Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia mulai dari janji Perdana Menteri Jepang hingga pembentukan PPKI. 2. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka dan menghasilkan Piagam Jakarta. 3. PPKI dibentuk Jepang untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan dan pendirian negara Indonesia merdeka. P

1. PROSES PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
A. Janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso
1. Tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II makin terjepit Sekutu, sebab
beberapa wilayah yang dulu dikuasai Jepang jatuh ke tangan Sekutu dan kondisi yang sangat
memukul Jepang berupa mundurnya moral masyarakat Jepang, produksi peralatan perang
merosot, dan permasalahan bidang logistik.
2. Cara Jepang memulihkan kondisi tersebut dengan menarik hati bangsa Indonesia, maka
tanggal
7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso
mengumumkan daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka “kelak di kemudian
hari”, sehingga pengumuman tersebut disambut gembira bangsa Indonesia.
B. Pembentukan BPUPKI
1. Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari kepada bangsa
Indonesia, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia segera menuntut janji untuk
diwujudkan.
2. Akibat desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kedudukan Jepang
yang makin terdesak, maka Letnan Jenderal Kumakici Harada (pimpinan tentara Jepang di
Jawa) tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai), dengan susunan pengurus :
Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
Ketua Muda : Ichibangase
Ketua Muda : R.P. Soeroso
Sekretaris : A.G. Pringgodigdo
Anggota : 60 orang
3. Maksud dan tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal
yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika menginginkan
kemerdekaan,maka bangsa Indonesia harus memiliki dasar negara, yang akan dirumuskan
oleh BPUPKI.
4. Tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI diresmikan pemerintah bala tentara Jepang dan
dilangsungkan upacara persiapan di gedung Cuo Sangi In, Jl. Pejambon Jakarta (sekarang
gedung departemen luar negeri), kemudian dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru
(bendera Jepang) oleh M.r.A.R.Pringgodigdo dan disusul pengibaran bendera Sang Saka
Merah Putih oleh Toyohiko Masuda.

2. 5. Peristiwa tersebut membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam usaha
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menggugah semangat bangsa Indonesia untuk
berjuang memperoleh kemerdekaan.
6. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali yaitu :
a. Sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 Juni 1945)
1) Sidang BPUPKI I membahas dan menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka
yang tertuang dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
2) Ada tiga pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu :
a) Tanggal 29 Mei 1945, hari pertama persidangan pertama BPUPKI, Muh.Yamin
mengemukakan Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia yaitu :
1) Peri kebangsaan
2) Peri kemanusiaan
3) Peri ketuhanan
4) Peri kerakyatan
5) Kesejahteraan rakyat
b) Tanggal 31 Mei 1945, Prof.Dr. Mr. Supomo memusatkan pidatonya pada dasar Negara
Indonesia merdeka yaitu :
1) Persatuan
2) Kekeluargaan
3) Keseimbangan lahir batin
4) Musyawarah
5) Keadilan rakyat
c) Tanggal 1 Juni 1945 pada rapat terakhir dalam sidang pertama, Ir. Soekarno dalam pidatonya
mengemukakan perumusan lima dasar negara Indonesia merdeka, yaitu :
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
3) Mufakat atau demokrasi
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang Maha Esa
3) Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 berisi usul dasar negara Indonesia merdeka dan usul
nama bagi dasar negara yakni Pancasila.
4) Sidang pertama BPUPKI berakhir tanggal 1 Juni 1945 tidak menghasilkan kesimpulan atau
perumusan, tetapi hanya ada saran-saran atau usulan mengenai rumusan dasar negara
Indonesia merdeka.

