Dokumen tersebut membahas perubahan yang diusulkan BSNP kepada Mendikbud mengenai penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2013, meliputi penyatuan pelaksanaan UN sekolah dan UN pendidikan kesetaraan, penyesuaian aturan untuk sistem akselerasi dan kredit semester, serta peningkatan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN SMA/MA/SMK dan Program Paket C.

1. USULAN BSNP KE
MENDIKBUD
PENYELENGGARAAN
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013
SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
dipersiapkan oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan
Kementrian Pendidikan Nasional, Republik Indonesia

2. DASAR HUKUM
• UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 35:
• Pengembangan standar nasional pendidikan (SNP) serta
pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional
dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan
pengendalian mutu pendidikan
• Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah
• PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP) pasal 73:
• Dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan
pencapaian SNP dengan PP ini dibentuk Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP)
• Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat
mandiri dan profesional

3. PERTIMBANGAN PENINGKATAN KUALITAS UN
Hasil evaluasi ujian nasional dari masyarakat
• Kondisi dan Kualitas Sekolah sangat Bervariasi
• Masukan Konstruktif dari masyarakat dan Pemangku
Kepentingan
• Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan harus
Memperhitungkan :
• Hasil Ujian Sekolah
• Hasil Ujian Nasional
• Penilaian Guru
• Kondisi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah
• Perkembangan Iptek

4. TUGAS BSNP
• Tugas dan wewenang :
a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
b. menyelenggarakan ujian nasional;
c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
d. merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
e. menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku
teks pelajaran.
• Membantu Mendikbud dalam : mengembangkan, memantau, dan
mengendalikan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
• Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan
mengikat semua satuan pendidikan secara nasional
(PP. 19/2005 ttg SNP}

5. UJIAN NASIONAL
Pengertian
• Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil
belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam
kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi
Tujuan
• Menilai pencapaian kompetensi lulusan
secara nasional pada mata pelajaran tertentu
dalam kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi

6. KEGUNAAN HASIL UN
Sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya;
3. Penentu kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan; dan
4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.

7. PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI
UJIAN S/M/PK DAN UN
• telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada
suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan
tertentu;
• memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pada suatu jenjang pendidikan di satuan
pendidikan tertentu mulai semester I tahun
pertama sampai dengan semester I tahun terakhir;
dan
• memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pada Pendidikan Kesetaraan.

8. SATUAN PENDIDIKAN
• adalah satuan pendidikan dasar dan menengah
yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren.

9. PESERTA UNPK
• Pendidikan kesetraaan adalah program pendidikan
nonformal yang mencakup program Paket A, Program
Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan.
• Peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok
Pesantren, dan kelompok belajar sejenis.
• Pondok pesantren penyelenggara Program ‘Ula,
Program Wustha, Program Kulliyatul, Program
Tarbiyatul Muallimin
• Kelompok belajar sejenis dapat berasal dari
“komunitas sekolah rumah”, kelompok belajar
lembaga pemasyarakatan, kelompok belajar dinas
pendidikan, kelompok belajar kelurahan atau desa,

10. PERSYARATAN LULUS DARI SATUAN
PENDIDIKAN
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian
akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri
atas:
• kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia;
• kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian;
• kelompok mata pelajaran estetika; dan
• kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
kesehatan;
c. lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata

11. KETENTUAN NILAI BAIK, LULUS
UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN, DAN UJIAN
NASIONAL

12. KRITERIA NILAI BAIK UNTUK 4
KELOMPOK MP
• Ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-
masing untuk 4 (empat) kelompok mata
pelajaran:
• kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia,
• kelompok mata pelajaran kewarganegaraan
dan kepribadian,
• kelompok mata pelajaran estetika, dan
• kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga,
dan kesehatan.

13. UJIAN S/M/PK
• Kriteria kelulusan peserta didik Ujian S/M/PK untuk
semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan
pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK
• Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan
sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan
oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah
Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian
Agama
• Ujian S/M/PK untuk satuan pendidikan
diselenggarakan sebelum penyelenggaraan UN
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan

14. NILAI S/M/PK
• Nilai S/M/PK semua mata pelajaran diserahkan oleh
setiap satuan pendidikan kepada BSNP.
• Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud diatas untuk
SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA,
SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket
C Kejuruan diterima oleh BSNP paling lambat tujuh
hari sebelum penyelenggaraan UN.
• Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud diatas untuk
SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterima oleh
penyelenggara UN SD/MI, SDLB dan Program Paket
A tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum
penyelenggaraan UN.

15. KRITERIA KELULUSAN UN
• untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan
pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk
Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan
tutor bersama pamong belajar dari SKB
Pembina.
• untuk SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, dan
Program Paket C apabila nilai rata-rata dari
semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima
koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran
paling rendah 4,0 (empat koma nol)

16. NILAI AKHIR UJIAN NASIONAL
• Nilai Akhir (NA) adalah gabungan antara Nilai Sekolah/ Madrasah
(Nilai S/M) dengan Nilai Ujian Nasional (Nilai UN)
• Bobot nilai akhir (NA)
NA = 0,60 UN + 0,40 NS
• Dinyatakan Lulus UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket
B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan
Rata-Rata NA minimum 5,5 dan tidak ada nilai
di bawah 4,0
Halama
n

17. SKHUN
• Surat keterangan hasil ujian nasional yang
selanjutnya disebut SKHUN adalah surat
keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari
setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan,
Nilai UN, dan NA.

