Teknologi Tepat Guna (TTG) dianggap sebagai solusi untuk memberdayakan perempuan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta menciptakan lapangan kerja. Penerapan TTG diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. PEREMPUAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Konperensi Dunia Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan
yang di selenggarakan PBB tahun 1979, mengakui bahwa penciptaan dan
pemerataan iptek merupakan persyaratan penting bagi pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan rakyat adalah menunjukan bahwa perempuan dan
teknologi merupakan isu penting pembangunan.
Komitmen dunia tentang keharusan memperhatikan dan
mempertimbangkan dimensi gender dalam pengembangan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pembangunan yang berpusat
pada manusia belakangan ini memang semakin mantap. Sudah mulai muncul
kesadaran, bahwa apabila anda ingin menciptakan kesejahteraan rakyat dalam
suatu pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ada keharusan untuk
mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahun dan teknologi
yang bersifat gender. Sayangnya data dan informasi tentang ilmu pengetahuan
dan teknologi oleh siapa dan untuk siapa belum dilakukan secara sistematik,
belum lengkap, belum dikemas dan belum disajikan secara tepat guna bagi para
penentu kebijakan dan pengambil keputusan dibidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Padahal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
memberikan focus pada pemberdayaan perempuan dan system pengetahuan
local (local knowledge system), memungkinkan dikembangkannya
kewirausahaan usaha mikro dipedesaan dan perkotaan, yang membawa
peningkatan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarkat, serta langkah untuk melepas diri dari kemiskinan.
Terhadap perempuan marjinalisasi sosial tidak hanya karena tidak adanya
pemilikan, tetapi juga karena kelompok ini tidak menikmati manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi.

2. Tahun 1995 Dewan Sosial dan Ekonommi PBB menerima rekomendasi
dari komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan agar senua
Pemerintah Dan Badan-badan PBB mengambil langkah-langkah nyata untuk
menghapus kesenjangan gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada kajian gender working group (GWG).
Temuan pokok dari GWG yaitu:
1) Adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan karir di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, perempuan sangat sedikit duduk dalam badan-
badan penasehat dan pengambil keputusan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
2) Adanya sifat kekhasan gender dalam perubahan teknologi. Perubahan
teknologi yang semula dimaksud untuk memberikan manfaat pada
masyarakat perdesaan ternyata memberikan manfaat yang lebih besar pada
kehidupan laki-laki daripada perempuan.
Agar ilmu pengetahuan dan Teknologi memberikan manfaat yang adil bagi
seluruh masyarakat, perlu dipertimbangkan keperluan dan kepentingan
perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan adil.
Ester Boserup, seorang wanita Sosiolog Denmark telah menjabarkan
secara ilmiah bahwa peran perempuan sebagai pekerja tani, petani dan
penghasil barang-barang keperluan sehari-hari tersingkirkan oleh pertanian
modern yang disertai oleh kerja bayaran yang pada umumnya dilakukan oleh
laki- laki, sehingga perempuan yang berperan sebagai pelaku ekonomi berubah
menjadi pengangguran.
Berbagai penelitian dan kajian tentang dampak penerapan teknlogi baru
pada kehidupan perempuan dan laki-laki di masyarakat perdesaan telah banyak
dilakukan di dunia maupun di Indonesia. Hasil-hasil kajian dan penelitian
menunjukan bahwa perubahan teknologi mempunyai kekhasan gender (gender

3. specific), sesuai dengan lingkungan sosial budaya dan kemampuan tradisional
yang dimiliki oleh perempuan dan laki- laki.
Perubahan teknologi di negara-negara berkembang, yang dimaksudkan
untuk meningkatkan produktivitas, telah menyingkirkan peran produktif dan
peran ekonomi yang secara tradisional dilakukan oleh perempuan.
Berbagai kajian dan penelitian di Indonesia tentang perubahan–
perubahan yang terjadi di perdesaan, yang utamanya disebabkan karena
perubahan teknologi menunjukan adanya dampak yang berbeda bagi kehidupan
laki- laki maupun perempuan.
Sebagai contoh nyata di Indonesia dapat di lihat bahwa pengembangan
teknologi alat pemanen padi berkembang dari ani-ani menjadi sabit dan terus
dikembangkan sekarang alat mesin pemotong padi, sehingga kesempatan kaum
perempuan memperoleh lapangan pekerjaan pada saat panen padi akan
menjadi berkurang karena: dengan menggunakan sabit dan mesin pemotong
padi waktu yang dibutuhkan memanen satu hektar sawah lebih sedikit
dibandingkan dengan menggunakan ani-ani, bukan karena sabit dan mesin
pemotong padi tidak bisa digunakan perempuan tetapi jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk memanen satu hekter sawah lebih singkat dengan jumlah
tenaga kerja yang lebih sedikit, akibatnya tenaga kerja perempuan menganggur
terutama di perdesaan, dengan kata lain kaum perempuan mengalami
marginalisasi.
Perubahan teknologi yang dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan taraf hidup di pedesaan. Negara-negara berkembang ternyata
cenderung lebih bermanfaat bagi laki-laki dibanding perempuan. Ini terjadi
karena program-program iptek belum secara eksplisit mengakui adanya sifat
dasar yang spesifik gender dari pembangunan.
Hal yang menonjol dan harus diperhitungkan ialah bahwa partisipasi
perempuan dalam pembangunan iptek masih jauh di bawah partisipasi laki- laki,
terutama dalam riset original dan pengambilan keputusan terkait dengan
kebijakan iptek.

