BMP ESPA4228

MODUL 1
Pengertian dan Ruang Lingkup
Ekonomi Publik
D.S. Priyarsono, Ph.D.
PENDAHULUAN
konomi Publik (atau lebih tepatnya Ilmu Ekonomi Publik) adalah
terjemahan dari bahasa Inggris Public Economics. Pengertian tentang
Ilmu Ekonomi sudah dibahas dalam kuliah Teori Ekonomi Mikro maupun
Teori Ekonomi Makro. Adapun istilah ''publik'' menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) adalah ''orang banyak (umum);
semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb) ''. Dalam Oxford
Dictionary, penjelasan tentang istilah ''public'' jauh lebih panjang, yakni
antara lain ''..... lawan dari privat, berkaitan dengan orang banyak (people
in general)..... ''
Kenyataan bahwa kita menggunakan kata serapan publik dan tidak
menemukan kata asli Bahasa Indonesia sebagai padanan public menunjukkan
bahwa konsep ini memang relatif baru dalam kebudayaan kita. Bagi
sebagian besar masyarakat kita barangkali masih tidak cukup jelas batas-
batas antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi). Kekaburan
ini dapat menimbulkan kekacauan. Misalnya, pengelolaan uang negara
adalah urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara privat, sehingga
tindak korupsi dapat dihindarkan. Sebaliknya, soal iman atau keyakinan
pribadi seseorang adalah soal privat, sehingga negara tidak boleh campur
tangan, supaya hak asasi manusia tidak terlanggar.
Dengan ilustrasi itu maka Ekonomi Publik dapat dimaknai sebagai
cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan
banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, atau urusan negara.
Ahli Ekonomi Publik Abad XX yang sangat terkenal, Richard A. Musgrave
(saat ini menjabat Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi,
Harvard University, AS), berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga
peran dalam perekonomian, yakni stabiljsasi, alokasi, dan distribusi.

1.2 EKDNDMI PUBLIK e
Dalam peran pertama pemerintah harus memastikan bahwa perekonomi-
an ada dalam full employment (kesempatan kerja penuh) dan harga-harga
stabil. Ini adalah topik dalam Ekonomi Makro.
Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam
mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat
melaksanakan peran ini secara langsung (misalnya dalam belanja barang
untuk keperluan pertahanan atau pendidikan), atau secara tidak langsung
yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu
dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya.
Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-
produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang
terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik-ulur
(trade ojf) antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu Ekonomi Publik berfokus
pada telaahan tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah
menurut pendapat Musgrave itu.
Dalam praktiknya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan
peran-peran itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga
pengkotak-kotakan peran ke dalam tiga cabang seperti di atas sering tidak
dapat dilakukan secara tegas. Walaupun demikian, cara pandang Musgrave
tersebut di atas dapat memudahkan kita dalam memahami berbagai kegiatan
pemerintah yang sangat banyak dan rumit itu.
Dalam modul ini disajikan dua materi kegiatan belajar. Materi pertama
memaparkan lebih lanjut berbagai peranan pemerintah dalam perekonomian.
Disajikan dalam bagian ini contoh-contoh campur tangan pemerintah dalam
perekonomian untuk kasus perekonomian Indonesia.
Materi Kegiatan Belajar Kedua menyajikan prinsip-prinsip penting
dalam Ilmu Ekonomi Publik. Apa yang diproduksi (barang publik atau
privat)? Bagaimana cara memproduksinya? Untuk siapa? Bagaimana cara
membuat keputusan-keputusan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu akan diulas
dalam materi Kegiatan Belajar yang Kedua.
Setelah mempelajari dengan baik isi modul ini, Anda diharapkan mampu
menjelaskan:
1. berbagai peranan pemerintah dalam perekonomian;
2. prinsip-prinsip penting dalam ilmu ekonomi publik.

e ESPA422B/MODUL 1 1.3
KEGIATAN BELAJAR 1
Peranan Pemerintah dalam Perekonomian
iapakah ''pemerintah'' itu? Pertanyaan yang tampaknya sederhana itu
ternyata membutuhkan jawaban yang panjang ketika kita menginginkan
penjelasan yang akurat dan lengkap. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai
Pustaka, 2002) mendefinisikan pemerintah sebagai (1) sistem yang
menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan
kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara); (4) badan tertinggi
yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah),
(5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); (6) pengurus
atau pengelola.
Mengikuti ajaran pemikir tersohor Charles de Montesqieu (lahir di
Bordeaux Tahun 1689, wafat di Paris Tahun 1755), kekuasaan negara harus
dipisahkan menjadi kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketiganya harus setaraf dan setimbang. Ajaran ini kemudian dikenal sebagai
prinsip Trias Politica. Namun dalam praktiknya, kekuasaan eksekutiflah
yang lazimnya paling berpengaruh dalam sebuah perekonomian. Kekuasaan
eksekutif juga sering diidentikkan sebagai Pemerintah, yakni untuk negara
kita adalah Presiden beserta pembantu-pembantunya. Dalam era otonomi
daerah atau era kebijakan desentralisasi dewasa ini patut pula dirinci lebih
lanjut tentang adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota).
Apa peran pemerintah dalam perekonomian? Untuk menjawab pertanya-
an itu, periksalah judul-judul artikel atau berita pada sembarang majalah atau
koran yang terbit hari ini. Pemerintah bisa mempengaruhi, bahkan
menentukan, harga komoditas-komoditas penting yang menyangkut hajat
hidup orang banyak. Lebih dari itu, pemerintah dapat berperan sebagai
produsen atau konsumen penting (dalam beberapa kasus bahkan menjadi
penjual tunggal atau pembeli tunggal) komoditas-komoditas tertentu.
Pemerintah mendorong atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu
melalui berbagai peraturan, subsidi, atau pun pajak. Tak kalah pentingnya,
pemerintah meredistribusi (membagi ulang) pendapatan masyarakat melalui
berbagai program yang disebut transfer payment.

Selama Tahun 2005 Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) beberapa kali. Kenaikan harga yang terakhir (1 Oktober) bahkan
hingga rata-rata lebih dari dua kali lipat. Alasan menaikan harga ini, menurut
Pemerintah, adalah mengurangi beban subsidi negara untuk konsumsi BBM
dalam rangka penyehatan keuangan negara dan memperbaiki distribusi
pendapatan (di satu pihak mengurangi subsidi negara untuk konsurnen BBM
yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, di
pihak lain memberikan Bantuan Tunai Langsung kepada masyarakat miskin).
Mulai Tahun 2006 Pertamina bukan lagi penjual tunggal (monopolis)
dalam pasar BBM di Indonesia. Maka, ia harus bersaing dengan penjual-
penjual lain dari seluruh dunia (Shell, British Petroleum, Petronas, Petro
China, dan sebagainya) bukan saja dalam harga namun juga dalam kualitas
produk dan pelayanan. Jadi, Pemerintah tidak hanya bisa mempengaruhi
harga melalui insentif (subsidi) atau disinsentif (pajak), tetapi juga melalui
pengaturan struktur pasar (dari yang semula monopolistis menjadi lebih
kompetitit).
Pemerintah juga berusaha mempengaruhi harga beras supaya tetap
berada pada kisaran yang wajar. Harga beras yang terlalu tinggi memberat-
kan konsumen. Sebaliknya, harga beras yang terlalu rendah mengancam
kesejahteraan para petani. Maka, pada saat paceklik (misalnya karena panen
gagal) Pemerintah mencegah melambungnya harga beras dengan cara
mengimpor beras dari pasar intemasional. Sebaliknya, jika panen raya tiba,
Pemerintah mencegah merosotnya harga beras dengan Operasi Pasar, yaitu
membeli beras secara besar-besaran dari petani. Tarik-ulur antara usaha
membela kepentingan petani dan usaha membela kepentingan konsumen
selalu menjadi topik yang panas dalam perdebatan publik. Yang sering luput
dari perhatian publik adalah bagaimana kaum pedagang berperan dalam
mekanisme penentuan harga beras.
Sesungguhnya Pemerintah dapat menjaga kesejahteraan petani dengan
berbagai cara lain, misalnya dengan menekan biaya produksi. Investasi
publik dalam bentuk perluasan dan perbaikan berbagai infrastruktur pedesaan
(sistem irigasi, jalan raya, sarana pemasaran hasil pertanian, dan sebagainya)
niscaya mengurangi ongkos produksi pertanian.
Dalam urusan transportasi Pemerintah juga sangat berperan. Tarif
angkutan umum diatur oleh Pemerintah. Kita selalu menyadari ini pada saat
menjelang Hari Raya, sewaktu banyak orang menyempatkan diri untuk
pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun, di luar masa itu pun

tarif angkutan umum diatur oleh Pemerintah. Di Jakarta dengan masalah
transportasi yang begitu pelik, Pemerintah harus melakukan terobosan-
terobosan inovatif. Contohnya, aturan three in one (kewajiban mobil pribadi
mengangkut tiga penumpang atau lebih di jalan-jalan tertentu pada jam-jam
tertentu), penyelenggaraan jalur jalan khusus untuk bus (busway), investasi
untuk pembangunan jaringan monorel, kereta bawah tanah (subway), dan
sebagainya.
Untuk angkutan udara dan laut, peraturan pemerintah berdampak
langsung terhadap struktur dan perilaku pasar dan pada gilirannya kinerja
ekonomi sub-sektor ini. Ada masanya Pemerintah mendorong persaingan
antarperusahaan dalam rangka menekan harga supaya efisiensi dapat
terwujud. Di masa lain Pemerintah melindungi perusahaan domestik dengan
melarang perusahaan-perusahaan asing beroperasi di rute-rute dalam negeri.
Pemerintah juga harus menyelenggarakan sistem pengangkutan untuk
membuka isolasi daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah lain yang secara
komersial tidak dapat terselenggara oleh pihak swasta. lndustri angkutan
udara adalah ladang subur bagi penelitian tentang regulasi Pemerintah dalam
kaitannya dengan efisiensi (atau inefisiensi) ekonomi yang ditimbulkannya.
Menurut amanat konstitusi, Pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar
rakyat di antaranya yang terpenting adalah kesehatan. Pemerintah merekrut
tenaga kesehatan dan mensubsidi penyelenggaraan fasilitas kesehatan seperti
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kecamatan di Indonesia.
Pemerintah juga mensubsidi penyediaan berbagai obat-obatan maupun
vaksin.
Bisnis kesehatan pada umumnya dan bisnis obat pada khususnya adalah
bisnis yang amat besar. Oleh karena itu efisiensi dalam sektor ini berdampak
sangat signifikan terhadap efisiensi perekonomian secara nasional. Di pihak
lain, struktur pasar ini kebanyakan bersifat oligopolistik. Maka wajarlah bila
Pemerintah sangat berkepentingan untuk turut campur tangan untuk
mengefisienkan pasar ini.
Pendidikan sangat penting bagi suatu perekonomian, karena dengan
pendidikan yang baik dapat diciptakan sumberdaya manusia yang baik pula.
Sumberdaya manusia adalah kunci keberhasilan sistem produksi. Sudah
cukup banyak bukti bahwa keberhasilan sebuah perekonomian bukan
terutama ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya alam, melainkan terutama
oleh sumberdaya manusia. Oleh karena pendidikan ini sangat penting,

