Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."

1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
Dosen:
Aman Sembiring, S.H., M.H. Perbandingan Hukum dalam Konteks Ilmu Hukum
Widati Wulandari, S.H., M. crim.  Dalam konteks ilmu hukum, maka kedudukan perbandingan hukum
Nella Sumika Putri, S.H., M.H. sebagai disiplin hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum
dismping sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan
RUANG LINGKUP PEMBAHASAN psikologi hukum.
1. Pengantar dan Definisi  Pendapat lain, yaitu Prof. Soenaryati Hartono dan Prof. Romli
2. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana Atmasasmita, memandang perbandingan hukum sebagai metode, dan
3. Keluarga Hukum menjadi tidak benar jika perbandingan hukum dipandang sebagai cabang
4. Civil Law System ilmu hukum.
5. Commom Law System
6. Commom Law System PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERBANDINGAN
7. Sosiologis Legal System HUKUM PIDANA
8. Mixed Legal System  Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang
9. Element of Crimes ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metode
10. Penyertaan dan Percobaan pemahaman sistem hukum, disamping sosiologi hukum dan sejarah
11. Alasan Penghapus dan Pengurangan Pidana hukum.
12. Sistem Hukum Indonesia  Ada perbedaan pandangan tentang kedudukan hukum, yaitu yang
berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan yang
Perkembangan Perbandingan Hukum Sebagai Disiplin Ilmu lain berpendapat perbandingan hukum sebagai disiplin atau cabang ilmu
 Perkembangan Perbandingan Hukum sebagai ilmu relatif baru dimana hukum.
istilah comparative law atau droit compare baru dikenal dan diakui  Perbandingan Hukum sebagai Metode
penggunaannya yang dimulai di Eropa Daratan.  Romli Atmasasmita, pengertian perbandingan hukum meliputi
 Perkembangan pesat perbandingan hukum menjadi cabang khusus dalam hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan
studi ilmu hukum yaitu pertengahan abad ke-18 yang dikenal sebagai era antara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan tersebut
kodifikasi. (hal.6).
 Perkembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
hukum mengalami kendala, antara lain disebabkan karena sejak lama secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem
ilmu hukum ditujukan untuk menemukan asas-asas hukum yang adil, hukum dengan mempergunakan metode perbandingan (hal. 12).
 Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum merupakan metode
hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber dari hukum penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang
alam serta mencapai cita kelayakan dan sangat kurang memperhatikan lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum
hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum. bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan
 Perkembangan pesat perbandingan hukum terjadi pada abad ke-20.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 1

2. suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menentukan atau memengaruhi dunia seperti etika, psikologi,
menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. ekonomi dan kebijakan perundang-undangan.
Rudolf B. Schlesinger mengemukakan pendapatnya: c) Tidak bersifat dogmatis, karena perbandingan hukum tidak
perbandingan sistem-sistem dari keluarga hukum common law hendak terkekang dalam kekuasaan dogma-dogma.
merupakan subjek pembahasan perbandingan hukum.
 George Winterton, perbandingan hukum adalah suatu metode  Perbandingan Hukum sebagai Disiplin Ilmu Hukum
yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan  Lemaire, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan
tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai
 Gutteridge, perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu lingkup (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan
metode yaitu perbandingan yang dapat digunakan dalam semua perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar kemasyarakatan.
cabang hukum.  Ole Lando, perbandingan hukum mencakup analisis dan
Gutteridge membedakan antara comparative law dan foreign law perbandingan dari sistem-sistem hukum.
(hukum asing). Istilah pertama untuk membandingkan dua sistem  Hessel Yutema, perbandingan hukum hanya nama lain untuk
hukum atau lebih, istilah kedua adalah mempelajari hukum asing ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu
tanpa secara nyata membandingkan dengan sistem hukum lain. sosial, atau seperti cabang ilmu hukum lainnya perbandingan
Gutteridge menegaskan bahwa perbandingan sistem-sistem hukum memiliki wawasan yang universal; sekalipun caranya
hukum dari keluarga common law merupakan subjek pembahasan berlainan, masalah keadilan pada dasarnya sama menurut waktu
perbandingan hukum. dant empat di seluruh dunia.
