bab ini mengenai sistem pemerintahan

1. SISTEM PEMERINTAHAN
Disusun Oleh:
Liya Purwaningtiyas
A220100073
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA

2. Standar Komptensi
Memahami Prinsip dasar ilmu sejarah
Kompetensi Dasar
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah
2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah
Indikator
1. Menjelaskan pengertian pemerintahan
2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara
3. Menjelaskan sistem prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah
Tujuan
1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan pengertian
sejarah
2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat sejara
sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni
3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi kegunaan
edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat

3. PETA KONSEP
Sistem pemerintahan
diberbagai negara
pemerintahan Kekuasaan negara
Bentukbentuk
pemerintahan
Menurut teori klasik Menurut teori
modern
Untuk Tercapainya prinsip dasar ilmu sejarah

4. SISTEM PEMERINTAHAN
Pengertian Sistem
Menurut KUBI, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing-
masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara
keseluruhan.
Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja
bersama-sama untuk melakukan suatu maksud
Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah
Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan
semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu
negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai
lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara
(eksekutif) yang terdiri dari presiden, wapres dan kabinet.

Pemerintahan, dalam pandangan Offe merupakan hasil tindakan administratif
dalam berbagai bidang. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara
lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing

5. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen-
komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga
legislatif.
Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam:
1. Sistem Pemerintahan Presidensial, kepala eksekutif dipilih tersendiri di laur
parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Presiden berlaku sebagai kepala
pemerintahan dan kepala negara.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer, kepala pemerintahan (Kepala Menteri)
memimpin suatu dewan menteri (kabinet) yang anggotanya berasal dari
parlemen.
3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial yang menggabungkan kedua sistem
diatas, presiden yang dipilih oleh rakyat menjalankan pemerintahan bersama-
sama dengan perdana menteri.

6. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Dalam sistem ini, eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang
dibentuk merupakan cerminan keluatan-kekuatan politik dalam badan legislatif
yang mendukungnya.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala
pemerintahan diduduki dua figur berbeda. Hal ini menutup kemungkinan
terpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri, sementara jabatan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja

7. Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Parlementer
1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar
kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula
tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet
3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen
4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Presiden
atau raja/ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan
parlemen.
Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain :
Perancis, Inggris dan India.

8. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Dalam pemerintahan presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak
tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung
maupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif
mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti.
Legislatif dengan suara terbanyak tidak dapat menjatuhkan presiden dan menteri-
menterinya jika terjadi ketidak percayaan. Apabila terjadi perselisihan antara badan
eksekutif dan legislatif, maka yang memutuskannya adalah badan yudikatif.
Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbukti
melanggar konstitusi.
Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan
bersenjata.

9. Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Presidensiil
1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kebinetnya yang kesemuanya
diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai
kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah
pemilih. Oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam
sistem parlementer.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan
ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif
Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial:
Amerika Serikat dan Pakistan

10. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Kelebihan

Stabilitas pemerintahan terjamin

Program pemerintah jelas jangka waktunya dan dapat dilaksanakan sesuai
rencana

Penyalahgunaan control oleh parlemen dapat dihindari, karena pemerintahan
tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelemahan

Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan pemerintah besar

Kontrol terhadap pemerintah kurang

Pemerintah yang tidak disukai oleh rakyat tidak bisa diberhentikan setiap saat
sehingga tetap menunggu masa jabatan selesai

11. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Kelebihan

Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara terus menerus

Setiap program pemerintah mencerminkan kehendak aspirasi mayoritas rakyat

Relatif lebih demokratis
Kelemahan

Pemerintahan tidak stabil akibat pemerintah bisa jatuh setiap saat

Program pembangunan tidak mesti dapat dilaksanakan sesuai dengan program,
karena pemerintah setiap saat bisa berhenti di tengah jalan

Kontrol oleh parlemen kadang-kadang cenderung tidak konstruktif, yaitu
kontrol yang tidak membangun tetapi untuk menjatuhkan pemerintah

12. BENTUK PEMERINTAHAN
TEORI KLASIK TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles,
dan Polybios.
1. Menurut Plato, bentuk pemerintahan terbagi menjadi lima yaitu:
a. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang
dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
b. Temokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin
mencapai kehormatan dan kemasyuran
c. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan
d. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
e. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang tiran (sewenang-
wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi enam yaitu:
a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk
kepentingan umum
b. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan
pribadi

13. c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok
cendikiawan demi kepentingan umum
d. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan
demi kepentingan kelompoknya
e. Politelia, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi
kepentingan umum
f. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu
demi kepentingan sebagian orang
1. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa macam
yaitu:
a. Monarki, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan
rakyat, tetapi seiring perkembangan waktu raja bertindak sewenang-wenang
sehingga bergeser menjadi Tirani
b. Pemerintahan Tirani menimbulkan kaum bangsawan bersatu untuk
melawan, sehingga pemerintahan Tirani berubah menjadi Aristokrasi yang
berpihak pada kepentingan umum, kemudian berubah menjadi Oligarki demi
kepentingan golongan
c. Pemerintahan Oligarki yang tidak ada keadilan, mengakibatkan rakyat
memberontak kemudian bergeser menjadi Demokrasi. Karena banyaknya
kekacauan pemerintahan kembali dipegang oleh satu orang Monarki.

