Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

HAK Kewajiban serta Tanggung Jawab Warga Negara dan perananya

HAK Kewajiban serta Tanggung Jawab Warga
Negara dan perananya
Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa
terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari
berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di
kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan
hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.
A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum dan di dalam pemerintahan

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang
dipercayai

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran

6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan
berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan
tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta
dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia
dari serangan musuh

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(pemda)

3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar
negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta
dijalankan dengan sebaik-baiknya

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh
terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk
membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju
ke arah yang lebih baik

tanggung jawab sebagai warga negara

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan
anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama
ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk
didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara.
Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya
negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara.
Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia
disebut sebagai Undang-Undang Dasar.
Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai
kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit
pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang
diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara
memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar
adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi
seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam
kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan
yang berbeda bagi warganya.
Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau
hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam
Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau
keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang.
Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah
dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat
dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam
organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam

suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini
dipilih secara demokratis pula.

Pearan warga negara sebagai warga negara Indonesia:

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Bangsa adalah orang–orang
yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta
berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang
biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Jadi
Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang
sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu
wilayah Nusantara/Indonesia.
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia
yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu
pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan
yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat
dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.
A. Contoh hak warga negara
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di
dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama
dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan
Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang
yang berlaku
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala
hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun
bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
C. Peran warga negara
Ø Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara
Ø Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Ø Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
Ø Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, melakukan
pembinaan kepada fakir miskin
Ø Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
Ø Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa
Ø Menciptakan kerukunan umat beragama
Ø Ikut serta memajukan pendidikan nasional
Ø Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa
Ø Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll)
Ø Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
Ø Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.
Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud
dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi
dan hak asasi manusia sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai
dengan kehidupannya sehari–hari.
Pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air,
serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia,
upaya pembelaan dilandasi oleh kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah
Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pula
pembelaan negara juga didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan
meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai pijakan
konstitusi negara.
Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk
berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945.
http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggung-jawab.html

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………i
DAFTAR ISI……………………………………………………… ii
PENDAHULUAN…………………………………………………iii
PEMBAHASAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA……………………1
KESIMPULAN…………………………………………………....9
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...12

Pendahuluan

Latar Belakang
Indonesia yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya mempunyai elemen, seperti
masyarakat. Masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara
mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga
mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut
yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing elemen tersebut. Dalam makalah ini
akan mencoba membahas tentang hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing elemen
tersebut. Apakan hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya? Dan apa pula hak dan
kewajiban warga Negara terhadap negaranya?

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-
hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara yang
berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal
di suatu Negara tersebut merupakan penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara
adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang
bukan merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya
sendiri. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur
tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap
sebagai warga Negara. Di Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai peraturan
tentang kewarganegaraan tersebut.

Masalah

1. Apakah pengertian hak dan kewajiban itu?

2. Siapakah yang berhak menjadi warga Negara disuatu Negara?

3. Apakah wujud hubungan warga Negara dengan Negara ?

4. Bagaimana pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara?

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Dalam konteks kata, hak dan kewajiban mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari masing-
masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh
pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut, individu maupun kelompok ataupun
elemen lainnya, jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan
tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi harus pihak yang menerimannya lah yang melakukan
itu. Dari pengertian yang lain, hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan
penggunanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak
mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri. Kalau memang menganggap
bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senantiasa belajar atau sekolah atau mungkin
kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.

Kata yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui
oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini

kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus
melaksaakannya tanpa ada alasan apapun. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang
harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atau pembatasan atau beban yang timbul
karena hubungan dengan sesama atau dengan negara

Penentuan Warga Negara Indonesia

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak
terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri
perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan.
Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status
kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri
kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum
berkeluarga.
Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara
tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain
dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang
menjadi warga negara dari suatu negara.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem
kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya
apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki
kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda
(rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)
Warga Negara Indonesia.

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. ketentuan tersebut
tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan undang-undang sebagai warga Negara.

