Proposal zohri terbaru

1. JUDUL : PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DENGAN
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH DAERAH
1
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2. PENDAHULUAN
2.1. Latar Belakang
Lahirnya reformasi di bidang keuangan sektor publik di Indonesia
membawa perubahan dalam sistem dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Era
reformasi keuangan saat ini tidak hanya menuntut penggunaan anggaran untuk
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pengelolaan yang sesuai dengan undang-undang
dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi terwujudnya
pengelolaan pemerintahan yang baik (good goverment governance). Dalam
mewujudkan good government governance, dibutuhkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Halim (2004) akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat terkait
dengan keberhasilannya dan kegagalan atas pengelolaan keuangan sebagai bahan
evaluasi tahun berikutnya. Hal ini didasarkan pada teori keagenan dimana
pemerintah daerah merupakan agen, sehingga masyarakat sebagai principal
berhak untuk mengetahui pengelolaan keuangan atas penggunaan anggaran oleh

pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus mempertanggungjawabkan
2
penggunaan uang yang diamanatkan oleh rakyat.
Menurut Kartika (2013) akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
tercermin dari kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan sarana pertanggungjawaban
atas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pertanggungjawaban atas
penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah tersebut memerlukan suatu sistem
dan prosedur sehingga tercipta laporan pertanggungjwaban berupa laporan
keuangan pemerintah daerah yang baik dan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Sistem dan prosedur tersebut dikenal dengan istilah Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD).
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ditegaskan
dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (perubahan kedua dari Permendagri 13/2006). Secara lebih
khusus sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dijelaskan pula dalam
Surat Edaran BAKD Nomor 900/316/BAKD. Pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan daerah (SAKD) yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi
pemerintahan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan
mewujudkan akuntabilitas keuangan yang sesuai dengan dengan PP No.
105/2000. Hasil penelitian Widyaningsih, dkk (2011) membuktikan bahwa sistem
akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada kualitas informasi laoporan
keuangan yang akan berimplikasi pada pencapaian akuntabilitas keuangan daerah.

Selain Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), informasi laporan
keuangan yang berkualitas juga memerlukan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang SPIP bagi
pemerintahan pusat/daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Unsur-unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang wajib diselenggarakan pemerintah
daerah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.
Hasil penelitian Kartika (2013) menyebutkan dengan terciptanya penyelenggaraan
SPIP yang efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang
dihasilkan, sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Selain
itu, SPIP juga merupakan objek pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selain
3
pemeriksaan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan BPK terkait unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP
umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok temuan, yaitu: (1)
kelemahan SPI terkait sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2)
Kelemahan SPI terkait sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja; dan (3) Kelemahan SPI terkait struktur pengendalian intern (BPK, 2013).
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPKRI) Pemerintah Daerah Lombok Timur memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Pemberian opini WDP atas LKPD yang dilakukan BPK
dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam aset tetap. Opini ini tetap tidak
berubah sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Menurut hasil wawancara

Marsuwandi (Lombokkita, 28 mei 2013) dengan Kepala Dinas PPKA Lombok
Timur HM Napsi, dijelaskan bahwa permasalahan kurang validnya data-data aset
yang dimiliki setiap SKPD yang ada di Lombok Timur menyebabkan opini yang
diberikan BPK masih pada predikat WDP. Terkait dengan sistem akuntansi
keuangan daerah (SAKD), terkait pada permasalahan pada sistem dan prosedur
penatausahaan aset yang kurang baik. Permasalahan penatausahaan aset yang
masih menjadi masalah adalah pengalihan aset yang tidak dilengkapi dnegan
berita acara pengalihan/perpindahan aset. Permasalahan lainnya, bahwa masih
banyak terdapat aset-aset milik SKPD yang belum diketahui taksiran nilainnya
sehingga tentu akan berakibat pada kualitas informasi yang tertera di neraca
terkait aset belum sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Kendala lain juga terkait
invertarisasi dan pendataan aset masih memakai data lama dan belum
diperbaharui sehingga data aset tetap berupa tanah yang dulu kosong saat ini
4
sudah ada ditemukan bangunan milik Pemda.
Sementara itu terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) seperti yang di muat dalam laporan BPK semester 1 tahun 2013, meliputi:
Tabel 1. Kelompok Temuan SPIP di Kabupaten Lombok Timur
No Sub Kelompok Temuan Jumlah
Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan
4
2 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja
7
3 Kelemahan struktur pengendalian intern. 3
Sumber: Ikhtisar Hasil Periksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013

Selain pemeriksaan terhadap SPIP, BPK juga melakukan pemeriksaan
atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap
perundang-undagan akan menimbulkan kerugian daerah yang mencerminkan
bahwa pemerintah dalam melaksanakan amanah sebagai agen masyarakat tidak
akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK di kabupaten lombok timur ditemukan 10
temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berakibat pada
kerugian Negara sebesar 147,47 juta. Temuan BPK tersebut diringkas dalam tabel
5
berikut:
Tabel 2.Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-
Undangan Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tanun
2013
No Kelompok Temuan Jumlah
Kasus
Nilai (juta Rp)
Ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
mengakibatkan:
1 Kerugian daerah 1 9,41
2 Potensi kerugian daerah - -
3 Kekurangan penerimaan 2 138,06
4 Admininstrasi 7 -
5 Ketidakhematan - -
6 Ketidakefesienan - -
7 Ketidakefektifan - -
Jumlah 10 147,47
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013
Terkait dengan adanya temuan atas kelemahan SPI mengenai kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta terkait pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sudah dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah belum dilaksanakan
dengan maksimal sesuai permendagri No. 59 tahun 2007. Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang berakibat pada kerugian daerah,
kekurangan penerimaan dan administrasi, juga merupakan pencerminan bahwa

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Lombok timur serta akuntabilitas
6
keuangan daerahnya belum baik sehingga berakibat pada kerugian Negara.
Berdasarkan uraian dari berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik
untuk meneliti tentang bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam membuat laporan keuangan
yang berkualitas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan. Oleh karena
itu, penulis akan melakukan penelitian berjudul “ Pengaruh Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Kualitas Informasi Laporan
Keuangan Sebagai Variabel Intervening”
2.2.Rumusan masalah
Berdasarkan urain dari latar belakang di atas, maka penelitian ini
mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap
akuntabilitas keuangan di Kabupaten Lombok Timur?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempengaruhi
akuntabilitas keuangan di Kabupaten Lombok Timur ?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan di
Kabupaten Lombok Timur ?
4. Apakah kualitas informasi laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas
keuangan di Kabupaten Lombok Timur?

5. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah mempengaruhi akuntabilitas keuangan melalui kualitas
7
informasi laporan keuangan di Kabupaten Lombok Timur?
2.3.Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD) dengan undang-undang dan peraturan pemerintah,
bagaimana kesesuaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dengan PP No.60/2008, dan menguji pengaruh SAKD dan SPIP tersebut
pada kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
2.4. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai
berikut:
1. Secara akademik, merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan
studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas
Mataram.
2. Secara teoritis, sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan
peneliti yang diperoleh di bangku kuliah dalam pengaplikasian teori
dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan hasil penelitian ini dapat
menjadi sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya

3. Secara praktik, berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dan
impikasi permasalahan yang ada dan kaitan dengan hasil penelitian bahwa
terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas informasi
laporan keuangan yang akan berakibat akuntabilitas keuangan daerah,
maka pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan
8
pembenahan.
3. TINJAUAN PUSTAKA
3.1. Penelitian Terdahulu.
Tania (2009) meneliti tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah
terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah pemerintah Kota Bandung. Hasil
penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah
dengan akuntabilitas laporan keuangan daerah dan sisanya dipengaruhi oleh faktor
lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas laporan
keuangan daerah. Penelitian serupa juga dilakukan Febriani (2011) tentang
pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) Terhadap
Akuntabilitas Publik, hasil penelitianya bahwa pengaruh yang signifikan antara
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik.
Roviyantie (2010) juga meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia
dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan
keuangan daerah di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM, dan sistem akuntansi

keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas
laporan keuangan daerah. Hal serupa dijelaskan oleh Firmansyah (2008) dalam
penelitianya tentang peran sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah ditemukan bahwa
dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka tercipta
transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah walaupun masih terdapat
9
kekurangan.
Penelitian terkait lainya, Permadi (2013) meneliti pengaruh sistem
akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah ditemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan
pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Senada dengan itu, Pradita (2010) meneliti pengaruh sistem
akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap efektifitas pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menemukan bahwa sistem akuntansi
keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan.
Terkait dengan penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan pengaruhnya baik terhadap terhadap kualitas informasi
laporan keuangan maupun akuntablitas keuangan daerah dilakukan oleh beberapa
peneliti. Kartika (2013) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan dam implikasinya terhadap
akuntabilitas keuangan (penelitian pada realisasi anggaran di pemerintah daerah
kabupaten wilayah Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitian tersebut bahwa sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas
informasi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas
informasi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
Suprayogi (2010) juga meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dari hasil
pengolahan data dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
daerah. Penelitian serupa oleh Hasanah (2013) meneliti pengaruh sistem
pengendalian intern dan komptensi aparat terhdap akuntabilitas keuangan
penanggulangan bencana studi kasus pada penanggulangan bencana Sumatera
Barat ditemukan bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi aparat
10
berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas keuangan.
Penelitian berbeda dilakukan setiawan (2012) tentang pengaruh
akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat
Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap
tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian berbeda juga dilakukan
Sukmaninggrum dan Harto (2012) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada
pemerintah kabupaten dan kota semarang. Penelitian ini menggunakan
pengendalian intern sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
informasi laporan keuangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel

pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan
11
keuangan.
Penelitian yang menggunakan variabel penelitian serupa dengan penelitian
ini dilakukan oleh Widyaningsih, dkk (2011) meneliti tentang hubungan
efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan
kualitas akuntanbilitas keuangan: kualitas informasi laporan keuangan sebagai
variabel intervening (penelitian pada laporan realisasi anggaran di pemda
kabupaten/ kota wilayah Propinsi Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan
metode survei dengan periode waktu cross sectional. Sedangkan metode analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis jalur dan pengujian hipotesis
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan
sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah
memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti. Begitu juga dengan kualitas
akuntabilitas keuangan kabupaten/ kota di Jawa Barat termasuk kategori baik.
3.1.1.Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
Persamaan penelitian ini dengan penetian terdahulu terletak dari kesamaan
variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan variabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Itern
Pemerintah (SPIP), kualitas informasi laporan keuangan daerah dan akuntabilitas
keuangan daerah.Namun, penelitian terdahulu tersebut tidak secara bersamaan

meneliti semua variabel yang dipakai dalam penelitian ini kecuali,penelitian
widyaningsih,dkk (2011) dan penelitian Kartika (2013). Oleh karena itu,
penelitian ini mengacu pada penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang
sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap
akuntabilitas keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan
12
sebagai variabel intervening.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas secara garis
besar terletak pada tempat, waktu. Penelitian sebelumnya kebanyakan meneliti di
daerah pulau jawa sedangkan penelitian ini meneliti salah satu kabupaten di
propinsi nusa tenggara barat yaitu Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini lebih
mengacu pada penelitian Widyaningsih dan kartika namun, perbedaannya
penelitian sebelumnya yaitu terletak pada waktu dan tempat lokasi penelitian.
Perbedaan lain juga terletak pada unit observasi dan objek penelitian, penelitian
sebelumnya hanya meneliti pada laporan realisasi anggaran sehingga sistem
akuntansi dan pengendelaian itern terbatas pada laporan penerimaan,pengeluaran
dan pembiayaan semata sedangkan, penelitian ini mencakup semua kegiatan
sistem akuntansi keuangan dan pengendalian intern pemerintah. Responden yang
digunakan oleh widyaningsih dan Kartika hanya pada inspektorat saja sedangkan
penelitian ini, menggunakan seluruh SKPD sebagai responden.

13
3.2. Tinjauan Teoritis
3.2.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
3.2.1.1.Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232
mendefinisikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai:
“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan komputer”.
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi
yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat
menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan
informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern
dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.
Akuntansi keuangan daerah dalam pelaksanaannya tidak bisa terlepas dari
suatu sistem akuntansi karena akuntansi keuangan daerah merupakan suatu
kesatuan akuntansi yang dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak dalam
lingkup satuan kerja baik itu SKPD maupun SKPKD. Sistem akuntansi keuangan
daerah sudah mencakup semua prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan
daerah yang berasal dari APBD baik yang pada fungsi akuntansi untuk SKPD
maupun fungsi akuntansi SKPKD. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan terangkum
dalam suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pada penelitian tentang
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini lebih difokuskan pada prosedur
pelaksanaan akuntansi keuangan daerah apakah sudah sesuai alur yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 pada SKPD di
14
Kabupaten Lombok Timur.
3.2.1.2.Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di SKPD
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem akuntansinya melibatkan dua
sub-sistem akuntansi yaitu akuntansi satuan kerja dan akuntansi PPKD. Laporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan hasil dari konsolidasi
dari kedua laporan akuntansi tersebut. Sistem dan prosedur akuntansi di tingkat
SKPD dijalankan oleh fungsi akuntansi yang disebut pejabat penatausahaan
keuangan (PPK). PPK-SKPD dalam menjalankan fungsi penatausahaan keuangan
dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksakan tugasnya dibantu oleh
bendahara pembantu. Apabila kondisi geografis suatu pemerintahan daerah
tersebar luas maka pemerintah menunjuk Bank dan kantor pos sebagai pembantu
dalam menjalankan proses penerimaan maupun sebagai tempat membayar
pengeluaran daerah.
Prosedur dan sistem dari akuntansi keuangan daerah pada Tingkat Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari beberapa sub sistem dan prosedur
menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 233 terdiri dari:
1. Prosedur akuntansi penerimaan kas
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
3. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah
4. Prosedur akuntansi selain kas
Penjelasaan mengenai prosedur sistem akuntansi keuangan daerah di
SKPD mengacu pada beberapa sumber sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
15
keuangan daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah (perubahan ketiga Permendagri
13/2006).
3. Surat Edaran Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor
SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.
4. Surat Edaran Ditjen BAKD No.900/743/BAKD tentang Modul
Akuntansi Pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Lombok Timur.
a. Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas di SKPD
Tekait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD telah
dijelaskan dalam Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 241:
“Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer”.
Tidak semua kelompok pendapatan daerah dapat dipungut dan diterima
oleh Penerimaan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan diakui sebagai
pendapatan SKPD terdiri atas:
1. Kelompok pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah.
2. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang
meliputi:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsuran/cicilan.
b. Jasa giro (atas dana uang persediaan yang disimpan bendahara pengeluaran
dalam bentuk giro di bank).
c. Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupun
penerimaan).
d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh SKPD.
e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah

16
f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 pasal 26,
pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis-jenis pendapatan yang terdiri atas:
a. Pajak daerah,
b. Retribusi daerah,
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Fungsi akuntansi penerimaan di SKPD dijalankan oleh pejabat
penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD), dimana
dalam menjalankan fungsi akuntansi ini PPK-SKPD dibantu oleh bendahara
penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan dan
pembantu bendahara penerimaan harus menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pengguna anggaran/kepala SKPD melalui PPK-SKPD.
Dalam kegiatan pertanggungjwaban ini, PPK-SKPD bertugas untuk
menerima dan memverivikasi LPJ Administratif tesebutdan menyerahkannya
kepengguna anggaran. Sedangkan LPJ Fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD.
Menurut Permendagri No. 13/2006 dan dijelaskan dalam Surat Edaran
Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor SE.900/316/BAKD sistem dan
prosedur penerimaan daerah meliputi:
1. Penerimaan daerah melalui bendahara penerimaan.
Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas
memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan
pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Secara administratif, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada
Pengguna Anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya namun
secara fungsional, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada
PPKD selaku BUD.
17
2. Penerimaan Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu.
Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan objek
pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib pajak/retribusi
tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga
keuangan/kantor pos yang terkait
3. Penerimaan Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain,
Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
Permendagri 13/2006 pasal 187 mengatur bahwa Penerimaan daerah dapat
disetor ke rekening kas daerah dengan cara disetor langsung ke bank yang
ditunjuk. Bank tersebut merupakan bank sehat yang ditunjuk secara resmi
dengan keputusan kepala daerah. Penyetoran tersebut dapat juga dilakukan
melalui Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
Bank/Lembaga Keuangan tersebut mempertanggungjawabkan uang kas yang
diterimanya pada Kepala Daerah melalui BUD
Berdasarkan permendagri 13/2006 dan Surat Edaran Bina Daministrasi
Keuangan Daerah untuk sistem dan prosedur penerimaan kas melibatkan berbagai
pihak terkait yang diringkas pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Dan Pihak-Pihak Yang Terlibat
No Sistem dan Prosedur Pihak-Pihak
Terkait
Surat/Dokume
n yang
digunakan
Laporan yang
dihasilkan
1 Penerimaan daerah
melalui bendahara
penerimaan
- PPKD
- Pengguna
Anggaran
- PPK-SKPD
- Bendahara
penerimaan
- PPKD selaku
BUD
- SKP-Daerah
- SKR
- STS
- Tanda Bukti
Penerimaan
- Nota Kredit
bank
- Buku Kas
Umum
penerimaan
- Rekapitulasi
Penerimaan
Haraian
- LPJ kepada
PPK-SKPD

