Rangkuman dari dokumen tersebut adalah: Komisi V membahas implementasi Pendidikan Menengah Universal tahun 2013, termasuk peningkatan layanan peserta didik, penyediaan daya tampung, penyediaan dan peningkatan kualitas guru, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Berbagai rencana aksi dan komitmen disepakati untuk mengatasi berbagai isu strategis terkait empat sub topik tersebut.

1. REMBUK NASIONAL
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014
Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) Tahun 2013

2. TIM KOMISI V
IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 2013
Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Sekretaris : Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikmen
Tim Perumus :
1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
2. Direktur Pembinaan PKLK, Ditjen Dikmen
3. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Setjen
4. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Setjen
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Paudni
6. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Paudni
7. Inspektur Investigasi, Itjen
2

3. ANGGOTA KOMISI V
NO PESERTA JUMLAH
1 Tim Perumus 10
2 Atase Pendidikan KBRI 2
3 Rektor Universitas 2
4 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota 147
5 Kepala LPMP dan BP-PNFI 7
6 Direktur SEAMEO 2
7 Kopertis 1
8 Ketua DPP HIPKI dan HISPPI 2
9 Kemenag 2
10 Tim Substansi 8
TOTAL 183
3

4. HASIL
DISKUSI SIDANG KOMISI 5
5

5. Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (1/3)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 20 % siswa SMA dan 1. Pendataan individual peserta didik yang berasal dari keluarga kurang
30 % siswa SMK mampu/miskin
berasal dari 2. Sinergi pembiayaan untuk siswa kurang mampu oleh pemerintah pusat,
keluarga kurang prov, kab/kota, dan masyarakat
mampu
Output:
Penyediaan BSM daerah untuk siswa yang belum menerima BSM dari
pusat (yg tersedia di APBN pusat adalah 13 % untuk SMA dan 15 %
untuk SMK)
2 Belum semua 1. Melakukan koordinasi untuk penetapan biaya pendidikan , khususnya biaya
kab/kota operasional non personal pada setiap wilayah, karena setiap wilayah
menyediakan biaya memiliki tingkat kemahalan yang berbeda
operasional sekolah 2. Setiap Kab/kota perlu menetapkan standar dan menyediakan biaya
menengah operasional pendidikan sesuai karakteristik masing-masing daerah
3. Sinergi pembiayaan pendidikan untuk biaya operasional non-personal oleh
pemerintah pusat, prov, kab/kota, dan masyarakat
Output:
1. Pemerintah menyediakan BOS SM sebesar satu juta rupiah per siswa
pertahun.
2. Masing-masing daerah sesuai dengan kemampuannya menyediaan BOS
Daerah untuk memenuhi kekurangan biaya operasional non-personal di
sekolah untuk meringankan biaya operasional yang perlu ditanggung
oleh masyarakat.
6

6. Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (2/3)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
3 Kurang efektifnya 1. Penetapan biaya Fixed cost pada satuan pendidikan
dana BOS pada SM 2. Pemetaan sekolah kecil khususnya di daerah 3 T
dengan jumlah murid
kecil khususnya Output:
daerah 3 T Program afirmasi bagi satuan pendidikan khususnya di daerah 3T
4 Sebagian besar anak 1. Melakukan pemetaan kebutuhan layanan di daerah 3T dan siswa yang
usia 16-18 thn di termarginalkan
daerah 3 T dan 2. Menyediakan layanan khusus untuk daerah 3T dan termarginalkan dengan
termarginalkan belum menyesuaikan model layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
memiliki layanan masing-masing daerah 3T.
pendidikan menengah
yang memadai Output:
Program afirmasi layanan pendidikan menengah di daerah 3 T dan
termarginalkan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/ kota.
7

7. Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (3/3)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
5 2 % anak usia 16-18 1. Melakukan pemetaan anak usia 16-18 thn yang berkebutuhan khusus
thn yang pada setiap kab/kota
berkebutuhan khusus 2. Menetapkan simpul dan sub-simpul layanan pendidikan khusus pada
belum mendapatkan daerah tertentu
pelayanan secara 3. Melakukan gerakan proaktif dalam menyediakan layanan pendidikan bagi
optimal peserta didik berkebutuhan khusus
Output:
Penyediaan layanan bagi anak berkebutuhan khusus usia 16-18 thn yang
belum mendapatkan layanan pendidikan (termasuk pendidikan inklusi)
oleh pemerintah, pemerintah propinsi dan kab/kota.
8

8. Sub Topik 2 : Penyediaan Daya Tampung Pendidikan Menengah (1/2)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 49 % kab/kota APK dikmen 1. Setiap kab/kota melakukan pemetaan terhadap lulusan SMP/MTs yang akan
masih dibawah rata-rata melanjutkan ke SM dan berkoordinasi dengan semua pemangku
nasional (<76%) kepentingan
2. Menyediakan sumber daya (resources) untuk menampung lulusan SMP/MTs
melalui sinergitas antar pemangku kepentingan
Output:
1. Komitmen untuk setiap Prov. dan Kab/Kota untuk meningkatkan APK
minimal 4% setiap tahunnya.
2. Pemerintah propinsi dan kab/kota serta pemangku kepentingan lainnya
menyediakan layanan pendidikan menengah minimal satu SMA, SMK,
atau yang sederajat di setiap kecamatan
3. Pemerintah propinsi dan kab/kota membuat rencana aksi daerah untuk
peningkatan APK Pendidikan Menengah minimal 4 % per tahun
2 19,36 % SMA dan SMK 1. Setiap kab/kota melakukan identifikasi kemampuan daya tampung dari
kekurangan daya tampung sekolah yang ada
dari peserta didik yang ada 2. Meningkatkan kapasitas daya tampung dari sekolah yang sudah tersedia
atau mendirikan USB
Output:
1. Dukungan sarana prasarana dari pemerintah, prov, dan kab/kota untuk
memenuhi kekurangan daya tampung peserta didik yang ada.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana DAK.
9

9. Sub Topik 2 : Penyediaan Daya Tampung Pendidikan Menengah (2/2)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
3 Belum semua 1. Setiap kab/kota melakukan identifikasi lahan yang layak untuk
kab/kota dapat mendirikan USB/RKB.
menyediakan lahan 2. Meningkatkan komitmen antar pemangku kepentingan untuk
yang cukup untuk dapat menyediakan sumber daya yang cukup , khususnya
peningkatan akses penyediaan lahan.
(USB/RKB)
Output:
Penyediaan anggaran di APBD untuk pembelian lahan
4 Lulusan SMP/MTs di Pemetaan lulusan SMP/MTs di daerah 3 T yang membutuhkan SM
daerah 3 T dengan
jarak yang jauh Output:
sehingga tidak efektif Pembangunan SM satu atap yang dilengkapi asrama siswa dan
apabila dibangun USB guru
baru
10

10. Sub Topik 3 : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (1/4)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Terdapat kekurangan 1. Kab/kota melakukan pemetaan kebutuhan guru produktif di setiap SMK
guru produktif di SMK 2. Melakukan program pendidikan alih fungsi keahlian bagi guru
sebanyak 19.032 orang adaptif/normatif yang akan menjadi guru produktif, khususnya bagi
daerah yang memiliki guru normatif/adaptif yang berlebih.
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat industri
sebagai mitra guru produktif.
4. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK atau PT dalam penyediaan
guru produktif
5. Membekali guru produktif yang sudah ada melalui pelatihan berjenjang,
sehingga seorang guru dapat memiliki minimal 2 kompetensi bidang
keahlian yang dapat diampu.
Output:
1. Pengusulan pengangkatan guru SM diprioritaskan untuk memenuhi
kekurangan guru produktif di SMK
2. Percepatan dan perluasan program pendidikan alih fungsi keahlian
bagi penyediaan calon guru produktif SMK melalui PT LPTK dan non
LPTK serta institusi lain yang memiliki kewenangan tersebut
3. Pengoptimalan guru produktif yang sudah ada di sekolah/ daerah
kabupaten/ kota
4. Pemanfaatan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat
industri sebagai guru tamu produktif di SMK
11