4. Sesungguhnya, Indonesia ini telah mempunyai kerangka legal yang
mengharuskan dipertimbangkannya dimensi gender dalam ilmu pengetahuan
dan teknologi, antara lain:
• UUD 1945 yang telah mengalami amandemen empat kali pada
pasal 28 C telah menetapkan bahwa setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, ddemi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
manusia, (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.
• Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 3 Tahun 2001 tentang
Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Presiden memberi perintah pada 10 (sepuluh) menteri (dalam
negeri dan otonomi daerah, Keuangan, Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan serta Ristek/BPPT, BAPPENAS);
Gubernur; Bupati dan walikota seluruh Indonesia, untuk
melaksanakan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui
penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, untuk
mendorong, menumbbuhkan, meningkatkan, mengembangkan
perekonomian masyarakat, memeratakan pembangunan,
mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.4
tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.
• Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi dari Kementerian Riset dan Teknologi yang
menyatakan bahwa ”Pembangunan Nasional bidang iptek juga
perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif gender
seiring dengan upaya-upaya internasional dalam mecapai
kesetaraan gender”.

5. • Surat Edaran Menteri Riset dan Teknlogi Republik Indonesia No.
01/M/SE/IV/2004 tahun 2004 Perihal: Pengarusutamaan Gender
dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUG Dalam IPTEK)
TTG: Sebuah Solusi
• Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan
masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat di manfaatkan oleh
masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek
ekonomi.
• Penerapan TTG adalah suatu proses atau rangkaian kegiatn untuk
mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna
ekonomi.
Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan
kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan, pelayanan informasi, nilai
tambah bagi kegiatan ekonomi, daya saing produk unggulan daerah
dalam menggunakan, mendapatkan, peningkatan kapasits dan mutu
produksi dalam penerapan teknologi tepat guna yang di butuhkan
masyarakat.
• TTG memang begitu penting. Ia memiliki kegiatan inventarisasi jenis dan
spesifikasi teknologi yang sudah di manfaatkan masyarakat daerah
setempat; Pengkajian dan uji coba teknologi, untuk penyusunan daftar
jenis TTG yang di butuhkan masyarakat sesuai potensi daerah; penyiapan
pola pernerapan TTG sesuai dengan kondisi daerah; Penyiapan
masyarakat melalui penyuluhan, penerangan, pembentukan kelompok
masyarakat dan pelatihan; Penguatan dan pengembangan Kelembagaan
TTG seperti Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yaitu
lembaga/wahana di kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan
teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis spesifik teknologi tepat guna
yang di butuhkan masyarakat. Dan Warung Teknologi Pedesaan
(Wartekdes) yaitu lembaga/wahana di Desa yang berfungsi memberikan

6. pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai spesifik teknologi tepat
guna yang di butuhkan oleh masyarakat.
Penerapan teknologi tepat guna ditunjukan kepada: Masyarakat
penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin; Masyarakat yang
memiliki usaha kecil dan menengah yang dalam pengembangan
usahanya embutuhkan TTG; Kawasan perdesaan dan perkotaan yang
dalam pengembangan wilayahnya memerlukan TTG.
Penentuan jenis TTG yang akan diterapkan di sesuaikan dengan aspirasi
dan keinginan masyarakat melalui musyawarah, serta penerapan TTG
dilaksanakan secara terpadu dengan pihak terkait. Inpres No. 3 tahun 2001
tentang Penerapan dan Pengembangan TTG telah dijelaskan bahwa: Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan TTG; Menteri Keuangan mengatur alokasi pembiayaan dan
penyaluran dana untuk mendukung penerapan dan pengembangan TTG;
Menteri Pertanian memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam
mengembangkan sistem dan usaha agribisnis; Menteri Kehutanan memfasilitasi
penerapan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan;
Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan penelitian dan pengembangan
teknologi tepat guna serrta memfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
berwawasan IPTEK melalui lembaga-lembaga pendidikan; Menteri Nakertrans
memfasilitasi penerapan TTg dalam pengembangan dan perluasan lapangan
kerja dan lapangan usaha termasuk daerah transmigrasi; Menteri Perindag
memfasilitasi penerapan TTG dalam mengembangkan industri kecil dan
menengah serta membuka peluang pasar bagi komoditas/produk unggulan
daerah; Menteri Kimpraswil memfasilitasi penerapan TTG dalam pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung
jawab; Menteri Ristek/ Kepala BPPT mengkoordinasikan pengkajian, penelitian,
uji coba dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara
makro/nasional.