 Van Apeldoorn, memakai tiga cara dalam menerangkan  Orucu, perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu
hubungan sebab akibat hukum dengan gejala-gejala lainnya yaitu hukum yang bertujuan mengemukakan persamaan dan perbedaan
cara sosiologis, cara sejarah dan cara perbandingan hukum. serta menemukan pula hubungan erat antara pelbagai sistem-
 Zweigert dan Kozt, perbandingan hukum adalah perbandingan sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum
dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu
lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem
masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum,
yang berbbeda-beda. unifikasi hukum dan lain-lain.
Zweigert dan Kozt mengajukan pendekatan yang lain terhadap  Soedarto, perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu
perbandingan hukum dan muncul dengan gaya functional legal hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan istilah
comparison dengan menggunakan metoe yang bersifat: perbandingan hukum dari istilah hukum perbandingan.
a) Kritis, karena para ahli perbandingan hukum tidak lagi
mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem Tujuan dan Kegunaan Perbandingan Hukum
hukum semata-mata sebagai suatu fakta melainkan yang
1. Tujuan Perbandingan Hukum
dipentingkan adalah “keajegan, dapat dipraktikkan, keadilan
 Van Apeldoorn, membedakan tujuan perbandingan hukum dalam
dan jalan keluar bagi suatu masalah hukum tertentu.
tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis.
b) RealistIk, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti
 Romli Atmasasmita memberikan empat tujuan mempelajari
perundang-undangan, putusan hakim atau doktrin semata-
perbandingan hukum, yaitu:
mata melainkan semua motivasi yang sesungguhnya
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 2

3. 1. Tujuan praktis, sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus 4) pembaharuan hukum.
menangani perjanjian internasional.  David and Brierly
2. Tujuan sosiologis, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara 1) relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan
umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk yuridis;
membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum 2) urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum
dalam masyarakat. nasional;
3. Tujuan politis, untuk mempertahankan “status quo” dimana tidak 3) dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan
ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan
negara berkembang. antar bangsa.
4. Tujuan pedagogis, untuk memperluas wawasan sehingga dapat  Kegunaan secara umum:
berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran a. knowledge;
dalam mempelajari hukum asing. b. aid to legislator;
 Tujuan menurut beberapa pakar hukum lainnya c. tool of construction;
a. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan (March,1977; d. component of the curriculum;
Merryman,1977) e. contribution of systematic unification of law
b. Sarana penelitian untuk mencapi teori hukum yang bersifat f. contribution to the development of a private law common to the
universal (Kozolchyk, 1976; Yutema, 1956) whole of Europe.
c. Bantuan untuk praktik hukum dalam hubungan internasional
(Schlessinger, 1980) LEGAL FAMILIES OF THE WORLD
d. Unifikasi dan harmonisasi hukum (Schlessinger, 1968)
e. Suatu alat bantu dalam peradilan (Orucu, 1986) Armijon/Nolde/Wolff (1950)
 Sistem hukum modern harus dikelompokkan berdasarkan subtansinya
2. Kegunaan Perbandingan Hukum dengan memperhatikan originality, derivation dan common elements dan
 Romli Atmasasmita sama sekali tidak didasarkan pada faktor ras dan geografis.
a. Kegunaan teoritis: dapat mendukung perkembangan ilmu hukum  Membagi keluarga hukum ke dalam 7, yaitu:
pada umumnya dan hukum pidana khususnya, meliputi dua 1) French;
hal,yaitu: (1) erat kaitannya dengan riset dibidang filsafat hukum 2) German;
dan sejarah hukum; (2) erat kaitannya dengan pemahaman dan 3) Scandinavian;
pengembangan hukum nasional. 4) English;
b. Kegunaan praktis: memberikan masukan positif bagi 5) Russian;
perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan hukum 6) Islamic;
pidana khususnya. 7) Hindu.
 Menurut Soedarto:
1) unifikasi hukum; Rene David (1950)
2) harmonisasi hukum;  Ada dua hal penting yang dijadikan dasar pengelompokan:
3) mencegah adanya chauvinisme dalam hukum nasional;
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 3

4. a) Ideologi (product of religion, philosophy, or political, economic, or  Republic and Empire Period:
social structural)→ philosophical basis or conception of justice;  Twelve Tables (450 BC)
b) Legal teknik.  Jus civile
 Membagi keluarga hukum menjadi 5, kemudian dimodifikasi menjadi 4,  Keadilan berada ditangan consul/ jurist (ahli hukum dan
yaitu: mempunyai kemampuan), jurist consult, praetor/magistraat, dan
1) Western System; modified into 1.Romanistic-German judex.
