BMP ESPA4219

MDDUL 1
Pembangunan Ekonomi Berencana
Hermanto Siregar, Ph.D.
Widyastutik, S. E., M.Si.
Fifi Diana Thamrin, S.P., M.Si.
: 3
PENDAHULUAN
odul ini akan membahas pembangunan ekonomi secara berencana bagi
negara-negara berkembang. Sebagaimana telah diketahui, setelah
Perang Dunia II negara-negara berkembang di Asia dan Afrika tidak mau
tertinggal untuk memakmurkan bangsanya dengan melakukan pelaksanaan
pembangunan secara berencana.
Secara terperinci modul ini akan dikembangkan dalam 3 (tiga) kegiatan
belajar. Pertama, menjelaskan pengertian dan tujuan pembangunan serta
karakteristik negara berkembang. Kedua, menjelaskan indikator
pembangunan moneter dan non moneter, dan pembangunan ekonomi
berencana. Ketiga, menjelaskan motivasi dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pembangunan ekonomi.
Pemahaman materi modul ini berguna bagi Anda untuk memahami
pembangunan ekonomi berencana di berbagai negara, khususnya negara
berkembang. Pembangunan ekonomi berencana, khususnya bagi negara
berkembang dianggap penting mengingat jika ingin meningkatkan taraf hidup
ataupun mengurangi kemiskinan selalu perlu usaha, yaitu melakukan
pembangunan ekonomi. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah
upaya mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa kepada keadaan yang jauh
lebih baik daripada keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan
pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan
pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
Secara umum setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu
menjelaskan konsep dasar pembangunan ekonomi berencana.
Secara khusus setelah mempelajari dengan baik isi dari modul ini, Anda
diharapkan mampu:
1. menjelaskan pengertian pembangunan;

1.2 EKDNOMI PERENCANAAN •
2. menjelaskan tujuan pembangunan;
3. menjelaskan karakteristik negara berkembang;
4. menjelaskan indikator pembangunan moneter dan non meneter;
5. menjelaskan pentingnya melakukan pembangunan ekonomi berencana;
6. menjelaskan motivasi pembangunan ekonomi di berbagai negara;
7. menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

e ESPA421 9/MODUL 1 1.3
KEGIATAN BELA.JAR 1
Pengertian dan Tujuan Pembangunan
Ekonomi serta Karakteristik
Negara Berkembang
embahasan tentang masalah pembangunan ekonomi bukanlah suatu yang
baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi
tersebut telah menarik perhatian para ekonom sejak jaman Merkantilis,
Klasik, Marx dan Keynes. Adam Smith menyinggung aspek pembangunan
ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Wealth Nation pada tahun 1776.
Sehingga tepat kalau kita menganggap ekonomi pembangunan bukan sesuatu
yang baru dalam ilmu ekonomi. Analisis-analisis mengenai masalah
pembangunan yang dilakukan para ekonom sekarang ini merupakan suatu
''kebangkitan kembali'' untuk memperhatikan masalah-masalah yang
dianalisis oleh para ekonom pada masa lalu. Masa ''kebangkitan kembali''
terhadap masalah pembangunan ekonomi dimulai sejak berakhirnya Perang
Dunia Kedua (PD II). Sebelum perang dunia kedua, kurangnya perhatian
terhadap masalah pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
pertama, sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) masih
merupakan daerah jajahan, di sisi lain penjajah merasa tidak perlu untuk
memikirkan secara serius mengenai masalah pembangunan daerah jajahan
mereka. Penjajah hanya memikirkan segi keuntungan bagi mereka dan tidak
berusaha meningkatkan kesejahteraan daerah jajahannya. Kedua, para
pemimpin masyarakat yang dijajah lebih fokus kepada masalah bagaimana
meraih kemerdekaan dari tangan penjajah, maka masalah pembangunan
ekonomi menjadi terabaikan. Ketiga, masih terbatasnya penelitian dan
analisis mengenai masalah pembangunan ekonomi. Para ekonom Barat lebih
memfokuskan pada cara mengatasi masalah pengangguran dan depresi yang
terjadi pada awal abad 20.
Perhatian terhadap pembangunan ekonomi setelah PD II mengalami
perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain: pertama, berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk
mengejar ketertinggalannya dari negara maju dalam bidang ekonomi,
misalnya Indonesia, India, Pakistan, dan Korea. Pembangunan ekonomi di
negara-negara tersebut merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan

dalam rangka untuk menanggulangi masalah pengangguran dan upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan. Kedua, berkembangnya perhatian negara maju
terhadap usaha pembangunan ekonomi NSB disebabkan rasa kemanusiaan
negara maju terhadap NSB dalam rangka mempercepat laju pembangunan
ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan
pertimbangan lain yaitu untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi
antara blok barat dan blok timur.
A. PENGERTIAN PEMBANGUNAN
Definisi tentang pembangunan sedemikian banyak dan berbeda satu
sama lain. Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan
karena pengalaman selama tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa
pembangunan yang berorientasikan pada kenaikan GNP saja tidak bisa
memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar. Oleh karena itu
kita perlu mempunyai definisi atau perspektif inti atas makna dasar dari
pembangunan.
1. Ukuran-ukuran Ekonomi Tradisional
Berdasarkan pengertian ilmu ekonomi, istilah pembangunan
(development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah
perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih
statis dalam waktu kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan
mempertahankan kenaikan tahunan atas Pendapatan Nasional Bruto atau
GNP (gross national product) pada tingkat sekitar 5 sampai dengan 7 persen,
atau lebih bila memungkinkan.
Pembangunan ekonomi juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan
struktur produksi dan penyerapan sumber daya (employment) yang
diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor
pertanian akan menurun dan digantikan oleh sektor manufaktur dan jasa.
Secara umum, sebelum tahun 1970-an pembangunan hanya dipandang
sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan
suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP baik secara
keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes dengan
sendirinya (trickle down effect) sehingga menciptakan distribusi hasil-hasil
pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata.

2. Pandangan Baro Ekonomi Pembangunan
Ketika banyak di antara NSB yang berhasil mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup
sebagian besar penduduknya, hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang
salah dalam definisi pembangunan yang telah dipahami selama ini.
Pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan
bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi
menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya melainkan
pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan
penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus
berkembang.
Dengan demikian, berdasarkan definisi Todaro (2000) pembangunan
harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup
berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat,
dan institusi-institusi sosial, di samping tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta
pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya pembangunan harus
mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem
sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar
dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di
dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih
baik, secara material maupun spiritual.
Sedangkan menurut Profesor Goulet dalam Todaro (2000) paling tidak
ada tiga nilai inti dari pembangunan yaitu:
a. Kecukupan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
Yang dimaksud dengan ''kecukupan'' bukan hanya menyangkut
makanan, melainkan semua hal yang merupakan kebutuhan dasar
manusia secara fisik. Yang dimaksud dengan ''kebutuhan dasar'' adalah
segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan
seseorang. Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, pangan, papan,
kesehatan, dan keamanan. Jika salah satu dari sekian banyak kebutuhan
dasar tersebut tidak terpenuhi maka akan muncul ''keterbelakangan
absolut''. Tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah menyediakan
berbagai sarana prasarana untuk menghindari kesengsaraan karena
kekurangan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Atas
dasar itulah maka bisa dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan
ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

b. Jati diri: menjadi manusia seutuhnya
Nilai inti lainnya dari kehidupan yang serba lebih baik adalah dorongan
dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa pantas dan
layak melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu, yang sering disebut
sebagai istilah jati diri (self-esteem). Selama ini penyebaran ''nilai-nilai
modern'' yang bersumber dari negara maju telah mengakibatkan sulitnya
mendefinisikan batasan baik dan buruk atau benar dan salah. Maka
''kemakmuran materi'' muncul sebagai berhala baru. Pandangan barat ini
telah mengikis jati diri masyarakat di banyak NSB. Banyak bangsa yang
merasa dirinya ''kecil'' karena tidak memiliki kemajuan ekonomi dan
teknologi setinggi bangsa-bangsa lain, sedangkan yang dianggap ''hebat''
adalah yang memiliki kemajuan ekonomi dan teknologi yang modern.
c. Kebebasan dari sikap menghamba: kemampuan untuk memilih
Nilai inti yang terakhir adalah konsep kemerdekaan manusia.
Kemerdekaan dalam hal ini memiliki makna yang luas, termasuk
kemampuan untuk tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materi
dalam kehidupan sehingga menyebabkan acuh terhadap lingkungan
sekitarnya, kebebasan terhadap ajaran-ajaran dogmatis sehingga rnampu
berpikir jernih dan menilai segala sesuatu berdasarkan keyakinan,
pikiran sehat, dan hati nurani sendiri. Kebebasan dalam hal ini juga
meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu
atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Arthur Lewis
rnenekankan hubungan antara pertumbuhan dan kebebasan sikap
menghamba bahwa ''buah terbesar yang dihasilkan pertumbuhan
ekonomi bukanlah tambahan kekayaan, melainkan tambahan pilihan''.
Konsep kebebasan manusia juga mencakup konsep kebebasan politik,
keamanan pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi,
partisipasi politik, dan persamaan kesempatan.
Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan
hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per kapita saja. Pembangunan
ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu
negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menjelaskan taraf
hidup masyarakatnya. Sehingga dengan batasan di atas maka pembangunan
ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari
definisi tersebut maka pembangunan ekonomi adalah:
a. suatu proses perubahan yang terjadi terus menerus;
b. usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita berlangsung dalamjangka
•
panJang;
c. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi,
politik, hukum, sosial, dan budaya) yang ditinjau dari aspek perbaikan
bidang institusi dan regulasi.
B. TUJUAN PEMBANGUNAN
Berdasarkan pengertian dari pembangunan yang telah dibahas di atas
dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik
sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui
serangkaian kombinasi dari proses sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk
mencapai kehidupan yang lebih baik.
Oleh karena itu, menurut Todaro (2000) untuk mencapai kehidupan yang
serba lebih baik tersebut, paling tidak proses pembangunan yang ada di
masyarakat harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti sebagai berikut.
1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam
barang kebutuhan hidup pokok (basic neetf) seperti sandang, pangan,
papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,
perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-
nilai kultural dan kemanusiaan dalam rangka untuk memperbaiki
kesejahteraan serta menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa (self
esteem).
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (freedom from servitude)
bagi setiap individu dan bangsa yaitu dengan membebaskan diri dari
sikap menghamba dan ketergantungan, tidak hanya terhadap orang atau
bangsa lain, tetapi juga terhadap setiap kekuatan yang merendahkan
nilai-nilai kemanusiaan.
C. KARAKTERISTIK NEGARA SEDANG BERKEMBANG
Karena ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi
yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara Sedang
Berkembang (NSB) dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah

itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih
cepat, maka layak bagi kita untuk mengetahui dan memahami bagaimana
karakteristik NSB. Todaro (2000) mengemukakan karakteristik NSB sebagai
berikut.
1. Standar hidup yang relatif rendah
Sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan
pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan
sistem pendidikan. Secara umum tingkat kehidupan sebagian besar
penduduk NSB cenderung rendah tidak hanya jika dibandingkan dengan
negara-negara maju tetapi juga jika dibandingkan dengan sekelompok
kecil (elite) penduduk dalam NSB itu sendiri.
Tingkat kehidupan yang rendah ini terlihat dalam berbagai hal, seperti
pendapatan per kapita yang rendah, kondisi perumahan yang tidak
memadai, sarana kesehatan yang terbatas, tingkat pendidikan yang
rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat harapan hidup (life
expectancy) rendah, perasaan tidak aman, dan rasa putus asa.
2. Tingkat produktivitas yang rendah
Sebagai akibat lanjutan dari tingkat hidup yang rendah maka NSB
ditandai pula oleh tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini
bisa dijelaskan dengan menggunakan beberapa konsep ekonomi.
Misalnya prinsip penurunan produktivitas marjinal. Prinsip ini
menyatakan bahwa jika ada kenaikan jumlah input variabel (tenaga
kerja) yang digunakan untuk melengkapi input-input lainnya (modal,
tanah, dan lain-lain), maka pada suatu titik tertentu produk marjinal
(Marginal Product, MP) dari input variabel tersebut akan menurun. Oleh
karena itu tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah bisa
disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya input komplementer
seperti modal dan atau manajemen yang baik.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi
Lebih dari tiga perempat penduduk dunia sekarang berada di NSB,
sedangkan sisanya hidup di negara maju. Salah satu implikasi atas
tingginya angka kelahiran di negara-negara berkembang adalah lebih
dari 40 persen penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang
dari 15 tahun. Jadi angkatan kerja produktif di NSB harus menanggung
beban yang secara proporsional jumlahnya hampir dua kali dibandingkan
dengan negara-negara maju. Penduduk yang berusia lanjut maupun

anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (dependency
burden), artinya mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak
produktif, sehingga menjadi beban tanggungan angkatan kerja yang
produktif (umur 15 hingga 64 tahun).
4. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan pengangguran semu
Salah satu wujud utama dan faktor yang menyebabkan rendahnya taraf
hidup di NSB adalah penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai (macth)
dan tidak efisien dibanding negara-negara maju. Keadaan tersebut
menyebabkan, pertama, pengangguran semu (under employment) yang
ditunjukkan oleh banyaknya orang yang bekerja kurang dari apa yang
dapat mereka kerjakan (harian, mingguan, atau musiman), termasuk
mereka yang biasanya bekerja secara penuh (full time) tetapi
produktivitasnya rendah sehingga pengurangan-pengurangan jam kerja
tidak akan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap jumlah output.
Kedua, adalah pengangguran terbuka (open employment) yaitu orang-
orang yang mampu dan sangat ingin bekerja, tetapi tidak ada pekerjaan
yang tersedia bagi mereka. Hal ini menuntut tersedianya lapangan kerja
yang sesuai dengan perkembangan jumlah tenaga kerja.
5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian serta ekspor produk primer
(bahan mentah)
Pada umumnya, perekonomian NSB lebih banyak berorientasi ke
produksi barang-barang primer (produk pertanian) daripada ke barang
sekunder (manufaktur) dan barang tersier Uasa). Komoditi primer
merupakan andalan ekspor utama ke negara lain. Namun pertumbuhan
ekspor NSB ternyata tidak dapat mengimbangi ekspor negara maju. Hal
ini karena memang sifat dari produk pertanian yang cepat rusak dan
dasar tukar internasionalnya yang cenderung rendah dibandingkan
produk manufaktur danjasa.
6. Pasar dan informasi yang tidak sempurna
Perangkat hukum/legal, budaya, dan institusional di NSB, kalaupun ada,
masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya mekanisme pasar
secara efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem hukum yang mapan,
misalnya kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal di atas kertas.
Dalam situasi di mana kepastian hukum begitu minim, bisnis tidak akan
dapat berkembang dengan baik. Sarana infrastruktur dan keuangan juga

1.10 EKONOMI PERENCANAAN •
menjadi kendala. Tanpa adanya jalan raya, sistem telekomunikasi, listrik,
atau sistem perbankan yang kuat serta jaminannya, pasar kredit formal
yang melakukan seleksi dan alokasi dana pinjaman berdasarkan
profitabilitas ekonomi relatif dan menerapkan aturan pembayaran
kembali, serta informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen dan
produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber
daya seperti creditworthines para peminjam potensial maka akan
mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat.
7. Dominasi, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan
internasional
Bagi NSB, faktor penting yang menyebabkan rendahnya taraf hidup,
meningkatkan pengangguran, dan munculnya masalah ketidakmerataan
pembagian pendapatan adalah tingginya ketimpangan kekuasaan
ekonomi dan politik antara negara-negara miskin dan negara-negara
kaya. Ketimpangan kekuasaan itu tidak hanya dalam bentuk kekuasaan
yang dominan negara-negara kaya untuk mengendalikan pola
perdagangan intemasional, tetapi juga dalam kekuasaan untuk
mendiktekan cara-cara dan syarat-syarat dalam mentransfer teknologi,
memberikan bantuan luar negeri, dan menyalurkan modal swasta ke
NSB. Keadaan seperti ini akan melahirkan sikap ketergantungan NSB
terhadap negara maju. Akibatnya akan menimbulkan sifat mudah
terpengaruh (vulnerabilij) dari NSB terhadap kekuasaan-kekuasaan di
luar pengendalian mereka yang akhirnya bisa menguasai dan
mendominasi kehidupan ekonomi sosial mereka.
·~
LATIHAN
-l . . _ , ,
• ...__ •i "<
-·___.......
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Jelaskan secara singkat faktor-faktor yang menyebabkan perhatian
terhadap pembangunan ekonomi setelah PD II mengalami perkembangan
yang pesat!
2) Jelaskan mengapa ketika banyak di antara NSB yang berhasil mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, gagal memperbaiki taraf
hidup sebagian besar penduduknya!

3) Todaro mengemukakan salah satu karakteristik NSB adalah standar
hidup yang relatif rendah. Jelaskan mengapa NSB secara umum
memiliki standar hidup yang rendah!
4) Menurut Todaro untuk mencapai kehidupan yang serba lebih baik,
proses pembangunan yang ada di masyarakat harus memiliki 3 (tiga)
tujuan inti. Sebutkan 3 tujuan inti pembangunan!
Petunjuk Jawaban Latihan
1) Anda ulas kembali pemahaman historis masa ''kebangkitan kembali''
perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi yang dimulai sejak
berakhimya Perang Dunia Kedua (PD II).
2) Anda perlu memahami perbedaan istilah pembangunan menurut ukuran-
ukuran tradisional dengan pandangan baru mengenai ekonomi
pembangunan.
3) Standar hidup yang relatif rendah di NSB sebagai akibat dari tingkat
pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang
memadainya pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan. Hal ini
tercermin dari pendapatan per kapita yang rendah, kondisi perumahan
yang tidak memadai, sarana kesehatan yang terbatas, tingkat pendidikan
yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat harapan hidup
(life expectancy) yang rendah, perasaan tidak aman, dan rasa putus asa.
4) Tujuan inti tersebut adalah sebagai berikut.
a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam
barang kebutuhan pokok (basic need) seperti sandang, pangan,
papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan
kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian
atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan untuk memperbaiki
kesejahteraan serta menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa (self
esteem).
c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (freedom from
servitude) bagi setiap individu dan bangsa yaitu dengan
membebaskan diri dari sikap menghamba dan ketergantungan, tidak
hanya terhadap orang atau bangsa lain, tetapi juga terhadap setiap
kekuatan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

1.12
1.
2.
3.
4.
EKONOMI PERENCANAAN •
RANG KUMAN
Istilah pembangunan (development) harus dipandang sebagai suatu
proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan
mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-
institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan
kemiskinan.
Dari definisi pembangunan tersebut maka pembangunan ekonomi
adalah:
a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita yang
berlangsung dalam jangka panjang
c. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (rnisalnya
ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya) yang ditinjau dari
aspek perbaikan bidang institusi dan regulasi
Proses pembangunan harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti sebagai
berikut: (a) Peningkatan tersedianya kebutuhan pokok (basic need),
(b) Peningkatan standar hidup dalam rangka menumbuhkan jati diri
pribadi dan bangsa (self esteem), dan (c) Perluasan pilihan-pilihan
ekonomis dan sosial (freedom from servitude).
Karakteristik NSB menurut Todaro: (a) Standar hidup yang relatif
rendah, (b) Tingkat produktivitas yang rendah, (c) Tingkat
pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi,
(d) Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan
pengangguran semu, (e) Ketergantungan terhadap produksi
pertanian serta ekspor produk primer, (f) Pasar dan informasi yang
tidak sempurna, dan (g) Dominasi ketergantungan, dan vulnerabiliti
dalam hubungan-hubungan internasional.
TES FDRMATIF 1
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1) Yang bukan merupakan faktor penyebab kurangnya perhatian terhadap
masalah pembangunan ekonomi sebelum perang dunia II adalah ....
A. kurang usahanya para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk
membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi
B. pada masa sebelum PD II sebagian besar NSB masih merupakan
daerah jajahan

C. lingkungan para ekonom, peneliti dan analisis mengenai masalah
pembangunan ekonomi masih terbatas
D. adanya usaha-usaha dari negara-negara barat besar yang
menghalang-halangi penelitian ekonomi pembangunan
2) Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu negara menurut ukuran
tradisional berpatokan pada ....
A. perubahan orientasi perdagangan
B. kenaikan GNP
C. perubahan struktur ekonomi
D. rendahnya tingkat inflasi
3) Menurut Todaro, proses pembangunan memiliki beberapa tujuan inti,
diantaranya adalah ....
A. basic need
B. export oriented
C. vulnerabiliti
D. selfsuffiency
4) Salah satu karakteristik dari NSB adalah pasar dan informasi yang tidak
sempurna. Keadaan ini dapat terjadi karena ....
A. perangkat hukum, budaya, institusional, dan infrastruktur yang
masih lemah
B. keadaan pasar yang sangat rumit
C. keadaan pasar yang tertutup
D. bisnis memang sulit ditebak
5) Menurut ukuran tradisional tinggi rendahnya kemajuan pembangunan
suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik
secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes
dengan sendirinya. Istilah menetesnya ''kue pembangunan'' lain
disebut ....
A. vicious cycle
B. trade off
C. backward effect
D. trickle down effect

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.
Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = -----------x100%
Jumlah Soal
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.