negara mewajibkan semua penduduk usia sekolah untuk mengikuti program
wajib belajar sembilan tahun.
Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional konstitusi mengamanat-
kan bahwa pemerintah menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari total
anggaran belanjanya untuk sektor pendidikan. Anggaran ini dapat digunakan
untuk berbagai investasi pendidikan seperti pembangunan gedung-gedung
sekolah dan berbagai sarana fisik lainnya, memperbaiki kualitas guru melalui
berbagai program penataran, program sertifikasi profesi, maupun melalui
(mungkin ini yang terpenting) perbaikan kesejahteraannya, menyediakan
beasiswa bagi siswa-siswa cerdas namun miskin, dan sebagainya.
Tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi penghidupan.
Oleh karena itu pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha menciptakan
lapangan kerja. Investasi baru digalakkan. Pertumbuhan ekonomi didorong.
Dipercayai bahwa tiap kenaikan pertumbuhan sebesar 1% akan menciptakan
kesempatan kerja sebesar 250 hingga 400 ribu, bergantung pada sifat
penyebab pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang
tercipta oleh investasi di sektor-sektor yang padat karya (labor intensive)
tentu menciptakan kesempatan kerja lebih besar daripada yang dapat tercipta
dari investasi di sektor-sektor yang padat kapital (capital intensive).
Pemerintah juga merekrut tenaga kerja untuk diangkat menjadi pegawai
negeri yang berfungsi menggerakkan birokrasi pemerintahan. Saat ini jumlah
pegawai negeri sipil sudah melebihi tiga juta orang, belum termasuk
pegawai-pegawai badan usaha milik negara (BUMN). Tentara dan polisi
yang saat ini berjumlah lebih dari 500 ribu orang juga digaji oleh pemerintah.
Di seluruh dunia tiap negara harus punya kepolisian. Polisi, jaksa, dan
hakim adalah pilar-pilar penegak hukum. Kegiatan ekonomi tidak mungkin
berlangsung secara lancar bila tidak ada kepastian hukum. Buruh tidak mau
bekerja kalau tidak ada kepastian bahwa perjanjiannya dengan majikannya
tentang upah terlaksana. Demikian pula majikan memerlukan jaminan bahwa
investasi dalam perusahaannya aman dan semua buruhnya menunaikan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Tak boleh terlupakan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian
melalui kewajibannya menjaga kedaulatan negara dengan membina pasukan
tentara yang kuat. Segala kegiatan ekonomi yang maju dan dinamis menjadi
seakan tak berarti apabila kedaulatan negara terancam oleh kekuatan asing.
Hal ini menjadi sangat relevan untuk kawasan-kawasan yang masih dilanda

peperangan, seperti kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan banyak
kawasan di Benua Afrika.
Soal pertahanan bukan hanya merupakan bisnis besar yang harus
dikendalikan oleh pemerintah. Demi menjaga keamanan yang adil dan
beradab, pemerintah perlu diberi hak monopoli atas tindak kekerasan. Tak
ada pihak lain yang berhak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.
Hanya dengan syarat itu masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi dapat menimbulkan eksternalitas. Ini sebuah konsep
yang akan diulas secara lebih rinci dalam modul-modul mendatang. Untuk
mudahnya, ada kegiatan transaksi namun terjadinya di luar mekanisme pasar.
Bis kota menghembuskan asap hitam ke arah pejalan kaki. Pejalan kaki mau
tidak mau menerima pemberian itu. Ada transaksi, tapi tidak mekanisme
pasar yang dapat menentukan harga yang harus ''dibayar'' (secara negatif!)
oleh penerima kepada pemberi asap. Contoh lain, taman indah yang dibangun
tetangga sebelah rumah. Tiap hari kita menikmati pemandangan indah itu,
namun tak berlaku mekanisme pasar yang dapat menetapkan harga yang
harus kita bayarkan kepada tetangga kita yang menyediakan jasa berupa
pemandangan taman yang indah itu. Itulah contoh-contoh eksternalitas
negatif dan positif. Adanya eksternalitas negatif menyebabkan produksi
asap hitam bis kota terlalu banyak bila dibandingkan dengan taraf yang
optimal. Sebaliknya, adanya eksternalitas positif menyebabkan produksi
pemandangan taman indah tetangga kita terlalu sedikit bila dibandingkan
dengan taraf yang optimal.
Dengan alasan adanya eksternalitas itu pemerintah menetapkan berbagai
standar mutu lingkungan hidup. Pemerintah menghukum pembuang sampah
(atau polutan) yang sembarangan. Di pihak lain, pemerintah memelihara
taman-taman kota di kawasan publik. Pendidikan dapat juga dipandang
sebagai kegiatan yang menimbulkan eksternalitas positif. Manfaat dari
pendidikan bagi masyarakat lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan
untuk menyelenggarakannya. Jadi sangat wajar bila pemerintah tidak saja
menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi, namun juga
mensubsidi penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.
Sesungguhnya masih sangat banyak contoh-contoh lain peranan
pemerintah dalam perekonomian berikut penjelasan Ekonomi Publik atas
fenomena itu. Misalnya, perlunya pemerintah menetapkan standar
keselamatan kerja, mendorong riset untuk inovasi teknologi, melindungi
anak-anak dan perempuan dari kekerasan, memelihara anak-anak terlantar,

yatim piatu, dan fakir miskin, dan sebagainya. Semua dapat dijelaskan
dengan teori Ekonomi Publik.
Untuk mendanai semua kegiatan campur tangan pemerintah dalam
perekonomian itu tentu saja pemerintah membutuhkan pemasukan. Sumber
utama untuk pendanaan itu adalah pajak. Maka, salah satu topik besar dalam
Ekonomi Publik adalah soal perpajakan: teori perpajakan, pengaruhnya
terhadap efisiensi ekonomi, penetapan pajak optimal, pajak atas kapital, pajak
pendapatan, dan sebagainya. Topik itu lazimnya dibahas secara rinci dalam
kuliah Ekonomi Publik Lanjutan.
KOTAK 1: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III,
Pasal 10-14, Pemerintah Pusat mengurus:
(a) politik luar negeri,
(b) pertahanan,
(c) keamanan,
(d) yustisi,
(e) moneter dan fiskal nasional, dan
(f) agama.
Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi meliputi:
(a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
(b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
(c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
(e) penanganan bidang kesehatan;
(f) pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
(g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
(h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
(i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk
lintas
kabupaten/kota;
(j) pengendalian lingkungan hidup;
(k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
(I) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
(m) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
(n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/
kota;

(o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota; dan
(p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota meliputi:
(a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
(b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
(c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
(e) penanganan bidang kesehatan;
(f) penyelenggaraan pendidikan;
(g) penanggulangan masalah sosial;
(h) pelayanan bidang ketenagakerjaan;
(i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
(j) pengendalian lingkungan hidup;
(k) pelayanan pertanahan;
(1) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
(m) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
(n) pelayanan administrasi penanaman modal;
(o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
(p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Pada kotak 1 di atas mengandung arti dalam masa orde baru,
pemerintahan Soeharto menerapkan sistem administrasi terpusat. Boleh
dikatakan tiap keputusan strategis ditetapkan oleh pemerintah pusat di
Jakarta. Sesudah berakhirnya era tersebut ada gelombang semangat reformasi
yang antara lain diartikan sebagai demokratisasi. Terjemahan lebih lanjut dan
demokratisasi adalah desentralisasi. artinya sebagian besar kekuasaan
pemerintahan diselenggarakan di daerah, yaitu oleh pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten atau kota.
Desentralisasi yang sering pula disebut sebagai kebijakan otonomi
daerah dimaksudkan untuk mengakomodasikan keberagaman kebutuhan
antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendekatkan
proses pengambilan keputusan publik ke rakyat. Kebutuhan tiap daerah
memang berbeda-beda, maka penyeragaman kebijakan yang diberlakukan
untuk seluruh Indonesia sering menjadi tidak tepat. Kualitas pelayanan publik
diandaikan dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya partisipasi atau

pengawasan oleh rakyat atas pelaksanaan keputusan publik yang diambil oleh
masing-masing daerah. Proses pengambilan keputusan publik di daerah
diandaikan berlangsung di lokasi yang dekat dengan masyarakat pemangku
kepentingan sehingga diharapkan lebih aspiratif (mewakili kepentingan
banyak orang).
UU Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan pembagian wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dampak undang-undang ini sangat
luas terhadap perekonomian. Maka, studi ekonomi publik harus
mempertimbangkan fenomena ini.
KOTAK 2- PERDEBATAN PUBLIK TENTANG BERAS
Berikut ini adalah hasil rekaman media massa tentang perlu tidaknya
impor beras.
Kalla: Harga Beras Sudah Tak Terjangkau
Jum'at, 06 Januari 2006 120:30 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan
harga beras di atas lebih Rp 4.000 per kilogram sudah di luar jangkauan daya
beli masyarakat, terutama masyarakat miskin, termasuk petani sendiri.
Karena itu, pemerintah harus mengimpor beras untuk menghindari terjadinya
krisis di masyarakat karena harga beras terlalu mahal.
"Beras itu kebutuhan pokok, apapun kendalanya rakyat membutuhkannya,"
ujar Kalla di Jakarta kemarin. ''Kalau harga terus naik akan membahayakan
konsumen, termasuk petani." Apalagi, petani sendiri sekarang pembeli beras
karena yang punya beras pemerintah dan pedagang.
Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor 110 ribu ton beras untuk
memenuhi kebutuhan stok nasional sebesar 1 juta ton.
Pada kotak 2 di atas mengandung arti beras adalah bahan pangan pokok
bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bila ketersediaan beras terganggu
(menjadi langka atau harganya mendadak naik tajam), maka rakyat resah, dan
ujung-ujungnya timbul gejolak politik. Karena itu pemerintah berkepentingan
untuk campur tangan dalam urusan beras, dan tidak sepenuhnya menyerah-
kan masalah beras pada mekanisme pasar.
Oleh karena sifat tersebut, komoditas beras yang sering pula disebut
sebagai "komoditas politik" ini menjadi bahan yang menarik dalam studi
ekonomi publik. Salah satu topik yang menarik untuk dikaji adalah konflik
kepentingan antara produsen (petani) dan konsumen (masyarakat pemakan

nasi). Produsen selalu menginginkan harga beras tinggi agar usaha taninya
memberikan laba besar. Sebaliknya, konsumen menginginkan harga rendah.
Maka, produsen yang kepentingannya sering diwakili oleh Departemen
Pertanian mati-matian berusaha meyakinkan bahwa impor beras tidak perlu
bahkan harus dilarang karena berakibat harga beras turun. Sebaliknya,
konsumen yang kepentingannya sering diwakili oleh Departemen Pertanian
atau BULOG berusaha meyakinkan bahwa impor beras diperlukan untuk
menjarnin ketersediaan beras yang bila menipis langsung terlihat indikasinya
melalui melambungnya harga beras di pasar.
Studi ekonomi publik menawarkan cara pendekatan untuk menilai suatu
kebijakan publik: siapa diuntungkan, siapa dirugikan, apa kriteria untuk
menilai efisiensi. Kajilah kasus perdebatan publik tentang beras ini dalam
perspektif tersebut.
KOTAK 3 - DILEMA ROKOK
Sudah menjadi pengetahuan umum, rokok berbahaya bagi kesehatan.
Walaupun dernikian, pemerintah tidak mau meratifikasi undang-undang anti
rokok karena industri ini menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan
yang besar bagi perekonomian nasional. Berikut ini adalah rekaman media
massa tentang masalah tersebut.
Indonesia Tolak Ratifikasi Konvensi Tembakau
Jum'at, 06 Januari 2006 121:51 WIB
TEMPO lnteraktif, Jakarta:Menteri Perindustrian Fahrni Idris menyata-
kan, pemerintah tidak bersedia meratifikasi Konvensi Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) tentang pengendalian tembakau. Sebab, bila konvensi WHO
itu diberlakukan, menyulitkan perusahaan rokok serta industri kecil dan
menengah yang bergerak dalam bisnis tembakau. "Para pekerja industri ini
memasok 95 persen kebutuhan tembakau dalam negeri," kata Fahrni hari ini.
Sebagai gantinya, pemerintah akan terus mendesak disahkannya
Undang-undang Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Indonesia juga sudah
memiliki peraturan pemerintah tentang perlindungan bagi masyarakat dari
bahaya merokok.
Pada kotak 3 di atas mengandung arti kadang-kadang orang menikmati
manfaat dengan cara merugikan orang lain. Contoh yang sering kita jumpai
adalah perokok di tempat publik. Mereka memperoleh kenikmatan dari asap
rokok, sementara itu orang-orang di sekitarnya harus menanggung derita
mulai dari yang ringan seperti pakaian menjadi berbau apek, sesak napas.

1.12 EKDNOMI PUBLIK •
hingga kanker paru-paru. Dalam situasi seperti ini pemerintah perlu campur
tangan. Contohnya, Pemerintah DKI Jakarta membuat peraturan melarang
orang merokok di tempat publik dan mewajibkan pemilik gedung yang
mempunyai tempat publik menyediakan ruangan khusus untuk merokok.
Dilema muncul ketika pemerintah melalui Departemen Perindustrian
memandang bahwa industri rokok memberikan sumbangan pendapatan bagi
perekonomian nasional. Pandangan ini menghalangi upaya persetujuan
(ratifikasi) pemerintah Indonesia atas kesepakatan internasional tentang
bahaya rokok.
Studi ekonomi publik menawarkan metode pendekatan untuk meng-
analisis dampak dari kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas,
seperti halnya merokok. Dapat dikaji dalam studi ekonomi publik berbagai
hal seperti siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. bagaimana cara
mengukur efisiensi, dan bagaimana solusi untuk mencapai efisiensi.
.• :J LATIHAN
.. +.~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. • Q "
------ ~
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Siapakah yang dim.aksud dengan ''pemerintab''?
2) Pemerintah campur tangan dalam perekonomian melalui peraturan-
peraturan (kerangka hukum atau regulasi). Sebutkan sebuah contoh
peraturan Pemerintah yang merupakan campur tangan dalam per-
ekonomian.
3) Pemerintah mendorong kegiatan ekonomi tertentu dengan memberikan
subsidi dan menghambat kegiatan ekonomi lain dengan pajak. Berikan
masing-masingnya sebuah contoh.
4) Pemerintah campur tangan dalam perekonomian dalam peranannya
sebagai pembeli atau pun penjual komoditas tertentu. Berikan masing-
masingnya sebuah contoh.
5) Pemerintah berperanan juga dalam redistribusi (perbaikan kemerataan)
pendapatan melalui program-program jaminan sosial. Berikan beberapa
contohnya.

Petunjuk ]altvaban Latihan
1) Gunakan definisi menurut kamus dan menurut ajaran Montesqieu.
2) Sebutkan contoh larangan impor atau larangan ekspor yang Anda
ketahui.
3) Sebutkan contoh pajak dan subsidi yang dimaksudkan untuk meng-
hambat/mendorong kegiatan ekonomi tertentu.
4) Sebutkan contoh komoditas yang penjualannya (pembeliannya) dimono-
poli atau yang sebagian besar dijual (dibeli) oleh pemerintah.
5) Sebutkan beberapa program sosial yang diselenggarakan pemerintah.
1.
2.
3.
RANG KUMAN
Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah
masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat,
pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/
deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-
an pangan, keb.ijakan teknologi, pertahanan dan keamanan,
pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Menurut Montesqieu, kekuasaan. negara dapat dipisahkan menjadi
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya,
kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para
pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu
perekonomian.
Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain
a. menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi
suatu perekonomian,
b. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan
pajak,
c. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai
fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,
d. membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh
perusahaan swasta, misalnya persenjataan,
e. meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu
kelompok ke kelompok lainnya, dan
f. menyelenggarakan sistern jaminan sosial, misalnya inemelihara
anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.

TES FORMATIF 1
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1) Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang mempelajari....
A. strategi perusahaan dalam memaksimumkan laba
B. upaya konsumen memaksimumkan kepuasan
C. masalah ekonomi khalayak ramai (masyarakat dan pemerintah)
D. hubungan ekonomi internasional
2) Kekuasaan negara yang lazimnya paling berpengaruh terhadap
perekonomian adalah....
A. Legislatif
B. Eksekutif
C. Yudikatif'
D. Wakil Presiden
3) Yang mengemukakan prinsip trias politica adalah....
A. Ragnar Nurkse
B. Charles de Montesqieu
C. Adam Smith
D. Karl Mark
4) Pemerintah perlu campur tangan dalam mengefisienkan Pasar kerena
banyak pasar bersifat ....
A. monopoli
B. duopoli
C. oligopoli
D. monopsoni
5) Pemerintah dapat menjadi produsen komoditas tertentu, misalnya dalam
kasus....
A. beras
B. sabun
C. Bahan Bakar Minyak (BBM)
D. obat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.
Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = - - - - - - - - - - - x 100%
Jumlah Soal
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% =cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2
Beberapa Landasan Ekonomi Publik
ermasalahan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat. Dua yang
pertama tergolong persoalan mikro, dua yang terakhir tergolong makro.
1. Apa yang Diproduksi dan Bagaimana Memproduksinya? Sumber
daya bersifat langka. Artinya, ketersediaannya terbatas dibandingkan
dengan kebutuhan kita. Keputusan memproduksi sesuatu dalam jumlah
tertentu langsung berakibat pada jumlah produksi sesuatu yang lain.
Seorang petani pemilik sepetak lahan yang memutuskan menanami
sepertiga luas lahannya dengan jagung, pada saat yang sama sesungguh-
nya memutuskan untuk tinggal mempunyai keleluasaan menggunakan
dua pertiga lahan sisanya untuk tanaman lainnya. ltulah yang disebut
alokasi sumber daya. Setelah memutuskan akan memproduksi jagung,
dia harus menentukan bagaimana cara produksinya.
2. Apa yang Dikonsumsi dan oleh Siapa? Setelah dihasilkan, suatu
produk bisa langsung dikonsumsi oleh pembuatnya atau dijual untuk
dikonsumsi oleh orang lain. Produk suatu perekonomian didistribusikan
kepada orang-orang (para konsumen) dalam perekonomian itu. Sebagian
orang-orang itu memperoleh banyak, sebagian lagi hanya memperoleh
sedikit atau bahkan tidak kebagian sama sekali.
3. Seberapa Tinggi Tingkat Pengangguran dan Inflasi? Ketika suatu
perekonomian mengalami resesi, para penganggur butuh pekerjaan,
kantor dan pabrik tersedia, para manajer dan pemilik perusahaan ingin
mengoperasikan pabrik-pabrik mereka, bahan baku melimpah,
konsumen butuh barang produksi pabrik itu, tapi karena suatu hal
akhirnya para penganggur itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan
bahan baku tak termanfaatkan. Sementara itu, beberapa data menunjuk-
kan bahwa pengendalian kenaikan tingkat harga sering harus dilakukan
dengan terjadinya pengangguran untuk sementara waktu. Apa kaitan
antara inflasi dan pengangguran?
4. Apakah Kapasitas Produktif Bertumbuh? Kapasitas memproduksi
barang di beberapa negara bertumbuh pesat, di beberapa negara lain
lambat, bahkan ada yang justru mengalami penurunan. Faktor-faktor apa
yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut?

Kebijakan publik berusaha mempengaruhi perekonomian secara mikro
(alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan) maupun makro
(pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan). Seberapa efektif kebijakan publik
dapat mempengaruhi perekonomian bergantung pada beberapa hal, satu di
antaranya adalah sistem perekonomian.
A. BEBERAPA SISTEM PEREKONOMIAN
Sistem perekonomian adalah metode untuk menjawab empat kelompok
pertanyaan tersebut di atas. Suatu sistem perekonomian pasti rumit;
mencakup berbagai macam produsen (publik, swasta, domestik, luar negeri),
maupun konsumen (tua atau muda, kaya atau miskin, pekerja atau
penganggur). Sistem perekonomian juga mencakup hukum (misalnya aturan
tentang hak milik, aturan tentang pajak), dan juga kebiasaan-kebiasaan (yang
dipengaruhi oleh moral atau norma para pelaku dalam perekonomian
tersebut).
Suatu perekonomian lazimnya bersifat unik. Namun secara garis besar
dapat digolongkan menjadi sistem komando, sistem pasar, dan sistem
campuran. Dalam sistem komando, perilaku ekonomi ditentukan oleh
pemerintah pusat. Apa, berapa banyak, dan bagaimana barang-barang
diproduksi ditentukan oleh pemerintah pusat. Demikian pula siapa dapat apa
dan berapa banyak ditentukan pula oleh pemerintah pusat. Perekonomian
dalam sistem ini bercirikan sentralisasi pengambilan keputusan, oleh karena
itu sering pula disebut perekonomian terencana secara terpusat.
Untuk menyelenggarakan perekonomian sistem komando dibutuhkan
data sangat banyak. Data itu harus dianalisis untuk membantu memutuskan
segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian. Misalnya, pemerintah
pusat harus menentukan berapa ton beras yang harus dihasilkan tahun ini.
Untuk itu harus ditentukan berapa hektar lahan yang harus ditanami padi,
berapa tenaga kerja pertanian yang harus disiapkan, berapa ton pupuk urea
harus disiapkan, berapa gas alam harus dicadangkan untuk memproduksi
pupuk, berapa truk harus disiapkan untuk mengangkut pupuk, berapa sopir
truk pengangkut pupuk harus lembur, dan seterusnya, dan sebagainya. ltu
baru perencanaan beras, belum lagi komoditas-komoditas penting lainnya
(pakaian, perumahan, jasa kesehatan, transportasi, dan sebagainya).
Bukan hanya analisis data masa lalu yang harus lengkap dan akurat,
peramalan tentang keadaan masa depan juga harus dilakukan dengan tepat.

Jadi, perekonomian komando harus didukung oleh sistem perencanaan yang
sangat canggih. Itu pun belum menjamin semua dapat berjalan mulus, karena
sewaktu-waktu asumsi-asumsi yang dijadikan dasar perencanaan bisa tiba-
tiba berubah. Dengan kata lain, secanggih apa pun perangkat perencanaan
yang digunakan, sistem ini mudah menemui kegagalan.
Pada dekade 1980-1990 lebih dari sepertiga negara-negara di dunia
mengandalkan sistem perekonomian komando. Kini jumlahnya menjadi
sangat kecil. Bahkan negara-negara komunis seperti China dan Vietnam
mulai meninggalkan sistem perekonomian komando.
Dalam sistem perekonomian pasar keputusan alokasi sumber daya dibuat
tanpa arahan dari pemerintah pusat. Alokasi sumber daya dalam perekonomi-
an ini merupakan basil interaksi dari banyak sekali keputusan pelaku-pelaku
independen (produsen maupun konsumen secara individual dan secara
bebas). Oleh karena itu sistem demikian sering pula disebut sebagai sistem
pasar bebas. Dalam sistem ini keputusan-keputusan ekonomi ditentukan
secara terdesentralisasi. Walaupun demikian keputusan-keputusan itu secara
otomatis terkoordinasi, yakni melalui mekanisme harga. Maka, sistem ini
sering pula disebut sistem harga.
Bila harga suatu barang di pasar tinggi, maka itu adalah sinyal bagi
produsen bahwa konsumen sangat membutuhkan barang itu dan bersedia
membayar dengan harga tinggi. Artinya, produsen seakan-akan diminta oleh
pasar untuk meningkatkan produksi barang tersebut. Sebaliknya, konsumen
oleh sinyal tersebut diingatkan supaya mengurangi tingkat konsumsi karena
barang tersebut tentu langka (ini terlihat dari harganya). Demikianlah, sistem
harga mengoordinasi alokasi sumber daya sehingga tidak akan pernah harga
terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk waktu yang terlalu lama. Produsen
dan konsumen membaca sinyal harga dan menyesuaikan perilakunya dalam
memproduksi dan mengonsumsi barang.
Dalam kenyataannya, tiap perekonomian merupakan campuran dari
kedua sistem tersebut. Sebagian dari keputusan ekonomi diambil oleh
pemerintah secara terpusat, sebagian lagi diputuskan secara terdesentralisasi
oleh berbagai pelaku ekonomi. Beberapa sektor diatur secara ketat oleh
pemerintah, sedangkan sektor-sektor lainnya kurang atau sama sekali tidak
diatur oleh pemerintah. Di Indonesia beberapa komoditas diatur oleh
pemerintah pusat, misalnya bahan bakar minyak, ongkos jalan tol, dan upah
buruh. Beberapa yang lain diatur secara lebih lunak (atau lebih tepatnya:

pemerintah berusaha mengendalikannya), misalnya harga beras, jasa
angkutan umum, dan jasa pendidikan.
Ada satu hal lagi yang mencirikan sistem perekonomian, yakni sistem
kepemilikan. Siapa yang memiliki sumber-sumber produksi, seperti tambang,
hutan, lahan, atau laut? Siapa yang memiliki barang kapital seperti pabrik,
jaringan kereta api, jalan tol, lapangan golf, rumah, atau hotel?
Di negara-negara berperekonomian kepemilikan swasta, seperti Amerika
Serikat, sebagian besar sumber-sumber produktif dimiliki oleh swasta.
Sebaliknya, di negara-negara yang mengedepankan kepemilikan publik,
seperti China, sebagian besar sumber-sumber produktif dimiliki oleh negara.
Di Indonesia, menurut konstitusi, sumber-sumber ekonomi yang menyangkut
hajat hidup orang banyak (bumi, air, dan segala isinya) dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penafsiran atas makna sumber-
sumber ekonomi tersebut dapat berkembang mengikuti zaman.
B. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PERAN PEMERINTAH
DALAM PEREKONOMIAN: BELAJAR DARI SEJARAH DUNIA
Dalam abad ke-18, pandangan yang dominan tentang peranan
pemerintah dalam perekonomian adalah bahwa pemerintah seharusnya
mendorong perdagangan dan perindustrian. Para pembela pendapat ini
disebut mercantilists (dalam bahasa lnggris mercantile berarti yang
berhubungan dengan perdagangan). Pandangan ini untuk sebagian
merupakan tanggapan kepada Adam Smith (penulis buku cikal bakal Ilmu
Ekonomi, The Wealth ofNations, 1776), yang berpendapat bahwa pemerintah
seharusnya membatasi peranannya dalam perekonomian. Smith berusaha
menunjukkan bahwa persaingan dan niat mengejar laba akan membawa
individu-individu dalam mengejar kepentingan pribadi justru melayani
kepentingan publik. Niat mengejar laba mengantar individu-individu,
bersaing satu dengan yang lain, memasok barang-barang yang dibutuhkan
oleh individu-individu lainnya. Hanya perusahaan yang menghasilkan barang
yang dibutuhkan dengan harga serendah mungkin yang mampu bertahan.
Smith berpendapat bahwa perekonomian dituntun, seolah-olah oleh the
invisible hand (tangan yang tak tampak), untuk menghasilkan barang yang
dibutuhkan dengan cara yang terbaik.
Pandangan Adam Smith sangat berpengaruh pada orang-orang di
pemerintahan maupun para ahli ekonomi. Banyak ekonom penting abad ke-