Family (Civil Law);  Expansion of the Empire led to increased trade with conquered
2) Socialist System; 2. Common Law Family; teritories→need new law regim to regulate relationship between
3) Islamic Law; 3. Socialist Family; citizens and non-citizens (led to jus gentium)→Roman Jurist has it
4) Hindu Law; 4.Other Systems (Jewish prominence (peranan penting)
Law, Hindu Law, The  Gaius Institute→kompilasi pertama aturan-aturan hukum Romawi
5) Chinesee Law Law of Far East) pada 1819: extensive collection of legal principle and rules
Zweigert and Kozt  The 6th century Emperor Justinian ordered the preparation of a
1) Romanistic Family; 5) Socialist/ Chinese Law; compulsive manuscript covering all aspects of Roman
2) Germanic Family; 6) Far Eastern/Japanese Law; Law→Corpus Juris Civilis (Institute, Digest, Code and Novel).
3) Nordic Family; 7) Islamic Law;  Haly→influenced the development of law in other European countries,
4) Common Law Family; 8) Hindu Law; derived from:
 CJC
David dan Brierly  Work of Glossators of Bologna (e.g Glossator of Accursius)
1) Romano - Germanic; 5) Hindu; Glossators: para ahli hukum dari Universitas Bologna yang bertindak
2) Common Law; 6) Jewish; sebagai hakim agung dan membuat anotasi putusan mereka.
3) Socialistic; 7) Far East; Commentators: para ahli hukum yang ada setelah glossators dan
4) Islamic; 8) Black Africa. bertugas memberikan reaksi atas anotasi glossators.
 Common law (e.g Decretum, Concordia, Disconcordation, Canonum)
CIVIL LAW SYSTEM  Kodifikasi
 Diterapkan di sebagian besar negara di dunia (Eropa Daratan, Amerika Formal dan komprehensif di Perancis (1804) dan Jerman (1896)
Tengah, Amerika Selatan, Asia dan Afrika) dipengaruhi oleh Periode Humanisme,dll.
 Variasi dalam perkembangan  Distribution/ Subgroups:
 Sejarah dan perkembangan:  Fench Civil Law: Italy, French, Benelux Countries, Spain, Portugal,
 Bersumber dari written law and legal institution of Rome Central and South America.
 Berasal dari kata jus civile (the civil of law of Roman Empire)  German Civil Law
 Sumber Hukum:  Scandinavian Civil Law: Sweden, Norway, Finland
 King Period→keadilan merupakan otoritas penguasa (raja)→hukum  Eastern Europe Continent, after WW II→
berada sepenuhnya ditangan penguasa (raja/kaisar)  return to civil law system.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 4

5. COMMON LAW SYSTEM  Subjek to jucial review.
 Europen law
 Romawi meninggalkan Inggris pada abad ke-15  Establishment of Europe Union
 Diverse tribal community→ diverse unwritten law  European court of justice → supervising the uniform application of
 Source of law: EU law.
1. Case law  Custom
2. Act of Parliament  Hanya punya peranan kecil dalam hukum Inggris.
3. Statutory Interpretation  Kapan jadi sumber hukum :
4. Delegated Legislation  Sepanjang bisa diketahui kapan terakhir hukum tersebut dipakai.
5. European Law  Ada alasan yang tepat.
6. Custom  Kepastian hukum dan clarity.
7. Equity  Locality.
8. Treaties  Continuity.
 Konsistensi dengan msyarakat.
 Case Law  Bertentangan/tidak dengan UU.
 Primary source  Equity → fairness (masalah keadilan)
 Comes from decision made by judge in the cases before them  Treaties (perjanjian).
 Principle of stare decisis (higher court or their own previous decision )  Criminal Justice System
 Ratio decidendi (reason for deciding)→ binding precedent.  Hierarchy of the criminal courts
Advantages: certainty, detailed practical rules, flexibility  House of Lord
Disadvantages: complexity, rigidity, undemocratic.  Court of Appeal (criminal Division)
 Statutory Interpretation  Queen‟s Bench Division
 Uncertainty  Crown Court
 Court of interpreted a state→ become part of case law→ rules of  Magistrate‟s Court
precedent applied  Classification of Offences
 Rules of interpretation:  Summary offences (minor crimes)
 Literal rule→ ordinary/ natural meaning  Indictable offences (more serious offender, ex: murder)
 Golde rule→ reasonable meaning  Jury System
 Miscief rule→ what problem the statute try to remedy  Lay People (yang boleh jadi juri)
 Delegated Legislation  Not judiciary (bukan hakim/jaksa/advokat)
 Enabling act  Not in relation with administration of justice (bukan staf
 Dibuat : departemen, pemerintah lokal/daerah, lembaga administrasi lembaga peradilan)
publik/nasional.  Not the clergy (ex: pendeta, ustad, biksu,dll)→bukan pemuka
 Alasan : kecepatan waktu, lebih paham secara teknis, need local hukum.
knowledge, fleksibel.  Not mentally ill (tidak sakit jiwa).