2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia
adalah :

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli.

b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga Negara.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan
Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin

2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia
paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
1 (satu) tahun

6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda

7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap

8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia meliputi :

a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakan
keturunan bukan negara tempat kelahiran

b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakan negara
tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang.

c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap
orang

d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi
anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Hubungan warga Negara dengan Negara

Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa
peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki,
dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam
Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai
berikut :

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

b. Hak membela negara

c. Hak berpendapat

d. Hak kemerdekaan memeluk agama

e. Hak mendapatkan pengajaran

f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia

g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial

h. Hak mendapatkan jaminan keadilan social

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan

b. Kewajiban membela negara

c. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban
negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap
negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah

b. Hak negara untuk dibela

c. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat

d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil

e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara

f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat

g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial

h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup
berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan, sosial,
keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Pandangan Ideologis antara Hak dan Kewajiban

Idiologi Negara RI
Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga negara tidak lepas dari
idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa indonesia adalah Pancasila.
Tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk
segala mekanisme pemerintahan pemerintahan.
Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali dijelaskan bahwa Pancasila telah mampu
mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada revolusi melawan imperialisme di bumi n
usantara untuk menyatakan kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap
bagsa Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal inilah yang

menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu dari beragam suku bangsa yang
berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika mereka menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia.
Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan pada sumpah pemuda.
Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan menjunjung bahasa persatuan.
Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan atas pondasi persatuan.
Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu disatukan atas nama persatruan. Dengan
demikian bersarkan teori yang dinyatakan Geovanni Gentle (Syahrian:2003) bahwa negara kesatuan
Republik Indonesia adalah negara nasionalis.

1. Kewajiban Nasionalisme

Menurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika Hegel, pada dasarnya individu
memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif individu mengenal hubungan antara manusia
yang satu dan lainnya. Setelah individu mecapai tahapan roh objektif, maka terciptalah komunitas.
Melalui komunitas beragam ego individu melebur menjadi sejarah, kebudayaan, bangsa atau
peradaban. Inilah yang disebut kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam kepentingan individu dengan
meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi kepentingan bersama. Negara tidak mungkin
memberikan kepuasan atas setiap kepentingn individu dan beragam kehendak yang saling
bersebragan. Maka demi tujuan utama dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas negara
menentukan pilihan atas beragam kehendak.Dan melalui negara kepentingan-kepentingan individu
telah melebur menjadi kepentingan bersama.
Negara ibarat masa depan nasib bersama. Kepentingan individu adalah kepentingan egois yang
menitik beratkan pada kebutuhan pribadi. Tidak mungkin tanpa ototritas yag kuat sebuah negara
mampu mnetukan pilihan yang terbaik bagi masa depan suatu bangsa.
Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu pembelotan dari tujuan dibentuknya
negara. Pada kondisi yang seperti ini harus terdapat persamaan persepsi atas seluruh warga negara.
Warga negara harus rela memberikan loyalitasnya kepada negara diatas kepentingan pribadi. Karena
negara memiliki nilai-nilai kearifan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom bangsanya.

2. Hak Warga

Sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa segala kehendak warga negara yang
melebur dalam lembaga negara adalah kehendak rakyat. Kehendak yang dimulai dari kehendak
individu, berinteraksi dengan konsekuensi identitas mahluk sosial. Maka terbentuklah nilai
komunalitas yang disebut kesadaran objektif, hingga merambah pada kesadaran mutlak.
Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois mempengaruhi kepentingan tatanan hidup bersama
atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah kenyataan yang tak dapat diingkari.
Termasuk pada kenyataan kebijakan pemerintah adalah hasil representasi kepentingan-kepentingan
yang berjalan melalui tatanan sehingga diambil keputusan terbaik. Bukan saja terbatas kepentingan
individu, akan tetapi hasil dari kepentingan banyak individu yang terakumulasi hubungan mahluk
sosial.(Gentile:1928).

