1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengangguran merupakan penyakit yang dmiliki oleh setiap negara, bahkan
negara yang telah maju sekalipun. Layaknya tubuh manusia apabila terkena penyakit maka
tidak akan maksimal dalam menjalankan aktivitas. Demikian pula dengan suatu negara,
karena negara merupakan suatu sistem dimana semua komponennya saling terhubung satu
sama lain. Salah satu kompoen tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM
menjadi kunci pembangunan suatu negara, sehingga kualitas dari SDM tersebut perlu
diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi SDM yang sangat dibutuhkan
dalam proses pembangunan di era globalisasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)
penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas
dimana terdiri dari Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk
tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, memperkirakan pada tahun 2013 akan tercipta
sebanyak 2,5 juta kesempatan kerja. Hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran
di Indonesia, tetapi juga harus didukung oleh stake holder ketenagakerjaan di pusat dan
daerah serta kerjasama lintas sektoral. Sedangkan untuk angka pengangguran di Indonesia
mengalami penurunan, yaitu dilihat dari Agustus 2012 sebesar 6,14persen dibandingkan
dengan Agustus 2011 sebesar 6,32persen. Akan tetapi, penurunan prosentase ini masih
jauh apabila dibandingkan negara lain yang memiliki kepadatan penduduk seperti halnya
negara Republik Rakyat Cina. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat sangat diperlukan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pengangguran?
2. Apa saja jenis-jenis pengangguran?
3. Bagaimana dampak pengangguran bagi pembangunan ekonomi nasional?
4. Bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran?
5. Apa peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengangguran?
6. Bagaimana kondisi pengangguran di Indonesia dan di Republik Rakyat Cina?
7. Apa perbandingan pengangguran yang ada di Indonesia dengan Republik Rakyat Cina?

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pengangguran
Ada banyak sekali definisi atau pengertian pengangguran mulai dari pendapat-
pendapat para ahli hingga organisasi-organisasi, diantaranya adalah :
1) Sukirno (2004:28) berpendapat bahwa pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam
perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.
2) International Labor Organization (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu:
 Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia
kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan,
serta sedang mencari pekerjaan.
 Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh
karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu
secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan
lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain atau tambahan (BPS, 2001:4).
Dari definisi-definisi pengangguran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau
mempersiapkan suatu usaha baru.
B. Jenis-Jenis Pengangguran
Jenis-jenis pengangguran dapat digolongkan berdasarkan kaitan dengan ekonomi
masyarakat dan juga berdasarkan penyebabnya.
1) Pengangguran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat digolongkan dalam
beberapa jenis, diantaranya :
a. Pengangguran Ketidakcakapan
Pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau
jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi
pekerja atau karyawan.
b. Pengangguran Tak Kentara atau Pengangguran Terselubung
Pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan
waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke

3. sektor lain tanpa mengurangi outputnya.
c. Pengangguran Kentara atau Pengangguran Terbuka (Visible Unemployment)
Pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak
adanya lapangan pekerjaan.
2) Pengangguran berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Pengangguran Musiman
Pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya musim
paceklik dimana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan
menunggu musim tanam selanjutnya.
b. Pengangguran Friksional (Peralihan)
Pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak
dari pada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi
menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat
pekerjaan yang baru.
c. Pengangguran karena Upah Terlalu Tinggi
Pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja
menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi, sehingga para pengusaha tidak
mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Akan tetapi di Indonesia saat ini sudah
terdapat ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan biaya hidup
daerah masing-masing.
d. Pengangguran Struktural
Pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan
masyarakat, misalnya dari agraris menjad iindustri. Oleh sebab itu, banyak tenaga
kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan.
e. Pengangguran Voluntary
Pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu
bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah
mempunyai kekayaan yang cukup.
f. Pengangguran Teknologi
Pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan mesin.
g. Pengangguran Potensial (Potential Underemployment)
Pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat
ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti perubahan-
perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga

4. manusia menjadi tenaga mesin (mekanisasi).
C. Dampak Pengangguran bagi Pembangunan Ekonomi Nasional
Dampak pengangguran bagi pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai
berikut :
1) Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita.
Upah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan
nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah
akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin
kecil. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oleh
karna itu, nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akibat pengangguran akan
menurunkan nilai pendapatan per kapita.
2) Beban Psikologis
Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang
harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan
tertekan, sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-
hari. Dampak psikologis ini mempunyai efek domino di mana secara sosial, orang
menganggur akan merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum jelas.
Selain itu, hal ini juga akan memicu timbulnya tindakan kriminalitas dan dapat
menimbulkan revolusi jika tidak segera ditangani.
3) Biaya Sosial
Dengan semakin besarnya jumlah pengangguran, semakin besar pula biaya
sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial itu mencakup biaya atas peningkatan tugas-
tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya
tindak kejahatan.
4) Penerimaan Negara
Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak
penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan.
Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang yang membayar pajak
penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun berkurang.
D. Cara Mengatasi Pengangguran
1) Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Modal
Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke
kesempatan kerja yang kosong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat

5. memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan
dengan memindahkan industri (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah
pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi msalah pengangguran
struktural.
2) Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja
Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi
yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja.
Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang
membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan
keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. Untuk
mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan sistem informasi yang memudahkan orang
mencari pekerjaan yang cocok. Sistem seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman
lowongan kerja di kampus dan media massa. Bisa juga berupa pengenalan profil
perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja.
3) Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Meningkatkan program pendidikan dengan cara wajib belajar 12 tahun dan
memberikan pendidikan gratis bagi warga yang kurang mampu, sehingga mengurangi
pengangguran yang tidak terdidik. Memberikan pelatihan kerja untuk mencari kerja,
sehingga menjadi pekerja yang terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon
pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut
amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang
belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.
4) Menggalakkan Program Transmigrasi
Program transmigrasi bukan saja merupakan cara efektif meratakan
pembangunan dan jumlah penduduk, tetapi juga merupakan cara mengatasi
pengangguran yang tepat. Yaitu tidak semua berbondong – bondong mencari pekerjaan
di ibukota yang dapat memadatkan ibu kota. Oleh karena itu, transmigrasi adalah solusi
terbaik untuk mengatasi pnegangguran juga dengan memberikan pelatihan dan
pemberian modal untuk membuka usaha di wilyah transmigrasi sehingga dapat
membuka lapangan pekerjaan.
5) Meningkatkan dan Mendorong Kewiraswastaan
Meningkatkan jumlah wiraswasta dengan adanya UKM dengan pemberian
modal yang di berikan oleh pemerintah dan kerjasama dengan pihak swasta.
Menumbuhkan jiwa wirausaha sejak sekolah sehingga merubah paradigma dari mencari

6. pekerjaan menjadi memberi pekerjaan. Hal ini yang mesti di dukung oleh pemerintah.
Mendukung kegiatan wirausaha sekecil apapun skala usaha tersebut dan memberikan
pelatihan – pelatihan wirausaha hingga memberikan pinjaman – pinjaman tanpa
anggunan dan tanpa bunga bagi perintis usaha ( masih pemula ). Wirausaha bukan saja
mengatasi pengangguran di tanah air tetapi juga bentuk usaha untuk meningkatkan
perekonomian Indonesia.
6) Mengintensifkan Program Keluarga Berencana
Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan
populasi penduduk terbanyak di dunia. Jadi apabila masalah keluarga berencana ini
tidak dijalankan secara efektif, dapat dipastikan pengangguran di Indonesia akan
semakin bertambah. Pemerintah harus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk dan mengawasi program ini dengan sebaik baiknya agar program ini berjalan
dengan sangat baik. Karena masih belum terlihat keberhasilan dari program KB.
7) Menekan Impor dan Memperbanyak Ekspor
Pemerintah harus menekan impor sebanyak mungkin dan memajukan produk –
produk dalam negeri yang di hasilkan dari petani dan para wirausaha. Sehingga para
usahawan tidak kesulitan dalam mencari pasar dalam menjual usahanya. Dan berusaha
untuk mengekspor produk dalam negeri yang laku dalam pasaran luar negeri yang
dapat menghasilkan devisa negara. Sehingga para pengangguran yang berusaha untuk
mengembangkan bisnis usahanya tidak kesulitan mencari pasar untuk menjual hasil
dari usahanya.
E. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran
Kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan
pengangguran diwujudkan dengan terbentuknya Gerakan Nasional Penanggulangan
Pengangguran (GNPP). Selain itu, juga disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah
yang telah ditentukan.
1) GNPP (Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran)
Deklarasi GNPP diadakan di Jakarta tanggal 29 Juni 2004 dengan
ditandatangani oleh lima orang tokoh, yaitu dari pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, perwakilan pengusaha, perwakilan perguruan tinggi. Mereka adalah :
a. Gubernur Riau, H. M. Rusli Zainal
b. Walikota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Zulkarnaen
Karim Palgunadi