18
2 Penerimaan daerah
melalui bendahara
penerimaan pembantu
- PPKD
- Pengguna
Anggaran
- Bendahara
Penerimaan
Pembantu
- Bendahara
penerimaan
- SKP-Daerah
- SKR
- STS
- Tanda Bukti
Penerimaan
- Nota Kredit
Bank
- Buku Kas
Umum
- Buku Kas
Penerimaan
Harian
Pembantu
LPJ Kepada
Bendahara
Penerimaan
3 Penerimaan daerah
melalui bank
pemerintah yang
ditunjuk, bank lain,
badan, lembaga
keuangan, dan/atau
kantor pos.
- PPKD
- Pengguna
Anggaran
- Bank yang
ditunjuk, Bank
Lain, Badan,
Lembaga
Keuangan,
dan/atau Kantor
Pos
- Bendahara
penerimaan.
- SKP-daerah
- SKR
- Slip setoran/
bukti lain
- Bukti
Penerimaan
lain yang sah
LPJ kepada
Kepala daerah
melalui BUD
Sumber: Diolah dari Permendagri No.13/2006 dan SE BAKD No
900/316/BAKD
Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas dapat digambarkan
melalaui flowchart berikut ini:

1. Flowchart Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Melalui Bendahara
19
Penerimaan
Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan
Uang
Sumber : Surat Edaran Ditjen BAKD No. 900/316/BAKD
Bank
PPKD/Pengguna
Anggaran
Uraian WP/Retribusi Bendahara Penerimaan
STS
STS
Uang
SKP Daerah /
SKR
Verifikasi
1. Pengguna Anggaran
menyerahkan SKP Daerah/SKR
kepada Bendahara Penerimaan
dan Wajib Pajak/Retribusi.
3. Wajib Pajak/Retribusi
membayarkan sejumlah uang
yang tertera dalam SKP Daerah/
SKR kepada Bendahara
Penerimaan.
4. Bendahara Penerimaan
memverifikasi kesesuaian
jumlah uang yang diterimanya
dengan dokumen SKP Daerah/
SKR yang diterimanya dari
Pengguna Anggaran.
5. Setelah diverifikasi, Bendahara
Penerimaan akan menerbitkan
STS dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti Lain yang
Sah.
6. Bendahara menyerahkan Tanda
Bukti Pembayaran/Bukti Lain
yang Sah kepada Wajib Pajak/
Retribusi dan menyerahkan
uang yang diterimanya tadi
beserta STS kepada Bank.
7. Bank membuat Nota Kredit
dan mengotorisasi STS. Bank
kemudian menyerahkan kembali
STS kepada Bendahara
Penerimaan. Nota Kredit
disampaikan kepada BUD
Nota
Kredit
Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah
STS
SKP Daerah /
SKR
STS
SKP Daerah /
SKR
Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah
Uang
Uang

2. Flowchart Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Melalui Bendahara
20
Penerimaan Pembantu
Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan Pembantu
Uang
BANK
PPKD/Pengguna
Anggaran
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Uraian WP/Retribusi
kepada Wajib Pajak/Retribusi
dan Bendahara Penerimaan
Pembantu.
membayarkan uang kepada
Bendahara Penerimaan
Pembantu sejumlah yang
tertera di SKP Daerah/SKR.
Pembantu memverifikasi uang
yang diterimanya dengan SKP
Daerah/SKR dari Pengguna
Anggaran.
4. Jika sesuai maka Bendahara
Penerimaan Pembantu
membuat dokumen STS dan
Surat Tanda Bukti Pembayaran/
Bukti Lain yang Sah.
Pembantu menyerahkan Surat
Tanda Bukti Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah kepada Wajib
Pajak/Retribusi dan STS beserta
uang kepada Bank.
6. Bank mengotorisasi STS dan
menerbitkan Nota Kredit. Bank
mengembalikan STS Bendahara
Penerimaan Pembantu. Nota
Kredit disampaikan ke BUD
SKP Daerah / SKR
Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah
STS
STS
SKP Daerah / SKR
Uang
STS
Uang
Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah
Nota
Kredit
STS
Verifikasi
SKP Daerah / SKR
Uang

3. Flow Chart Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Melalui Bank
Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau
Kantor Pos.
21
Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Kas Daerah
BUD
PPKD/Pengguna
Anggaran
Bendahara
Penerimaan
Uraian WP/Retribusi Kas Daerah
SKP Daerah /
SKR
kepada Wajib Pajak/Retribusi
dan Bendahara Penerimaan.
membayarkan uang kepada
Kas Daerah sejumlah yang
tertera di SKP Daerah/SKR.
3. Kas Daerah menerbitkan Slip
Setoran/Bukti Lain yang Sah dan
Nota Kredit.
4. Kas Daerah menyerahkan Slip
Setoran/Bukti Lain yang Sah
kepada WP/Retribusi dan Nota
Kredit kepada BUD.
5. WP/Retribusi menyerahkan Slip
Setoran/Bukti Lain yang Sah
kepada Bendahara Penerimaan.
Uang
SKP Daerah /
SKR
SKP Daerah /
SKR
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang Sah
Nota
Kredit
Nota
Kredit
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang Sah
Uang
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang Sah

22
b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 sebagai perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan prosedur akuntansi pengeluaran
kas sebagai berikut:
“Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi
komputer”
Menurut Tanjung (2009) penatausahaan belanja/pengeluaran kas dengan
menggunakan dana APBD pada SKPD melalui dua mekanisme, yaitu:
1. pembayaran dengan dana APBD dapat dilakukan melalui bendahara
pengeluaran dengan uang persediaaan yang menggunakan prosedur Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti uang Persediaan/Tambah
Uang Persediaan (SPP-UP/GU/TU), Surat Perinath Membayar Uang
Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan (SPM-UP/
GU/TU), Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang
Persediaan/Tambah Uang Persediaan (SP2D-UP/GU/TU).
2. Pembayaran dengan dana APBD dapat juga dilakukan melalui pembayaran
langsung kepada pihak ketiga dengan mengunakan prosedur SPP-LS, SPM-LS,
dan SP2D-LS.
Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
mekanisme penatausahaan pengeluaran kas, yaitu berdasarkan DPA-SKPD yang
sudah disahkan oleh PPKD, setiap SKPD menyusun anggaran kas SKPD,
Anggaran kas masing-masing SKPD menjadi dasar penyusunan anggaran kas
pemerintah daerah oleh BUD, berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah yang
sudah dibuat, kuasa BUD membuat Surat Penyediaan Dana (SPD). Setelah SPD
untuk masing-masing SKPD telah dikeluarkan baru bendahara pengeluaran

mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) baik itu SPP-UP/GU/TU/LS.
Langkah selanjutnya setelah SPP lengkap dan sah yaitu penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM) oleh kuasa pengguna anggaran (kepala SKPD), kemudian SPM
diajukan kepada BUD sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D). Penerbitan SP2D dilakukan setelah BUD meneliti kelengkapad SPM.
Penerbitan SP2D untuk keperluan UP/GU/TU diserahkan kepada pengguna
anggaran sedangkan untuk keperluan pembayaran langsung diserahkan langsung
23
kepada pihak ketiga oleh BUD.
Sistem dan prosedur pengeluaran daerah melalui pengeluaran UP/GU/TU
maupun LS melibatkan beberapa pihak terkait dan memerlukan beberapa
surat/dokumen untuk proses pengeluaran kas serta mebuat surat
pertanggungjawan Administratif dan Fungsional atas penggunaan dana.
Mekanisme pengeluaran kas dapat diringkas pada tabel beriku:
Tabel 2.2 Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Beserta Pihak-Pihak
Yang Terlibat.
No Sistem dan Prosedur Pihak-Pihak
Terkait
Surat/Dokumen yang
digunakan
Laporan/Do
kumen
Yang
Dihasilkan
1 Pembuatan Surat
Penyediaan Dana (SPD)
- Kuasa BUD
- PPKD
- Pengguna
Anggaran
- Aggaran Kas
Pemerintah
Daerah.
- DPA-SKPD
Surat
penyediaan
dana (SPD)
dilampiri
dengan SPD
untuk
belanja
langsung
dan tidak
langsung