 Kritik : tidak demikrasi, tidak ada kontrol.  Not on bail in criminal proceedings (tidak sedang terlibat
dalam tindak pidana).
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 5

6.  Not criminil (tidak pernah dipidana)  Mobilitas untuk kesejahteraan sosial.
 Hanya berlaku untuk kejahatan berat  Perbedaan dengan Civil Law
 Jury under attack (kritik)  Civil law dapat membedakan perdata dan pidana sedangkan
 Kekurang mampuan juri (tidak punya kompetensi karena sosialis tidak ada.
tidak punya wawasan hukum).  Sosialis tidak punya praktek peradilan pidana dan perdata dan
 Bias tidak ada pembagian kekuasaan.
 Manipulation by defender (manipulasi terdakwa).  Tujuan hukum untuk membangun masyarakat komunis di bawah
 Cost and time. penguasaan partai komunis.
 Adversarial process :  Struktur Pengadilan
 Para pihak mempunyai hak yang sama  Tidak menenggunakan sistem adversary.
 Tanya jawab natar pihak.  Ada hakim, jaksa, pembela dan dua orang assessors.
 Peran hakim terbatas  Purpose (tujuan) : to find the truth rather to protect legal rights.
 Plea Bargaining (kalau mengaku bersalah masuk ke plea bargaining  Equality before the law.
sistem, tetapi kalau tidak mengaku bersalah masuk ke sistem juri)  Hakim tidak membuat hukuman (partai komunis yang membuat).
 Negotations between prosecutors and defense lawyers  Defendant as well as prosecutor.
 Active cooperation of the judge (limited)  Sistem ini kollaps (runtuh) sejak tahun 1991. Uni Soviet menjadi negara-
 Take place in public 2001 (baru dipublikasikan mulai 2001) negara kecil yang berubah menjadi sistem legal in Europe
 Written record (rekaman tertulis).
 Information for victim/family  REFORMATION
 Save time and money.  In Criminal Procedure
 Kritik : against interest of justice.  Hak untuk didampingi pengacara
 Asas praduga tak bersalah
 Sidang terbuka
SOCIALIST LAW SYSTEM  Juri terbuka
 Restriction on the use of wiretap evidance (pembuatan
 Based on traditional western civil law system penyadapan sebagai bukti pengadilan).
 Berkembang di negara Uni Soviet (Russia) dan Eropa Timur  Pada Substansi Hukum Pidana
 Modifikasi dan menambahkan ideologi Marxist-Leninist  Mempertajam mana yang termasuk kejahatan dan mana yang
 Mencoba menjatuhkan legelasi/sistem starist. tidak.
 Membangun sistem sosialis untuk mencapai komunis.  Membatasi spesifikasi tindak pidana yang dapat dihukum mati.
 Menghilangkan kekuasaan politik dan dominasi bangsa borjuis.  Memperjelas unsur-unsur pelanggaran dalam hukum pidana
 Ciri-ciri socialist law (memperjelas kejahatan dalam KUHPnya).
 Pengakuan kepemimpinan partai komunis.  In General (perubahan pada umumnya)
 Negara pemilik tanah dan usaha atas tanah.  Menghapuskan hukum rahasia (penyimpanan UU).
 Negara merupakan pemilik dominan atas produksi dan distribusi.  Mempermudah akses peradilan.
 Perencanaan ekonomi nasional.  Memperkuat status hakim (tidak di bawah partai komunis lagi).
 Tidak ada kepemilikan pribadi.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 6

7.  Published→ source of law → precedent.
NORDIC/ SCANDINAVIA LEGAL SYSTEM
 FINLAND, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Historycally→based on ELEMENT OF CRIMES
old Germanic law with local Characteristics variation. Civil or common
law? Element of Crimes in Common Law
 Unified codes (unsystematic). Act: Actus reus (Perbuatan) Action Crimes
 Application of atatute law/acts of parliament. State Affairs→ kejahatan
 Courts at every level cites precedent. ditentukan/ diatur oleh negara
 Application of jury system.
 Criminal law concepts : Result
 View crime as social problem not an enemy → apply other alternatives Ommission
to imprisonment (community sanction, consent-based medical care). Mens rea (Kesalahan) Intent (sengaja) direct →
 Sanction to be applied to companies and other legal person. sengaja dengan maksud
 Criminal procedure law oblique → mis. Membunuh dari balik
 Based on minimum standard of Human Rights protection (UDHR, kaca dengan menembak
ICCPR, ECHR). Recklesness→ kekuranghati2an
 Hearing Negligence→ cunningham & caldwel
 Access to police dossier (akses untuk lihat BAP). Liability Strict
 Defense lawyer.
 Interpreter. Vicariuos
 Presumption of innocence.
 Claim to the european court of human rights. Transferred walice→ sengaja
 Municipal Court (pengadilan Tingkat I ): dengan kesadaran kemungkinan
 Hearing
 Court for the first instance
 One professional judge and two lay judges. Stricht liability: seseorang dapat dipidana tanpa harus melakukan perbuatan
 Appeal court tersebut
 Serious crime/minimum 6 years imprisonment.
 De novo → full re-trial (3 professional. judges and full jury). Vicarious liability: seseorang bertanggungjawab atas tindak pidana yang
 Points of law, points of procedure, penalty → limited re-trial ( 3 dilakukan oleh orang lain
professinal judges and 4 lay participations).
 Supreme court (MA)
 Not appeal court
 Not full re-trial.
 Case limitation → appeal committee (6 – 7 %).
 Points of law, points of the procedure, penalty.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 7

8. PERCOBAAN DALAM SISTEM COMMON LAW DAN  Percobaan pada sistem ini masuk dalam kategori tindakpidana yang
SISTEM CIVIL LAW tidak lengkap atau baru pada taraf permulaan.
 Untuk dapat dipidananya percobaan diperlukan pembuktian bahwa
1) Inchoate Offences
terdakwa telah berniat melakukan perbuatan melanggar hukum dan ia
Tindak pidana yang tidak lengkap atau baru taraf
permulaan telah melakukan beberapa tindakan yang membentuk actus reus dari
percobaan jahat yang dapat dipidana tanpa memperhatikan apakah
Meliputi: tindakan tersebut selesai karena keinginannya ataupun karena orang
a. Incitement (penganjuran); lain.
b. Conspiracy (permufakatan jahat);
c. Attempt (percobaan); 5) Percobaan pada Sistem Civil Law
 Percobaan pada sistem civil law ini kita ambil contoh hukum di
2) Incitement Indonesia yang diatur dalam pasal 53 KUHP
 Incitement di Inggris tetap dituntut, sekalipun:  Hukuman pada tindak pidana percobaan adalah hukuman maksimum
a. Penganjuran itu gagal;percobaan penganjuran tetap dipidana. dikurangi 1/3 dari maksimum hukuman.
b. Hanya membujuk untuk melakukan tipiring.  Actus Reus pada percobaan di sistem ini adalah saat sudah masuk pada
permulaan pelaksanaan.
3) Conspiracy  Percobaan pada sistem ini bukan masuk kategori manapun, dia
Menurut common law, conspiracy: memiliki pengertian tersendiri.
a. the agreement;
 Dapat dipidananya percobaan dalam sistem ini adalah sebagai berikut:
b. of two or more parties;
c. to do unlawful act; a) Niat;
d. by unlawful means. b) Adanya permulaan pelaksanaan;
c) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata‐mata karena kehendaknya
Konspirasi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa sendiri;
orang dan menjadi taraf permulaan jika ada awal perbuatan walaupun
perbuatan tersebut tidak terjadi.