19 seperti John Stuart Mill dan Nassau Senior (orang-orang Inggris),
menabalkan doktrin yang kemudian dikenal sebagai laissez faire (dalam
bahasa Prancis berarti mengizinkan aktivitas individual tanpa kontrol
pemerintah). Dalam pandangan mereka pemerintah seyogianya membiarkan
sektor swasta bekerja tanpa diatur pemerintah. Kompetisi tanpa kekangan
akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Tak semua pemikir sosial abad ke-19 terbujuk oleh pemikiran Smith.
Kesenjangan pendapatan yang parah yang mereka lihat di sekitar mereka,
pemukiman kumuh tempat tinggal kelas pekerja, dan pengangguran yang
menghantui para pekerja telah membuat mereka sangat prihatin. Ketika
penulis terkenal Charles Dickens berusaha menggambarkan situasi buruk itu
dalam novel-novelnya, para ahli teori sosial seperti Karl Marx, Sismondi, dan
Robert Owen membangun teori yang bukan saja menjelaskan gejala buruk itu
namun juga memberikan resep-resep untuk mengatur kembali masyarakat
agar ke luar dari situasi itu. Banyak yang menuduh bahwa hak milik swasta
atas kapital adalah biang keladi dari situasi buruk tersebut. Yang oleh Adam
Smith dianggap sebagai berkah rupanya oleh mereka dianggap sebagai
kutukan. Marx, kalau bukan merupakan pemikir sosial terdalam, pastilah
yang paling berpengaruh di antara mereka yang membela peran yang lebih
besar bagi pemerintah dalam mengontrol alat produksi. Yang lain, seperti
Owen, melihat solusinya bukan pada negara atau perusahaan swasta,
melainkan pada kelompok individu-individu yang lebih kecil yang bersama-
sama bertindak secara kooperatif demi kepentingan bersama.
Ada dua pandangan yang bertentangan, di satu pihak kepemilikan oleh
swasta atas kapital dan perusahaan yang bebas tanpa kekangan, di lain pihak
kontrol oleh pemerintah atas alat produksi. Pertentangan itu menjadi daya
pendorong dalam perpolitikan dan perekonomian internasional yang
kemudian dalam abad ke-20 terwujud dalam Perang Dingin. Kini, negara-
negara eks Uni Soviet dan blok Timur berada di antara monumen transisi ke
arah sistem pasar, suatu transformasi yang fundamental tentang peranan
pemerintah dalam perekonomian. Di Amerika Serikat, peranan ekonomi
dari pemerintah juga berubah, namun secara lebih bertahap, sebagai
tanggapan atas berbagai kejadian ekonomi di sepanjang abad itu. Sekarang
ada kesepakatan luas bahwa pasar dan perusahaan swasta berperan utama
dalam perekonomian yang sukses, namun pemerintah memainkan peranan
penting sebagai komplemen terhadap pasar. Tetapi, bagaimana persisnya
bentuk peranan itu, masih merupakan sumber perdebatan.

Pada depresi besar (Great Depression) yang terjadi pada awal tahun
1930-an, laju pengangguran melonjak hingga 25% dan produk nasional
anjlok sepertiga dari nilai puncaknya tahun 1929. Kejadian ini mengubah
secara fundamental sikap orang terhadap pemerintah. Tersebar meluas
pandangan bahwa pasar telah gagal dalam beberapa hal yang penting, dan
ada tekanan besar terhadap pemerintah untuk berbuat sesuatu untuk
mengatasi kegagalan pasar tersebut. Ekonom besar Inggris John Maynard
Keynes, menulis di tengah-tengah zaman Great Depression, mendesakkan
pendapatnya bahwa pemerintah bukan hanya seyogyanya berbuat sesuatu
untuk mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga mampu berbuat demikian.
Kepercayaan bahwa pemerintah bukan hanya seyogyanya tapi juga mampu
menstabilkan level kegiatan ekonomi lambat laun membuat prinsip itu masuk
ke dalam legislasi hukum di Amerika Serikat (tercantum dalam Full
Employment Act of 1946). Pada waktu yang sama dibentuk Dewan Penasihat
Ekonomi, yang memberikan saran-saran kepada presiden tentang cara terbaik
untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional.
Ketaktersediaan kesempatan kerja bukan satu-satunya masalah pada
waktu itu. Depresi telah membuat banyak orang kehilangan uang ketika
bank-bank bangkrut dan pasar modal berantakan. Orang-orang lanjut usia
jatuh miskin. Para petani mendapati harga produk-produk mereka anjlok
sedemikian rendahnya hingga mereka tak mampu bayar cicilan utang rumah
mereka. Gagal lunasi utang adalah kejadian umum pada waktu itu.
Sebagai respons atas depresi, pemerintah federal AS bukan hanya
mengambil peran yang lebih aktif untuk menstabilkan level aktivitas
ekonomi, namun juga mengajukan legislasi yang dirancang untuk mengatasi
beberapa masalah: asuransi pengangguran, jaminan sosial, jaminan federal
untuk para pemilik deposito, program-program federal untuk mendukung
harga-harga pertanian, dan seperangkat program lain untuk berbagai tujuan
sosial ekonomi. Berbagai program tersebut terkenal dengan sebutan the New
Deal.
Setelah Perang Dunia II, AS mencapai tingkat kemakmuran yang
mengagumkan. Namun menjadi jelas bahwa tak tiap orang menikmati buah
kemakmuran itu. Banyak orang terlahir miskin dan tetap miskin, tidak
memperoleh pendidikan yang memadai, dan tak punya harapan untuk
memperoleh pekerjaan yang baik.
Kesenjangan ini mendorong program-program pemerintah dalam Tahun
1960an, ketika Presiden Lyndon B. Johnson mendeklarasikan ''Perang

Melawan Kemiskinan''. Beberapa program dimaksudkan untuk menyediakan
semacam ''jaring pengaman'' untuk kaum miskin, misalnya penyediaan
pangan dan layanan kesehatan, serta program lainnya yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi mereka yang kurang
beruntung.
Dapatkah tindakan pemerintah memecahkan masalah-masalah itu?
Beberapa menunjukkan keberhasilan, beberapa yang lain kurang berhasil.
Pendukung pemerintah berpendapat bahwa kekurangberhasilan itu tidak
berimplikasi bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam mengatasi
masalah masyarakat, melainkan justru pemerintah harus lebih baik lagi
menangani permasalahan tersebut.
Pengalaman dari the Great Depression menunjukkan bahwa pemerintah
perlu campur tangan untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul
akibat kegagalan pasar. Ternyata mekanisme pasar dan absennya peran
pemerintah telah menimbulkan masalah besar itu. Namun sebaliknya,
pengalaman pemerintah AS dalam menangani berbagai masalah masyarakat
dengan program ''Perang Melawan Kemiskinan'' ternyata tidak sedikit juga
yang mengalami kegagalan. Dalam kondisi apa pemerintah gagal?
Kegagalan itu semata-mata ketidakberuntungan atau memang akibat dari sifat
inheren pemerintah yang sebenarnya dapat diramalkan sebelumnya?
Dapatkah ditarik pelajaran dari pengalaman itu untuk perbaikan program
serupa di masa mendatang?
Ada empat alasan terjadinya kegagalan sistematik pemerintah dalam
mencapai tujuan-tujuannya, yakni keterbatasan informasi, keterbatasan
kendali atas respons swasta terhadap tindakan pemerintah, keterbatasan
kendali atas birokrasi, dan keterbatasan akibat dari proses politik.
1. Keterbatasan Informasi
Konsekuensi dari suatu tindakan sangat rumit dan sulit untuk
diramalkan. Pemerintah tidak dapat mengantisipasi, misalnya, membengkak-
nya anggaran untuk program kesehatan atau penyediaan beras untuk orang
miskin (raskin). Sering pemerintah tidak punya cukup informasi yang
dibutuhkan untuk mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan. Misalnya
pemerintah perlu menyediakan beras murah bagi orang miskin (program
raskin). Tetapi sulit dipastikan siapa sesungguhnya yang layak disebut
miskin, sehingga salah sasaran adalah masalah yang tidakjarang terjadi.

2. Keterbatasan Kendali atas Respons Pasar
Misalnya, terhadap program raskin temyata pedagang memanfaatkan
peluang dengan membeli kupon jatah orang miskin, menebus beras berharga
murah tersebut, kemudian menjualnya di pasar bebas. Akhirnya, yang paling
diuntungkan dari program raskin bukan orang miskin.
3. Keterbatasan Kendali atas Birokrasi
Tugas pemerintah adalah melaksanakan amanat rakyat yang tertuang
dalam berbagai perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas itu
pemerintah mendayagunakan aparatur negara, yakni korps pegawai negeri
yang biasa disebut birokrasi. Ada masalah yang melekat pada sistem
birokrasi. Pertama, masalah menerjemahkan perundang-undangan (amanat
rakyat yang tertulis) ke dalam program-program implementasi. Kedua,
sistem insentif dalam birokrasi tidak mampu memastikan bahwa amanat
rakyat dapat terlaksana secara efektif.
4. Keterbatasan oleh karena Proses-proses Politik
Wakil rakyat (legislator, pembuat undang-undang) punya insentif untuk
membela kepentingan konstituennya, sejauh konstituennya itu mau mendanai
kampanyenya. Sayangnya, konstituen yang dibelanya itu umumnya tidak
memahami dengan baik berbagai permasalahan masyarakat. Dalam keadaan
demikian wakil rakyat sulit diharapkan menghasilkan perundang-undangan
yang sesuai dengan kebutuhan.
Para penentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian, seperti
Milton Friedman (dulu guru besar ilmu ekonomi di University of Chicago,
sekarang di Stanford University), percaya bahwa keempat keterbatasan
tersebut di atas cukup penting sehingga pemerintah sebaiknya menahan diri
untuk tidak berupaya memperbaiki berbagai kegagalan di pasar.
Pasar sering gagal, namun pemerintah sering tidak berhasil mengoreksi
kegagalan pasar. Kini para ekonom dalam merumuskan peran pemerintah
berusaha memadukan pemahaman tentang keterbatasan-keterbatasan baik di
pihak pemerintah maupun pasar atau secara lebih umum, pasar dapat
sepenuhnya efisien hanya di bawah asumsi-asumsi yang cukup restriktif.
Namun kesadaran akan keterbatasan pemerintah berimplikasi bahwa
pemerintah seyogyanya mengarahkan energinya hanya pada bidang-bidang di
mana kegagalan pasar paling mencolok dan cukup bukti bahwa intervensi
pemerintah dapat memberikan perubahan yang signifikan. Di antara para

