Orde Lama dan Orde Baru merupakan dua sistem pemerintahan yang berbeda di Indonesia pasca kemerdekaan. Orde Lama dipimpin Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin sedangkan Orde Baru dipimpin Soeharto dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat.

1. Masa Pemerintahan
OrdeLama & Orde Baru
Oleh :
Iqbal Nurrazan H
Haryo Raksoko
Jordan Caesar
Khanifatur
Kiki Evi Wahyuliana

2. A. Orde Lama
Orde lama adalah sebutan bagi orde
pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap
tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen yang ditandai
dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di
bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden
Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu
sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

3. Pelaksanaan sistem politikpada masa Orde Lama
1. Tahun1945 – 1950
Terjadi penyimpangandari ketentuan UUD’45 antaralain:
a. Berubah fungsikomitenasionalIndonesia pusat dari pembantu
presiden menjadibadan yang diserahi kekuasaanlegislatifdan
ikutmenetapkanGBHN yang merupakan wewenangMPR.
b. Terjadinya perubahan sistem kabinetpresidensial menjadi
kabinetparlementer.

4. 2. Tahun 1950 – 1959
Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan
demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal:
1) presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2) Menteri bertanggungjawab atas kebijakan pemerintahan.
3) Presiden berhak membubarkan DPR.
4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden Soekarnomemerintah menggunakan
konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana
periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasaryang baru
sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa
membuat konstitusi baru.

5. 3. Tahun1959 –1968 (Demokrasi Terpimpin)
Sejarah Indonesia (1959-1968) adalah masa di mana
sistem "Demokrasi Terpimpin" sempat berjalan di
Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem
demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran
berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden
Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama
kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam
pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10
November 1956.

6. Berbagai penymimpangan
Demokrasi Terpimpin
Pancasila diidentikkan dengan Nasakom
Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang
(UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden
(penpres) daripada persetujuan
MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur
hidup
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
Presiden menyatakan perang dengan Malasya
Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
Hak Budget tidak jalan

7. PenyimpanganKonstitusional Pada Masa Orde
Lama
1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang , hal ini terjadi karena
kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh
presiden.
2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini tidak
sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
3. DPR berada dibawah Presiden.
4. Pimpinan MA diberi status menteri, hal ini merupakan penyelewengan terhadap
prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.

8. Kebijakan Ekonomidalam pembagunan
a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan
oleh :
• Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang
berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
• Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak
bulan November 1945 untuk menutup pintu

9. b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik
maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip
liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-
teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
masalah ekonomi, antara lain :
• Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering)
20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun.
• Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan
fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
• Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya
banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya
sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa
mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

11. Proses Suksesi
Pemerintahan Orde Baru lahirsecara situasionalsetelah
peristiwa Gerakan 30 September 1956/ PKI. Lahirnya Orde Baru ada
beberapa versi antara lain:
a. Berdasarkanversi pemerintahan Orde Baru di tandaioleh keluarnya
Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
b. Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari1966 bersamaan dengan
tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga TuntutanRakyat) ialahtuntutandari para
mahasiswayang mengadakandemonstrasi terhadap pemerintahan
Presiden Soekarno.
c. Orde baru lahirpada tanggal23 Februari 1967 , sejakperistiwa
penyerahan kekuasaandari presiden Sukarno kepadaJenderal Suharto
selakupengembang Supersemar.

12. Landasan kehidupan OrdeBaru
Orde baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat,
bangsa dan yang diletakkan pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 . Untuk
mewujudkan taatanan kehidupan , maka pemerintahan
Orde Baru mempunyai landasan:
a. Landasan idiil Pancasila
b. Landasan konstitusional UUD 1945

13. Kebijakan-kebijakanPemerintahan Orde Baru
• Kebijakan Politik Pemerintahan
 Mendasarkan seluruh kebijakan pemerintahan pada Pancasila
dan UUD 1945.
 Menghapus undang-undang produk Orde Lama dan
menggantinya dengan undang-undang versi Orde Baru.
 Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini,
presiden bertanggung jawab kepada MPR.
 Melaksanakan pemilihan umum
 Melakukan penyederhanaan partai politik

14. • Kebijakan Politik Ekonomi
KebijakanperekonomianpadamasaOrdeBarusebenarnyatelah dirumuskanpadasidang MPRStahun
1966.PadasidangtersebuttelahdikeluarkanTap.MPRSNo.XXIII/MPRS/1966tentangpembaruankebijakan
landasanekonomi,keuangan,danpembangunan.Tujuandikeluarkanketerapantersebutadalahuntuk
mengatasikrisisdankemerosotanekonomiyangmelandanegaraIndonesiasejak tahun1955.
Berdasarkanketetapantersebut,PresidenSuhartomempersiapkanperekonomianIndonesiasebagaiberikut:
a.MengeluarkanPeraturan3Oktober1966,tentangpokok-pokokregulasi.
b.MengeluarkanPeraturan10Pebruari1967,tentanghargadantarif
c.Peraturan28 Juli 1967, tentangpajakusahasertaeksporIndonesia
d.UU No.1 Tahun1967, tentangPenanamanModalAsing.
e.UU No.13Tahun1967,tentangRencanaAnggaranPendapatandanBelanja(RAPBN).
Disampinglangkah-langkahtersebutdiatas,Presiden Suhartojuga melakukanpendekatandengan negara-
negaramajuuntukpenundaanpembayarabutangIndonesia danmendapatkanpinjamandariluarnegeri.
Usahatersebutmenunjukkanhasilnya,terbuktiIndonesiamendapatkankesempatanuntukpenangguhan
pembayaranutangluar negeri.Bahkankelompoknegaramaju membentukIGGI (InternasionalGovermental
GrouponIndonesia )untukmemberikanpinjamandanakepadaIndonesia.
Usaha-usahayangdilakukanpadamasapemerintahanOrdeBarumemang banyakmenunjukkan
perkembanganperekonomianyangpesat.

15. Kelebihan sistem pemerintahan
Orde Baru
• PerkembanganGDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$ 70 dan pada 1996
telah mencapai lebih dari AS$1.565
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Pengangguranminimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukseskeamanandalam negeri
• Investor asing mau menanamkanmodal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

16. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru
• Maraknyakorupsi,kolusi,nepotisme
• PembangunanIndonesiayangtidakmeratadantimbulnyakesenjanganpembangunanantarapusat
dandaerah,sebagiandisebabkankarenakekayaandaerahsebagianbesar disedotkepusat
• Munculnyarasaketidakpuasandi sejumlah daerahkarenakesenjanganpembangunan,terutamadi
AcehdanPapua
• Kecemburuanantarapenduduksetempatdenganparatransmigranyangmemperolehtunjangan
pemerintahyangcukupbesarpadatahun-tahunpertamanya
• PelanggaranHAM kepadamasyarakatnonpribumi(terutamamasyarakatTionghoa)
• Lebihdari70% asetkekayaaannegaradipegang olehswasta