7. Gubernur melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakn penerapan dan
pengembangan TTG; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan
dan pengembangan TTG di wilayahnya; Bupati/Wali kota melakukan
pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan
dan pengembangan teknologi tepat guna; kerjasama dengan lembaga lain dalam
penerapan dan pengembangan TTG; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program penerapan dan pengembangan TTG.
Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sangat bermanfaat
bagi perempuan dan laki- laki dapat dilihat dari salah satu Proyek Asia Pasific
Gender for Science and Technology (APGEST), yaitu Proyek Jamu Proses
inovasi di bidang pengobatan tradisional, di desa Kiringan, Bantul, Yogyakarta
dengan bantuan Pusat Study Wanita (PSW), Universitas Negeri Yogyakarta
bekerjasama dengan LIPI, semua aktivitas pembuatan jamu oleh perempuan
(menyiapkan bahan mentah, seleksi bahan, pembelian, penyediaan, proses
penggerus, memasak/merebus s/d pengepakan). Semula para pembuat jamu
tidak tidak mengetahui kandungan farmakolgi dari tanaman obat yang
digunakan, semua pekerjaan membuat jamu pekerjaan rumah tangga, para
perempuan pekerja pembuat jamu juga bertanggungjawab akan pekerjaan
rumah tangga.
• PSW memberikan bantuan teknik, berupa memperkenalkan dan
memberikan masukan aspek- aspek ilmiah pembuatan jamu, misalnya
proses pembuatan jamu yang lebih bersih dengan peralatan semi modern,
mengenalkan analisis dan komposisi farmakologi dari bahan- bahan dan
tanaman obat yang digunakan, yang dapat meyembuhkan jenis-jenis
penyakit tertentu. Penerbitan buku panduan sederhana pembuatan jamu
dengan bahasa setempat. Membantu dalam mendesain trademark dan
mendaftarkanya di departemen Perindustrian dan mendapatkan sertifikat
dari Pusat Makanan dan Obat, Depkes. Membantu dalam pengepakan,
pemasaran, pengelolaan keuangan dan cara mendapatkan keuntungan.

8. • LIPI menyediakan kredit- teknologi, seperti: mesin parut, mesin pengerok,
panci tahan karat, oven untuk pengering dan tungku memasak yang
disempurnakan. Penggunaan peralatan tersebut dengan mengadakan
pelatihan penggunaan dan pemeliharaannya. Modal berupa dana bergulir
disediakan LIPI.
• Dampak proyek ini bagi perempuan pembuat dan penjual jamu sangat
signifikan. Perempuan dapat menghemat waktu, karena proses
pembuatan jamu dengan menggunakan peralatan semi- modern menjadi
lebih singkat, mendapat pengetahuan dan ketrampilan baru yang dapat
lebih dikembangkan, peningkatan pendapatan, serta solidaritas dan
kebersamaan dalam masyarakat meningkat.
• Laki- laki membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Untuk
itu penerapan dan pengembangan TTG dapat memenuhi kebutuhan
praktis perempuan dan dapat pula memenuhi kebutuhan strategis
perempuan, yaitu: meningkatkan percaya diri, peran dan kedudukan
perempuan dalam masyarakat, kemandirian ekonomi perempuan melalui
pengembangan kewirausahaan (entrepreneuship) dan sumbangannya
bagi masyarakat, memperkuat kejasama melalui pertemuan rutin untuk
mendiskusikan perbaikan dan perluasan usaha, kebutuhan pasar, serta
teknologi dan resep baru.
Daftar pustaka:
• Amandemen UUD 45
• Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional
• Inpres No. 3 tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan
Teknologi Tepat Guna (hasil browsing dan internet)
• Kepmen Dalam Negeri dan Otonomi daerah No. 4 tahun 2001 tentang
Penerapan Teknologi Tepat Guna (browsing internet)
• Achie S. Luhulima dan Sjamsah Achmad, Penghapusan Kesenjangan
Gender dalm Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komitmen abad XXI.

9. • Swara, Suara Wakil Rakyat (14 Mei 2004)
Penulis: Mimi Nasution, Staf kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan