Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige tahun 2010 memberikan ringkasan mengenai kegiatan Pengadilan Agama Balige selama setahun, termasuk struktur organisasi, kinerja, perkara, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta rencana strategis untuk mencapai visi dan misi pengadilan.

1. 2010
LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BALIGE
PENGADILAN AGAMA BALIGE
Jln. Adhyaksa No. 4 Balige Toba Samosir
Telp. (0632) 21165 Fax. (0632) 21066
Homepage: http://pa-balige.net

2. KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Taufiq-Nya kepada
kita semua. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke
jalan yang benar.
Alhamdulillah Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige ini telah selesai dilaksanakan
sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 584/SEK/01/X/2010
tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyusunan dan Jadwal Pelaporan Laporan Tahunan Tahun 2010,
yang meliputi pelaksanaan tugas Administrasi Peradilan, baik bidang Administrasi Yustisial,
Administrasi Non Yustisial maupun bidang yang lainnya.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas-tugas yang kami laksanakan masih belum
sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk, bimbingan dan saran untuk
peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Laporan Tahunan ini kami
ucapkan terima kasih, semoga mendapat limpahan Rahmat dari Allah SWT, Amin.
Balige, 31 Desember 2010
Pengadilan Agama Balige
An. Ketua.
Wakil Ketua,
Drs. Al- Azhary, SH., MH.

3. LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BALIGE
TAHUN 2010
Kata Pengantar ....................................................................................................... : -
Daftar Isi............................................................................................................ :-
Bab I Pendahuluan....................................................................................... :1
A. Kebijakan Umum Peradilan ....................................................... :1
B. Visi dan Misi .............................................................................. :3
C. Renstra ....................................................................................... :3
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi).............................................................. : 11
A. Penyusunan alur Tupoksi
B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bab III Keadaan Perkara (dilampirkan matrik terlampir)..................................... : 34
Bab IV Pengawasan Internal .......................................................................... : 37
Bab V Pembinaan dan Pengelolaan .............................................................. : 38
A. Sumber Daya Manusia ............................................................ : 38
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................. : 38
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................... : 38
3. Promosi dan Mutasi .............................................................. : 39
4. Pengisian Jabatan Struktural ................................................. : 39
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………… : 39
1. Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung...................................... : 39
a) Pengadaan
b) Pemeliharaan
c) Pengahapusan
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ............................. : 40
a) Pengadaan
b) Pemeliharaan
c) Penghapusan
C. Pengeloalaan Keuangan .......................................................... : 41
1. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir)
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
2. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlampir).................... : 41
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
3. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)................. :41
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
D. Pengelolaan Administrasi................................................................ : 42
1. Administrasi Perkara (dilampirkan matrik terlampir)........... : 42
2. Administrasi Umum......................................................... : 44
Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi............................................... : 49

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Agama Balige sebagai Pengadilan Agama yang berkedudukan diwilayah Tingkat
II (Kota atau Kabupaten) adalah salah satu badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sesuai Undang-Undang Nomor :
4 Tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo UU No
50 Tahun 2009 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu kepada arah kebijakan
Nasional Negara RI yakni Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Merdeka dan
Transparan.
Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan tersebut Pengadilan Agama Balige
masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dengan daerah hukumnya
meliputi 2 (dua) daerah Tingkat II, yaitu wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan luas wilayah hukum
kurang lebih 2.021.80 Km2 dengan jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak
210.323 jiwa, dengan penduduk Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 197.840 jiwa,
Penduduk Muslim 12.483 jiwa dan Kabupaten Samosir dengan luas wilayah 1.616.90 Km2 dengan
jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak 133.349 jiwa, dengan penduduk
Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 131.828 jiwa Penduduk Muslim 1.521 jiwa yang
terbagi dalam 16 Kecamatan di Toba Samosir dan 9 Kecamatan di Samosir yang terbagi dari :
a. Kabupaten Toba Samosir :
1. Kecamatan Balige dengan 29 Desa 6 Kelurahan
2. Kecamatan Tampahan dengan 6 desa;
3. Kecamatan Laguboti dengan 21 Desa 1 Kelurahan;
4. Kecamatan Habinsaran dengan 16 Desa 1 Kelurahan;
5. Kecamatan Borbor dengan 7 desa;
6. Kecamatan Nassau dengan 10 Desa;
7. Kecamatan Silaen dengan 19 Desa;
8. Kecamatan Sigumpar dengan 9 Desa 1 Kelurahan;
9. Kecamatan Porsea dengan 12 Desa 3 Kelurahan;
10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan 7 Desa;
11. Kecamatan Siantar Narumonda dengan 13 Desa;
12. Kecamatan Lumban Julu dengan 11 Desa;
13. Kecamatan Uluan dengan 15 Desa;
14. Kecamatan Ajibata 8 Desa 1 Kelurahan;
1

5. 15. Kecamatan Parmaksian dengan 10 Desa;
16. Kecamatan Bonatua Lunasi dengan 10 Desa;
b. Kabupaten Samosir
1. Kecamatan Simanindo dengan 14 desa;
2. Kecamatan Ronggur Nihuta dengan 8 desa;
3. Kecamatan Pangururan dengan 25 desa;
4. Kecamatan Palipi dengan 17 desa;
5. Kecamatan Onan Runggu dengan 12 desa;
6. Kecamatan Nainggolan
7. Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan 11 desa;
8. Kecamatan Harian dengan 13 desa;
9. Kecamatan Sitiotio.
Pengadilan Agama Balige sebagai salah satu Pelaksana Kakuasaan Kehakiman yang bersifat
mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun harus dapat memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut
perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :
1. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti masyarakat.
2. Akuntabilitas yaitu suatu bentuk kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam penyelenggaraan Peradilan, baik Teknis
maupun non teknis di Pengadilan Agama Balige yang merupakan badan Peradilan dibawah Mahkamah
Agung RI, sudah tentunya akan tetap konsisten dan konsekwen mengikuti dan menegakkan segala
kebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi
Agama Sumatera Utara yang merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung RI, Walaupun dengan
sarana dan prasarana yang belum mencukupi, Pengadilan Agama Balige tetap berupaya seoptimal
mungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberi pelayanan yang baik kepada publik demi
meningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Balige secara khusus dan penyelenggaraan
Peradilan pada umumnya. Tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu menjadi
perhatian untuk diatasi demi kelancaran pelaksanaan tugas baik dalam penyelenggaran Peradilan
maupun dalam pengelolaan administrasi Peradilan dan administrasi umum.
2

