cuma,
setidak‐tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan
rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka
bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama
oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas‐luasnya serta
untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan‐
kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan
persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus
memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa‐Bangsa dalam memelihara perdamaian.
(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan
kepada anak‐anak mereka.
Pasal 27
(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan
bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat
ilmu pengetahuan.
(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan‐keuntungan
moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau
kesenian yang diciptakannya.
Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak‐hak dan
kebebasan‐kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan
sepenuhnya.
20. Page 20 of 20
Pasal 29
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu‐satunya di mana
dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
(2) Dalam menjalankan hak‐hak dan kebebasan‐kebebasannya, setiap orang harus tunduk
hanya pada pembatasan‐pembatasan yang ditetapkan oleh undang‐undang yang
tujuannya semata‐mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat
terhadap hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat‐
syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis.
(3) Hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali‐kali tidak
boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip‐prinsip Perserikatan
Bangsa‐Bangsa.
Pasal 30
Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara,
kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan
perbuatan yang bertujuan merusak hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan yang mana pun yang
termaktub di dalam Deklarasi ini.
21. Technical Paper
Pebruari 2012
# Seni Memfasilitasi Dinamika Kelompok
BERPIKIR KONVERGEN — DIVERGEN
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dinamika kelompok
dengan menggunakan model berpikir konvergen– divergen. Istilah gaya berpikir
konvergen – divergen diperkenalkan Joy Paulus Guilford (1950) dalam konsepnya
tentang kreativitas.
Dalam memfasilitasi diskusi tentang “HAK“, model konvergen‐divergen dapat
dipergunakan. Oleh karena, setiap orang memiliki klaim pribadi terhadap hak
sehingga dengan pendekatan berpikir divergen, setiap orang mendapat kebebasan
untuk mengemukakan pendapat masing‐masing tentang hak mereka. Setelah semua
orang mengemukakan pendapatnya, maka dilanjutkan dengan pendekatan berpikir
konvergen, meminta semua orang merumuskan konsensus untuk HAK yang akan
menjadi acuan bersama.
1. Pengertian Berpikir Divergen dan Konvergen
Berpikir divergen adalah proses pikiran atau metode yang digunakan untuk
menghasilkan ide‐ide kreatif dengan mengeksplorasi banyak kemungkinan solusi.
Untuk menemukan solusi terbaik, langkah pertama yang dilakukan adalah
menemukan sejumlah alternatif yang baik. Berpikir divergen biasanya dengan cara
melakukan stimulasi (mengajukan pertanyaan) sehingga ide atau gagasan mengalir
secara bebas dan spontan sehingga banyak ide yang dihasilkan.
22. Page 2 of 3
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong terjadinya gaya berpikir divergen
adalah membuat daftar pertanyaan, curah gagasan, pemetaan menciptakan karya
seni, dan menulis bebas.
Berpikir Konvergen adalan proses pikiran untuk mempersempit jumlah solusi yang
mungkin untuk masalah dengan menerapkan logika dan pengetahuan. Berpikir
konvergen berorientasi menemukan pilihan terbaik dari semua jawaban dari sebuah
pertanyaan. Gaya berpikir ini menekankan pada kecepatan, akurasi, logika, dan
berfokus pada pengetahuan.
Berpikir konvergen merupakan proses menggabungkan ide‐ide yang ada berdasarkan
pola‐pola ide yang memiliki kesamaan. Berpikir konvergen berarti menempatkan
bagian yang berbeda dari ide‐ide yang ada secara terorganisir, terstruktur dan
mudah dipahami.
2. Mengajukan Pertanyaan yang Tepat
Dalam memfasilitasi pertemuan dengan metode gaya berpikir konvergen‐divergen,
fasilitator harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat
dapat memberikan stimulasi untuk mendorong peserta pertemuan menghasilkan
ide, gagasan ataupun pendapat yang sesuai dengan tujuan pertemuan.
Kevin Kogan dalam bukunya Covert Persuasion (2006) menyatakan pertanyaan
adalah alat yang sangat mengagumkan. Pertanyaan memiliki kekuatan sekaligus
kesederhanaan. Pertanyaan bisa membentuk, mengarahkan, membujuk,
memengaruhi, menginformasikan bahkan menuduh.