KEGIATAN BELA.JAR 2
lndikator Pembangunan:
Moneter dan Non Moneter
ada pembahasan sebelumnya telah diuraikan tentang definisi
pembangunan menurut ukuran tradisional maupun adanya pandangan
baru dalam memahami makna pembangunan. Kegiatan belajar ini akan
memberikan gambaran secara lebih jelas dari definisi pembangunan, yaitu
pembahasan mengenai indikator pembangunan baik dari sudut pandang
moneter maupun non moneter.
A. INDIKATOR MONETER
1. Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan
untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju
dengan NSB. Dalam hal ini pendapatan per kapita selain memberikan
gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai
negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi. Namun demikian, kita harus
hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator
pembangunan, karena pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan
pendapatan riil saja, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan
mantap disertai perubahan-perubahan dalam sikap dan kebiasaan masyarakat
yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.
Tetapi apapun kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator
pembangunan, pendekatan ini tetap memiliki kelebihan di mana pendekatan
ini memfokuskan pada raison d'etre dari pembangunan yaitu kenaikan
tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Atau dengan kata lain
pendapatan per kapita bukan suatu proksi (pendekatan) yang buruk dari
struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita masih tetap
bisa digunakan sebagai titik awal untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat
pembangunan dan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan.

a. Kelemahan Pendekatan Pendapatan Per Kapita secara Umum
Kalau kita membandingkan kehidupan masyarakat antar negara, maka
akan tampak faktor-faktor lain di luar tingkat pendapatan yang sangat
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Faktor-faktor nonekonomi
seperti: adat istiadat, keadaan ekonomi, iklim dan alam sekitar, dan ada
tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak merupakan
beberapa contoh yang akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan di
negara-negara yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang berbeda.
Sebagai suatu gambaran, misalnya penduduk yang tinggal di daerah
pegunungan mempunyai pendapatan yang sama dengan penduduk yang
tinggal di dataran rendah. Berdasarkan pada perbedaan alamnya dapat
dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di dataran rendah adalah
lebih tinggi. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa pada
umumnya penduduk dataran rendah menghadapi tantangan alam yang lebih
sedikit. Di dataran rendah iklimnya tidak terlampau dingin, pekerjaan
pertanian lebih mudah dilaksanakan, dan energi yang dikeluarkan untuk
bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya relatif lebih sedikit. Selain kedua
hal yang diungkapkan di atas ada juga pendapat yang mengatakan bahwa
kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu hal yang bersifat subyektif.
Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara
hidup yang berbeda. Dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda
pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka.
Ada sekelompok orang yang menekankan kepada penumpukan kekayaan dan
memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai
kepuasan hidup yang lebih tinggi. Di samping itu, ada sekelompok orang
yang lebih suka untuk menggunakan waktu senggang (leisure time) yang
lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh
pendapatan yang tinggi.
b. Kelemahan Pendekatan Pendapatan Per Kapita secara Metodologis
Secara lebih khusus, nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk
menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang (gap) tingkat
kesejahteraan antar masyarakat mempunyai kelemahan. Kelemahan itu
timbul karena perbandingan tersebut mengabaikan adanya perbedaan-
perbedaan antar negara dalam hal-hal sebagai berikut seperti struktur umur
penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, pola pengeluaran, perbedaan
iklim dan komposisi produksi nasional.

1) Struktur umur
Di NSB biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan orang usia
muda adalah lebih tinggi dari pada di negara-negara maju. Dengan
demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok
negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh pendapatan
per kapita mereka. Misalkan keluarga Pak Amir terdiri dari 5 orang
berpendapatan US$900 dan keluarga Pak Badu terdiri dari 3 anggota
keluarga dengan pendapatan US$600. Meskipun pendapatan per kapita
anggota keluarga Pak Amir lebih rendah ketimbang pendapatan per
kapita anggota keluarga Pak Badu, sangat mungkin keluarga Pak Amir
mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ketimbang keluarga
Pak Badu. Ini disebabkan oleh beberapa jenis pengeluaran seperti
rekening air dan listrik, perumahan, majalah dan surat kabar, serta
barang-barang lain yang digunakan secara bersama-sama tidak banyak
berbeda di antara kedua keluarga tersebut.
2) Distribusi pendapatan
Selain tingkat pendapatan itu sendiri, distribusi pendapatan merupakan
faktor penting lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat.
Faktor ini sering tidak diperhatikan dalam membandingkan tingkat
kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika
indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita.
Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara maju, pada tingkat awal
pembangunan ekonomi distribusi pendapatan ini akan buruk, tetapi pada
akhirnya distribusi pendapatan itu akan menjadi semakin baik. Namun
demikian, pengalaman sejarah negara-negara maju tersebut tidaklah
dialami oleh NSB. Perkembangan di banyak NSB menunjukkan bahwa
dalam proses pembangunan tersebut justru distribusi pendapatannya
menjadi semakin tidak merata. Keadaan di atas menimbulkan
ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa NSB,
karena usaha-usaha pembangunan tersebut dianggap hanya
menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat. Hal tersebut berarti
menunjukkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi belum tercapai
sepenuhnya.
3) Pola pengeluaran
Masyarakat di berbagai NSB kadang-kadang sangat berbeda dan
perbedaan ini menyebabkan dua negara yang pendapatan per kapitanya
sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misalnya

dua orang yang berpendapatan sama, tetapi salah seorang di antaranya
harus mengeluarkan ongkos angkutan yang lebih tinggi untuk pergi ke
tempat kerja, harus berpakaian necis, dan sebagainya, maka tidak dapat
dikatakan, bahwa kedua orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan
yang sama tingginya.
4) Perbedaan iklim
Perbedaan iklim juga menimbulkan perbedaan pola pengeluaran
masyarakat di negara-negara maju dan NSB. Masyarakat di negara maju
harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mencapai suatu
tingkat kesejahteraan yang sama dengan di NSB. Seperti diketahui,
kebanyakan negara maju iklimnya lebih dingin dari NSB. Oleh karena
itu penduduknya harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk
menikmati suatu tingkat kehidupan yang sama yang bisa dinikmati oleh
NSB.
5) Komposisi (struktur) produksi nasional
Komposisi (struktur) produksi nasional yang berbeda juga akan
mempengaruhi tingkat kesejahteraan dua masyarakat yang mempunyai
pendapatan per kapita yang sama. Suatu masyarakat akan menikmati
tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan
nasional (pengeluaran) yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan
pembentukan modal (capital formation) lebih tinggi dari pada di negara
lain yang pendapatan per kapitanya sama.
2. lndikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih
Konsep indikator pembangunan yang lebih baik adalah yang
dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin (1972) yang mencoba
untuk menyempurnakan nilai-nilai GNP dengan dua cara melalui koreksi
positif dan negatif yaitu konsep Net Economic Welfare (NEW). Koreksi
positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang (leisure)
dan perkembangan sektor ekonomi informal. Waktu senggang ini berkaitan
dengan jumlah jam kerja kita selama seminggu. Misalnya kita merasa
menjadi lebih kaya, maka mungkin kita akan memutuskan untuk bekerja
lebih singkat dalam seminggu, dengan harapan akan memperoleh kepuasan
batin dari adanya tambahan waktu senggang tersebut. Kepuasan dari waktu
senggang itu diharapkan akan sebesar kepuasan yang diperoleh dari barang
dan jasa yang biasanya dihasilkan. Oleh karena itu GNP pun akan turun
walaupun tingkat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian agar kepuasan

batin itu ikut diperhitungkan, maka suatu koreksi harus ditambahkan pada
GNP dan akan menghasilkan Net Economic Welfare (NEW).
Sementara itu, koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah
kerusakan lingkungan. Lebih rendahnya GNP dari yang sebenarnya,
bukanlah hal yang lebih sulit dimengerti. Yang sulit dimengerti adalah hal-
hal yang menyebabkan GNP dinilai terlalu tinggi dari pada yang sebenarnya.
Bersamaan dengan hasil produk yang bermanfaat (misalnya berupa bangunan
perumahan yang nyaman), dalam GNP terkadang juga ''hasil'' yang
merugikan (berupa kerusakan tanah galian batu kali, polusi air dan udara
yang ditimbulkan oleh pabrik semen, yang kesemuanya itu digunakan untuk
membangun perumahan yang nyaman).
Apabila digambarkan dalam suatu grafik, NEW tumbuh lebih lambat
dari GNP. Hal ini dapat dirasakan dengan semakin bergantungnya kita pada
industri berat berbahan bakar yang polusif, pada bahan-bahan organik yang
canggih, serta semakin sesaknya suasana di kota besar. Dengan berlandaskan
pada NEW, masyarakat dan pemerintah diharapkan lebih tepat menentukan
prioritas pembangunan nasional. Artinya pertumbuhan suatu bangsa tidak
semata-mata dikaitkan dengan peningkatan secara lahir (fisik) tetapi juga
mengarah pada tujuan yang lebih luas seperti keseimbangan antara waktu
kerja dan waktu senggang atau pemanfaatan sumber daya secara lebih baik
agar pencemaran lingkungan bisa dihindari.
B. INDIKATOR NON MONETER
1. lndikator Sosial
Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan terdapat tiga kelompok
yang memelopori usaha tersebut. Kelompok Pertama di pelopori oleh Colin
Clark yang selanjutnya disempumakan oleh Gilbert dan Kravis, yang
membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa
negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan
pendapatan nasional biasa. Kelompok kedua, membuat penyesuaian dalam
pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan
perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan kelompok ketiga yang
dipelopori oleh Bennet yang berusaha membuat perbandingan tingkat
kesejahteraan di setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter
(non monetary indicators) seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi
minyak, jumlah penduduk yang bersekolah.

Beckerman menemukan cara lain dalam membandingkan tingkat
kesejahteraan masyarakat di berbagai negara yaitu dengan membandingkan
tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dengan menggunakan
data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan
masyarakat di tiap-tiap negara. Cara tersebut dinamakan indikator non
moneter yang disederhanakan (modified non monetary indicators).
Berdasarkan cara tersebut indeks kesejahteraan dari setiap negara
ditentukan oleh tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis
barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB yang
meliputi data:
a. konsumsi baja per tahun;
b. konsumsi semen per tahun;
c. surat dalam negeri dalam satu tahun;
d. persediaan pesawat radio;
e. persediaan telepon;
f. persediaan berbagai jenis kendaraan;
g. konsumsi daging per kilogram per tahun.
Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat
kesejahteraan antar negara telah dilakukan pula oleh United Nations
Research Institute for Social Development (UNRISD) yang berpusat di
Jenewa, pada Tahun 1970. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah
menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB
berdasarkan kepada sifat dari 18 jenis data berikut di tiap-tiap negara.
a. Tingkat harapan hidup (life expectancy).
b. Konsumsi protein hewani per kapita.
c. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan sekolah
menengah.
d. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.
e. Jumlah surat kabar.
f. Jumlah telepon.
g. Jumlah radio.
h. Jumlah penduduk di kota-kota yang berpenduduk 20.000 jiwa atau lebih.
i. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.
j. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai
pekerjaan) yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan,
pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.

k. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai
pekerjaan) yang memperoleh gaji.
1. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-
industri pengolahan (manufacturing).
m. Konsumsi energi per kapita.
n. Konsurnsi listrik per kapita.
o. Konsumsi baja per kapita.
p. Nilai per kapita perdagangan luar negeri.
q. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.
r. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).
Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan
sebagai indikator kesejahteraan dan pembangunan maka perbedaan tingkat
pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar
seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka masing-
•
mas1ng.
2. lndeks Kualitas Hidup dan lndeks Pembangunan Manusia
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris
mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas
Hidup (IKH). IKH merupakan indeks gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat
harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.
Sejak tahun 1990 United Nations For Development Program (UNDP)
mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI). Indikator-
indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah : (1) tingkat
harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan (3) tingkat
pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara.
Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 berarti
indeks pembangunan manusia semakin tinggi, dan demikian sebaliknya.
3. lndikator Biro Pusat Statistik
Pada tahun 1992 Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu
indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator Susenas Inti (Core
Susenas). Indikator Susenas Inti ini merupakan indikator ''campuran'' karena
terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator Susenas Inti ini meliputi
aspek-aspek sebagai berikut.

a. Pendidikan
Indikatornya adalah tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat
partisipasi pendidikan.
b. Kesehatan
Indikatornya adalah rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan.
c. Perumahan
Indikatornya adalah sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan mutu
rumah tinggal
d. Angkatan Kerja
Indikatornya adalah partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber
penghasilan utam.a, dan status pekerjaan.
e. Keluarga Berencana dan Fertilitas
Indikatomya adalah penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran
tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi
f. Ekonomi, khususnya tingkat konsumsi per kapita
g. Kriminalitas
Indikatornya adalah jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan
per tahun, dan jumlah perkosaan per tahun
h. Perjalanan wisata
Indikatornya adalah frekuensi perjalanan wisata per tahun
i. Akses ke media masa
Indikatornya adalah jumlah surat kabar, radio, dan televisi
-- __..... - .
1) Sebagai indikator pembangunan, pendapatan berkapita mempunyai
kelemahan, namun demikian tetap memiliki kelebihan. Jelaskan
mengapa demikian!
2) Nilai pendapatan per kapita merupakan indeks untuk menunjukkan
perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang (gap) tingkat
kesejahteraan antar masyarakat mempunyai berbagai kelemahan.
Kelemahan itu timbul karena perbandingan dengan cara demikian
mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar negara. Sebutkan dan
jelaskan perbedaan-perbedaan tersebut!
3) Konsep indikator pembangunan yang dikemukakan. oleh William
Nordhaus dan James Tobin (1972) mencoba untuk menyempurnakan
nilai-nilai GNP dengan dua cara yaitu melalui koreksi positif dan negatif

atau dikenal dengan konsep Net Economic Welfare (NEW). Jelaskan apa
yang dimaksud koreksi positif dan negatif tersebut!
4) Beckerman menemukan cara lain dalam membandingkan tingkat
kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Jelaskan cara yang
dikemukakan Beckerman tersebut!
5) Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris
mengenalkan Physical Quality ofLife Index (PQLI) atau lndeks Kualitas
Hidup (IKH). IKH merupakan indeks gabungan yang terdiri dari
beberapa indikator. Sebutkan indikator-indikator tersebut!
1) Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, tetap memiliki
kelebihan karena memfokuskan pada raison d'etre dari pembangunan
yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Dengan
kata lain pendapatan per kapita adalah suatu proksi (pendekatan) yang
baik dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat.
2) Anda dapat memulai dari pemahaman bahwa kelemahan timbul karena
perbandingan tersebut mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar
negara dalam hal-hal: struktur umur penduduk, distribusi pendapatan
nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang
(kurs).
3) Anda ulang pemahaman konsep Net Economic Welfare (NEW) yang
terdiri dari Koreksi positif yang mengharuskan kita untuk
memperhatikan waktu senggang (leisure) dan perkembangan sektor
ekonomi informal.
4) Anda ulang kembali pemahaman mengenai pendapat Beckerman
mengenai indikator non moneter yang disederhanakan (Modified nori
monetary indicators). Berdasarkan cara tersebut indeks kesejahteraan
dari setiap negara ditentukan oleh tingkat konsumsi atau ju1nlah
persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan
mudah diperoleh di NSB.
5) Physical Quality ofLife Index (PQLI) atau lndeks Kualitas Hidup (IKH)
merupakan indeks gabungan dari 3 indikator, yaitu tingkat harapan
hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.
RANG KUMAN- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Walaupun pendapatan per kapita memiliki berbagai kelemahan,
namun masih tetap bisa digunakan sebagai titik awal untuk

mengklasifikasikan tingkat-tingkat pembangunan dan identifikasi
kebutuhan pembangunan.
2. Kelemahan menggunakan pendapatan per kapita timbul karena
perbandingannya mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar
negara dalam hal-hal seperti struktur umur penduduk, distribusi
pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan,
dan perbedaan nilai mata uang (kurs).
3. William Nordhaus dan James Tobin (1972) menyempurnakan nilai-
nilai GNP dengan dua cara yaitu melalui koreksi positif dan negatif
atau lebih dikenal dengan konsep Net Economic Welfare (NEW).
Koreksi positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu
senggang (leisure) dan perkembangan sektor ekonomi informal.
Sementara itu, koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah
kerusakan lingkungan.
4. Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat
kesejahteraan masyarakat di berbagai negara yaitu dengan
membandingkan tingkat kesejahteraan menggunakan data yang
bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan
masyarakat di tiap-tiap negara (Modified non monetary indicators).
5. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D.
Morris mengenalkan Physical Quality of' Life Index (PQLI) atau
Indeks Kualitas Hidup (IKH) yang merupakan indeks gabungan dari
3 indikator yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat
melek huruf.
6. United Nations For Development Progam (UNDP) mengembangkan
suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks
Pembangunan Manusia (Human Developnient Indeks, HDI).
Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini
adalah : (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf
masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita.
~ I TES FDRMATIF 2
1) William Nordhaus dan James Tobin (1972) mencoba menyempurnakan
nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh indikator yang lebih
baik dengan melakukan koreksi positif dan negatif. Yang termasuk
koreksi positif menurut mereka adalah, kecuali ....
A. perlunya diperhitungkan waktu senggang
B. kerusakan lingkungan

C. sektor informal
D. pekerjaan yang dilakukan sendiri
2) Di antara istilah dan lembaga di bawah ini adalah yang pemah
melakukan penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat
kesejahteraan ....
A. Modified non monetary indicators
B. Net Economic Welfare
C. United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)
D. Human Development Index
3) Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator
kesejahteraan rakyat yang disebut indikator ....
A. susenas inti
B. sakernas
C. sensus penduduk
D. supas
4) United Nations For Development Progam (UNDP) mengembangkan
suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan
Manusia (Human Development Index= HDI) diantaranya indikator yang
digunakan untuk menyusun indeks ini adalah ....
A. tingkat harapan hidup
B. angka kematian
C. tingkat pendidikan
D. tingkat pengangguran
5) Apabila digambarkan dalam suatu grafik, NEW tumbuh lebih ....
A. cepat dari GNP
B. lambat dari GNP
C. sama cepatnya dengan GNP
D. sama lambatnya dengan GNP

Tingkat penguasaan = ----------- x 100%
Jumlah Soal
80 - 89% =baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
belum dikuasai.

KEGIATAN BELA.JAR 3
Motivasi dan Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
ada tahap-tahap permulaan perencanaan pada umumnya berkenaan
dengan bidang ekonomi. Oleh karena itu kecenderungan utama adalah
ilmu perencanaan yang berkembang paling maju adalah perencanaan
ekonomi.
Dilihat dari segi perkembangan ilmu maka perencanaan ekonomi dapat
dianggap sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Perkembangan
permulaan ilmu ekonomi dimulai dengan tulisan Adam Smith ''An Inqury
into the Nature and Causes of the Wealth of Nation'' yang mengemukakan
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah, karena
adanya invisible hand. Dalil ini diperkuat dalam perkembangan ilmu
ekonomi mazhab klasik yang tokoh-tokohnya seperti David Richardo dan
Thomas Robert Malthus.
Perkembangan penting ke arah ilmu perencanaan ekonomi dimulai
dengan analisa ekonomi makro yang dipelopori oleh John Maynard Keynes.
Kemudian berkembang mazhab-mazhab Neo Keynesian yang mulai
memperhatikan masalah pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Karena
yang lebih memerlukan pertumbuhan ekonomi adalah NSB maka peralatan
analisa ekonomi makro Keynes tersebut dipakai untuk menelaah masalah-
masalah pembangunan.
A. MOTIVASI PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan ekonomi berencana merupakan suatu hal baru yang
dikenal sejak Perang Dunia II (PD II). Namun demikian, pasca PD II
perhatian terhadap pembangunan ekonomi berencana berkembang cepat
sekali dan mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Menurut Arsyad (2004)
hal ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu pertama, munculnya hasrat NSB untuk
segera membangun ekonomi negaranya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Perencanaan dilihat sebagai alat untuk mempercepat proses
pembangunan ekonomi dan mempersiapkan suatu landasan ekonomi yang
kuat bagi perkembangan ekonomi selanjutnya. Kedua, melihat pengalaman

dari perkembangan perencanaan ekonomi di negara-negara sosialis pada saat
itu, Uni Soviet (ketika belum pecah) dianggap sebagai negara yang pertama
kali menerapkan pembangunan ekonomi berencana yang sistematis, dan
ketiga, pengalaman perencanaan di Eropa dan Amerika Serikat selama PD II
yang menunjukkan kepada para ekonom adalah mungkin bagi pemerintah
untuk mempengaruhi tingkat dan arah pertumbuhan ekonomi.
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN
EKONOMI
1. Penduduk dan Kualitas Somber Daya Manusia (SDM)
a. Peranan Penduduk dalam Pembangunan
Kapasitas yang rendah dari NSB untuk meningkatkan output totalnya
harus diimbangi dengan penurunan tingkat perkembangan penduduk,
sehingga penghasilan riil per kapita akan dapat meningkat. Dengan kapasitas
yang rendah untuk menaikkan output totalnya dan tanpa diimbangi dengan
turunnya tingkat perkembangan penduduk, maka akan terjadi penundaan
pembangunan ekonomi.
Ada 4 aspek kependudukan yang perlu diperhatikan di NSB yaitu:
1) Tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi
2) Struktur umur yang tidakfavourable
3) Distribusi penduduk yang tidak seimbang
4) Kurangnya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih
b. Kualitas Tenaga Kerja
Masalah kualitas tenaga kerja berhubungan dengan human capital. Ciri
khusus yang dimiliki faktor produksi ini ialah tidak dapat hilang atau
berkurang apabila faktor produksi itu dipakai atau dimanfaatkan. Dengan
demikian, apabila faktor produksi itu dipakai maka kadamya bukan semakin
berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin
tinggi pula.
Sebelum membahas mengenai peningkatan kualitas, maka perlu
diketahui apa yang menjadi tujuan dari faktor produksi tenaga kerja. Tujuan
utama faktor produksi dipekerjakan adalah guna mendapatkan balas jasa
yang disebut upah dan gaji sebagai harga dari tenaga kerja. Dengan kata lain
penawaran tenaga kerja akan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat upah.
Semakin tinggi tingkat upah di pasar tenaga kerja akan semakin tinggi pula

jumlah penawaran tenaga kerja. Sehingga berdasarkan teori ekonomi,
kemauan seseorang untuk bekerja lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat upah
yang ada. Selain itu kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan, kesehatan, kecakapan (keterampilan dan keahliannya).
2. Modal
a. Pengertian dan Fungsi Kapital
Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung
maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah output (Irawan dan
Suparmoko, 1999). Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari
barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan
datang. Ini meliputi pabrik-pabrik dan alat-alat, bangunan dan sebagainya.
Kapital sebagai alat pendorong perekonomian meliputi investasi dalam
pengetahuan teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan
keahlian. Selain itu juga termasuk sumber-sumber yang menaikkan tenaga
produksi, yang semuanya membutuhkan keahlian penduduknya. Dengan kata
lain, dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang fungsi kapital yang
meningkatkan produktivitas tidak saja berujud pabrik-pabrik dan
perlengkapannya tetapi juga human capital.
b. Sumber-sumber Kapital bagi Pembangunan
1) Sumber fisik/swadaya masyarakat
Yaitu dengan realokasi faktor-faktor produksi dari penggunaan kurang
efisien ke penggunaan yang lebih efisien. Misalnya, seperti pada Gambar
1.1. kita dapat memindahkan jumlah tenaga kerja yang masih
menganggur tersembunyi di sektor pertanian (sebelah kanan OL0)
sampai OL1 yaitu dengan memanfaatkan tenaga kerja untuk
pembangunan jalan-jalan desa, saluran-saluran air pedesaan di mana
tetap tidak mengurangi produksi pertanian.

1.30
Pr0duksi ,
, -
o: LQ
Gambar 1.1.
EKDNOMI PERENCANAAN •
TPL
Menganggur
Te~emburtyi
Tenaga Kerja
Alokasi Faktor Produksi dari Penggunaan Kurang Efisien
ke Penggunaan yang Efisien
Sumber: Sukirno,
2) Secara finansial sumber dana dapat dikelompokkan dalam:
a) Tabungan masyarakat (voluntary saving)
Yang dimaksud dengan tabungan masyarakat adalah bagian
pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk keperluan
memenuhi kebutuhan konsumsi. Keuntungan masyarakat adalah
berupa bunga.
b) Pajak atau tabungan paksa (forced saving)
Dalam hal pengenaan pajak, pemerintah memaksa unit-unit ekonomi
untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak
kepada pemerintah. Hasil pembayaran tersebut merupakan
penerimaan negara. Sumber penerimaan negara ini dapat berasal
dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah
pajak yang dalam artian ekonomi bebannya tidak dapat digeserkan
kepada pihak lain oleh si wajib pajak. Sedangkan pajak tidak
langsung merupakan pajak yang bebannya dapat digeserkan ke
pihak lain (lihat Gambar 1.2).
Dalam Gambar 1.2. pajak tidak langsung (pajak penjualan) sebesar t
per satuan x, sebagian terpaksa dipikul oleh konsumen karena harga
naik dari OP0 ke OP1 atau dari X01 ke X0t dan beban produsen
sebesar t k dan beban konsumen sebesar t 1.

e ESPA421 9/MODUL 1
1-t
Pn
0
D k
-----------· - ----- . -·---- -----' lI
'I
·' I
I- .. .
---- ----~ --------- -~---~ ~~ -
I
I
I
I
I
••I
I
I
I,,
I
I
I
I
.I
I
I
I
I
••
I
11
~
Gambar 1.2.
r
x
Penggeseran Beban Pajak Penjualan dar1 Produsen ke Konsumen
c) Tabungan pemerintah
1.31
Yang dimaksud dengan tabungan pemerintah adalah selisih antara
penerimaan dan pengeluaran rutin, yang mana tabungan peme1·intah
ini ditambah dengan bantuan program dan bantuan proyek
merupakan jumlah dana yang tersedia untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran pembangunan.
d) Pinjaman pemerintah (dibedakan pinjaman dalam negeri dan luar
negeri)
Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh
pemerintah dari penduduk di negeri sendiri, sedangkan pinjaman
luar negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah
dari para individu di luar negeri ataupun dari pemerintah negara
lain.
e) lnflasi (invisible tax)
Cara lain untuk membiayai pembangunan adalah dengan inflasi.
Dengan inflasi maka semua unit ekonomi akan membeli barang
dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi dengan pengeluaran rupiah
yang sama. Dengan kata lain masyarakat mengurangi konsumsi riil
dengan adanya inflasi. Karena itu inflasi dapat diartikan sebagai
pajak tidak tampak (invisible tax).

t) Investasi asing
Investasi asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh
pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan
keuntungan dari usaha yang dilaksanakan. Keuntungan berupa
diolahnya sumber daya dalam negeri, meningkatnya lapangan kerja
dan terjadinya nilai tambah (value added).
Keadaan kapital di negara berkembang pada umumnya relatif
jarang. Hal ini disebabkan akumulasi yang rendah karena adanya
suatu lingkaran yang tak berujung pangkal (vicious circle).
Kebanyakan Negara berkembang sekarang ini mempunyai tabungan
dan investasi sebesar 2-6 persen dari pendapatan nasionalnya,
sedangkan Negara maju mencapai 10-20 persen dari pendapatan
nasionalnya.
3. Somber Daya Alam (SDA)
Sampai tahun 1930-an pada umumnya orang menyatakan bahwa
kemunduran suatu perekonomian ataupun adanya kesempatan untuk
berkembang bagi suatu masyarakat dapat dilihat dari banyak sedikitnya
sumber-sumber alam yang ada di daerah tersebut. Tanpa adanya sumber daya
alam minimum di suatu negara maka tidak akan banyak harapan untuk
adanya perkembangan ekonomi. Namun demikian peranan relatif dari
sumber daya alam dalam perkembangan ekonomi cenderung untuk turun bila
perekonomian semakin berkembang. Dengan naiknya pendapatan maka
hasrat berkonsumsi marjinal pada sumber-sumber alam nampak berkurang,
hal ini berhubungan dengan income elasticity of demand yang relatif rendah
terhadap hasil-hasil pertanian, demikian juga karena perubahan dalam fungsi
produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknik, bibit yang baik, penggunaan
pupuk dan adanya pengelolaan tanah yang baik. Peranan yang relatif turun
tidak berlangsung lama mengingat bila semakin maju suatu perekonomian
secara absolut semakin banyak SDA yang diolah sehingga berubah dari SDA
potensial menjadi riil.
4. Teknologi dan Wiraswasta (Entrepreneur)
Seperti yang dikatakan Sehumpeter bahwa perkembangan yang lambat
dan terus menerus dalam tersedianya alat-alat produksi dan tabungan
merupakan faktor penting di dalam menguraikan sejarah perekonomian.
Tetapi sebenamya pertumbuhan ekonomi terutama terdiri dari pengerjaan

sumber-sumber alam yang ada dengan cara yang berbeda. Jadi teknologi
pengaruhnya terlihat dari perubahan fungsi produksi yang mana dapat
dianggap sebagai faktor produksi yang lain. Ini menyebabkan perlu adanya
investasi di mana pengaplikasiannya akan tergantung pada kegiatan ekonomi
yang ada. Aplikasi inilah yang akan dilakukan oleh wiraswasta
(entrepreneur). Kedua hal tersebut adalah salah satu unsur untuk
membedakan antara negara-negara yang sudah maju dengan negara yang
relatif kurang maju. Dalam negara yang relatif lebih maju perbedaan atau
jarak antara kemungkinan-kemungkinan teknologi dan praktek-praktek
pengusaha jauh lebih sedikit daripada di negara-negara kurang maju.
Misalnya tingkat teknik di negara maju telah mampu membuat atom dan
negara tersebut sudah mempraktekkannya, sedangkan di negara berkembang
meskipun teknologi sudah tinggi tetapi mempraktekkannya sebagai faktor
prod·uksi belum mampu.
~-! ~ ~ - . . . . . . . . .
, ~ -...-.c:
- :,_
-· --""-'-
LATIHAN
1) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi!
2) Perhatian NSB terhadap pembangunan ekonomi berencana berkembang
cepat sekali dan mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Sebutkan dan
jelaskan 3 (tiga) faktor penyebabnya!
3) Jelaskan secara grafis bagaimana seorang penjual rokok menggeserkan
beban pajak yang dikenakan pemerintah ke konsumen!
4) Jelaskan secara singkat bagaimana pengaruh teknologi dan wiraswasta
(entrepreneur) terhadap pe1nbangunan ekonomi!
5) Secara finansial sumber dana dapat dikelompokkan menjadi berapa
macam? Sebutkan dan jelaskan!
1) Anda perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan
ekonomi.
2) Anda dapat memulai dari pendapat Arsyad (2004) yang menyebutkan 3
faktor tersebut yaitu pertama, munculnya hasrat NSB untuk segera
membangun ekonomi negaranya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Kedua, melihat pengalaman dari perkembangan

perencanaan ekonomi di negara-negara sosialis pada saat itu, Uni Soviet
(ketika belum pecah) dianggap sebagai negara pertama kali menerapkan
pembangunan ekonomi berencana yang sistematis, dan terakhir ketiga,
pengalaman perencanaan di Eropa dan Amerika Serikat selama PD II
yang menunjukkan kepada para ekonom adalah mungkin bagi
pemerintah untuk mempengaruhi tingkat dan arah pertumbuhan
ekonomi.
3) Anda ulang kembali pemahaman secara grafis mengenai penggeseran
beban pajak penjualan dari produsen ke konsumen.
4) Anda ulang kembali pemahaman bahwa pengaruh teknologi terlihat dari
perubahan fungsi produksi yang mana dapat dianggap sebagai faktor
produksi yang lain. Ini menyebabkan perlu adanya investasi di mana
pengaplikasiannya akan tergantung pada kegiatan ekonomi yang ada.
Aplikasi inilah yang akan dilakukan oleh wiraswasta (entrepreneur).
5) Secara finansial sumber dana dapat dikelompokkan menjadi:
1.
a) Tabungan masyarakat (voluntary saving)
Yang dimaksud dengan tabungan masyarakat adalah bagian
pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk keperluan
memenuhi kebutuhan konsumsi. Keuntungan masyarakat adalah
bunga.
b) Pajak atau tabungan paksa (forced saving)
Dalam hal pengenaan pajak, pemerintah memaksa unit-unit ekonomi
untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak
kepada pemerintah. Hasil pembayaran tersebut merupakan
penerimaan Negara.
RANG KUMAN
Pasca PD II perhatian terhadap pembangunan ekonomi berencana
berkembang cepat ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu:
a. Munculnya hasrat NSB untuk segera membangun ekonomi
negaranya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
b. Melihat pengalaman dari perkembangan perencanaan ekonomi
di negara-negara sosialis yang menerapkan pembangunan
ekonomi berencana yang sistematis.
c. Pengalaman perencanaan di Eropa dan Amerika Serikat selama
PD II yang menunjukkan kemungkinan bagi pemerintah untuk
mempengaruhi tingkat dan arah pertumb11han ekonomi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi:
a. Penduduk dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
b. Modal
c. Sumber Daya Alam (SDA)
d. Teknologi dan Wiraswasta (Entrepreneur)
TES F"DRMATIF" 3
1) Pasca PD II perhatian terhadap pembangunan ekonomi berencana
berkembang sangat cepat hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
kecuali ....
A. munculnya hasrat NSB untuk segera membangun ekonomi
negaranya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
B. melihat pengalaman dari perkembangan perencanaan ekonomi di
negara-negara sosialis yang menerapkan pembangunan ekonomi
berencana yang sistematis.
C. dorongan dari negara maju yang akan memberikan bantuan untuk
melakukan pembangunan
D. pengalaman perencanaan di Eropa dan Amerika Serikat selama PD
II yang menunjukkan kemungkinan bagi pemerintah untuk
mempengaruhi tingkat dan arah pertumbuhan ekonomi
2) Berkaitan dengan sumber-sumber kapital yang mempengaruhi
pembangunan ekonomi, pajak mer11pakan salah satu sumber kapital,
dalam artian ekonomi bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain
oleh si wajib pajak disebut ....
A. pajak langsung
B. pajak penjualan
C. retribusi
D. pajak penghasilan
3) Penduduk dan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa
aspek penduduk yang perlu diperhatikan di NSB, kecuali ....
A. tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi
B. struktur umur yang tidakfavourable
C. kurangnya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih
D. jumlah kelahiran bayi yang rendah