24
2 Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP)
- Uang Persediaan (UP).
- Ganti Uang (GU)
- Tambah Uang (TU)
- Langsung (LS)
- Bendahara
Pengeluaran
- PPK_SKPD
- PPTK
- Surat Pengantar
SPP-UP/
TU/GU/LS
- Ringkasan SPP-UP/
TU/GU/LS
- Rincian SPP-UP/
TU/GU/LS
- Salinan SPD
- Draf surat
pernyataan
- Surat keterangan
untuk SPP-TU
- Lampiran lain
yang diperlukan
- Lampiran SPP-LS
Surat
Perintah
Pembayaran
(SPP) yang
diajukan
kepada
Pengguna
Anggaran/K
uasa
Pengguna
Anggaran
3 Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
- SPM-UP
- SPM-GU
- SPM-TU
- SPM-LS
- PPK-SKPD
- Pengguna
Anggaran
- Register SPM-UP/
GU/TU/LS
- Rgister Surat
Penolakan
Penerbitan SPM
Dokumen
Surat
Perintah
Membayar
(SPM) yang
disahkan
oleh
Pengguna
Anggaran
4 Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)
- Kuasa BUD
- Pengguana
Anggaran
- Bendahara
Pengeluaran
SKPKD
- Register SP2D
- Surat Penolakan
SP2D
- Register Surat
Penolakan
Penerbitan SP2D
- Buku Kas
Penerimaan dan
Pengeluaran
Dokumen
SP2D untuk
menjadi
dasar
pelaksanaan
belanja
masing-masing
SKPD
5 Pelaksanaan Belanja
Untuk Penggunaan Uang
Persediaan (UP)
- Pejabat
Pengelola
Teknis
Kegiatan
(PPTK)
- Bendahara
Pengeluaran
- PPK-SKPD
- Pengguna
- Nota Pencairan
Dana (NPD)
- Buku Kas Umun
Pengeluaran
- Buku Pembantu
Simpanan/Bank
- Buku Pembantu
Pajak
- Buku Pembantu
Surat
Pertanggun
gjawaban
(SPJ)
Bendahara
Pengeluaran
kepada
Pengguna
Anggaran

25
Anggaran Panjar
- Rekapitulasi
Pengeluaran Per
Rincian Objek
melalui
PPK-SKPD.
6 Pembuatan Surat
Pertanggungjawaban
(SPJ) Pengeluaran
- Bendahara
Pengeluaran
- PPK-SKPD
- Pengguna
Anggaran
- Surat Pengesahan
Pertanggungjawab
an Bendahara
Pengeluaran (SPJ
Belanja)
- Register
Penerimaan
Laporan
Pertanggungjawab
an Pengeluaran
- Register
Pengesahan
Laporan
Pertanggungjawab
an Pengeluaran
- Register Penolakan
Laporan
Pertanggungjawab
an Pengeluaran
LPJ
Bendahara
Pengeluaran
kepada
PA/KPA
melalui
PPK-SKPD
Sumber: Permendagri No.13/2006 dan SE BAKD No 900/316/BAKD
Berdasarkan hasil ringkasan sistem dan prosedur pengeluaran kas beserta
dokumen dan pihak terkait pada sistem dan prosedur tersebut dapat dibuat
flowchart sebagai berikut:

1. Flowchart Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Terkait Pembuatan Surat
26
Penyediaan Dana (SPD)
Penyediaan Dana
Uraian PA/Kuasa PA Kuasa BUD PPKD
Anggaran Kas
Pemerintah
Deerah
Anggaran Kas
Pemerintah
Deerah
DPA-SKPD DPA-SKPD
Rancangan
SPD
Rancangan
SPD
SPD
Otorisasi
1. PPKD menyerahkan dokumen Anggaran Kas
Pemerintah Daerah dan DPA-SKPD kepada
Kuasa BUD.
2. Bedasarkan 2 (dua) dokumen tersebut, Kuasa
BUD menyiapkan Rancangan SPD.
3. Kuasa BUD menyerahkan Rancangan SPD
kepada PPKD.
4. PPKD mengotorisasi Rancangan SPD dan
menyerahkan SPD kepada Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Flowchart Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Terkait Pengajuan Surat
27
Perintah Pembayaran (SPP)
a. Flowchart SPP-UP
Pengajuan SPP-UP
SPP-UP dan
Dokumen Lain
Rancangan
SPM
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
Pengguna
Anggaran
PPK SKPD
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
SPD
Penelitian
SPP UP
SPD
SPM
1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada
Bendahara dan PPK SKPD.
2. Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara
membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya,
yang terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-UP
-Ringkasan SPP-UP
-Rincian SPP-UP
- Salinan SPD
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- Lampiran lain (daftar rincian rencana
penggunaan dana s.d. jenis belanja)
3. Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta
dokumen lain kepada PPK-SKPD.
4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen
SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD.
5. SPP UP yang dinyatakan lengkap akan
dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK SKPD.
Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja
sejak SPP-UP diterima.
6. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD
kepada Pengguna Anggaran untuk
diotorisasi
7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK
SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM.
Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan
kepada Bendahara agar Bendahara melakukan
penyempurnaan SPP-UP. Kemudian
diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti
kembali.
SPP-UP dan
Dokumen Lain
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPP-UP dan
Dokumen Lain
DPA
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-UP dan
Dokumen Lain
SPD
Tidak
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

28
b. Flowchart SPP-GU
Pengajuan SPP-GU
SPP-GU dan
Dokumen Lain
SPJ
Pengguna
Anggaran
PPK SKPD
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
SPD
SPP-GU dan
Dokumen Lain
SPD
yang terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-GU
-Ringkasan SPP-GU
-Rincian SPP-GU
- Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan
dana SPP-GU sebelumnya
- Salinan SPD
- Lampiran lain
3. Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta
SPP-GU berdasar SPD dan DPA-SKPD.
5. SPP GU yang dinyatakan lengkap akan
diotorisasi
7. Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPK
sejak SPP-GU diterima.
penyempurnaan SPP-GU. Kemudian
kembali.
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPD
SPP-GU dan
Dokumen Lain
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
DPA
Penelitian
SPP GU
Tidak
Lengkap
Rancangan
SPM
SPM
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-GU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

29
c. Flowchart SPP-TU
Pengajuan SPP-TU
Rancangan
SPM
Pengguna
Anggaran
PPK SKPD
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
SPD
SPJ
SPD
SPP-TU dan
Dokumen Lain
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
yang terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-TU
-Ringkasan SPP-TU
-Rincian SPP-TU
- Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan
dana SPP-TUsebelumnya
- Salinan SPD
- Surat Keterangan penjelasan keperluan
pengisian TU
- Lampiran lain
3. Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta
SPP-TU berdasar SPD dan DPA-SKPD.
5. SPP-TU yang dinyatakan lengkap akan
sejak SPP-TU diterima.
diotorisasi
7. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK
penyempurnaan SPP-GU. Kemudian
kembali.
SPP-TU dan
Dokumen Lain
SPP-TU dan
Dokumen Lain
SPD
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPM
DPA
Penelitian
SPP TU
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Tidak
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

30
d. Flowchart SPP-LS Gaji dan Tunjangan
Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
SPD
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Pengguna
Anggaran
PPK SKPD
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
DPA
SPM
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
Rancangan
SPM
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPD
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPP-LS dan
Dokumen Lain
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Penelitian
SPP LS Gaji
SPD
Tidak
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
membuat SPP-LS beserta dokumen lainnya,
yang terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-LS Gaji
-Ringkasan SPP-LS Gaji
-Rincian SPP-LS Gaji
- Lampiran yang terdiri dari :
- Pembayaran Gaji Induk
- Gaji Susulan
- Kekurangan Gaji
- Gaji Terusan
-Dll.
3. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta
SPP-LS Gaji berdasar SPD dan DPA-SKPD.
5. SPP-LS Gaji yang dinyatakan lengkap akan
6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna
Anggaran untuk diotorisasi
7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK
sejak SPP-LS Gaji diterima.
penyempurnaan SPP-LS Gaji. Kemudian
kembali.