3. 5) Setelah itu BPUPKI mengadakan reses lebih dari satu bulan dan sebelum reses, kemudian
dibentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, dikenal dengan nama Panitia Sembilan,
anggota yaitu Ir.Soekarno (sebagai Ketua), Drs.Mohammad Hatta, Mr.Mohammad Yamin,
Mr.Ahmad Subardjo, Mr.A.A.Maramis, Abdul Kadir Muzakir, Wachid Hasyim, H.Agus
Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Tugas panitia kecil yaitu menampung saran, usul dan
konsepsi para anggota untuk diserahkan melalui sekretariat.
6) Ir. Soekarno melaporkan bahwa tanggal 22 Juni 1945 Panitia Kecil mengadakan pertemuan
dengan 38 anggota BPUPKI, sebagian diantaranya menghadiri sidang Cuo Sangi In, dengan
hasil pertemuan telah ditampung suara-suara dan usul-usul lisan anggota BPUPKI.
7) Panitia sembilan berkumpul menyusun rumusan dasar Negara berdasarkan pemandangan
umum para anggota dan berhasil merumuskan maksud dan tujuan pembentukan Negara
Indonesia merdeka. Rumusan diterima secara bulat dan ditandatangani Mr.Muh.Yamin.
Rumusan hasil Panitia sembilan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
8) Rumusan dasar negara Indonesia Merdeka berdasar Piagam Jakarta yaitu:
a) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
b) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
c) Persatuan Indonesia.
d) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
e) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Sidang BPUPKI II (10 - 17 Juli 1945)
1) membahas dan menghasilkan rancangan hukum dasar negera Indonesia merdeka (undang-
undang dasar) dan Piagam Jakarta dijadikan pembukaan Hukum Dasar.
2) pembukaan atau preambulenya disusun oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar
berjumlah 19 orang (termasuk ketua), diketuai Ir.Soekarno.
3) Sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat
meyetujui isi preambule (pembukaan) yang diambil dari Piagam Jakarta, kemudian dibentuk
panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo, dengan hasil
perumusan panitia kecil ini disempurnakan bahasanya oleh ”Panitia penghalus bahasa” terdiri
dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Supomo.
4) Sidang tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar, Ir.Soekarno selaku ketua melaporkan tiga hasil panitia, yaitu :
a) Pernyataan Indonesia merdeka.
b) Pembukaan Undang-Undang Dasar.

4. c) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.
5) Sidang BPUPKI II disetujui secara bulat yaitu :
a) Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka.
b) Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar itu.
6) Pembukaan Hukum Dasar diambil dari piagam Jakarta dengan beberapa perubahan
yaitu :
a) Pada alinea ke-4, perkataan ”Hukum Dasar”, diganti dengan ”Undang-Undang Dasar”.
b) ... berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, diganti dengan :
”berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.”
c) Dan di antara ”Permusyawaratan perwakilan” dalam Undang-Undang Dasar ditambah
dengan garis miring (/).
7) Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
C. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
1. Tanggal 6 Agustus 1945 Kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat yang tergabung
dalam pasukan Sekutu. Bayangan kekalahan makin menghantui para pemimpin Jepang,
sehingga Jepang seakan-akan hendak mewujudkan janjinya kepada bangsa Indonesia untuk
merdeka.
2. Tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) atau Docuritsu Junbi Inkai oleh Jepang.
3. Tugas PPKI ada 2 yaitu :
a. mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah dari bala tentara Jepang kepada bangsa
Indonesia.
b. mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan RI.
4. Anggota PPKI berjumlah 21 orang Indonesia yang mewakili berbagai daerah di Indonesia,
dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang yaitu Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti
Melik, Ki Hajar Dewantoro,
Iwa Kusumasumantri, Mr. Kasman Singodimejo, danWiranatakusumah.
PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno, wakilnya Drs. Moh.Hatta, dan penasihatnya Mr. Ahmad
Subarjo.
5. Tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dibom atom oleh pasukan Amerika Serikat,
akibatnya Jepang makin tidak berdaya, maka Jenderal Besar Terauchi selaku Panglima

5. Tentara Umum Selatan, yang mengepalai semua tentara Jepang di seluruh kawasan Asia
Tenggara,memanggil Ir.Soekarno, Drs.Mohammad Hatta, dan dr.Radjiman Wedyodiningrat
agar datang ke markas di Dalat (Vietnam).
6. Rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke kota Dalat di Vietnam tanggal 9
Agustus 1945 untuk melakukan pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi tanggal 12
Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyatakan bahwa
pemerintah kemaharajaan Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia dan kemerdekaan dapat diumumkan apabila segala persiapan sudah selesai.
7. Pada pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 kepada para pemimpin bangsa Indonesia, Jenderal
Besar Terauchi menyampaikan 4 hal yaitu :
a. Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
b. untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI.
c. pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan secara berangsur-
angsur dari Pulau Jawa, baru disusul pulau lainnya.
d. wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
8. Para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa
Indonesia sendiri, dengan syarat :
a. Menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapinya, maka bangsa Indonesia harus
mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama pemerintah Jepang meneruskan
perjuangan untuk memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya.
b. Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.
9. Selama masa tugasnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali setelah Proklamasi
Kemerdekaan yaitu tanggal 18,19, dan 22 Agustus 1945.
10. Hasil-hasil sidang-sidang PPKI :
a. Hasil keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu :
1) Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD negara RI.
2) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
3) Untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia.
b. Hasil keputusan sidang PPKI II tanggal 19 Agustus 1945 yaitu :
1) Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya.
2) Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya.
3) Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan.
4) Pembentukan komite nasional di setiap provinsi.
c. Hasil keputusan sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945 yaitu :

6. 1) Dibentuk Komite Nasional.
2) Dibentuk Partai Nasional Indonesia.
3) Dibentuk tentara kebangsaan.
d. PPKI selesai melaksanakan tugasnya tanggal 22 Agustus 1945, tetapi baru dibubarkan
tanggal 29 Agustus 1945 bersama pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP).
11. Pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pembukaan dan batang tubuh undang-undang
Dasar 1945 disyahkan oleh PPKI. Pembukaan UUD 1945 yang disyahkan diambil dari
Piagam Jakarta dengan perubahan atas pesan dari tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia bagian
timur setelah berkonsultasi dengan pemuka-pemuka Islam.
12. Rumusan Pancasila Dasar Negara yang otentik berupa rumusan PPKI tanggal 18 Agustus
1945 yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI
1. Setiap persidangan BPUPKI selalu muncul perbedaan pendapat tentang rumusan dasar
negara, mukadimah, dan batang tubuh undang-undang dasar (UUD).
2. Dalam sidang BPUPKI I terdapat dua golongan yang berbeda pendapat yaitu :
a. Golongan Islam menginginkan Indonesia ditegakkan menurut syariat Islam.
b. Golongan Nasionalis menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan paham kebangsaan.
3. Dalam sidang BPUPKI II muncul perbedaan pendapat tentang bentuk Negara, mereka
memperdebatkan bentuk Negara kerajaan (monarki), negara Islam, negara federal, dan
negaraRepublik, sehingga akhirnya dipilih bentuk negara republik.
4. Pada sidang PPKI muncul beberapa perbedaan pendapat mengenai wilayah negara, pemilihan
presiden dan wakil presiden, rumusan dasar negara, kementerian, serta pembagian daerah.
5. Dalam sidang PPKI muncul kembali perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan
sekuler, terutama mengenai sila pertama dalam rumusan dasar negara. Golongan Islam
menginginkan tetap seperti Piagam Jakarta yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Setelah melalui perdebatan dan demi
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya semua golongan menerima sila pertama

7. berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Penetapan ini memberikan keleluasaan bagi
perbedaan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
PROSES TERBENTUKNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BESERTA KELENGKAPANNYA
Terbentuknya Negara Kesatuan dan pemerintahan republik Indonesia serta
kelengkapanya.
Negara republik Indonesia di lahirkan belum sempurna pada tanggal 17 agustus 19945 pada
kenyataanya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu langkang yang di ambil
oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan
pembentukan alat kelengkapan negara.
Untuk itu PPKI mengadakan siding sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945,
19 Agustus 1945 dan 22 Agusrus 1945.
Sebelum rapat dimulai muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar jawa,
diantaranya :
– Mr. Latuharhary ( Maluku ), Dr. Samratulangi ( Sulawesi )
– Mr. Kadjudin noor dan Ir. Pangeran Noor ( Kalimantan )
– Mr. I Ketut Putja ( Nusa Tanggara )
Yang menyampaikan keresahan penduduk non islam mengenai kalimat
dalam piagam Jakarta yang nantinya akan di jadikan Rancangan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia.
Kalimat yang dimaksud adlah “ Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat islam
bagi para pemeluknya “.
Serta syarat kepala negara harus seorang muslim. Untuk mengatasi maslah tersebut Drs.
Muhammad Hatta beserta Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singa
Dimutjo dan Mr.Teuku Muh. Hasan.
Membicarakan secara khusus, akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan yang luas
dan menegakkan Negara Indonesia yang baru didirikan, rumusan kalimat yang
didasarkanmemberatkan oleh kelompok non islam di hapus sehingga menjadi berbunyi “
Ketuhanan Yang Maha Esa “
Dan syarat kepala negara adlah orang Indonesia asli untuk memahami hasil siding scara
lengkap, maka perhatikan di bawah ini.
Keputusan Penting dalam Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

8. Mengesahkan dan menetapkan Undang –Undang Dasar Republik Indonesia yang telah
disiapkan oleh (BPUPKI ) yang kemudian di kenal dengan Undang-Undang dasar 1945
– Memilih Ir. Soekarno sebagi presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden.
Pemilihan preiden dan wakil presiden di lakukan secara akumulasi atas usul dari Otto
Iskandarnoto
– Membentuk sebuah komite Nasional ( Untuk membantu Presiden Selama
MPR dan DPR belum dibentuk )
Keputusan Sidang pada tangga 19 Agustus 1945
Pada tanggal itu PPKI melanjutkan sidangyang ke-2 kalinya berhasil memutuskan :
1. Pembagian wilayah terdiri atas 8 Propinsi
1. Jawa Barat, Gubernurnya Sutarjo Karto Hadikusumo
2. Jawa Tengah, Gubernurnya R. Panji Suroso
3. Jawa Timur, Gubernurnya R.A. Suroso
4. Borneo ( Kalimantan ), Gubernurnya Ir Pangeran Muhammad Noor
5. Sulawesi, Gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
6. Maluku, Gubernurnya Mr. J. Ratuharhary
7. Sunda Keci ( Nusa Tenggara ), Gubernurnya Mr.I Gusti Ketut Pudja
8. Sumatra, Gubernurnya Mr Teuku Muhammad Hasan
1. Pembentukan Komite Nasional ( Daerah )
2. Menetapkan 12 Deparemen dengan Mentri-mentrinya mengepalai departemen dan
3. Mentri negara sebagai berikut :
4. Departemen Dalam Negeri : Di kepalai R.A.A. Wiranata
Kusumah
1. Departeman Luar Negeri : Mr. Ahmad Soebarjo
2. Departemen Kehakiman : Prof. Dr.Mr. Supomo
3. Departemen Keuangan : Mr.A.A. Marimis
4. Departemen Kemakmuran : Surahman Cokrodisurjo
5. Departemen Kesejahteraan : Dr. Bantaran Morto Atmojo
6. Departemen Pengajaran : Ki. Hajar Dewantoro
7. Departemen Sosial : Iwa Kusuma Sumantri
8. Departemen Pertahanan : Supriyadi
9. Departemen Perhubungan : Abi Kusno Tjokrosuyoso
10. Departemen Pekerjaan Umum : Abi Kusno Tjokrosuyoso
11. Departemen Panerangan : Mr. Amir Syarifudin