4) Dengan naiknya pendapatan maka hasrat berkonsumsi marjinal pada
sumber-sumber alam nampak berkurang, hal ini terjadi karena ....
A. income elasticity ofdemand yang relatif rendah terhadap hasil-hasil
pertanian
B. produk yang berasal dari sumber-sumber alam harganya lebih mahal
C. produk manufaktur lebih murah
D. selera yang rendah
5) Pengaruh teknologi terlihat dari perubahan fungsi produksi yang mana
dapat dianggap sebagai faktor produksi yang lain. Ini menyebabkan
perlu adanya investasi di mana pengaplikasiannya akan tergantung pada
kegiatan ekonomi yang ada. Aplikasi inilah yang akan dilakukan oleh ....
A. pemerintah
B. konsumen
C. produsen
D. wiraswasta (entrepreneur)
Tingkat penguasaan = ----------x100%
Jumlah Soal
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif
Tes Formatif1 Tes Formatif2 Tes Formatif3
1) D 1) B 1) c
2) B 2) c 2) B
3) A 3) A 3) D
4) A 4) D 4) A
5) D 5) B 5) A

Daftar Pustaka
Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi
Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Blakely (1989). Planing Local Economic Development: Theory and Practice.
California: Sage Publication.
Jhingan, M.L. (2004). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Lewis, W.A. (1957). The Theory of Economic Growth. London: Allen and
Unwin.
Myrdal. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Region. London:
Allen and Unwin.
Sanusi, B. (2000). Pengantar Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Suparmoko dan Irawan. (1992). Ekonomika Pembangunan. Edisi ke-5.
Yogyakarta: BPFE.
Tinbergen. (1967). Development Planning. New York, Toronto: Mc. Graw
Hill Book Company.
Tjokroamidjojo, Bintoro. (1993). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji
Masagung.
Todaro, Michael. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi
Ketujuh. Alih Bahasa: Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kembali ke Daftar Isi0

MODUL 2
Definisi dan Ruang Lingkup
Perencanaan Pembangunan
Hermanto Siregar, Ph.D.
Fifi Diana Thamrin, S.P., M.Si.
Widyastutik, S. E., M.Si.
PENDAHULUAN
odul ini akan membahas definisi dan ruang lingkup perencanaan secara
umum yang akan dikembangkan dalam 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu:
pertama menjelaskan pengertian Perencanaan Pembangunan dan kedua
menjelaskan Syarat-syarat Perencanaan.
Dalam hal perencanaan pembangunan, belum ada defmisi yang dapat
disepakati secara umum. Meskipun demikian, beberapa ciri tertentu
mengenai perencanaan dapat dikemukakan dalam modul ini.
Secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu:
1. menjelaskan arti dan konsep dasar perencanaan;
2. menjelaskan kaitan perencanaan dengan pengambilan keputusan;
3. menjelaskan tujuan perencanaan;
4. menjelaskan manfaat perencanaan;
5. menjelaskan unsur-unsur pokok dalam perencanaan;
6. menjelaskan tahap-tahap perencanaan;
7. menjelaskan jenis-jenis perencanaan;
8. menjelaskan kriteria perencanaan yang baik;
9. menjelaskan syarat-syarat keberhasilan rencana;
10. menjelaskan perencanaan menurut jangka waktunya;
11. menjelaskan organisasi dan fungsi badan perencana.

KEGIATAN BELAJAR 1
Arti Perencanaan Pembangunan
enurut Bachrawi Sanusi, perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan
untuk melenyapkan kemiskinan bangsa. Perencanaan merupakan satu-
satunya cara bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan
pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, mengurangi kesenjangan
pendapatan, meningkatkan lapangan kerja, melaksanakan pembangunan yang
menyeluruh dan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional dari tangan
penjajah. Tidak ada yang lebih dan benar daripada itu yaitu bahwa ide
perencanaan telah muncul menjadi kenyataan praktis dan itulah satu-satunya
harapan bagi kebangkitan negara-negara berkembang di dunia.
Dengan kata lain pembangunan mempunyai arti yang luas dalam upaya
mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa dari negara berkembang jauh lebih
baik daripada keadaan sebelumnya yakni sebagai upaya meningkatkan
pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan
pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, meningkatkan lapangan kerja.
1. Kaitan Perencanaan dengan Pengambilan Keputusan
Perencanaan adalah bagian dari pengambilan keputusan. Pengambilan
keputusan adalah memilih tindakan yang tepat untuk menyelesaikan
permasalahan. Pengambilan keputusan ada yang memiliki sasaran segera
(saat ini) dan ada yang memiliki sasaran untuk masa depan, baik jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan adalah
pengambilan keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan.
Oleh sebab itu, perencanaan membutuhkan proses yang lebih rumit.
Pengambilan keputusan yang bersangkut paut dengan kebutuhan sesaat atau
jangka pendek tidak masuk kategori perencanaan. Ada juga pengambilan
keputusan yang memiliki dampak jauh ke depan, tetapi karena proses
penyusunannya lebih pendek maka tidak dikategorikan sebagai perencanaan.
Karena sifatnya sama, yaitu memilih tindakan untuk menyelesaikan
permasalahan, ada juga yang menganggap perencanaan identik dengan
pengambilan keputusan. Karena kedua istilah itu sering dipakai dalam
kehidupan sehari-hari, maka perlu dibedakan penggunaannya.
Sebetulnya perbedaan antara keduanya dapat terlihat dari dua sisi.
Pertama terkait dengan jangka waktunya dan kedua tentang bentuk

permasalahan yang ingin diatasi. Perencanaan terkait dengan penyelesaian
permasalahan di masa yang akan datang sehingga berisikan tindakan yang
akan dilakukan di masa datang dan dampaknya juga baru terlihat di masa
depan. Hal ini tidak berarti perencanaan tidak memperhatikan apa yang
sedang terjadi saat ini, karena permasalahan di masa yang akan datang adalah
produk dari apa yang terjadi saat ini dan pengaruh faktor luar. Pengambilan
keputusan sering dikaitkan dengan kebutuhan mendadak terutama untuk
mengatasi permasalahan jangka pendek. Tindakan yang dipilih segera
dilaksanakan atau berlaku dan dampaknya juga segera terasa. Kalaupun
pengambilan keputusan itu juga berisikan tindakan di masa yang akan
datang, sering kali tindakan itu berupa regulasi atau pengulangan atau
bersifat rutin, berbeda dengan perencanaan di mana tindakan itu bersifat
variatif (berbeda untuk kurun waktu atau kondisi yang berbeda). Berdasarkan
kurun waktu yang dicakup, proses perencanaan membutuhkan waktu yang
lebih lama dibandingkan proses pengambilan keputusan. Alat analisa yang
digunakan juga sering kali berbeda, misalnya perencanaan membutuhkan
kemampuan untuk melakukan proyeksi, sedangkan dalam pengambilan
keputusan (di luar perencanaan), analisis seperti itu belum tentu dibutuhkan.
Secara singkat, pengambilan keputusan ditujukan untuk menyelesaikan suatu
masalah, sedangkan perencanaan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu di masa yang akan datang. Perlu diingat bahwa tujuan dalam
perencanaan juga untuk menyelesaikan masalah, hanya umumnya
masalahnya bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, faktor-faktor yang
harus diperhatikan pun menjadi lebih banyak.
2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan
Menurut Tarigan, tujuan perencanaan adalah menciptakan kehidupan
yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada akhirnya menghasilkan rencana
yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh
pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Lokasi yang dipilih
memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal,
setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat
perencanaan dalam suatu wilayah, antara lain dapat di kemukakan sebagai
berikut.
a. Perencanaan haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai
kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa
yang akan datang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi

yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai
wilayah penyangga. Juga dapat dihindari pemanfaatan lahan yang
mestinya dilestarikan, seperti kawasan hutan lindung dan konservasi
alam. Hal ini berarti dari sejak awal dapat diantisipasi dampak positif
dan negatif dari perubahan tersebut, dan dapat dipikirkan langkah-
langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi dampak negatif dan
mengoptimalkan dampak positif.
b. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih
kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di
mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan. Hal ini bisa
mempercepat proses pembangunan karena investor mendapat kepastian
hukum tentang lokasi usahanya dan menjamin keteraturan dan
menjauhkan benturan kepentingan.
c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau
mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan
lahan.
d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi
lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
e. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan,
penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai
tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat
optimal dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi harus menjamin keserasian
spasial, keselarasan antar sektor, mengoptimasi investasi, terciptanya
efisiensi dalam kehidupan, dan menjamin kelestarian lingkungan.
Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran tersebut
secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada. Masalah
yang rumit adalah bahwa pada lokasi yang direncanakan sering kali telah
terisi dengan kegiatan lain. Akibatnya harus dibuatkan pilihan antara
memindahkan kegiatan yang telah terlebih dahulu ada dan menggantinya
dengan kegiatan baru, atau apa yang direncanakan harus disesuaikan dengan
apa yang telah ada di lapangan. Menetapkan pilihan ini sering kali tidak
mudah karena selain masalah perhitungan biaya versus manfaat, juga sering
kali terdapat kepentingan lain yang sulit dikonversi dalam nilai uang,
misalnya adat, sejarah, warisan dan lingkungan.