14. MENURUT LEON DUGUIT
1. Bentuk Pemerintahan Monarki
a. Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya
tidak terbatas.
b. Monarki Konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang
kekuasaannya tidak lagi mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi
2. Bentuk Pemerintahan Republik
a. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa batas
b. Republik Konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat

15. PEMERINTAHAN YANG BAIK
PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan yang baik
adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,efisiensi,
efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
ORIENTASI PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional
2. Orientasi mengacu demokratisasi dalam kehidupan bernegara dalam elemen-
elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas.
3. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal
CIRI PEMERINTAHAN YANG BAIK
Akuntabilitas, Profesionalitas, Transparan, Pelayanan Prima, Demokrasi, Efisiensi,
Efektifitas, Supremasi hukum, dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

16. PRINSIP-PRINSIP ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN
BAIK
1. Asas Kepastian Hukum
1. Partisipasi 2. Asas Tertib Penyelenggaraan
2. Penegakan Hukum Negara
3. Asas Kepentingan Umum
3. Transparan
4. Asas Keterbukaan
4. Daya Tanggap
5. Asas Proporsionalitas
5. Berorientasi Konsensus
6. Asas Profesionalitas
6. Berkeadilan 7. Asas Akuntabilitas
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Bervisi Strategis
10. Kesaling terkaitan

17. PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SATU
NEGARA TERHADAP NEGARA-NEGARA LAIN
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara
dapat diuraikan antara lain :
1. Faktor Sejarah
a. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain berdasarkan
perjanjian.
b. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain tanpa
reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara-negara di daerah tersebut.
c. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara,
kemudian melepaskan diri dari negara tersebut.
Contoh negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain
sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan.
Negara Induk Negara Merdeka Baru Sistem
Pemerintah
Spanyol Argentina, Bolvia, Chili, Presidensial
Ekuador, dan Guatemala
Afrika Selatan, Kanada,
Inggris Australia, Selandia Baru dan Parlementer
India

18. 2. Faktor ideologi
Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur
masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan.
a. Ideologi Fasisme
Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok.
Kontrol pemerintahan terpusat dan tidak mengenal oposisi
b. Ideologi Liberalisme
Liberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-
luasnya.
Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu
dalam memperjuangkan hidupnya.
c. Ideologi Komunisme
Gagasan dasar komunisme ialah bahwa manusia merupakan kelas melawan. Negara
Komunis hanya mengenal satu partai tunggal dan bersifat totaliter.
Contoh negara yang terpengaruh oleh persebaran ideologi, antara lain
Negara Induk Negara dalam Sistem Pemeirntahan
Hubungan Ideologi
Amarika Serikat Inggris, Italia, Presidensial atau
(Liberal) Kanada, Jerman, dll parlementer dengan lebih
satu partai

19. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
a. Sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan
sejak awal disyahkan, UUD 1945 telah menyebut bahwa sistem pemerintahan
Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada masa awal kemerdekaan Indonesia
menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer.
Pada masa itu berlaku UUDS 1950, namun pelaksanaan liberal menurut UUDS
1950situasi politik tidak ada kestabilan sama sekali, maka dari itu Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut:
1. Pembubaran Badan Konstituante
2. Diberlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Dibentuk MPRS dan DPAS
b. Setelah dekrit oleh presiden membawa babak baru sistem pemerintahan RI
menjadi demokrasi terpimpin (orde lama). Pada masa ini sistem pemerintahan
kembali pada sistem presidensial. Namun terjadi penyelewengan pada masa ini
puncaknya tanggal 30 September 1965 terjadi pembrotakan PKI. Kondisi ini
mengakibatkan demo dikalangan mahasiswa dan pelajar yang menuntut
perbaikan keadaan negara. Tuntutan ini dikenal dengan sebutan Tri Tura. Yang

20. 1. Bubarkan PKI
2. Turunkan harga
3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
Keadaan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang
isinya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan
yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
3. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka menjadi landasan baru
munculnya era pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan orde baru.
Soeharto disahkan menjadi presiden tahun 1967. Penafsiran Soeharto
terhadap sistem presidensiil membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga
bertahan 32 tahun. Pada era ini posisi ekskutif lebih kuat dibanding dengan
legislatif. Alat-alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak
kekuasaan Soeharto. Aksi rakyat untuk menekan Soeharto akhirnya berhasil
menurunkannya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.
4. Perkembangan selanjutnya menunjukkan terdapat keinginan yang kuat dari
WNI untuk melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang
digenggam oleh pejabat dapat dikontrol. Maka MPR melakukan amandemen
UUD 1945 yang terbukti banyak membawa perubahan mendasar terhadap
sistem politik, penegakan hukum dan perlindungan HAM.

21. STRUKTUR KETATANEGARAAN
Struktur Ketatanegaraan RI sebelum Struktur Ketatanegaraan RI sesudah
Amandemen Amandemen

22. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN RI
Kelebihan Kelemahan
Adanya kepastian dan supremasi Masih ada oknum penegak hukum
hukum dalam penyelenggaraan yang belum bekerja secara
pemerintahan negara professional
MPR yang terdiri dari anggota DPR, MPR yang terdiri dari anggota DPR,
utusan daerah dan utusan golongan, utusan daerah dan utusan golongan,
berwenang mengubah UUD dan merupakan lembaga yang sarat
memberhentikan Presiden dan dengan muatan politis sehingga
Wapres dalam masa jabatannya keputusan maupun ketetapannya
menurut UUD sangat bergantung kepada konstelasi
rezim yang berkuasa pada saat itu.
Jabatan Presiden tidak dapat Pengawasan rakyat terhadap
dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya pemerintah kurang berpengaruh,
Presiden juga tidak dapat sehingga ada kecenderungan
membubarkan DPR. Presiden dan eksekutif lebih dominan bahkan
DPR bekerjasama dalam pembuatan otoriter.
UU.
Jalannya Pemerintahan cenderung Jika para menteri tidak terdiri dari
lebih stabil karena program-program orang-orang yang jujur, bersih dan
relatif lancar dan tidak terjadi krisis professional, program-program
kabinet. Menteri-menteri adalah pemerintah tidak berjalan efektif dan
pembantu Presiden. berpihak kepada rakyat.

23. QUESTION … ?
1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian 4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar
yang bekerja bersama-sama untuk parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap.
melakukan suatu maksud, merupakan Merupakan ciri dari sistem pemerintahan …
pengertian sistem menurut … a. Presidensill
a. KUBI b. Parlemnter
b. Sumantri c. Monarki
c. Prajudi d. Semipresidensial
d. W.J.S. Poerwadarminta 5. Dibawah ini contoh negara yang menerapkan
sistem pemerintahan parlementer …
2. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama
antara lembaga pemerintahan dengan klien a. Amerika Serikat
masing-masing, merupakan pengertian dari b. Pakistan
… c. India
a. Sistem d. Indonesia
b. Pemerintah 6. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai
c. Pemerintahan
dengan pikiran keadilan, merupakan
d. Sistem pemerintahan pengertian dari …
3. Secara umum sistem pemerintahan dibagi a. Demokrasi
menjadi 3 macam, kecuali … b. Tirani
a. Sistem pemerintahan parlementer c. Aristokrasi
b. Sistem pemerintahan presidensiil d. Oligarki
c. Sistem pemerintahan semipresidensial

24. 7. Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan 10. Presiden soeharto disahkan menjadi presiden
terbagi menjadi dua macam, yaitu … pada tahun …
a. Parlementer dan Presidensial a. 1965
b. Monarki dan Republik b. 1966
c. Oligarki dan Demokrasi c. 1967
d. Monarki dan Demokrasi d. 1998
8. Menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin
kebebasan hak individu dalam 11. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti
memperjuangkan hidupnya, merupakan tujuan sempit dan dalam arti luas! (slide 3)
dari … 12. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan
a. Ideologi Fasis parlementer dan presidensial! (slide 4)
b. Ideologi Komunis 13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem
c. Ideologi Kapitalis pemerintahan presidensial dan parlementer!
d. Ideologi Liberalis (slide 9, 10)
9. Dibawah ini adalah isi dari Tri Tura, kecuali … 14. Sebut dan jelaskan bentuk pemerintahan
a. Bubarkan PKI menurut Plato! (slide 11)
b. Pembubaran Badan Kontituante 15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem
pemerintahan di Indonesia! (slide 21)
c. Turunkan harga
d. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

25. Daftar Pustaka
Budiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta.
Gramedia.
Budiman, Ariwf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan
dan Idiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan
Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas
Konstituante 1956-1959 . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan.
Jakarta.: Erlangga.