1. HUKUM TATA NEGARA
ANALISIS KASUS PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA
Oleh :
Lisa Savitri Younan P (115010101111018)
Ajeng Dwi Pramesti (115010101111030)
Kelas : G

2. Kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 mengawali rangkaian
pemekaran daerah yang ada di Indonesia. UU tersebut dengan semangat otonomi daerahnya
menjadikan pemerkaran daerah “bak cendawan dimusim penghujan” pemekaran “menjamur”.
Semua daerah berlomba-lomba untuk memekarkan daerahnya dengan menjadikan satu
kabupaten/kota atau provinci menjadi 2 atau lebih kab/kota dan provinsi
Pemekaran daerah dan permasalahannya
Namun dilapangan ternyata banyak pertentangan (pro kontra) yang terjadi dalam menyikapi
otonomi daerah, baik ditengah masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah, pemerintah
daerah dengan pemerintah daerah yang lain, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,
dsb. . Beberapa hal yang juga menjadi permasalahan dilapangan adalah pengaturan keuangan,
belanja aparatur, tapal batas antardaerah, perangkat kelembagaan, bantuan daerah induk,
pelimpahan aset, penentuan ibukota daerah otonom baru dsb. Juga semangat “putra daerah”
dalam pemilihan kepala daerah dan rekruting PNS. Sehingga ada penumpukan pegawai,
sedangkan di daerah lain mengalami kekurangan PNS.
Pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 yang lalu, Pemerintah menyampaikan hasil evaluasi
terhadap pemekaran 205 buah Provinsi/Kabupaten/kota di Indonesia, yang dilakukan sejak
tahun 1999 yang lalu. Sebanyak 80 (delapanpuluh) persen atau Daerah Otonomi Baru tersebut
gagal. Presiden menambahkan, dalam 10(sepuluh) tahun terakhir banyak permasalahan
dilapangan, oleh karena itu kedepan diupayakan agar pemekaran betul-betul efektif, sehingga
(memberikan) pelayanan public menjadi lebih baik, ekonomi bergerak dan keadilan didaerah
mengalami perbaikan.
Menyimak hasil evaluasi pemerintah ini, banyak hal yang perlu di kritisi dan perlunya langkah-
langkah introspkesi, agar pembentukan DOB kedepan, benar-benar memberikan manfaat.
Perlu diketahui, bahwa pemekaran merupakan hasil pelaksanaan kebijakan pusat didaerah,
walaupun usulan pemekaran seluruhnya berasal dari bawah(bottom up), namun kegagalan
diatas semestinya menyadarkan semua pihak, agar melakukan perbaikan langkah-langkah
yang lebih tepat kedepan. Beberapa catatan kritis mencermati pelaksanaan pemekaran selama
ini adalah : pertama, belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap pemekaran, kedua:
Pemekaran banyak dilakukan dalam kerangka pertimbangan politis, ketiga: kurangnya
dukungan pertimbangan demografis, geografis dan kesisteman, dan keempat: pelaksanaan
DOB pada suatu daerah terlalu terburu-buru, dan inkonsisten pelaksanaan kebijakan; kelima,

3. belum dilakukannya langkah yang konkrit terhadap upaya percepatan pembangunan kawasan
perbatasan.
Kebijakan Pemekaran
Kebijakan merupakan arah bagi penyelenggaraan pemekaran didaerah.Dengan adanya arah,
maka tujuan dan sasaran pelaksanaan sebuah pemekaran menjadi jelas, dan mudah diukur.
Kebijakan yang dibutuhkan adalah sebuah kerangka yang komprehensif, sehingga dapat
menjadi dasar kesepakatan dan aturan yang digunakan semua pihak. Acuan pemekaran pada
dasarnya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Pada saat ini acuan pemekaran dasarnya berasal dari Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini semula dijabarkan
dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan
Penghapusan Daerah, kemudian PP tersebut terakhir di revisi kedalam PP Nomor 78 tahun
2007 tentang halyang sama. Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan moratorium
pemekaran, sebagai respon terhadap kasus pemekaran Provinsi PROTAP, kebijakan ini telah
menghambat persetujuan terhadap beberapa DOB baru. Dari rangkaian peraturan dan
perundang-undangan, dilihat dari substansi nampak bahwa, pemerintah masih mencari
bentuk/model kebijakan yang diinginkan, akibtanya pembentukan, penggabungan dan
penghapusan daerah yang dilaksanakan kurang jelas. Kebijakan yang paling dibutuhkan dalam
pemekaran adalah, seperti apa sebenarnya penataan daerah yang ingin diwujudkan oleh
pemerintah kedepan, hal ini diperlukan agar ada penekanan, dan aturan yang dapat dijadikan
acuan dalam membatasi dan focus terhadap daerah-daerah yang akan dimekarkan, sayangnya
pemerintah belum pernah berhasil menyusun Grand Desain atau Desain Besar Penatan
Daerah Indonesia berdimensi jangka panjang ini. Pelaksanaan pemekaran, yang kurang
didukung oleh sebuah kebijakan yang baik dapat kita bayangkan hasilnya ?
Analisis
Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih dari satu
daerah, namun setelah UU no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4

4. ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti
pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.
Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: Pembentukan daerah
dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau
pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4
da lam UU tersebut dinyatakan:Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia
penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan Pemekaran Wilayah
Salah satu tujuan Pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah
diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru , mampu
meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi
sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat
terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat
di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk
ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dsb.
Kriteria dan Persyaratan Pemekaran Wilayah
Kriteria pemekaran wilayah baik pemekaran daerah otonom, pemekaran kecamatan, kelurahan
ataupun desa adalah sama, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, sumberdaya manusia,
sumberdaya ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta sumberdaya keuangan. Setiap
pemekaran wilayah harus dilandasi hasil kajian, khusus untuk pemekaran daerah dan
pemekaran desa harus didukung atau dikehendaki oleh masyarakat setempat.
Rekomendasi
Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi (catatan) dalam pemekaran daerah:
1. Perketat syarat pemekaran daerah, sehingga diharapkan daerah otonom baru yang dibentuk
benar-benar “berkualitas”.
2. Jangan langsung menjadikan sebagai daerah otonom baru, tapi kita bisa mengadopsi konsep
orde baru, dimana sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah menjadi daerah administratif

5. dulu. Setalah beberapa tahun baru dievaluasi, apakah layak jadi daerah otonom.Jika tidak
kembali dilebur dengan daerah induk.
3. Moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah. Sebelum daerah otonom baru saat
ini dievaluasi secara menyeluruh, maka belum ada pemekaran daerah.
Jadi kesimpulannya walaupun pemekaran wilayah merupakan suatu peluang sebagai salah
satu upaya peningkatan pelayanan publik, namun cukup tinggi permasalahan dan kendala yang
dihadapi. Pemekaran daerah selama ini lebih banyak untuk kepentingan segelintir elite lokal.
Baik eksekutif, legislatif dan juga pengusaha yang “menyuplai” dana untuk menggolkan
pemekaran daerah. Sehingga upaya penyelenggaraan pemekaran di Indonesia sampai saat ini
masih terasa belum optimal.

6. REFERENSI
UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Kompas, 15 September 2007
http://dendisetiawan.wordpress.com/2008/07/08/evaluasi-pemekaran-daerah-di-indonesia-by-dendi-
setiawan-mahasiswa-administrasi-negara-fisip-universitas-andalas/
http://www.setdaprovkaltim.info/perbatasan/pemekaran-wilayah-di-indonesia/