3. Unsur-unsur Pokok dalam Perencanaan
Secara umum unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan
adalah sebagai berikut.
a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang
sering juga disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas-prioritas
pembangunan. Meliputi pula berbagai sasaran pembangunan. Unsur ini
merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam
unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah penetapan tujuan-tujuan
rencana (development objectives atau plan objectives). Mengenai
perumusan tujuan perencanaan ini dapat di kemukakan hal-hal berikut:
1) Perumusan tujuan perencanaan merupakan komponen utama dari
suatu rencana pembangunan. Hal ini merupakan prasyarat bagi
penentuan strategi yang baik untuk menggunakan sumber-sumber
pembangunan kepada alokasi keperluan investasi yang menunjang
pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
2) Perumusan atau penetapan tujuan perencanaan yang tergantung
pada:
a) Preferensi-preferensi nasional atau pilihan-pilihan nasional
yang didasarkan pada kondisi serta nilai-nilai yang dianut di
bidang politik, sosial, dan ekonomi masyarakat yang
bersangkutan.
b) Tingkat perkembangan pembangunan (stage ofdevelopment).
3) Dalam pemilihan dan penentuan tujuan-tujuan rencana sering kali
terdapat kelemahan yaitu dengan adanya tujuan-tujuan yang saling
bersaing. Misalnya tujuan menaikkan pendapatan nasional dengan
tujuan pembagian pendapatan yang lebih merata. Contoh yang
lainnya adalah tujuan pembangunan sektor industri dengan
teknologi tinggi bersaing dengan tujuan untuk meningkatkan atau
memperluas kesempatan kerja. Demikian pula sering terjadi
mencampurkan antara tujuan-tujuan yang bersifat lebih kualitatif
dengan sasaran-sasaran rencana yang lebih bersifat kuantitatif.
4) Penetapan tujuan rencana pada umumnya merupakan suatu putusan
politik. Karena tujuan perencanaan hendaknya merupakan basil
pendapat atau penyatuan pendapat politik, ekonomi, sosial dalam
masyarakat. Biarpun perumusan harus melalui perhitungan berbagai

alternatif tentang prioritas, sumber-sumber, kemungkinan dapat
dicapainya, yang semuanya itu direncanakan oleh para perencana.
5) Perkembangan akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan untuk
memperluas tujuan-tujuan rencana, tidak hanya menyangkut bidang
ekonomi saja, melainkan juga bidang politik, sosial, budaya, dan
pertahanan dan keamanan. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat
kecenderungan bahwa tujuan-tujuan pembangunan itu adalah
pembangunan manusia itu sendiri. Artinya peningkatan kualitas
hidup manusia material maupun spiritual. Kecenderungan ini masih
belum begitu tampak pencerminannya dalam pendekatan-
pendekatan yang lebih operasional.
b. Unsur pokok yang kedua adalah adanya kerangka rencana. Sering kali
hal ini disebut juga sebagai kerangka makro rencana. Dalam kerangka
ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan ekonomi serta
implikasi hubungan tersebut.
c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsur pokok dalam
penyusunan rencana pembangunan. Khususnya adalah sumber-sumber
pembiayaan pembangunan. Sering kali hal ini merupakan bahagian dari
penelaahan kerangka makro rencana. Sumber-sumber pembiayaan
pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis dalam usaha
pembangunan dan dengan demikian perlu diperkirakan secara saksama.
d. Unsur pokok yang lain dalam perencanaan pembangunan adalah uraian
tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai kebijaksanaan
perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Satu sama lain
kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan tersebut perlu serasi dan
konsisten. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan itu adalah antara
lain kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan penganggaran, kebijaksanaan
moneter, kebijaksanaan harga serta berbagai kebijaksanaan sektoral
lainnya. Kecuali itu juga penting kebijaksanaan pembangunan daerah-
daerah.
e. Unsur pokok kelima dari perencanaan pembangunan adalah program
investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di
bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, perumahan dan
lain-lain. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan
bersamaan dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana (plan target atau
development targets). Penyusunannya perlu dilakukan secara lebih
seksama, dan dewasa ini dilakukan berdasar suatu perencanaan yang

lebih operasional. Caranya ialah dengan merencanakan program-
program investasi tersebut sampai dengan komponen unit kegiatan usaha
yang terkecil yaitu proyek-proyek pembangunan. Dalam penyusunan
program investasi dan sasaran-sasaran rencana pertimbangan ekonomi
dan pembangunan diserasikan dengan kemungkinan pembiayaannya
secara wajar. Tiga pertimbangan penting perlu diperhatikan, yaitu:
1) konsistensi dan saling mendukung antara program-program dan
proyek-proyek investasi;
2) penetapan skala prioritas secara tajam;
3) lebih menjamin proses pertumbuhan.
f. Unsur pokok yang terakhir dalam perencanaan pembangunan adalah
administrasi pembangunan. Salah satu segi penting dalam proses
perencanaan adalah pelaksanaannya, dan untuk ini diperlukan suatu
administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan penyempurnaan
administrasi negara dan pembinaan, sistem administrasi untuk
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu
direncanakan sebagai bagian integral dari rencana pembangunan itu
sendiri. Dalam usaha tersebut termasuk pula penelaahan terhadap
mekanisme dan kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan (planning machinery).
4. Langkah-langkah dalam Perencanaan
Ada penulis yang melihat perencanaan wilayah dari sudut langkah-
langkah yang harus terdapat dalam kegiatan perencanaan tersebut. Glasson
(1974: 5) mengatakan bahwa ''Major features of general planning include a
sequence ofactions which are designed to solve problems in the future''. Jadi
perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian
tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan.
Glasson kemudian menetapkan urutan langkah-langkah sebagai berikut:
a. the identification ofthe problem;
b. the formulation of general goals and more specific and measurable
objectives relating to the problem;
c. the identification ofpossible constraints;
d. projection ofthe future situation;

e. the generation and evaluation of alternative courses of action; and the
production of a preferred plan, which in generic form may include any
policy statement or strategy as well as a definitive plan.
Untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Indonesia, apa yang
dikemukakan Glasson masih perlu diperluas. Perencanaan wilayah di
Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-
langkahnya sebagai berikut.
a. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka
pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat
menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi,
diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data
sekunder maupun data primer.
b. Tetapkan visi, misi dan tujuan umum yang merupakan kesepakatan
bersama sejak awal.
c. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang
diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
d. Proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat
controllable (dapat dikendalikan) maupun non-controllable (di luar
jangkauan pengendalian pihak perencana).
e. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.
f. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran
tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana
dan faktor produksi yang tersedia.
g. Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan
pendukung yang akan dilaksanakan.
h. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan
i. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan
sesuai dengan yang diharapkan.
Perlu dicatat bahwa pada langkah ''mencari dan mengevaluasi berbagai
alternatif', di dalamnya dapat berupa kegiatan saja tanpa menyebut lokasi,
tetapi bisa juga berupa kegiatan dan lokasinya sekaligus. Apabila pada
langkah tersebut telah berisikan alternatif ''kegiatan dan lokasinya'' sekaligus,
maka langkah ''menetapkan lokasi''tidak diperlukan lagi. Perlu pula dicatat
bahwa langkah-langkah yang disebutkan di atas bisa lebih sederhana apabila

permasalahannya sederhana. Akan tetapi, bagi perencanaan yang cukup luas,
langkah-langkah di atas barulah merupakan langkah-langkah utama. Artinya,
setiap langkah bisa terdiri atas berbagai tindakan kegiatan sehingga
merupakan suatu perencanaan tersendiri. Demikian pula urutannya dapat
dibolak-balik. Misalnya setelah alternatif ditetapkan, kemudian disusun
langkah dan strategi untuk menjalankan alternatif tersebut. Apabila diketahui
bahwa ada langkah yang tidak dapat dijalankan, terpaksa dicari alternatif lain.
5. Jenis-jenis Perencanaan
Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang
melihat dari perbedaan isinya, ada yang melihat dari sudut visi perencanaan,
dan ada yang melihat dari perbedaan luas pandang atas bidang yang
direncanakan. Ada yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang
dari masing-masing institusi yang terlibat. Ada yang melihat dari sudut
pengelolaan atau koordinasi antar berbagai lembaga, ada pula yang
merupakan gabungan antar berbagai unsur yang telah disebutkan. Ada yang
mengategorikan sebagai jenis perencanaan, tetapi ada pula yang
mengategorikannya sebagai tipe-tipe perencanaan. Jenis atau tipe
perencanaan dapat berbeda di antara satu negara dengan negara lain, bahkan
di antara satu sektor dengan sektor lain dalam satu negara. Hal ini berarti
dalam suatu negara akan ada kombinasi dari berbagai jenis perencanaan
tergantung kondisi lingkungan di mana perencanaan itu diterapkan.
Glasson (1974) menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah:
a. physical planning and economic planning;
b. allocative and innovative planning;
c. multi or single objective planning;
d. indicative or imperative planning.
Di Indonesia juga dikenal jenis top-down and bottom-up planning,
vertical and horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan
masyarakat secara langsung dan tidak melibatkan masyarakat sama sekali.
Uraian atau masing-masing jenis itu di kemukakan berikut ini.
a. Perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi
Pada dasarnya pembedaan ini didasarkan atas isi atau materi dari
perencanaan. Namun demikian, orang awam terkadang tidak bisa
melihat perbedaan antara perencanaan fisik dengan perencanaan
ekonomi. Perencanaan fisik (physical planning) adalah perencanaan

untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah
misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah, perencanaan jalur
transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitas untuk umum dan lain-lain.
Perencanaan ekonomi (economic planning) berkenaan dengan perubahan
struktur ekonomi sesuatu wilayah dan langkah-langkah untuk
memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah. Perencanaan ekonomi
lebih didasarkan atas mekanisme pasar ketimbang perencanaan fisik
yang lebih didasarkan atas kelayakan teknis. Perlu dicatat bahwa apabila
perencanaan itu bersifat terpadu, perencanaan fisik berfungsi untuk
mewujudkan berbagai sasaran yang ditetapkan di dalam perencanaan
ekonomi. Akan tetapi, ada juga keadaan di mana hasil perencanaan fisik
harus dipertimbangkan dalam perencanaan ekonomi, misalnya dalam hal
tata ruang. Ada keadaan di mana perencanaan ekonomi dan perencanaan
fisik menjadi tumpang tindih, misalnya perencanaan ekonomi yang
langsung dibarengi dengan proyek-proyek fisik yang akan dibangun atau
perencanaan fisik yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan
ekonomi untuk menjustifikasi proyek fisik tersebut.
b. Perencanaan alokatifversus perencanaan inovatif
Pembedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dari perencanaan tersebut,
yaitu antara perencanaan model alokatif dan perencanaan yang bersifat
inovatif. Perencanaan alokatif (allocative planning) berkenaan dengan
menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih
tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Jadi, inti kegiatannya
berupa koordinasi dan sinkronisasi agar sistem kerja untuk mencapai
tujuan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sepanjang waktu.
Karena sifatnya, model perencanaan ini kadang-kadang disebut
regulatory planning (mengatur pelaksanaan). Sebagai contoh, suatu
dinas di kabupaten yang diberi tugas membuat rencana menaikkan
produksi pangan sebesar 10%, dinas itu kemudian membuat rencana
kerja untuk menyukseskan tercapainya kenaikan produksi sebesar 10%.
Kepala dinas menetapkan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing
bagian pada dinas tersebut tanpa mengubah wewenang dan tanggung
jawab masing-masing bagian. Selanjutnya, dinas mengawasi kegiatan
masing-masing bagian sesuai dengan prosedur yang ada (tidak membuat
prosedur atau metode baru). Sasaran yang dimaksud adalah berfungsinya
sistem yang ada secara lebih efektif. Dalam perencanaan inovatif