9. Sedangkan 4 Mentri Negara yaitu :
Mentri Negara : Wachid Hasyim
Mentri Negara : M. Amir
Mentri Negara : R. Otto Iskandar Diratta
Mentri Negara : Rm. Sartono
Disamping itu pula Diangkat pejabat Tinggi Negeri sebagai berikut :
1. Ketua Mahkamah Agung : Dr.Mr. Kusuma Atmaja
2. Jaksa Agung : Mr. Gatoto Tarunamiharja
3. Sekretaris Negara : Mr. Agung Pringgo Digdo
4. Juru Bicara : Soekarjo Wirjo Pranoto
Keputusan Sidang Ke-3 PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 Memutuskan
Pembentukan Komite Nasional Pusat ( KNPI ).
Sidang PPKI tangal 22 Agustus 1945 maka dibentuk Komite Nasional Indonesiaadalah badan
yang akan berfungsi sebagai ( DPR ). Sebelum
diselenggarakan pemilhan Umum ( Pemilu )
KNIP diketuai oleh “ Mr. Kasman Singodimejo dan anggota ( KNIP ) dilantik tanggal 29
Agustus 1945.
Tugas Pertama KNIP adalah Membentuk tugas kepresidenan namun tetapi diperluas tidak
hanya sebagi nasehat Presiden, Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP
16 Oktober 1945.
Membentuk Parta Nasional Indonesia ( PNI )
Pada tanggal 22 Agustus PPKI bersidang Ke-3 kalinya dan menghasilkan Keputusan antara
lain pebentukan Partai Nasional Indonesia. Yang pada waktu sidang itu dimaksudnya menjadi
satu-satunya partai politik di Indonesia ( Partai Tunggal ). Dalam perkembangan muncul
maklumat 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan PNI ditundai
dan KNIP mengajukan usul kepada pemerintahan agar rakyat diberikan kesempatan seluas-
luasnya untuk mendirikan parpol, Kemudian maklumat dikenal dengan maklumat 3
November 1945.
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat ( BKR )
( BKR ) ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang ( BPKKP ).
Yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk kselamatan rakyat. BKR tugasnya
sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dibawah kordinasi KNI Daerah.
Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera mmbentuk
BKR sebagai wadah perjuangan.

10. – BKR Jakarta dipimpin : Kaprawi
– BKR jawa timur : Dra. Moestopo
– BKR jawa tengah : Soediman
– BKR jawa barat : Arudji Kartawinata
Keputusan tersebut karena pemerintahan belum tertera yang bersifat Nasional. Pada tanggal 5
oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintahan yang menyatakan berdirinya, tertera
keamanan Rakyat (TKR ) sebagai pemrintahan TKR di setujui Supriyadi. Dan Supriyadi
ternyata tidak pernah sekali muncul.
Pada bulan November atas prakarsa tinggi TKR di ladakan pemilihan tertinggi TKR yan baru
terpilih colonel Soederman. terpilihnya soederman merupakan titik puncak perkembangan
pada bulan januari 1946 ( TKR ) beubah menjadi tentara rakyat Indonesia ( TRI ) pada bulan
juni 1947 ( TRI ( berubah menjadi tentara nasional Indonesia ( TNI ) sampai sekarang.

11. 1. Jelaskan alasan Jepang membentuk BPUPKI!
2. Jelaskan tujuan dibentuknya BPUPKI!
3. Apakah hasil sidang BPUPKI ke I pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945!
4. Sebutkan 2 hasil sidang BPUPKI ke II pada tanggal 10 - 17 Juli 1945!
5. Sebutkan 2 tugas pokok PPKI pada saat dibentuk?
6. Bagaimanakah kondisi Jepang dalam Perang Pasifik sehingga mendorong PM Koiso
mengeluarkan janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia?
7. Apakah tujuan PM. Kuniaki Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan kepada rakyat
Indonesia?
8. Sebutkan rumusan dasar negara menurut Mr. Muh. Yamin!
9. Sebutkan rumusan dasar negara menurut Mr. Soepomo!
10. Sebutkan rumusan dasar negara menurut Ir. Soekarno!