3. Permasalahan Kebebasan
Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman (1922) menjelaskan bahwa opini publik adalah ini dari
pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era keterbukaan. Keberadaan opini publik berfungsi
sebagi beragam pihak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Melalui jalur non
strukturalis, beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik seseorang
maupun kelompok memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut serta mempengaruhi kestabilan
negara.
Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang mampu mempengaruhi negara adalah
para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam proses kekuasaan, kapitalis mampu
mempegaruhi keberadaan para pejabat untuk berkonspirasi mencari keuntungan. Proses
pemerintahan yang tidak sehat dan dianggap sebagai rahasia umum ini menunjukkan kuatnya aktor-
aktor yang non legitimasi untuk bergentayangan mendominasi sebagai tuan-tuan kelompok
penekan.(Westergard dan Resler, 1976).
Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor signifikan mempengaruhi
kebijakan, akan tetapi perlu terdapat pembatasan yang jelas antara kepentingan perseorangan
sebagai saudagar dan pelaku birokrat.
Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini mewariskan
permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai kapitalis. Hal yang banyak terjadi,
keberadaan pejabat maupun birokrat tidak lepas dari modal awal untuk memasuki ranah bagian
penyelenggara pemerintahan. Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas kepercayaan negara sebagai
harapan masa depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari keuntungan maksimal. Pada
posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan pedagang.

Solusi yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak dibenarkan adanya
kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Seperti hal yang telah disampaikan oleh negarawan
Jerman Adolf Hitler (2008) dalam bukunya Mein Kamf; seseorang yang terkuatlah yang pantas
menjadi pemimpin. Ini menafsirkan bahwa keberadaan aktor-aktor yang memiliki kekuasan
menjadikan permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut mampu menjadikan kondisi negara tidak
sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh proses yang legal maupun ilegal.
Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas kebebasan beragam pihak melalui ruang publik.
Maka tindakan-tindakan aktor-aktor tersebut menjadikan provokasi yang berlanjut kepada
distabilitas dan intgrasi. Hal lain yang terjadi dari kebebasan tersebut adalah beragam kelompok
kepentingan yang terakumulasi dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSO dan birokratis
terjadi persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban kapitalis. Tujuan negara sebagai
lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang persaingan kepentingan. Tentu berakibat pada
lepasnya kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang memberikan pengabdiannya kepada
negara.

Kesimpulan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban.

*Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan
melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
* Kewajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu
oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh yang berkepentingan.

2. SESEORANG YANG BERHAK MENJADI WARGA NEGARA

Seseorang berhak menjadi warga negara Indonesia didasarkan adanya asas-asas pribumi asli dan
tanah kelahiran. Sedangkangkan ketetapan hukumnya mengacu pada 26 UUD 1945.

3. Hubungan warga Negara dengan Negara
Hubungan institusi pemerintahan yang mengatasnamakan negara dengan warga negara memiliki
timbal balik. Baik negara maupun warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk saling
memberikan konstribusi.

4. PANDANGAN IDIOLOGIS ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN
Negara sebagai wadah bagi bangsanya dalam menuju kehidupan yang di amanatkan melalui Undang-
undang. Dalam rangka penyeimbangan antara kedudukan antara warga negara dengan negara maka
dibuatlah hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. Cerdas, Kritis dan Aktif
Berwarganegara. Jakarta: Erlangga.

http://makalahibd1.blogspot.com/2012/03/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

http://juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2012/03/27/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

http://beniazhari.blogspot.com/2012/06/makalah-pendidikan-kewarganegaraan-hak.html

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia


Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara
Republik Indonesia.

Menurut Prof.Dr.Notonagoro, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak lain manapun juga yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah bebanuntuk memberikan
sesuatu yang semmetinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak teretentu yang adapat dituntut
secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia memiliki pengertian sikap,tekad,tindakan warga negara
yang teratur,menyeluruh,terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan seseorang pada
tanah air dan memiliki kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Dengan hak dan kewajiban yang
sama dalam hal ini,rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi dan dituntut agar memiliki
peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak
dan kewajiban,yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara
harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi,maka kehidupan masyarakat akan
aman dan sejahtera.

Hak dan kewajiban ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan,karena bagaimanapun dari kewajiban
itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena Hak dan
kewajiban tidak pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untul merubahnya. Karena
para pejabat tidak akan pernah merubahnya,walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini.
Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat,sampai saat
ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu,kita sebagai warga negara
yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk
mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat indonesia. Adapun
hak dan Kewajiban tersebut diatur dalam UUD1945 pasal 27 sampai pasal 31 antara lain adalah :

Pasal 27 (1) : Memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 (2) :
Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 27 ayat (3) : Setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
pasal 28 berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.jika dibandingkan dengan negara cina
yang menganut paham ideologi komunisme yang membatasi rakyatnya dalam mengeluarkan pikiran
dan pendapat sehingga sesuatunya ada ditangan pemimpin.

Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi : hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai
kepercayaannya,dan dalam pasal 29 (2) juga menyatakan “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan

kepercayaannya. Kalau di negara cina secra umum komunisme sangat membatasi agama pada
rakyatnya,dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang
membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional.

Pasal 31(1) dan (2) berbunyi : hak untuk mendapatkan pengajaran. Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran.pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 32 (1) berbunyi : hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional indonesia.

Kewajiban warga negara menurut pasal 27 (1) UUD 1945 berbunyi : Segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu
dengan tidak ada kecualinya. Namun seperti kita ketahui indonesia adalah negara yang banyak
koruptornya. Koruptor yang tidak sadar akan kewajibannya menjunjung tinngi hukum. Dibandingkan
dengan negara swiss,negara yang menjunjung tingkat kebebasan dan juga nilai-nilai kemanusiaan
menjadikan negara tersebut menjadi barometer dunia.




3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan
masing-masing yang dipercayai


6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari
serangan musuh

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan
pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku


1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan
kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah (pemda)

3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan
tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di
wilayah negara indonesia

5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa
kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Sumber :
http://www.scribd.com/doc/39012080/Pengertian-Hak-Dan-Kewajiban-Warga-Negara-Indonesia

http://fhy13candra.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kewajiban-warga-negara-republik.html

http://anggidwiarista.blogspot.com/2011/02/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

http://ririsyukriati.blogspot.com/2012/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html


Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali.
Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan
sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan
pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.


3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan masing-masing yang dipercayai
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau
nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku


2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa
agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Posted by juwita . Published on 27 March 2012, Comments Off Received

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Disusun Oleh Kelompok III :

Juwita Anggraini

Lilis Hartati

Komang Prema

Putri Citra

SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika membicarakan hak dan kewajiban warga Negara maka itu akan mengandung 3 hal
yaitu hak, kewajiban dan warga Negara, tentu saja ketiga hal itu memiliki arti sendiri-sendiri.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Sedangkan pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu
tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Warga
Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya
dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga negara mempunyai

kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-
hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara.

Kita sebagai warga Negara Indonesia memiliki hak – hak antara lain adalah berhak
mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,
berhak memilih, meyakini, memeluk serta meyakini kepercayaan yang diyakininya, berhak
mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum, berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran , dan tentunya masih banyak hak – hak kita sebagai warga Negara Indonesia, akan
tetapi kita jangan hanya menuntut hak – hak saja tetapi sebelumnya kita harus terlebih dahulu
menjalankan kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Negara dan Warga Negara

Konsep negara memiliki 2 pengertian yaitu :

Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan
ditaati rakyatnya.

Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang
diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan
politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Sedangkan warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

B. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban.
Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr.
Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian
tersebut individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain
jadi harus pihak yang menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak
bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita
sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran ini
adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu
penting bagi kita pasti kita akan senagtiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah.
Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu. Kata
yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr.
Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya
adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun
itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari

pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Kata yang ketiga adalah warga Negara, warga Negara adalah