(innovative planning), para perencana lebih memiliki kebebasan, baik
dalam menetapkan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai
target tersebut. Artinya, mereka dapat menetapkan prosedur atau cara-
cara baru, yang penting target itu dapat dicapai atau dilampaui. Wujud
perencanaan ini adalah menciptakan sistem yang baru ataupun
perubahan-perubahan yang dapat memberikan hasil akhir yang lebih
besar atau lebih baik. Perencanaan inovatif juga berlaku apabila ada
kegiatan baru yang perlu dibuat prosedur atau sistem kerjanya, yang
selama ini belum ada.
Sebagaimana halnya dengan perencanaan fisik dan ekonomi, maka
antara perencanaan alokatif dengan perencanaan inovatif pun dapat
terjadi tumpang tindih dan setiap kegiatan perencanaan dapat
mengandung kedua unsur alokatif dan inovatif.
c. Perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal
Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang yang tercakup, yaitu antara
perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal.
Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai
adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan
bersifat tunggal. Sasaran itu adalah tunggal dan bulat dan merupakan
satu kesatuan yang utuh. Misalnya, rencana pemerintah untuk
membangun 100 unit rumah di suatu lokasi tertentu. Perencanaan ini
tidak mengaitkan pembangunan rumah dengan manfaat lain yang
mungkin dapat ditimbulkannya karena tidak menjadi fokus perhatian.
Perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki
beberapa tujuan sekaligus. Misalnya, rencana pelebaran dan peningkatan
kualitas jalan penghubung yang ditujukan untuk memberikan berbagai
manfaat sekaligus, misalnya agar perhubungan di daerah semakin lancar,
dapat menarik berdirinya pemukiman baru dan mendorong
bertambahnya aktivitas pasar di daerah tersebut. Dengan demikian, di
kemudian hari penerimaan pemerintah dari pajak akan meningkat.
Terkadang ada juga sasaran lain dengan dibukanya jalan baru yang bisa
saja tidak dinyatakan secara tegas dalam rencana itu sendiri. Misalnya,
makin lancarnya komunikasi sehingga masyarakat setempat makin
terbuka untuk pembaruan dan makin lancarnya perdagangan.
Perencanaan ekonomi umumnya bertujuan jamak sedangkan

perencanaan fisik ada yang bertujuan tunggal tetapi ada juga yang
bertujuan jamak.
d. Perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujitan laten
Pembedaan ini didasarkan atas konkret atau tidaknya konkretnya isi
rencana tersebut. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang
dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut,
yang sasarannya dapat diukur keberhasilannya. Dalam perencanaan,
tujuan selalu dibuat lebih bersifat umum dibandingkan dengan sasaran.
Tujuan belum tentu dapat diukur walaupun bisa dirasakan, sedangkan
sasaran biasanya dinyatakan secara konkret sehingga bisa diukur tingkat
pencapaiannya. Misalnya, tujuan perencanaan adalah menaikkan taraf
hidup rakyat, sasarannya adalah menaikkan pendapatan per kapita dari
$400 menjadi $500 per tahun, dalam jangka waktu tiga tahun yang akan
datang. Perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak
menyebutkan sasaran dan bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga
sulit untuk dijabarkan. Tujuan perencanaan laten sering dikejar secara
tidak sadar, misalnya ingin hidup lebih bahagia, kehidupan dalam
masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh dengan rasa kekeluargaan.
e. Perencanaan indikatifversus perencanaan imperatif
Pembedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan
tingkat kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan indikatif
adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya
dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas.
Tujuan bisa juga dinyatakan dalam bentuk indikator tertentu, namun
indikator itu sendiri bisa konkret dan bisa hanya perkiraan (indikasi).
Tidak diatur bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak
diatur prosedur ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan
tersebut, yang penting indikator yang dicantumkan dapat tercapai.
Dalam perencanaan itu mungkin terdapat petunjuk atau pedoman, yaitu
semacam nasihat bagaimana sebaiknya rencana itu dijalankan, tetapi
pedoman ia sendiri tidak terlalu mengikat. Pelaksana di lapangan masih
dapat melakukan perubahan sepanjang tujuan yang ingin dicapai dapat
dicapai atau dilampaui dengan besaran biaya tidak melampaui yang
ditentukan.

Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran,
prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat
yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut. Itulah sebabnya
mengapa perencanaan ini disebut perencanaan sistem komando.
Pelaksana di lapangan tidak berhak mengubah apa yang tertera dalam
rencana, paling-paling hanya bisa mengajukan usul. Perencanaan sistem
komando pernah diterapkan Uni Soviet di bawah rezim komunis.
Hampir mirip dengan tipe perencanaan di atas adalah yang menggunakan
bentuk kombinasi lain, yaitu induced planning versus imperative
planning. Pembedaan dalam kombinasi terakhir ini lebih didasarkan atas
kewenangan dari institusi yang terlibat. Induced planning adalah
perencanaan dengan sistem rangsangan. Perencanaan dikatakan dengan
sistem rangsangan, adalah apabila pemerintah pada level yang lebih
tinggi memberi rangsangan (bantuan atau subsidi) kepada pemerintah
pada level yang lebih rendah. Hal itu terjadi jika pemerintah pada level
yang lebih rendah mau melaksanakan program yang diinginkan oleh
pemerintah pada level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, pemerintah
pada level yang lebih rendah tetap bebas untuk menentukan apakah mau
menerima program tersebut atau tidak.
f Top-down versus bottom-up planning
Pembedaan perencanaan jenis ini didasarkan atas kewenangan dari
institusi yang terlibat. Perencanaan model top-down dan bottom-up
hanya berlaku apabila terdapat beberapa tingkat atau lapisan
pemerintahan atau beberapa jenjang jabatan di perusahaan yang masing-
masing tingkatan diberi wewenang untuk melakukan perencanaan.
Perencanaan model top-down adalah apabila kewenangan utama dalam
perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi
perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau
arahan dari institusi yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih
tinggi tersebut harus dijadikan bagian rencana dari institusi yang lebih
rendah. Sebaliknya, bottom-up planning adalah apabila kewenangan
utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, di
mana institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima
usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang
lebih rendah. Umumnya yang terjadi adalah kombinasi antara kedua
model tersebut, dapat ditentukan model mana yang lebih dominan.

Apabila yang dominan adalah bottom - up maka perencanaan itu disebut
desentralistik.
Praktik yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru adalah untuk dana
yang berasal dari APBN, level bawah meminta arahan dari level atas,
kemudian perencana level bawah menjabarkan arahan ke dalam usulan-
usulan proyek yang menurutnya paling mendesak dan level atas
kemudian menyeleksinya kembali untuk menetapkan usulan mana yang
dapat diterima dan dibiayai. Dalam masa reformasi sekarang,
perencanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah, sebagian
besar sudah menjadi wewenang daerah, di mana pemerintah pusat hanya
menangani hal-hal yang bersifat lintas wilayah dan memberikan
bimbingan teknis. Namun pada tingkat kabupaten/kota masalah top-
down dan bottom-up ini pun tetap berlaku, yaitu antara kabupaten/kota
dengan kecamatan dan antara kecamatan dengan kelurahan/desa.
g. Vertical versus horizontal planning
Pembedaan ini juga didasarkan atas perbedaan kewenangan antar-
institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi
yang diutamakan perencana. Vertical planning adalah perencanaan yang
lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang
sama. Model ini mengutamakan keberhasilan sektoral, jadi menekankan
pentingnya koordinasi antar berbagai jenjang pada instansi yang sama
(sektor yang sama). Tidak diutamakan keterkaitan antar sektor atau apa
yang direncanakan oleh sektor lainnya, melainkan lebih melihat kepada
kepentingan sektor itu sendiri dan bagaimana hal itu dapat dilaksanakan
oleh berbagai jenjang pada instansi yang sama di berbagai daerah secara
baik dan terkoordinasi untuk mencapai sasaran sektoral.
Horizontal planning menekankan keterkaitan antar berbagai sektor
sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi.
Horizontal planning melihat pentingnya koordinasi antar berbagai
instansi pada level yang sama, ketika masing-masing instansi menangani
kegiatan atau sektor yang berbeda. Horizontal planning menekankan
keterpaduan program antar berbagai sektor pada level yang sama. Pada
horizontal planning kegiatan masing-masing sektor dibuat saling terkait
dan menjadi sinkron sehingga sasaran umum pembangunan wilayah
dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu tugas Bappeda
yang penting adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan horizontal

planning tersebut. Antara kedua model perencanaan itu harus terdapat
arus bolak-balik sehingga dihasilkan rencana yang baik.
h. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung versus yang
tidak melibatkan masyarakat secara langsung
Pembedaan ini juga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada
institusi perencana yang sering kali terkait dengan luas bidang yang
direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung
adalah apabila sejak awal masyarakat telah di beri tahu dan diajak ikut
serta dalam menyusun rencana tersebut. Perencanaan yang tidak
melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama
sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk
persetujuan akhir. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat
misalnya apabila perencanaan itu bersifat teknis pelaksanaan, bersifat
internal, menyangkut bidang yang sempit, dan tidak secara langsung
bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak. Persetujuan DPRD
pun umumnya tidak dimintakan untuk perencanaan seperti itu.
Perencanaan yang bersangkut berkaitan dengan kepentingan orang
banyak mestinya melibatkan masyarakat tetapi dalam prakteknya
masyarakat hanya diwakili oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai
tokoh masyarakat. Dalam praktek, kedua pembagian di atas tidaklah
mutlak. Artinya, perencanaan sering mengambil bentuk di antara
keduanya. Perencanaan yang melibatkan masyarakat luas hanya
mungkin untuk wilayah yang kecil, misalnya lingkungan, desa atau
kelurahan dan kecamatan. Untuk wilayah yang lebih luas, biasanya
hanya mungkin dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat
ataupun pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sering kali tokoh
masyarakat atau organisasi kemasyarakatan hanya dilibatkan pada
diskusi awal untuk memberikan masukan dan pada diskusi rancangan
akhir untuk melihat bahwa aspirasi mereka sudah tertampung.
Perencanaan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak biasanya
harus mendapat persetujuan DPRD sebagai perwakilan dari kepentingan
masyarakat.

BMP ESPA4219

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à BMP ESPA4219

Similaire à BMP ESPA4219 (20)

Plus de Mang Engkus

Plus de Mang Engkus (11)

Dernier

Dernier (20)

BMP ESPA4219