PPK SKPD PPKD
1. PPKD menyerahkan SPD dan Keputusan KDH SPD
Subsidi, Bunga, Hibah kepada Bendahara
Pengeluaran SKPKD
31
e. Flowchart SPP-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bagi Hasil Dan Pembiayaan
Pengajuan SPP-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan
Bendahara Pengeluaran
SKPKD
Uraian
Lengkap
DPA
SPP-LS dan
Dokumen Lain
2. Berdasarkan Kedua dokumen ini, Bendahara
Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS &
dokumen lainnya yang terdiri dari :
- Surat Pengantar SPP-LS
-Ringkasan SPP-LS
-Rincian SPP-LS
- Salinan SPD
- Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD
terkait.
- SSP disertai faktur pajak yang
ditandatangani WP.
- Dll
3. Bendahara PengeluaranSKPKD menyerahkan
SPP-LS beserta dokumen lain kepada PPK
SKPKD untuk diteliti.
4. PPK-SKPD meneliti SPP-LS beserta
dokumenlain berdasar SPD yang diterima dari
Pengguna Anggaran dan DPA-SKPD.
5. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD
membuat SPM, paling lambat 2 hari
kerja sejak diterimanya SPP.
6. PPK-SKPKD menyerahkan SPM kepada PPKD
untuk diotorisasi.
7. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK
sejak SPP-LS Gaji diterima.
penyempurnaan SPP-LS. Kemudian
kembali.
SPM
SPD
Rancangan
SPM
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Penelitian
SPP LS Gaji
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Keputusan KDH-Subsidi,
Bunga, Hibah
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
Keputusan KDH-Subsidi,
Bunga, Hibah
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Tidak Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

3. Flowchart sistem dan prosedur pengeluaran Kas terkait penerbitan surat
SPD SPD
32
perintah membayar (SPM)
a. Flowchart SPM-UP
Pengajuan SPM-UP
PPK-SKPD
SPP-UP dan
Dokumen Lain
Rancangan
SPM
Pengguna Anggaran
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
Rancangan
SPM
Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD.
2. Berdasar SPD dan SPJ, Bendahara Pengeluaran
membuat SPP-GU beserta dokumen lainnya,
yang terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-UP
- Ringkasan SPP-UP
- Rincian SPP-UP
- Salinan SPD
- Lampiran lain (daftar rincian rencana
penggunaan dana s.d jenis belanja)
3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-UP
beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.
SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD.
5. SPP UP yang dinyatakan lengkap akan
dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD.
Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak
SPP-UP diterima
diotorisasi
DPA
SPP-UP dan
Dokumen Lain
SPP-UP dan
Dokumen Lain
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPP-UP dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPM
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPD
Penelitian
SPP-UP
Tidak
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD
akan menerbitkan Surat Penolakan SPM.
Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak
SPP-UP diterima.
kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan
penyempurnaan SPP-UP. Kemudian diserahkan
kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.

33
b. Flowchart SPM-GU
Pengajuan SPM-GU
PPK-SKPD
SPD
SPP-GU dan
Dokumen Lain
Penelitian
SPP GU
Rancangan
SPM
Pengguna Anggaran
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
membuat SPP-GU beserta dokumen lainnya, yang
terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-GU
- Ringkasan SPP-GU
- Rincian SPP-GU
- Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana
SPP-GU sebelumnya
- Salinan SPD
- Lampiran lain
3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU
SPP-GU berdasar SPD dan DPA-SKPD.
5. Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap maka
PPK-SKPD membuat Rancangan SPM, paling
lambat 2 hari kerja sejak SPP.diterima.
Rancangan
SPM
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPP-GU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPD
SPD
SPP-GU dan
Dokumen Lain
DPA
1 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPM
Tidak
Lengkap
SPP-GU dan
Dokumen Lain
SPJ
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK
SPP-GU diterima.
penyempurnaan SPP-GU. Kemudian diserahkan
kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali.

34
c. Flowchart SPM-TU
Pengajuan SPM-TU
7. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap , PPK
SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM .
SPP-TU diterima.
PPK-SKPD
SPD
Rancangan
SPM
Pengguna Anggaran
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
SPM
DPA
SPJ
membuat SPP-TU beserta dokumen lainnya, yang
terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-TU
- Ringkasan SPP-TU
- Rincian SPP-TU
- Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana
SPP-GU sebelumnya
- Salinan SPD
- Lampiran lain
3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-TU
beserta dokumen lain kepada PPK -SKPD.
SPP-TU berdasar SPD dan DPA-SKPD.
5. Apabila SPP-TU dinyatakan lengkap maka
PPK-SKPD membuat Rancangan SPM, paling
Anggaran untuk diotorisasi 1 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPD
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Rancangan
SPM
SPD
SPP-TU dan
Dokumen Lain
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Penelitian
SPP TU
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
Tidak
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
penyempurnaan SPP-TU. Kemudian diserahkan
kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali .

SPD SPD
35
d. Flow Chart SPM-LS Gaji dan Tunjangan
Pengajuan SPM-LS Gaji dan Tunjangan
Tidak
Lengkap
7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap , PPK-SKPD
akan menerbitkan Surat Penolakan SPM .
SPP-LS Gaji diterima.
PPK-SKPD
Penelitian
SPP- LS
Rancangan
SPM
Pengguna Anggaran
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
Lengkap
SPP-LS Gaji dan
Dokumen Lain
DPA
SPP-LS Gaji dan
Dokumen Lain
1 hari kerja SPM
sejak SPP
diterima
membuat SPP-GU beserta dokumen lainnya, yang
terdiri dari:
- Surat Pengantar SPP-LS Gaji
- Ringkasan SPP-LS Gaji
- Rincian SPP-LS Gaji
- Pembayaran Gaji Induk
- Gaji Susulan
- Kekurangan Gaji
- Gaji Terusan
- Dll
3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-LS Gaji
SPP-LS Gaji berdasar SPD dan DPA-SKPD.
5. Apabila SPP-LS Gaji dinyatakan lengkap maka
PPK SKPD membuat Rancangan SPM, paling
Rancangan
SPM
2 hari kerja
sejak SPP
diterima
SPD
SPP-LS Gaji dan
Dokumen Lain
SPP-LS Gaji dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
penyempurnaan SPP-LS Gaji. Kemudian
diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti
kembali.

4. Flowchart Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Terkait Penerbitan Surat
36
Perintah Pencairan Dana (SP2D)
a. Flowchart SP2D-UP
Penerbitan SP2D-UP
Kuasa BUD Bank
Pengguna
Anggaran
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
2
3
Tidak Lengkap
Lengkap
1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada
Kuasa BUD
2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang
diajukan
3. Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja
sejak
diterimanya pengajuan SPM
4. SP2D diserahkan kepada Bank dan Pengguna
Anggaran
5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan
Nota Debet (Dari Bank) pada dokumen
Penatausahaan, yang terdiri dari :
- Buku Kas Penerimaan
- Buku Kas Pengeluaran
6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D
kepada
7. Bendahara mencatat SP2D pada Dokument
Penatausahaan, yang terdiri atas :
- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan Bank
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Pembantu Panjar
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran
Perincian Objek
8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa
BUD
menerbitkan surat penolakan penerbitanSP2D
paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.
9. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan
kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan
penyempurnaan SPM. Kemudian diserahkan
kembali kepada Kuasa BUD untuk diteliti.
SP2D
SPM
Nota Debet
Dokumen
Penatausahaan
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Dokumen
Penatausahaan
SP2D
SPM
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
1
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
SP2D
Penelitian
Kelengkapan
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
SP2D
SP2D
SP2D
SP2D
4

SP2D SP2D
37
b. Flowchart SP2D-GU
Penerbitan SP2D-GU
Bank/Pihak
Ketiga
Kuasa BUD
Pengguna
Anggaran
Bendahara Pengeluaran/
SKPKD
Uraian
Kuasa BUD
diajukan
3. Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak
Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D
yaitu :
- Surat Pengesahan SPJ Bendahara
Pengeluaran Periode sebelumnya.
- Ringkasan pengeluaran perincian objek
disertai bukti pengeluaran yang sah dan
kelengkapan.
- Bukti atas penyetoran PPN/PPh.
Anggaran
5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota
Debet (Dari Bank) pada dokumen Penatausahaan,
yang terdiri dari :
6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada
Bendahara
- BKU Pengeluaran
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per
Rincian Objek
8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD
kembali kepada Kuasa BUD untuk diteliti.
SPM SPM
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Penelitian
Kelengkapan
SP2D
Penatausahaan
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
Dokumen
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
SP2D
Dokumen
Penatausahaan
Tidak Lengkap
Lengkap
SP2D
SP2D
Nota Debet

Ketiga Kuasa BUD Bendahara Pengeluaran/
SKPKD Uraian
38
c. Flowchart SP2D-TU
Penerbitan SP2D-TU
Pengguna
Anggaran
SPP-TU dan
Dokumen lain
Bank/Pihak
Lengkap
Tidak Lengkap
SP2D
SPM
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Dokumen
Penatausahaan
SP2D
SPM
Dokumen
Penatausahaan
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
Penelitian
Kelengkapan
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
Kuasa BUD
diajukan
3. Bila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
yaitu :
- Surat Pernyataan tanggung jawab
pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
Anggaran
yang terdiri dari :
Bendahara
- BKU Pengeluaran
Rincian Objek
kembali kepada Kuasa BUD untuk diteliti kembali.
SP2D
SP2D
SPP-TU dan
Dokumen lain
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
SP2D
SP2D
SP2D
Nota Debet

39
d. Flowchart SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
Kuasa BUD
Pengguna
Anggaran
SKPKD Uraian
Tidak Lengkap
Lengkap
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Kuasa BUD
diajukan
yaitu :
Anggaran
- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap
4. SP2D diserahkan kepada Pengguna Anggaran
yang terdiri dari :
Bendahara
- BKU Pengeluaran
Rincian Objek
Nota Debet
SP2D
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
SPM
Penelitian
Kelengkapan
Dokumen
Penatausahaan
SP2D
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
SP2D
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Dokumen
Penatausahaan
SPM
SP2D
SP2D
SP2D

40
e. Flowchart SP2D Barang dan Jasa
Penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa
Bank/Pihak
Ketiga Kuasa BUD
Pengguna
Anggaran
SKPKD Uraian
Lengkap
SP2D
SPM
SP2D
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Penelitian
Kelengkapan
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
SP2D
SPM
Dokumen
Penatausahaan
Kuasa BUD
diajukan
yaitu :
Anggaran.
- Bukti-Bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap.
4. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan
Pengguna Anggaran.
Debet (Dari Bank) pada dokumen Penatausahaan.
7. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D ke dalam
Dokumen Penatausahaan, yang terdiri atas :
- BKU Pengeluaran
- Buku Pembantu Simpanan/Bank
Rincian Objek
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
SP2D
Dokumen
Penatausahaan
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Nota Debet
Tidak Lengkap
SPS2PD2D
SP2D

Penelitian
Kelengkapan
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
41
f. Flowchart SP2D-LS Barang dan Jasa-Non Pihak ketiga
Penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga
Kuasa BUD
Pengguna
Anggaran
SKPKD
Uraian
Tidak Lengkap
Lengkap
SP2D
SP2D
Dokumen
Penatausahaan
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Kuasa BUD
diajukan
3. Bila SPM dinyatakan lengkap , Kuasa BUD
Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP 2D
yaitu :
Anggaran
- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap.
4. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Pengguna
Anggaran
5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP 2D dan Nota
Debet (Dari Bank) pada dokumen Penatausahaan.
6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP 2D kepada
Bendahara Pengeluran.
- BKU Pengeluaran
Rincian Objek
8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap , Kuasa BUD
menerbitkan surat penolakan penerbitanSP 2D
paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima .
kembali kepada Kuasa BUD untuk diteliti kembali .
SPM
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
SPM
SP2D
Nota Debet
Dokumen
Penatausahaan
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
SSP2PD2D
SP2D

5. Flowchart Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Terkait Pelaksanaan Belanja
Uang Uang
42
Untuk Penggunaan Uang Persediaan (UP)
Pelaksanaan Belanja
PPTK PA/Kuasa PA
Bendahara
Pengeluaran
Uraian
1. PPTK mengajukan nota permintaan dana untuk
melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pengguna Anggaran memverifikasi Nota Permintaan
Dana terhadap kebenaran dan kewajibannya
3. Pengguna Anggaran membuat memo persetujuan
atas Nota Permintaan Dana tersebut, dan
memberikannya kepada bendahara pengeluaran
4. Bendahara Pengeluaran memberikan uang sesuai
dengan jumlah yang tercantum dalam memo
persetujuan
5. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran
tersebut pada Buku Pembantu Panjar.
Nota
Permintaan
Dana (NPD)
Nota
Permintaan
Dana (NPD)
Verifikasi
Memo
Persetujuan
Memo
Persetujuan
Buku
Pembantu
Panjar

Verifikasi
BKU
Pengeluaran
Buku
Pembantu
Panjar
43
Pelaksanaan Belanja (Lanjutan)
Bendahara
Pengeluaran
Uraian PPTK PA
Dokumen
Belanja
Dokumen
Belanja
Buku Pembantu
Pengeluaran Per
Rincian Objek
Buku
Pembantu
Kas Tunai
Buku
Pembantu
Simpanan/
Bank
Buku
Pembantu
Pajak
1. PPTK mengarsip dokumen-dokumen terkait dengan
pengeluaran belanja lalu menyerahkannya ke Bendahara
Pengeluaran
2. Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen-dokumen
belanja terhadap kebenaran dan kewajarannya.
3. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja pada:
a. Buku Kas Umum Pengeluaran, digunakan untuk
mencatat transaksi belanja
b. Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek,
digunakan untuk mendetailkan item pengeluaran yang
dil akukan selama satu bulan.
c. Buku Pembantu Kas Tunai, digunakan untuk mencatat
saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum
dibelanjakan dan berada di kas tunai bendahara
pengeluaran
d. Buku Pembantu Simpanan/Bank, digunakan untuk
mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum
dibelanjakan dan berada di rekening bendahara
pengeluaran
e. Buku Pembantu Panjar, digunakan untuk mencatat
jumlah yang telah dibelanjakan untuk membayar jasa
yang telah dilaksanakan pihak ketiga (LS barang dan
jasa pihak ketiga)
f. Buku Pembantu Pajak, digunakan untuk mencatat
pajak PPn yang dibayar pada saat membeli barang,
atau mencatat PPh yang dipotong pada saat
pembayaran gaji pegawai negeri

6. Flowchart Sistem Dan Prosedur Terkait Pembuatan Surat
44
Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran.
Pembuatan SPJ
Kepala SKPD
Bendahara
Pengeluaran
Uraian PPK-SKPD
Bukti Transaksi UP/
GU/TU
BKU
Buku Pembantu
Rekap Pengeluaran
per Objek
Buku Pembantu
Simpanan/Bank
Buku Pembantu
Pajak
Buku Pembantu
Panjar
SPJ
SPJ
SPJ
Pengeluaran
Pengeluaran
Pengeluaran
SPJ
Pengeluaran
Pembantu
SPJ
Pengeluaran
BUD
SPJ
Pengeluaran
Verifikasi
SPJ
Pengeluaran
SPJ
Pengeluaran
Surat
Pengesahan
SPJ
Surat
Pengesahan
SPJ
1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti
pembelanjaan dana
2. Dari proses pencatatan ini dihasilkan dokumen
sebagai berikut :
- BKU Pengeluaran
- Buku Rekap Pengeluaran Per Objek
3. Berdasarkan lima dokumen tersebut ditambah
dokumen SPJ Pengeluaran Pembantu, Bendahara
Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran.
Dokumen SPJ :
a. Buku Kas Umum
b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai
bukti-bukti yang sah
c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh
d. Register penutupan kas.
4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ
Pengeluaran kepada PPK-SKPD. Bendahara
Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ Pengeluaran
kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. PPK-SKPD memverifikasi SPJ Pengeluaran
6. Apabila disetujui, PPK-SKPD menyampaikan SPJ
Pengeluaran kepada Kepala SKPD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran.
8. Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ
kepada Bendahara Pengeluaran
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 10 bln
berikutnya

45
c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ Barang Milik Daerah
Menurut permendagri no 13 tahun 2006 pasal 253 prosedur akuntansi Aet
pada SKPD di definisikan sebagai berikut:
“Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi
atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan
terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD”
Prosedur akuntansi asset hanya terkait dengan prosedur akuntansi asset
tetap dan prosedur akuntansi asset lainnya. Sedangkan asset lancer sudah
mencakup prosedur akuntansi pendapatan,penerimaan dan akuntansi piutang.
Tapap-tahap prosedur penatausahaan Aset dan Barang Milik Daerah sebagai
berikut:
1. Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD
Aet tetap menuut PSAP nomor 07 paragraf 5 adalah aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap seperti; tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap
lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.
Beberapa dokumen yang diperlukan dalam prosedur akuntansi aset tetap di
SKPD adalah sebagai berikut:
a. Berita acara penerimaan barang, dan atau
b. Berita acara serah terima barang, dan atau
c. Berita acara penyelesaian pekerjaan
Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur akuntansi aset terap
adalah:
a. PPK-SKPD

46
b. Penyimpan Barang Milik Daerah
c. Pengurus Barang SKPD
d. Kuasa BUD
e. Bendahara Pengeluaran
Sedangkan beberapa buku yang diperlukan dalam penatausahaan
akuntansi aset tetap di SKPD adalah sebagai berikut:
a. Buku jurnal umum
b. Buku besar
c. Buku besar pembantu (kalau diperlukan)
Prosedur akuntansi aset tetap diperlukan untuk menyeragamkan perlakuan
akuntansi atas transaksi penambahan maupun pengurangan aset tetap. Prosedur
akuntansi aset tetap yang dilakukan PPK-SKPD dapat diringkas melalui flowchart
berikut:

47
Flowchart sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di SKPD
Uraian Kuasa BUD Bendahara
Pengeluaran
SKPD
Penyimpan
Barang
Pengurus
Barang
PPK-SKPD
1. Kuasa BUD
menerbitkan san
menyampaikan SP2D-LS
kepada PPK-SKPD
2. Bendahara pengeluaran
menyampaikan LPJ-UP
dan LPJ-TU ke
Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD
3. Penyimpan barang
menyampaikan laporan
atau berita acara
penerimaan barang ke
PPK-SKPD
4. Pengurus barang
menyampaikan usulan
penghapusan barang
milik daerah yang
rusak atau tidak
digunakna lagi;LBPS;
dan LBPT ke PPK-SKPD
5. PPK-SKPD melakukan
verivikasi atas SP2D:
LPJ-UP;LPJ-TU dan
usulan penghapusan
BMD, serta melakukan
rekonsiliasi antara
catatan set tetap yang
ada padanya dg LBPS
dan LBPT
6. PPK-SKPD
memerlukan bukti
memorial kedalam
buku jurnal umum
7. Secara periodik, PPK-SKPD
memposting
jurnal ke buku besar
8. PPK-SKPD membuat
neraca saldo& laporan
keuangan pad aakhir
periode tertentu
SP2D-LS
LPJ-UP
LPJ-TU
BAP
Barang
Usulan
penghap
usan
LBPS;
LBPT
Sumber: Surat Edaran Ditjen BAKD No. 900/316/BAKD
SP2D-LS, LPJ-UP,
LPJ-TU,
BAP, Usulan
penhapusan,LB
PS,LBPT
Verivikasi;r
ekonsiliasi;
membuat
bukti
memorial
Bukti
memorial
Membuat
jurnal
Jurnal
korolari
posting
Buku
besar
Membuat
NS& LK
NS
LK

48
2. Prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang ada dalam neraca
SKPD, menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, meliputi:
1) Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2) Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3) Aset Kerjasama dengan Fihak Ketiga (Kemitraan).
4) Aset Tak Berwujud.
5) Aset Lain-Lain
Dokumen-dokumen yang dipergunakna dalam penatausahaan akuntansi
aset lainnya adalah sebagai berikut:
a. Surat Jual Beli Barang Milik Daerah (BMD), yaitu untuk akun Tagihan
Penjualan Angsuran.
b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yaitu untuk akun
Tuntutan Ganti Rugi.
c. Berita acara penerimaan barang, dan atau Berita acara serah terima barang,
dan atau Berita acara penyelesaian pekerjaan, misalnya untuk perolehan aset
tak berwujud berupa software.
d. Surat usulan penghapusan BMD yang rusak/tidak digunakan lagi, yaitu untuk
akun aset lain-lain.
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya di SKPD
adalah beberpa bagian seperti; kuasa BUD, Bendahara pengeluaran, Bagian
Keuangan, Pengurus Barang SKPD, PPK-SKPD. Prosedur akuntansi aset lainnya
merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksi terkait
dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukan dan
dilaporkan di neraca secara seragam. Sistem dan prosedur akuntansi tersebut
dilaksanakan oleh PPK-SKPD dapat diringkas dalam flowchart berikut:

49
Flowchart Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di SKPD
Uraian Kuasa
BUD
Bendahara
Pengeluaran
SKPD
Penyimpan
Barang
Pengurus
Barang
PPK-SKPD
1. Kuasa BUD
menerbitkan san
menyampaikan SP2D-LS
kepada PPK-SKPD
menyampaikan LPJ-UP
dan LPJ-TU ke
Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD
3. Penyimpan barang
menyampaikan laporan
atau berita acara
penerimaan barang ke
PPK-SKPD
4. Pengurus barang
menyampaikan usulan
penghapusan barang
milik daerah yang
rusak atau tidak
digunakna lagi;LBPS;
verivikasi atas SP2D:
LPJ-UP;LPJ-TU dan
usulan penghapusan
BMD, serta melakukan
rekonsiliasi antara
catatan set tetap yang
ada padanya dg LBPS
dan LBPT
6. PPK-SKPD
memerlukan bukti
memorial kedalam
buku jurnal umum
memposting
8. PPK-SKPD membuat
keuangan pad aakhir
periode tertentu
SP2D-LS
LPJ-UP
LPJ-TU
SKTM/
srt.jual
beli
Usulan
penghap
usan
SP2D-LS, LPJ-UP,
LPJ-TU,
SKTM/srt.jual
beli,Usulan
penghapusan,
Verivikasi;
membuat
bukti
memorial
Bukti
memorial
Membuat
jurnal
Jurnal
korolari
posting
Buku
besar
Membuat
NS& LK
NS
LK

50
d. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas
Transaksi selain kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai
ekonomi yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya
transaksi kas. Oleh karena kejadian-kejadian tersebut mempunyai sifat ekonomi,
maka diperlukan pembukuan ketika kejadian tersebut timbul. Akuntansi selain kas
terutama bertujuan agar neraca dapat disajikan dengan menggunakan basis akrual.
Akuntansi selain kas di SKPD biasanya terjadi atas kegiatan meliputi
pembukuan koreksi kesalahna pencatatan, pembukuan atas transaksi yang bersifat
akrual pada akhir tahun, penyesuaian terhadap akun dalam rangka menyusun
laporan keuagan pada akhir tahun, dan jurnal penutup. Prosedur akuntansi non kas
di SKPD dibuat agar terdapat keseragaman perlakuan akuntansi terhadap
transaksi-transaksi non kas yang terjadi. Prosedurprosedur akuntansi non kas di
SKPD meliputi:
1. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan.
Prosedur akuntansi koreksi kesalahan dimaksudkan untuk membukukan
tindakan pembetulan akuntansi agar agar pos-pos yang tersaji dalam laporan
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Prosedur akuntansi
koreksi kesalahan dilaksanakan oleh PPK-SKPD, yang meliputi proses-proses
yang dapat diringkas dalam flow chart berikut:

51
Flow chart sistem dan prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD
Uraian Kuasa
BUD
Bendahara
Pengeluar
an SKPD
Penyimp
an
Barang
Pengurus
Barang
PPK-SKPD
1. Kuasa BUD
menyampaikan SP2D ke
PPK-SKPD bahwa
RKUD telah
mengembalikan
kelebihan pendapatan
yang diterima SKPD
menyampaikan LPJ-UP
,LPJ-TU dan SPJ
administratif ke
Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD
menyampaikan LPJ
Administratif ke
Pengguna Anggaran
melalui PPk-SKPD
4. Pengurus barang
menyampaikan LBPS;
verivikasi dan
identifikasi LPJ
Administratif; LPJ-UP;
LPJ-TU, SPJ
Administratif, LBPS dan
LBPT terkait dengan
kemungkinan
adanyanpenerimaan atas
pengembalian kelebihan
belanja atau kekurangan
pendapatan; pengeluaran
atas kekurangan belanja
atau kelebihan menerima
pendapatan, kemudian
membuat bukti
memorialnya
6. PPK-SKPD
membukukan bukti
memorial kedalam buku
jurnal umum
memposting
8. PPK-SKPD membuat
keuangan pad aakhir
periode tertentu
SP2D-LS
LPJ-UP
LPJ-TU
SKTM/
srt.jual
beli
Usulan
penghap
usan
SP2D-LS, LPJ-UP,
LPJ-TU,
SKTM/srt.jual
beli,Usulan
penghapusan,
Verivikasi;
membuat
bukti
memorial
Bukti
memorial
Membuat
jurnal
Jurnal
korolari
posting
Buku
besar
Membuat
NS& LK
NS
LK

52
2. Prosedur Akuntansi atas Transaksi yang Bersifat Akrual.
Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual dimaksudkan untuk
membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul,
meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi. Pembukuan
transaksi yang bersifat akrual tersebut meliputi pencatatan persediaan, pencatatan
piutang yang akan diterima pada tahun yang akan dating, pencatatan kewajiban
yang akan dibayar pada tahun yang akan datang.
Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK-SKPD saja berdasarkan
data-data yang ada, yang meliputi langkah- langkah berikut:
a. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti bahwa telah timbul hak dan
kewajiban yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan meskipun
pengeluaran atau penerimaan kas belum terealisasi. Bukti memorial tersebut
sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode
akun, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
b. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum untuk membukukan
transaksi-transaksi yang bersifat akrual.
c. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat bantu untuk
menyusun Laporan Keuangan. Penggunaan kertas kerja ini bukan merupakan
suatu keharusan, tetapi hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan
proses pembuatan laporan keuangan manual.
d. Membuat neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di
kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.
e. Memindahkan jurnal transaksi yang bersifat akrual dari jurnal umum ke kolom
“Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.
f. Menyesuaikan neraca saldo dengan memperhitungkan jurnal tersebut di atas,
sehingga menjadi ”Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada
kolom tersendiri di Kertas Kerja.
g. Mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi
Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.
h. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan
memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.
i. Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena
PPKSKPD belum membuat Jurnal Penutup

3. Prosedur Akuntansi Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu dalam Rangka
53
Menyusun Laporan Keuangan pada Akhir Tahun.
Prosedur akuntansi penyesuaian akhir tahun dimaksudkan untuk
melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun
laporan keuangan pada akhir tahun. Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan
PPK-SKPD berdasarkan data-data yang ada, yang meliputi langkah-langkah
berikut:
a. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu bahwa
terdapat bagian TPA/TGR yang akan diterima di tahun depan.
b. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum (dalam bentuk jurnal
penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu).
c. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat bantu untuk
menyusun Laporan Keuangan.
d. Membuat neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di
kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.
e. Memindahkan jurnal penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dari jurnal
umum ke kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.
f. Menyesuaikan neraca saldo dengan memperhitungkan jurnal tersebut di atas,
sehingga menjadi ”Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada
kolom tersendiri di Kertas Kerja.
g. Mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi
Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.
h. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan
memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.
i. Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena
PPKSKPD belum membuat Jurnal Penutup.
4. Prosedur Akuntansi Jurnal Penutup
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal
menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan
yang digunakan unutk laporan realisasi anggaran, yaiut pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi

jumlah yang benar. Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk
menutup saldo nominal menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi. Prosedur
akuntansi ini hanya melibatkan PPK-SKPD saja berdasarkan data-data yang ada,
54
yang meliputi langkah- langkah berikut:
a. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti memorial
tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi,
kode akun, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
b. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum (dalam bentuk jurnal
penutup).
c. Menyusun Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (sebelum jurnal penutup).
d. Memposting jurnal penutup ke dalam buku besar sesuai akun-akun nominal
yang terkait.
e. Menyusun neraca setelah jurnal penutup
3.2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3.2.2.1.Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefenisikan sistem pengendalian
intern sebagai berikut:
“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Berdasarkan beberapa definisi sistem pengendalian intern di atas maka
55
dapat diinterpretasikan beberapa konsep dasar pengendalian intern yaitu:
1. Pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian
tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur
organisasi.
2. Pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia.
3. Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang
mutlak tetapi memberikan jaminan yang memadai karena adanya
kelemahan inheren.
4. Pengendalian intern diharapkan dapat mencapai tujuan yang meliputi
keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Implementasi mengenai sistem pengendalian intern di ruang lingkup
pemerintahan sebenarnya sudah berjalan cukup lama, hanya saja pemberian istilah
yang berbeda menimbulkan anggapan bahwa sistem ini baru akan diterapkan
setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
SPIP merupakan suatu sitem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntable. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

56
3.2.2.2.Unsur –Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern.
Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi
pemerintah.
1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi
keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir individu organisasi di dalam
melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggungjawab atas pengendalian yang
menjadi bagiannya. Dengan kata lain, Lingkungan Pengendalian merupakan
pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah.
Apabila Lingkungan Pengendalian menunjukan kondisi yang baik,maka
dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun
sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa
organisasi tersebut tidak sehat.
Pimpinan Instansi Pemerintah daerah harus menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam lingkungan

kerjanya. Lingkunagn pengendalian telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah
57
Nomor 60 tahun 2008 seperti berikut:
a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber
daya manusia.
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
2. Penilaian risiko
Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) penilaian resiko terdiri dari:
1. Identifikasi resiko
2. Analisis risiko
Penilaian resiko terkait dengann aktivitas bagaimana entitas
mengidentifikasikan dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi
terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian
resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
Lebih lanjut lagi PP No. 60/2008 menjelaskan dalam rangka penilaian
risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:
1) Tujuan instansi pemerintah
Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik,
terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu dan wajib dikomunikasikan
kepada seluruh pegawai.
Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah pimpinan instansi pemerintah
menetapkan:
a) Strategi operasional yang konsisten, dan
b) Strategi manajemen terintegrasi dan penilaian risiko

58
2) Tujuan pada tingkatan kegiatan
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah,
b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan
yang lainnya,
c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah,
d) Mendukung unsur kriteria pengukuran,
e) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup, dan
f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3) Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,
b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari
faktor eksternal dan faktor internal, dan
c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
4) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan
instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan
tingkat risiko yang dapat diterima.
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat
membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah
untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang bersangkutan.
Menurut PP 60/2008, Kegiatan pengendalian terdiri atas:
a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
b. Pembinaan sumber daya manusia
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
d. Pengendalian fisik atas asset
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
f. Pemisahan fungsi
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan
59
kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus
mengidentifikasikan seluruh informasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Untuk itu
dibutuhkan suatu sistem informasi yang handal yang dapat memberikan informasi
terkait operasional, keuangan serta perbandingan informasi dalam organisasi.
Sistem Informasi harus dapat membantu manajemen dalam menjalankan dan
mengendalikan operasinya.
Menurut PP No.60/2008 komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan
secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan
Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara
terus menerus.
5. Pemantauan/monitoring
Monitoring mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai
kualitas dari kinerja system pengendalian. Hal ini dapat berupa monitoring saat
kegiatan berjalan (on going), evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya.
Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP), pemantauan dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

a. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait
dalam pelaksanaan tugas.
b. Evaluasi tepisah, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan
60
pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
3.2.3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
3.2.3.1. Tujuan Laporan Keuangan Daerah
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstuktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuan umum laporan keuangan adaslah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan,realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik,tujuan
pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akutabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
61
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas
8. pelaporan dalam menandai aktivitasnya.
3.2.3.2. Komponen –komponen laporan keuangan daerah
Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok
adalah:
1. Laporan realiasi anggaran
Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakian sumber daya ekonomi
yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan
kegiatan keuangan pemerintah ]daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan
pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus/defisit,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan.
2. Neraca
Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas
ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan

informasi kuangan yang dapat dipercaya mengenai asset, kewajiban dan ekuitas
62
dana.
3. Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi dan non-anggaran.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Disajikan secara sistematis sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,
dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas,
harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas
laporan keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntasi
pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuagan secara wajar.
3.2.3.3. Dimensi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah
Huang, et al (1999) dalam sukmaninggrum (2012) mendefinisikan 15
dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas :
1. kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi,
2. kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan,
3. kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu,
kelengkapan dan jumlah data, dan

4. kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman,
63
representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi
masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa
lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat
dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Informasi yang relevan :
1) Memiliki manfaat umpan batik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi
ekspektasi mereka di masa lalu.
2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
64
dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama
yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal
Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial
dapat menyesatkan.
Informasi yang andal memenuhi karekteristik :
1) Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan
2) Dapat diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

65
3) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.

66
3.2.4. Akuntabilitas Keuangan Daerah
3.2.4.1. Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan
accountability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau
dalam kata sifat disebut sebagai accountable.
Menurut abdul Halim (2007 ) akuntabilitas adalah:
“kewajiban-kewajiban dari induvidu atas penguasa yang dipercayakan untuk
mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk
menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintahan
kepada publik yang konsumen layanannya”.
Menurut Sudarmayanti (2003) seperti yang dikutip oleh Hasanah (2012)
menyebutkan bahwa Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik
secara vertical ataupun horizontal.
Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemeritah Tahun 2005
Akuntabilitas adalah:
“mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara priodik. Setiap entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur”.

Proposal zohri terbaru

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Proposal zohri terbaru

Similaire à Proposal zohri terbaru (20)

Proposal zohri terbaru