7. c. Pengusaha ABAC, T. Setyawan
d. UPN Veteran Jakarta, DR. J.P. Sitanggang
e. LSM Bina Swadaya, Bambang Ismawan
Mereka adalah sebagian kecil dari para tokoh yang memandang masalah
ketenagakerjaan di Indonesia harus segera ditanggulangi oleh segenap komponen
bangsa. Tujuan dari GNPP itu sendiri adalah untuk membangun kepekaan dan
kepedulian seluruh aparatur dari pusat ke daerah, serta seluruh masyarakat berupaya
untuk mengatasi pengangguran. Deklarasi tersebut menegaskan agar segera dibentuk
Badan Koordinasi Perluasan Kesempatan Kerja yang sesuai dengan Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan GNPP
tersebut, menunjukan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa terhadap
masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan pengangguran. Menyadari
bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan semata fungsi dan tanggung jawab
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab
kita semua, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, maupun dunia
pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing
pihak, baik pemerintah maupun swasta harus dikaitkan dengan penciptaan kesempatan
kerja yang seluas-luasnya
Sedangakan rekomendasi UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan dan Budaya PBB) guna mengatasi masalah pengangguran di Indonesia
diantaranya adalah :
 menyediakan kesempatan pendidikan untuk mereka dengan keterampilan dasar yang
rendah
 menghilangkan hambatan yang membatasi kaum muda untuk menuju tingkat SMP
 membuat pendidikan tinggi lebih mudah diakses dam meningkatkan relevensi
dengan dunia kerja
 memberikan akses bagi kaum muda dari kalangan miskin untuk mendapatkan
pelatihan keterampilan.
2) Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran
Kondisi pengangguran Indonesia harus dapat diatasi dengan berbagai upaya.
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

8. kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran
berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :
a. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa
kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis
dan manajemen; bantuan modal lunak jangka panjang dan perluasan pasar; serta
fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal dalam bersaing di
bidangnya. Selain itu juga mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan
lingkungan usaha yang menunjang terwujudnya pengusaha kecil dan menengah
yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar serta
peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS maupun pihak
lainnya.
b. Pemerintah melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-
kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan
membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Hal ini akan membuka lapangan
kerja di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya
alam maupun sumber daya manusia.
c. Pemerintah membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan masyarakat
atau pencari kerja, seperti Perseroan Terbatas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT.
Jamsostek) sehingga akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus secara
teknis dan terinci.
d. Pemerintah menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu
banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing
maupun Penanaman Modal dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan
disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif
untuk menciptakan lapangan kerja.
e. Pemerintah mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia
(khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan
promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing,
mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan
pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak
menyerap tenaga kerja daerah setempat.
f. Pemerintah melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki
keterkaitan usaha atau hasil produksi sehingga saling mengisi kebutuhan dan

9. kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien serta murah karena pengadaan
bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat
bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa
pelat baja.
g. Pemerintah memperlambat laju pertumbuhan penduduk, seperti meminimalisirkan
pernikahan pada usia dini yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi
angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan
penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor
pertanian, perkebunan atau peternakan.
h. Pemerintah menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar
negeri karena perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.
Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan
diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
i. Pemerintah menyempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional
(Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas
pendidikan yang berorientasi kompetensi, karena sebagian besar para penganggur
adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
j. Pemerintah mengembangkan potensi kelautan dan pertanian, karena Indonesia
mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan
pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi
kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya
dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.
F. Kondisi Pengangguran di Indonesia dan di Repubik Rakyat Cina
1) Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai semu dalam menciptakan
lapangan kerja, kini meninggalkan dua persoalan utama yakni tingginya jumlah pekerja
di sektor informal dan banyaknya pengangguran dari kalangan pemuda. Tahun lalu
tepatnya pada tahun 2012 sebesar 22,2persen pemuda Indonesia menganggur. Jumlah
itu lebih tinggi dari statistik rata-rata pengangguran berusia muda kawasan Asia
Tenggara dan Pasifik sebesar 13,9 persen. Bahkan persoalan pengangguran di
Indonesia telah menjadi isu internasional karena 5persen (hampir 10 juta) dari 200 juta
pengangguran di dunia berada di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukan bahwa 53persen pengangguran berusia dibawah 25 tahun dan mayoritas

