Materi Pekerti 18-10-2010

1. 1
STRATEGI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN TINGGI : IMPLIKASINYA
TERHADAP
TUGAS DAN PERANAN DOSEN

2. STRATEGI
2
 Menempatkan sebuah sistem dengan segala
keterbatasan yang dimiliki pada posisi paling baik
di masa depan supaya mampu menanggapi
tantangan yang dihadapi

3. SUPRA SISTEM
Opportunity/
peluang
Masukan Luaran
Treat/tantangan
Opportunity
/peluang Masa
Depan
Unswagati Cirebon
2010

4. Apa Yang Harus Dilakukan?
4
Melakukan Telaah Strategis terhadap sistem
(pendidikan tinggi) tentang:
 Wawasan (Visi), misi, cita-cita atau mimpi
Misi dari sistem
 Keadaan internal dan lingkup eksternal yang
mempengaruhi pencapaian misi sistem (SWOT)
 Identifikasi masalah Utama
 Rencana Pengembangan

5. Seperti Apa Strategi Pengembangan
Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia?
5
STRATEGI
JANGKA PANJANG
PENDIDIKAN TINGGI
2003-2010
(Higher Education Long Term Strategy/
HELTS 2003-2010)

6. Bagaimana dengan Strategi
6
Pengembangan Universitas?
 hal yang sama di tingkat Universitas, skala yang
lebih kecil, dari supra sistem ke sub-sistem, bahkan
sub-sub sistem
Melakukan Telaah Strategis terhadap sistem (pendidikan
tinggi) tentang:
 Wawasan (Visi), misi, cita-cita atau mimpi
 Misi dari sistem
 Keadaan internal dan lingkup eksternal yang
mempengaruhi pencapaian misi sistem (SWOT)
 Identifikasi masalah Utama
 Rencana Pengembangan

7. Implikasi pada Peranan Dosen
7
 Relevansi: Peran dalam Mendesain dan
melaksanakan Perkuliahan
 Akuntabilitas: bisa dipertanggungjawabkan
Pemerataan: perluasan (kapasitas tampung,
proporsional bidang keahlian, jenjang pendidikan),
penyebaran geografis, pemenuhan kebutuhan lokal

8. Akuntabilitas
8
Pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan:
 Tujuan jelas, dapat dijabarkan menjadi tujuan-
tujuan khusus (standar kompetensi ke kompetensi
dasar)
 Kegiatan dapat diawasi supaya mengarah ke
tujuan
 Hasil efektif, karena tujuan tercapai
 Proses efisien
 Menjalankan mekanisme umpan balik untuk
penyempurnaan

9. 3

10. Kebijakan Dasar
Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003 -2010
9
 Daya Saing Bangsa
kontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia: meningkatkan kemampuan
dalam menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang
ada untuk dapat tampil sebagai bangsa yang terhormat dalam percaturan
regional maupun global
 Otonom
 Pendekatan terbaik untuk pengelolaan sistem pendidikan tinggi yang sangat
kompleks. Kewenangan dalam mengembangkan dan mengelola program pendidikan
secara mandiri untuk menghasilkan karya akademik dan lulusan yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat luas.
 Kesehatan Organisasi
kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademikm,
inovasi, kreativitas & pemanfaatan pengetahuan Meningkatkan kapasitas
institusi agar dapat selalu tumbuh dan berkembang, mengatasi dan
mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta proaktif
menyongsong masa depan.

11. Isu Strategis Daya Saing Bangsa
10
Integrasi Bangsa : PT selalu berperan
penting dalam pembentukan bangsa; PT
memberi inspirasi untuk NKRI; PT sebagai
kekuatan moral ; membentuk masyarakat
madani yang demokratis
Hanya lembaga yang mampu, otonom,
independen dan bertanggung jawab yang
dapat memerankan hal di atas

12. 11
Kesatuan Nasional
(Integrasi Bangsa)
Setiap institusi pendidikan tinggi memiliki otonomi

(kebebasan) untuk mengembangkan program-
programnya, namun harus terjadi sinergi satu sama
lain. Sinergi tersebut antara lain adalah dalam
pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kesadaran
sebagai warga negara, kesadaran sosial,
demokrasi, dll. Dengan demikian diharapkan para
lulusan PT tidak hanya memiliki kebanggaan
terhadap alamaternya atau daerah asalnya saja,
namun juga bangga sebagai Bangsa Indonesia.