11. Sub Topik 3 : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (2/4)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
2 Terdapat 30.084 guru 1. Kab/kota menyusun peta kualifikasi PTK Dikmen
SM yang belum 2. Melakukan sinergi pembiayaan peningkatan kualifikasi guru
berkualifikasi S1/D4 antara pemerintah, prov, dan kab/kota
Output:
Program percepatan pemenuhan kualifikasi guru SM oleh
pemerintah, pemerintah prov, dan kab/kota
3 Masih terdapat guru 1. Setiap Kab/kota melakukan pemetaan guru SM yang mismatch
SM yang mismatch 2. Adanya program pemagangan bagi guru yang akan alih fungsi
3. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK,PT dan P4TK
Kejuruan dalam program pendidikan sertifikasi dan program alih
fungsi
Output:
1. Program pendidikan “sertifikasi” dan program alih fungsi bagi
guru agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Pemerintah kabupaten kota melaksanakan program penataan
guru untuk mengurangi guru SM yang mismatch.
12

12. Sub Topik 3 :3Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (3/4)
Sub Topik : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
4 Sebagian besar guru SM 1. Pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota menyusun peta
belum secara terstruktur kompetensi PTK Dikmen
ditingkatkan 2. Melakukan sinergi pembiayaan peningkatan kompetensi guru
kompetensinya antara pemerintah, pemerintah prov, dan kab/kota
3. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK,PT dan P4TK dalam
program Continous Profesional Development (CPD)
Output:
1. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota
melaksanakan program CPD (program pengembangan
profesional guru berkelanjutan);
2. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota
mengoptimalkan dan melakukan sinergitas program
pelatihan guru, baik dilaksanakan di pusat pelatihan guru
(P4TK), LPTK, PT, Industri dan di sekolah .
13

13. Sub Topik 33 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (4/4)
Sub Topik : : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
5 Belum terjadi pemerataan 1. Pemerintah provinsi dan kab/kota menyusun peta distribusi
penempatan guru antara guru di kota dan pedesaan pada sekolah menengah
jumlah guru di kota dan 2. Pemerintah menyusun rencana aksi nasional distribusi guru
pendesaan pada sekolah dikmen secara merata berbasis kebutuhan wilayah melalui
menengah sinergitas antar para pemangku kepentingan antara satu
kab/kota dengan kab/kota lainnya
Output:
Implementasi revisi PP no.74 terkait dengan redistribusi guru
di setiap kab/kota
6 Semakin seringnya guru dan Penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur larangan dan
kepala sekolah dilibatkan sanksi bagi pelibatan guru dalam ranah politik.
dalam ranah politik
Output:
Adanya peraturan perundangan yang mengatur tatacara
pengelolaan tenaga guru dan melarang keterlibatan guru
dalam ranah politik.
14

14. Sub Topik 4 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran (1/2)
NO PERMASALAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA (SOLUSI)
1. Sebagian besar Kompetensi 1. Meningkatan keseimbangan soft skill & hard skill yang meliputi
Lulusan SMA/SMK belum kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui
memenuhi standar yang penataan kurikulum
ditetapkan 2. Melakukan proses pembelajaran di kelas yang difokuskan pada
aspek mengamati, menanya, mengolah, menyajikan,
menyimpulkan, dan menciptakan
3. Pembelajaran di SM tidak hanya terjadi di ruang kelas,namun juga
memanfaatkan lingkungan sekolah, industri dan fasilitas di
masyarakat lainnya
4. Memperkaya sumber belajar selain Guru ( misalnya : tenaga ahli di
masyarakat/ industri, alumni, tutor sebaya dan pembelajaran
online) dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
5. Melakukan proses pengajaran di kelas melalui contoh dan teladan
Output:
1. Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui implementasi
Kurikulum 2013
2. Melakukan pengayaan dan pengimbasan kompetensi guru
dalam pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kurikulum 2013.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber belajar selain guru.
15

15. Sub Topik 4 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran (2/2)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
2. Kurangnya bahan ajar, 1. Melakukan pemetaan kebutuhan sarpras pendukung pembelajaran
alat, dan media 2. Meningkatkan penyediaan sumber daya untuk pemenuhan sarpras tersebut
pembelajaran untuk melalui sinergitas antar pemerintah pusat, prov, dan kab/kota
menunjang proses 3. Penyediaan sarana ICT di SM
belajar yang bermutu
Output:
1. Penyediaan buku pegangan guru, dan buku siswa di perpustakaan yang
memadai oleh pemerintah pusat, prov, dan kab/kota
2. Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi
3. Penyediaan alat dan bahan praktikum siswa SM
4. Pelaksanaan kerja sama dengan DUDI dan pemanfaatan lingkungan dalam
penyediaan sarana praktek dan pembelajaran
3. Beragamnya 1. Melakukan pemetaan SMK yang menggunakan kurikulum 1994, 1997, 2004,
implementasi kurikulum dan KTSP
yang digunakan pada 2. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kurikulum SMK dengan melibatkan
SMK dunia usaha dan dunia industri
Output:
Penetapan regulasi implementasi kurikulum 2013 sesuai program keahlian
pada SMK di seluruh Indonesia
4. Kesenjangan mutu 1. Melakukan pemetaan terhadapat disparitas lulusan antara kota dan kecamatan
lulusan di kota dan desa 2. Meningkatkan pemenuhan SNP bagi sekolah yang berada di desa
yang berbeda
Output:
Program afirmasi sekolah bermutu di setiap kab/kota
16

16. Sub Topik 5 : Peningkatan Tata Kelola PMU (1/2)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1. Belum tersedianya data 1. Kab/kota menggunakan sistem pendataan tunggal, sehingga
dan informasi Sekolah tercipta keseragaman antara pemerintah pusat, prov., dan
Menengah yang tepat kab/kota
dan akurat 2. Kab/kota mewajibkan satuan pendidikan mengisi data online
dikmen secara reguler dan kontinu
Output:
Pemanfaatan sistem pendataan online Dikmen (PAS : Paket
Aplikasi Sekolah)
2. Belum Menyusun rencana sosialisasi nasional implementasi PMU melalui
tersosialisasikannya berbagai sarana dan media yang ada
rencana implementasi
PMU ke semua Output:
pemangku kepentingan Pencanangan dan sosialisasi PMU secara nasional
3. Belum adanya 1. Menyusun rencana aksi nasional implementasi PMU
perencanaan dan 2. Meningkatkan sinkronisasi rencana implementasi PMU antara
pelaksanaan PMU yang pusat, prov., dan kab/kota
terpadu antar kab/kota,
provinsi, dan pusat Output:
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan PMU secara intensif
antara kab/kota, prov, dan pusat
17

17. Sub Topik 5 : Peningkatan Tata Kelola PMU (2/2)
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
4. Belum semua sekolah 1. Melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang belum memiliki RIPS
memiliki Rencana Induk 2. Melakukan sinkronisasi RIPS dengan jenis bantuan yang akan
Pengembangan Sekolah diberikan oleh pemerintah pusat, prov., dan kab/kota
(RIPS)
Output:
Program pendampingan penyusunan dan pelaksanaan RIPS
5 Belum tersedianya sistem 1. Melakukan identifikasi kebutuhan informasi monitoring dan evaluasi
Monitoring, Evaluasi, dan 2. Menyusun Grand Design sistem MONEV terpadu yang dapat
Informasi yang terpadu digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan
Output:
Penyediaan sistem monitoring , evaluasi dan informasi secara online
6 Pemanfaatan DAK (yang 1. Melakukan identifikasi kebutuhan pembiayaan sekolah menengah
diatur dalam juknis) belum melalui DAK
sesuai dengan kebutuhan 2. Pemerintah kab/kota dan provinsi mengusulkan perbaikan juknis
daerah DAK
3. Pemerintah kab/kota melaporkan pelaksanaan DAK kepada
Pemerintah
Output:
Penyusunan Juknis DAK dapat menampung kebutuhan daerah
dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
18

18. TERIMAKASIH
19