ekonom AS dewasa ini, pandangan dominan yang berkembang adalah bahwa
intervensi pemerintah secara terbatas dapat mengurangi (namun tidak
memecahkan) masalah-masalah terburuk: maka, pemerintah seyogyanya
mengambil peran aktif dalam memelihara full employment (semua sumber
daya termanfaatkan) dan memperbaiki aspek-aspek terburuk dari kemiskinan,
tetapi perusahaan-perusahaan swasta seyogyanya memerankan peran sentral
dalam perekonomian. Pandangan yang berlaku berupaya menemukan cara
untuk pemerintah dan pasar untuk bekerja bersama, yang satu memperkuat
yang lainnya. Misalnya, pemerintah mengandalkan mekanisme-mekanisme
pasar atau yang mirip dengan pasar.
Kontroversi tetap berkembang pada seterbatas atau seaktif apa sebaiknya
pemerintah terlibat dalam perekonomian. Ini bergantung pada pemahaman
tentang seserius apa kegagalan pasar yang terjadi dan seefektif apa kiranya
pemerintah dapat memperbaiki kegagalan itu.
Kini ada kecenderungan bahwa pandangan-pandangan itu semakin
mendekat, perbedaan semakin menipis antara yang menghendaki peran
dominan pemerintah dan yang menginginkan pemerintah menyingkir dari
pemerintah (pandangan laissez faire). Ada dua gagasan dari perenungan
kembali terhadap debat tersebut, yakni deregulasi dan privatisasi. Diskusi
tentang hal ini dibahas dalam Ekonomi Publik lanjutan.
C. PENDEKATAN ILMIAH
Dalam modul Ekonomi Mikro atau Ekonomi Makro yang telah Anda
pelajari sudah dipaparkan dua jenis pemyataan dalam ilmu ekonomi, yakni
pernyataan positif dan pernyataan normatif. Keberhasilan ilmu-ilmu sosial
dalam menjelaskan berbagai gejala antara lain disebabkan oleh kemampu-
annya membedakan antara yang positif dengan yang normatif. Pernyataan
positif berkaitan dengan fakta: apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi,
apa yang akan terjadi.
Contohnya, Jumlah orang miskin meningkat dalam setahun terakhir ini.
Kebanyakan pernyataan positif dapat diuji kebenarannya dengan cara
memeriksa data, yakni basil pencatatan atas fakta. Sebaliknya, pernyataan
normatif berkaitan dengan harapan atau kepercayaan seseorang atas sesuatu.
Contohnya,
Pemerintah hendaknya tidak membuat kebijakan yang menyebabkan
peningkatan jumlah orang miskin.

Jelaslah, pernyataan normatif berkaitan dengan nilai atau norma orang
itu tentang baik atau buruk. Maka, pernyataan normatif tidak dapat diuji
kebenarannya dengan data.
Dari beberapa pernyataan positif dapat ditarik suatu simpulan yang
berupa pernyataan positif juga. Proses penyimpulan ini disebut proses
deduksi, yakni dari hal-hal yang urnum ditarik menjadi hal-hal yang lebih
k:husus.
Contohnya,
Pemyataan 1: Jika harga BBM naik maka banyak perusahaan mengurangi
jumlah pegawai.
Pemyataan 2: Jika banyak perusahaan mengurangi jumlah pegawai maka
pengangguran meningkat.
Pernyataan 3: Jika pengangguran meningkat maka jumlah orang miskin
meningkat.
Simpulan : Jika harga BBM naik maka jumlah orang miskin meningkat.
Proses deduksi dapat menghasilkan teori, yakni penjelasan atas suatu
hasil pengamatan. Teori dapat juga digunakan untuk meramalkan (mem-
prediksi) sesuatu yang belum terjadi. Suatu teori perlu diuji kebenarannya
dengan data. Data dapat diperoleh dari pengamatan, misalnya dari sebuah
eksperimen atau survei. Proses pengujian dengan data ini bersifat induktif,
yakni berdasarkan hal-hal yang khusus (basil pengamatan terhadap sampel)
ditarik simpulan yang bersifat lebih umum. Bila data yang ada tidak
bertentangan dengan teori, maka untuk sementara dikatakan bahwa teori
tersebut benar. Dikatakan untuk sementara, karena begitu ada data baru yang
ternyata bertentangan dengan teori itu, maka dengan sendirinya teori itu
menjadi tidak berlaku lagi.
Pendekatan ilmiah bersifat skeptis terhadap suatu dalil atau teori. Maka,
dalam pendekatan ilmiah selalu diupayakan untuk menyangkal kebenaran
atau membuktikan ketidakbenaran sebuah teori. Inilah batu sendi pendekatan
ilmiah. Bila yang sebaliknya dilakukan, yakni diupayakan agar ada bukti
bahwa sebuah teori itu benar, maka keseluruhan bangunan teori menjadi
begitu ringkih. Tukang ramal peruntungan berdasarkan bintang zodiak
melakukan pendekatan seperti itu: misalnya, ia membuat teori tentang sifat
orang-orang yang berzodiak Taurus, kemudian berusaha membenarkan
teorinya itu dengan cara memberikan contoh-contoh orang yang berzodiak
tersebut. Pendekatan ilmiah menggunakan pendekatan yang sebaliknya,

yakni selalu mengupayakan untuk menyalahkan suatu teori dengan
menyodorkan contoh sanggahan.
Untuk menyanggah suatu teori, digunakan analisis statistika. Dengan
analisis ini suatu pernyataan (hipotesis) yang dibangun dengan pendekatan
deduktif diuji dengan data. Bila, dengan metode statistika tertentu, ternyata
hipotesis tersebut tidak sejalan dengan data (bukti empirik, basil observasi),
maka hipotesis tersebut ditolak. Sebaliknya, bila sejalan, maka dikatakan
hipotesis ''gagal ditolak'', dan untuk sementara hipotesis itu dianggap benar.
Analisis statistika juga secara kuantitatif dapat menyatakan seberapa
besar kemungkinan kita mengambil kesimpulan secara salah. Ada dua jenis
kesalahan yang dapat terjadi dalam pengambilan kesimpulan tentang
hipotesis, yakni (1) menolak suatu hipotesis padahal hipotesis itu benar, dan
(2) menerima suatu hipotesis padahal hipotesis itu salah.
Dengan pendekatan ilmiah, dapat timbul kesan bahwa ilmu itu bebas
nilai. Artinya, kebenaran ilmiah selalu obyektif dan tidak bergantung pada
manusia yang menciptakannya. Kesan ini oleh sebagian besar orang ditolak.
Nilai-nilai yang dianut oleh si pencipta teori atau orang yang mengujinya
mempengaruhi tiap langkah dalam pendekatan ilmiah.
D. MENGANALISIS SEKTOR PUBLIK
Ada empat tingkatan analisis terhadap sektor publik, yakni menguraikan
apa yang dilakukan pemerintah, menelaah konsekuensi dari tindakan
pemerintah, mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan, dan menafsirkan
kekuatan-kekuatan politik yang mendasari keputusan-keputusan pemerintah.
1. Menguraikan kegiatan-kegiatan pemerintah (sektor publik) dalam
perekonomian. Kegiatan-kegiatan itu sangat banyak, rumit, dan
menyangkut nilai yang sangat besar. Dalam APBN, mata anggaran tidak
mudah ditelusuri untuk digolong-golongkan mana yang termasuk
kegiatan sektor publik dalam perekonomian dan mana yang bukan.
2. Menelaah konsekuensi tindakan pemerintah. Ketika pajak dikenakan
pada perusahaan, siapa sesungguhnya yang menanggung beban itu?
Sekurang-kurangnya sebagian dari beban pajak dialihkan oleh
perusahaan itu ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi, sebagian
lagi dialihkan ke buruh melalui upah yang lebih rendah. Apa
konsekuensi dari penetapan usia pensiun yang lebih tinggi? Apa
pengaruh dari perubahan status universitas negeri menjadi badan hukum

milik negara? Apa pengaruh subsidi pupuk terhadap kesejahteraan
petani, kesejahteraan konsumen, dan keuangan negara?
3. Mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan publik. Untuk itu perlu
diketahui tidak hanya konsekuensi dari tiap kebijakan, tetapi juga kriteria
yang akan digunakan untuk menilai pilihan-pilihan tersebut. Pertama,
perlu diketahui tujuan kebijakan pemerintah; kemudian perlu dipastikan
seberapa besar kebijakan itu memenuhi kriteria tersebut.
4. Menafsirkan Proses-proses politik. Keputusan kolektif terjadi melalui
proses politik. Dapatkah dijelaskan bagaimana suatu keputusan tertentu
dipilih dari berbagai pilihan yang tersedia? Ekonom mengidentifikasi
berbagai kelompok yang diuntungkan atau dirugikan oleh keputusan
tersebut dan menganalisis insentif yang dihadapi oleh kelompok-
kelompok tersebut untuk mengupayakan proses politik untuk mencapai
keputusan yang menguntungkan mereka. Ekonom juga menganalisis
struktur pemerintahan, yakni rules of the game (aturan-aturan yang
mengarahkan proses pengambilan keputusan) yang berpengaruh
terhadap keputusan akhir kebijakan publik. Kemudian, pertanyaan lebih
lanjutnya menyangkut faktor-faktor apa yang menentukan pilihan rules
of the games. Dalam hal ini ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi
bergabung. Namun, ilmu ekonomi lebih menekankan insentif ekonomi
yang berpengaruh terhadap perilaku para pelaku proses politik, atau
pengaruh kepentingan. pribadi (economic self-interest) dalam penentuan
hasil akhir.
··~ LATIHAN
---. - ..~
---- -~
1) Uraikan empat masalah pokok suatu perekonomian.
2) Bandingkan ciri-ciri tiga sistem perekonomian (sistem komando, sistem
pasar, sistem campuran).
3) Mengapa pemerintah tidak mungkin sepenuhnya berhasil mengatur
perekonomian?
4) Berikan contoh pemyataan positif dan pernyataan normatif.
5) Uraikan empat tahap analisis sektor publik.

Petunjuk Jawaban Latihan
1) Dua masalah pokok yang pertama berkaitan dengan mikroekonomi, dua
yang lain dengan makroekonomi.
2) Ciri-ciri sistem perekonomian berkaitan dengan bagaimana atau siapa
yang menentukan alokasi produksi dan alokasi konsumsi.
3) Sebutkan empat keterbatasan yang dihadapi pemerintah sehingga
terkadang tidak mampu memperbaiki kegagalan pasar.
4) Pernyataan positif berkaitan dengan benar atau salah, pernyataan
normatif berkaitan dengan baik atau buruk.
5) Empat tahap analisis berkaitan dengan deskripsi kebijakan, konsekuensi
kebijakan, kriteria keputusan, dan proses politik
- - RANG KUMAN
1. Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi
produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran,
inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan).
2. Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau
bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui
perencanaan terpusat atau mekanisme harga).
3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomi-
an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang
lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama
dalarn pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasa1· dan pemerintah
berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya
pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini
bahwa memang mampu.
4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu
analisis bersifat sahih.
5. Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi
kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi
dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan
keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah
pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

TES FDRMATIF 2
1) Perilaku ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah pusat, merupakan
sistem perekonomian....
A. campuran
B. harga
C. pasar
D. komando
2) Perekonomian dituntun, seolah-olah oleh the invisible hand. Pendapat ini
dikemukakan oleh....
A. Adam Smith
B. John Stuart Mill
C. Karl Marx
D. Sismondi
3) Untuk menyanggah suatu teori digunakan analisis....
A. statistik
B. deduktif
C. induktif
D. ilmiah
4) Ciri pendekatan ilmiah....
A. otoritatif
B. hipotesis
C. konvensional
D. skeptis
5) Pada proses deduktif dapat menghasilkan....
A. norma-norma
B. nilai-nilai
C. hipotesis
D. Teori

Tingkat penguasaan = - - - - - - - - - - - x 1OOo/o
Jumlah Soal
Arti tingkat penguasaan: 90 - 1OOo/o = baik sekali
80 - 89% =baik
70 - 79% = cukup
< 70o/o = kurang
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif
Tes Formatif1 Tes Formatif2
1) c 1) D
2) B 2) A
3) B 3) A
4) c 4) D
5) A 5) D

Daftar Pustaka
Boadway, Robin W. (1979). Public Sector Economics. Cambridge: Wintrop
Publishers Inc.
Direktorat Perencanaan Makro. (2007). Perekonomian Indonesia Tahun
2007: Prospek dan Kebijakan. Jakarta: Bappenas.
Mangkusoebroto, Guritno. (2000). Ekonomi Publik. Edisi 3. Yogyakarta:
BPFE.
Stiglitz, Joseph E. (2000). Economics ofThe Public Sector. New York: Third
Edition. W.W. Norton & Company.