PENYERTAAN DALAM SISTEM COMMON LAW DAN
4) Percobaan dalam Sistem Common Law SISTEM CIVIL LAW
 Percobaan dalam sistem hukum ini pada hukum Inggris diatur dalam
Criminal Attempts Act 1981 yang mengatur hukuman tentang  Dalam pidana, penyertaan adalah suatu perbuatan kejahatan yang
percobaan adalah hukuman maksimum pada tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
terselesaikan.  Sebagai dasar memperluas dapat dipidanannya orang (Simons, van
 Actus reus ada jika pelaku telah melakukan lebih dari sekedar Hattum, Hazewinkel Suringa),
perbuatan persiapan. -Persoalan pertanggungjawaban pidana
 Elemen yang paling penting dalam percobaan adalah adanya niat. -Delik yang tidak sempurna
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 8

9.  Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan (Pompe, C. Principal & Secondary Offenders
Mulyatno, Roeslan Saleh)  The main perpetator of a crime is called the principal offender
-Bentuk khusus tindak pidana  People with less involvement are called secondary offenders
-Suatu delik yang bentuknya istimewa (accomplices or accessories)
 Secondary offenders are liable to be tried and punished in the
A. Penyertaan (Deelneming/Complicity) dalam Civil Law System same way as principal offender
Penyertaan Menurut KUHP  Secondary offenders fulfil this role if they have aided, abetted,
a. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. counselled, or procured the offence
i. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:
1. pelaku (pleger/dader) D. Secondary Offender
2. yang menyuruh melakukan (doenpleger)
3. yang turut serta melakukan (medepleger)
4. penganjur (uitlokker)
ii. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:
1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan Secondary Offender
Encourage Help
1. Abet: encourage, inciting, or instigating
B. Penyertaan (Deelneming/Complicity) dalam Common Law System 2. Aid: giving help, support or assistance Sebelum T.P Connsel Procure
There are various ways in which persons can be jointly liable for, or in 3. Counsel: inciting or encouraging
4. Procure: to produce by endeavour Saat T.P. Abet Aid
respect of, committing a criminal offense. More than one method of
collaboration can apply in the same offence.
a. A person may be an „Accomplice‟ to a principal offender; that is, he
 Mens rea of secondary offenders:
may `aid, abet, counsel, or procure' the offence, while not being the  That the accomplice had knowledge of the type of crime to be committed
direct cause of the ActusReus.  That he had the intention to aid, abet, counsel or procure the principal offender
b. Parties can enter into „Conspiracy‟ to commit an offence.  Actus reus of participation:
c. Parties can enter into a „JointEnterprise‟ to commit an offence, it has to be proved that the alleged secondary has done something positive to assist
although it is not clear whether this is distinct from the parties' being or encourage the commiting of the offence or has taken some steps to procure its
commision.
accomplices to each other.
d. A person may give AssistanceAfterTheOffence. FACULTY OF LAW PADJADJARAN UNIVERSITY 7
e. A person may provide „Incitement‟ to another to commit a crime (this
is different from the `counselling' required of an accomplice).
f. A person may be dissuaded from prosecution by an offer of reward
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 9

10. E. Joint Enterprises
 When two or more people embark upon a joint criminal venture, this
is known in law as a joint enterprise
 One party is held to participate in the criminal acts of another and will
Perbandingan Penyertaan
be criminally liable fot the acts done in the course of carrying out the
Civil law system Common law system
joint enterprise
 The participator in the joint enterprise will still be liable, even where
1. Pelaku (psl 55 KUHP) 1. Principal Offender
the acts of the other vary from what was originally planned, provided  Actual Offenders
 Pelaku (pleger/dader)
that they are in the range of acts contemplated by him  Innocent Agent
 Menyuruh melakukan
 If the act is outside the contemplation of the defendant he cannot be  Turut serta melakukan 2. Joint Criminal (enter Prise)
found liable  Membujuk/menganjurkan 3. Dissuaded from prosecution
 If no joint enterprise is found, and it cannot be established who by an offer of reward
inflicted the injury, the party must be acquitted 4. Secondary Offender
2. Pembantuan (psl 56 KUHP)
 To Aid
 pada saat kejahatan dilakukan
 To Abet
F. Perbandingan Penyertaan  sebelum kejahatan dilakukan  To to councel
 To Procure
FACULTY OF LAW PADJADJARAN UNIVERSITY 10
G. Kesimpulan
 Bahwa pada dasarnya, dalam civil law maupun common law tidak
memiliki banyak perbedaan dalam „penyertaan‟.
 Perbedaan hanya terdapat dalam pembagian, dan pengkotak-kotakan
dari jenis-jenis „penyertaan‟.
 Sedangkan dasar atau nilai yang terkandung dalam keduanya
memiliki dasar atau nilai yang sama.
 Hal mengenai „penyertaan‟ yang tidak terdapat secara positive dalam
salah satu sistem hukum, tetap digunakan mengikuti perkembangan
dan praktik kehidupan.
Catatan Kuliah – Kardoman Tumangger (110110060381) Page 10