13. Isu Strategis Globalisasi
12
PT mengalami perkembangan akibat
globalisasi dan kemajuan teknologi
informasi
 Globalisasi membuka peluang lebih besar
untuk akses pendidikan dan pengetahuan
yang lebih maju
Meningkatkan kemampuan mahasiswa
dalam hal : people skills, communication
skills & leadership

14. Globalisasi :
13
 Institusi pendidikan tinggi harus mampu
mengembangkan dirinya sehingga dapat
dikenal secara internasional, bahkan
sejajar dengan perguruan tinggi luar
negeri. Untuk itu perlu peningkatan
kerjasama dalam berbagai aspek
pengembangan pendidikan dengan
institusi pendidikan luar negeri.

15. Isu Strategis Penelitian dan Pendidikan
14
PT harus terus mengikuti perkembangan
iptek dan tetap relevan dengan kebutuhan
sosial ekonomi
PT harus mampu : kreasi pengetahuan;
kurangi ketergantungan asing; kapasitas
SDA berkelanjutan; teknologi yg sesuai;
substitusi impor dan nilai tambah;
peningkatan keadaan sosial dan kesehatan;
pengembangan peneliti

16. Kualitas penetilian dan pendidikan :
15
- Institusi pendidikan tinggi dapat dikenal
secara luas dari hasil karya akademik yang
berupa pengetahuan maupun produk
inovasi teknologi, serta lulusan (pendidikan
mahasiswa). Untuk itu arah
penyelenggaraan penelitian maupun
pendidikan haruslah relevan dan hasilnya
harus memenuhi standar kebutuhan
masyarakat luas  Standarisasi dan
sertifikasi

18. Isu Strategis Diferensiasi Misi
16
PT diharapkan untuk unggul dalam hal
pembelajaran, penelitian dan
pemberdayaan masyarakat
PT dapat mengunggulkan penelitian atau
pendidikan
PT dapat pula mengunggulkan 4 fungsi :
academic leadership; professional
development; technological training;
general higher education

19. Difrensiasi misi :
17
- Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang
begitu pesat, serta permasalahan dalam kehidupan
masyarakat menjadi semakin kompleks. Tidaklah
mungkin sebuah institusi pendidikan tinggi
menggeluti dan mengembangkan semua aspek
kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Oleh
karena itu pengembangan pendidikan tinggi harus
memiliki fokus program yang unik sehingga tidak
terjadi duplikasi dengan pengembangan institusi
lain. Dengan demikian diharapkan pengembangan
program-programnya dapat lebh efektif dan efisien.

20. Isu Strategis Akses Pengetahuan
18
Siklus akan kebutuhan tenaga ahli terjadi
dengan sangat cepat dan mudah sekali
berubah
PT harus tanggap terhadap tantangan
global dan mampu menyediakan
pendidikan yang fleksibel (distance
learning; short courses, modular
curriculum)
PT mempunyai hubungan erat denga
industri sehingga terbuka akses kepada
fasilitas pembelajaran dan penelitian

21. Akses pengetahuan :
19
- Agar institusi pendidikan tinggi dapat
berkembang secara dinamis diperlukan
adanya “knowledge and innovation
sharing”. Untuk itu perlu fasilitas untuk
akses seluas-luasnya atas perkembangan
pengetahuan di luar maupun penyediaan
layanan informasi agar pihak luar dapat
mengaksesnya dengan mudah.

22. Isu Strategis Otonomi
20
Pergeseran peran Ditjen Dikti yang semula
sebagai pelaksana berubah menjadi
fasilitator/ mediator dan pengawal kebijakan
Dalam hal penerimaan mahasiswa di
perguruan tinggi, hendaknya mengikuti
ketentuan bahwa tidak diskriminatf dan
memberi peluang bagi semuanya, ini
sebagai bentuk tanggung jawab sosial

23. ISU STRATEGIS :
OTONOMI
21
Pergeseran peran pengelolaan PT
Tanggung jawab sosial
PT melakukan :
Perencanaan program pengembangan,
peningkatan sumber daya, penggalangan sumber
dana secara akuntabel, serta peningkatan
tanggung jawab sosial
Perlu ketrampilan manegerial staff

24. Isu Strategis Kesehatan
22
Organisasi
Dikti perlu memberikan bimbingan kepada
perguruan tinggi untuk menciptakan
organisasi yang sehat
Bimbingan dilakukan dengan
memperhatikan bahwa kondisi PT berbeda
sehingga diperlukan best practice
Perlu dikembangkan good governance di PT
di mana PT mampu membuat perencanaan
dan mempunyai komitmen

25. Isu Strategis Pendanaan
23
Anggaran PT di Indonesia masih terendah, daya beli
masyarakat secara umum juga rendah
Perlu ada peningkatan anggaran PT dan perlu lebih
banyak partisipasi publik
Mekanisme penganggaran harus efektif (kompetisi
berlapis)
Dampak investasi thd. biaya perawatan dan
operasional
Perlu sistem audit yang kuat

26. STRATEGI
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 2004)
24
1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
30

27. 

28. ISU STRATEGIS :
DAYA SAING BANGSA
25
Integrasi Bangsa :
PT selalu berperan penting dalam pembentukan bangsa;
PT memberi inspirasi untuk NKRI;
PT sebagai kekuatan moral ;
membentuk masyarakat madani yang demokratis
Hanya lembaga yang mampu, otonom, independen dan
bertanggung jawab yang dapat memerankan hal di atas
Perlu standarisasi dan sertifikasi

29. ISU STRATEGIS :
OTONOMI
26
Pergeseran peran pengelolaan PT
Tanggung jawab sosial
PT melakukan :
Perencanaan program pengembangan, peningkatan
sumber daya, penggalangan sumber dana secara
akuntabel, serta peningkatan tanggung jawab sosial
Perlu ketrampilan manegerial staff

30. ISU STRATEGIS :
KESEHATAN ORGANISASI
27
Peningkatan kapasitas institusi
Tatakerja PT
Sumber daya keuangan
Sumber daya manusia
Penerapan Sistem
Penjaminan Mutu
Perlu profesionalisme staff

31. Dosen
28
adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentng Guru dan Dosen

32. Profesional
29
adalah pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang dan menjadi
sumber penghasilan kehidupan yang
memerlukan:
- keahlian,
- kemahiran, atau
- kecakapan yang memenuhi standar
mutu atau norma tertentu serta
- memerlukan pendidikan profesi.
Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2005

33. PRINSIP PROFESIONALITAS
Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005
30
profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus
yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai
berikut:
a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia;
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan
bidang tugas;
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan; dan
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

34. Pemberdayaan profesi dosen
Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005
31
diselenggarakan melalui pengembangan
diri yang dilakukan secara demokratis,
berkeadilan, tidak diskriminatif, dan
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, kemajemukan bangsa, dan kode
etik profesi.

35. KEDUDUKAN DOSEN
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005
32
Dosen mempunyai kedudukan sebagai
tenaga profesional pada jenjang
pendidikan tinggi yang diangkat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pengakuan kedudukan dosen sebagai
tenaga profesional dibuktikan dengan
sertifikat pendidik.

36. Fungsi Dosen
Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2005
33
 Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen
pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional.
 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional
bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional
dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab.

37. Tujuan
Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2005
34
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional
bertujuan untuk melaksanakan sistem
pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung
jawab.

38. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan
Jabatan Akademik
35
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, dan memenuhi
kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan
pendidikan tinggi tempat bertugas, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005

39. Kualifikasi akademik
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005
36
Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui
pendidikan tinggi program pascasarjana
yang terakreditasi sesuai dengan bidang
keahlian.
Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
a. lulusan program magister untuk program diploma
atau program sarjana; dan
b. lulusan program doktor untuk program
pascasarjana.