MODUL 2
Sektor Publik di Indonesia
Widyastutik, S.P., M.Si.
PENDAHULUAN
odul ini akan membahas mengenai sektor publik di Indonesia. Fokus
pertanyaannya adalah pertama, apa saja yang menjadi aktivitas
prinsip/utama bagi sebuah pemerintahan? Kedua, apa yang menjadi tujuan
pemerintah membelanjakan uangnya? Bagaimana pola pengeluaran ini
berubah sepanjang waktu dan bagaimana mereka membandingkannya dengan
negara lain? Pengeluaran mana yang terjadi di tingkat pem.erintahan pusat,
dan mana yang terjadi di tingkat pemerintahan lokal/daerah? Ketiga,
Bagaimana pemerintah membiayai pengeluarannya? Bagaimana caranya
sumber penerimaan pajak berbeda antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan lokal/daerah?
Secara terperinci modul ini akan dikembangkan dalam 2 (dua) kegiatan
belajar, yaitu kegiatan belajar pertama yang mencakup Jenis Kegiatan
Pemerintah dan kegiatan belajar kedua yang mencakup Ukuran Kegiatan
Pemerintah.
Pemahaman materi dalam modul ini berguna bagi anda untuk memahami
tentang sektor publik di Indonesia. Dalam hal ini berkaitan dengan ukuran
yang sesuai untuk sektor publik dan bagaimana tindakan pemerintah
berpengaruh terhadap pasar swasta.
Setelah mempelajari dengan baik isi dari modul ini, Anda diharapkan
mampu:
1. menjelaskan jenis-jenis kegiatan pemerintah;
2. menjelaskan pengaruh pemerintah terhadap produksi swasta;
3. menjelaskan ukuran sektor publik dan ukuran kegiatan pemerintah.

KEGIATAN BELAJAR 1
Jenis Kegiatan Pemerintah
eran pemerintah yang utama adalah menyediakan suatu kerangka kerja
yang sah yang mencakup seluruh transaksi ekonomi yang terjadi. Di luar
hal tersebut, kegiatan pemerintah dapat dibedakan menjadi 4 (empat)
kategori: (a) produksi barang dan jasa; (b) peraturan dan pemberian subsidi
untuk produksi swasta; (c) pembelian barang dan jasa, dari pembelian
keperluan militer sampai jasa pembersih jalan; dan (d) redistribusi
pendapatan, di mana pembayaran terhadap individu atau lembaga yang tidak
menghasilkan aktivitas produksi sekarang; biasanya dilakukan pemerintah
(misalnya jaminan sosial) tetapi juga diberikan oleh sektor ekonomi serta
individu-individu dalam bentuk sumbangan amal disebut transfer payment
(pembayaran transfer).
Aktivitas penting pemerintah hanya sebagian kecil dari pengeluaran
adalah menetapkan kerangka kerja yang sah (undang-undang) di mana baik
perusahaan maupun individu dapat terlibat dalam interaksi ekonomi. Tanpa
adanya hukum yang menegaskan hak kepemilikan, hanya kekerasan yang
dapat menghentikan individu mencuri dari individu lainnya. Tanpa adanya
kemampuan untuk melindungi kepemilikan, individu tidak memiliki insentif
untuk menambah kekayaannya. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi akan
menjadi sangat terbatas.
Pemerintah juga melakukan kegiatan produksi tertentu. Kebanyakan
kegiatannya serupa dengan yang dilakukan perusahaan swasta. Sebagai
contoh, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah
memproduksi dan menjual listrik. Selain itu, di bawah undang-undang yang
berlaku, pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani jasa perhubungan
dan mencetak uang. Umumnya perusahaan pemerintah tidak berorientasi
pada keuntungan dan bertujuan untuk melayani publik.
Batasan antara produksi publik dan swasta dapat bergeser sewaktu-
waktu. Banyak negara yang melakukan pengalihan dari perusahaan publik
menjadi perusahaan swasta, proses ini disebut privatisasi. Sedangkan proses
pengalihan dari perusahaan swasta menjadi perusahaan publik disebut
nasionalisasi. Untuk alasan teknis, cara terbaik untuk mengukur besar ukuran
produksi pemerintah adalah dengan melihat berapa persentase jumlah pekerja
sektor publik terhadap keseluruhan total pekerja.

Pada industri di mana pemerintah bukan produsen ataupun konsumen,
tetap saja pemerintah memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil
produsen swasta. Pengaruh ini terjadi melalui subsidi dan pajak (baik secara
langsung maupun tidak langsung) dan juga karena adanya peraturan.
Pemerintah dapat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan
dikarenakan ketidakpuasan pemerintah terhadap tindakan perusahaan yang
menimbulkan polusi, juga oleh karena kepedulian pemerintah terhadap
adanya upaya monopoli sejumlah perusahaan.
Setiap tahunnya pemerintah membeli barang dan jasa senilai triliunan
rupiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertahanan nasional,
menyediakan pendidikan, memberikan perlindungan keamanan termasuk
bahaya kebakaran, menyediakan fasilitas pertamanan, dan sebagainya.
Sebagian dari pembelian ini ditujukan untuk keperluan investasi, sebagai
pengeluaran pembangunan infrastruktur yang di masa depan diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.
Pemerintah berperan aktif dalam melakukan redistribusi pendapatan,
yaitu dengan cara mengalihkan sejumlah pendapatan dari individu satu ke
individu lainnya. Pada studi kasus di Amerika Serikat, terdapat 2 (dua)
kategori program redistribusi secara eksplisit yaitu program bantuan publik
(program yang menyediakan manfaat bagi yang kurang mampu), dan
•
asuransi sosial (program yang menyediakan manfaat bagi
pengangguran dan orang-orang yang tidak mampu bekerja).
pens1unan,
A. JENIS KEGIATAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
SELALU MENINGKAT
Apabila kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke
tahun, kelihatan bahwa peran pemerintah tersebut selalu meningkat hampir di
dalam semua bidang sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan
pemerintah dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah
dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah
dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah
yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin banyak kegiatan
pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.
Namun perlu disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap
Pendapatan Nasional Bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar
terhadap kegiatan/peranan pemerintah dalam perekonomian.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat ''Exhaustive'' yaitu merupakan
pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat
langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain
lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat ''transfer''
saja, yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk
kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau
mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (grants). Jadi Exhaustive
Expenditures dapat berupa pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh
swasta misalnya bahan makanan, bangunan-bangunan, mesin-mesin dan
sebagainya dan dapat pula pembelian terhadap barang-barang yang
dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai
dan sebagainya.
Dalam hubungan ini, seorang sarjana yang terkenal bernama Adolph
Wagner, mengemukakan suatu hukum: Law ofEver Increasing State Activity
(hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah). Berdasarkan
penelitian Wagner di beberapa negara maju pada abad 19 ternyata bahwa
pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun dalam artian
riil uang maupun secara riil ataupun secara absolut maupun relatif dalam
perbandingannya dengan pendapatan nasional (GNP) yang disebabkan oleh
adanya perkembangan sosial. Hukum Wagner ini diuji Peacock dan Wiseman
dan ternyata hukum itu tidak ditolak.
Adapun sebab-sebab kegiatan pemerintah selalu meningkat adalah:
1. Adanya Perang
Sekali pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan
akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut selesai.
Pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah
terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, di mana mereka sebelumnya
menganggur dan tidak menjadi tanggungan pemerintah. Akibatnya baik
pengeluaran maupun penerimaan negara tetap cenderung meningkat.
Kecenderungan ini disebut dengan ''displacement effect''. Harus ada
pengembalian pinjaman selama perang; yang justru sekarang disertai
dengan bunganya. Harus pula ada subsidi bagi veteran dan lain
sebagainya.

2. Adanya Kenaikan Tingkat Pendapatan dalam Masyarakat
Dengan meningkatnya tingkat pendapatan, maka jelas kebutuhan akan
konsumsi barang-barang dan jasa akan semakin meningkat. Banyak
barang dan jasa yang tidak diusahakan oleh swasta, seperti misalnya
kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana jalan-
jalan dan jembatan, yang mana ini ditangani oleh pemerintah.
Meningkatnya pendapatan menuntut jumlah barang dan jasa yang lebih
banyak serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik.
3. Adanya Urbanisasi Disertai Perkembangan Ekonomi
Urbanisasi perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan
lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum dan perumahan, keamanan,
dan kesehatan.
4. Perkembangan Demokrasi
Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang besar terutama untuk
mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat.
Pemerintahlah yang mengusahakan ini semua, karena pemerintah yang
memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau
individu dalam masyarakat.
B. PENGELUARAN PEMERINTAH: KEBIJAKAN SUBSIDI
Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau
subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak negatif, sehingga hal ini akan
menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami
peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengonsumsi atau membeli
barang-barang yang disubsidi pemerintah sehingga harga jualnya rendah.
Oleh karena itu dapat dibedakan antara subsidi dalam bentuk uang dan
subsidi innatura.
Pada pembahasan ini tidak akan dibicarakan pengaruh subsidi terhadap
pendapatan nasional atau secara makro, tetapi kita akan membicarakan dalam
pengaruhnya terhadap individu di dalam perekonomian, terutama terhadap
para konsumen. Di dalam kegiatannya untuk menjalankan tugas demi
kesejahteraan seluruh golongan dalam masyarakat, pemerintah harus
bertindak sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak-pihak dalam
masyarakat. Sebagai contoh dalam hubungannya dengan produsen dan

konsumen. Pemerintah ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu
tinggi dan sebaliknya juga ingin agar jangan sampai tindakannya itu
merugikan si produsen. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi
dalam bentuk uang sebagai tambahan pendapatan kepada konsumen atau
dapat pula subsidi dalam bentuk penurunan harga. Artinya dalam
mengonsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan untuk membayar
kurang dari harga barang yang sebenamya dan selisihnya akan ditanggung
oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut.
Misalnya pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga
barang sebanyak 50 persen, berarti konsumen hanya akan membayar barang
tersebut dengan harga 50 persen lebih rendah dari sebelum adanya subsidi
tersebut.
Untuk memperjelas pembahasan lihat Gambar 2.1. Misalkan pemerintah
berkeinginan menolong konsumen untuk dapat membeli beras dengan harga
50 persen lebih rendah dan yang 50 persen dibayar oleh pemerintah agar
program tersebut tidak merugikan petani. Pada Gambar 2.1, sumbu vertikal
menunjukkan banyaknya pendapatan persatuan waktu, sedangkan sumbu
horizontal menunjukkan banyaknya beras persatuan waktu. Dengan
pendapatan dan harga beras yang tertentu, seorang konsumen individu berada
dalam keseimbangan pada titik A, di mana ia mengonsumsi beras sebanyak
OA1 dan membelanjakan pendapatannya sebanyak BC.
Dengan program pemerintah yang memberikan subsidi dalam bentuk
penurunan harga beras sebesar 50 persen tersebut di atas, maka garis
anggaran yang dihadapi konsumen tersebut berputar dengan poros pada titik
B dari BD menjadi BE, di mana OD =DE. Ini menunjukkan bahwa harga
beras bagi konsumen telah turun 50 persen. Akibatnya konsumen tersebut
berada dalam keadaan keseimbangan pada titik F dengan jumlah beras yang
dikonsumsikannya sebanyak OA2. Jumlah pendapatan yang dibelanjakan
pada beras sekarang menjadi B1.
Bila tanpa program pemerintah dalam bentuk subsidi penurunan harga,
maka kalau konsumen ingin membeli atau mengonsumsi beras sebanyak
OA2, berarti konsumen harus membayar dengan pendapatannya sebesar BJ.
Jadi besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar BJ -
BI = IJ. Selanjutnya apabila kita ingin menilai besarnya subsidi itu dalam
bentuk uang kepada konsumen agar konsumen juga berada pada tingkat
kepuasan yang sama atau kurva indifferen IC2 seperti halnya kalau konsumen
mendapatkan subsidi dalam bentuk pengurangan harga, maka kita harus

menggeser garis anggaran ke kanan dan menggambarkan garis anggaran
yang sejajar dengan garis anggaran BD dan menyinggung kurva indifferen
IC2. Garis anggaran yang kita kehendaki adalah GH. Ini berarti bahwa
kenaikan dalam pendapatan konsumen karena subsidi pemerintah dalam
bentuk uang adalah sebanyak BG pada sumbu vertikal dari Gambar 2.1.
Jumlah beras yang dibeli sebanyak OA3 dan jumlah yang dibelanjakan
sebanyak GN.
Berdasarkan Gambar 2.1. kita dapat melihat bahwa BG < IJ. Hal ini
dapat dibuktikan sebagai berikut:
-
Karena BD GH, maka BG = LM
Karena LM <FM dan FM= IJ, maka BG< IJ
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa biaya subsidi dalam bentuk
penurunan harga lebih besar daripada subsidi dalam bentuk uang kepada
konsumen. Jadi apabila dipandang dari segi beban pemerintah yang harus
ditanggung untuk memperingan beban hidup konsumen, maka lebih baik
subsidi dalam bentuk uang daripada bentuk penurunan harga, sebab manfaat
yang diterima konsumen adalah sama yaitu bertambahnya kepuasan yang
ditunjukkan oleh pergeseran kurva indif'feren 1 ke 2. Kecuali itu memang
sesungguhnya subsidi dalam bentuk uang lebih memberikan kebebasan
kepada konsumen untuk membeli berbagai barang yang diinginkan di
samping beras dalam memenuhi kebutuhannya yang paling mendesak.