10. pengangguran ini adalah pengangguran terdidik, karena 74,5persen berpendidikan
SMA atau lebih tinggi.
Pemerintah dan masyarakat telah berupaya untuk mengurangi pengangguran di
Indonesia. Hal ini memberikan hasil pada penurunan tingkat pengangguran. Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan pada 2012 tingkat pengangguran di
Indonesia menurun dari 6,32 persen pada Agustus 2011 menjadi 6,14 persen pada
Agustus 2012. Selama periode Agustus 2011 hingga Agustus 2012, penurunan
pengangguran terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia, kecuali Aceh dan
Sulawesi Tenggara. Selama periode tersebut, di Aceh, jumlah pengangguran meningkat
dari 7,43 persen menjadi 9,1 persen, sementara di Sulawesi naik dari 3,06 persen
menjadi 4,04 persen. Sedangkan penurunan tingkat pengangguran terbesar terjadi di
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia hingga Februari 2013
mengalami penurunan menjadi 7,17 juta orang dibanding Agustus 2012 yang mencapai
7,24 juta orang. Hal ini seiring dengan perbaikan ekonomi sehingga menimbulkan
dampak positif bagi pertumbuhan industri di Tanah Air.
Pada umumnya penyebab pengangguran di Indonesia adalah :
a. Pendidikan rendah.
b. Kurangnya keterampilan.
c. Kurangnya lapangan pekerjaan.
d. Kurangnya tingkat EQ masyarakat.
e. Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain.
f. Tidak mau berwirausaha.
2) Republik Rakyat Cina (RRC)
Berdasarkan data dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan
Sosial Cina (MOHRSS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di perkotaan Cina
mencapai 4,1 persen pada akhir Juni 2012 dimana mengalami peningkatan
dibandingkan dengan Agustus 2011 sebesar 3,4 persen. Angka pengangguran tersebut
tidak mengalami perubahan dari kuartal pertama tahun 2012. Pemerintah Cina
menargetkan angka pengangguran tetap bertahan dibawah 4,6 persen. Pada tahun 2012
Cina menciptakan 6.940.000 lapangan kerja baru di daerah perkotaan pada pertengahan
tahun. Penyerapan tenaga kerja itu memenuhi 77 persen dari target peluang kerja baru
secara tahunan.

11. Di sisi lain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga terjadi di Cina yaitu
sebanyak 2,94 juta pekerja dalam enam bulan pertama. Hal ini menyebabkan adanya
potensi perlambatan ekonomi Cina. Perlambatan ekonomi tersebut dikhawatirkan
menyulitkan bagi pemerintah menciptakan lapangan kerja baru. Perlambatan ekonomi
Cina terjadi karena imbas dari krisis keuangan global. Dampak lanjutan krisis Eropa
terhadap Cina itu adalah berkurangnya pasokan tenaga kerja baru dan pasar ekspor
yang lesu, sehingga permintaan domestik Cina juga turun.
Selain itu, berdasarkan survei non-pemerintah terbaru menunjukan angka
penganggurandi Cina dua kali lebih tinggi dibanding angka pengangguran versi pemerintah.
Survei dilakukan terhadap 8.000 rumah tangga dengan tingkat pengangguran di kawasan
perkotaan mencapai 8,05 persen pada bulan Juni 2012, naik tipis dibanding Agustus 2011
dengan 8 persen. Angka ini dua kali lipat lebih besar dari versi yang dirilis pemerintah
sebelumnya yakni 4,1 persen. Angka pengangguran resmi versi pemerintah dibuat
berdasarkan warga penduduk perkotaan yang mendaftar tunjangan pengangguran.
Pengukuransemacamitutidakmenghitungsejumlahbagianpentingangkatankerja termasuk
pekerja migran yang tidak dimasukkan dalam hitungan, karena di kota dimana mereka
bekerja, mereka tidak dapat mendaftarkan diri untuk tunjangan tersebut.
Tiga langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah Cina untuk mengurai
pengangguran tersebut adalah :
a. Pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan untuk para mahasiswa. Program ini
bertujuanagarmerekamendapatkankemampuanyangdiperlukanuntukmemenuhi syarat
lowongan pekerjaan yang tersedia.
b. Departemen Pendidikan membuka 50.000 lowongan pekerjaan untuk para lulusan
pascasarjana.
c. Departemen Organisasi Pusat (COD) dari Partai Komunis Cina (PKC), meningkatkan
lowongan untuk lulusan perguruan tinggi. Nantinya para mahasiswa ini akan menjabat
sebagai kepala desa, pemimpin sebuah komunitas dan karyawan pada komunitas akar
rumput PKC.
G. Perbandingan Pengangguran di Indonesia dengan Republik Rakyat Cina
Jumlah penduduk Cina tentunya jauh lebih besar daripada jumlah penduduk
Indonesia, yaitu lima kali lipat dari Indonesia. Akan tetapi, jumlah pengangguran di Cina
dapat dikatakan mampu dikendalikan. Berikut beberapa perbandingan mengenai beberapa
hal yang berhubungan dengan pengangguran di kedua negara tersebut :