40. Sertifikat Pendidik untuk Dosen
Pasal 47 ayat (1)
37
Sertifikat pendidik untuk dosen
diberikan setelah memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik
pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya
asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan
tinggi yang menyelenggarakan program
pengadaan tenaga kependidikan pada
perguruan tinggi yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

41. Status Dosen, Jenjang dan Jabatan
38
Akademik Dosen-tetap
Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen
tidak tetap.
Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri
atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan
profesor.
Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik
profesor harus memiliki kualifikasi akademik
doktor.
Pengaturan kewenangan jenjang jabatan
akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh
setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4)

42. Profesor
39
 Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada
satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan
membimbing calon doktor.
 Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan
karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk
mencerahkan masyarakat.
 Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya
monumental lainnya yang sangat istimewa dalam
bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat
diangkat menjadi profesor paripurna.
 Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna
ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

43. PERAN DOSEN DALAM
PENGEMBANGAN INSTITUSI
40
Menjadi motivator, fasilitator dan tutor bagi
mahasiswa dalam belajar dan mengembangkan
ketrampilan dan keahliannya  Perlu pengetahuan
dan ketrampilan aktivitas instruksional
Menjadi inspirator, kreator dan inovator dalam
mengembangkan karya intelektual/inovatif  Perlu
keahlian khusus (special skill) dan keahlian umum
(generic skills) untuk mengembangkan keahlian
khususnya
Menjadi manajer dan pendukung pengembangan
institusi  Perlu pengetahuan dan ketrampilan
manajemen organisasi dan sistem pendidikan

44. TUGAS DOSEN
41
Merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran
Merancang dan mengevaluasi proses dan hasil
pembelajaran
Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum
Mengelola dan mengembangkan sarana dan
prasarana pembelajaran
Memberikan bimbingan belajar kepada
mahasiswa
Melakukan penelitian dan pengembangan karya
intelektual
Melakukan pengembangan dan pengelolaan
manajemen organisasi
Dll.

45. Hak dan Kewajiban Dosen
42
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas
kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan
kelulusan peserta didik; dan
g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi
profesi keilmuan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)

46. Penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum meliputi
43
gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta
penghasilan lain yang berupa
- tunjangan profesi,
- tunjangan fungsional,
- tunjangan khusus,
- tunjangan kehormatan, serta
- maslahat tambahan yang terkait dengan tugas
sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi
Pasal 52 ayat (1)

47. Gaji Dosen
44
Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi

yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi

yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan
kerja bersama.
Pasal 52 ayat (2), dan ayat (3)

48. Tunjangan Profesi
Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
45
 Pemerintah memberikan tunjangan profesi
kepada dosen yang telah memiliki sertifikat
pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 Tunjangan profesi diberikan setara dengan
1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh
Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
 Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

49. Tunjangan Fungsional
Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
46
 Pemerintah memberikan tunjangan fungsional
kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
 Pemerintah memberikan subsidi tunjangan
fungsional kepada dosen yang diangkat oleh satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
 Tunjangan fungsional dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara.

50. Tunjangan Khusus
Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
47
Pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada
dosen yang bertugas di daerah khusus.
Tunjangan khusus diberikan setara dengan 1 (satu)
kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat,
masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
Tunjangan khusus dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

51. Tunjangan Kehormatan kepada
Profesor
48
Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)
Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan

kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2
(dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh
Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi
yang sama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan

kehormatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Maslahat Tambahan
Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
49
 Maslahat tambahan merupakan tambahan
kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk
tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,
beasiswa, dan penghargaan bagi dosen,
serta kemudahan untuk memperoleh
pendidikan bagi putra dan putri dosen,
pelayanan kesehatan, atau bentuk
kesejahteraan lain.
 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat
tambahan.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan diatur dengan Peraturan
Pemerintah .

53. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
50
Dosen yang diangkat oleh
penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh masyarakat berhak memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58

54. Dosen dan pengembangan bidang
51
ilmu langka
Pasal 59 ayat (1), ayat (2)
Dosen yang mendalami dan mengembangkan

bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan
fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah

khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan.

55. Kewajiban Dosen
52 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen
berkewajiban:
a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik
tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam
pembelajaran;
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan
kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 60