18. KETENTUAN PENYELESAIAN SELURUH
PROGRAM PEMBELAJARAN

19. KRITERIA PENYELESAIAN SELURUH PROGRAM
PEMBELAJARAN DARI SEKOLAH/MADRASAH
• SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI;
• SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
• SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan
proses pembelajaran dari kelas X sampai dengan
kelas XII.
• SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem
akselerasi atau sistem kredit semester (SKS) telah
menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang
dipersyaratkan.
• Program Paket A, Program Paket B, Program Paket
C, dan Program Paket C Kejuruan telah

20. PESERTA DIDIK DARI SISTEM AKSELERASI
DAN SISTEM KREDIT SEMESTER
• Sekurang-kurangnya 2 tahun berada atau
mengikuti proses pembelajaran
• Dan …….

21. NILAI SEKOLAH/MADRASAH
(SATUAN PENDIDIKAN)
Gabungan antara nilai Ujian Sekolah/Madrasah
(bobot 60%) dan rata-rata nilai rapor (bobot 40%) :
•semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas)
pada SD/MI dan SDLB;
•semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada
SMP/MTs, dan SMPLB;
•semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) pada
SMA/MA dan SMALB;
•semua mata pelajaran yang ditempuh dan
diujinasionalkan pada SMP/MTs dan SMA/MA yang
menerapkan sistem SKS;
•semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada

22. NILAI PENDIDIKAN KESETARAAN
(SATUAN PENDIDIKAN)
Gabungan antara nilai Ujian PK (bobot 60%) dan
rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK) (bobot 40%)
:
•Program Paket A : memiliki nilai rapor derajat 1
sampai 2 atau tingkatan awal sampai dasar
•Program Paket B : memiliki nilai rapor derajat 3
sampai 4 atau tingkatan terampil 1 sampai terampil
2
•Program Paket C : memiliki nilai rapor derajat 5
sampai 6 atau tingkatan mahir 1 sampai mahir 2
•Program Paket C Kejuruan : memiliki nilai rapor

23. SISTEM DERAJAT DAN TINGKATAN
KOMPETENSI(PERMENDIKNAS NO. 14 TAHUN 2007 STANDAR ISI PENDIDIKAN
KESETARAAN)
Kelas Derajat Tingkatan Penyetaraan
Kompetensi
11,12 6 Mahir 2 Paket C setara dengan kelas 12 pada
SMA/MA/SMK
10 5 Mahir 1 Paket C setara dengan kelas 10 pada
SMA/MA/SMK
9 4 Terampil 2 Paket B setara dengan kelas 9 pada
SMP/MTs.
7,8 3 Terampil 1 Paket B setara dengan kelas 8 pada
SMP/MTs
4,5,6 2 Dasar Paket A setara dengan kelas 6 pada
SD/MI
1,2,3 1 Awal Paket A setara dengan kelas 3 pada
SD/MI.

24. PERUBAHAN PADA UN TAHUN 2013

25. PENGEMBANGAN ATURAN UNTUK
UJIAN NASIONAL 2013
1. Penyatuan pelaksanaan UN sekolah dengan
UN Pendidikan Kesetaraan
2. Mengakomodasi sekolah penyelenggara
sistem program akselarasi dan sistem kredit
semester
3. Soal menjadi 20 paket pada setiap ruangan
4. Kesulitan soal ditingkatkan
5. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam
pelaksanaan UN SMA/MA/SMK/Program
Paket C

26. PENYELENGGARAAN UN

27. PENYELENGGARAAN UN
Pusat Provinsi Kab/Kota Satuan
1.BSNP 1.Gubernur 1.Bupati/Walikota
Pendidikan
2.Kemdikbud 2.PTN 2.PT 1.PT
3.Kemenag 3.Dinas Pendidikan 3.Dinas 2.Kepala
4.MR-PTN 4.Kanwil Kemenag Pendidikan Sekolah
5.Instansi Terkait 4.Kantor Kemenag 3.Guru
4.Pengawas
Catatan: Rincian tugas masing-masing penyelenggara dapat dilihat di
POS UN

28. PENYELENGGARAAN UN
SMA/MA/MK/PROGRAM PAKET C
• BSNP bekerjasama dengan perguruan tinggi
negeri berdasarkan rekomendasi Majelis
Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia,
• PTN sebagai koordinator penyelenggara Ujian
Nasional di wilayahnya masing-masing

29. PERAN PERGURUAN TINGGI
• Melakukan koordinasi, pengawasan,
keamanan, kerahasiaan Pelaksanaan UN
• Menjamin objektivitas dan kredibilitas,
akuntabilitas pelaksanaan UN

30. PENYELENGGARA UN TINGKAT PROVINSI
MELAKUKAN
• pemutakhiran data;
• pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);
• pengiriman DNT peserta UN SMA/MA /SMK ke
Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, dan ke
penyelenggara tingkat kecamatan bagi program paket
C dan Program Paket C Kejuruan melalui
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling
lambat tanggal 31 Januari 2013;
• pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, dan
SMALB ke Penyelenggara UN Tingkat
Sekolah/Madrasah, dan ke penyelenggara tingkat
kecamatan bagi program paket B melalui

31. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARA PROVINSI,
KAB/KOTA DAN SATUAN
PENDIDIKAN(Lebih Jelas Terdapat Pada
POS UN)

32. Semoga Berhasil