6. B. Visi dan Misi
Untuk tercapainya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa Keadilan berdasarkan Hukum
bagi para pencari Keadilan, maka Pengadilan Agama Balige tetap berpedoman kepada Visi yang telah
diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Balige, menetapkan beberapa Misi yaitu :
- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkaedah Kepada Pencari Keadilan;
- Meningkatkan Keadilan Kredibilitas dan Transpransi Badan Peradilan.
Dengan Motto :
”Santun Melayani Tegas Mengadili.”
C. Renstra
Berdasarkan kepada Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Balige bertekat membangun
sistem Peradilan yang Merdeka, Bermartabat dan Berwibawah, maka Pengadilan Agama Balige
membuat Rencana Strategi ( Renstra ) sebagai berikut :
3

7. PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I KEPANITERAAN
1 Mewujudkan putusan yang Menerima, Terwjudnya kualitas Berkas Perkara - Melaksanakan proses 1 Melakukan eksaminasi Memilih/mengambil 1. Bidang
adil dan berwibawa memeriksa, Putusan yang semakin baik, prosedur sesuai dengan berkas perkara untuk yustisial
satu berkas yang
sehingga kehidupan mengadili,dan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Pola Ketua Majelis oleh Ketua Peradilan
masyarakat menjadi tenang, menyelesaika perundang-undangan yang Bindalmin. PA. telah berkekuatan Agama
tertib dan damai dibawah n perkara berlaku.
hukum tetap bagi
lindungan Allah SWT. yang diajukan - Menciptakan pegawai
oleh Umat bidang kepaniteraan setiap ketua Majelis
Islam di yang profesional dalam
guna dieksaminasi
bidang bidang masing-masing
perkawinan,
waris, wasiat,
wakaf, Terciptanya tertib prosedur Para Pencari Keadilan - Melaksanakan 2 Meningkatkan Pelayanan Memberikan
shadakah dan penerimaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari bimbingan dan
ekonomi penyelesaian setiap perkara. bagi pencari keadilan keadilan dalam manerima petunjuk kepada
syariah yang datang ke PA. dan menyelesaikan perkara pencari keadilan
secara cepat sesuai dengan ketentuan. dalam hal
sederhana dan mengajukan perkara.
biaya ringan.
Terwujudnya perkara Para pencari keadilan - Menjelaskan kepada 3 Mengupayakan agar Memberikan
penetapan ahli waris pencari keadilan agar permohonan penetapan bimbingan dan
menjadi perkara volunter perkara penetapan ahli Ahli waris menjadi perkara petunjuk kepada
waris sebagai perkara volunter di lingkungan PA. pencari keadilan
volunter. supaya perkara
penetapan ahli waris
dijadikan perkara
volunter.
Terwujudnya hubungan Instansi terkait - Memenuhi undangan 4 Mengadakan koordinasi Melakukan
yang harmonis dan serasi instansi terkait lintas sektoral dengan koordinasi dengan
dengan instansi terkait. instansi terkait dibawah instansi terkait
pimpinan Ketua. dalam setiap
kegiatan
4

8. 2 3 4 5 6 7 8 9
Terlaksananya pe Pejabat kepaniteraan - Memberikan bimbingan 1 Menyelenggarakana Menerima guga- 2. bidang sarana
dan
nerapan keten- kepada pejabat kepaniteraan pembinaan yang in- tan/permohonan
prasarana
tuan pola Bindal- sentif terhadap para verzet,Banding,
min yang semakin pejabat kepaniteraan Kasasi, PK dan
mantap,baik dan untuk meningkatkan eksekusi sesuai
Tepat sistem penerimaan/ dengan pola Bin-
pendaftaran perkara dalmin.
pada PA. sesuai dgn.
pola Bindalmin.
Terwujudnya Kasir dan Bendaharawan - Memberikan petunjuk Mengoftimalkan penelolaan keuangan - Melakukan pem
2
pengelolaan keuangan Penerima lepada kasir dan perkara, pembukuan biaya perkara
binaan dan peme
perkara yang baik dan Bendaharawan penerima tingkat pertama, banding, Kasasi,PK
tertib dan pertanggung jawaban laporan riksaan serta pe-
ngawasan terha
dap bendahara-
wan penerima.
Petugas Register Memonitor pengisian buku- 3 - Membuat laporan
Terwujudnya pengisian Meningkatkan pengisian Register
buku register perkara keuangan perkara
buku register dengan Perkara Gugatan Permohonan,
baik, rapi dan tertib Banding, Kasasi, PK, Register Surat
Kuasa, Register Penyitaan, Register -Melakukan pe-
Eksekusi, Register Akta Cerai dan ngawasan oleh
Permohonan Pembagian Harta hakim pengawas
Peninggalan diluar Sengketa.,Register
Somasi, Register Surat Keterangan bidang.
Ahli Waris. - Melakukan pem-
binaan perkara
pada setiap pe-
ngawasan .
Mengirimkan salinan
Mempersiapkan Putusan Untuk 4 Meningkatkan pelaksanaan putusan kepada Para
Terwujudnya pengiriman Panmud. Hukum
diberikan Kepada Para Pihak Penyampaian Pihak
salinan/ putusan
Perkara. salinan putusan kepada Para Pihak
penetapan lepada Para
Sesuai Waktu yang ditentukan
Pihak Perkara.
5

9. .
3 4 5 6 5 7 9
1 2
8
Panmud . Hukum - Meneliti, memeriksa surat- Mengitensifkan pelaksanaan
Terwujudnya data pembuatan laporan perkara, mengelola
surat yang akan
perkara baik yang dan menganalisa data laporan serta
dikirim/laporan dan - Membuat dan
diterima maupun yang menyajikan dalam statistik perkara.
pengisiannya. mengirimkan laporan
diputus.
yang akurat dan tepat
waktu setiap bulan .
- Menuliskan penyajian
data perkara dalam
bentuk statistik.
Terwujudnya Sarana dan prasarana arsip. - Menyediakan boks-boks
6 Penentuan berkas arsip sesuai dengan
pengamanan dan arsip perkara yang telah
berkekuatan hukum. Pola Bindalmin
penataaan berkas arsip
Menata arsip perkara
perkara pada ruangan
yang telah berkekuatan
arsip sesuai dengan Pola
hukum tetap dalam
Bindalmin.
lemari arsip sesuai
dengan peratuaran pola
Bindalmin.
Terwujudnya - Meneliti surat-surat
Advokat/Pengacara 7 Meningkatkan registrasi
administrasi Advokat/Pengacara praktek
praktek. Advokat/Pengacara praktek yang
Advokat/Pengacara yang ingin beracara di PA.
Balige. beracara di PA. Balige yang telah Meregistrasi setiap
praktek di PA. Balige.
terdaftar di PTA. Medan Advokat/Pengacara
praktek yang beracara di
PA.balige.
Terwujudnya disiplin Hakim dan Pegawai PA Mengupayakan agar Hakim /Pegawai Memotifasi para Hakim
- Memberikan kesempatan 8
Ilmu yang lebih tinggi yang berminat. bagi para pegawai PA yang dapat Mengikuti jenjang Pendidikan dan pegawai yang
dan baik. ingin Pendidikan S-1, S-2, yang lebih Tinggi lainnya untuk mengikuti
S-3. Pendidikan S-1, S-2 dan
S-3.
- Menciptakan Pegawai yang 9 Membuat CPP 1 dan CPP 2, EVA 1 Mengisi dan menilai
profesional dan memiliki dan EVA 2, WAS 1 dan WAS 2, dari EVA 1 dan EVA 2,
SDM yang handal sesuai Hakim dan Panitera Pengganti WAS 1 dan WAS 2,
dengan bidangnya masing- CPP 1 dan CPP 2 Hakim
masing dan Panitera Pengganti.
6

10. NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SARAN KET
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II KESEKRETARIATAN
1 Terciptanya tertib administrasi Pembinaan pejabat Terwujudnya tertib Terlaksananya 1. pelaksanaan prosedur 1. Meningkatkan 1. Melaksanakan pencatatan
untuk kesekretariatan untuk struktural dan administrasi administrasi tata persuratan sesuaii pelaksanaan tata cara dan pembukuan surat-surat
terlaksananya arsip dinamis pegawai pada kesekretariatan yang umum, dengan arsip dinamis persuratan sesuai masuk sesuai dengan arsip
sesuai dengan bagian dapat mendukung tugas kepegawaian serta inventarisasi dengan petunjuk dinamis serta
kesekretariatan pokok PA. Balige dan keuangan Barang Milik Negara. pelaksanaan mandelegasikannya
secara baik Mahkamah Agung RI kepada pejabat yang
serta Peraturan berwenang dengan
Perlaksanaan lainnya memakai lembar disposisi.
2. Melaksanakan pencatatan
dan pembukuan serta
pemberian nomor surat
keluar dan
mengirimkannya ke
instansi terkait secara tepat
waktu
3. Mengarsipkan surat masuk
dan keluar secara baik dan
benar.
2. meningkatkan 1. Melaksanakan
pelaksanaan pemutakhiran data
penatausahaan Barang Inventaris Barang serta
Milik Negara sesuai melaksanakan
dengan SK. Sekretaris pemeliharaan dan
Mahkamah Agung RI perawatannya dengan
Nomor : baik.
MA/SEK/173ª/SK/XI/
2005
2. membuat daftar barang
Ruangan (DBR) untuk
Tahun 2010 sesuai
dengan Peraturan yang
berlaku.
7

11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Meningkatkan 1. Mendata buku-buku
pengelolaan yang masuk serta
administrasi penomorannya sesuai
Perpustakaan penataan dengan sistem CDC
Perpustakaan dan
mengusulkan 2. Membuat Kartu Tanda
penambahan buku – Anggota Perpustakaan,
buku literatur serta Katalog buku
mengupayakan tenaga perpustakaan,
Pustakawan. mengusulkan
pengangkatan tenaga
Pustakawan.
4. Meningkatkan 1. Melaksanakan
Kesadara lingkungan kebersihan ruangan dan
bersih, sehat dan halaman kantor PA.
nyaman serta Balige setiap hari dan
mengaktifkan gerakan melaksanakan gotong
jumat bersih baik royong setiap hari jumat.
didalam maupun diluar
kantor.
2. Menciptakan 1. Membuat dengan 1.Mengisi dan menilai DP
Pegawai yang Akurat nilai DP 3. 3 pegawai sesuai dengan
profesional dan dari Hakim dan kemampuan dan
memiliki SDM yang Pegawai secara tepat kecakapannya dalam
handal sesuai Waktu melaksanakan tugas.
dengan bidangnya
masing-masing 2. Menyempurnakan 1. Membuat dan
penyusunan DUK dan mempersiapkan data
Job Discription serta Kepegawaian untuk
membuat data Pegawai kelengkapan pembuatan
dengan benar. DUK, Berzetting
Formasi serta Senioritas
Hakim, Panitera dan
Jurusita Pengganti.
8

12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Membuat Job
Diskription seluruh
Pegawai dengan tugas
masing-masing.
3. Mengawasi setiap saat
pelaksanaan Job
Diskription
3. Pelaksanaan 1. Membuat Rencana 1. Mendata kebutuhan
Pemanfaatan Daftar Pengguanaan Uang barang dan ATK dari
Isian Penggunaan (RPU) DIPA tahun setiap ruangan.
Anggaran (DIPA) 2009 bekerja sama dan 2. Menentukan Perioritas
sesuai dengan Kordinasi dengan kebutuhan sesuai
petunjuk KPPN Balige dan BRI dengan kemampuan
Operasionalnya. Balige. dana dalam DIPA serta
menyiapkan rencana
penggunaan DIPA.
3. Mengkonsultasikan
pencairan dana dalam
DIPA Tahun Anggaran
2009 kepada KPPN
Balige dan BRI
cabang. Balige.
9

13. Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun
1996 Tanggal 13 Agustus 1996
Tentang Bagan Susunan Pengadilan
KETUA
Drs. Mazharuddin, MH
WAKIL KETUA
HAKIM
Drs. Al Azhary, SH, MH
1. M. Shalahudin H,SH,MA
2. Drs. Irmantasir, MHI
3. M. Afif, SHI PANITERA / SEKRETARIS
4. Lanka Asmar, SHI
Dra. Zuhaira, SH
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
Dra. Hj. Nurlela Br. Ginting Supriono, SH
PANMUD. PERMOHONAN PANMUD. GUGATAN PANMUD. HUKUM KAUR. KEPEGAWAIAN KAUR. KEUANGAN KAUR. UMUM
- Sriwati Br. Siregar, SH - Mairiza Yulianti, S.Si Khairuna Nasution, SH -
STAF STAF
PANITERA PENGGANTI Nur Ilmayati Sri Melda Sitorus, A.Md
-
JURUSITA PENGGANTI
1. Supriono, SH
2. Khairuna Nasution, SH
Keterangan : Garis Kordinasi
Garis Tanggung Jawab
10

14. BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Bagan Struktur
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Balige adalah berpedoman kepada SEMA Nomor 5
Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan, dimana disebutkan
bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua kemudian ada kelompok fungsional Hakim
dan kelompok fungsional Panitera Pengganti.
Selanjutnya secara struktural dibawah Ketua ada Panitera/ Sekretaris dibantu oleh Wakil
Panitera dan Wakil Sekretaris.
Kemudian Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan
dan Panitera Muda Hukum serta Wakil Sekretaris dibantu oleh Kepala Urusan Kepegawaian,
Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Balige untuk lengkapnya sperti bagan berikut :
1. Nama Unit Organisasi Pengadilan Agama Balige.
2. Tugas : Melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya mengacu pada arah kebijakan Nasional Negara Republik Indonesia yakni
mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan.
3. Fungsi :Pengadilan Agama Balige adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Pengadilan
Tinggi Agama Medan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan dibidang Perkawinan,
Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat, P3HP dan Ekonomi Syari’ah.
b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan pengawasan yang mencakup 2 (dua)
jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Maksud
pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang
terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
replesif, agar bawahan melaksanakan tugas tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan
Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus
ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang
diperuntukkan untuk itu.
11

15. B. Penyusunan Standart Operasional (SOP).
I. SOP Administrasi Umum Sesuai dengan :
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR : W2-A8/498/OT.01.3/VI/2010
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI UMUM
DI PENGADILAN AGAMA BALIGE
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
Menimbang : 1. Bahwa Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi
harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dimana peranan
Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan dengan standar
pelayanan yang maksimal;
2. Bahwa untuk menunjang tugas pokok peradilan perlu didukung dengan suatu
sistem dan tatanan kerja yang efektif;
3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan pelayanan dan standar prosedur kerja di lingkungan
kesekretariatan, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas
perlu ditetapkan suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas KKN;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12

16. 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung RI;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2010, tentang
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di
Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I,
II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 Tanggal 27
Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar ISisan Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;
18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/Sek/SK/I/2010
tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2009 di Lingkungan Mahkamah Agung;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tanggal
28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13

17. MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI
UMUM DI PENGADILAN AGAMA BALIGE
BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige.
2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.
3. Kaur Kepegawaian adalah jabatan struktural di Pengadilan Agama Balige yang melaksanakan
tugas-tugas bidang Kepegawaian;
4. Penangung jawab Pekerjaan Keuangan adalah seluruh Tim Pengelola keuangan sesuai dengan job
description sebagaimana telah tertuang dalam uraian tugas;
5. Penanggung jawab Pekerjaan Urusan Umum adalah seluruh Tim Pengelola urusan Umum sesuai
dengan job description sebagai mana telah tertuang dalam uraian tugas;
6. Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan
bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya;
7. Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh
pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Balige.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang
dibuat oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas nama Ketua Mahkamah Agung dan disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen
pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
9. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Ketua Mahkamah Agung dan atau Pejabat yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.
10. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung selaku Pengguna Anggaran untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di
lingkungan Mahkamah Agung.
11. Penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
12. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
adalah Pejabat yang bertugas melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
13. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang atau Badan yang melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
14

18. 14. Bendahara Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk melaksanakan kebendaharaan dalam
pelaksanaan anggaran belanja.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari
DIPA.
BAB II
PELAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN
Pasal 2
Disiplin Kerja
1. Membuat daftar hadir dan pulang setiap hari;
2. Membuat rekap absen setiap akhir bulan
3. Membuat jadwal pemakaian seragam dinas
a. Setiap hari Senin s.d Kamis bagi pegawai memakai seragam hijau sedangkan Hakim memakai jas
mini berwarna gelap
b. Setiap hari Jum’at pagi berpakaian olahraga dan siang memakai batik.
4. Membuat jadwal apel setiap hari
5. Mendata pegawai yang berprestasi dan mengusulkan untuk :
a. Promosi Jabatan
b. Kenaikan Pangkat Pilihan
6. Mendata pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dengan memberikan peringatan :
a. Lisan
b. Tulisan
c. Pelanggaran
7. Membuat daftar catatan penilaian pegawai dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan
DP3 setiap tahun
8. Mendata pegawai yang telah memenuhi syarat masa kerja :
a. 10 Tahun
b. 20 tahun
c. 30 Tahun
Agar dapat memperoleh Satya Lancana dari Presiden RI
9. Menerbitkan Surat Usulan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menerima tanda jasa;
10. Mendata pegawai yang berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan;
11. Menyempurnakan sarana tata usaha kepegawaian setiap terjadi mutasi seperti :
a. Buku Kendali Kepegawaian;
b. Mesin Absen;
c. File Kepegawaian;
d. Buku Induk Kepegawaian;
15

19. e. Menata Arsip Kepegawaian;
f. Membuat SPMT, SPMJ;
g. Membuat KP4;
h. Membuat Laporan Tahunan paling lambat tanggal 7 tahun berikutnya;
i. Membuat Laporan per April dan Oktober;
j. Membuat DUK dan Bezetting;
k. Membuat usulan penerbitan ASKES, TASPEN, KARIS/KARSU;
i. Membuat usulan pengangkatan PNS;
m. Membuat BAP dan melaksanakan pelantikan PNS;
n. Membuat dan melaksanakan sumpah/pelantikan jabatan bagi pejabat baru;
o. Membuat surat perintah tugas bagi pegawai yang akan dinas luar;
p. Membuat surat izin cuti bagi pegawai yang akan melaksanakan cuti tahunan;
q. Menindaklanjuti surat kepegawaian yang perlu ditindaklanjuti paling lambat 2 hari;
r. Membuat usulan bagi pegawai yang akan pensiun;
s. Membuat uraian tugas;
t. Membuat dan merevisi SK di Kepegawaian dalam jangan waktu 7 hari pada wal tahun berjalan bagi
yg telah habis masa berlakunya;
u. Membuat buku catatan Penilaian Pegawai pada akhir tahun.
12. Menerbitkan usul Surat Kenaikan Pangkat bagi yang telah memenuhi syarat;
13. Menerbitkan surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi yang memenuhi syarat;
14. Menyempurnakan administrasi pegawai dalam aplikasi SIMPEG pada saat ada mutasi;
15. Membuat jadwal Diskusi dan Bintal sekali setahun;
16. Melaksanakan Diskusi dan Bintal sekali dua minggu;
17. Mengkoordinasikan untuk penyampaian materi dari hasil pelatihan dan penataran bagi peserta yang
mengikuti
BAB III
PELAYANAN BIDANG KEUANGAN
Pasal 3
Pengajuan Belanja Pegawai
1. Membuat daftar belanja pegawai paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
2. Memeriksa daftar gaji/kekurangan gaji/uang makan dan membuat SPP Pembayaran Gaji oleh
Penanggung Jawab kegiatan;
3. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;
4. Mengajukan SPM ke KPPN.
16

20. Pasal 4
Realisasi Belanja Pegawai
1. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya SP2D;
2. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Gaji pada rekening masing-masing
pegawai;
3. Menandatangani tanda terima daftar gaji.
Pasal 5
Pencairan Lembur
1. Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Kerja Lembur;
2. Membuat Daftar Hadir Kerja Lembur;
3. Menghitung dana lembur yang ada tertera dalam DIPA sesuai dengan Daftar Hadir Pegawai
yang lembur;
4. Merekap daftar hadir Kerja Lembur;
5. Membuat pengajuan SPP uang lembur selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
6. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;
7. Mengajukan SPM ke KPPN;
8. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya
SP2D;
9. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Uang Lembur pada rekening masing-
masing pegawai;
10. Menandatangani tanda terima uang lembur.
11.
Pasal 6
Belanja barang
1. Membuat rencana penggunaan uang dan pembelian barang dengan mempertimbangkan masukan
dari setiap bagian sesuai dengan DIPA yang tersedia pada awal tahun;
2. Mengajukan uang muka kerja ke KPPN;
3. Membuat daftar belanja barang sesuai dengan rencana penggunaan uang DIPA 2 hari setelah
terbitnya SP2D;
4. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya
SP2D oleh bendaharawan;
5. Membelanjakan uang DIPA sesuai dengan rencana belanja barang dan buku pengawasan kredit
oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Memeriksa tanda bukti belanja barang dan kelengkapan berkas oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dan KPA;
17

21. 7. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang
persediaan;
8. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan
SPM selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulannya.
Pasal 7
Belanja Modal
1. Membuat rencana penggunaan uang untuk belanja modal sesuai dengan DIPA yang tersedia pada
awal tahun;
2. Membuat jadwal belanja modal sesuai dengan rencana penggunaan uang oleh Pejabat Pembuat
Komitmen;
3. Menerbitkan SK Panitia untuk pelaksanaan belanja modal oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan belanja modal;
5. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang
persediaan;
6. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan
SPM.
Pasal 8
Rekonsiliasi
1. Meneliti kebenaran setiap transaksi yang telah dilakukan selama 1 bulan setiap akhir bulan
berjalan;
2. Memasukkan data transaksi berdasarkan SP2D ke dalam aplikasi SAKPA;
3. Merekonsiliasi data ke KPPN Balige untuk mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi.
Pasal 9
Laporan Keuangan
1. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya
yaitu :
a. Buku Besar SAI dan RTH sesuai kode MAK Laporan Realisasi Anggaran secara Manual dan
Aplikasi yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke korwil;
b. Mengirimkan foto kopi rekening telepon, internet, faxmile dan air ke PTA Medan;
c. Laporan Extra Daftar Gaji;
d. Laporan kekurangan Gaji;
e. Laporan Cash Forecasting;
f. Laporan pajak yang terdiri dari formulir 1721, 1721-II;
g. Daftar Rekening ke KPPN Balige.
18

22. 2. Membuat dan mengirimkan laporan triwulan setiap tanggal 3 awal triwulan berikutnya yaitu :
a. Laporan Rencana Penarikan Dana;
b. Laporan PP 39 Tahun 2006 oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Membuat dan mengirimkan laporan semester Keuangan beserta Calk (Catatan atas Laporan
Keuangan) tanggal 7 pada bulan berikutnya;
4. Membuat dan mengirimkan laporan tahunan (Pajak 1721, 1721 A2).
BAB III
PELAYANAN BIDANG UMUM
Pasal 10
Pengelolaan Surat
1. Mencatat semua jenis surat masuk dan surat keluar dengan memilah-milah bentuk, sifat dan
jenisnya ;
2. Melakukan prosedur arsip dinamis terhadap seluruh surat masuk / keluar dengan tertib dan
menata, menyimpan sesuai dengan aturan yg berlaku;
3. Menyimpan data, dokumen yang bersifat rahasia ditempat yang aman.
4.
Pasal 11
Inventaris
1. Membuat , mencatat seluruh barang Inventarisasi yang terdapat dalam setiap ruangan dalam
Daftar Inventaris Ruangan setiap adanya mutasi barang/ setiap awal tahun;
2. Membuat, dan mencatat Inventaris tanah, bangunan dan kenderaan bermotor kedalam Kartu
Inventaris Barang dan memperbaharui setiap awal tahun;
3. Melakukan pencatatan mutasi barang setiap tiga bulan sekali kedalam Buku Inventaris
Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, buku barang bersejarah, dan SIMAK- BMN;
4. Melakukan pencatatan terhadap barang persediaan setiap bulan kedalam Buku Persediaan dan
Aplikasi barang persediaan;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap penambahan barang adakan klarifikasi tentang kebenaran
barang, kewajaran harga, mutu dan kwalitas serta kemanfaatannya( 3E);
6. Pada akhir tahun melakukan penghitungan posisi seluruh barang yang ada dalam kantor dalam
waktu lima hari dan selanjutnya dibuatkan laporan tahunan dalam waktu lima hari;
7. Melakukan rekonsiliasi terhadap nilai asset barang setiap enam bulan sekali ke KPKNL;
8. Laporan yang telah direkonsiliasi dalam waktu dua hari dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Medan.
19

23. Pasal 12
Perpustakaan
1. Melakukan registerisasi terhadap seluruh buku yang diterima kedalam register Induk, register
pengelompokan dan register peminjaman secara tertib dan teratur;
2. Membuat kode terhadap setiap buku perpustakaan;
3. Membuat kartu catalog untuk seluruh buku perpustakaan;
4. Melaporkan buku perpustakaan yg diterima tiga bulan sekali;
5. Melakukan penutupan buku register induk setiap tutup tahun;
Pasal 13
Kebersihan Kantor
1. Memeriksa dan berkoordinasi dengan pegawai honor untuk tugas kebersihan dan kerapian
gedung dan halaman kantor;
2. Mengkoordinasikan petugas piket untuk keamanan kantor.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Balige
Pada tanggal : 24 Juni 2010
Sekretaris Pengadilan Agama Balige
Dra. ZUHAIRA, SH.
NIP. 19700529 199403 2 004
20

24. II. SOP Administrasi Penerimaan Perkara Sesuai dengan :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR : W2-A8/52/HK.05/I/2011
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BALIGE
KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE
Menimbang : 1. Bahwa fungsi dan peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir
(1) di atas, pelayanan menjadi unsur yang sangat penting dan vital;
3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan bagi
masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Balige, dengan berpedoman
pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas
perlu ditetapkan suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas KKN;
7. Stb. 1927-227 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
Buiten Java En Madura (R. Bg.);
8. Stb. 1847-52 jo. 1849-63 Reglemen Acara Perdata Reglement op de
Rechtsvordering (Rv.);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Balige ;
21

25. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan
pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan di Pengadilan.
3. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.
4. Para pihak adalah pencari keadilan, terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon.
5. Majelis Hakim adalah hakim-hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan dalam Penetapan Majelis
Hakim (PMH) untuk memeriksa dan memutus perkara.
6. Panitera Pengganti disebut juga Panitera Sidang adalah jabatan fungsional dalam penanganan
perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala
hal ihwal dalam persidangan.
7. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas
melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan dalam kaitannya dengan
penanganan perkara.
8. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari, tanggal dan waktu penyelengaraan sidang yang
dibuat Hakim Ketua Majelis.
9. SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar) adalah kuitansi yang dikeluarkan Pengadilan berisikan
jumlah uang yang harus dibayar Penggugat/Pemohon ke Kasir dalam kaitan dengan perkara.
10. Minutasi adalah pemberkasan/pengaslian berkas perkara yang telah diputus.
11. Arsip terdiri dari arsip aktif dan arsip tidak aktif.
12. Pengarsipan adalah penyimpanan berkas perkara yang sudah tidak aktif dalam ruang arsip.
13. Bank adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige.
14. Penyitaan adalah tindakan hukum menempatkan objek perkara kepada keadaan status quo.
15. Sita Jaminan adalah menyita barang milik Tergugat (Conservatoir Beslag) atau barang milik
Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag) ataupun barang milik
bersama/harta bersama (maritale beslag) agar barang-barang tersebut tidak digelapkan/
dipindahtangankan selama masa proses persidangan.
16. Sita eksekusi (executorial beslag) adalah tindakan menyita guna melakukan pelelangan atas benda
milik Tergugat guna memenuhi putusan pengadilan yang menghukum Tergugat membayar sejumlah
uang.
17. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
18. Teknologi Informasi (TI) adalah otomatisasi berdasarkan sistem komputerisasi/sistem digital lainnya
dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan menganalisis
dan/atau menyebarkan informasi.
BAB II
PENERIMAAN PERKARA
Pasal 2
Tahapan Pendaftaran Perkara
(1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.
(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I di bawah koordinasi Panitera Muda
Gugatan/Permohonan.
22

26. (3) Pihak yang akan mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) datang menghadap langsung Petugas
Meja I untuk menyerahkan surat gugatan/permohonan dalam jumlah 4 (empat) rangkap ditambah
jumlah pihak berperkara.
(4) Petugas Meja I wajib memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materil gugatan/ permohonan
yang diajukan pihak.
(5) Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara selanjutnya menuangkannya dalam lembaran Surat
Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara.
(6) Besarnya panjar biaya perkara dihitung sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige
Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Balige.
(7) Penggugat/Pemohon membawa dan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta lembaran
SKUM kepada Kasir.
(8) Penggugat/Pemohon menyetorkan biaya perkara ke BRI Cabang Balige dengan Nomor Rekening
0314-01-011919-50-0 An. Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige, selanjutnya resi
(bukti setor) diserahkan kembali kepada Kasir.
(9) Kasir merigisterasi surat gugatan/permohonan pada sudut kiri atas lembar pertama dan
memparafnya, kemudian memberi penomoran, penanggalan sesuai tertera pada surat
gugatan/permohonan dan menandatangani serta memberikan cap Lunas pada SKUM.
(10) Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah diregister kepada Petugas
Meja II berikut SKUM yang telah dtandatangani Kasir dan diberi Cap Lunas, kemudian Petugas
Meja II menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugatan/ permohonan dan Lembar pertama SKUM
kepada Penggugat/Pemohon.
(11) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit.
Pasal 3
(1) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membuat surat gugatan/permohonan dapat meminta bantuan
pada Koperasi Al-Hikmah Pengadilan Agama Balige.
(2) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau Hakim
yang ditunjuk Ketua Pengadilan dapat membuat catatan gugatan/permohonan.
(3) Pelayanan penerimaan perkara bagi pihak yang memohon bantuan pembuatan surat gugatan/
permohonan atau pencatatan gugatan/permohonan dilakukan selambat-lambatnya 120 (seratus dua
puluh) menit.
Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo)
Pasal 4
(1) Penggugat/Pemohon yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan
perkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan bersamaan dengan pengajuan
gugatan/permohonan;
(2) Dalam mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Penggugat/ Pemohon
harus melengkapinya dengan Asli Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa tempat tinggal
Penggugat/Pemohon yang diketahui Camat dan telah dinazegelen Kantor Pos atau Fotocopy Kartu
Tanda Penduduk Miskin atau sejenisnya yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan menunjukkan
asli Kartu Tanda Miskin dalam persidangan;
(3) Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa
dibeda-bedakan.
Pasal 5
(1) Petugas Meja II bertugas mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam
register perkara.
(2) Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh Petugas Meja II
berdasarkan instrumen yang tersedia.
(3) Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.
23