2.8
p
G
B
N
c
I
J
0
'
' ''
'' '
Pendapatan
' ', Beras
'
' '' '
I
I
'
'' ' '' '
' ' '
-------t---
'
'
R
''p',,
....~ '
Beras
~'~--.:.--
I
'
' ''
-------L---------~---- ! tv1
'
'' 'I I
I
H
'
'
EKDNDMI PUBLIK e
G
Q
Beras
Gambar 2.1. Efektivitas Kebijakan Subsidi Pemerintah
Sumber: Mangkoesoebroto, 2007
Beberapa contoh subsidi:
1. Subsidi beras (pangan) kepada para pegawai, dengan tujuan untuk
membantu para pegawai. Di samping itu terdapat tujuan lain yang ingin
dicapai yaitu stabilisasi harga beras.
2. Subsidi input seperti pupuk kepada para petani dengan tujuan untuk
mendorong petani lebih banyak menghasilkan beras, akibatnya produksi
beras dapat ditingkatkan diikuti dengan harga beras tetap rendah, karena
biaya produksi yang rendah. Di samping itu juga ada tujuan lain yaitu
untuk stabilisasi harga pangan (beras), karena harga pangan (beras) dapat
menjadi price leader.
Perlu disadari bahwa pemberian subsidi secara innatura dapat
menimbulkan berbagai akibat yaitu dapat mendorong tambahnya konsumsi
atau dapat mengurangi konsumsi, bila dibandingkan dengan subsidi dalam
bentuk uang tunai. Hal ini tergantung bagaimana keadaan perekonomian

negara yang bersangk:utan. Kalau pemerintah ingin mendorong supaya
masyarakat mengurangi konsumsi beras maka dapat diterapkan suatu
kebijakan subsidi sedemikian rupa sehingga lebih baik diberikan subsidi
dengan bentuk barang (innatura) daripada dalam bentuk uang. Demikian pula
pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan pupuk
pertanian lebih banyak lewat kebijakan subsidi dengan bentuk barang dan
bukan uang. Untuk menentukan kebijakan mana yang harus diambil memang
harus ada penelitian yang lebih mendalam agar memahami perilaku
konsumen.
LATIHAN
----~ - .
1) Jelaskan bagaimana aktivitas pemerintah dalam hal mengatur kegiatan
investasi yang berlangsung di Indonesia?
2) Jelaskan manfaat dan tujuan pemerintah melakukan pembelian barang
danjasa (government expenditure)?
Petunjuk Jawaban Latihan
1) Anda ulang kembali pemahaman mengenai apa saja jenis aktivitas
kegiatan pemerintah, mana yang dapat mempengaruhi perilak:u investasi
di sebuah negara
2) Anda ulang kembali pemahaman secara logika mengapa pemerintah
perlu mengeluarkan dana ekstra untuk menyediakan sejumlah barang
dan jasa. Telaah kembali bagaimana pengaruh pembelian tersebut
terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup yang
lebih luas.
- RANG KUMAN
1. Jenis kegiatan pemerintah antara lain adalah:
a. Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang
diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya
semula.

2.1 Q EKDNOMI PUBLIK •
b. Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan,
pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.
c. Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta),
melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).
d. Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian
menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.
e. Melakukan redistribusi pendapatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kegiatan peme-
rintah:
a. Adanya perang.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat.
c. Adanya urbanisasi.
d. Perkembangan demokrasi.
TES FORMATIF 1
1) Manakah di bawah ini yang termasuk kegiatan pemerintah sebagai usaha
meningkatkan investasi di negaranya?
A. melakukan nasionalisasi sejumlah perusahaan swasta
B. menaikkan pajak perusahaan dan memperbanyak pos-pos pajak
C. mencetak uang
D. membangun infrastruktur dan jaminan kepastian hukum
2) Apakah yang dimaksud dengan transfer payment?
A. pembayaran pemerintah terhadap perusahaan dengan mengharapkan
adanya timbal balik di antara keduanya
B. pembayaran pemerintah terhadap masyarakat yang suatu saat akan
diganti dengan sejumlah produksi barang dan jasa
C. pembayaran pemerintah terhadap individu atau lembaga yang tidak
menghasilkan aktivitas produksi sekarang, dalam bentuk sumbangan
amal
D. pemberian sejumlah uang dalam rangka kerja sama dalam
memproduksi barang dan jasa
3) Dalam perhitungan GNP, pengeluaran pemerintah yang bukan untuk
barang dan jasa adalah....
A. jalan
B. bendungan

C. rumahjompo
D. jembatan
4) Yang bukan termasuk aktivitas kegiatan pemerintah, adalah....
A. untuk meningkatkan sarana produksi pertanian pemerintah mem-
berikan subsidi pada sarana produksi
B. pemerintah membeli kapal perang eks Jerman Timur
C. orang miskin dan anak-anak terlantar mendapat tunjangan sosial dari
pemerintah
D. membantu perusahaan untuk membeli bahan baku produksi dengan
sistem kredit
5) Dalam sistem sosialis, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur
kegiatan perekonomian?
A. sangat terbatas, hampir tidak ada ruang gerak bagi pemerintah untuk
campur tangan
B. pemerintah dapat campur tangan hanya jika benar-benar dibutuhkan
C. pemerintah berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan
dalam perekonomian
D. kadang-kadang pemerintah ikut campur tangan
Tingkat penguasaan = - - - - - - - - - - x 1OOo/o
Jumlah Soal
Arti tingkat penguasaan: 90 - lOOo/o = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70o/o = kurang
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2
Ukuran Kegiatan Pemerintah
kuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar ukuran
sektor publiknya. Semenjak pengaruh pemerintah terhadap per-
ekonomian swastanya tergantung pada peraturan dan kebijakan perpajakan,
tidak ada indikator yang akurat untuk mengukur seberapa besar pengaruh
pemerintah terhadap perekonomian keseluruhan. Meskipun begitu, ahli
ekonomi menemukan suatu indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa
besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian. Ukuran
umum yang digunakan untuk mengukur total perekonomian adalah Produk
Domestik Bruto (PDB), yang mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa
yang dihasilkan dalam perekonomian domestik pada tahun tertentu.
Pada kasus di Amerika Serikat, selama 50 tahun terakhir, proporsi
pengeluaran publik terhadap PDB meningkat dengan cepat. Pada Tahun
1940, pengeluaran publik mencapai 10 persen dari PDB dan pada Tahun
1997, pengeluaran publik meningkat hingga mencapai 31 persen dari PDB.
Namun apabila dibandingkan dengan negara industri lain, pengeluaran publik
dalam persentase terhadap PDB di Amerika Serikat adalah yang terendah.
Dengan kata lain ukuran kegiatan pemerintah terhadap perekonomian di
Amerika Serikat lebih kecil dibandingkan negara industri lain (sumber:
Organization for Economic Cooperation and Development, 1997). Sedang-
kan kasus Indonesia untuk melihat peranan pemerintah dalam sektor publik
adalah dengan melihat peranan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja
Negara) Indonesia dalam melayani pembangunan. Terjadi perubahan APBN
tahun 2006 yang dilakukan untuk mengamankan APBN dari tekanan minyak
dunia yang tinggi. Subsidi BBM yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp
54,3 triliun (1 ,8 persen PDB) ditingkatkan menjadi Rp 62,7 triliun (2,0
persen PDB). Demikian pula subsidi non-BBM ditingkatkan dari Rp 25,2
triliun (0,8 persen PDB) menjadi Rp 44,9 triliun (1,4 persen PDB). Secara
keseluruhan defisit anggaran yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 22,4
triliun (0,7 persen PDB) meningkat menjadi Rp 40,0 triliun (1,3 persen
PDB).

A. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
Sebelum mengetahui untuk apa saja pemerintah membelanjakan uang-
nya, bagaimanakah cara pemerintah meningkatkan pendapatan untuk
membayar seluruh pengeluarannya tersebut? Untuk itu pemerintah memiliki
beberapa macam jenis pajak. Ketika penerimaan yang diterima dari pajak
ternyata lebih kecil dari perencanaan pengeluaran, maka harus dilakukan
pengurangan pengeluaran ataupun usaha peminjaman untuk menutupi
kekurangannya. Untuk kasus Indonesia penerimaan terdiri dari penerimaan
negara yang dibagi menjadi penerimaan pajak (pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, dan lainnya) dan penerimaan bukan pajak (SDA: migas
dan nonmigas, dan lainnya) dan hibah.
Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini
didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal penerimaan negara
(pajak dan bukan pajak) serta hibah. Anggaran belanja pembangunan disusun
untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas dan program-
program pembangunan untuk setiap tahun anggaran.
Dalam hal ini penerimaan pemerintah kita artikan sebagai penerimaan
pemerintah dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak,
penerimaan yang diperoleh dari basil penjualan barang dan jasa yang dimiliki
dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan
lain sebagainya. Di dalam kenyataannya kita tidak menarik batas yang tegas
dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah, tetapi walaupun
demikian sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang
dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada prinsipnya dapat
dibagi menjadi:
1. Pajak. Yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh
rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa
secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor,
pajak penjualan dan sebagainya.
2. Retribusi. Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari
rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat adanya hubungan
antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran
retribusi tersebut. Misalnya uang langganan air minum, uang langganan
listrik.
3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara.
4. Denda-denda dan rampasan yang dijalankan pemerintah.

5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah
seperti pembayaran perizinan (lisensi), tol, atau pungutan sumbangan
pada jalan raya.
6. Pencetakan uang kertas.
7. Hasil dari undian negara.
8. Pinjaman, bisa berasal dari dalam maupun luar negeri.
9. Hadiah.
Indonesia, sejak otonomi daerah pengeluaran negara diklasifikasikan
berdasarkan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, pembayaran utang, subsidi, belanja hibah,
belanja sosial dan lain-lain, serta belanja daerah yang terdiri dari dana
perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus)
dan dana khusus dan penyeimbang. Dalam melihat bagaimana dampak
anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur
perekonomian negara, maka kita dapat melihat pada alokasi sektoral dari
anggaran belanja itu.
B. KLASIFIKASI PENGELUARAN PEMERINTAH
Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat
dibedakan menjadi:
1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan
ketahanan ekonomi di masa-masa mendatang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli
yang lebih luas.
Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-
macam pengeluaran negara, seperti:
1. pengeluaran yang ''self-liquiditing'' sebagian atau seluruhnya, artinya
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari
masyarakat yang menerima barang-barang atau jasa-jasa yang
bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara
atau proyek-proyek produktif barang ekspor;

2. pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-
keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dengan naiknya tingkat
pendapatan dan sasaran pajak yang lain yang akhirnya akan menaikkan
penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan,
pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya;
3. pengeluaran yang tidak ''self liquiditing'' maupun yang tidak reproduktif,
yaitu pengeluaran yang langsung menambah kesejahteraan masyarakat
misalnya bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek turis, dan
sebagainya. Dalam hal ini dapat meningkatkan pendapatan nasional
dengan adanya jasa-jasa tersebut;
4. pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan
pemborosan misalnya pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada
saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan
meningkat;
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa mendatang misalnya
pengeluaran untuk anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan
sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa
mendatang pada waktu usia lanjut pasti akan lebih besar lagi.
C. EFISIENSI DALAM PENGELUARAN NEGARA
Baik atau tidaknya basil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah
tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah itu
tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan
faktor-faktor produksi. Jika pemerintah itu terlalu berkuasa dan banyak
menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara
maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, para individu dan badan-
badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai
inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan secara rasional yang sangat
berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal.
Sebaliknya apabila pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya
terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan
masyarakat, yaitu dapat menimbulkan adanya pembagian penghasilan yang
tidak merata, timbulnya kegiatan-kegiatan monopoli, tidak ada usaha-usaha
yang sangat penting untuk kepentingan umum yang diusahakan. Untuk
melihat kebijakan pemerintah, haruslah didasarkan pada pengaruh kebijakan
tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah mempunyai pengaruh

terhadap alokasi sumber, atau kombinasi barang-barang dan jasa-jasa yang
dihasilkan oleh perekonomian. Pengaruh yang lain adalah pengaruh
kebijakan pemerintah terhadap distribusi pendapatan riil. Kriteria yang pada
umumnya digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah adalah:
1. Keadilan (Equity)
Keadilan, berarti bahwa kebijakan pemerintah haruslah mempunyai
akibat yang tidak berat sebelah. Kriteria ini digunakan secara luas untuk
menilai kebijakan pemerintah. Memang terdapat kesulitan dalam menilai
keadilan. Misalnya, apakah kebijakan penetapan upah minim itu adil?
Bagaimanakah dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah,
apakah ini adil bagi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai anak?
Konsepsi tentang keadilan memang sangat sulit, tetapi kiranya terdapat
kesepakatan umum bahwa konsepsi tentang keadilan hendaklah
ditafsirkan secara umum. Misalnya kebijakan perpajakan, harus diartikan
bahwa bagi yang kurang mampu akan mendapatkan subsidi, dan
sebaliknya golongan kaya akan membayar pajak.
2. Efisiensi Ekonomis
Efisiensi ekonomis sering disebut Pareto Optimality, yaitu sebagai suatu
kriteria yang sangat banyak digunakan oleh para ahli ekonomi untuk
menilai kebijakan pemerintah. Kriteria ini tidak banyak digunakan oleh
para ahli non-ekonomi, karena adanya kesalahpahaman tentang konsep
efisiensi yang digunakan oleh para ahli ekonomi yang berorientasi pada
kebendaan, misalnya meminimumkan biaya, memaksimumkan
keuntungan. Berorientasikan pada pengertian efisiensi yang bersifat
kebendaan ini, efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kesejahteraan
masyarakat. Secara kasar dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi ada,
apabila kebijakan pemerintah itu lebih baik dan memperhatikan
pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin.
Secara lebih hati-hati pengertian efisiensi ekonomi ini (pareto optimum)
dapat dipertegas yaitu kalau suatu perekonomian sudah tidak mungkin
lagi untuk mengadakan alokasi sumber-sumber yang menyebabkan di
satu pihak akan lebih makmur dan pihak lain merugi.

3. Paternalisme
Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah adalah untuk mengadakan
atau menyediakan barang-barang atau jasa yang sebenarnya dikehendaki
masyarakat. Sekalipun pemerintah ingin melayani masyarakat sebagai
keseluruhan, tetapi pemerintah mempertimbangkan pula kebutuhan
setiap individu secara sendiri-sendiri. Misalnya jaminan sosial (social
security) untuk golongan tertentu menyebabkan orang-orang tidak
menabung dengan cukup untuk hari depan mereka. Ketentuan anak umur
tertentu harus masuk sekolah, tanpa mengingat apakah ada keinginan
mereka untuk masuk sekolah dan sebagainya. Kebijakan seperti ini dapat
dilukiskan sebagai kebijakan paternalistik. Banyak orang mendukung
kebijakan pemerintah, bukan karena kebijakan ini memberikan kepada
masyarakat apa yang mereka inginkan, tetapi karena mereka beranggap-
an bahwa pemerintah mengetahui lebih baik daripada masyarakat itu
sendiri.
4. Kebebasan Perorangan
Pada umumnya orang memberikan nilai yang tinggi terhadap kebebasan
perorangan, maka dari itu pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah
terhadap kebebasan perorangan harus sekecil mungkin. Kebebasan ini
sulit dijabarkan secara kuantitatif seperti halnya dengan masalah
keadilan (equity). Apabila pemerintah memungut pajak untuk membiayai
pengeluarannya, maka hal itu akan mengurangi kebebasan wajib pajak
untuk membelanjakan sebagian dari pendapatannya seperti yang
dikehendaki.
Keempat kriteria tersebut di atas sering terjadi trade off, misalnya suatu
kebijakan memenuhi kriteria keadilan, tetapi mungkin tidak efisien, atau
sebaliknya kebijakan dapat dinilai efisien tetapi kehilangan kriteria
keadilan. Suatu kriteria mungkin bersifat kontradiksi satu dengan yang
lain.
Walaupun demikian kita telah mengetahui bahwa pemerintah di berbagai
negara semakin besar peranannya. Sehubungan dengan peranan/aktivitas
pemerintah yang sangat luas dan selalu meningkat perlu diciptakan suatu
pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintah itu sehingga dapat
tercapai suatu basil yang maksimal.
Pertama, kita harus menentukan sasaran dari pengeluaran atau dari
setiap kegiatan pemerintah. Misalnya apakah kita ingin meningkatkan

kesempatan kerja atau produksi total atau produksi rata-rata ataupun
distribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian kita harus memban-
dingkan pula hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan
pemerintah seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Di
sini kita harus menyadari bahwa dana yang dimiliki pemerintah untuk
keperluan investasi tersebut merupakan pengurangan dari sektor swasta
yang diambil dari konsumsi masyarakat/swasta atau dikurangkan dari
tabungan swasta atau kedua-duanya. Paling tidak aktivitas pemerintah
tidak memberikan hasil yang lebih rendah daripada kalau aktivitas
tersebut dijalankan oleh swasta. Suatu alat yang cukup baik untuk
mengadakan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas
pemerintah adalah apa yang disebut anggaran pendapatan dan belanja
(budget) negara.
D. DEFISIT PEMBIAYAAN
Sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah adalah melalui
pajak. Namun pada banyak pemerintahan, terutama pada beberapa tahun
belakangan ini, menemukan kenyataan bahwa penerimaan pajak tidak
mencukupi untuk membayar pengeluarannya. Defisit yang terjadi pada suatu
periode merupakan kelebihan pengeluaran di atas penerimaannya. Defisit
tersebut dibiayai melalui pinjaman. Keseluruhan nilai pinjaman oleh
perusahaan, rumah tangga, atau pemerintah adalah hutang.
Perusahaan atau rumah tangga yang mengalami defisit tidak bisa terus-
menerus meminjam, tetapi akan menuju kebangkrutan apabila pinjamannya
terlalu besar. Karena pemerintah pusat memiliki kemampuan mengenakan
pajak dan terdapat potensi sumber pendapatan yang besar tersebut, maka
defisit yang dialami pemerintah tidak menimbulkan masalah yang sama
dengan pinjaman besar yang dilakukan perusahaan ataupun individu.
Pemberi pinjaman akan terus bersedia untuk membiayai/memberikan
pinjaman bagi pemerintah, asalkan tingkat suku bunganya dirasa cukup
tinggi.

Kasus:
Penerimaan dan Pengeluaran Indonesia
Kebijakan fiskal Tahun 2007 tetap dilaksanakan untuk menjaga
ketahanan fiskal dengan memberi stimulan terhadap perekonomian melalui
penyelarasan APBN dan APBD. Secara ringkas gambaran APBN Tahun
2007 adalah sebagai berikut (Bappenas, 2007):
1. Penerimaan negara diupayakan meningkat menjadi Rp 720,4 triliun atau
naik Rp 65,5 triliun dibandingkan APBN-P Tahun 2006. Peningkatan
terutama bersumber dari penerimaan pajak yang diupayakan meningkat
menjadi Rp 509,5 triliun atau naik Rp 84,4 triliun dibandingkan APBN-P
Tahun 2006. Sasaran peningkatan pajak Tahun 2007 cukup berat. Selain
pertumbuhan ekonomi harus tumbuh tinggi, pencapaian sasaran ini
membutuhkan efektivitas pengumpulan pajak yang lebih tinggi.
2. Pengeluaran negara direncanakan meningkat menjadi Rp 763,6 triliun
atau naik Rp 64,5 triliun dibandingkan APBN-P Tahun 2006.
Peningkatan diberikan terutama kepada belanja daerah yang naik sebesar
Rp 38,0 triliun; sedangkan belanja pemerintah pusat hanya meningkat
Rp 26,5 triliun. Dengan besarnya dorongan ekspansi fiskal dalam bentuk
belanja daerah, keselarasan program pembangunan di daerah dengan
prioritas pembangunan nasional sangat penting. Program-program
pembangunan di daerah perlu diupayakan untuk mendukung pencapaian
program-program nasional. Secara keseluruhan kebijakan belanja negara
harus kuat dan tajam agar penerimaan pajak yang digalakkan dapat
diwujudkan pada kegiatan pembangunan yang memberi dampak lebih
luas bagi masyarakat.
3. Dengan rencana pada sisi penerimaan dan pengeluaran tersebut, defisit
APBN dalam Tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp 40,5 triliun atau 1,1
persen PDB. Defisit tersebut akan dibiayai terutama melalui penerbitan
surat utang negara (SUN) sebesar Rp 40,6 triliun dan pinjaman luar
negeri Rp 40,3 triliun dengan kewajiban pembayaran pokok utang luar
negeri yaitu Rp 54,8 triliun.
E. FUNGSI PEMERINTAH
Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai
tiga fungsi:

1. fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan
pertahanan;
2. fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan;
3. fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak
disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, dam-dam dan
sebagainya.
Selain itu Adam Smith juga mengemukakan bahwa lingkup aktivitas
pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak
dilaksanakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah meliputi 3 bidang saja:
1. melaksanakan peradilan;
2. melaksanakan pertahanan/keamanan;
3. melaksanakan pekerjaan umum.
Prinsip kebebasan ekonomi sering kali menghadapi perbenturan
kepentingan, oleh karena itu pemerintah juga berperan untuk mengatur,
memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam pereko-
nomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan
besar, yaitu:
1. peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-
sumber ekonomi agar dilaksanakan secara efisien.
Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar (barang
publik, seperti jalan, pembersihan udara, dan sebagainya) disebut dengan
kegagalan pasar. Hal ini terjadi karena umumnya barang publik tidak
mempunyai sifat pengecualian sehingga tidak ada seorangpun bersedia
membayar untuk penyediaan barang tersebut. Untuk itulah pemerintah
menyediakan barang-barang publik. Penentuan seberapa banyak
pemerintah menyediakan barang-barang publik dan seberapa besar dana
yang harus disediakan tidak mungkin dilakukan melalui sistem harga,
melainkan melalui sistem pemungutan suara. Dengan pemungutan suara,
setiap orang berusaha menggunakan haknya. Walaupun hasil pemungut-
an suara tidak akan memuaskan setiap orang, dengan kriteria tertentu
maka basil pemungutan suara akan mendekati penyelesaian yang efisien
seperti halnya dalam sistem pasar.

2. peranan distribusi, yaitu peranan pemerintah sebagai alat distribusi
pendapatan atau kekayaan.
Pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter merubah keadaan
masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang
diinginkan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan
secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak
yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang
miskin. Atau secara tidak langsung pemerintah dapat melakukan
kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya perumahan murah, subsidi
pupuk, dan sebagainya.
3. peranan stabilisasi, yaitu peranan pemerintah sebagai alat stabilisasi
perekonomian.
Untuk menjaga stabilitas ekonorni, pemerintah harus campur tangan
untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti pengangguran,
inflasi, dsb. Adanya guncangan ekonomi yang menimbulkan masalah
tersebut dapat ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter.
F. KEGAGALAN PEMERINTAH
Kegagalan pemerintah dalam hal ini adalah bahwa dengan adanya
campur tangan pemerintah ternyata tidak menyebabkan terjadinya peningkat-
an kesejahteraan masyarakat menuju Pareto Optimal. Hal ini disebabkan
beberapa faktor, di antaranya yaitu:
1. Kebijakan pemerintah kadang menimbulkan dampak yang tidak
diperkirakan lebih dahulu.
2. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah
sehingga harus dipertimbangkan dengan cermat dari segi manfaat dan
biaya.
3. Kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah karena adanya sistern
yang kompleks.
4. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar
keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour.

BMP ESPA4228

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à BMP ESPA4228

Similaire à BMP ESPA4228 (20)

Plus de Mang Engkus

Plus de Mang Engkus (11)

Dernier

Dernier (20)

BMP ESPA4228