12. 1) Pendidikan
Pemerintah Cina membuat Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan
pembelajaran bahasa Inggris. Setiap sekolah anak dasar minimal kelas tiga wajib
belajar Bahasa Inggris dengan benar. Selain itu, ada pelatihan yang intensif agar semua
anak mampu menguasai bahasa Inggris, karena penguasaan bahasa Inggris merupakan
sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pengetahuan yang luas, hal
ini ditunjukkan oleh tiga per empat mata pelajaran yang harus dipahami bangsa Cina
menggunakan bahasa Inggris. Cina menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa solusi
masalah.
Berbeda dengan Indonesia dimana dalam kurikulum 2013 hanya memberikan
90 menit pelajaran bahasa Inggris dan hal ini menimbulkan banyak protes di kalangan
masyarakat, mereka takut penguasaan bahasa Inggris anak Indonesia menjadi kurang
baik. Tetapi di lapangan masih banyak kompetensi guru di sekolah yang kurang,
sehingga tidak salah jika pemerintah menetapkan kebijakan tersebut.
Berdasarkan perbandingan tersebut maka dapat dilihat bahwa pencegahan
terjadinya pengangguran di Cina lebih dipersiapkan dibandingkan di Indonesia, karena
salah satu penyebab pengangguran adalah rendahnya pendidikan seseorang. Oleh
karena itu, Indonesia perlu berkaca pada sistem yang ada di Cina tetapi juga
mempertimbangkan kondisi yang ada di Indonesia.
2) Lapangan Pekerjaan
Pemerintah Cina menekankan pentingnya mempelajari berbagai ketrampilan
yang akan menunjang kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di bidang
teknologi. Sedangkan Indonesia cenderung menjadi pengguna dan bukan menjadi
pencipta. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi pangsa pasar bagi negara lain.
Berdasarkan hal tersebut, maka peingkatan pengangguran di Indonesia cenderung lebih
tinggi dibandingkan Cina, karena lapangan pekerjaan yang masih sulit. Seain itu, juga
kesadaran masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan masih kurang.
3) Emotional Question
Mental bangsa Cina jika dilihat dari sudut pandang berwirausaha sangatlah
kuat. Hal ini dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang memiliki keturunan Cina,
mereka memiliki sifat pantang menyerah. Selain itu, bangsa Cina terkenal dengan
hidupnya yang sederhana dan senang menabung. Apabila dibandingkan dengan
sebagian besar mental bangsa Indonesia yang masih memiliki keraguan dalam
berwirausaha, karena mereka diliputi berbagai asumsi negatif jika usahanya gagal.

13. Berdasarkan hal tersebut, maka kesadaran bangsa Cina untuk menciptakan lapangan
pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Http: //ekonomi-indonesia-bisnis.infogue.com
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/18/mlgk4g-meski-
turun-angka-pengangguran-indonesia-masih-tinggi
http://www.presidenri.go.id/index.php/indikator/
http://finance.detik.com/read/2012/05/07/141833/1911053/4/bps-jumlah-pengangguran-di-
indonesia-761-juta-turun-6