27. BAB III
PENUGASAN PANITERA SIDANG DAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI
Pasal 6
Penugasan Panitera Sidang
(1) Penugasan Panitera Pengganti sebagai Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam
menangani perkara dibuat oleh Panitera selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perkara
didaftar.
(2) Panitera sidang membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
(3) Panitera sidang harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya dan
perkara putus kepada petugas Meja II untuk dilakukan pencatatan dengan menggunakan lembaran
instrument yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis.
Pasal 7
Penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti
(1) Panitera menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan / pemberitahuan
kepada pihak yang berperkara.
(2) Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas tersebut pada hari kerja dimulai jam 08.30 WIB.
(3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
PHS atau 1(satu) hari setelah penundaan sidang untuk panggilan sidang lanjutan.
(4) Dalam melaksanakan tugas tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti bertanggup jawab kepada Ketua
Majelis Hakim.
BAB IV
PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) DAN PENENTAPAN HARI SIDANG (PHS)
Pasal 8
Penetapan Majelis Hakim (PMH)
(1) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
(2) Penetapan Majelis Hakim ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sisa perkara yang sedang
ditangani masing-masing Majelis Hakim.
Pasal 9
Penetapan Hari Sidang (PHS)
(1) Hakim Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah Penetapan Majelis Hakim.
(2) Dalam menentukan sidang pertama, Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan para Hakim
Anggota Majelis.
(3) Hari/tanggal sidang pertama ditetapkan dengan mempertimbangkan asas ”cepat” dan jarak
jauh/dekatnya domisili pihak-pihak berperkara dengan tempat pelaksanaan sidang.
(4) Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan dengan :
a. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
b. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, baik
masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama maupun di luar kewenangan relatif Pengadilan
24

28. Tinggi Agama, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran
perkara.
c. Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sejak tanggal pendaftaran perkara.
d. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian dilaksanakan
sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah pengumuman pertama atau 3 (tiga) bulan setelah
pengumuman kedua.
e. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian
dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pada Papan
Pengumuman Kantor Bupati Toba Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk
Kabupaten Toba Samosir, atau diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Samosir
bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir.
BAB V
PANGGILAN PARA PIHAK
Pasal 10
(1) Pemanggilan para pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti di tempat yang dipanggil dengan jarak pemanggilan dan hari sidang sekurang-kurangnya
3 (tiga) hari untuk perkara perceraian dan 3 (tiga) hari kerja untuk perkara selain perceraian.
(2) Apabila yang dipanggil tidak berada ditemui di alamat yang ditunjuk dalam gugatan/ permohonan,
surat panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepada Desa atau Sekretarisnya dengan menterakan
nama dan tandatangan penerima serta diberi cap (stempel) jabatannya.
(3) Surat panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon dilampiri dengan surat gugatan atau
permohonan.
(4) Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige
didelegasikan kepada Pengadilan Agama tempat domisili para pihak.
(5) Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq.
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri yang tembusannya
disampaikan kepada Kedutaan Besar/Konsul Republik Indonesia di Negara tempat pihak berada.
(6) Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian
dilaksanakan melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kantor Bupati Samosir dan ditempelkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige. Sedangkan dalam perkara perceraian
dilaksanakan melalui Radio “Kharisma FM Balige” sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama
dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-
kurangnya tiga bulan.
(7) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus, maka dalam persidangan berikutnya
Tergugat/Termohon dipanggil melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kabupaten Samosir dan
ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan jarak pemanggilan kedua dengan hari
sidang sekurang-kurang 14 (empat belas) hari.
(8) Pemanggilan terhadap orang yang telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya dengan
ketentuan:
a. Jika ahli waris yang bersangkutan dikenal, panggilan disampaikan kepada ahli waris tanpa
menyebutkan nama dan alamat ahli waris satu persatu.
b. Jika ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa di tempat
tinggal terakhir Pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris;
c. Jika Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui/tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan
kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa
yang menerangkan tidak mengenal/tidak mengetahui ahli waris yang bersangkutan guna
ditempuh dengan jalan panggilan umum.
25

29. (9) Pemanggilan yang tidak sah disebabkan kesalahan Jurusita/Jurusita Pengganti, maka
Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan dihukum untuk memanggil kembali tanpa diberikan
biaya panggilan;
(10) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan yang telah dilaksanakan kepada Hakim
Ketua Majelis melalui Panitera Sidang perkara yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang.
BAB VI
PERSIDANGAN
Pasal 11
(1) Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan pada hari bersangkutan di papan
Jadwal Sidang dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di website Pengadilan.
(2) Persidangan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Kamis yang dimulai secepat-cepatnya
pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jauh dekat jarak
kediaman pihak dengan tempat persidangan.
(3) Urutan persidangan dilakukan berdasarkan daftar urutan kehadiran para pihak.
(4) Apabila pada sidang pertama dalam perkara contentius (termasuk verzet) dihadiri oleh kedua belah
pihak, Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.
(5) Mekanisme/tata cara mediasi akan diatur dalam bab tersendiri.
(6) Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan
pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan (verstek).
(7) Apabila dalam keadaan seperti ayat (6) di atas Majelis Hakim beranggapan perlu untuk memanggil
pihak kembali dengan menunda sidang, maka penundaan sidang dilakukan sesuai ketentuan tentang
PHS, kecuali terhadap perkara yang pihaknya berada di luar kewenangan relatif Pengadilan Tinggi.
Pasal 12
(1) Persidangan suatu perkara diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pendaftaran perkara.
(2) Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui sedangkan perkara belum diputus, maka Hakim Ketua
Majelis melalui Ketua Pengadilan membuat Laporan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah
Agung RI berikut alasan/penyebab perkara belum diputus.
Pasal 13
Berita Acara Persidangan
(1) Panitera Sidang wajib membuat berita acara persidangan.
(2) Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang bersangkutan atau selambat-
lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan sidang.
(3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat Panitera
Sidang.
(4) Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum sidang
berikutnya.
26

30. BAB VII
MEDIASI
Pasal 14
Prosedur Sebelum Mediasi
(1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak
untuk menempuh mediasi.
(2) Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet.
(3) Hakim wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak.
(4) Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan sidang tersebut.
(5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) di atas para pihak tidak tercapai
kesepakatan memilih Mediator, Hakim Ketua Majelis berwenang menunjuk Hakim bukan pemeriksa
pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.
(6) Untuk kepentingan mediasi, Hakim memberikan kesempatan dengan menunda sidang paling lama
40 (empat puluh) hari kerja.
Pasal 15
Proses Mediasi
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati
atau setelah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis, masing-masing pihak telah menyerahkan
catatan/usulan dan/atau rumusan perdamaian kepada Mediator.
(2) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
(3) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus” (pertemuan secara terpisah dengan
salah satu pihak).
(4) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak hari kesepakatan
pihak tentang Mediator yang dipilih atau ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis.
(5) Jika disepakati para pihak, waktu pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari kerja seperti dimaksud ayat
(4) di atas.
(6) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau
Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut–turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang
telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
Pasal 16
Tempat Penyelenggaraan Mediasi.
(1) Mediator dari kalangan Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
(2) Pelaksanaan mediasi oleh Mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya.
Pasal 17
Hasil Mediasi
(1) Jika dikehendaki para pihak, dalam perkara yang menyangkut tentang “orang” dapat juga dibuat
kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
(2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis
persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
(3) Para pihak wajib menghadap kembali ke persidangan yang telah ditentukan untuk memberitahukan
kesepakatan perdamaian tersebut.
27

31. (4) Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis hakim menganjurkan agar mencabut perkara.
(5) Dalam sengketa menyangkut hukum “kebendaan” para pihak dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
(6) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta
perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan/atau klausula yang menyatakan
perkara telah selesai dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pihak-pihak dan
Mediator.
(7) Atas hasil mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebagian
gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis
Hakim.
(8) Gagalnya mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Pasal 18
Perdamaian pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
(1) Apabila terjadi kesepakatan tentang keinginan pihak-pihak melakukan perdamaian setelah proses
perkara berada pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali, pihak-pihak wajib mengirimkan
kesepakatan tertulis kepada tingkat Peradilan yang sedang memeriksa perkara melalui Pengadilan
yang memeriksa pada tingkat pertama.
(2) Ketua Pengadilan yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika
dalam proses Banding, atau Ketua Mahkamah Agung jika proses memasuki tahap Kasasi ataupun
Peninjauan Kembali tentang kehendak para pihak untuk melakukan perdamaian.
(3) Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara pihak-pihak wajib
menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
menerima pemberitahuan tersebut.
(4) Para pihak melalui Ketua Pengadilan dapat mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian kepada
Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Ketua Tingkat Peradilan yang
bersangkutan untuk dikukuhkan dalam Akta Perdamaian.
(5) Akta Perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Kesepakatan Perdamaian
diterima.
BAB VIII
PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 19
(1) Putusan Pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
(2) Putusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim.
Pasal 20
(1) Majelis Hakim membacakan putusan yang telah jadi (dalam bentuk hard copy).
(2) Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim dan Panitera Sidang menandatangani Putusan.
(3) Dalam perkara verstek, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan terlebih dahulu
mempersiapkan amar putusan.
28

32. Pemberitahuan Amar Putusan
Pasal 21
Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Jurusita/Jurusita Pengganti
menyampaikan pemberitahuan amar putusan secara tertulis (relaas) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak Putusan Pengadilan dibacakan.
Penyerahan Salinan Putusan
Pasal 22
(1) Pengadilan wajib menyerahkan Salinan Putusan kepada pihak-pihak.
(2) Salinan putuisan diserahkan apabila putusan telah ditandatangani oleh Majelis Hakim yang
menyidangkan serta panitera sidang yang mencatat jalan persidangan perkara tersebut.
(3) Terhadap putusan perkara yang dihadiri kedua belah pihak, salinan putusan diserahkan pada hari
pembacaan putusan melalui Petugas Meja III.
(4) Terhadap pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, salinan putusan diserahkan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan.
(5) Jika pihak tidak datang mengambil salinan putusan, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan
melalui Pos dengan surat tercatat.
(6) Biaya pengiriman salinan putusan diambil dari biaya proses perkara.
BAB IX
SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK
Pasal 23
(1) Terhadap putusan perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Ketua
Majelis menetapkan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak.
(2) Penetapan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja setalah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Untuk kepentingan persidangan, hakim Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti
memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan tentang Pemanggilan Pihak.
(4) Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda
persidangan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan selambat-lambatnya 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak sebagaimana
ketentuan ayat (2) di atas.
(5) Apabila masa waktu sebagaimana maksud ayat (4) di atas terlampaui, Ketua Pengadilan membuat
Penetapan Gugur yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak lagi berkekuatan hukum.
(6) Ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, tidak mengakibatkan penundaan Sidang
Penyaksian Ikrar Talak.
BAB X
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
Pasal 24
(1) Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar melalui Kasir setelah semua biaya perkara dikeluarkan.
(2) Pemberitahuan tentang panjar yang tersisa dilakukan oleh Ketua Majelis setelah putusan perkara
diucapkan dan mencantumkannya dalam instrumen yang tersedia di ruang sidang.
(3) Dalam perkara selain cerai talak yang dihadiri kedua belah pihak dalam sidang pembacaan putusan,
sisa panjar dikembalikan pada hari bersangkutan.
29

33. (4) Dalam perkara Cerai talak, sisa panjar dikembalikan setelah pelaksanaan sidang Penyaksian Ikrar
Talak.
(5) Apabila dalam sidang pembacaan putusan terdapat pihak yang tidak hadir, sisa panjar biaya perkara
dikembalikan setelah dikeluarkan biaya Pemberitahuan Isi Putusan.
(6) Sisa panjar yang tidak diambil pihak Penggugat/Pemohon dalam waktu 180 (seratus delapan puluh)
hari sejak tanggal putusan, akan distor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
BAB XI
MINUTASI PERKARA
Pasal 25
(1) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera Sidang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
terhitung sejak perkara diputus.
(2) Berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada petugas Meja II untuk pencatatan tanggal
minutasi.
(3) Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada
Meja III selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal minutasi untuk pengarsipan.
(4) Panitera sidang yang tidak menyelesaikan minutasi hingga batas waktu yang ditentukan, akan diberi
teguran lisan oleh atasan yang bersangkutan.
BAB XII
PENERBITAN AKTA CERAI
Pasal 26
(1) Dalam Perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Penyaksian Ikrar Talak
dilaksanakan.
(2) Dalam perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah
putusan berkekuatan hukum tetap.
(3) Pihak-pihak yang mengambil Akta Cerai dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan distor ke Kas Negara.
BAB XIII
UPAYA HUKUM
Pasal 27
(1) Penerimaan perkara banding/kasasi/peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I.
(2) Pengiriman berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Kasasi atau Peninjauan
Kembali ke Mahkamah Agung dilakukan dengan ketentuan waktu:
a. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka
pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari;
b. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan
Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan
kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
(3) Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengadilan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pengadilan menerima pengiriman berkas dari
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
30