1. HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
Perspektif Pengembang Rumah Susun Komersial
Oleh:
Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb
www.lekslawyer.com

2. HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Materi ini terdiri atas:
I.
Latar Belakang
II. Kepailitan
III. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. I. LATAR BELAKANG
A. Sejarah Pengaturan Kepailitan di Indonesia
B. Maksud dan Tujuan Undang-undang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

4. A. Sejarah Pengaturan Kepailitan di Indonesia
1.
Failliessements Verordening, Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad
1906:348
2.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan
(Failliessements Verordening), yang kemudian ditetapkan menjadi
undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (“UU No.
4/1998”)
3.
Pasal 307 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”)
menyatakan bahwa, UUK-PKPU mencabut dan menyatakan
Failliessements Verordening dan UU No. 4/1998 tidak berlaku lagi.

5. B. Maksud dan Tujuan UUK-PKPU
1.
Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama
ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2.
Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang
menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa
memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3.
Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah
seorang kreditor atau debitor sendiri, atau adanya perbuatan curang dari debitor
untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan
tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

6. II. KEpAILITAN
A.
Pengertian Kepailitan
B.
Persyaratan Pengajuan Kepailitan
C.
Pengertian Utang
D.
Pengertian Jatuh Tempo
E.
Keharusan Adanya Dua Kreditor
F.
Pembuktian Sederhana
G.
Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Kepailitan
H.
Perbandingan antara Pailit dan Insolvensi
I.
Akibat Kepailitan
J.
Upaya Hukum
K.
Berakhirnya Kepailitan

7. .
A. Pengertian Kepailitan
Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan
hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

8. B. Persyaratan Pengajuan Permohonan Kepailitan
Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih
Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan baik atas permohonannya sendiri
maupun satu atau lebih kreditornya.”
Syarat-syarat permohonan kepailitan  Pasal 2 ayat (1)
a. Adanya utang
b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
c. Ada dua atau lebih Kreditor
d. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

9. (Cont’d)
Debitor Menurut UUK-PKPU
Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU
“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian
atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka
pengadilan.”

10. C. Pengertian Utang
1. Utang Menurut UUK-PKPU
Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU
“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata
uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila
tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

11. 2. Utang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(“KUH Perdata”)
Pasal 1131 KUH Perdata:
“Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”
Pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi juga merupakan utang
yang harus dipenuhi.
Jadi utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban
dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap
debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat
pemenuhannya dari harta debitor.

12. 3. Utang Menurut Putusan Pengadilan
1.)
Menurut Putusan Pengadilan Niaga No. 07/Pailit/1998/PN/Niaga/Jkt.Pst
tanggal 12 Oktober 1998
Mengartikan utang secara luas, yaitu utang yang timbul bukan berdasarkan pinjam
meminjam uang saja, melainkan karena debitor sebagai penjual gagal menyerahkan
unit rumah susun yang dipesan pembeli dan gagal mengembalikan uang
pembayaran atas jual beli rumah susun kepada pembeli. Dengan kata lain utang
juga dianggap sebagai setiap perjanjian atau transaksi yang menyangkut prestasi
yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.
2.)
Menurut Putusan MA No. 03K/N/1998
Majelis Hakim Kasasi berpendapat yang dimaksud utang berdasarkan UU No.
4 Tahun 1998 adalah utang pokok dan bunganya yang berawal pada konstruksi
hukum pinjam-meminjam uang.

13. (Cont’d)
3.)
Menurut Putusan MA No. 04K/N/1999
Utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu
yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak
hanya kewajiban debitor untuk membayar akan tetapi juga hak dari kreditor
untuk menerima dan mengusahakan pembayaran.
4.)
Menurut Putusan MA No. 05K/N/1999
Tidak adanya pembayaran atau kurangnya pembayaran dalam perjanjian
pemborongan bukanlah sebagaimana yang dimaksud dengan utang. Sehingga
hal tersebut merupakan wanprestasi yang bukan merupakan kompetensi
Pengadilan Niaga. Suatu utang harus jelas keharusan adanya hubungan utang,
sedangkan pengertian utang yang tidak dibayar debitor adalah utang pokok
dan bunganya.

14. (Cont’d)
5.)
Menurut Putusan MA No. 27K/N/1999
Pengertian umum utang adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang
tertentu pada waktu yang ditentukan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu
kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain.
Bahwa berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, yang dimaksud
dengan utang dengan pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban
untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu
timbul berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang secara tunai, tetapi
meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak
kepada pihak lain.

15. 4. Utang Menurut Doktrin
1.)
Menurut Kartini Muljadi
•
Utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
•
Utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tidak hanya mencakup utang dalam
suatu perjanjian peinjam meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari
perjnajian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan dilakukan pembayaran.
2.)
Menurut Setiawan
“Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang
tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah
menerima sejumlah uang tertentu dari krediotrnya), maupun kewajiban pembayaran
sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan
debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud
dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah utang tertentu yang
disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit,
tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.”

16. (Cont’d)
3.)
Kewajiban Membayar Debitor Selain Karena Perjanjian Kredit
Menurut Jerry Hoff
Some examples of obligations which arise out of contract are:
a. The obligation of a borrower to pay interest and to repay the principal
of the loan to a lender;
b. The obligation of seller to deliver a car to a purchaser pursuant to a
sale and purchase agreement;
c. The obligation of a builder to construct a house and to deliver it to
purchaser;
d. The obligation of guarantor to guarantee to a lender the repayment of
loan by a borrower.
From the debtor’s perspective, these obligations are his debt. From creditor’s
perspective, these obligations are his claims.

17. D. Pengertian Jatuh Tempo
1. Penentuan Saat Jatuh Tempo
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU: :
“Yang dimaksud dengan ‘utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih’
adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik
karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya
sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh
instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter,
atau majelis arbitrase.”

18. 2. Penentuan Persyaratan Utang yang Jatuh Tempo
Persyaratan utang yang jatuh tempo, yaitu:
a.
b.
c.
d.
Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
Utang yang jatuh waktu berarti dengan telah berlalunya waktu penjadwalan yang
ditentukan dalam perjanjian, karena percepatan waktu penagihan, sanksi, atau
denda dari instasi yang berwenang;
Utang telah dapat ditagih terjadi karena salah satu dari peristiwa-peristiwa yang
disebut event of default mengakibatkan debitor cidera janji serta memberikan hak
kepada kreditor untuk menagih piutangnya;
Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat
ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang
telah jatuh waktu;

19. E. Keharusan Adanya Dua Kreditor
1. Pengertian Kreditor Menurut UUK-PKPU
Menurut Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU
“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di
muka pengadilan. “

20. 2. Eksistensi Dua Kreditor
a.
b.
c.
d.
e,.
Keharusan adanya dua atau lebih kreditor (concursus creditorium);
*Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU
Beban pembuktian atas adanya dua atau lebih kreditor dipikul oleh
pemohon atau penggugat;
Dengan adanya dua atau lebih kreditor, kepailitan sebagai suatu
sarana untuk membagi harta kekayaan debitor secara adil di antara para
kreditornya;
Baik kreditor Separatis (Preferen) maupun kreditor Konkuren dapat
mengajukan permohonan pernyataan pailit;
Terhadap kreditor Separatis yang mengajukan permohonan
pernyataan pailit tidak mengakibatkan hilangnya hak agunan atau
kebendaan yang dimiliki dan haknya untuk didahulukan.

21. (Cont’d)
Pasal 1132 ayat (1) UUK-PKPU:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan
padanya;
pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar
kecilnya piutang masing-masing, kecuali
apabila di antara para kreditor itu ada alasanalasan sah untuk didahulukan.”
a. Harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersamasama di antara para kreditornya tersebut (pari passu);
b. Sesuai dengan besarnya imbangan piutang masingmasing kreditor terhadap utang debitor secara
keseluruhan (pro rata).

22. F. Pembuktian Sederhana
1. Pembuktian Berdasarkan UUK-PKPU
Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU:
“Permohonan pernyataan pailit harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana
bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) telah dipenuhi”
Syarat pailit  Pasal 2 ayat (1)
a. Ada utang
b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
c. Ada dua atau lebih Kreditor
d. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

23. 2. Pembuktian Berdasarkan UU No. 4/1998
Pasal 6 ayat (3) UU No. 4/1998:
“Permohonan pernyataan pailit harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana
bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) telah terpenuhi”
Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maksudnya adalah:
1.
Adanya fakta bahwa satu utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayarkan;
2.
Adanya fakta dua atau lebih kreditor dari debitor;
3.
Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

24. 3. Pembuktian Berdasarkan KUH Perdata
Pasal 1865 KUH Perdata:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunyai sesuatu hak, atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun
membantah suatu hak orang lain,
menunjuk
pada
suatu
peristiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut”
Dengan demikian, selama dan sepanjang pihak yang memohonkan kepailitan tidak dapat
membuktikan bahwa:
a.
Jika dimajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo;
b.
Jika dimajukan oleh kreditor, utang debitor telah jatuh tempo;
c.
Debitor yang memajukan atau dimajukan permohonan kepailitan memiliki lebih dari dua
kreditor.

25. H. Perbandingan antara Pailit dan Insolvensi
Kepailitan
Insolvensi
• Kepailitan adalah sita umum atas semua • Insolvensi adalah ketidakmampuan
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan
membayar dari harta pailit karena
dan pemberesannya dilakukan Kurator di
hukum, yang disebabkan Debitor Pailit
bawah pengawasan Hakim Pengawas.
tidak mengajukan rencana perdamaian,
Lebih ditekankan pada tindakan berhenti
mengajukan rencana perdamaian tetapi
membayar yang dalam praktik, kepailitan
ditolak, atau pengesahan perdamaian
bisa
disebabkan
karena
ditolak
berdasar
putusan
yang
ketidakmampuan
dan/atau
berkekuatan hukum tetap.
ketidakmauan membayar hutang.

26. I. Akibat Kepailitan
1. Bagi Debitur Pailit dan Hartanya
a.
Dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti kehilangan hak
keperdataannya. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk
mengurus dan menguasai kekayaannya.
b.
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur saat pernyataan pailit itu diputuskan
beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu kecuali:
▫ Benda, termasuk hewan yang dibutuhkan Debitor sehubungan dengan
pekerjaannya, perlengkapannya, alat medis untuk kesehatan, tempat tidur dan
perlengkapannya yang digunakan Debitor dan keluarganya dan bahan makanan
untuk 30 hari untuk Debitor dan keluarganya;
▫ Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai
pengganjian dari jabatan atau jasa, upah, pensiun, tunjangan, sejauh yang
ditentukan Hakim Pengawas;
▫ Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah
menurut UU.

27. 2. Bagi
Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitur Pailit
 Putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim
menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai
sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu
putusan yang dapat dilaksanakan akan tetapi tidak mengurangi hak para
pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak
agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah tidak
terjadi kepailitan.

28. 3. Bagi
Perjanjian Pemindahan Hak
 Menurut ketentuan Pasal 34 UUK-PKPU:
Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik
nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang
telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan
pernyataan pailit diucapkan, kecuali ditentukan lain dalam UUK-PKPU.

29. J. Upaya Hukum
1. Kasasi
Kasasi
Terhadap putusan pailit dapat diajukan kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1)
UUK-PKPU:
“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”
 Tenggang waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 8 (delapan) hari dihitung
sejak putusan permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (2) UUKPKPU).
 Mahkamah Agung harus mengucapkan putusan kasasi 60 (enam puluh) hari
dihitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat
(3) UUK-PKPU).

30. (Cont’d)
Prosedur Permohonan Kasasi
Pemohon kasasi harus mengajukan memori dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUK-PKPU:
“Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal
permohonan kasasi didaftarkan.”
Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU:
“Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan
wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah
kontra memori kasasi diterima.”
 Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUK-PKPU:
“Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi
beserta berkas yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan
kasasi didaftarkan.”

31. 2. Peninjauan Kembali
 Peninjauan Kembali
Terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetapi, dapat
diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam
Pasal 14 ayat (1) UUK PKPU :
“Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke
Mahkamah Agung.”

32. (Cont’d)
Prosedur Peninjauan Kembali
Jangka waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur
dalam Pasal 296 ayat (1), paling lambat 180 hari dihitung setelah tanggal putusan yang
dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.
 Alasan Peninjauan Kembali
Alasan untuk peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) UU
Nomor 37 tahun 2004 adalah apabila:
▫
Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa di pengadilan suda ada, tapi belum ditemukan; atau
▫
Dalam putusan hakim terdapat kekeliruan yang nyata.

33. K. Berakhirnya Kepailitan
Tercapainya perdamaian dalam rapat verifikasi/pencocokan
piutang  kesepakatan para pihak mengenai penyelesaian
harta pailit dengan pengesahan oleh pengadilan (Pasal 166
ayat (1) UUK-PKPU).
Berakhirnya
Kepailitan
Kepailitan berakhir setelah insolvensi
Kepailitan dicabut atas anjuran Hakim Pengawas  dengan
mempertimbangkan keadaan harta pailit dan bila ada panitia
Kreditor setelah mendengar panitia Kreditor tersebut atau
setelah mendengar atau memanggil Debitor pailit dengan sah
(Pasal 18 UUK-PKPU).
Setelah daftar pembagian penutup mengikat, pada saat segera
setelah jumlah piutang terhadap kreditor dibayar penuh
(Pasal 202 ayat (1) UUK-PKPU).
Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat
kasasi atau peninjauan kembali

34. Permohonan diajukan
kepada PN
Sidang pemeriksaan paling
lambat 20 hari sejak
permohonan didaftarkan.
Dengan alasan cukup, sidang
dapat ditunda sampai 25 hari
sejak pendaftaran
Sebelum putusan diucapkan,
atas permintaan pemohon
(bukan Debitor) Pengadilan
dapat:
a.. Sita Jaminan sebagian atau
seluruh aset Debitor; atau
b. Tunjuk Kurator sementara
untuk awasi pengelolaan
usaha Debitor,
pembayaran kepada
Kreditor dan pengurusan
kekayaan debitor
Panitera daftar
Permohonan dan buat
tanda terima tertanggal
yang sama
Panitera sampaikan
Permohonan ke Kepala
PN dalam 2 hari setelah
tanggal pendaftaran
Panggilan sidang
dilakukan 7 hari
sebelum sidang pertama
Dalam 3 hari setelah
pendaftaran,
Pengadilan:
1. Pelajari Permohonan
2. Tentukan hari sidang
Putusan atas Permohonan
harus diucapkan dalam 60 hari
setelah pendaftaran:
a. Dalam sidang terbuka
untuk umum
b. Bersifat serta merta
Salinan putusan disampaikan
kepada Debitor, Pemohon,
Kurator dan Hakim Pengawas
dalam 3 hari setelah tanggal
Putusan melalui surat kilat
tercatat
Permohonan Kasasi dalam 8
hari sejak Putusan diucapkan

35. III. PenUnDAAn KeWAJIBAn PeMBAYARAn UTAnG (“PKPU”)
A. Maksud dan Tujuan Pengajuan PKPU
B. Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU
C. Tahapan Permohonan PKPU
D. Upaya Hukum Putusan PKPU

36. DASAR HUKUM
PKPU diatur dalam BAB III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUKPKPU
Dalam Pasal 222 ayat (3) mengatakan bahwa kreditor yang memperkirakan
bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh
tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian
atau seluruh utang kepada kreditornya.

37. A. Maksud dan Tujuan Pengajuan PKPU
Maksud Mengajukan Permohonan PKPU
Permohonan PKPU
Tujuan Mengajukan Permohonan PKPU

38. 1. Maksud Mengajukan Permohonan PKPU
Maksud debitor memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian;
Rencana perdamaian yang dimaksud adalah rencana perdamaian yang memuat tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU:
“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar
utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan
kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

39. 2. Tujuan Mengajukan Permohonan PKPU
Menghindari pailit
Tujuan Permohonan
PKPU
Memberikan kesempatan kepada debitor
melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk
melunasi utang-utangnya
Menyehatkan kegiatan usaha debitor

40. B. Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU
Debitur, dengan maksud mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruh
utang kepada kreditur karena debitor tidak dapat atau
memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
Kreditur, kreditur memperkirakan debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan
dapat ditagih
Pemohon PKPU
Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah bank
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal
debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga
kliring dan penjaminan derta lembaga penyimpanan dan
penyelesaian
Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan
asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan
Usaha Milik Negara yang bergerak di dalam kepentingan
publik

41. C. Tahapan Permohonan PKPU
1. PKPU Sementara
PKPU sementara diberikan oleh Majelis Hakim pengadilan niaga kepada
debitor selama 45 hari.
PKPU ini diatur dalam Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU berikut ini:
“Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor
yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam
sidang yang diselenggarakan paling lama hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung
sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”
 Apabila pada sidang pemeriksaan PKPU Sementara diselenggarakan, debitor tidak
hadir, maka debitor dinyatakan pailit pada saat itu juga atau paling lambat keesokan
harinya ;
 Sebaliknya jika debitor hadir dengan mengajukan rencana perdamaian sementara
serta memohon Penetapan PKPU Tetap dan diterima kreditur, maka oleh Majelis
Hakim diberikan PKPU Tetap kepada debitor paling lama 270 hari.

42. 2. PKPU Tetap
PKPU tetap diberikan oleh Majelis Hakim pengadilan niaga kepada
debitor selama 270 hari.
PKPU ini diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU berikut ini:
“Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya
tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”
 Apabila kreditor belum memberikan suara mengenai rencana perdamaian sementara
pada permohonan Penetapan PKPU Tetap, maka kreditor harus menentukan
pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan mempertimbangkan dan menyetujui
rencana perdamaian pada sidang selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU).
 Dalam hal PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam (Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU), dalam jangka waktu yang telah ditentukan
PKPU Sementara, maka debitor dinyatakan pailit (Pasal 228 ayat (5) UUK-PKPU).

43. D. Upaya Hukum Putusan PKPU
Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan
PKPU bersifat final dan mengikat.
 Putusan PKPU harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
minimal dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Pasal
235 UUK-PKPU).
 Meskipun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun
kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum (Pasal 293
ayat (2) UUK-PKPU).
 Selain itu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat
diajukan Peninjauan Kembali (Pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU).

44. Permohonan PKPU:
1.Permohonan Debitor
atau kreditor
2. Alasan: Debitor tidak
dapat/perkirakan tidak
dapat bayar utangnya
dengan maksud ajukan
rencana perdamaian
3.Tandatangan
Permohonan oleh
Pemohon & Advokat
ditujukan ke Ketua PN
Panitera daftar
Permohonan dan buat
tanda terima tertanggal
yang sama
Panitera sampaikan
Permohonan ke Ketua
PN dalam 2 hari setelah
tanggal Pendaftaran
Pengadilan harus kabulkan
PKPU Sementara dalam:
1. 3 hari sejak pendaftaran,
jika Pemohon adalah
Debitor
2.20 hari sejak pendaftaran,
jika Pemohon adalah
Kreditor
Catatan:
• PKPU Sementara dan Tetap max 270 hari
• Syarat PKPU Tetap berikut perpanjangan: lebih dari ½ jumlah
kreditor konkuren yang mewakili sedikitnya 2/3 jumlah utang
yang hadir setuju; dan ketentuan yang sama untuk kreditor
separatis
• Syarat Rencana Perdamaian diterima sama dengan Syarat PKPU
Tetap
1.
Rencana Perdamaian:
Pemungutan suara dilakukan
bila Pasal 268 terpenuhi
2. Jika tidak, Kreditor
menentukan PKPU tetap
Pada sidang: Pengadilan dengan
Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus
dan Kreditor melakukan
pemungutan suara jika Rencana
Perdamaian dilampirkan. Debitor
dinyatakan pailit jika tidak hadir
sidang
Pengadilan akan:
1. Tunjuk Hakim Pengawas
2. Angkat 1 atau lebih Pengurus
3. Panggil Debitor danKreditor ke
sidang, diselenggarakan paling
lambat hari ke-45 setelah
putusan PKPU Sementara
Rencana
Perdamaian
ditolak
PKPU tetap
atau
perpanjangan
ditolak
Pailit
Waktu 270
hari
terlewati
Dalam 21 hari sebelum sidang, Pengurus
umumkan Putusan di Berita Negara dan
min. di 2 surat kabar yang ditunjuk oleh
Hakim Pengawas yang juga berisi:
Undangan untuk hadiri sidang, tanggal
tempat dan waktu sidang, nama hakim
pengawas, nama, alamat pengurus,
rencana perdamaian (jika ada)

45. Leks&Co
Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T. +62 21 5795 7550
F. +62 21 5795 7551
www.lekslawyer.com
www.lekslawyer.com