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Warga Negara hakikatnya adalah warga yang menjadi anggota dari suatu himpunan yang
disebut sebagai Negara. Setiap orang tentu saja memiliki hak dan kewajiban di dalam
kehidupan bermasyarakat. Begitu juga kita sebagi warga Negara,tentu saja memiliki hak dan
kewajiban kepada Negara yang kita diami yaitu Indonesia. Seperti yang telah disampaikan
diatas, bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus
terhadap negaranya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap
negaranya. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
Misalnya : dalam masalah kenaikan BBM masyarakat berhak mengeluarkan pendapat,
menyetujui dan tidaknya.
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI
dari serangan musuh. Misalnya : masyarakat
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Misalnya : masyarakat berhak memilih
agamanya dan menjalankan agamanya tanpa menganggu agama lainnya.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama tanpa adanya batasan
misalnya : dalam kasus hukum yang dialami anak gubernur jawa barat meskipun ayahnya
mempunyai kekuasaan namun tetap menjalani proses sesuai peraturan yang ada.
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di depan hukum yang tercantum pasal 28D ayat 1 ( dalam memberikan aspirasi
rakyat ke pemerintah serta mendapatkan keadilan dari pemerintah dan dalam persidangan
hukum).
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum
pada pasal 27ayat 2. (dari sini kita ketahui warga berhak untuk mendapat kan pekerjaan nya
dan kehidupan yang layak tidak terabaikan.)
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
yang tercantum pada pasal 28 B ayat 1 ( setiap warga negara berhak untuk meneruskan
keturunan mereka dan membentuk keluarga yang disahkan oleh agama dan negara).
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang tercantum pasal
28C ayat 1 (Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa
memandang sisi ekonominya. Bagi warga Negara yang kurang mampu selama ini sudah
disediakan berbagai macam beasiswa agar mereka tetap bisa memperoleh pendidikan.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ilmu untuk meningkat kualitas
yang lebih tinggi dan berguna sebagai rakyat dan memenuhi kebutuhan dalam pencarian
pekerjaan).
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. ( dalam hal
ini warga negara berhak untuk tidak dijadikan sebagai budak dan mempunyai kebebasan
beragama pikiran dan hati). Dan tentu saja masih banyak hak hak warga Negara Indonesia
lainnya.

Sebelum kita menuntut atau mendapatkan Hak sebagai warga Negara selayaknya kita terlebih
dahulu menjalankan kewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban warga Negara Indonesia
antara lain :

Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, yang tercantum
dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar
bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh, yang sesuai dengan
Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD UUD 1945.

1. D. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak
dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau
kehadirannya bisa dikatakan HAM sudah ada sejak kita masih ada dalam kandungan dan
melekat pada diri kita saat kita lahir. HAM bersifat umum (iniversal) karena diyakini bahwa
beberapa hak memiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga
bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu Negara atau Undang-undang
Dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal
langsung dari Tuhan. Dalam UU. No 39 tahun 1999 HAM merupakan seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.

Macam-macam Hak Asasi manusia menurut sifat masyarakat pada umumnya :

1. Hak Asasi pribadi (personal ) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk
agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak Asasi ekonomi (property right) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual
sesuai serta manfaatnya. Missal : orang berhak membeli perhiasan namun orang tersebut
juga berhak menjual perhiasan tersebut saat mereka butuh.
3. Hak Asasi politik (political right) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak pilih (hak
memilih dan dipilih), hak untuk mendirikan partai politik. Misal : setiap orang berhak
mencalonkan dirinya sendiri dalam sebuah pemilihan wakil rakyat, namun orang lain juga
berhak menentukan pilihan tersebut.
4. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dalam pemerintah (right
legal equality).
5. Hak Asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right)hak memilih pendidikan dan
mengembangkan kebudayaan
6. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural
right), misal : perlakuan dalam hal penahanan, penangkapan, pengeledahan, peradilan dsb.

Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus di
dasarkan pada prinsip bahwa hak hak tersebut kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik
dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. HAM di Indonesia di dasarkan pada
konstitusi NKRI, seperti UUD dan Pancasila. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM
harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten agar tercapai masyarakat yang
adil dan sejahtera.

Namun seperti kita ketahui bahwa selama ini yang terjadi di kenyataan cukup jauh dari apa
yang diharapkan, misalnya saja yang sedang sering dibicarakan dimedia mengenai
pembunuhan disertai mutilasi yang didasari masalah yang sepele. Lain lagi yang terjadi
dengan seorang anak yang dipidana karena mencuri sepasang sandal jepit, sedangkan
kalangan elite politik yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi masih saja melenggang
bebas. Ibarat sebuah paku, penegakan hukum di Indonesia tajam dibawah tetapi tumpul di
atas. Tentu masih banyak kejadian yang mencerminkan ketidak adilan di bidang hukum dan
HAM, terlepas dari hal-hal negatif itu pastilah lebih banyak hal yang telah diberikan Negara
Indonesia kepada kita sebagai warganya.

BAB III

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Ä Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Ä Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Ä HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak
dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau
kehadirannya bisa dikatakan HAM sudah ada sejak kita masih ada dalam kandungan dan
melekat pada diri kita saat kita lahir.

Dalam kehidupan bernegara kita mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban yang dapat
kita peroleh. Namun sebelum kita menuntut hak akan lebih bijak apabila terlebih dahulu
menjalankan kewajiban sebagai warga Negara yang baik.

Penegakan hukum dan hak asasi di Indonesia memang dinilai banyak pihak masih sangat
rendah. Penegakan hukum dan HAM di ibaratkan sebagai sebuah paku, yang maknanya tajam
dibawah dan tumpul di atas. Namun terlepas dari itu, perlu kita maknai bahwa banyak hal
yang telah diberikan Negara kepada kita sebagai warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. Cerdas, Kritis dan
Aktif Berwarganegara. Jakarta: Erlangga.

Comments are closed.

http://juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2012/03/27/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

Hak & Kewajiban Warga Negara

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah di tentukan oleh
undang-undang. Misalnya hak mendapatkan pendidikan dasar,hak mendapatkan rasa aman.

Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya,wajib mematuhi
rambu-rambu lalulintas dan wajib membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. Notonagoro :

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan
melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa olehnya.

Menurut Prof Notonagoro :

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu
oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh yang berkepentingan.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Sehingga secara umum, hak dan kewajiban dapat didefinisikan sebagai :

Hak : Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Contoh-Contoh Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama,satu sama lain tampa terkecuali. Namun
biasanya bagi yang memiliki uang atau tajir bias memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban
sebagai warga Negara republik Indonesia.

Contoh Hak warga Negara Indonesia

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
4. Setiap warga Negara bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan
masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga Negara berhak mempertahankan wilayah Negara kesatuan Indonesia atau NKRI
dari serangan musuh.
7. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan
berserikat,berkumpul,mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-
undang yang berlaku.

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam
membela,mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia dari serangan musuh.
2. Setiap warga Negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
3. Setiap warga Negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar Negara,hukum dan
pemerintahan tampa terkecuali,serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga Negara berkewajiban taat,tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah Negara Indonesia.
5. Setiap warga Negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar
bangsa kita bias berkembang dan maju kea rah lebih baik.
6. Wajib mematuhi HAM setiap warga Negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945.:

Di bidang pendidikan

Sesuai dengan Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya yang ke-empat
yang membahas mengenai pendidikan di indonesia, tertulis dan tercantum bahwa

ayat 1 : Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

ayat 2 : Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan
belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ini membuktikan bahwa tanggung jawab Negara atau pemerintah sangatlah besar, karena mereka
pun bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini.

Dalam bidang agama

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Dalam bidang politik

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada
kecualinya”.

Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Arti pesannya adalah:

Hak berserikat dan berkumpul.

Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat)

Tugas dan Tanggung Jawab Negara

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya.
2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar.
3. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan
APBD.
5. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
6. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
7. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting begi negara dan menguasai hidup
orang banyak.
8. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan
nasional.
9. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak
10. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.

Sumber :

http://allaboutkwn.blogspot.com/2010/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut.html

http://master-bonbon.blogspot.com/2012/04/hak-kewajiban-warga-negara.html

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45

Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi
pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak
daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat
akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini,
maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada
akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui
posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya.
Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang
sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban
seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan
kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak
untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat
banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi
daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan
haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari
mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak
warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal
ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan
pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia
ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan
kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini
kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan
negara pada umumnya berupa peranan (role).

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia
tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(pasal 28B ayat 1).

- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Berkembang”

- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.

- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat
2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD
1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu
:

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-
undang.

2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2),
taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan
negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

79. Hak dan Kewajiban Warga Negara
April 7th, 2012 • Related • Filed Under

Hak dan Kewajiban Warga Negara

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri
dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul

Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :
1. Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)
2. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)
3. Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
4. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
5. Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)
6. Hak untuk hidup (pasal 28 A)
7. Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)
8. Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak
(pasal 28 B ayat 2)
9. Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)
10. Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)
11. Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)
12. Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)
13. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)
14. Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4)
15. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1)
16. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai denga
hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2)
17. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat
3)
18. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
19. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (pasal
28 G ayat 1)

20. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat
manusia (pasal 28 G ayat 2)
21. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)
22. Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)
23. Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama (pasal
28 H ayat 2)
24. Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)
25. Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)
26. Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)
27. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1)
28. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)
29. Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)
30. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun
tulisan (pasal 28)
31. Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)
32. Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
33. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar
bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

Beberapa Kewajiban Warga Negara lainnya:
1. Melaksanakan aturan hukum.
2. Menghargai hak orang lain.
3. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan–kebutuhan masyarakatnya.
4. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas–tugasnya
5. Melakukan komuniksai dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal dan pemerintah
nasional.
6. Membayar pajak
7. Menjadi saksi di pengadilan
8. Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan lain–lain.

C. Tanggung jawab warga negara
Tanggung jawab warga negara merupakan pelaksanaan hak (right) dan kewajiban (duty)
sebagai warga negara dan bersedia menanggung akibat atas pelaksanaannya tersebut.
Bentuk tanggung jawab warga negara :
1. Mewujudkan kepentingan nasional
2. Ikut terlibat dalam memecahkan masalah–masalah bangsa
3. Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan)
4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi

D. Peran warga negara
1. Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara.
2. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
4. Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, melakukan pembinaan
kepada fakir miskin.
5. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
6. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
7. Menciptakan kerukunan umat beragama.
8. Ikut serta memajukan pendidikan nasional.
9. Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa.
10. Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll).
11. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
12. Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

Sumber:

http://organisasi.org/hak_dan_kewajiban_sebagai_warga_negara_indonesia_ilmu_ppkn_pend
idikan_kewarganegaraan_pmp_pendidikan_moral_pancasila

s_waluyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17744/draft-1.doc

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/79-hak-dan-kewajiban-warga-negara/

http://www.slideshare.net/lalapow/tugas-p-kn-kelompok-7-copy-12337725

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban

1. Pengertian
Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang
telah itentukan oleh undang-undang. MIsalnya, hak mendapat pendidikan dasar, hak mendapt
rasa aman.
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. MIsalnya, wajib mematuhi
rambu-rambu lalulintas dan wajib membayar pajak.

Orang yang mendiami wilayah suatu Negara, bisa jadi warga Negara tersebut atau warga
Negara asing. Di Indonesia, misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia bias
warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang memiliki kepentingan di Indonesia.
Namun, mereka bukanlah warga Negara Indonesia. Jadi, tidak semua orang yang tinggal di
wilayah suatu Negara adalah warga Negara tersebut . tentu saja Warga Negara Indonesia
(WNI)dan Warga Negara Asing (WNA) memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.

Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanankan. Jika tidak
dilaksanankan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan hak adalah
kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-
undang. Pembatasan ini harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak sampai
melanggar hak orang lain. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang.

Dengan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan
kepentingannya. Sebagai warga Negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.
Dengan pendidikan, kita akan mewujudkan cita-cita kita.

Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus menuntut
hak tanpa memenuhi kewajiban. Sebaliknya, Negara juga tidak boleh berlaku sewenang-
wenang dengan menuntut warga Negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi
hak-hak mereka.

a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum
b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri
dari serangan musuh
g. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul

a. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.
b. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh
c. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
d. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara Indonesia
e. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar
bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara terhadap Pemerintah

Dalam hubungan antara warga Negara dan pemerintah sebenarnya terdapat hak dan
kewajiban. Pemerintah dipilih warga Negara, atau setidaknya memperoleh dukungan dari
warga Negara melalui wakil-wakilnya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk
memajukan kesejahteraan seluruh warga Negara.

Selain itu, pemerintah berkewajiban pula mengakui dan melindungi hak-hak warga Negara.
Pengkuan dan perlindungan terhadap warga Negara dicantumkan dalam undang-undang
dasar.

Warga Negara memiliki berbagai hak. antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan,
memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlindungan dari rasa takut, atau ikut serta
dalam kegiatan politik.

Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut
antara lain mematuhi hokum, menjaga persatuan, dan menjaga ketertiban.

3. Motivasi dalam Pembelaan Negara
Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warganegara akan hak dan
kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk
mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk
membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan
kelebihan negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga negara hendaknya juga
memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara
Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan
motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia.

§ Pengalaman sejarah perjuangan RI

§ Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis

§ Keadaan penduduk ( demografis ) yang besar

§ Kekayaan sumber daya alam

§ Perkembanganm dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan

§ Kemungkinan timbulnya bencana perang

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Similaire à Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya (20)

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya