SlideShare une entreprise Scribd logo

E-mail: wartanasional@rocketmail.com

•
•
Surat Kabar Warta Nasional
Surat Kabar Warta Nasional

Berita utama dalam surat kabar ini meliput eksekusi hukuman Susno Duadji setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya, serta penyidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan di Banten oleh Ditreskrimsus Polda Banten.

1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) ALAMAT REDAKSI Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, E-mail: wartanasional@rocketmail.com Kejagung Siap Eksekusi Susno Jakarta, (WN) Matan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepoli- sian RI, Komisaris Jenderal Purnawirawan, Susno Duadji tinggal menunggu waktu untuk menjalani masa pemidanaan. Kejaksaan Agung sudah me- nerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan Susno tetap dihukum 3,5 tahun penjara. Namun kapan pelaksanaan eksekusi terhadap Susno belum jelas. Alasannya masih butuh beberapa hari lagi untuk mempelajari putusan MA. >>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11 DIKORUPSI, POLDA TETAPKAN TERSANGKA HANURA SAMBUT BERGABUNGNYA HARY TANOE BAK SEORANG RAJA INFO HUKUM Warta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R I SURAT KABAR BERGAYA BAK RIHANNA Julia Perez SEKONGKOL, PDAM SEROBOT TANAH “NENEK RENTA” KEJAKSAAN TAK SERIUS” USUT DUGAAN KORUPSI DI RSUD KARAWANG DESAK PEMBORONG SELESAIKAN PEMBANGUNAN RKB Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang tidak serius mengusut dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Karawang. Pasalnya, pemanggilan terhadap Dirut RSUD dr. Wuwuh Utami Ningtyas yang dinilai terlibat belum dilakukan penyidik dengan alasan masih menunggu keterangan dari semua saksi. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan harapan pemerintah untuk kelancaran proses belajar mengajar sehingga Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana yang cukup besar yakni miliaran rupiah. HAL. 4 HAL.6 PENYANYI SEKSI, Julia Perez mengaku hanya menghabiskan biaya sebesar 1 juta rupiah untuk bergaya layaknya Rihanna. Biaya ini termasuk murah bagi Jupe. Pasalnya, biasanya dia bisa meng- habiskan dana sebesar 30-40 juta rupiah untuk penampilannya di atas panggung. Ditemui di Studio 6 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (10/2) Jupe memang terlihat berbeda. Ia mengenakan kemeja putih, hot pants, dan topi berwarna magenta serat sepatu kets. Diakui Jupe, gayanya kali ini terinspirasi dari Rihanna. “Ini gaya Rihanna, aku memang banyak terinspirasi sama gayanya dia. Gayanya asyik dan simple. Aku capek pagi-pagi harus blink-blink. Ini murah, aku beli ini cuma 300ribu. Kalau bisa dikalkulasiin sekitar 1 juta. Biasanya aku nyanyi bisa sampai 30 sampai 40 juta, sekarang lebih murah. Aku main di topi, rambut, baju biasa saja,” ujar Jupe. Gaya Rihanna yang dike- nakan Jupe ini pun diakuinya mendapat tanggapan positif dari orang-orang di seki- tarnya. “Semua senang pas aku gaya pakai topi, rambut pendek, sepatu ket mereka senang,” pungkas Jupe. (tim/kpl) SUBANG, (WN) Sungguh prihatin hidup di negeri nasib ini yang konon mengangungkan hukum, tetapi tidak memiliki politik hukum. Hukum dibiarkan berkembang liar dan mencari jalannya sendiri. Negeri ini seolah sedang menjalani hukum rimba, siapa punya jejaring kuat, BANTEN, (WN) Direktorat Reserse Krimi- nal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten tengah men- gusut kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung, di Kampung Pelambangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabu- paten Serang pada kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3). Proyek dari Dirjen Sumber Daya Air Kemen- trian PU TA 2012 senilai Rp32.390.900.000 di nilai banyak penyimpangan yang diduga mengakibatkan keru- gian keuangan Negara. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni DD pejabat BBWSC3 selaku pejabat pem- buat komitmen (PPK) dan IJ selaku manager wilaya hempat OFFICE : Komplek Ruko Pulomas Blok VI No.15 Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13260 Phone:(021) 478 68058 Fax:(021) 472 0542 Email: lsm.infasi@gmail.com Facebook: Lembaga Swadaya Masyarakat Infasi Ketua Umum : ketuaumum@lsminfasi.com Bendahara Umum : bendaharaumum@lsminfasi.com Ketua Bidang Hukum dan Ham :ketuabidanghukum@lsminfasi.com Proyek “Tanggul Ciujung Keragilan” Kejaksaan Agung me- nyatakan sedang menyiap- kan langkah untuk segera melakukan eksekusi. “Sa- linan putusan sedang dipe- lajari,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di kantornya, Ju- mat kemarin. Andhi mengatakan telah meminta Direktorat Ekseku- si untuk mempelajari salinan putusan tersebut. Menurut dia, Direktorat Eksekusi butuh waktu dua hari un- tuk mempelajari putusan Susno. “Soalnya salinannya tebal, jadi butuh waktu. Saya tegaskan tidak ada kendala bagi kami untuk mempe- lajari salinan putusan ini,” kata Andhi. Menurut dia, salinan pu- tusan perlu diperiksa den- gan seksama. Tujuannya untuk meng- hindari kes- alahan ketik hingga kes- alahan penaf- siran agar eksekusi ber- jalan dengan benar. Sali- nan putusan ini diterima Gedung Bundar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jika putusan tadi rampung dipelajari, Direk- torat Eksekusi akan memberi petunjuk kepada jaksa ekse- kutor di Kejaksaan Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap Susno. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penan- ganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 Novem- ber 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL, demikian seperti yang diku- tip dari laman MA, Selasa. D e n g a n d e m i k i a n , Susno Duadji tetap dihukum t i g a t a h u n enam bulan dan membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan pen- jara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012. Mantan Kab- areskrim Mabes Polri ini juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp4 mili- ar. Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan sejak putusan ditetapkan, maka harta bendanya akan disita. Majelis hakim PN Ja- karta Selatan menilai Sus- no terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno terbukti menyalahgunakan kewenan- gannya saat menjabat Kaba- reskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana ko- rupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Sementara itu melalui kuasa hukumnya, Susno Duadji menyatakan siap un- tuk menjalani eksekusi. Na- mun sebaliknya, bila dirinya diperlakukan tidak adil juga siap melakukan perlawanan. “Sebenarnya putusan klien kami tidak bisa dieksekusi, karena terjadi perbedaan nomor perkara yang men- gakibatkan cacat hukum,” ujar Frederic Yunadi. D i k a t a k a n , d a l a m perkara ini pihak Kejak- saan Negeri Jakarta Se- latan telah melakukan ke- salahan saat melayangkan surat panggilan terhadap kliennya guna melaksanakan eksekusi. Sebab, dalam su- rat penggilan tertulis No- mor 801K/Pid.Sus/2012, JAKARTA, (WN) Lebih dari satu jam upa- cara seremonial informal me- nyambut Harry Tanoesoedibjo (HT) disiapkan di kantor De- wan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di kawasan Blora, Jakarta Pusat, Minggu (17/2). Di bagian belakang kantor ada panggung musik dangdut dan tenda. Di depan kantor karpet merah dan barongsai warna-warni pun disiapkan. Tim penyambut yang ter- diri dari para fungsionaris
Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 EDITORIAL 2 KEPALA PERWAKILAN/ BIRO MABES POLRI : Charles , POLDA METROJAYA : Nevtorino FM, Ukky Mahendra, JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus CIMAHI : Pantun, CIANJUR : Nunuh Nugraha KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : Leonardus, MS CIAMIS : Ismoyojathi, Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, Jeni, BANJAR : Ara Sutara, Kris Amarta, Kusmayadi, TASIKMALAYA : Anda Juanda, Iron Saroni, Andi Fitriandi, SUMEDANG : Yaya Sunarya, SUBANG : S.Pohan SMHK, A. Rasyd SH, Sudjanan BA, Drs Rusja Bin Omon, Saryid SE, U. Samsudin, A.Gunawan, Wawan Hermawan, M.A, Afif, S, Didin Imanudin, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik, Tambunan, Nurlaela, KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Dauri, Sopriyanto, BANTEN: Achmed Nazip, Roni, TANGERANG: Asriyanto, Anwar, Toni, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS BENGKULU: Hengky M, Muhar, Sudaryan, Ade Saputra, Polian B, Syari’at, Herry Nata, Dody Aprianto, Niko Hartono, E.Yusti Mulya, Lidya M, Harry, Dedy P, M.Jafar, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi PALEMBANG : Asmadi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, Chairul, Erwanto, Purnama, Nurmansyah, Iskandar, Anhar Harun, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban,Y. Prumentius, D.Djong, PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd Kepala Perwakilan dan Kepala Biro di Surat Kabar Warta Nasional tanpa ada biaya administrasi koran dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi KETIKA TAK ADA LAGI RASA MALU OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi OLEH : NEVTORINO (Wartawan Warta Nasional) DITERBITKAN OLEH YAYASAN KANCA KARYA AKTA NOTARIS 21JULI 2000 PENDIRI Nano Proyogo PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang, PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ade Muksin DEWAN REDAKSI Nano Proyogo Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu Drs. Hiras Simanullang Ade Muksin PIMPINAN PERUSAHAAN Drs. Hiras Simanullang, WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Edward Gultom REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Ester Diana Kurniawati LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga, PEMBINA Budi Santoso, SE Hj. Zakariani Santoso Panther Roland Drs.Paulus Suminom PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH KONSULTAN HUKUM LBH-LSM CERDAS BANGSA STAF REDAKSI Sahat Lbn Gaol SE, Endang Suhaedi, Carles, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Aris Kuncoro, M.Suharno ST, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Leo Bharata, Sri Umiyati SH, Harley Utomo, Nino Pramono, Priyo, Nana Nurjana, Herlina, Jan Walden Saragih, Ramlan Naibaho, Sulistiani, Dede Silvia, Dion PM, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Selamet, Rojalih, Abdullah ALAMAT REDAKSI Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, email :wartanasional@rocketmail.com, No Rekening BANK MANDIRI : 132-00-1348836-7, A/N : Jamangalap Simanullang ALAMAT PERWAKILAN JAWA BARAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung MARKETING/ MANAGER IKLAN: Neneng, Lina, Cristin Sugeng - Widyawati, Purwanto, FOTOGRAFER, Hendri Awanto, SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) Di Polda Metrojaya Nomor Antrian Menjadi Penghasilan Awak Bus ALS Menipu Penumpang KONON kata para ahli hanya manusia mahluk ciptaan allah didunia yang mempunyai rasa malu. Karena hanya manusialah yang diberikan sang maha pencipta mempunyai akal dan pikiran. Itulah yang membuat mahluk ma- nusia sebagai mahluk yang paling tinggi derajat karena pengetahuan akan yang baik dan buruk se- hingga mempunyai rasa malu jika ada hal – hal yang membuat nilai dir- inya rendah derajatnya, martabatnya atau menu- run nilai kemanusiaannya sebagai manusia yang mempunyai nilai dan nor- ma – norma sesamannya. Meskipun ada istilah “malu-malu kucing”, ses- ungunhnya kucing tidak pernah mempunyai rasa malu yang sebenarnya. Tidak hanya perump- amaan dari kelakukan hewan kucing, yang se- benarnya lebih dominan naluri untuk bertindak. CILACAP, (WN) Bus Antar Lintas Sumatra (ALS) yang semestinya memberi pelayanan transportasi yang baik dan nya- man kepada penum- pang yang menggu- nakan jasanya untuk keperluan perjalan dari satu tempat ke tem- pat tujuannya, harapan ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kenyamanan penump- ang pada saat naik Bus ALS. Salahnysatunya Bus nomor 270. Pasalnya, ketida- knyamanan ini dira- sakan oleh beberapa penumpang yang be- rangkat dari Agen bus ALS yang bertempat disampang Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap dengan tu- juan Sibolga (Tapanuli POLDA Metrojaya mem- punyai cerita yang unik dan menarik untuk di publika- sikan.Untuk mendapatkan sebuah penghasilan, nomor antrian pun di jadikan lahan bisnis untuk mencari ken- tungan. Itu terlihat di gedung biru BPKB Polda Metrojaya contohnya, dimana para ok- Buktinya kucing tudak pu- nya rasa malu dalam ber- hubungan intim berlawanan jenis, selalu dengan hingar bingar berteriak-teriak, se- hingga orang tahu kucing sedang “kawin”. Rasa malu seringkali timbul dalam diri seseorang yang normal atau waras, karena dengan akal dan piki- rannya membandingkan ke- adaannya dengan orang lain, bahwa dia punya kekuran- gan. Sehingga muncul ang- gapan bahwa dia tidak se- baik orang lain, atau timbul rasa malu karena sadar telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu menurut penulis, hanya mahluk ma- nusialah yang mempunya rasa malu. Dengan demikian, apabila seseorang tidak pun- ya rasa malu karena melang- gar norma-norma sosial atau hukum yang berlaku, be- rarti manusia tersebut telah merendahkan martabatnya, menjadi setingkat dengan mahluk hewan lainnya. Dalam kaitan itu men- gunakan rasa malu untuk membina perilaku aparatnya atau PNS agar lebih disiplin melaksanakan fungsinya. Seorang rekan kerja, secara iseng mengatakan, doktrin rasa malu itu harus diso- sialisasikan kepada para aparat atau PNS supaya malu berbohong dan berbuat tidak jujur. Orang yg suka berbohong akan sulit untuk mempercayai orang lain, karena ada ketakutan ia akan dibohongi. Penulis melihat, hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) para pegawai atau staff tidak malu berbohong dan berbuat tidak jujur. Mereka setiap pagi sudah terbiasa men- gucapkan kata untuk ber- bohong, kebanyakan orang yang dibohongi adalah para tamu kantor dinas. Para tamu sudah berterus terang soal nama, darimana, dan tujuan kedatangannya. Saat tamu bertanya seperti misalnya, “apakah bapak Kepala Dinas ada di ruangnya ?, bisakah ketemu ?”. Segera pegawai yang bersangkutan menjawab “berbohong”, mengatakan bahwa bapak tidak ada, saya tidak tahu beliau dimana, padahal orang yang dicari tersebut ada diruangannya dan terbukti tidak berapa lama kemudian kepala dinas tersebut keluar dari ruangan- nya. Kebiasaan berbohong para pegawai tersebut di- lakukan karena inisiatif sendiri dan juga karena pesanan atasannya. Bahkan untuk membina perilaku PNS tersebut, di salah satu kantor pemer- intahan di Binjai, penulis membaca tulisan menge- nai rasa malu berbohong yang dibingkai digantung didingding untuk dapat dibaca semua orang yang ada diruangan. Yaitu tu- lisan sepuluh rasa malu : (1) Malu datang ter- lambat, (2) malu tidak ikut apel, (3) malu pulang lebih awal, (4) malu tidak masuk kerja, (5) malu terlalu sering minta ijin, (6) malu memakai pakaian dinas tidak sesuai aturan, (7) malu bekerja tidak ter- program, (8) malu bekerja terbengkalai, (9) malu bekerja tanpa pertang- gungjawaban, (10) malu tidak bertatakrama dan sopan santun. Dan memang didunia ini akan semakin kacau balau jika rasa malu ber- bohong ini tidak ada, teru- tama diantara pejabat, para elit, pejabat dan aparat. Malu …ah melanjutkan- nya. (**) num petugasnya sangat kre- atif dan imajinatif merubah sistem. Wow…sungguh luar bi- asa para petugas tersebut melakukan hal seperti itu, tak perduli terang-terangan atau pun secara sembunyi- sembunyi mereka mendi- siplinkan para pemohon agar bisa mendapatkan kekurangan yang nantinya bisa dimanfaatkan para ok- num petugas yang mencari keuntungan. Saat wartawan mencoba jadi pemohon untuk mengu- rus surat BPKB yang ingin dibalik nama, banyak sekali hal yang tidak masuk akal terjadi diruangan gedung BPKB Lantai 1 itu. Dari ok- num polisi, satpam, sampai petugas Resepsionispun ikut serta mencari rejeki tamba- han di gedung itu. Modus menunggu nonor antrian mereka mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mempersulit para pemohon yang ingin mendaftarkan permohonan balik nama BPKB. “Nomor Antrian” men- jadi salah satu yang wajib di ambil, bila pemohon in- gin mendaftar berkas balik nama BPKB. Para pemo- hon dibiasakan antri bila ingin mendapatkan Nomor Antrian tersebut, tidak mu- dah untuk mendapat Nomor Antrian itu, pemohon harus menunjukan kelengkapan berkas yang ingin di daftar. Diantaranya, BPKB asli, photo copy STNK, pho- to copy KTP,dan kwitansi bila ingin memproses balik nama BPKB. Tetapi ada hal yang sangat mempersulit pemohon, dengan membuat surat kuasa bila identitas nama tidak sesuai dengan yang mendaftar atau per- wakilan pemohon, sedang- kan petugas yang menjaga di mesin no antrian sibuk menyembunyikan nomor antrian itu untuk di bagikan ke oknum oknum yang ingin mendapatkan keuntungan. Dengan memoduskan sebuah nomor antrian para petugas yang berada di lan- tai 1 BPKB, mendapatkan rejeki tambahan dengan menjadi calo nomor antrian. Nomor antrian yang se- harusnya digunakan untuk menertibkan pemohon agar teratur di dalam pendaftaran, kini disulap menjadi peng- hasilan oleh beberapa oknum penjaga mesin antrian. Hal ini seharusnya diper- hatikan oleh pejabat yang menduduki pimpinan di tempat tersebut, agar tidak berlarut larut yang nantinya menjadi citra buruk bagi in- stansi didalamnya. (**) Tengah), Sumatera Utara pada tanggal 05 desember 2012. Dimana sesuai dengan pernyataan dari beberapa penumpang diantarany : MARETI, SYUKUR, EBIT TAFONAO kepada Warta Nasional menyampaikan bahwa sesuai dengan harga tiket bus ekonomi dari Sam- pang-Sibolga Rp 410.000/ orang. Namun biaya diatas ber- tambah lagi pada saat bus hendak berangkat, dimana penumpang yang tertera na- manya diatas diminta biaya bagasi Rp 50.000/orang, padahal barang bawaan para penumpang tidak melebihi 20 Kg sebagaimana aturan yang sudah tertera di tiket bus ALS. Penambahan biaya per- jalan ini bukan hanya itu saja pada saat penumpang dioper di kota Pinang, Su- matera Utara, para penum- pang diminta biaya tamba- han lagi untuk ongkos dari Kota Pinang ke Sibolga Rp 100.000/orang. Sesuai den- gan penuturan pada penum- pang mereka diminta uang tersebut secara paksa, dan setelah uang tersebut mereka bayarkan di Agen ALS kota Pinang. Namun bus yang mem- bawa mereka ke sibolga tidak kunjung datang. Pa- dahal mereka sampani di Kota Pinang pada pukul 19.30 Wib dan berangkat ke sibolga pada pukul 24.15 Wib. Sedangkan yang di- janjikan ALS Kota Pinang sebelumnya mobil tujuan sibolga akan tiba pada pukul 21.00 Wib. Selanjutnya penump- ang di berangkatkan dari kota Pinang tujuan sibolga pada pukul 24.15 Wib den- gan perjanjian agen ALS ke punumpang tidak di oper lagi. Namun janjiAgenALS kota pinang tersebut hanya sekedar menipu para penum- pang, dimana pada saat sam- pai di padang Sidempuan penumpang dioper lagi dan diminta biaya Rp 75.000/ orang sampai sibolga. Sesuai dengan konfir- masi Warta Nasional ke pihak perwakilan Agen bus ALS yang ada di Sampang, Kecamatan Sampang, Kabu- paten Cilacap, menurut Puji sebagai Kepala Agen ALS bahwa harga tiket dari sam- pag ke sibolga Rp 410.000/ orang, dan tidak ada biaya penambahan lagi sampai di tempat tujuan. Bahkan Puji sebagai Agen tidak bertang- gungjawab dengan biaya tambahan yang telah diminta dari penumpang melainkan tanggungjawab Perwakilan Jogja. Bahkan sesuai dengan pernyataan Puji bahwa tulisan yang telah ter- pampang dikantor ALS sampang “Perwakilan Antar Lintas Sumatera “ tidak memiliki ijin dari PT. ALS. Sehingga tu- lisan perwakilan tersebut hanya bertujuan untuk menarik hati para peng- guna jasa transportasi ALS, yang sebenarnya perwakilan tersebut han- ya sebagai Sub Agen. Sehingga sampai saat ini pengembalian ganti rugi terhadap penumpang yang dirugikan belum ada penyelesaian sampai sekarang. Melalui media ini nara sumber berharap agar ijin trayek ALS ju- rusan Sampang-sibolga ditutup saja oleh Di- nas Perhubungan karena konsumen yang merasa dirugikan tidak ada pe- nyelesaian sama sekali. (Habet Tafonao)
Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 JAWA BARAT 3 Usut Proyek Pemeliharaan Terminal Dishub Sarat KKN BANDUNG, (WN) Peningkatan pelayanan terminal salah satunya yaitu pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal dan merupakan prasarana transportasi angkutan umum yang sangat dibutuhkan khususnya Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat diperlukan yang aman, nyaman, bersih dan rapih. TERMINAL LEUWI PANJANG Usut Proyek RKB SMPN 36 Diduga Fiktif Pemukulan Buruh di PT. IBR Belum Dituntun Pembuatan Sertifikat Prona Jadi Ajang Pungli Dana Stimulan Program PIP Jadi Ajang Bancakan Oknum Kemenag Selewengkan Dana Haji Kondisi Sungai Batang Leutik yang semakin dangkal dan areal pesawahan yang kerap terendam banjir. Akan tetapi kenyataan dilapangan saat Warta Na- sional di salah satu Termi- nal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno Hatta, marak PKL (Pedagang Kaki Lima) dan tumbuhnya rumput liar yang tidak terawat beraorama tidak sedap dan adanya tu- nawisma yang tidur di sem- barang tempat. Dalam pemberitaan ed- isi 185 tanggal 4 Februari 2012, anggaran APBD ta- hun 2012 digelontorkan ratusan juta untuk proyek pemeliharaan terminal. Yai- tu Pemeliharaan Terminal Leuwi Panjang satu paket BANDUNG, (WN) Pengadaan fiktif meru- pakan tindakan pidana den- gan derajat lebih berat lagi dibandingkan dengan usaha mengurangi kuantitas dan/ atau kualitas barang/jasa. Kegiatan proyek pemban- gunan RKB SMPN 36 Kota Bandung dengan anggaran SUBANG, (WN) Dana Program Peningkatan Insfrastruktur Perdesaan (PIP) bernilai milIaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bagi desa-desa di Kabupaten Subang kuat dugaan di- jadikan bancakan dan sarat KKN. Dana yang bersumber dari APBD Propinsi tahun 2012 diperuntukan bagi 60 Desa di 19 kecamatan dan masing-masing desa kebagian Rp 50 juta ini disinyalir hanya diterapkan 20% hingga 50% saja, selebihnya dijadikan bancakan. Sinyalemen adanya penyelewengan dana Peningkatan Infra- sturktur Perdesaan (PIP), berdasarkan fakta dilapangan tampak- nya sudah sedemikian terbuka. Namun pihak-pihak yang terlibat didalamnya terkesan tutup mulut. Bahkan diantaranya beberapa oknum memandang jika praktek seperti itu dianggap lumrah. Sumber di kantor BPMKB KabupatenSubang menuturkan, untuk menyikapi adanya dugaan oknum yang meminta jatah atas dikucurkanya dana program itu, baik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Subang telah melayangkan Surat Edaran (SE), intinya instansi yang berkompeten agar tidak menggubris oknum yang berkeliaran hendak meminta jatah. Terpisah, menanggapi mencuatnya dugaan penyimpangan dana PIP itu, aktifis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Jawa Barat, A.Sutisna menyatakan merasa pri- hatin. Dia menilai bila oknum-oknum yang terlibat bancakan dana PIP itu dapat dikatagorikan sebagai perbuatan korupsi. Sutisna juga menyesalkan adanya pembiaran kebijakan admin- istrasi (baca: pembuatan SPJ fiktip), hal itu secara tidak langsung melegalkan tindak pidana korupsi itu sendiri. Melihat kondisi seperti itu, pihaknya meminta agar para penegak hukum segera turun tangan. “Polisi dan Kejari Subang harus proaktif, segera selidiki terendusnya kasus-kasus pelanggaran hukum itu, tangani secara serius hingga ke meja hijau. Bila terbukti beri hukuman setimpal, agar ada efek jera”, pintanya. (*abh/asuh) SUBANG, (WN) Lantaran diduga me- nyelewengkan dana peny- elenggaraan haji yang ber- sumber APBD Kabupaten Subang TA 2012 dikelola Panitia Penyelenggara Iba- dah Haji (PPIH) Kabupaten Subang. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sub- ang, Drs.Aldim,M.Si, dan Kasi Urusan Haji, Drs.Yaya Humaya,SH.M.Si, kini ter- paksa harus berurusan dengan pihak penegak SUBANG, (WN) Niat baik pemerintah terhadap warga kurang mampu terkait pembuatan sertifikat massal Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2013 di Desa-desa lokasi program di Kabupaten Subang, ternyata dicorengi oknum panitia, sehingga banyak mendapat kecaman warga. Pasalnya sejumlah oknum panitia diduga masih saja mengutip biaya diluar ketentuan, mereka berdalih telah di- musyawarahkan dengan warga. Padahal program tersebut telah dibiayai pemerintah alias gratis. Tindakan oknum itu dinilai sejumlah kalangan merupakan pungutan liar (pungli), karena jelas-jelas memungut biaya tanpa ada payung hukumnya, selain itu oknum panitia disinyalir telah memanipulasi data, untuk menghindari pembuatan Akta pera- lihanhak atas tanah. Kendati transaksi peralihan haknya terjadi setelah diberlakukannya PP No.24 tahun 1997, tentang Pendaf- taran Tanah, namun panitia menyajikan data, waktunya sebelum diberlakukan PP itu. Eksesnya obyek yang terkena pajak seperti Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) , tentang Pungutan PPh dari pengalihan hak atas tanah dan Bangunan, yang mestinya terjaring oleh PPAT dipastikan lolos (tidak terpungut -Red). Artinya pula Negara dirugikan puluahan bahkan ratusan juta rupiah, lantaran pajaknya tidak terpungut. Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber menyebut- kan, praktek pungli yang dilakukan oknum panitia agaknya cukup terorganisir dan sudah disetting sedemikian rupa, sehingga nyaris berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Seperti terjadi di sejumlah desa wilayah Kecamatan Cipunagara, biaya yang dibebankan kepada warga nominalnya bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Hasil kutipan dana tersebut alirannya diperuntukan biaya op- erasional panitia, biaya pembuatan surat - surat keterangan desa, pembelian materai, patok tapal batas, suguh tamu dan transport oknum BPN. “Biaya yang dipungut dari warga, tidak termasuk kewajiban lainnya seperti membayar pajak PBB, BPHTB,PPh” tuturnya blak-blakan. Sebuah sumber di lingkup BPN menjelaskan, segala kegiatan yang berkenaan dengan program tersebut telah dianggarkan kantor BPN yang tertuang di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran tersebut meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, sidang panitia, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Sedangkan kewajiban warga cukup hanya menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah (data yuridis) dan dokumen yang diperlukan, pemasangan patok dan pengadaan materai sedikitnya 4 lembar, tuturnya. Ironis memang lanjut sumber, disisi lain Bupati Subang Ojang Sohandi sudah mewanti-wanti kepada bawahanya agar tidak membebani warga terkait program serupa Prona, seperti tertuang pada surat No. 593-1365. Salah satu pointnya ditegaskan bila para Camat dan Kepala Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya yang member- atkan warga, kecuali mereka menyediakan materai dan sejumlah patok. Namun penegasan Bupati itu tidak digubris bawahannya. Faktanya di lapangan kutipan biaya itu ada dan berlangsung secara transparan. Sementara itu pejabat berkompeten di BPN belum berhasil dikonfirmasi, meski awak Media ini sudah berulang kali menyambangi di kantornya Jln.Mayjen Sutoyo-Subang. (abh/esuh) PURWAKARTA, (WN) Tuntutan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) terhadap Managemen PT. Indo Barat Rayon (IBR) agar mempe- kerjakan karyawan sesuai Undang-undang no 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenagak- erja dan Transmigrasi RI no: 19/ 2012 tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan, berakibat fatal terhadap para buruh. Pasalnya, puluhan buruh diserang secara tiba-tiba oleh sejumlah oknum yang diduga bayaran yang tidak bertang- gungjawab, hingga buruh luka –luka parah dilarikan ke Rumah Sakit terdekat. Bahkan, tak sedikit buruh yang terluka dilempari oleh alat berbahan kimia, me- nyebabkan mereka berdarah, kulit bercak kehitaman, gatal, panas, perih dan melepuh. hukum. Kasi Urusan Haji Ke- menterian Agama Kabupaten Subang,Yaya Humaya, saat dikonfirmasi Warta Nasional di ruang kerjanya mengaku sudah dipanggil untuk dim- intai keterangan oleh Polres Subang. Menurut Yaya, dana bantuan Sosial Pos Hibah senilai Rp 850 jutaan itu, seba- giannya diperuntukan belanja baju seragam batik nasional calon jemaah haji senilai Rp 422.540.000, memang tidak direalisasi, tetapi untuk mem- bayar hutang baju batik yang dibeli tahun sebelumnya yang tidak teranggarkan dalam APBD-II TA 2011. Masih menurut Yaya, PPIH pada TA 2011 mengalokasikan belanja baju batik sebesar Rp 210.345.000,- dan TA 2012 sebesar Rp 212.195.000, dan secara keseluruhan dianggar- kan pada TA 2012 sehingga totalnya Rp 422.540.000,. “Sebelumnya PPIH TA 2011 menganggarkan pembelian baju batik, namun hingga perubahan anggaran tidak ter- cover, sehingga mencari dana talangan alias ngutang kepada pihak ketiga untuk membeli baju batik dua (2) stel, seka- ligus untuk pengadaan TA 2012,” ujarnya berkilah. Ketika disinggung, atas dasar apa PPIH mengambil kebijakan ngutang pengadaan baju batik calon jemaah haji, ya..atas saling percaya aja, lantaran kebutuhannya mendesak, pungkasnya en- teng. Keterangan dihimpun wartawan menyebutkan, Kepala Bagian (Kabag) So- sial Setda Kabupaten Subang, Ujang Sutrisna ketika diperiksa Kejaksaaan Negeri Subang ter- kait aliran dana bantuan sosial yang diperuntukan akomodasi dan transportasi jemaah haji itu menjelaskan, bila mengacu Undang-undang No.13 tahun 2008, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji atau biaya operasional itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. Sementara penggunaan dana hibah tersebut itu sudah menjadi ranah PPIH, Pemkab Subang dalam hal ini Bagian Sosial sudah lepas tangan. “Saat dana sudah diku- curkan atau direalisasi itu menjadi tanggungjawab penerima bantuan, “terang- nya. (abh/esuh) sebesar Rp.315.000.000,-, Pemeliharaan Sub Terminal Sadang Serang satu paket sebesar Rp.97.500.000,-, Sub Terminal Tegallega satu paket Rp.92.500.000,-, Sub Terminal St. Hall satu paket Rp.97.000.000,- serta Sub Terminal Ujung Berung satu paket Rp.97.500.000,-. Dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan sub terminal, Warta Nasional mengonfirmasikan kepada KabidAngkutan dan Terminal Dinas Perhubun- gan Kota Bandung, Yayan Heryana, selaku KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) men- genai pemeliharaan Dishub Terminal Ujung Berung den- gan memakan anggaran Rp. 97.500.000,-, hasil temuan dilapangan tidak ada yang istimewa dalam pengerjaan pengecatan yang asal-asalan, masa sih, dengan ukuran kantor tipe 21/90 diduga telah terjadi penggelembun- gan anggaran. Akan tetapi, H. Yayan Heryana mengatakan, itu tidak benar dan tidak ada penggelembungan anggaran dan sudah sesuai dengan RAB dan saya pribadi selaku KPA(Kuasa PenggunaAng- garan) siap diperiksa dan dipanggil pihak kejaksaan, Tipikor Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan- nya. Saya paling tidak suka difitnah apalagi dalam pem- beritaan (edisi yang lalu), ujarnya dengan nada seten- gah emosi. Ketika saat dijumpai wartawan di kantor Dishub Kota Bandung yang bukan di ruang kerjanya. Koordinator Lembaga Advokasi Hu- kum dan HAM Lian, sangat nyakin proyek tersebut ada pengelembungan anggaran. Untuk membuktikannya, kami meminta pihak ke- jaksaan mengusut proyek pemeliharaan terminal yang diduga adanya penggelem- bungan harga (mark up), adalah salah satu perbua- tan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pada pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, apalagi mengurangi kuantitas dan/ atau kualitas, tegasnya. (P. Marbun) Rp 1.029.176.777,- TA2012 dengan 2 (dua) perusahaan/ CV yang ikut tender, yaitu CV. Riza dan CV. Sahati Jaya. Akan tetapi kedua perusahaan tidak lulus kuali- fikasi. Anehnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 36 Kota Bandung yang beralamat jalan Carin- gin Babakan Ciparay Band- ung berjalan pembangunan tersebut yang ironisnya lagi tidak ada papan pengumu- man CV/Perusahaan yang mana melaksanakannya. Warta Nasional mencoba mengonfirmasikan perihal tersebut di atas kepada pe- jabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Asep Zaenudin tetapi tidak selalu diruangan kerjanya, wartawan men- coba menghubungi melalui SMS ke Hp-nya dijawab dengan singkat oleh Asep Zaenudin melalui SMS yang mengatakan lihat di Perpres. No. 54 tahun 2010, jawab- nya dengan singkat. Salah satu staff di Disdik Kota Bandung yang naman- ya dirahasiakan mengatakan kemungkinan karena tidak ada CV/ Perusahaan yang ikut serta lagi dan 3 (tiga) kali putaran berturut-turut akhirnya menjadi penunjuk- kan langsung (PL).Wartawan kembali memantau survey kelapangan yang kedua kali mendapatkan informasi dari salah satu pekerja ditem- pat kegiatan pembangunan tersebut yang tidak mau disebutkan namanya men- gatakan pelaksanaan peker- jaan proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) yaitu CV. Riza. Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Lian mengatakan, jika ad- anya proses penunjukkan langsung (PL) dapat di- tolerir sedang menghadapi keadaan darurat, misalnya akibat bencana alam atau menjaga keselamatan/per- lindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda harus dilakukan segera atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik itu bisa, ujar Lian. Lembaga Advokasi Hu- kum dan HAM, Lian me- minta dan mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung mengusut se- luruh kegiatan proyek pem- bangunan ruang kelas Baru (RKB) diduga sarat KKN apalagi terindikasi peng- gelembungan harga (mark up), tegasnya. (P. Marbun) Kasus pemukulan tersebut, belum serius diungkap oleh aparat Polres Purwakarta hingga tuntas terang benderang. Pasalnya, para pelaku masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh proses hukum, terlebih atas pengakuan para korban bahwa pelakunya sangat banyak dan terkoordinir. Wahidin, Ketua DPC PPMI Karawang di PT. Onamba Indo- nesia yang mendukung teman- temannya di PT. IBR menyayang- kan tragedi tersebut dan berjanji akan menuntut secara hukum yang berlaku, ini pelanggaran, tidak boleh di biarkan, oknum telah melanggar Hak Asasi Ma- nusia, kami sebagai pekerja yang menuntut keadilan, bukan keonaran, kami demo resmi, damai menyampaikan tuntutan, kenapa disambut dengan tindakan anarkis tidak manusiawi yang menyebabkan teman-teman kami terluka, ujar Wahidin. Bahkan, tambah Wahidin kami dilempari bahan yang men- gandung bahan kimia, sehingga para buruh badanya melepuh di bagian kulit mereka. Ini kali pertama terjadi “di Purwakarta” selama kami demo resmi di ber- bagai daerah lain tidak ada yang brutal dan anarkis seperti ini, benar-benar biadab, memperma- lukan buruh dengan perbuatan sewenang-wenang. Mari kita sama-sama ber- juang untuk kesejahteraan ber- sama, bukan segelintir orang atau kelompok yang dapat menimbul- kan kesenjangan sosial, Negara kita, Negara Hukum, sepantasnya kita semua patuh hukum yang berlaku di negara kita, kami tidak akan demo jika peraturan sesuai Undang-undang, demo kali ini kami tegaskan resmi, karena menurut kami PT. IBR Melanggar peraturan perundang-undangan, tuntutan kami pertama, angkat karyawan autsourcing dan kary- awan kontrak menjadi karyawan tetap. Kedua, bayar hak-hak kary- awan autsourcing dan kary- awan kontrak sama dengan hak-hak karyawan tetap terhitung per Januari 2013. Ketiga, se- lama mogok kerja manajemen di larang melakukan intimidasi, pemotongan upah, mutasi atau demosi termasuk pemutusan hubungan kerja. Keempat, se- belum karyawan autsourcing diangkat menjadi karyawan tetap, maka manajemen PT. IBR ti- dak boleh melakukan kontrak kerja baru dengan perusahaan autsourcing,’Jelasnya. Usai tragedi kejadian di hala- man PT IBR, pengunjukrasa berkumpul di halaman Dinas Per- hubungan dan Pariwisata Pur- wakarta yang berdampingan dengan kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Purwakarta, mereka berorasi minta ditegakannya keadilan. “Kami berharap pemerintah daerah, masyarakat luas, para penegak keadilan dan keamanan serta kenyamanan dapat bersinergi bahu-bahu membahu menciptakan situ- asi kondusip tanpa harus merugikan pihak-pihak ter- tentu, tuntut para buruh. (Laela)
Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 JAWA BARAT 4 Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Garasi Ambulan Kejaksaan Tak Serius” Usut Dugaan Korupsi di RSUD Karawang KARAWANG, (WN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang tidak serius mengusut dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Karawang. Pasalnya, pemanggilan terhadap Dirut RSUD dr. Wuwuh Utami Ningtyas yang dinilai terlibat belum dilakukan penyidik dengan alasan masih menunggu keterangan dari semua saksi. KPU Verifikasi Berkas Bakal Cabup Diminta Bentuk KPK Ditiap Daerah di Indonesia Proyek Stadion Bekasi Habiskan Rp 211 Miliar Hasil Konfercab PGRI Purwakarta Rasmita Definitif Ketua Baru Satpol PP Sambut Peringatan 10 Maret HUT Kota Bekasi Tresnawati, Dilantik Sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu BEKASI, (WN) Terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pem- bangunan garasi mobil am- bulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di Puskes- mas se-Kabupaten Bekasi, sejumlah Anggota DPRD meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendiyidikan. Bahkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Muthadi Muntaha men- gatakan akan segera me- Sejauh ini, Kejari) Kar- awang masih sebatas me- minta keterangan seban- yak 29 orang saksi, dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di RSUD Kab Karawang. Sehingga Dirut RSUD Kar- awang dr. Wuwuh Utami Ningtyas dikhawatirkan bisa menyembunyikan barang bukti atas keterlibatannya. “Yang sudah berhasil dimintai keterangan dan memenuhi panggilan semen- tara baru 14 orang,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kar- awang Imran Yusuf setelah mengikuti sidang Paripurna diAula Husni Hamid DPRD Karawang. Dikatakannya, BEKASI, (WN) Pembangunan Stadion Patriot yang diharapkan beroperasi awal 2014, naik menjadi tipeA, “Dahulu sta- dion Patriot hanya tipe D,” ujar Amran, Kasie Survey dan Pendataan pada Dinas Bangunan dan Pemadam Ke- bakaran Kota Bekasi kepada wartawan kemarin. Ia mengatakan pemban- gunan dilakukan secara ber- PURWAKARTA, (WN) Diera rezim Pemerin- tahan SBY, pemberantasan korupsi termasuk agenda kerja dalam penegakan hu- kum di Indonesia. Dengan di bentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KARAWANG, (WN) Hj. Tresnawati resmi dilantik sebagai anggota DPRD Karawang Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Ramdani Sudrajat dari Partai Gerindra, Selasa kemarin. Prosesi pelantikan dan pengam- bilan sumpah jabatannya sebagai Anggota DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bahtiar. Bupati H. Ade Swara mengucapkan selamat kepada Hj. Tresnawati yang telah dilantik sebagai PAW serta mengucapkan terima kasih kepada Ramdani Sudrajat atas peran sertanya sebagai anggota DPRD selama ini. “Kami berharap Ibu Hj. Tresnawati dapat segera berpartisipasi dalam lingkungan baru ini, karena sebagai seorang anggota DPRD, harusnya tidak lagi mewakili satu kaum atau golongan saja, melainkan merupakan wakil bagi seluruh masyarakat Karawang dalam pemerintahan daerah,” jelasnya. Bupati menuturkan bahwa perubahan susunan keanggotaan melalui PAW sebagai dinamika yang terjadi pada DPRD Karawang hendaknya tidak menjadi kendala, melainkan merupakan momen- tum untuk terus mengingatkan diri terhadap amanah yang diemban saat ini, yaitu tugas berat kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat Karawang. Terkait dengan telah dimulainya masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013, Bupati berharap agar seluruh jajaran DPRD dapat senantiasa tetap solid dalam bekerja. “Kami mahfum, bahwa sebagian anggota DPRD mungkin akan menjadi bagian tim sukses dari salah satu pasangan calon, yang tentunya memiliki kewajiban untuk memenangkan dan mesukseskan pasangan calon tersebut. Untuk itu, saya berharap agar masing-masing tim sukses dapat menahan diri, menjunjung tinggi etika, tidak memprovokasi, serta menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah,” tegasnya. Sebelumnya, sekretaris DPRD Kabupaten Karawang, H. Suroto, membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.121-Pem-Um/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang. (Sumuang/Pariston) PURWAKARTA, (WN) Dalam waktu dekat ini susunan kepengurusan PGRI Purwakar ta yang baru bakal dilantik. Hal itu berkaitan dari hasil Konfercab yang telah dilaksanakan di Gedung PKK, Jalan Veteran. Selanjutnya dari hasil pemungutan suara seluruh anggota yang memiliki hak pilih ternyata H.M Rasmita mendapat kepercayaan suara terbanyak sehingga terpilih menjadi ketua baru PGRI menggantikan ketua lama Dedi Effendi. Ketika ditemui diruang kerjanya, HM Rasmita mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur mendapat kepercayaan untuk memimpin PGRI selama 5 tahun kedepan, tentunya ini merupakan hakikat kepercayaan dari Allah dan juga dari teman – teman. Selanjutnya dia berjanji bertekad dalam harapan berjuang un- tuk membawa PGRI agar menjadi lebih baik lagi namun semua ini perlu dukungan serta doa restu dari semua anggota tentunya. Diakuinya dalam sela - sela Konfercab kemarin memang banyak masukan – masukan yang dapat dijadikan program, dan ini merupakan langkah awal kesuksesan kami dalam menjalankan dan membesarkan roda organisasi PGRI. (BBL / Tbn) Sumedang, (WN) KPU Sumedang segera menggelar rapat persiapan verifikasi berkas bakal calon bupati dan wakil bupati yang baru saja terdaftar di KPU. Rapat persiapan yang dip- impin Ketua Pokja Pencalo- nan Rika Kusdinar ini men- gundang beberapa pihak, di antaranya RSU Sumedang, Dinas Pendidikan, kejak- saan, IDI, dan pengadilan. “Dalam kegiatan verifikasi bakal calon nantinya akan BEKASI, (WN) Dalam rangka menyambut HUT Kota Bekasi ke-16 yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2013 mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adakan lomba ketangkasan antar anggota di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat kemarin. Adapun lomba yang dilakukan antara lain lomba tarik tambang, lomba bakiak dan lomba balap karung estafet. Kepala Bagian TU Satpol PP Kota Bekasi Aritonang mengatakan acara ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar sesama instansi terutama untuk Satpol PP sekaligus menjadi hiburan agar memacu semangat anggota ketika ingin melakukan aktivitas kerja. Lomba ketangkasan antar anggota ini hanya diadakan setahun sekali yang biasanya dilakukan di lingkungan Kantor Walikota Bekasi, kata Aritonang. “Kedepannya, kami berharap sinergitas antara anggota Satpol PP baik di dinas maupun di wilayah dapat terus meningkat”, ujarnya. (rekson) manggil Kepala Dinas Kes- ehatan dan kontraktor, terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas se-Kabupaten Bekasi. “Kalau benar biaya yang dikeluarkan buat ke- tiga proyek itu tak seband- ing dengan fisik bangunan, berarti anggarannya telag jelas di korupsi. Secepatnya Komisi D akan memanggil mereka. Nanti saya ngomong ke Sekretaris Komisi D,” kata H Muthadi Muntaha, politisi muda dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) kepada wartawan, Rabu kemarin. Rencana pemanggilan tersebut, karena adanya dugaan penggelembun- gan anggaran pada ketiga proyek tersebut. Muhtadi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang segera menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek itu. Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyara- kat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bekasi, Ergat Bustomy meminta agar Kaja- ri yang baru Perupessy Ray- mond Dominggo,SH,cepat tanggap dalam menyikapi sejumlah kasus korupsi. Menurut dia, dugaan praktik korupsi terjadi dalam proyek pembangunan garasi mo- bil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas-puskesmas. (Red/son) sebanyak 14 orang yang dimintai keterangan tersebut berasal dari rekanan dan jaja- ran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kar- awang. Pemerikasan tersebut dilakukan menyusul dugaan penyimpangan yang dilaku- kan pada pengadaan seragam pegawai, pengadaan obat dan alat kesehatan serta pengadaan genset di rumah sakit tersebut. Dalam pemeriksaan, pe- nyidik menemukan beberapa temuan. Tapi belum ada penetapan tersangka dan menunggu pemeriksaan leb- ih lanjut. Dari beberapa kali pemeriksaan kepada jajaran direksi RSUD Karawang, ditemukan sejumlah kejang- galan administrasi dalam pengadaan seragam pega- wai.Namun, ketika ditanya kapan pemanggilan terhadap Dirut RSUD, Imran me- nuturkan masih menunggu keterangan dari semua saksi lebih dahulu. “Kita mungkin masih evaluasi, masih ban- yak pihak yang harus dipinta keterangan,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan Korupsi di (RSUD) Karawang sebena- rnya sudah lama terjadi, tapi tidak pernah tersentuh hukum, diantaranya kasus Pengadaan Genset Tahun Anggaran 2012 Rp 1,4 miliar yang dikerjakan oleh CV Candrabaga saja. “Direktur RSUD Karawang dr. Wu- wuh Utami Ningtyas kara- kternya kurang transparan kepada publik,” sejumlah LSM. Catatan proyek yang ter- jadi selama TahunAnggaran 2012 ini diantaranya, Proyek pengadaanAlat Medis DAK Rp 3,9 miliar, Pengadaan Alat Medis Perinatologi Rp 243 Juta, Pengadaan Alat Medis Kamar Bedah Rp 2,5 miliar, Pengadaan Alat Me- dis Laboratorium dan Alat Medis Penunjang Rp 4,9 miliar, Pengadaan Alat Me- dis Perawatan Paru (Cukai) Rp 2,1 miliar, Pengadaan Alat Medis Perawatan Paru (Cukai) Lungsuran TH 2011 Rp 455 Juta, PengadaanAlat Mobilisasi Pasien Rawat Inap (Cukai) Lift RSUD Karawang Rp 409,2 Juta, Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang Rp 779 Juta, Pengadaan Jasa Cleaning Service Rp 1 miliar, Pengadaan Jasa Sat- uan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang (Ulang) Rp 592,2 Juta. Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rp 946 Juta. (Red/Pariston/Sumuang) melibatkan banyak pihak sesuai dengan kapabilitas- nya, untuk itu kami membi- carakan hal tersebut berikut dengan penjadwalannya agar sinkron,” kata Rika, Senin kemarin. Verifikasi dilakukan un- tuk memeriksa kebenaran dari dokumen yang diserah- kan di antaranya surat pen- calonan, ijazah bakal calon, dan kepengurusan parpol pengusung serta dokumen- dokumen lainnya. Pascame- nerima berkas pendaftarn delapan pasangan calon bu- pati dan wakil bupati Sumed- ang, KPU segera melakukan penelitian terhadap berkas- berkas pencalonan sampai dengan 17 November 2012. Hasil penelitian akan dis- ampaikan ke bakal calon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi sampai 1 De- sember 2012. Selanjutnya KPU akan meneliti ulang dan memverifikasi berkas persyaratan. Tes kesehatan bakal calon dilakukan di masa penelitian persyaratan. Mengingat ada dua katagori peserta pilbup yai- tu dari perseorangan dan partai politik, maka beber- apa jenis kegiatan verifikasi hanya diberlakukan untuk perseorangan yaitu pemer- iksaan berkas dukungan. “Penghitungan berkas du- kungan yang disampaikan bakal calon perseorangan sebanyak dua kali jumlah kekurangan akan dilakukan mulai 2 Desember 2012 dan diumumkan 8 Desember 2012,” kata Rika. Namun ditegaskan Rika, tidak ada pemisahan jad- wal verifikasi dan penelitian persyaratan antara calon perseorangan dan partai politik. Penetapan pasan- gan calon akan dilakukan 17 Desember 2012. Sehari setelahnya, akan dilakukan penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon. (Yaya Sunarya) (KPK), Sekelas pejabat koruptor mulai dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPR RI dan DPRD hingga konglom- erat semua dipenjarakan tan- pa pandang bulu.KPK yang berkedudukan di Jakarta dinilai selama ini mayoritas menangani sejumlah kasus korupsi terbesar di tingkat pusat, namun kinerjanya patut diacungkan jempol. Selanjutnya karena begitu banyaknya kasus – kasus di tingkat pusat sehingga penanganan kasus korupsi di tingkat daerah Kabupaten dan Kota dinilai penangan- nannya agak lamban. Berkaitan dengan hal itu maka, Pemerintahan SBY didesak segera melakukan pembentukan cabang KPK di semua tingkat Kabupaten dan kota, setidaknya ter- bentuk perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Pur- wakarta sangat setuju dan meminta, mendukung penuh serta mendesak pemerintah Pusat terkait menindaklan- juti pembentukan cabang KPK di setiap Kabupaten dan Kota. Hal itu disampai- kan para Ormas dan LSM kepada Warta Nasional di Purwakarta, baru baru ini. Menurut Ormas, se- hingga pejabat koruptor di tingkat daerah kabupaten/ kota yang menggerogoti uang rakyat untuk kepent- ingan memperkaya diri dan golongan dapat terjaring terungkap dan di penjara- kan serta tidak lagi dapat melakukan lobi – lobi poli- tik dengan penegak hukum di daerah yang selama ini dinilai merusak citra hokum, “ ujar LSM Infasi. Sehingga rakyat Indonesia dapat pulih percaya kembali terhadap supremasi hukum tanpa te- bang pilih di negeri tercinta ini, selama ini penegakan hukum di daerah masih ter- kontaminasi kental dengan lobi – lobi politik akibatnya pejabat koruptor bisa bebas dari jeratan hukum sekaligus mengecewakan dan menya- kiti hati rakyat, tambahnya. (Habel Hendrik / Tbn) tahap. “Sekarang baru tahap pertama dan selanjutnya un- tuk tahap kedua tahun 2014, katanya. Kondisi sekarang sudah dapat dilihat bahwa tribune barat dan timur su- dah berbentuk fisik sesuai strukturnya. Amran menyebutkan saat ini realisasi proyek sudah 18 persen lebih dengan struk- tur tribum barat dan timur, “Aggaran untuk proyek ini mestinya Rp 450 miliar untuk tribun barat, timur, utara dan selatan, namun untuk mempercepat stadion digunakan anggaran hanya Rp 211 miliar,” jelasAmran. Secara rinci Amran me- nyebutkan proyek stadion berstandar internasional yang mulai dikerjakan pada awal tahun 2011 ini, berdiri di lahan 9,1 hektar dengan kontraktro PT Prambanan Dwipangga. Anggaran tahap awal sebesar Rp 90 miliar, yang dipasok dari APBD Provinsi Jawa Barat Rp 50 miliar dan APBD Kota Bekasi Rp 40 miliar ini nantinya baru dapat menampung 18 ribu penon- ton, “Kalau digabung dengan tribun utara-selatan akan me- nampung 30 ribu penonton,” ujarAmran.Diketahui stadion ini berdiri di lahan 9,1 hektar dengan pihak ketiganya yakni PT Prambanan Dwipangga. Anggaran tahap awal sebesar Rp 90 miliar, yang dipasok dari APBD Provinsi Jawa Barat Rp 50 miliar danAPBD Kota Bekasi Rp 40 miliar. (rekson)
Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 HUKUM & KRIMINAL 5 Usut, Proyek Tanggul Baru Dibangun Jebol Dirlantas PMJ Takut Dengan Keluarga CikeasJAKARTA, (WN) Indonesian Police Watch (IPW) mengecam sikap Polri yang sangat tidak profesional dalam menangani kasus BMW Maut yang melibatkan anak Hatta Rajasa. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, tersangka kasus tersebut, Rasyid yang merupakan anak Hatta Rajasa terlalu mendapat berbagai keistimewaan dari kepolisian, karena dia adik menantu dari Presiden SBY. ICW MENGECAM Empat Pejabat di Disnakan Bogor Diperiksa Kejagung Upayakan Eksekusi Mati Anggota DPRD Cabuli Anak Pelajar Divonis 6 Tahun Buruan Terpidana Kasus Pelecehan Seksual Berakhir Kejaksaan Cecar Kepala Cabang Bank Jabar Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Disdik Sumut “Padahal Rasyid sudah menyebabkan dua orang tewas dalam kecelakaan itu,” kata Neta menambahkan Dirlantas Polda Metro Jaya sepertinya sangat takut den- gan keluarga besar Cikeas. “Ketakutan Dirlantas ini membuat Polri kehilangan profesionalismenya, teru- tama jika dibandingkan den- gan kasusAfriyani,Andhika dan Novi Amelia,” kata Neta. Ia menambahkan, sikap Polri akan membuat citranya di masyarakat semakin ter- TASIKMALAYA, (WN) Diduga 50 persen pem- bangunan yang dikerjakan rekanan pemborong di Kabu- paten Tasikmalaya, sejak be- berapa tahun terakhir ini dinilai tidak sesuai harapan ma- syarakat terkait pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, pengairan dan rehab gedung sekolah dasar (SD) di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Semua itu membuat Bupati Tasikmalaya, H. U. Ruzhanul Ulum berang saat meninjau BOGOR, (WN) Dugaan korupsi dalam dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SDM) 2010 terus didalami. Kejaksaan Negri (Kejari) Cibinong memeriksa empat pejabat dari Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bogor, Rabu kemarin. Empat saksi yang dipanggil untuk diperiksa itu, yakni Kepala bidang Produksi Disnakan Kabupaten Bogor, PM, dan tim teknis Disnakan, DK. “Kemudian, pejabat pem- buat komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, KH dan BM, sebagai Kepala Bidang Produksi Peternakan Disnakan Kabupaten Bogor,” kata Bayu Adhinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong kepada wartawan. Dalam surat pemanggilan yang dilayangkan pihak kejaksaan, pemeriksaan dimulai pukul sembilan pagi. Dugaan korupsi di tubuh Kelompok Tani (Poktan) ini tidak berhenti pada Kelompok Tani Tumeka III, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, korps Adhiyaksa juga mengendus praktik rusulah di SMD Poktan lain. Berdasarkan data Dirjen Peternakan dan Pertanian pada 2010, di Kabupaten Bogor terdapat lima kelompok tani yang menerima bantuan serupa. “Tidak menutup ke- mungkinan, penyidikan akan merembet ke Poktan lainnya. Namun, kami fokus Poktan Tumeka III terlenih dahulu,” tegas Bayu. (Red/sya) JAKARTA, (WN) Upaya Kejaksaan terus memburu terpidana Seksual Anand Krishna berakhir, Anand Krishna yang telah dinyatakn se- bagai buron oleh Kejak- saan telah ditangkap oleh tim Satgas Kejaksaan Agung di Bali Sabtu ke- marin, jaksa ekskutor dari Kejari Jaksel yang dibantu tim Kejati Bali dan polisi dari Polda Bali, yang + 50 personil ber- hasil membawa Anand Krisna dari kediaman- nya di Anand Ashram Desa Tegalalang, Ubud, JAKARTA, (WN) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengupayakan eksekusi mati terhadap nara pidana mati, yang sebagian besar terpidana mati tersebut warga negara asing (WNA), dan terbanyak dari perkara narkotika. Menurut Setia Untung Arimuladi Kepla Pusat Peneran- gan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, ber- dasarkan hasil inventarisasi terakhir jumlah terpidana mati yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah bertambah dari 17 menjadi 20 orang terpidana mati. Pihaknya akan mengupayakan untuk eksekusi terpi- dana mati tersebut dilakukan secara bertahap terhadap 10 terpidana, “Insya Allah, tahun ini sebanyak 10 terpidana mati akan dieksekusi.(Sun) JAKARTA, (WN) Terbukti mencabuli pelajar, oknum Anggota DPRD Lebak Yaya Supriadi, 40, diganjar hukuman 6 tahun penjara, polisitisi PKB ini juga didenda Rp 60 juta sub- sider lima bulan kurungan, kasus asusila ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, Kamis kemarin. Menurut Noerista Suryawati ( ketua Majelis Ha- kim), dengan anggota Lili Evelin dan Diana Febrina Lubis dalam putusannya menyatakan dakwaan Jaksa primair pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, unsurnya dengan sen- gaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya tidak terbukti. Tapi terdakwa Yaya Supriadi terbukti melanggar dakwaan subsidiair pasal 81 ayat (2) unsurnya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serang- kaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda 60 juta subsidair lima bulan kurungan.. Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penutut umum, yang menuntut terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 100 juta, subsidair 6 bulan penjara, atas putusan itu jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir. Untuk diketahui, bahwa perbuatan cabul kepada anak tersebut oleh terdakwa dilakukan tanggal 7 Desember 2010, terdakwa Yaya Supriadi adalah Ang- gota DPRD Kabupaten Lebak melakukan perbuatan pencabulan terhadap pelajar asal Lebak, perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil dan di sejumlah tempat di Kabupaten Pandeglang. Korban bersama keluarganya tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian melaporkan- nya ke Polres Pandeglang Jumat (20/4) lalu ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pandeglang. (Sun) JAKARTA, (WN) Tim Penyidik Kejak- saan Agung telah memer- iksa pimpinan Bank Jawa Barat-Banten (BJB) cabang Majalengka, Akhmad Faq- ih, terkait dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit modal sebesar Rp 55 miliar dari bank milik Pemda Jabar itu kepada PT Cipta Inti Permindo (PT CIP) senilai Rp55 Miliar. MEDAN, (WN) Kejaksaan Tinggi (Ke- jati) Sumatera Utara dim- inta mengusut dugaan ko- rupsi proyek pembangunan rehabilitasi perpustakaan di Dinas Pendidikan Kota Medan, desakan itu disam- paikan oleh Forum Rakyat Sumatera Utara (FORSU) dan Gerakan Rakyat Dae- tanggul Cikidang yang jebol akibat meluapnya air Sungai Cikidang di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabu- paten Tasikmalaya. Proyek pembangunan tanggul sepanjang 4,5 km di Kecamatan Sukaresik Tasik- malaya itu dibangun Provinsi Jabar dengan dana miliaran rupiah, dinilai dikerjakan asal- asalan. Bupati menuduh, je- bolnya tanggul yang baru saja selesai dikerjakan rekanan pemborong diduga dikerjakan tidak sesuai dengan bestek dan Balai Besar Wilayah Sun- gai (BBWS) Citanduy harus bertanggung jawab. Pembangunan tanggul di sepanjang aliran sungai Citan- duy dan Cikidang itu, diharap- kan dapat mengatasi banjir yang selama ini kerap melanda wilayah tersebut. Akibat pem- bangunannya diduga asal- asalan, menyebabkan tanggul yang baru saja dibangun jadi jebol dan menyebabkan banjir. “Hasil tinjauan di lapangan bersama warga dan petugas dinas terkait, diduga tanggul ini tidak menggunakan bahan (material), yang telah ditentu- kan sesuai rencana bangunan (RB) dan bestek, ” kata H. U. Ruzhanul Ulum dengan nada kesal. Dia meneilai pemban- gunan tanggul melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy sepanjang 4,3 KM itu tidak dikerjakan secara profesional oleh pemborong. Padahal proyek tanggul irigasi tersebut, baru sele- sai pengerjaannya Agustus 2012. Fungsinya untuk men- gantisipasi banjir, tapi kalau dibangunnya se¬perti ini ya jebol dan menimbulkan banjir. Akibat jebolnya tang- gul Cikidang, ratusan rumah dan puluhan hektar lahan pertanian terendam banjir. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun jebolnya tanggul itu mengakibatkan kerugian materi hingga ra- tusan juta rupiah. (Red/MS) puruk. Selain itu antipati publik kepada keluarga besar Cikeas juga akan muncul. “Kepercayaan publik ter- hadap Hatta Rajasa akan menurun dan tentunya akan berdampak pada pencalo- nannya sebagai presiden 2014,” kata Neta. Akibat ulah Dirlantas Polda Metro yang meng- gantungkan kasus Rasyid, tambahnya, bukan mustahil kasus Rasyid akan menyan- dera Hatta dan membuat Ketua Umum PAN itu terus menerus menjadi bulan- bulanan lawan politiknya hingga Pilpres 2014. “Dam- pak hukuman sosial ini akan menyandera Hatta. Padahal belum tentu pihak Hatta menginginkan Rasyid di- perlakukan sangat istimewa seperti ini,” katanya. IPWberharap agar kejak- saan tidak meniru cara kerja Polri yang tidak profesional. Sehingga, ketika Polri me- limpahkan kembali BAP kasus ini bersama tersang- kanya, Rasyid, kejaksaan ha- rus segera menahan Rasyid. Sebab, lanjutnya, Pasal 310 UU LAJR yang dike- nakan kepada Rasyid sudah memenuhi unsur untuk me- nahan yang bersangkutan. “Jika kejaksaan ternyata mengikuti cara kerja Polri yang tidak profesional terse- but, runtuhlah penegakan supremasi hukum di negeri ini gara-gara kasus adik menantu keluarga besar Cikeas,” kata Neta. (RK/red) Faqih diperiksa karena saat proses kredit diberikan, ia menjabat sebagai pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya yang mengucurkan kredit ke PT CIP, demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Setia UntungArimuladi di Jakarta, Kamis kemarin. “Topik pemeriksaan me- nyangkut kedudukan saksi (Akhmad,red). Saat mem- berikan persetujuan permo- honan fasilitas kredit PT.CIP, saksi menjabat pimpinan BPD Jabar dan Banten ca- bang Surabaya,”tuturnya. Menurutnya, pemerik- saan dilakukan dari Pukul 10.00 WIB. Namun Un- tuk belum bisa memastikan status Akhmad bakal tetap sebagai sakai atau bisa dija- dikan tersangka. Alasannya, kewenangan untuk mene- tapkan tersangka ada di penyidik. Dalam kasus ini, sejak 22 Januari 2013 lalu Keja- gung telah menetapkan 4 ter- sangka. Keempat tersangka itu adalah YS (Direktur PT CIP), DPS (Direktur Komer- sial PT E Farm Bisnis Indo- nesia), DY(mantan Direktur Utama PT E Farm Bisnis In- donesia), serta ES (Manajer komersil Bank BJB cabang Surabaya). Kasus bermula saat PT CIP mengajukan kredit pin- jaman modal. Perusahaan ini diketahui bergerak di bidang produsen dan distributor sa- rana pendidikan. Ditengarai ada proses pengucuran kredit yang tak sesuai prosedur. Se- lain itu, kredit yang dikucur- kan ternyata macet sehingga negara dalam hal ini Pemda Jabar dirugikan.(gnr) rah Sumatera Utara (Garda Sumut) dengan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara .Forum Rakyat Suma- tera (FORSU) dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Garda Sumut) di- kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara melakukan aksi ,dalam ak- sinya disampaikan tentang dugaan penyelewengan dana rehabilitasi perpustakaan Dinas Pendidikan Medan ta- hun anggaran 2012 tersebut mencapai Rp. 5 miliar. Menurut Koordinator aksi Jafar Daulay, rehabili- tasi perpustakaan tersebut dilakukan Dinas Perndidi- kan kota Medan dibeberapa Sekolah Dasar “terjadi mark up besar-besaran dihampir semua Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta, modusnya, pengadaan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan spesifi- kasi teknik kerja. Mereka menunjukkan data mark - up rehabilitasi perpustakaan antara lain, di SD Negeri 064034 senilai Rp. 278 juta, SD Negeri 060950 senilai Rp. 139 juta, selanjutnya petugas Pen- erangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara berjanji mel- aporkan data - data tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara maupun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. (Yus) Gianyar. Menurut Setia Untung Arimuladi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ka- puspenkum) Kejagung RI, “ tepidana Anand Krishna akan diterbangkan menu- ju Jakarta dan langsung dieksekusi di LP Cipinang, pelaksanaan ekeskusi terse- but berdasarkan atas Putusan MA RI No. 691 K/Pid/2012 tanggal 24 Juli 2012 jo. Pu- tusan PN Jaksel No. 1054/ Pid.B/PN.Jkt.Sel tanggal 22 November 2011. Beradasrkan putusan MA tersebut adalah mengab- ulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi JPU pada Kejari Jaksel, mem- batalkan putusan PN Jaksel No. 1054/Pid.B/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Nopember 2011. 1. Menyatakan terdakwa Krishna Kumar Tolaram Gangtani aliasAnand Krish- na telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana se- bagai seorang guru melaku- kan perbuatan cabul secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu den- gan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, agar terdakwa ditahan, lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Barang bukti seluruhnya di- rampas untuk dimusnahkan; dan membebankan termohon kasasi/terdakwa tersebut un- tuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebe- sar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Untuk diketahui, pendu- kung terpidanaAnand Krisnh- na sempat menghalangi-ha- langi tim ekskutor dengan adu mulut dan dorong-mendorong karena yang bersangkutan tidak mau dieksekusi, terpi- dana Anand Krishna sekita pukul 11.00 wita berhasil dibawa dari Ashran (tem- pat kediaman terpidana) ke Polda Bali, lalu sekitar pukul 14.00 wita dibawa ke Bandara Ngurai Rai Bali, selanjutnya diterbangkan ke Jakarta dan sekita pukul 19.30 wib sabtu 16/2 terpi- dana dieksekusi dijebloskan ke LP Cipinang Jakarta. Perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan ter- pidana tersebut melanggar pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana (KUHP) Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Sun)
Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 PENDIDIKAN 6 Desak Pemborong Selesaikan Pembangunan RKB BANYAK SEKOLAH YANG BELUM BISA BERFUNGSI BANDUNG, (WN) Guna meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan harapan pemerintah untuk kelancaran proses belajar mengajar sehingga Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana yang cukup besar yakni miliaran rupiah untuk menunjang sarana prasarana guna membantu dunia pendidikan yang di danai dari APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 untuk belanja pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP. Kadisdik Diperiksa Jadi Saksi Dugaan Korupsi SMPN 21 Kegiatan RKB SDN Tidak Transparan Ada beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mendapat bantuan pem- bangunan RKB, yaitu; SD N Buah Batu 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.051.101.494. yang di- menangkan oleh PT Trisakti Manunggal Perkasa Interna- sional dengan penawaran Rp 2.913.717.680,- SD N Sa- bang dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.933.327.254. yang dimenangkan oleh CV Dwi Tunggal Jaya dengan penawaran RP 1.739.454.900. Selanjutnya, SD N Halimun dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.771.789.300, yang di- menangkan oleh CV Megan- tara dengan penawaran Rp 1.594.318.580, SD N Cob- long dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.404.374.835, yang dimenangkan oleh CV Aditya Putra Uta- ma dengan penawaran RP 1.334.558.330, SDN Ciroyom dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.378.373.805, yang di- menangkan oleh CV YDP Usaha Perdana dengan penawaran Rp Walikota Calon Tersangka Dana UP Disdik Rp1,098 Miliar BANDUNG, (WN) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Oji Mahroji di- hadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana di SMPN 21 Bandung sebesar Rp 220 juta. Oji mengaku mengetahuinya dari SMS yang dia terima. “Saya tahu ada penyelewengan dana di SMPN 21 dari SMS,” kata Kadisdik saat memberikan kesaksian di pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin kemarin. Dalam kesaksiannya yang menghadirkan Mantan Kepala Sekolah SMPN 21 Bandung Dedi Abdul Adha, Oji dicecar dengan pertanyaan- pertanyaan seputaran teknis pembangunan 4 ruang kelas baru di SMPN 21 oleh Hakim Ketua Iman Syafei dan Hakim Anggota I Made Sukadana. Namun dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Oji mengaku tidak mengetahui banyak soal aliran dana sejumlah Rp 220 juta. “Dana langsung dikucurkan dari rekening APBN ke rekening sekolah, Disdik tidak mengetahui kapan dana tersebut cair,” kata Oji. Selain itu, JPU yang dipimpin oleh J Tanamal mempertanyakan pula soal kesaksian Oji yang mengatakan tidak mengetahui adanya pembangunan kelas baru. “Tidak mungkin tidak tahu, ada proyek berarti ada uang,” kata Tanamal kepada detikbandung seusai persi- dangan. Kasus bermula dari proyek pembangunan kelas baru yang dialokasikan dari APBN 2006 senilai Rp 220 juta. Pembangunan dimulai pada Desember 2006 dan hingga saat ini baru berjalan 20 persen saja. Padahal dalam Juklaknya disebutkan pembangunan harus selesai 90 hari dari kucuran dana. Dalam kasus ini Kepala Sekolah SMP Negri 21, Dedi abdul Adha terjerat dakwaan terkait kasus pembangunan proyek tak tuntas ini. Ketika hendak dikonfrontir mengenai kasus tersebut, Kadiskdik eng- gan memberikan keterangannya kepada wartawan, “No Comment, kan sudah saya sampaikan di persidangan,” kata Oji sambil berlalu. (Red/Marbun) PALOPO, (WN) Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng bakal kembali terseret dalam kasus dugaan korup- si lainnya di internal Pemerintah Kota (Pem- kot) Palopo. Setelah ter- libat sebagai tersangka dalam beberapa kasus korupsi, orang nomor satu di daerah berjuluk Kota Idaman ini berpe- luang besar ditetapkan lagi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Murid Miskin (BKM) bagi siswa miskin dan JAKARTA, (WN) Dalam rangka pelaksanaannya, para guru akan dilatih. Untuk tahun 2013, yang akan dilatih adalah guru-guru SD kelas 1 dan 4, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Khusus untuk guru 1 dan 4 SD tidak semuanya tapi sekitar 30% dari seluruh guru SD kelas 1 dan kelas 4 se-Indonesia. Menurut Mendikbud, peranan guru sangat penting selaku pelaksana Kurikulum 2013 di lapangan. Kenyataannya, para gurulah yang membawakan materi pelajaran di ruang-ruang kelas. Dikatakan Mendikbud, kondisi yang ideal adalah kurikulumnya baik, gurunya juga baik. Mendikbud juga menegaskan bahwa buku-buku untuk Kurikulum 2013 akan diberikan secara cuma-cuma. “Para guru akan diberikan buku secara gratis. Begitu pula semua siswa juga akan diberikan buku secara gratis,” ujarnya. Selain akan meringankan beban orang tua dan siswa, kata Men- dikbud, penyediaan buku oleh pemerintah ini juga akan mengurangi masalah perbukuan yang sering menghebohkan masyarakat. Seperti dimaklumi, beberapa waktu ditemukan buku-buku yang memuat unsur pornografi, kekerasan, sampai menyinggung tokoh tertentu. “Karena kita yang mengendalikan isinya, buku seperti itu nanti sudah tidak ada lagi,” tegasnya. (IH) PURWAKARTA, (WN) SMA Negeri 1 Purwakarta melalui Bagian Kesiswaa, Lilis Yani Sugiyati S.Pd, dan Bagian Humas, Ineke Gantini menyampaikan kepada Warta Nasional yang prioritas diterapkan kepada anak didik adalah tata cara kehidupan dalam keseharian, kepedulian kepada diri dan pihak lain untuk kemajuan dikemudian hari, setiap hari Jum’at bagi para siswi dimana para siswa muslim sholat, mengambil pelajaran escool Tata Boga. “Kami hadirkan pendidik dibidangnya dengan tata cara yang sopan sesuai adat ketimuran, kedisiplinan dengan yang santun diharapkan tertanam di diri mereka sampai kehidupan mereka kemudian yang akan dilihat dan tertanam pada generasi selanjutnya, ujar Lilis diruang kerjanya. Hal yang sama menurut Ineke Gantini, perkembangan zaman yang tidak bisa dianggap remeh, harus diimbangi dan jalani dengan perjuangan yang sesungguhnya tidak hanya dengan teori tapi harus diperaktekan agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun sekeliling yang lebih luas agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan kemudian hari, ujar Ineke. “Penyalahgunaan waktu yang sering terdengar adanya remaja berprilaku sek bebas, melihat film-film forno yang tidak pantas di- pertontonkan, menyalahgunakan obat-obatan terlarang yang terkenal dengan Narkoba yang kini kian banyak macamnya dan sulit terdeteksi masyarakat awam, sudah bukan sekedar kewajiban guru di sekolah saja yang waktunya pada saat jam tertentu, masyarakat luas. “Para orang tua di rumah dituntut saling peduli dan menyayangi anaknya dengan pelajaran sehari-hari yang disampaikan melalui kata-kata atau perbuatan harus benar-benar dijaga sopan santunnya, keramahan yang terlihat dengan kata-kata indah menyejukkan hati akan membantu yang berhadapan dengan kita merasa di hargai dan diakui keberadaannya. Isi waktu dengan hal-hal yang akan bermanfaat untuk kehidupan baik saat ini maupun masa yang akan datang, tanamkan sejak dini kejujuran, untuk motivasi anak belajar dengan penuh tanggung jawab sesuai kemampuan dan bidang positif yang mereka pilih, dengan keahlian yang dikuasai, anak akan semangat mengembangkan dan menciptakan situasi yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, jadilah orang tua, guru, teman, sahabat atau sesama yang baik. “Peduli dan selalu belajar meningkatkan kesejahteraan dari berbagai aspek dengan penuh tanggung jawab yang indah, hidup akan terasa aman dan tentram dengan kesopanan dan keramahan yang beretika dan bermoral, dimanapun dan kapanpun kita beradap- tasi sosial selalu dihadapi senyum tulus keluar dari lubuk hati dan terlihat dengan sunggingan bibir merekah yang disenangi siapapun yang melihatnya untuk selalu menjaga keharmonian hidup yang amat sangat indah di dunia ini”, ujarnya. (Laela) BANDUNG, (WN) Keterbukaan publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung- jawabkan. Saat Warta Nasional menkonfirmasi mengenai sejauh mana kegiatan pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) khusus SDN Kota Bandung yang bersum- ber APBN, APBD I, dan APBD II. Untuk mendukung kegiatan prasarana pendidikan kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada Suryadi yang menjabat PPK dan Bina Program di ruang ker- janya tidak mau menjawab, “No Comment” apalagi wartawan menanyakan SDN mana saja yang mendapatkan RKB di SDN/ SD Swasta di kota Bandung TA 2012 malah Suryadi men- jawab itu rahasia negara nanti saja saya sampaikan jika ada persetujuan kota Bandung atau bisa diperlihatkan data kegiatan RKB harus seizin atasan saya, ujarnya dengan nada agak sinis. Yang ironisnya, Suryadi sampai saat ini tidak pernah ada di ruang kerjanya alias menghindar sampai Hp-nya pun tidak aktif. Menurut Lian Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, pejabat PPK tersebut patut dicurigai ada apa di balik itu semua dengan mengatakan itu rahasia Negara. Dan pihak kejak- saan segera mengusut kegiatan proyek RKB (Ruang Kelas Baru) Kota Bandung yang di duga menjadi ajang korupsi ter- lebih adanya di duga terindi- 1.304.361.050, SD N Ba- bakan Ciparay 16 den- gan pagu anggaran sebe- sar Rp 1.329.338.631, yang dimenangkan oleh CV Bina Rizky den- gan nilai penawaran RP 1.156.413.610. Selain itu, SD N Ba- bakan Tarogong dengan pagu anggaran sebesar Rp 950.448.497, yang di- menangkan oleh CV Ben- gawan dengan penawaran Rp 881.093.290, SD N Su- kaluyu dengan pagu angga- ran sebesar Rp 582.347.130 yang dimenangkan oleh CV Natisa dengan penawaran Rp 553.230.080 Nama nama sekolah diatas hanya sebagian dari sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, miliaran dana yang digel- ontorkan Pemerintah Kota Bandung untuk pemban- gunan Ruang Kelas Baru (RKB), tetapi hingga sam- pai saat ini masih banyak sekolah yang belum selesai dan belum bisa difungsikan untuk proses belajar menga- jar yang seharusnya sudah selesai pada bulan desember tahun 2012, namun sampai bulan pebruari 2013 masih dikerjakan dan tak kunjung selesai, akibat keterlambatan pembangunan Ruang Kelas Baru ini karena belum beres. Didi Junaedi, Kepala SD N Halimun kepada Warta Nasional pada hari Rabu kemarin di ruang kerjanya mengatakan, sangat menye- salkan dan merasa terganggu proses belajar mengajar aki- bat sampah dan berangkal di timbun pihak pemborong di halaman sekolah dan tidak dibuang oleh pemborong. “Sudah beberapa kali saya komplain sama pemborong agar bangunan ini segera diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sama pak Asep Zaenudin juga sudah saya sampaikan tetapi jawaban PakAsep pokoknya di bereskan gitu aja,ujar Didi. Menurut Didi Junaedi, seharusnya lama pekerjaan ini adalah 105 hari kalender sejak dikerjakan dan akan selesai Tgl 20 Desember 2012, karena awal mulainya proyek ini dikerjakan telat sehingga digeser waktunya sampai Tgl 20 Januari 2013 tetapi hingga hari ini belum juga beres. “Coba bapak lihat sendiri dan saya sudah sering mendesak pihak pem- borong agar sampah dan be- rangkal segera di buang dari halaman sekolah dan diber- sihkan supaya siswa kita ini bisa melakukan kegiatan olah raga dan upacara tetapi alasan pihak pemborong bermacam-macam dan tidak masuk akal besok-besok terus jawaban mereka, masa membersihkan berangkal aja susahkan anggarannya miliaran”, kata DIDI. Sementara itu pembo- rongnya pak DIDI men- gatakan, ibu Tety nama pe- rusahaanya PT Maza Pradita Sarana. Pihak Polda Jabar juga sudah pernah datang ke sekolah ini untuk mengecek proyek ini dan saya juga su- dah pernah mengembalikan besi satu truk karena ukuran besi yang dikirim itu 7 inc dan tidak sesuai dengan RAB, akhirnya di ganti oleh pemborong yang 9 inc, Sedangkan, Asep Zae- nidun (Kasi sarana Prasa- rana Bidang PSMAK Dinas Pendidikan Kota Bandung ) sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ketika dikonfirmasi di SMK N 3 Jalan Selontongan Bandung menanyakan PT apa sebena- rnya pemenang tender SDN Halimun Asep mengatakan saya tidak ingat, saya lupa PT apa pemenangnya, disinggung soal Didi (kepala SDN Halimun) komplain terkait pembangunan RKB belum selesai dan sampah tak kunjung diangkut untuk dibuang. Asepmengatakanapanya yang dikomplain bandingkan dulu dengan yang lain seka- rang kan sekolahnya sudah bagus sebentar lagi juga su- dah selesai ujar asep sambil pergi menaiki mobilnya. Dalam pelaksanaan pem- bangunan Ruang Kelas Baru SDN Halimun di duga kuat CV Megantara telah men subkan proyek RKB SDN halimun kepada PT Maza PraditaSarana.Karenasesuai data pemenang tender SDN Halimun adalah CV Megan- tara dengan penawaran Rp 1.594.318.580. Sangat ironis kalau memang benar terjadi di subkan diminta pihak yang berwenang mengusut. (Martua) dana Untuk Persediaan (UP) Dinas Pendidikan (Disdik) Palopo 2011 senilai Rp1,098 miliar. Dalam kasus ini, penyi- dik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Palopo telah menetapkan Kepala Disdik Palopo Muh Yamin sebagai tersangka. Namun dalam perkemban- gan penyidikan perkara ini, nama Tenriadjeng disebut- sebut sebagai calon ter- sangka berikutnya. Kapolres Palopo AKBP Endang Rasidin tak me- nampik jika Tenriadjeng bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana BKM dan UP Disdik. Sebab, tiga saksi yang telah diberkaskan keterangannya menyebutkan nama Tenriadjeng sebagai pihak yang paling bertang- gungjawab terjadinya peny- impangan pengelolaan dana BKM dan UPDisdik Palopo. “Tiga saksi menguat- kan keterlibatan wali kota sebagai orang yang men- gambil dana itu. Sehingga penyidikan diarahkan ke- pada tersangka berikutnya, yakni Wali Kota.Tapi se- jauh ini belum ditetapkan, masih sebatas calon ter- sangka merujuk keterangan tiga saksi,”kata Kapolres di kantornya,kemarin. Penyidik Tipikor Sa- treskrim telah menjadwalkan pemeriksaan Tenriadjeng dalam perkara ini, Senin lalu. Namun Tenriadjeng tidak memenuhi panggi- lan penyidik karena alasan sakit.“Penyidik akan jad- walkan ulang pemeriksaan Tenriadjeng sekitar pekan depan,” harap Kapolres. Terpisah, Kasatreskrim Polres Palopo AKP Amos Bija mengamini Tenriad- jeng sebagai calon tersangka berikutnya dalam kasus dana BKM dan UP Disdik 2011. Sebab,semua saksi menye- but nama Tenriadjeng seb- agai pejabat Pemkot Palopo yang meminjam sementara dana yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Palopo itu. Bahkan,Yamin yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga menyerahkan barang bukti yang menguat- kan keterlibatan Tenriad- jeng, yakni kuitansi peminja- man sementara dana BKM dan UP yang ditandatangani Tenriadjeng di atas materai dan Yamin sebagai pihak pemberi pinjaman. Yamin sendiri saat diperiksa pe- nyidik sebagai tersangka kasus ini,menyebutkan nama atasannya sebagai orang yang paling bertanggung- jawab atas terjadinya peny- impangan pengelolaan dana BKM dan UP Disdik. Sementara Kuasa hukum Yamin, Lukman S Wahid mengakui keterlibatan Ten- riadjeng dalam perkara yang telah menyeret kli- ennya sebagai tersangka. Namunkatadia,kemung- kinan besar perkara dana BKM dan UP Disdik Palopo ini akan disatukan dengan beberapa perka- ra korupsi lainnya yang melibatkan Wali Kota Palopo di Kejati Sulsel. “Kayaknya kasus-kasus korupsi lainnya yang me- nyeret Wali Kota akan disatukan,karenaterdapat beberapa item kasus den- gan modus yang sama, yakni dana daerah dipin- jam sementara,”tuturnya. Tenriadjeng ditetap- kan sebagai tersangka dalam beberapa kasus korupsi di Pemkot, sep- erti kasus dugaan korup- si dana pendidikan gra- tis 2011 Rp5,31 miliar, kasus dana pendidikan gratis 2010 Rp1,7 miliar, dan kasus penyimpan- gan dana IMB Proyek Pasar Modern Palopo Rp1,5 miliar/ (Red/S-I) Buku Gratis, Guru Dilatih SMA Negeri 1 Tanamkan Kepedulian dan Kemandian kasi penggelembungan anggaran dimark up. (P. Marbun) Untuk mendukung kegiatan prasarana pendidikan kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada Suryadi yang menjabat PPK dan Bina Program di ruang kerjanya tidak mau menjawab, “No Comment”
DPR Nilai Kinerja BPN Tidak Optimal DALAM RAPAT PENDAPAT Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 METROPOLITAN 7 Kasudin Dikdas Jaktim Tindak Tegas Kepsek yang Pungli JAKARTA, (WN) Komisi II DPR meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2013, sehingga tingkat penyerapan anggaran BPN pada tahun 2013 dapat lebih ditingkatkan dibandingkan tingkat penyerapan tahun anggaran 2012 sebesar 76,94 persen. Waterway Marunda-Muara Baru Beroperasi PATEN Siap Hidupkan Kembali Kereta Api Bandung-Jakarta Wiranto Ungkap 4 Partai yang Akan Merapat ke HanuraPengumpulan Bulan Dana PMI Capai Rp 2.269 Miliar Ketua LSM Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bupati Simalungun Demikian salah satu kes- impulan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan BPN, di Ge- dung DPR, Jakarta, Rabu yang dipimpin Wakil Ket- ua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja. Dalam rapat itu, terkait dengan program sertipi- kasi tanah untuk masyarakat, Komisi II DPR juga memin- ta agar BPN meningkatkan kinerjanya baik pada tahap perencanaan maupun pelak- sanaan serta melakukan koordinasi yang lebih inten- sif dengan instansi-instansi terkait agar pencapaian dari program-program tersebut bisa lebih dioptimalkan. “Komisi II DPR meminta kepada BPN agar dalam pelaksanaan program ser- tipikasi tersebut lebih me- ningkatkan pengawasannya untuk menghindari adanya pungutan-pungutan yang melanggar aturan,” kata Hakam Naja. JAKARTA, (WN) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus men- dalami dugaan korupsi Bupati Simalungun, JR Saragih, dalam kasus pe- nerimaan insentif Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2009-2010. Tim pe- nyidik intelijen Kejagung memeriksa ketua LSM Macan Habonaron, Jansen JAKARTA, (WN) Calon wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) Teten Masduki men- gaku siap menjadikan kereta api (KA) jurusan Bandung-Jakarta sebagai moda utama masyarakat yang kini sepi penumpang, pasca-dibukanya Tol Cipularang. Dipilhnya kereta untuk men- gantarkannya ke Bandung hari ini merupakan salah satu upaya mewujudkan itu dan bernostalgia. “Kita punya ide mengembalikan kereta api sebagai moda transportasi. Kalau berbasis jalan raya, kota akan bengkak, jalan dibangun toko-toko sehingga akan terjadi kemacetan. Ini penting, terutama untuk logistik barang,” kata Teten di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu, (16/2). Sementara, pasangan Tetan, Rieke Diah Pitaloka mengaku merasa bernostalgia saat menaiki kereta api dengan alam yang indah sepanjang perjalanan. “Pemandangan Jakarta-Bandung indah sekali. Saya ditemani Mas Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo --Red.), naik gerbong antikorupsi,” ujarnya. Selain disuguhi pemandangan indah sepanjang perjalanan, lanjut Rieke, perjalanan ini dijamin bebas dari kemacetan. “Saya ditemani Kang Teten dan Mas Jokowi naik gerbong antikorupsi, Ayo ikut gerbong kita ya,” ajaknya. Rieke juga berujar, dirinya bakal menyapa masyarakat di setiap stasiun. “Kami akan ajak rakyat ke gerbong antikorupsi. Kalau masyarakat mau berubah, ayo kita gabung,” ucapnya sambil tersenyum dan melambaikan tanganya. Dalam perjalanannya, Rieke, Teten, dan Jokowi, juga melaku- kan kampanye di beberapa stasiun kereta api yang dilewati dalam perjalanan menuju Bandung, di antaranya Stasiun Bekasi, Stasiun Karawang, dan Stasiun Purwakarta. (IS) JAKARTA, (WN) Moda transportasi air (waterway) untuk memberikan layanan kepada warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara menuju Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakut sudah mulai beroperasi, Kamis kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono, menjelaskan waterway merupakan angkutan untuk mempermudah penghuni Rusunawa Marunda menuju Muara Baru. Waktu tempuh Marunda-Muara Baru dengan menggunakan waterway relatif lebih singkat. Selain itu, kata Udar, sementara ini dua kapal transportasi laut masih gratis atau tidak dipungut biaya. Namun, ke depan, Dinas Perhubungan masih akan melakukan tinjauan untuk menentukan tarif kapal tersebut. Udar menjelaskan, dengan adanya transportasi air ini juga bisa memudahkan masyarakat Kepulauan Seribu untuk berakti- vitas keluar dari tempatnya. Transportasi ini juga untuk menjaga kebersihan air laut dari sampah buangan masyarakat. “Mau kurangi sampah di laut, ya dengan menggunakan laut sebagai sarana transportasi,” kata Udar...(Wilson) JAKARTA, (WN) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Admin- istrasi Jakarta Utara dalam pengumpulan bulan dana tahun ini berhasil meng- umpulkan dana sebesar Rp 2.269.098.182, dari peng- umpulan bulan dana tahun sebelumnya, atas perstasi tersebut PMI Jakarta Utara meraih penghargaan kinerja terbaik. Demikian diungkap- kan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Rini Soetiyoso pada acara penandatangan nota kesepahaman antara PMI Jakarta Utara dengan Mall Arha Gading. “ Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak maka pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara bisa sukses. Kami juga mengu- capkan terima kasih sekal- Menurut politisi dari FPAN itu, Komisi II DPR juga meminta kepada BPN untuk melakukan langkah- langkah strategis termasuk berkoordinasi dengan Ke- menterian/Lembaga terkait dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kasus- kasus pertanahan yang ter- jadi terutama yang berkaitan dengan hajat hidup ma- syarakat banyak dan yang termasuk dalam agenda 11 Tim BPN yang akan disele- saikan dalam jangka pendek, menengah dan jangka pan- jang yang nantinya akan dibahas lebh lanjut dengan Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR. “Proses pe- nyelesaian sengekta itu juga agar memperhatikan TAP MPR No IX tahun 2001,” katanya. Salah satu kesimpulan lain yang dibacakan dalam rapat itu ialah Komisi II DPR juga mendorong BPN untuk segera melakukan legalisasi terhadap aset-aset yang telah ditetapkan seb- agai tanah terlantar dan tidak mendapatkan gugatan dari pihak manapun sehingga aset tersebut dapat diman- faatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan pasal 15 PP Nomor 11 tahun 2010. Sementara itu dalam materi tertulisnya kepada Komisi II DPR, Kepala BPN Hendarman Supandji men- gatakan mengenai masalah sengketa dan konflik perta- nahan secara umum, BPN selalu menindaklanjuti se- tiap kasus-kasus pertanahan yang dilaporkan masyarakat kepada BPN. Adapun tindak lanjut penanganan kasus-kasus yang disampaikan dilakukan sesuai dengan tipologi kasus yang ada serta berdasar- kan hukum dan prosedur penanganan hukum yang berlaku. “Khusus menge- nai sengketa-sengketa yang terkait dengan aset negara (BUMN/D-red) memerlukan pelepasan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dangan,” kata Hendarman dalam laporan tertulisnya. Terkait dengan perha- tian Komisi II DPR soal optimalisasi pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BPN, kata Hendarman telah mengu- sulkan ke Menteri Keuan- gan dan Bappenas untuk melakukan penyempurnaan mekanisme pengelolaan dana PNBP yang diberlaku- kan di lingkungan BPN den- gan prinsip dapat dilakukan subsidi silang antar satuan kerja dengan prioritas untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. (rekson) igus memberikan apresiasi kepada aparat pemerintah dan Walikota Jakarta Utara yang turut serta mendukung setiap kegiatan PMI, ” ujar Rini Soetiyoso, di Mall Ar- tha Gading, Rabu kemarin. Rini juga menjelaskan nota kesepahaman antara PMI Jakarta Utara dengan Mall Artha Gading yang berkaitan dengan aksi kema- nusiaan disini antara lain dimaksudkan untuk pen- anganan bersama dalam penanggulangan bencana, penempatan Gerai/Mobil Donor Darah di Mall Ar- tha Gading, serta Pelatihan Pertolongan Pertama atau Pelatihan lain yang berkaitan dengan keselamatan kerja serta pelayanan kemanusian, sesuai dengan periodik yang dilaksankan. “ Dengan adan- ya penempatan mobil darah di Mall Artha Gading, di- mana para pengunjung maal selain berbelanja juga dapat menyumbang darahnya un- tuk aksi kemasyrakatan, ” kata Rini. Sekretaris Kota Jakarta Utara, Tri Kurniadi, men- gucapkan rasa terimakasih kepada para penyumbang dana PMI. Dana yang telah terkumpul itu akan digunak- an untuk misi kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana kebakaran, banjir, dan lain sebagainya demi kepentingan dan kepeerluan masyarakat Jakarta Utara. Ujar tri Perwakilan Artha Graha Peduli, Silvi dalam kesem- patan itu juga mengucapakan terima kasih atas suksesnya pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara pada tahun ini, seklaigus ditandai dengan nota kesepahaman antara PMI dan Mall Artha Gading. “Dengan adanya ke- bersamaan antar pemerintah, stake holder dan masyarakat maka semua ini bisa terlak- sana dengan baik untuk aksi kemanusiaan. Dan berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi acuhan bagi mitra lainnya dalam berrtin- dak untuk aksi kemanusia,” harap Silvi. Ketua PMI Cabang Ja- karta Utara, H. Sabri Saiman, mengatakan dengan suk- sesnya bulan dana PMI Ja- karta Utara, ini menujukkan masih adanya kepedulain di- antara kita terutama dari para stake holder yang hadir pada saat ini yang sangat peduli dengan aksi kemanusiaan. “ PMI sebagai mitra pemer- intah, dalam hal ini mengu- capkan ribuan terima kasih atas dukungan semua pihak. Serta mengucapkan terima kasih kepada pihak Artha Graha Peduli yang telah memberikan kesempatan kepada kami, guna menem- patkan Gerai/ Mobil Donor Darah di MallArtha Gading, Jakarta Utara,”terang Sabri Saiman. Sebagai pengumpul bu- lan dana terbesar diberikan kepada Suku Dinas Pendi- dikan Dasar (Dikdas), PT. Taman Impian Jaya An- col, GPSNI, Bioskop 21 La Piazza Kelapa Gading, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, SDN Warakas 01, SMPN 231, serta SMKN 4 Jakarta. (Parlin) Napitu sebagai pelapor. Setelah melapor pada 12 Desember tahun lalu, Jansen diperiksa penyidik Kejagung seputar dugaan penyimpangan penggunaan dana insentif PBB tahun anggaran 2009 yang diduga tidak sesuai dengan PP tentang tata cara pembe- rian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah. Penyimpangan PP nomor 69 tahun 2010 tersebut diduga menimbulkan kerugian negara Rp2,6 miliar. Kejari Simalun- gun dianggap tidak profesional karena hingga saat ini Bupati Simalunggun, Jr Saragih be- lum ditetapkan tersangka. Menurut catatan LSM Macan Habonaron ada enam dugaan korupsi yang dilaku- kan Bupati Simalungun selain penyimpangan dana PBB. Dugaan korupsi lainnya adalah dana alokasi khusus pendi- dikan tahun anggaran 2011- 2012, dana bantuan sosial pen- didikan tahun anggaran 2012, pembangunan perpustakaan tahun anggaran 2011, dana bantuan oprasional siswa, dana bos tahun anggaran 2011, dan pengadaan seragam batik sekolah. (Air) JAKARTA, (WN) Kasudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur Drs. H. Nasruddin, M.Pd, berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap para kepala sekolah yang menarik pungutan dari para orang tua murid. Pasalnya, untuk operasional sehari-hari, pihak sekolah sudah mendapat- kan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Apalagi menurutnya sudah ada edaran dari Kepala Dinas Pen- didikan Provinsi DKI Jakarta yang melarang pihak sekolah maupun komite sekolah memungut uang dari para orang tua murid. “Bagi yang melanggar saya akan ambil tindakan tegas,” kata Nasruddin, di ruang kerjanya, Jumat (15/2). Nasruddin pun mengatakan su- dah memanggil Kepala Sekolah SDN 25 Utan Kayu Selatan Evi Silviyanti, pihak komite sekolah dan Kasie Dik- das Kecamatan Matraman, terkait dengan laporan adanya pungutan kepada orang tua murid di SDN 25 Utan Kayu Selatan. Dirinya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah, khu- susnya sekolah negeri di bawah jajaran Sudin Dikdas Jakarta Timur yang mengambil pungutan dari para orang tua murid. “Saya akan melaku- kan pengawasan, jangan sampai ada lagi sekolah yang ambil pungutan,” katanya. Namun menurutnya, sum- bangan dalam bentuk amal seperti untuk pembangunan musholah atau masjid sekolah, pihaknya tidak bisa melarang. “Kalau himbauan dari pi- hak sekolah untuk beramal, kita tidak bisa melarang,” ujarnya. Masalah ini sendiri mencuat karena keluhan dari para orang tua dan wali murid terkait adanya pungutan liar (pungli) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Utan Kayu Selatan, di Jalan Galur Sari Timur, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman. Lewat komite sekolah, para siswa diminta membayarkan sejumlah uang pung- utan mulai dari uang seragam, uang pembangunan mushala, uang kas, uang pembangunan ruang tunggu, uang kartu tanda siswa hingga uang pot yang total pungutan mencapai Rp 770.000 per siswa. (Parlin) Jakarta, WN Setelah Hary Tanoesoedibjo, Hanura juga bersiap me- nyambut keluarga baru dari partai lain. Ketum Hanura Wiranto menyebut setidaknya ada empat partai yang akan merapat ke partainya. Petinggi 4 partai yang akan bergabung itu hadir dalam perkenalan Hary Tanoe di kantor DPP NasDem, Jl Tanjung Karang, Minggu (17/2/2013). Lima partai itu adalah PPRN, PDP, PPDI, dan NasRep. “Beberapa partai lain juga ada, tapi masih bersifat akan bisa diumumkan, atau bisa belum diumumkan, masih rahasia, karena dalam proses,” kata Wiranto. Wiranto mengatakan komunikasi dengan partai-partai yang akan bergabung dengan Hanura terus dilakukan. Hanura akan menyambut semua pihak yang berminat bergabung. “Partai Hanura menerima teman-teman yang akan ber- gabung dengan tangan terbuka,” ujar mantan Panglima TNI itu. Di kesempatan yang sama, Hary Tanoe juga menyatakan ormas Persatuan Indonesia yang akan dideklarasikannya siap bekerja sama dengan Hanura. Bukan sebagai sayap partai, namun akan bahu membahu bersama partai barunya itu. “Perindo akan bekerja sama dengan Hanura, khususnya dalam melayani masyarakat menengah ke bawah,” ujar Hary Tanoe. HT Usulkan Slogan Hanura ‘Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani’ Baru bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hary Tanoesoedibjo langsung sumbang saran. Hary menyiapkan usulan untuk slogan Hanura di Pemilu 2014. “Jadi yang saya usulkan Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani,” kata Hary di kantor DPP Hanura, Jl Tanjung Karang, Jakarta Pusat. Usul ini baru dilempar oleh Hary Tanoe ke Hanura. Setelah itu usulan ini akan dibahas di internal. Selain mengusulkan slogan, Hary Tanoe juga mengusulkan Hanura lebih fokus menyasar kalangan kampus dalam kampa- nyenya. Hanura akan menargetkan untuk banyak meraih suara dari kalangan intelektual. “Di kampus banyak kaum intelektual, kampanye bisa kita arahkan ke sana,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Hanura itu. Hary juga siap menampung semua loyalisnya yang telah keluar dari NasDem. “Pengurus NasDem yang keluar akan kita tam- pung,” katanya. Hary Tanoe mengatakan Hanura adalah partai terbuka. Hanura akan menampung siapa saja yang memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia. “Kita partai terbuka, jadi kita akan menampung siapa saja yang memiliki visi sama,” ujarnya. Bersama Hary Tanoe, Hanura memang menatap Pemilu 2014 dengan lebih bergairah. Ketua DPP Hanura Saleh Husin yakin Hanura bisa berlari kencang bersama Hary Tanoe. “Bersama HT kita bisa berlari lebih ken- cang,” ujar Saleh. (tim)
E-mail: wartanasional@rocketmail.com
E-mail: wartanasional@rocketmail.com
E-mail: wartanasional@rocketmail.com
E-mail: wartanasional@rocketmail.com
E-mail: wartanasional@rocketmail.com

Recommandé

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
WARTA NASIONAL
WARTA NASIONALWARTA NASIONAL
WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014hastapurnama
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Halaman 8
Halaman 8Halaman 8
Halaman 8https://wartaviral.com/
 
Epaper Surya 13 Juli 2013
Epaper Surya 13 Juli 2013Epaper Surya 13 Juli 2013
Epaper Surya 13 Juli 2013Portal Surya
 

Recommandé

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
WARTA NASIONAL
WARTA NASIONALWARTA NASIONAL
WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Februari 2014hastapurnama
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Halaman 8
Halaman 8Halaman 8
Halaman 8https://wartaviral.com/
 
Epaper Surya 13 Juli 2013
Epaper Surya 13 Juli 2013Epaper Surya 13 Juli 2013
Epaper Surya 13 Juli 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
07 hukrim ok
07 hukrim ok07 hukrim ok
07 hukrim okSurabaya Post
 
Epaper Surya 31 Agustus 2013
Epaper Surya 31 Agustus 2013Epaper Surya 31 Agustus 2013
Epaper Surya 31 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)argayani
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 16 Juli 2013
Epaper Surya 16 Juli 2013Epaper Surya 16 Juli 2013
Epaper Surya 16 Juli 2013Portal Surya
 
Epaper Surya 26 Juli 2013
Epaper Surya 26 Juli 2013Epaper Surya 26 Juli 2013
Epaper Surya 26 Juli 2013Portal Surya
 
SURAT KABAR WARTA NASIONAL
SURAT KABAR WARTA NASIONALSURAT KABAR WARTA NASIONAL
SURAT KABAR WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Definisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaDefinisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaAbi Zakaria N
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasionalPry Supriyadi
 
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)ekho109
 
Konstitusional & inkonstitusional
Konstitusional & inkonstitusionalKonstitusional & inkonstitusional
Konstitusional & inkonstitusionalVisnu Candra
 
papua bisa
papua bisapapua bisa
papua bisaalbert giban
 
The definitive guide to scrum: the rules of the game
The definitive guide to scrum: the rules of the gameThe definitive guide to scrum: the rules of the game
The definitive guide to scrum: the rules of the gameArnas Rackauskas
 
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's ApproachMachine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's ApproachJuan Rowda
 
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool PanelCornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool PanelElizabeth (Liz) Ngonzi
 
Propuesta Punto de venta
Propuesta Punto de ventaPropuesta Punto de venta
Propuesta Punto de ventaSorcray
 
2012 - 3 series convertibles
2012 - 3 series convertibles2012 - 3 series convertibles
2012 - 3 series convertiblesHendrick Automotive Group
 
UmiamFlyer_0
UmiamFlyer_0UmiamFlyer_0
UmiamFlyer_0Amitangshu Acharya
 

Contenu connexe

Tendances

Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 31 Agustus 2013
Epaper Surya 31 Agustus 2013Epaper Surya 31 Agustus 2013
Epaper Surya 31 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)argayani
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 16 Juli 2013
Epaper Surya 16 Juli 2013Epaper Surya 16 Juli 2013
Epaper Surya 16 Juli 2013Portal Surya
 
Epaper Surya 26 Juli 2013
Epaper Surya 26 Juli 2013Epaper Surya 26 Juli 2013
Epaper Surya 26 Juli 2013Portal Surya
 
Definisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaDefinisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaAbi Zakaria N
 
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)ekho109
 
Konstitusional & inkonstitusional
Konstitusional & inkonstitusionalKonstitusional & inkonstitusional
Konstitusional & inkonstitusionalVisnu Candra
 

Tendances (16)

Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
07 hukrim ok
07 hukrim ok07 hukrim ok
07 hukrim ok
 
Epaper Surya 31 Agustus 2013
Epaper Surya 31 Agustus 2013Epaper Surya 31 Agustus 2013
Epaper Surya 31 Agustus 2013
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
56 pid.sus 2014_pn.pl(1)
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014
 
Epaper Surya 16 Juli 2013
Epaper Surya 16 Juli 2013Epaper Surya 16 Juli 2013
Epaper Surya 16 Juli 2013
 
Epaper Surya 26 Juli 2013
Epaper Surya 26 Juli 2013Epaper Surya 26 Juli 2013
Epaper Surya 26 Juli 2013
 
SURAT KABAR WARTA NASIONAL
SURAT KABAR WARTA NASIONALSURAT KABAR WARTA NASIONAL
SURAT KABAR WARTA NASIONAL
 
Definisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaDefinisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidana
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasional
 
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
Nota Keberatan (Eksepsi) Anas Urbaningrum (sumber: peradilan.co)
 
Konstitusional & inkonstitusional
Konstitusional & inkonstitusionalKonstitusional & inkonstitusional
Konstitusional & inkonstitusional
 
papua bisa
papua bisapapua bisa
papua bisa
 

En vedette

The definitive guide to scrum: the rules of the game
The definitive guide to scrum: the rules of the gameThe definitive guide to scrum: the rules of the game
The definitive guide to scrum: the rules of the gameArnas Rackauskas
 
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's ApproachMachine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's ApproachJuan Rowda
 
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool PanelCornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool PanelElizabeth (Liz) Ngonzi
 
Propuesta Punto de venta
Propuesta Punto de ventaPropuesta Punto de venta
Propuesta Punto de ventaSorcray
 
Racunarski sistemi
Racunarski sistemiRacunarski sistemi
Racunarski sistemiAleksaToni98
 
عرض درس علم التفسير
عرض درس علم التفسيرعرض درس علم التفسير
عرض درس علم التفسيرzidenchokri
 
Reasons why your canada student visa got rejected
Reasons why your canada student visa got rejectedReasons why your canada student visa got rejected
Reasons why your canada student visa got rejectedwesthighlanderchandigarh
 
Learing english
Learing englishLearing english
Learing englishseemia
 
Pdi medical patient ed dig assist
Pdi medical patient ed dig assistPdi medical patient ed dig assist
Pdi medical patient ed dig assistJoseph Friedman
 
Linq 2013 plenary_keynote_cross
Linq 2013 plenary_keynote_crossLinq 2013 plenary_keynote_cross
Linq 2013 plenary_keynote_crossLINQ_Conference
 
The Canvas Prison 999999999999999999
The Canvas Prison 999999999999999999The Canvas Prison 999999999999999999
The Canvas Prison 999999999999999999Sylvia Gleason
 
Tema 5 refrigeración de los motores
Tema 5 refrigeración de los motoresTema 5 refrigeración de los motores
Tema 5 refrigeración de los motoresinventadero ~ ~ ~
 
Halloween tartessos
Halloween tartessosHalloween tartessos
Halloween tartessosmercecob
 
FCPC WINNERS
FCPC WINNERSFCPC WINNERS
FCPC WINNERSfcpc
 
Leadit - jak zwiększyć konwersję?
Leadit - jak zwiększyć konwersję?Leadit - jak zwiększyć konwersję?
Leadit - jak zwiększyć konwersję?Leadimatic
 

En vedette (19)

The definitive guide to scrum: the rules of the game
The definitive guide to scrum: the rules of the gameThe definitive guide to scrum: the rules of the game
The definitive guide to scrum: the rules of the game
 
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's ApproachMachine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
Machine Translation Quality Estimation - A Linguist's Approach
 
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool PanelCornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
Cornell Alumni Leadership Conference - Technology as an Engagement Tool Panel
 
Propuesta Punto de venta
Propuesta Punto de ventaPropuesta Punto de venta
Propuesta Punto de venta
 
2012 - 3 series convertibles
2012 - 3 series convertibles2012 - 3 series convertibles
2012 - 3 series convertibles
 
UmiamFlyer_0
UmiamFlyer_0UmiamFlyer_0
UmiamFlyer_0
 
Racunarski sistemi
Racunarski sistemiRacunarski sistemi
Racunarski sistemi
 
عرض درس علم التفسير
عرض درس علم التفسيرعرض درس علم التفسير
عرض درس علم التفسير
 
Reasons why your canada student visa got rejected
Reasons why your canada student visa got rejectedReasons why your canada student visa got rejected
Reasons why your canada student visa got rejected
 
Learing english
Learing englishLearing english
Learing english
 
Five ts of love
Five ts of loveFive ts of love
Five ts of love
 
Pdi medical patient ed dig assist
Pdi medical patient ed dig assistPdi medical patient ed dig assist
Pdi medical patient ed dig assist
 
Linq 2013 plenary_keynote_cross
Linq 2013 plenary_keynote_crossLinq 2013 plenary_keynote_cross
Linq 2013 plenary_keynote_cross
 
RSA' Redding Mulan Jr
RSA' Redding Mulan JrRSA' Redding Mulan Jr
RSA' Redding Mulan Jr
 
The Canvas Prison 999999999999999999
The Canvas Prison 999999999999999999The Canvas Prison 999999999999999999
The Canvas Prison 999999999999999999
 
Tema 5 refrigeración de los motores
Tema 5 refrigeración de los motoresTema 5 refrigeración de los motores
Tema 5 refrigeración de los motores
 
Halloween tartessos
Halloween tartessosHalloween tartessos
Halloween tartessos
 
FCPC WINNERS
FCPC WINNERSFCPC WINNERS
FCPC WINNERS
 
Leadit - jak zwiększyć konwersję?
Leadit - jak zwiększyć konwersję?Leadit - jak zwiększyć konwersję?
Leadit - jak zwiększyć konwersję?
 

Similaire à E-mail: wartanasional@rocketmail.com

Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid Bnn
 
Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014hastapurnama
 
PKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
PKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaPKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
PKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaBellaNindaThania
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper surya 29 juni 2013
Epaper surya 29 juni 2013Epaper surya 29 juni 2013
Epaper surya 29 juni 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
putusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdf
putusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdfputusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdf
putusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdfDzakaWaliELRamadhanS
 
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)ekho109
 
Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru
 

Similaire à E-mail: wartanasional@rocketmail.com (20)

Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Cetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowCetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok low
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
PKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
PKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaPKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
PKN Contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 
07 hukrim ok
07 hukrim ok07 hukrim ok
07 hukrim ok
 
Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah AgungPutusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Berita nadia
Berita nadiaBerita nadia
Berita nadia
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Epaper surya 29 juni 2013
Epaper surya 29 juni 2013Epaper surya 29 juni 2013
Epaper surya 29 juni 2013
 
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
 
putusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdf
putusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdfputusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdf
putusan_97_pid.b_2014_pn_rap_20221027221950.pdf
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019
 
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (sumber: KPU)
 
Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26
 

E-mail: wartanasional@rocketmail.com

  • 1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) ALAMAT REDAKSI Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, E-mail: wartanasional@rocketmail.com Kejagung Siap Eksekusi Susno Jakarta, (WN) Matan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepoli- sian RI, Komisaris Jenderal Purnawirawan, Susno Duadji tinggal menunggu waktu untuk menjalani masa pemidanaan. Kejaksaan Agung sudah me- nerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan Susno tetap dihukum 3,5 tahun penjara. Namun kapan pelaksanaan eksekusi terhadap Susno belum jelas. Alasannya masih butuh beberapa hari lagi untuk mempelajari putusan MA. >>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11 >>bersambung halaman 11 DIKORUPSI, POLDA TETAPKAN TERSANGKA HANURA SAMBUT BERGABUNGNYA HARY TANOE BAK SEORANG RAJA INFO HUKUM Warta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R I SURAT KABAR BERGAYA BAK RIHANNA Julia Perez SEKONGKOL, PDAM SEROBOT TANAH “NENEK RENTA” KEJAKSAAN TAK SERIUS” USUT DUGAAN KORUPSI DI RSUD KARAWANG DESAK PEMBORONG SELESAIKAN PEMBANGUNAN RKB Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang tidak serius mengusut dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Karawang. Pasalnya, pemanggilan terhadap Dirut RSUD dr. Wuwuh Utami Ningtyas yang dinilai terlibat belum dilakukan penyidik dengan alasan masih menunggu keterangan dari semua saksi. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan harapan pemerintah untuk kelancaran proses belajar mengajar sehingga Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana yang cukup besar yakni miliaran rupiah. HAL. 4 HAL.6 PENYANYI SEKSI, Julia Perez mengaku hanya menghabiskan biaya sebesar 1 juta rupiah untuk bergaya layaknya Rihanna. Biaya ini termasuk murah bagi Jupe. Pasalnya, biasanya dia bisa meng- habiskan dana sebesar 30-40 juta rupiah untuk penampilannya di atas panggung. Ditemui di Studio 6 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (10/2) Jupe memang terlihat berbeda. Ia mengenakan kemeja putih, hot pants, dan topi berwarna magenta serat sepatu kets. Diakui Jupe, gayanya kali ini terinspirasi dari Rihanna. “Ini gaya Rihanna, aku memang banyak terinspirasi sama gayanya dia. Gayanya asyik dan simple. Aku capek pagi-pagi harus blink-blink. Ini murah, aku beli ini cuma 300ribu. Kalau bisa dikalkulasiin sekitar 1 juta. Biasanya aku nyanyi bisa sampai 30 sampai 40 juta, sekarang lebih murah. Aku main di topi, rambut, baju biasa saja,” ujar Jupe. Gaya Rihanna yang dike- nakan Jupe ini pun diakuinya mendapat tanggapan positif dari orang-orang di seki- tarnya. “Semua senang pas aku gaya pakai topi, rambut pendek, sepatu ket mereka senang,” pungkas Jupe. (tim/kpl) SUBANG, (WN) Sungguh prihatin hidup di negeri nasib ini yang konon mengangungkan hukum, tetapi tidak memiliki politik hukum. Hukum dibiarkan berkembang liar dan mencari jalannya sendiri. Negeri ini seolah sedang menjalani hukum rimba, siapa punya jejaring kuat, BANTEN, (WN) Direktorat Reserse Krimi- nal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten tengah men- gusut kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung, di Kampung Pelambangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabu- paten Serang pada kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3). Proyek dari Dirjen Sumber Daya Air Kemen- trian PU TA 2012 senilai Rp32.390.900.000 di nilai banyak penyimpangan yang diduga mengakibatkan keru- gian keuangan Negara. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni DD pejabat BBWSC3 selaku pejabat pem- buat komitmen (PPK) dan IJ selaku manager wilaya hempat OFFICE : Komplek Ruko Pulomas Blok VI No.15 Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13260 Phone:(021) 478 68058 Fax:(021) 472 0542 Email: lsm.infasi@gmail.com Facebook: Lembaga Swadaya Masyarakat Infasi Ketua Umum : ketuaumum@lsminfasi.com Bendahara Umum : bendaharaumum@lsminfasi.com Ketua Bidang Hukum dan Ham :ketuabidanghukum@lsminfasi.com Proyek “Tanggul Ciujung Keragilan” Kejaksaan Agung me- nyatakan sedang menyiap- kan langkah untuk segera melakukan eksekusi. “Sa- linan putusan sedang dipe- lajari,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di kantornya, Ju- mat kemarin. Andhi mengatakan telah meminta Direktorat Ekseku- si untuk mempelajari salinan putusan tersebut. Menurut dia, Direktorat Eksekusi butuh waktu dua hari un- tuk mempelajari putusan Susno. “Soalnya salinannya tebal, jadi butuh waktu. Saya tegaskan tidak ada kendala bagi kami untuk mempe- lajari salinan putusan ini,” kata Andhi. Menurut dia, salinan pu- tusan perlu diperiksa den- gan seksama. Tujuannya untuk meng- hindari kes- alahan ketik hingga kes- alahan penaf- siran agar eksekusi ber- jalan dengan benar. Sali- nan putusan ini diterima Gedung Bundar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jika putusan tadi rampung dipelajari, Direk- torat Eksekusi akan memberi petunjuk kepada jaksa ekse- kutor di Kejaksaan Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap Susno. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penan- ganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 Novem- ber 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL, demikian seperti yang diku- tip dari laman MA, Selasa. D e n g a n d e m i k i a n , Susno Duadji tetap dihukum t i g a t a h u n enam bulan dan membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan pen- jara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012. Mantan Kab- areskrim Mabes Polri ini juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp4 mili- ar. Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan sejak putusan ditetapkan, maka harta bendanya akan disita. Majelis hakim PN Ja- karta Selatan menilai Sus- no terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno terbukti menyalahgunakan kewenan- gannya saat menjabat Kaba- reskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana ko- rupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Sementara itu melalui kuasa hukumnya, Susno Duadji menyatakan siap un- tuk menjalani eksekusi. Na- mun sebaliknya, bila dirinya diperlakukan tidak adil juga siap melakukan perlawanan. “Sebenarnya putusan klien kami tidak bisa dieksekusi, karena terjadi perbedaan nomor perkara yang men- gakibatkan cacat hukum,” ujar Frederic Yunadi. D i k a t a k a n , d a l a m perkara ini pihak Kejak- saan Negeri Jakarta Se- latan telah melakukan ke- salahan saat melayangkan surat panggilan terhadap kliennya guna melaksanakan eksekusi. Sebab, dalam su- rat penggilan tertulis No- mor 801K/Pid.Sus/2012, JAKARTA, (WN) Lebih dari satu jam upa- cara seremonial informal me- nyambut Harry Tanoesoedibjo (HT) disiapkan di kantor De- wan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di kawasan Blora, Jakarta Pusat, Minggu (17/2). Di bagian belakang kantor ada panggung musik dangdut dan tenda. Di depan kantor karpet merah dan barongsai warna-warni pun disiapkan. Tim penyambut yang ter- diri dari para fungsionaris
  • 2. Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 EDITORIAL 2 KEPALA PERWAKILAN/ BIRO MABES POLRI : Charles , POLDA METROJAYA : Nevtorino FM, Ukky Mahendra, JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus CIMAHI : Pantun, CIANJUR : Nunuh Nugraha KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : Leonardus, MS CIAMIS : Ismoyojathi, Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, Jeni, BANJAR : Ara Sutara, Kris Amarta, Kusmayadi, TASIKMALAYA : Anda Juanda, Iron Saroni, Andi Fitriandi, SUMEDANG : Yaya Sunarya, SUBANG : S.Pohan SMHK, A. Rasyd SH, Sudjanan BA, Drs Rusja Bin Omon, Saryid SE, U. Samsudin, A.Gunawan, Wawan Hermawan, M.A, Afif, S, Didin Imanudin, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik, Tambunan, Nurlaela, KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Dauri, Sopriyanto, BANTEN: Achmed Nazip, Roni, TANGERANG: Asriyanto, Anwar, Toni, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS BENGKULU: Hengky M, Muhar, Sudaryan, Ade Saputra, Polian B, Syari’at, Herry Nata, Dody Aprianto, Niko Hartono, E.Yusti Mulya, Lidya M, Harry, Dedy P, M.Jafar, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi PALEMBANG : Asmadi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, Chairul, Erwanto, Purnama, Nurmansyah, Iskandar, Anhar Harun, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban,Y. Prumentius, D.Djong, PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd Kepala Perwakilan dan Kepala Biro di Surat Kabar Warta Nasional tanpa ada biaya administrasi koran dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi KETIKA TAK ADA LAGI RASA MALU OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi OLEH : NEVTORINO (Wartawan Warta Nasional) DITERBITKAN OLEH YAYASAN KANCA KARYA AKTA NOTARIS 21JULI 2000 PENDIRI Nano Proyogo PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang, PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ade Muksin DEWAN REDAKSI Nano Proyogo Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu Drs. Hiras Simanullang Ade Muksin PIMPINAN PERUSAHAAN Drs. Hiras Simanullang, WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Edward Gultom REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Ester Diana Kurniawati LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga, PEMBINA Budi Santoso, SE Hj. Zakariani Santoso Panther Roland Drs.Paulus Suminom PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH KONSULTAN HUKUM LBH-LSM CERDAS BANGSA STAF REDAKSI Sahat Lbn Gaol SE, Endang Suhaedi, Carles, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Aris Kuncoro, M.Suharno ST, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Leo Bharata, Sri Umiyati SH, Harley Utomo, Nino Pramono, Priyo, Nana Nurjana, Herlina, Jan Walden Saragih, Ramlan Naibaho, Sulistiani, Dede Silvia, Dion PM, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Selamet, Rojalih, Abdullah ALAMAT REDAKSI Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, email :wartanasional@rocketmail.com, No Rekening BANK MANDIRI : 132-00-1348836-7, A/N : Jamangalap Simanullang ALAMAT PERWAKILAN JAWA BARAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung MARKETING/ MANAGER IKLAN: Neneng, Lina, Cristin Sugeng - Widyawati, Purwanto, FOTOGRAFER, Hendri Awanto, SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) Di Polda Metrojaya Nomor Antrian Menjadi Penghasilan Awak Bus ALS Menipu Penumpang KONON kata para ahli hanya manusia mahluk ciptaan allah didunia yang mempunyai rasa malu. Karena hanya manusialah yang diberikan sang maha pencipta mempunyai akal dan pikiran. Itulah yang membuat mahluk ma- nusia sebagai mahluk yang paling tinggi derajat karena pengetahuan akan yang baik dan buruk se- hingga mempunyai rasa malu jika ada hal – hal yang membuat nilai dir- inya rendah derajatnya, martabatnya atau menu- run nilai kemanusiaannya sebagai manusia yang mempunyai nilai dan nor- ma – norma sesamannya. Meskipun ada istilah “malu-malu kucing”, ses- ungunhnya kucing tidak pernah mempunyai rasa malu yang sebenarnya. Tidak hanya perump- amaan dari kelakukan hewan kucing, yang se- benarnya lebih dominan naluri untuk bertindak. CILACAP, (WN) Bus Antar Lintas Sumatra (ALS) yang semestinya memberi pelayanan transportasi yang baik dan nya- man kepada penum- pang yang menggu- nakan jasanya untuk keperluan perjalan dari satu tempat ke tem- pat tujuannya, harapan ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kenyamanan penump- ang pada saat naik Bus ALS. Salahnysatunya Bus nomor 270. Pasalnya, ketida- knyamanan ini dira- sakan oleh beberapa penumpang yang be- rangkat dari Agen bus ALS yang bertempat disampang Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap dengan tu- juan Sibolga (Tapanuli POLDA Metrojaya mem- punyai cerita yang unik dan menarik untuk di publika- sikan.Untuk mendapatkan sebuah penghasilan, nomor antrian pun di jadikan lahan bisnis untuk mencari ken- tungan. Itu terlihat di gedung biru BPKB Polda Metrojaya contohnya, dimana para ok- Buktinya kucing tudak pu- nya rasa malu dalam ber- hubungan intim berlawanan jenis, selalu dengan hingar bingar berteriak-teriak, se- hingga orang tahu kucing sedang “kawin”. Rasa malu seringkali timbul dalam diri seseorang yang normal atau waras, karena dengan akal dan piki- rannya membandingkan ke- adaannya dengan orang lain, bahwa dia punya kekuran- gan. Sehingga muncul ang- gapan bahwa dia tidak se- baik orang lain, atau timbul rasa malu karena sadar telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu menurut penulis, hanya mahluk ma- nusialah yang mempunya rasa malu. Dengan demikian, apabila seseorang tidak pun- ya rasa malu karena melang- gar norma-norma sosial atau hukum yang berlaku, be- rarti manusia tersebut telah merendahkan martabatnya, menjadi setingkat dengan mahluk hewan lainnya. Dalam kaitan itu men- gunakan rasa malu untuk membina perilaku aparatnya atau PNS agar lebih disiplin melaksanakan fungsinya. Seorang rekan kerja, secara iseng mengatakan, doktrin rasa malu itu harus diso- sialisasikan kepada para aparat atau PNS supaya malu berbohong dan berbuat tidak jujur. Orang yg suka berbohong akan sulit untuk mempercayai orang lain, karena ada ketakutan ia akan dibohongi. Penulis melihat, hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) para pegawai atau staff tidak malu berbohong dan berbuat tidak jujur. Mereka setiap pagi sudah terbiasa men- gucapkan kata untuk ber- bohong, kebanyakan orang yang dibohongi adalah para tamu kantor dinas. Para tamu sudah berterus terang soal nama, darimana, dan tujuan kedatangannya. Saat tamu bertanya seperti misalnya, “apakah bapak Kepala Dinas ada di ruangnya ?, bisakah ketemu ?”. Segera pegawai yang bersangkutan menjawab “berbohong”, mengatakan bahwa bapak tidak ada, saya tidak tahu beliau dimana, padahal orang yang dicari tersebut ada diruangannya dan terbukti tidak berapa lama kemudian kepala dinas tersebut keluar dari ruangan- nya. Kebiasaan berbohong para pegawai tersebut di- lakukan karena inisiatif sendiri dan juga karena pesanan atasannya. Bahkan untuk membina perilaku PNS tersebut, di salah satu kantor pemer- intahan di Binjai, penulis membaca tulisan menge- nai rasa malu berbohong yang dibingkai digantung didingding untuk dapat dibaca semua orang yang ada diruangan. Yaitu tu- lisan sepuluh rasa malu : (1) Malu datang ter- lambat, (2) malu tidak ikut apel, (3) malu pulang lebih awal, (4) malu tidak masuk kerja, (5) malu terlalu sering minta ijin, (6) malu memakai pakaian dinas tidak sesuai aturan, (7) malu bekerja tidak ter- program, (8) malu bekerja terbengkalai, (9) malu bekerja tanpa pertang- gungjawaban, (10) malu tidak bertatakrama dan sopan santun. Dan memang didunia ini akan semakin kacau balau jika rasa malu ber- bohong ini tidak ada, teru- tama diantara pejabat, para elit, pejabat dan aparat. Malu …ah melanjutkan- nya. (**) num petugasnya sangat kre- atif dan imajinatif merubah sistem. Wow…sungguh luar bi- asa para petugas tersebut melakukan hal seperti itu, tak perduli terang-terangan atau pun secara sembunyi- sembunyi mereka mendi- siplinkan para pemohon agar bisa mendapatkan kekurangan yang nantinya bisa dimanfaatkan para ok- num petugas yang mencari keuntungan. Saat wartawan mencoba jadi pemohon untuk mengu- rus surat BPKB yang ingin dibalik nama, banyak sekali hal yang tidak masuk akal terjadi diruangan gedung BPKB Lantai 1 itu. Dari ok- num polisi, satpam, sampai petugas Resepsionispun ikut serta mencari rejeki tamba- han di gedung itu. Modus menunggu nonor antrian mereka mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mempersulit para pemohon yang ingin mendaftarkan permohonan balik nama BPKB. “Nomor Antrian” men- jadi salah satu yang wajib di ambil, bila pemohon in- gin mendaftar berkas balik nama BPKB. Para pemo- hon dibiasakan antri bila ingin mendapatkan Nomor Antrian tersebut, tidak mu- dah untuk mendapat Nomor Antrian itu, pemohon harus menunjukan kelengkapan berkas yang ingin di daftar. Diantaranya, BPKB asli, photo copy STNK, pho- to copy KTP,dan kwitansi bila ingin memproses balik nama BPKB. Tetapi ada hal yang sangat mempersulit pemohon, dengan membuat surat kuasa bila identitas nama tidak sesuai dengan yang mendaftar atau per- wakilan pemohon, sedang- kan petugas yang menjaga di mesin no antrian sibuk menyembunyikan nomor antrian itu untuk di bagikan ke oknum oknum yang ingin mendapatkan keuntungan. Dengan memoduskan sebuah nomor antrian para petugas yang berada di lan- tai 1 BPKB, mendapatkan rejeki tambahan dengan menjadi calo nomor antrian. Nomor antrian yang se- harusnya digunakan untuk menertibkan pemohon agar teratur di dalam pendaftaran, kini disulap menjadi peng- hasilan oleh beberapa oknum penjaga mesin antrian. Hal ini seharusnya diper- hatikan oleh pejabat yang menduduki pimpinan di tempat tersebut, agar tidak berlarut larut yang nantinya menjadi citra buruk bagi in- stansi didalamnya. (**) Tengah), Sumatera Utara pada tanggal 05 desember 2012. Dimana sesuai dengan pernyataan dari beberapa penumpang diantarany : MARETI, SYUKUR, EBIT TAFONAO kepada Warta Nasional menyampaikan bahwa sesuai dengan harga tiket bus ekonomi dari Sam- pang-Sibolga Rp 410.000/ orang. Namun biaya diatas ber- tambah lagi pada saat bus hendak berangkat, dimana penumpang yang tertera na- manya diatas diminta biaya bagasi Rp 50.000/orang, padahal barang bawaan para penumpang tidak melebihi 20 Kg sebagaimana aturan yang sudah tertera di tiket bus ALS. Penambahan biaya per- jalan ini bukan hanya itu saja pada saat penumpang dioper di kota Pinang, Su- matera Utara, para penum- pang diminta biaya tamba- han lagi untuk ongkos dari Kota Pinang ke Sibolga Rp 100.000/orang. Sesuai den- gan penuturan pada penum- pang mereka diminta uang tersebut secara paksa, dan setelah uang tersebut mereka bayarkan di Agen ALS kota Pinang. Namun bus yang mem- bawa mereka ke sibolga tidak kunjung datang. Pa- dahal mereka sampani di Kota Pinang pada pukul 19.30 Wib dan berangkat ke sibolga pada pukul 24.15 Wib. Sedangkan yang di- janjikan ALS Kota Pinang sebelumnya mobil tujuan sibolga akan tiba pada pukul 21.00 Wib. Selanjutnya penump- ang di berangkatkan dari kota Pinang tujuan sibolga pada pukul 24.15 Wib den- gan perjanjian agen ALS ke punumpang tidak di oper lagi. Namun janjiAgenALS kota pinang tersebut hanya sekedar menipu para penum- pang, dimana pada saat sam- pai di padang Sidempuan penumpang dioper lagi dan diminta biaya Rp 75.000/ orang sampai sibolga. Sesuai dengan konfir- masi Warta Nasional ke pihak perwakilan Agen bus ALS yang ada di Sampang, Kecamatan Sampang, Kabu- paten Cilacap, menurut Puji sebagai Kepala Agen ALS bahwa harga tiket dari sam- pag ke sibolga Rp 410.000/ orang, dan tidak ada biaya penambahan lagi sampai di tempat tujuan. Bahkan Puji sebagai Agen tidak bertang- gungjawab dengan biaya tambahan yang telah diminta dari penumpang melainkan tanggungjawab Perwakilan Jogja. Bahkan sesuai dengan pernyataan Puji bahwa tulisan yang telah ter- pampang dikantor ALS sampang “Perwakilan Antar Lintas Sumatera “ tidak memiliki ijin dari PT. ALS. Sehingga tu- lisan perwakilan tersebut hanya bertujuan untuk menarik hati para peng- guna jasa transportasi ALS, yang sebenarnya perwakilan tersebut han- ya sebagai Sub Agen. Sehingga sampai saat ini pengembalian ganti rugi terhadap penumpang yang dirugikan belum ada penyelesaian sampai sekarang. Melalui media ini nara sumber berharap agar ijin trayek ALS ju- rusan Sampang-sibolga ditutup saja oleh Di- nas Perhubungan karena konsumen yang merasa dirugikan tidak ada pe- nyelesaian sama sekali. (Habet Tafonao)
  • 3. Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 JAWA BARAT 3 Usut Proyek Pemeliharaan Terminal Dishub Sarat KKN BANDUNG, (WN) Peningkatan pelayanan terminal salah satunya yaitu pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal dan merupakan prasarana transportasi angkutan umum yang sangat dibutuhkan khususnya Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat diperlukan yang aman, nyaman, bersih dan rapih. TERMINAL LEUWI PANJANG Usut Proyek RKB SMPN 36 Diduga Fiktif Pemukulan Buruh di PT. IBR Belum Dituntun Pembuatan Sertifikat Prona Jadi Ajang Pungli Dana Stimulan Program PIP Jadi Ajang Bancakan Oknum Kemenag Selewengkan Dana Haji Kondisi Sungai Batang Leutik yang semakin dangkal dan areal pesawahan yang kerap terendam banjir. Akan tetapi kenyataan dilapangan saat Warta Na- sional di salah satu Termi- nal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno Hatta, marak PKL (Pedagang Kaki Lima) dan tumbuhnya rumput liar yang tidak terawat beraorama tidak sedap dan adanya tu- nawisma yang tidur di sem- barang tempat. Dalam pemberitaan ed- isi 185 tanggal 4 Februari 2012, anggaran APBD ta- hun 2012 digelontorkan ratusan juta untuk proyek pemeliharaan terminal. Yai- tu Pemeliharaan Terminal Leuwi Panjang satu paket BANDUNG, (WN) Pengadaan fiktif meru- pakan tindakan pidana den- gan derajat lebih berat lagi dibandingkan dengan usaha mengurangi kuantitas dan/ atau kualitas barang/jasa. Kegiatan proyek pemban- gunan RKB SMPN 36 Kota Bandung dengan anggaran SUBANG, (WN) Dana Program Peningkatan Insfrastruktur Perdesaan (PIP) bernilai milIaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bagi desa-desa di Kabupaten Subang kuat dugaan di- jadikan bancakan dan sarat KKN. Dana yang bersumber dari APBD Propinsi tahun 2012 diperuntukan bagi 60 Desa di 19 kecamatan dan masing-masing desa kebagian Rp 50 juta ini disinyalir hanya diterapkan 20% hingga 50% saja, selebihnya dijadikan bancakan. Sinyalemen adanya penyelewengan dana Peningkatan Infra- sturktur Perdesaan (PIP), berdasarkan fakta dilapangan tampak- nya sudah sedemikian terbuka. Namun pihak-pihak yang terlibat didalamnya terkesan tutup mulut. Bahkan diantaranya beberapa oknum memandang jika praktek seperti itu dianggap lumrah. Sumber di kantor BPMKB KabupatenSubang menuturkan, untuk menyikapi adanya dugaan oknum yang meminta jatah atas dikucurkanya dana program itu, baik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Subang telah melayangkan Surat Edaran (SE), intinya instansi yang berkompeten agar tidak menggubris oknum yang berkeliaran hendak meminta jatah. Terpisah, menanggapi mencuatnya dugaan penyimpangan dana PIP itu, aktifis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Jawa Barat, A.Sutisna menyatakan merasa pri- hatin. Dia menilai bila oknum-oknum yang terlibat bancakan dana PIP itu dapat dikatagorikan sebagai perbuatan korupsi. Sutisna juga menyesalkan adanya pembiaran kebijakan admin- istrasi (baca: pembuatan SPJ fiktip), hal itu secara tidak langsung melegalkan tindak pidana korupsi itu sendiri. Melihat kondisi seperti itu, pihaknya meminta agar para penegak hukum segera turun tangan. “Polisi dan Kejari Subang harus proaktif, segera selidiki terendusnya kasus-kasus pelanggaran hukum itu, tangani secara serius hingga ke meja hijau. Bila terbukti beri hukuman setimpal, agar ada efek jera”, pintanya. (*abh/asuh) SUBANG, (WN) Lantaran diduga me- nyelewengkan dana peny- elenggaraan haji yang ber- sumber APBD Kabupaten Subang TA 2012 dikelola Panitia Penyelenggara Iba- dah Haji (PPIH) Kabupaten Subang. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sub- ang, Drs.Aldim,M.Si, dan Kasi Urusan Haji, Drs.Yaya Humaya,SH.M.Si, kini ter- paksa harus berurusan dengan pihak penegak SUBANG, (WN) Niat baik pemerintah terhadap warga kurang mampu terkait pembuatan sertifikat massal Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2013 di Desa-desa lokasi program di Kabupaten Subang, ternyata dicorengi oknum panitia, sehingga banyak mendapat kecaman warga. Pasalnya sejumlah oknum panitia diduga masih saja mengutip biaya diluar ketentuan, mereka berdalih telah di- musyawarahkan dengan warga. Padahal program tersebut telah dibiayai pemerintah alias gratis. Tindakan oknum itu dinilai sejumlah kalangan merupakan pungutan liar (pungli), karena jelas-jelas memungut biaya tanpa ada payung hukumnya, selain itu oknum panitia disinyalir telah memanipulasi data, untuk menghindari pembuatan Akta pera- lihanhak atas tanah. Kendati transaksi peralihan haknya terjadi setelah diberlakukannya PP No.24 tahun 1997, tentang Pendaf- taran Tanah, namun panitia menyajikan data, waktunya sebelum diberlakukan PP itu. Eksesnya obyek yang terkena pajak seperti Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) , tentang Pungutan PPh dari pengalihan hak atas tanah dan Bangunan, yang mestinya terjaring oleh PPAT dipastikan lolos (tidak terpungut -Red). Artinya pula Negara dirugikan puluahan bahkan ratusan juta rupiah, lantaran pajaknya tidak terpungut. Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber menyebut- kan, praktek pungli yang dilakukan oknum panitia agaknya cukup terorganisir dan sudah disetting sedemikian rupa, sehingga nyaris berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Seperti terjadi di sejumlah desa wilayah Kecamatan Cipunagara, biaya yang dibebankan kepada warga nominalnya bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Hasil kutipan dana tersebut alirannya diperuntukan biaya op- erasional panitia, biaya pembuatan surat - surat keterangan desa, pembelian materai, patok tapal batas, suguh tamu dan transport oknum BPN. “Biaya yang dipungut dari warga, tidak termasuk kewajiban lainnya seperti membayar pajak PBB, BPHTB,PPh” tuturnya blak-blakan. Sebuah sumber di lingkup BPN menjelaskan, segala kegiatan yang berkenaan dengan program tersebut telah dianggarkan kantor BPN yang tertuang di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran tersebut meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, sidang panitia, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Sedangkan kewajiban warga cukup hanya menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah (data yuridis) dan dokumen yang diperlukan, pemasangan patok dan pengadaan materai sedikitnya 4 lembar, tuturnya. Ironis memang lanjut sumber, disisi lain Bupati Subang Ojang Sohandi sudah mewanti-wanti kepada bawahanya agar tidak membebani warga terkait program serupa Prona, seperti tertuang pada surat No. 593-1365. Salah satu pointnya ditegaskan bila para Camat dan Kepala Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya yang member- atkan warga, kecuali mereka menyediakan materai dan sejumlah patok. Namun penegasan Bupati itu tidak digubris bawahannya. Faktanya di lapangan kutipan biaya itu ada dan berlangsung secara transparan. Sementara itu pejabat berkompeten di BPN belum berhasil dikonfirmasi, meski awak Media ini sudah berulang kali menyambangi di kantornya Jln.Mayjen Sutoyo-Subang. (abh/esuh) PURWAKARTA, (WN) Tuntutan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) terhadap Managemen PT. Indo Barat Rayon (IBR) agar mempe- kerjakan karyawan sesuai Undang-undang no 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenagak- erja dan Transmigrasi RI no: 19/ 2012 tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan, berakibat fatal terhadap para buruh. Pasalnya, puluhan buruh diserang secara tiba-tiba oleh sejumlah oknum yang diduga bayaran yang tidak bertang- gungjawab, hingga buruh luka –luka parah dilarikan ke Rumah Sakit terdekat. Bahkan, tak sedikit buruh yang terluka dilempari oleh alat berbahan kimia, me- nyebabkan mereka berdarah, kulit bercak kehitaman, gatal, panas, perih dan melepuh. hukum. Kasi Urusan Haji Ke- menterian Agama Kabupaten Subang,Yaya Humaya, saat dikonfirmasi Warta Nasional di ruang kerjanya mengaku sudah dipanggil untuk dim- intai keterangan oleh Polres Subang. Menurut Yaya, dana bantuan Sosial Pos Hibah senilai Rp 850 jutaan itu, seba- giannya diperuntukan belanja baju seragam batik nasional calon jemaah haji senilai Rp 422.540.000, memang tidak direalisasi, tetapi untuk mem- bayar hutang baju batik yang dibeli tahun sebelumnya yang tidak teranggarkan dalam APBD-II TA 2011. Masih menurut Yaya, PPIH pada TA 2011 mengalokasikan belanja baju batik sebesar Rp 210.345.000,- dan TA 2012 sebesar Rp 212.195.000, dan secara keseluruhan dianggar- kan pada TA 2012 sehingga totalnya Rp 422.540.000,. “Sebelumnya PPIH TA 2011 menganggarkan pembelian baju batik, namun hingga perubahan anggaran tidak ter- cover, sehingga mencari dana talangan alias ngutang kepada pihak ketiga untuk membeli baju batik dua (2) stel, seka- ligus untuk pengadaan TA 2012,” ujarnya berkilah. Ketika disinggung, atas dasar apa PPIH mengambil kebijakan ngutang pengadaan baju batik calon jemaah haji, ya..atas saling percaya aja, lantaran kebutuhannya mendesak, pungkasnya en- teng. Keterangan dihimpun wartawan menyebutkan, Kepala Bagian (Kabag) So- sial Setda Kabupaten Subang, Ujang Sutrisna ketika diperiksa Kejaksaaan Negeri Subang ter- kait aliran dana bantuan sosial yang diperuntukan akomodasi dan transportasi jemaah haji itu menjelaskan, bila mengacu Undang-undang No.13 tahun 2008, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji atau biaya operasional itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. Sementara penggunaan dana hibah tersebut itu sudah menjadi ranah PPIH, Pemkab Subang dalam hal ini Bagian Sosial sudah lepas tangan. “Saat dana sudah diku- curkan atau direalisasi itu menjadi tanggungjawab penerima bantuan, “terang- nya. (abh/esuh) sebesar Rp.315.000.000,-, Pemeliharaan Sub Terminal Sadang Serang satu paket sebesar Rp.97.500.000,-, Sub Terminal Tegallega satu paket Rp.92.500.000,-, Sub Terminal St. Hall satu paket Rp.97.000.000,- serta Sub Terminal Ujung Berung satu paket Rp.97.500.000,-. Dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan sub terminal, Warta Nasional mengonfirmasikan kepada KabidAngkutan dan Terminal Dinas Perhubun- gan Kota Bandung, Yayan Heryana, selaku KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) men- genai pemeliharaan Dishub Terminal Ujung Berung den- gan memakan anggaran Rp. 97.500.000,-, hasil temuan dilapangan tidak ada yang istimewa dalam pengerjaan pengecatan yang asal-asalan, masa sih, dengan ukuran kantor tipe 21/90 diduga telah terjadi penggelembun- gan anggaran. Akan tetapi, H. Yayan Heryana mengatakan, itu tidak benar dan tidak ada penggelembungan anggaran dan sudah sesuai dengan RAB dan saya pribadi selaku KPA(Kuasa PenggunaAng- garan) siap diperiksa dan dipanggil pihak kejaksaan, Tipikor Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan- nya. Saya paling tidak suka difitnah apalagi dalam pem- beritaan (edisi yang lalu), ujarnya dengan nada seten- gah emosi. Ketika saat dijumpai wartawan di kantor Dishub Kota Bandung yang bukan di ruang kerjanya. Koordinator Lembaga Advokasi Hu- kum dan HAM Lian, sangat nyakin proyek tersebut ada pengelembungan anggaran. Untuk membuktikannya, kami meminta pihak ke- jaksaan mengusut proyek pemeliharaan terminal yang diduga adanya penggelem- bungan harga (mark up), adalah salah satu perbua- tan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pada pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, apalagi mengurangi kuantitas dan/ atau kualitas, tegasnya. (P. Marbun) Rp 1.029.176.777,- TA2012 dengan 2 (dua) perusahaan/ CV yang ikut tender, yaitu CV. Riza dan CV. Sahati Jaya. Akan tetapi kedua perusahaan tidak lulus kuali- fikasi. Anehnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 36 Kota Bandung yang beralamat jalan Carin- gin Babakan Ciparay Band- ung berjalan pembangunan tersebut yang ironisnya lagi tidak ada papan pengumu- man CV/Perusahaan yang mana melaksanakannya. Warta Nasional mencoba mengonfirmasikan perihal tersebut di atas kepada pe- jabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Asep Zaenudin tetapi tidak selalu diruangan kerjanya, wartawan men- coba menghubungi melalui SMS ke Hp-nya dijawab dengan singkat oleh Asep Zaenudin melalui SMS yang mengatakan lihat di Perpres. No. 54 tahun 2010, jawab- nya dengan singkat. Salah satu staff di Disdik Kota Bandung yang naman- ya dirahasiakan mengatakan kemungkinan karena tidak ada CV/ Perusahaan yang ikut serta lagi dan 3 (tiga) kali putaran berturut-turut akhirnya menjadi penunjuk- kan langsung (PL).Wartawan kembali memantau survey kelapangan yang kedua kali mendapatkan informasi dari salah satu pekerja ditem- pat kegiatan pembangunan tersebut yang tidak mau disebutkan namanya men- gatakan pelaksanaan peker- jaan proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) yaitu CV. Riza. Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Lian mengatakan, jika ad- anya proses penunjukkan langsung (PL) dapat di- tolerir sedang menghadapi keadaan darurat, misalnya akibat bencana alam atau menjaga keselamatan/per- lindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda harus dilakukan segera atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik itu bisa, ujar Lian. Lembaga Advokasi Hu- kum dan HAM, Lian me- minta dan mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung mengusut se- luruh kegiatan proyek pem- bangunan ruang kelas Baru (RKB) diduga sarat KKN apalagi terindikasi peng- gelembungan harga (mark up), tegasnya. (P. Marbun) Kasus pemukulan tersebut, belum serius diungkap oleh aparat Polres Purwakarta hingga tuntas terang benderang. Pasalnya, para pelaku masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh proses hukum, terlebih atas pengakuan para korban bahwa pelakunya sangat banyak dan terkoordinir. Wahidin, Ketua DPC PPMI Karawang di PT. Onamba Indo- nesia yang mendukung teman- temannya di PT. IBR menyayang- kan tragedi tersebut dan berjanji akan menuntut secara hukum yang berlaku, ini pelanggaran, tidak boleh di biarkan, oknum telah melanggar Hak Asasi Ma- nusia, kami sebagai pekerja yang menuntut keadilan, bukan keonaran, kami demo resmi, damai menyampaikan tuntutan, kenapa disambut dengan tindakan anarkis tidak manusiawi yang menyebabkan teman-teman kami terluka, ujar Wahidin. Bahkan, tambah Wahidin kami dilempari bahan yang men- gandung bahan kimia, sehingga para buruh badanya melepuh di bagian kulit mereka. Ini kali pertama terjadi “di Purwakarta” selama kami demo resmi di ber- bagai daerah lain tidak ada yang brutal dan anarkis seperti ini, benar-benar biadab, memperma- lukan buruh dengan perbuatan sewenang-wenang. Mari kita sama-sama ber- juang untuk kesejahteraan ber- sama, bukan segelintir orang atau kelompok yang dapat menimbul- kan kesenjangan sosial, Negara kita, Negara Hukum, sepantasnya kita semua patuh hukum yang berlaku di negara kita, kami tidak akan demo jika peraturan sesuai Undang-undang, demo kali ini kami tegaskan resmi, karena menurut kami PT. IBR Melanggar peraturan perundang-undangan, tuntutan kami pertama, angkat karyawan autsourcing dan kary- awan kontrak menjadi karyawan tetap. Kedua, bayar hak-hak kary- awan autsourcing dan kary- awan kontrak sama dengan hak-hak karyawan tetap terhitung per Januari 2013. Ketiga, se- lama mogok kerja manajemen di larang melakukan intimidasi, pemotongan upah, mutasi atau demosi termasuk pemutusan hubungan kerja. Keempat, se- belum karyawan autsourcing diangkat menjadi karyawan tetap, maka manajemen PT. IBR ti- dak boleh melakukan kontrak kerja baru dengan perusahaan autsourcing,’Jelasnya. Usai tragedi kejadian di hala- man PT IBR, pengunjukrasa berkumpul di halaman Dinas Per- hubungan dan Pariwisata Pur- wakarta yang berdampingan dengan kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Purwakarta, mereka berorasi minta ditegakannya keadilan. “Kami berharap pemerintah daerah, masyarakat luas, para penegak keadilan dan keamanan serta kenyamanan dapat bersinergi bahu-bahu membahu menciptakan situ- asi kondusip tanpa harus merugikan pihak-pihak ter- tentu, tuntut para buruh. (Laela)
  • 4. Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 JAWA BARAT 4 Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Garasi Ambulan Kejaksaan Tak Serius” Usut Dugaan Korupsi di RSUD Karawang KARAWANG, (WN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang tidak serius mengusut dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Karawang. Pasalnya, pemanggilan terhadap Dirut RSUD dr. Wuwuh Utami Ningtyas yang dinilai terlibat belum dilakukan penyidik dengan alasan masih menunggu keterangan dari semua saksi. KPU Verifikasi Berkas Bakal Cabup Diminta Bentuk KPK Ditiap Daerah di Indonesia Proyek Stadion Bekasi Habiskan Rp 211 Miliar Hasil Konfercab PGRI Purwakarta Rasmita Definitif Ketua Baru Satpol PP Sambut Peringatan 10 Maret HUT Kota Bekasi Tresnawati, Dilantik Sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu BEKASI, (WN) Terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pem- bangunan garasi mobil am- bulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di Puskes- mas se-Kabupaten Bekasi, sejumlah Anggota DPRD meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendiyidikan. Bahkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Muthadi Muntaha men- gatakan akan segera me- Sejauh ini, Kejari) Kar- awang masih sebatas me- minta keterangan seban- yak 29 orang saksi, dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di RSUD Kab Karawang. Sehingga Dirut RSUD Kar- awang dr. Wuwuh Utami Ningtyas dikhawatirkan bisa menyembunyikan barang bukti atas keterlibatannya. “Yang sudah berhasil dimintai keterangan dan memenuhi panggilan semen- tara baru 14 orang,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kar- awang Imran Yusuf setelah mengikuti sidang Paripurna diAula Husni Hamid DPRD Karawang. Dikatakannya, BEKASI, (WN) Pembangunan Stadion Patriot yang diharapkan beroperasi awal 2014, naik menjadi tipeA, “Dahulu sta- dion Patriot hanya tipe D,” ujar Amran, Kasie Survey dan Pendataan pada Dinas Bangunan dan Pemadam Ke- bakaran Kota Bekasi kepada wartawan kemarin. Ia mengatakan pemban- gunan dilakukan secara ber- PURWAKARTA, (WN) Diera rezim Pemerin- tahan SBY, pemberantasan korupsi termasuk agenda kerja dalam penegakan hu- kum di Indonesia. Dengan di bentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KARAWANG, (WN) Hj. Tresnawati resmi dilantik sebagai anggota DPRD Karawang Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Ramdani Sudrajat dari Partai Gerindra, Selasa kemarin. Prosesi pelantikan dan pengam- bilan sumpah jabatannya sebagai Anggota DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bahtiar. Bupati H. Ade Swara mengucapkan selamat kepada Hj. Tresnawati yang telah dilantik sebagai PAW serta mengucapkan terima kasih kepada Ramdani Sudrajat atas peran sertanya sebagai anggota DPRD selama ini. “Kami berharap Ibu Hj. Tresnawati dapat segera berpartisipasi dalam lingkungan baru ini, karena sebagai seorang anggota DPRD, harusnya tidak lagi mewakili satu kaum atau golongan saja, melainkan merupakan wakil bagi seluruh masyarakat Karawang dalam pemerintahan daerah,” jelasnya. Bupati menuturkan bahwa perubahan susunan keanggotaan melalui PAW sebagai dinamika yang terjadi pada DPRD Karawang hendaknya tidak menjadi kendala, melainkan merupakan momen- tum untuk terus mengingatkan diri terhadap amanah yang diemban saat ini, yaitu tugas berat kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat Karawang. Terkait dengan telah dimulainya masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013, Bupati berharap agar seluruh jajaran DPRD dapat senantiasa tetap solid dalam bekerja. “Kami mahfum, bahwa sebagian anggota DPRD mungkin akan menjadi bagian tim sukses dari salah satu pasangan calon, yang tentunya memiliki kewajiban untuk memenangkan dan mesukseskan pasangan calon tersebut. Untuk itu, saya berharap agar masing-masing tim sukses dapat menahan diri, menjunjung tinggi etika, tidak memprovokasi, serta menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah,” tegasnya. Sebelumnya, sekretaris DPRD Kabupaten Karawang, H. Suroto, membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.121-Pem-Um/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang. (Sumuang/Pariston) PURWAKARTA, (WN) Dalam waktu dekat ini susunan kepengurusan PGRI Purwakar ta yang baru bakal dilantik. Hal itu berkaitan dari hasil Konfercab yang telah dilaksanakan di Gedung PKK, Jalan Veteran. Selanjutnya dari hasil pemungutan suara seluruh anggota yang memiliki hak pilih ternyata H.M Rasmita mendapat kepercayaan suara terbanyak sehingga terpilih menjadi ketua baru PGRI menggantikan ketua lama Dedi Effendi. Ketika ditemui diruang kerjanya, HM Rasmita mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur mendapat kepercayaan untuk memimpin PGRI selama 5 tahun kedepan, tentunya ini merupakan hakikat kepercayaan dari Allah dan juga dari teman – teman. Selanjutnya dia berjanji bertekad dalam harapan berjuang un- tuk membawa PGRI agar menjadi lebih baik lagi namun semua ini perlu dukungan serta doa restu dari semua anggota tentunya. Diakuinya dalam sela - sela Konfercab kemarin memang banyak masukan – masukan yang dapat dijadikan program, dan ini merupakan langkah awal kesuksesan kami dalam menjalankan dan membesarkan roda organisasi PGRI. (BBL / Tbn) Sumedang, (WN) KPU Sumedang segera menggelar rapat persiapan verifikasi berkas bakal calon bupati dan wakil bupati yang baru saja terdaftar di KPU. Rapat persiapan yang dip- impin Ketua Pokja Pencalo- nan Rika Kusdinar ini men- gundang beberapa pihak, di antaranya RSU Sumedang, Dinas Pendidikan, kejak- saan, IDI, dan pengadilan. “Dalam kegiatan verifikasi bakal calon nantinya akan BEKASI, (WN) Dalam rangka menyambut HUT Kota Bekasi ke-16 yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2013 mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adakan lomba ketangkasan antar anggota di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat kemarin. Adapun lomba yang dilakukan antara lain lomba tarik tambang, lomba bakiak dan lomba balap karung estafet. Kepala Bagian TU Satpol PP Kota Bekasi Aritonang mengatakan acara ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar sesama instansi terutama untuk Satpol PP sekaligus menjadi hiburan agar memacu semangat anggota ketika ingin melakukan aktivitas kerja. Lomba ketangkasan antar anggota ini hanya diadakan setahun sekali yang biasanya dilakukan di lingkungan Kantor Walikota Bekasi, kata Aritonang. “Kedepannya, kami berharap sinergitas antara anggota Satpol PP baik di dinas maupun di wilayah dapat terus meningkat”, ujarnya. (rekson) manggil Kepala Dinas Kes- ehatan dan kontraktor, terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas se-Kabupaten Bekasi. “Kalau benar biaya yang dikeluarkan buat ke- tiga proyek itu tak seband- ing dengan fisik bangunan, berarti anggarannya telag jelas di korupsi. Secepatnya Komisi D akan memanggil mereka. Nanti saya ngomong ke Sekretaris Komisi D,” kata H Muthadi Muntaha, politisi muda dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) kepada wartawan, Rabu kemarin. Rencana pemanggilan tersebut, karena adanya dugaan penggelembun- gan anggaran pada ketiga proyek tersebut. Muhtadi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang segera menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek itu. Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyara- kat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bekasi, Ergat Bustomy meminta agar Kaja- ri yang baru Perupessy Ray- mond Dominggo,SH,cepat tanggap dalam menyikapi sejumlah kasus korupsi. Menurut dia, dugaan praktik korupsi terjadi dalam proyek pembangunan garasi mo- bil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas-puskesmas. (Red/son) sebanyak 14 orang yang dimintai keterangan tersebut berasal dari rekanan dan jaja- ran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kar- awang. Pemerikasan tersebut dilakukan menyusul dugaan penyimpangan yang dilaku- kan pada pengadaan seragam pegawai, pengadaan obat dan alat kesehatan serta pengadaan genset di rumah sakit tersebut. Dalam pemeriksaan, pe- nyidik menemukan beberapa temuan. Tapi belum ada penetapan tersangka dan menunggu pemeriksaan leb- ih lanjut. Dari beberapa kali pemeriksaan kepada jajaran direksi RSUD Karawang, ditemukan sejumlah kejang- galan administrasi dalam pengadaan seragam pega- wai.Namun, ketika ditanya kapan pemanggilan terhadap Dirut RSUD, Imran me- nuturkan masih menunggu keterangan dari semua saksi lebih dahulu. “Kita mungkin masih evaluasi, masih ban- yak pihak yang harus dipinta keterangan,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan Korupsi di (RSUD) Karawang sebena- rnya sudah lama terjadi, tapi tidak pernah tersentuh hukum, diantaranya kasus Pengadaan Genset Tahun Anggaran 2012 Rp 1,4 miliar yang dikerjakan oleh CV Candrabaga saja. “Direktur RSUD Karawang dr. Wu- wuh Utami Ningtyas kara- kternya kurang transparan kepada publik,” sejumlah LSM. Catatan proyek yang ter- jadi selama TahunAnggaran 2012 ini diantaranya, Proyek pengadaanAlat Medis DAK Rp 3,9 miliar, Pengadaan Alat Medis Perinatologi Rp 243 Juta, Pengadaan Alat Medis Kamar Bedah Rp 2,5 miliar, Pengadaan Alat Me- dis Laboratorium dan Alat Medis Penunjang Rp 4,9 miliar, Pengadaan Alat Me- dis Perawatan Paru (Cukai) Rp 2,1 miliar, Pengadaan Alat Medis Perawatan Paru (Cukai) Lungsuran TH 2011 Rp 455 Juta, PengadaanAlat Mobilisasi Pasien Rawat Inap (Cukai) Lift RSUD Karawang Rp 409,2 Juta, Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang Rp 779 Juta, Pengadaan Jasa Cleaning Service Rp 1 miliar, Pengadaan Jasa Sat- uan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang (Ulang) Rp 592,2 Juta. Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rp 946 Juta. (Red/Pariston/Sumuang) melibatkan banyak pihak sesuai dengan kapabilitas- nya, untuk itu kami membi- carakan hal tersebut berikut dengan penjadwalannya agar sinkron,” kata Rika, Senin kemarin. Verifikasi dilakukan un- tuk memeriksa kebenaran dari dokumen yang diserah- kan di antaranya surat pen- calonan, ijazah bakal calon, dan kepengurusan parpol pengusung serta dokumen- dokumen lainnya. Pascame- nerima berkas pendaftarn delapan pasangan calon bu- pati dan wakil bupati Sumed- ang, KPU segera melakukan penelitian terhadap berkas- berkas pencalonan sampai dengan 17 November 2012. Hasil penelitian akan dis- ampaikan ke bakal calon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi sampai 1 De- sember 2012. Selanjutnya KPU akan meneliti ulang dan memverifikasi berkas persyaratan. Tes kesehatan bakal calon dilakukan di masa penelitian persyaratan. Mengingat ada dua katagori peserta pilbup yai- tu dari perseorangan dan partai politik, maka beber- apa jenis kegiatan verifikasi hanya diberlakukan untuk perseorangan yaitu pemer- iksaan berkas dukungan. “Penghitungan berkas du- kungan yang disampaikan bakal calon perseorangan sebanyak dua kali jumlah kekurangan akan dilakukan mulai 2 Desember 2012 dan diumumkan 8 Desember 2012,” kata Rika. Namun ditegaskan Rika, tidak ada pemisahan jad- wal verifikasi dan penelitian persyaratan antara calon perseorangan dan partai politik. Penetapan pasan- gan calon akan dilakukan 17 Desember 2012. Sehari setelahnya, akan dilakukan penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon. (Yaya Sunarya) (KPK), Sekelas pejabat koruptor mulai dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPR RI dan DPRD hingga konglom- erat semua dipenjarakan tan- pa pandang bulu.KPK yang berkedudukan di Jakarta dinilai selama ini mayoritas menangani sejumlah kasus korupsi terbesar di tingkat pusat, namun kinerjanya patut diacungkan jempol. Selanjutnya karena begitu banyaknya kasus – kasus di tingkat pusat sehingga penanganan kasus korupsi di tingkat daerah Kabupaten dan Kota dinilai penangan- nannya agak lamban. Berkaitan dengan hal itu maka, Pemerintahan SBY didesak segera melakukan pembentukan cabang KPK di semua tingkat Kabupaten dan kota, setidaknya ter- bentuk perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Pur- wakarta sangat setuju dan meminta, mendukung penuh serta mendesak pemerintah Pusat terkait menindaklan- juti pembentukan cabang KPK di setiap Kabupaten dan Kota. Hal itu disampai- kan para Ormas dan LSM kepada Warta Nasional di Purwakarta, baru baru ini. Menurut Ormas, se- hingga pejabat koruptor di tingkat daerah kabupaten/ kota yang menggerogoti uang rakyat untuk kepent- ingan memperkaya diri dan golongan dapat terjaring terungkap dan di penjara- kan serta tidak lagi dapat melakukan lobi – lobi poli- tik dengan penegak hukum di daerah yang selama ini dinilai merusak citra hokum, “ ujar LSM Infasi. Sehingga rakyat Indonesia dapat pulih percaya kembali terhadap supremasi hukum tanpa te- bang pilih di negeri tercinta ini, selama ini penegakan hukum di daerah masih ter- kontaminasi kental dengan lobi – lobi politik akibatnya pejabat koruptor bisa bebas dari jeratan hukum sekaligus mengecewakan dan menya- kiti hati rakyat, tambahnya. (Habel Hendrik / Tbn) tahap. “Sekarang baru tahap pertama dan selanjutnya un- tuk tahap kedua tahun 2014, katanya. Kondisi sekarang sudah dapat dilihat bahwa tribune barat dan timur su- dah berbentuk fisik sesuai strukturnya. Amran menyebutkan saat ini realisasi proyek sudah 18 persen lebih dengan struk- tur tribum barat dan timur, “Aggaran untuk proyek ini mestinya Rp 450 miliar untuk tribun barat, timur, utara dan selatan, namun untuk mempercepat stadion digunakan anggaran hanya Rp 211 miliar,” jelasAmran. Secara rinci Amran me- nyebutkan proyek stadion berstandar internasional yang mulai dikerjakan pada awal tahun 2011 ini, berdiri di lahan 9,1 hektar dengan kontraktro PT Prambanan Dwipangga. Anggaran tahap awal sebesar Rp 90 miliar, yang dipasok dari APBD Provinsi Jawa Barat Rp 50 miliar dan APBD Kota Bekasi Rp 40 miliar ini nantinya baru dapat menampung 18 ribu penon- ton, “Kalau digabung dengan tribun utara-selatan akan me- nampung 30 ribu penonton,” ujarAmran.Diketahui stadion ini berdiri di lahan 9,1 hektar dengan pihak ketiganya yakni PT Prambanan Dwipangga. Anggaran tahap awal sebesar Rp 90 miliar, yang dipasok dari APBD Provinsi Jawa Barat Rp 50 miliar danAPBD Kota Bekasi Rp 40 miliar. (rekson)
  • 5. Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 HUKUM & KRIMINAL 5 Usut, Proyek Tanggul Baru Dibangun Jebol Dirlantas PMJ Takut Dengan Keluarga CikeasJAKARTA, (WN) Indonesian Police Watch (IPW) mengecam sikap Polri yang sangat tidak profesional dalam menangani kasus BMW Maut yang melibatkan anak Hatta Rajasa. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, tersangka kasus tersebut, Rasyid yang merupakan anak Hatta Rajasa terlalu mendapat berbagai keistimewaan dari kepolisian, karena dia adik menantu dari Presiden SBY. ICW MENGECAM Empat Pejabat di Disnakan Bogor Diperiksa Kejagung Upayakan Eksekusi Mati Anggota DPRD Cabuli Anak Pelajar Divonis 6 Tahun Buruan Terpidana Kasus Pelecehan Seksual Berakhir Kejaksaan Cecar Kepala Cabang Bank Jabar Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Disdik Sumut “Padahal Rasyid sudah menyebabkan dua orang tewas dalam kecelakaan itu,” kata Neta menambahkan Dirlantas Polda Metro Jaya sepertinya sangat takut den- gan keluarga besar Cikeas. “Ketakutan Dirlantas ini membuat Polri kehilangan profesionalismenya, teru- tama jika dibandingkan den- gan kasusAfriyani,Andhika dan Novi Amelia,” kata Neta. Ia menambahkan, sikap Polri akan membuat citranya di masyarakat semakin ter- TASIKMALAYA, (WN) Diduga 50 persen pem- bangunan yang dikerjakan rekanan pemborong di Kabu- paten Tasikmalaya, sejak be- berapa tahun terakhir ini dinilai tidak sesuai harapan ma- syarakat terkait pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, pengairan dan rehab gedung sekolah dasar (SD) di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Semua itu membuat Bupati Tasikmalaya, H. U. Ruzhanul Ulum berang saat meninjau BOGOR, (WN) Dugaan korupsi dalam dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SDM) 2010 terus didalami. Kejaksaan Negri (Kejari) Cibinong memeriksa empat pejabat dari Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bogor, Rabu kemarin. Empat saksi yang dipanggil untuk diperiksa itu, yakni Kepala bidang Produksi Disnakan Kabupaten Bogor, PM, dan tim teknis Disnakan, DK. “Kemudian, pejabat pem- buat komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, KH dan BM, sebagai Kepala Bidang Produksi Peternakan Disnakan Kabupaten Bogor,” kata Bayu Adhinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong kepada wartawan. Dalam surat pemanggilan yang dilayangkan pihak kejaksaan, pemeriksaan dimulai pukul sembilan pagi. Dugaan korupsi di tubuh Kelompok Tani (Poktan) ini tidak berhenti pada Kelompok Tani Tumeka III, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, korps Adhiyaksa juga mengendus praktik rusulah di SMD Poktan lain. Berdasarkan data Dirjen Peternakan dan Pertanian pada 2010, di Kabupaten Bogor terdapat lima kelompok tani yang menerima bantuan serupa. “Tidak menutup ke- mungkinan, penyidikan akan merembet ke Poktan lainnya. Namun, kami fokus Poktan Tumeka III terlenih dahulu,” tegas Bayu. (Red/sya) JAKARTA, (WN) Upaya Kejaksaan terus memburu terpidana Seksual Anand Krishna berakhir, Anand Krishna yang telah dinyatakn se- bagai buron oleh Kejak- saan telah ditangkap oleh tim Satgas Kejaksaan Agung di Bali Sabtu ke- marin, jaksa ekskutor dari Kejari Jaksel yang dibantu tim Kejati Bali dan polisi dari Polda Bali, yang + 50 personil ber- hasil membawa Anand Krisna dari kediaman- nya di Anand Ashram Desa Tegalalang, Ubud, JAKARTA, (WN) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengupayakan eksekusi mati terhadap nara pidana mati, yang sebagian besar terpidana mati tersebut warga negara asing (WNA), dan terbanyak dari perkara narkotika. Menurut Setia Untung Arimuladi Kepla Pusat Peneran- gan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, ber- dasarkan hasil inventarisasi terakhir jumlah terpidana mati yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah bertambah dari 17 menjadi 20 orang terpidana mati. Pihaknya akan mengupayakan untuk eksekusi terpi- dana mati tersebut dilakukan secara bertahap terhadap 10 terpidana, “Insya Allah, tahun ini sebanyak 10 terpidana mati akan dieksekusi.(Sun) JAKARTA, (WN) Terbukti mencabuli pelajar, oknum Anggota DPRD Lebak Yaya Supriadi, 40, diganjar hukuman 6 tahun penjara, polisitisi PKB ini juga didenda Rp 60 juta sub- sider lima bulan kurungan, kasus asusila ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, Kamis kemarin. Menurut Noerista Suryawati ( ketua Majelis Ha- kim), dengan anggota Lili Evelin dan Diana Febrina Lubis dalam putusannya menyatakan dakwaan Jaksa primair pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, unsurnya dengan sen- gaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya tidak terbukti. Tapi terdakwa Yaya Supriadi terbukti melanggar dakwaan subsidiair pasal 81 ayat (2) unsurnya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serang- kaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda 60 juta subsidair lima bulan kurungan.. Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penutut umum, yang menuntut terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 100 juta, subsidair 6 bulan penjara, atas putusan itu jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir. Untuk diketahui, bahwa perbuatan cabul kepada anak tersebut oleh terdakwa dilakukan tanggal 7 Desember 2010, terdakwa Yaya Supriadi adalah Ang- gota DPRD Kabupaten Lebak melakukan perbuatan pencabulan terhadap pelajar asal Lebak, perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil dan di sejumlah tempat di Kabupaten Pandeglang. Korban bersama keluarganya tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian melaporkan- nya ke Polres Pandeglang Jumat (20/4) lalu ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pandeglang. (Sun) JAKARTA, (WN) Tim Penyidik Kejak- saan Agung telah memer- iksa pimpinan Bank Jawa Barat-Banten (BJB) cabang Majalengka, Akhmad Faq- ih, terkait dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit modal sebesar Rp 55 miliar dari bank milik Pemda Jabar itu kepada PT Cipta Inti Permindo (PT CIP) senilai Rp55 Miliar. MEDAN, (WN) Kejaksaan Tinggi (Ke- jati) Sumatera Utara dim- inta mengusut dugaan ko- rupsi proyek pembangunan rehabilitasi perpustakaan di Dinas Pendidikan Kota Medan, desakan itu disam- paikan oleh Forum Rakyat Sumatera Utara (FORSU) dan Gerakan Rakyat Dae- tanggul Cikidang yang jebol akibat meluapnya air Sungai Cikidang di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabu- paten Tasikmalaya. Proyek pembangunan tanggul sepanjang 4,5 km di Kecamatan Sukaresik Tasik- malaya itu dibangun Provinsi Jabar dengan dana miliaran rupiah, dinilai dikerjakan asal- asalan. Bupati menuduh, je- bolnya tanggul yang baru saja selesai dikerjakan rekanan pemborong diduga dikerjakan tidak sesuai dengan bestek dan Balai Besar Wilayah Sun- gai (BBWS) Citanduy harus bertanggung jawab. Pembangunan tanggul di sepanjang aliran sungai Citan- duy dan Cikidang itu, diharap- kan dapat mengatasi banjir yang selama ini kerap melanda wilayah tersebut. Akibat pem- bangunannya diduga asal- asalan, menyebabkan tanggul yang baru saja dibangun jadi jebol dan menyebabkan banjir. “Hasil tinjauan di lapangan bersama warga dan petugas dinas terkait, diduga tanggul ini tidak menggunakan bahan (material), yang telah ditentu- kan sesuai rencana bangunan (RB) dan bestek, ” kata H. U. Ruzhanul Ulum dengan nada kesal. Dia meneilai pemban- gunan tanggul melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy sepanjang 4,3 KM itu tidak dikerjakan secara profesional oleh pemborong. Padahal proyek tanggul irigasi tersebut, baru sele- sai pengerjaannya Agustus 2012. Fungsinya untuk men- gantisipasi banjir, tapi kalau dibangunnya se¬perti ini ya jebol dan menimbulkan banjir. Akibat jebolnya tang- gul Cikidang, ratusan rumah dan puluhan hektar lahan pertanian terendam banjir. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun jebolnya tanggul itu mengakibatkan kerugian materi hingga ra- tusan juta rupiah. (Red/MS) puruk. Selain itu antipati publik kepada keluarga besar Cikeas juga akan muncul. “Kepercayaan publik ter- hadap Hatta Rajasa akan menurun dan tentunya akan berdampak pada pencalo- nannya sebagai presiden 2014,” kata Neta. Akibat ulah Dirlantas Polda Metro yang meng- gantungkan kasus Rasyid, tambahnya, bukan mustahil kasus Rasyid akan menyan- dera Hatta dan membuat Ketua Umum PAN itu terus menerus menjadi bulan- bulanan lawan politiknya hingga Pilpres 2014. “Dam- pak hukuman sosial ini akan menyandera Hatta. Padahal belum tentu pihak Hatta menginginkan Rasyid di- perlakukan sangat istimewa seperti ini,” katanya. IPWberharap agar kejak- saan tidak meniru cara kerja Polri yang tidak profesional. Sehingga, ketika Polri me- limpahkan kembali BAP kasus ini bersama tersang- kanya, Rasyid, kejaksaan ha- rus segera menahan Rasyid. Sebab, lanjutnya, Pasal 310 UU LAJR yang dike- nakan kepada Rasyid sudah memenuhi unsur untuk me- nahan yang bersangkutan. “Jika kejaksaan ternyata mengikuti cara kerja Polri yang tidak profesional terse- but, runtuhlah penegakan supremasi hukum di negeri ini gara-gara kasus adik menantu keluarga besar Cikeas,” kata Neta. (RK/red) Faqih diperiksa karena saat proses kredit diberikan, ia menjabat sebagai pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya yang mengucurkan kredit ke PT CIP, demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Setia UntungArimuladi di Jakarta, Kamis kemarin. “Topik pemeriksaan me- nyangkut kedudukan saksi (Akhmad,red). Saat mem- berikan persetujuan permo- honan fasilitas kredit PT.CIP, saksi menjabat pimpinan BPD Jabar dan Banten ca- bang Surabaya,”tuturnya. Menurutnya, pemerik- saan dilakukan dari Pukul 10.00 WIB. Namun Un- tuk belum bisa memastikan status Akhmad bakal tetap sebagai sakai atau bisa dija- dikan tersangka. Alasannya, kewenangan untuk mene- tapkan tersangka ada di penyidik. Dalam kasus ini, sejak 22 Januari 2013 lalu Keja- gung telah menetapkan 4 ter- sangka. Keempat tersangka itu adalah YS (Direktur PT CIP), DPS (Direktur Komer- sial PT E Farm Bisnis Indo- nesia), DY(mantan Direktur Utama PT E Farm Bisnis In- donesia), serta ES (Manajer komersil Bank BJB cabang Surabaya). Kasus bermula saat PT CIP mengajukan kredit pin- jaman modal. Perusahaan ini diketahui bergerak di bidang produsen dan distributor sa- rana pendidikan. Ditengarai ada proses pengucuran kredit yang tak sesuai prosedur. Se- lain itu, kredit yang dikucur- kan ternyata macet sehingga negara dalam hal ini Pemda Jabar dirugikan.(gnr) rah Sumatera Utara (Garda Sumut) dengan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara .Forum Rakyat Suma- tera (FORSU) dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Garda Sumut) di- kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara melakukan aksi ,dalam ak- sinya disampaikan tentang dugaan penyelewengan dana rehabilitasi perpustakaan Dinas Pendidikan Medan ta- hun anggaran 2012 tersebut mencapai Rp. 5 miliar. Menurut Koordinator aksi Jafar Daulay, rehabili- tasi perpustakaan tersebut dilakukan Dinas Perndidi- kan kota Medan dibeberapa Sekolah Dasar “terjadi mark up besar-besaran dihampir semua Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta, modusnya, pengadaan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan spesifi- kasi teknik kerja. Mereka menunjukkan data mark - up rehabilitasi perpustakaan antara lain, di SD Negeri 064034 senilai Rp. 278 juta, SD Negeri 060950 senilai Rp. 139 juta, selanjutnya petugas Pen- erangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara berjanji mel- aporkan data - data tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara maupun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. (Yus) Gianyar. Menurut Setia Untung Arimuladi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ka- puspenkum) Kejagung RI, “ tepidana Anand Krishna akan diterbangkan menu- ju Jakarta dan langsung dieksekusi di LP Cipinang, pelaksanaan ekeskusi terse- but berdasarkan atas Putusan MA RI No. 691 K/Pid/2012 tanggal 24 Juli 2012 jo. Pu- tusan PN Jaksel No. 1054/ Pid.B/PN.Jkt.Sel tanggal 22 November 2011. Beradasrkan putusan MA tersebut adalah mengab- ulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi JPU pada Kejari Jaksel, mem- batalkan putusan PN Jaksel No. 1054/Pid.B/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Nopember 2011. 1. Menyatakan terdakwa Krishna Kumar Tolaram Gangtani aliasAnand Krish- na telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana se- bagai seorang guru melaku- kan perbuatan cabul secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu den- gan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, agar terdakwa ditahan, lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Barang bukti seluruhnya di- rampas untuk dimusnahkan; dan membebankan termohon kasasi/terdakwa tersebut un- tuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebe- sar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Untuk diketahui, pendu- kung terpidanaAnand Krisnh- na sempat menghalangi-ha- langi tim ekskutor dengan adu mulut dan dorong-mendorong karena yang bersangkutan tidak mau dieksekusi, terpi- dana Anand Krishna sekita pukul 11.00 wita berhasil dibawa dari Ashran (tem- pat kediaman terpidana) ke Polda Bali, lalu sekitar pukul 14.00 wita dibawa ke Bandara Ngurai Rai Bali, selanjutnya diterbangkan ke Jakarta dan sekita pukul 19.30 wib sabtu 16/2 terpi- dana dieksekusi dijebloskan ke LP Cipinang Jakarta. Perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan ter- pidana tersebut melanggar pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana (KUHP) Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Sun)
  • 6. Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 PENDIDIKAN 6 Desak Pemborong Selesaikan Pembangunan RKB BANYAK SEKOLAH YANG BELUM BISA BERFUNGSI BANDUNG, (WN) Guna meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan harapan pemerintah untuk kelancaran proses belajar mengajar sehingga Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana yang cukup besar yakni miliaran rupiah untuk menunjang sarana prasarana guna membantu dunia pendidikan yang di danai dari APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 untuk belanja pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP. Kadisdik Diperiksa Jadi Saksi Dugaan Korupsi SMPN 21 Kegiatan RKB SDN Tidak Transparan Ada beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mendapat bantuan pem- bangunan RKB, yaitu; SD N Buah Batu 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.051.101.494. yang di- menangkan oleh PT Trisakti Manunggal Perkasa Interna- sional dengan penawaran Rp 2.913.717.680,- SD N Sa- bang dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.933.327.254. yang dimenangkan oleh CV Dwi Tunggal Jaya dengan penawaran RP 1.739.454.900. Selanjutnya, SD N Halimun dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.771.789.300, yang di- menangkan oleh CV Megan- tara dengan penawaran Rp 1.594.318.580, SD N Cob- long dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.404.374.835, yang dimenangkan oleh CV Aditya Putra Uta- ma dengan penawaran RP 1.334.558.330, SDN Ciroyom dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.378.373.805, yang di- menangkan oleh CV YDP Usaha Perdana dengan penawaran Rp Walikota Calon Tersangka Dana UP Disdik Rp1,098 Miliar BANDUNG, (WN) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Oji Mahroji di- hadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana di SMPN 21 Bandung sebesar Rp 220 juta. Oji mengaku mengetahuinya dari SMS yang dia terima. “Saya tahu ada penyelewengan dana di SMPN 21 dari SMS,” kata Kadisdik saat memberikan kesaksian di pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin kemarin. Dalam kesaksiannya yang menghadirkan Mantan Kepala Sekolah SMPN 21 Bandung Dedi Abdul Adha, Oji dicecar dengan pertanyaan- pertanyaan seputaran teknis pembangunan 4 ruang kelas baru di SMPN 21 oleh Hakim Ketua Iman Syafei dan Hakim Anggota I Made Sukadana. Namun dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Oji mengaku tidak mengetahui banyak soal aliran dana sejumlah Rp 220 juta. “Dana langsung dikucurkan dari rekening APBN ke rekening sekolah, Disdik tidak mengetahui kapan dana tersebut cair,” kata Oji. Selain itu, JPU yang dipimpin oleh J Tanamal mempertanyakan pula soal kesaksian Oji yang mengatakan tidak mengetahui adanya pembangunan kelas baru. “Tidak mungkin tidak tahu, ada proyek berarti ada uang,” kata Tanamal kepada detikbandung seusai persi- dangan. Kasus bermula dari proyek pembangunan kelas baru yang dialokasikan dari APBN 2006 senilai Rp 220 juta. Pembangunan dimulai pada Desember 2006 dan hingga saat ini baru berjalan 20 persen saja. Padahal dalam Juklaknya disebutkan pembangunan harus selesai 90 hari dari kucuran dana. Dalam kasus ini Kepala Sekolah SMP Negri 21, Dedi abdul Adha terjerat dakwaan terkait kasus pembangunan proyek tak tuntas ini. Ketika hendak dikonfrontir mengenai kasus tersebut, Kadiskdik eng- gan memberikan keterangannya kepada wartawan, “No Comment, kan sudah saya sampaikan di persidangan,” kata Oji sambil berlalu. (Red/Marbun) PALOPO, (WN) Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng bakal kembali terseret dalam kasus dugaan korup- si lainnya di internal Pemerintah Kota (Pem- kot) Palopo. Setelah ter- libat sebagai tersangka dalam beberapa kasus korupsi, orang nomor satu di daerah berjuluk Kota Idaman ini berpe- luang besar ditetapkan lagi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Murid Miskin (BKM) bagi siswa miskin dan JAKARTA, (WN) Dalam rangka pelaksanaannya, para guru akan dilatih. Untuk tahun 2013, yang akan dilatih adalah guru-guru SD kelas 1 dan 4, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Khusus untuk guru 1 dan 4 SD tidak semuanya tapi sekitar 30% dari seluruh guru SD kelas 1 dan kelas 4 se-Indonesia. Menurut Mendikbud, peranan guru sangat penting selaku pelaksana Kurikulum 2013 di lapangan. Kenyataannya, para gurulah yang membawakan materi pelajaran di ruang-ruang kelas. Dikatakan Mendikbud, kondisi yang ideal adalah kurikulumnya baik, gurunya juga baik. Mendikbud juga menegaskan bahwa buku-buku untuk Kurikulum 2013 akan diberikan secara cuma-cuma. “Para guru akan diberikan buku secara gratis. Begitu pula semua siswa juga akan diberikan buku secara gratis,” ujarnya. Selain akan meringankan beban orang tua dan siswa, kata Men- dikbud, penyediaan buku oleh pemerintah ini juga akan mengurangi masalah perbukuan yang sering menghebohkan masyarakat. Seperti dimaklumi, beberapa waktu ditemukan buku-buku yang memuat unsur pornografi, kekerasan, sampai menyinggung tokoh tertentu. “Karena kita yang mengendalikan isinya, buku seperti itu nanti sudah tidak ada lagi,” tegasnya. (IH) PURWAKARTA, (WN) SMA Negeri 1 Purwakarta melalui Bagian Kesiswaa, Lilis Yani Sugiyati S.Pd, dan Bagian Humas, Ineke Gantini menyampaikan kepada Warta Nasional yang prioritas diterapkan kepada anak didik adalah tata cara kehidupan dalam keseharian, kepedulian kepada diri dan pihak lain untuk kemajuan dikemudian hari, setiap hari Jum’at bagi para siswi dimana para siswa muslim sholat, mengambil pelajaran escool Tata Boga. “Kami hadirkan pendidik dibidangnya dengan tata cara yang sopan sesuai adat ketimuran, kedisiplinan dengan yang santun diharapkan tertanam di diri mereka sampai kehidupan mereka kemudian yang akan dilihat dan tertanam pada generasi selanjutnya, ujar Lilis diruang kerjanya. Hal yang sama menurut Ineke Gantini, perkembangan zaman yang tidak bisa dianggap remeh, harus diimbangi dan jalani dengan perjuangan yang sesungguhnya tidak hanya dengan teori tapi harus diperaktekan agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun sekeliling yang lebih luas agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan kemudian hari, ujar Ineke. “Penyalahgunaan waktu yang sering terdengar adanya remaja berprilaku sek bebas, melihat film-film forno yang tidak pantas di- pertontonkan, menyalahgunakan obat-obatan terlarang yang terkenal dengan Narkoba yang kini kian banyak macamnya dan sulit terdeteksi masyarakat awam, sudah bukan sekedar kewajiban guru di sekolah saja yang waktunya pada saat jam tertentu, masyarakat luas. “Para orang tua di rumah dituntut saling peduli dan menyayangi anaknya dengan pelajaran sehari-hari yang disampaikan melalui kata-kata atau perbuatan harus benar-benar dijaga sopan santunnya, keramahan yang terlihat dengan kata-kata indah menyejukkan hati akan membantu yang berhadapan dengan kita merasa di hargai dan diakui keberadaannya. Isi waktu dengan hal-hal yang akan bermanfaat untuk kehidupan baik saat ini maupun masa yang akan datang, tanamkan sejak dini kejujuran, untuk motivasi anak belajar dengan penuh tanggung jawab sesuai kemampuan dan bidang positif yang mereka pilih, dengan keahlian yang dikuasai, anak akan semangat mengembangkan dan menciptakan situasi yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, jadilah orang tua, guru, teman, sahabat atau sesama yang baik. “Peduli dan selalu belajar meningkatkan kesejahteraan dari berbagai aspek dengan penuh tanggung jawab yang indah, hidup akan terasa aman dan tentram dengan kesopanan dan keramahan yang beretika dan bermoral, dimanapun dan kapanpun kita beradap- tasi sosial selalu dihadapi senyum tulus keluar dari lubuk hati dan terlihat dengan sunggingan bibir merekah yang disenangi siapapun yang melihatnya untuk selalu menjaga keharmonian hidup yang amat sangat indah di dunia ini”, ujarnya. (Laela) BANDUNG, (WN) Keterbukaan publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung- jawabkan. Saat Warta Nasional menkonfirmasi mengenai sejauh mana kegiatan pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) khusus SDN Kota Bandung yang bersum- ber APBN, APBD I, dan APBD II. Untuk mendukung kegiatan prasarana pendidikan kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada Suryadi yang menjabat PPK dan Bina Program di ruang ker- janya tidak mau menjawab, “No Comment” apalagi wartawan menanyakan SDN mana saja yang mendapatkan RKB di SDN/ SD Swasta di kota Bandung TA 2012 malah Suryadi men- jawab itu rahasia negara nanti saja saya sampaikan jika ada persetujuan kota Bandung atau bisa diperlihatkan data kegiatan RKB harus seizin atasan saya, ujarnya dengan nada agak sinis. Yang ironisnya, Suryadi sampai saat ini tidak pernah ada di ruang kerjanya alias menghindar sampai Hp-nya pun tidak aktif. Menurut Lian Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, pejabat PPK tersebut patut dicurigai ada apa di balik itu semua dengan mengatakan itu rahasia Negara. Dan pihak kejak- saan segera mengusut kegiatan proyek RKB (Ruang Kelas Baru) Kota Bandung yang di duga menjadi ajang korupsi ter- lebih adanya di duga terindi- 1.304.361.050, SD N Ba- bakan Ciparay 16 den- gan pagu anggaran sebe- sar Rp 1.329.338.631, yang dimenangkan oleh CV Bina Rizky den- gan nilai penawaran RP 1.156.413.610. Selain itu, SD N Ba- bakan Tarogong dengan pagu anggaran sebesar Rp 950.448.497, yang di- menangkan oleh CV Ben- gawan dengan penawaran Rp 881.093.290, SD N Su- kaluyu dengan pagu angga- ran sebesar Rp 582.347.130 yang dimenangkan oleh CV Natisa dengan penawaran Rp 553.230.080 Nama nama sekolah diatas hanya sebagian dari sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, miliaran dana yang digel- ontorkan Pemerintah Kota Bandung untuk pemban- gunan Ruang Kelas Baru (RKB), tetapi hingga sam- pai saat ini masih banyak sekolah yang belum selesai dan belum bisa difungsikan untuk proses belajar menga- jar yang seharusnya sudah selesai pada bulan desember tahun 2012, namun sampai bulan pebruari 2013 masih dikerjakan dan tak kunjung selesai, akibat keterlambatan pembangunan Ruang Kelas Baru ini karena belum beres. Didi Junaedi, Kepala SD N Halimun kepada Warta Nasional pada hari Rabu kemarin di ruang kerjanya mengatakan, sangat menye- salkan dan merasa terganggu proses belajar mengajar aki- bat sampah dan berangkal di timbun pihak pemborong di halaman sekolah dan tidak dibuang oleh pemborong. “Sudah beberapa kali saya komplain sama pemborong agar bangunan ini segera diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sama pak Asep Zaenudin juga sudah saya sampaikan tetapi jawaban PakAsep pokoknya di bereskan gitu aja,ujar Didi. Menurut Didi Junaedi, seharusnya lama pekerjaan ini adalah 105 hari kalender sejak dikerjakan dan akan selesai Tgl 20 Desember 2012, karena awal mulainya proyek ini dikerjakan telat sehingga digeser waktunya sampai Tgl 20 Januari 2013 tetapi hingga hari ini belum juga beres. “Coba bapak lihat sendiri dan saya sudah sering mendesak pihak pem- borong agar sampah dan be- rangkal segera di buang dari halaman sekolah dan diber- sihkan supaya siswa kita ini bisa melakukan kegiatan olah raga dan upacara tetapi alasan pihak pemborong bermacam-macam dan tidak masuk akal besok-besok terus jawaban mereka, masa membersihkan berangkal aja susahkan anggarannya miliaran”, kata DIDI. Sementara itu pembo- rongnya pak DIDI men- gatakan, ibu Tety nama pe- rusahaanya PT Maza Pradita Sarana. Pihak Polda Jabar juga sudah pernah datang ke sekolah ini untuk mengecek proyek ini dan saya juga su- dah pernah mengembalikan besi satu truk karena ukuran besi yang dikirim itu 7 inc dan tidak sesuai dengan RAB, akhirnya di ganti oleh pemborong yang 9 inc, Sedangkan, Asep Zae- nidun (Kasi sarana Prasa- rana Bidang PSMAK Dinas Pendidikan Kota Bandung ) sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ketika dikonfirmasi di SMK N 3 Jalan Selontongan Bandung menanyakan PT apa sebena- rnya pemenang tender SDN Halimun Asep mengatakan saya tidak ingat, saya lupa PT apa pemenangnya, disinggung soal Didi (kepala SDN Halimun) komplain terkait pembangunan RKB belum selesai dan sampah tak kunjung diangkut untuk dibuang. Asepmengatakanapanya yang dikomplain bandingkan dulu dengan yang lain seka- rang kan sekolahnya sudah bagus sebentar lagi juga su- dah selesai ujar asep sambil pergi menaiki mobilnya. Dalam pelaksanaan pem- bangunan Ruang Kelas Baru SDN Halimun di duga kuat CV Megantara telah men subkan proyek RKB SDN halimun kepada PT Maza PraditaSarana.Karenasesuai data pemenang tender SDN Halimun adalah CV Megan- tara dengan penawaran Rp 1.594.318.580. Sangat ironis kalau memang benar terjadi di subkan diminta pihak yang berwenang mengusut. (Martua) dana Untuk Persediaan (UP) Dinas Pendidikan (Disdik) Palopo 2011 senilai Rp1,098 miliar. Dalam kasus ini, penyi- dik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Palopo telah menetapkan Kepala Disdik Palopo Muh Yamin sebagai tersangka. Namun dalam perkemban- gan penyidikan perkara ini, nama Tenriadjeng disebut- sebut sebagai calon ter- sangka berikutnya. Kapolres Palopo AKBP Endang Rasidin tak me- nampik jika Tenriadjeng bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana BKM dan UP Disdik. Sebab, tiga saksi yang telah diberkaskan keterangannya menyebutkan nama Tenriadjeng sebagai pihak yang paling bertang- gungjawab terjadinya peny- impangan pengelolaan dana BKM dan UPDisdik Palopo. “Tiga saksi menguat- kan keterlibatan wali kota sebagai orang yang men- gambil dana itu. Sehingga penyidikan diarahkan ke- pada tersangka berikutnya, yakni Wali Kota.Tapi se- jauh ini belum ditetapkan, masih sebatas calon ter- sangka merujuk keterangan tiga saksi,”kata Kapolres di kantornya,kemarin. Penyidik Tipikor Sa- treskrim telah menjadwalkan pemeriksaan Tenriadjeng dalam perkara ini, Senin lalu. Namun Tenriadjeng tidak memenuhi panggi- lan penyidik karena alasan sakit.“Penyidik akan jad- walkan ulang pemeriksaan Tenriadjeng sekitar pekan depan,” harap Kapolres. Terpisah, Kasatreskrim Polres Palopo AKP Amos Bija mengamini Tenriad- jeng sebagai calon tersangka berikutnya dalam kasus dana BKM dan UP Disdik 2011. Sebab,semua saksi menye- but nama Tenriadjeng seb- agai pejabat Pemkot Palopo yang meminjam sementara dana yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Palopo itu. Bahkan,Yamin yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga menyerahkan barang bukti yang menguat- kan keterlibatan Tenriad- jeng, yakni kuitansi peminja- man sementara dana BKM dan UP yang ditandatangani Tenriadjeng di atas materai dan Yamin sebagai pihak pemberi pinjaman. Yamin sendiri saat diperiksa pe- nyidik sebagai tersangka kasus ini,menyebutkan nama atasannya sebagai orang yang paling bertanggung- jawab atas terjadinya peny- impangan pengelolaan dana BKM dan UP Disdik. Sementara Kuasa hukum Yamin, Lukman S Wahid mengakui keterlibatan Ten- riadjeng dalam perkara yang telah menyeret kli- ennya sebagai tersangka. Namunkatadia,kemung- kinan besar perkara dana BKM dan UP Disdik Palopo ini akan disatukan dengan beberapa perka- ra korupsi lainnya yang melibatkan Wali Kota Palopo di Kejati Sulsel. “Kayaknya kasus-kasus korupsi lainnya yang me- nyeret Wali Kota akan disatukan,karenaterdapat beberapa item kasus den- gan modus yang sama, yakni dana daerah dipin- jam sementara,”tuturnya. Tenriadjeng ditetap- kan sebagai tersangka dalam beberapa kasus korupsi di Pemkot, sep- erti kasus dugaan korup- si dana pendidikan gra- tis 2011 Rp5,31 miliar, kasus dana pendidikan gratis 2010 Rp1,7 miliar, dan kasus penyimpan- gan dana IMB Proyek Pasar Modern Palopo Rp1,5 miliar/ (Red/S-I) Buku Gratis, Guru Dilatih SMA Negeri 1 Tanamkan Kepedulian dan Kemandian kasi penggelembungan anggaran dimark up. (P. Marbun) Untuk mendukung kegiatan prasarana pendidikan kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada Suryadi yang menjabat PPK dan Bina Program di ruang kerjanya tidak mau menjawab, “No Comment”
  • 7. DPR Nilai Kinerja BPN Tidak Optimal DALAM RAPAT PENDAPAT Edisi 186/ Tahun XIII / 18 Februari - 3 Maret 2013 METROPOLITAN 7 Kasudin Dikdas Jaktim Tindak Tegas Kepsek yang Pungli JAKARTA, (WN) Komisi II DPR meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2013, sehingga tingkat penyerapan anggaran BPN pada tahun 2013 dapat lebih ditingkatkan dibandingkan tingkat penyerapan tahun anggaran 2012 sebesar 76,94 persen. Waterway Marunda-Muara Baru Beroperasi PATEN Siap Hidupkan Kembali Kereta Api Bandung-Jakarta Wiranto Ungkap 4 Partai yang Akan Merapat ke HanuraPengumpulan Bulan Dana PMI Capai Rp 2.269 Miliar Ketua LSM Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bupati Simalungun Demikian salah satu kes- impulan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan BPN, di Ge- dung DPR, Jakarta, Rabu yang dipimpin Wakil Ket- ua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja. Dalam rapat itu, terkait dengan program sertipi- kasi tanah untuk masyarakat, Komisi II DPR juga memin- ta agar BPN meningkatkan kinerjanya baik pada tahap perencanaan maupun pelak- sanaan serta melakukan koordinasi yang lebih inten- sif dengan instansi-instansi terkait agar pencapaian dari program-program tersebut bisa lebih dioptimalkan. “Komisi II DPR meminta kepada BPN agar dalam pelaksanaan program ser- tipikasi tersebut lebih me- ningkatkan pengawasannya untuk menghindari adanya pungutan-pungutan yang melanggar aturan,” kata Hakam Naja. JAKARTA, (WN) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus men- dalami dugaan korupsi Bupati Simalungun, JR Saragih, dalam kasus pe- nerimaan insentif Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2009-2010. Tim pe- nyidik intelijen Kejagung memeriksa ketua LSM Macan Habonaron, Jansen JAKARTA, (WN) Calon wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) Teten Masduki men- gaku siap menjadikan kereta api (KA) jurusan Bandung-Jakarta sebagai moda utama masyarakat yang kini sepi penumpang, pasca-dibukanya Tol Cipularang. Dipilhnya kereta untuk men- gantarkannya ke Bandung hari ini merupakan salah satu upaya mewujudkan itu dan bernostalgia. “Kita punya ide mengembalikan kereta api sebagai moda transportasi. Kalau berbasis jalan raya, kota akan bengkak, jalan dibangun toko-toko sehingga akan terjadi kemacetan. Ini penting, terutama untuk logistik barang,” kata Teten di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu, (16/2). Sementara, pasangan Tetan, Rieke Diah Pitaloka mengaku merasa bernostalgia saat menaiki kereta api dengan alam yang indah sepanjang perjalanan. “Pemandangan Jakarta-Bandung indah sekali. Saya ditemani Mas Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo --Red.), naik gerbong antikorupsi,” ujarnya. Selain disuguhi pemandangan indah sepanjang perjalanan, lanjut Rieke, perjalanan ini dijamin bebas dari kemacetan. “Saya ditemani Kang Teten dan Mas Jokowi naik gerbong antikorupsi, Ayo ikut gerbong kita ya,” ajaknya. Rieke juga berujar, dirinya bakal menyapa masyarakat di setiap stasiun. “Kami akan ajak rakyat ke gerbong antikorupsi. Kalau masyarakat mau berubah, ayo kita gabung,” ucapnya sambil tersenyum dan melambaikan tanganya. Dalam perjalanannya, Rieke, Teten, dan Jokowi, juga melaku- kan kampanye di beberapa stasiun kereta api yang dilewati dalam perjalanan menuju Bandung, di antaranya Stasiun Bekasi, Stasiun Karawang, dan Stasiun Purwakarta. (IS) JAKARTA, (WN) Moda transportasi air (waterway) untuk memberikan layanan kepada warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara menuju Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakut sudah mulai beroperasi, Kamis kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono, menjelaskan waterway merupakan angkutan untuk mempermudah penghuni Rusunawa Marunda menuju Muara Baru. Waktu tempuh Marunda-Muara Baru dengan menggunakan waterway relatif lebih singkat. Selain itu, kata Udar, sementara ini dua kapal transportasi laut masih gratis atau tidak dipungut biaya. Namun, ke depan, Dinas Perhubungan masih akan melakukan tinjauan untuk menentukan tarif kapal tersebut. Udar menjelaskan, dengan adanya transportasi air ini juga bisa memudahkan masyarakat Kepulauan Seribu untuk berakti- vitas keluar dari tempatnya. Transportasi ini juga untuk menjaga kebersihan air laut dari sampah buangan masyarakat. “Mau kurangi sampah di laut, ya dengan menggunakan laut sebagai sarana transportasi,” kata Udar...(Wilson) JAKARTA, (WN) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Admin- istrasi Jakarta Utara dalam pengumpulan bulan dana tahun ini berhasil meng- umpulkan dana sebesar Rp 2.269.098.182, dari peng- umpulan bulan dana tahun sebelumnya, atas perstasi tersebut PMI Jakarta Utara meraih penghargaan kinerja terbaik. Demikian diungkap- kan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Rini Soetiyoso pada acara penandatangan nota kesepahaman antara PMI Jakarta Utara dengan Mall Arha Gading. “ Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak maka pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara bisa sukses. Kami juga mengu- capkan terima kasih sekal- Menurut politisi dari FPAN itu, Komisi II DPR juga meminta kepada BPN untuk melakukan langkah- langkah strategis termasuk berkoordinasi dengan Ke- menterian/Lembaga terkait dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kasus- kasus pertanahan yang ter- jadi terutama yang berkaitan dengan hajat hidup ma- syarakat banyak dan yang termasuk dalam agenda 11 Tim BPN yang akan disele- saikan dalam jangka pendek, menengah dan jangka pan- jang yang nantinya akan dibahas lebh lanjut dengan Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR. “Proses pe- nyelesaian sengekta itu juga agar memperhatikan TAP MPR No IX tahun 2001,” katanya. Salah satu kesimpulan lain yang dibacakan dalam rapat itu ialah Komisi II DPR juga mendorong BPN untuk segera melakukan legalisasi terhadap aset-aset yang telah ditetapkan seb- agai tanah terlantar dan tidak mendapatkan gugatan dari pihak manapun sehingga aset tersebut dapat diman- faatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan pasal 15 PP Nomor 11 tahun 2010. Sementara itu dalam materi tertulisnya kepada Komisi II DPR, Kepala BPN Hendarman Supandji men- gatakan mengenai masalah sengketa dan konflik perta- nahan secara umum, BPN selalu menindaklanjuti se- tiap kasus-kasus pertanahan yang dilaporkan masyarakat kepada BPN. Adapun tindak lanjut penanganan kasus-kasus yang disampaikan dilakukan sesuai dengan tipologi kasus yang ada serta berdasar- kan hukum dan prosedur penanganan hukum yang berlaku. “Khusus menge- nai sengketa-sengketa yang terkait dengan aset negara (BUMN/D-red) memerlukan pelepasan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dangan,” kata Hendarman dalam laporan tertulisnya. Terkait dengan perha- tian Komisi II DPR soal optimalisasi pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BPN, kata Hendarman telah mengu- sulkan ke Menteri Keuan- gan dan Bappenas untuk melakukan penyempurnaan mekanisme pengelolaan dana PNBP yang diberlaku- kan di lingkungan BPN den- gan prinsip dapat dilakukan subsidi silang antar satuan kerja dengan prioritas untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. (rekson) igus memberikan apresiasi kepada aparat pemerintah dan Walikota Jakarta Utara yang turut serta mendukung setiap kegiatan PMI, ” ujar Rini Soetiyoso, di Mall Ar- tha Gading, Rabu kemarin. Rini juga menjelaskan nota kesepahaman antara PMI Jakarta Utara dengan Mall Artha Gading yang berkaitan dengan aksi kema- nusiaan disini antara lain dimaksudkan untuk pen- anganan bersama dalam penanggulangan bencana, penempatan Gerai/Mobil Donor Darah di Mall Ar- tha Gading, serta Pelatihan Pertolongan Pertama atau Pelatihan lain yang berkaitan dengan keselamatan kerja serta pelayanan kemanusian, sesuai dengan periodik yang dilaksankan. “ Dengan adan- ya penempatan mobil darah di Mall Artha Gading, di- mana para pengunjung maal selain berbelanja juga dapat menyumbang darahnya un- tuk aksi kemasyrakatan, ” kata Rini. Sekretaris Kota Jakarta Utara, Tri Kurniadi, men- gucapkan rasa terimakasih kepada para penyumbang dana PMI. Dana yang telah terkumpul itu akan digunak- an untuk misi kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana kebakaran, banjir, dan lain sebagainya demi kepentingan dan kepeerluan masyarakat Jakarta Utara. Ujar tri Perwakilan Artha Graha Peduli, Silvi dalam kesem- patan itu juga mengucapakan terima kasih atas suksesnya pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara pada tahun ini, seklaigus ditandai dengan nota kesepahaman antara PMI dan Mall Artha Gading. “Dengan adanya ke- bersamaan antar pemerintah, stake holder dan masyarakat maka semua ini bisa terlak- sana dengan baik untuk aksi kemanusiaan. Dan berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi acuhan bagi mitra lainnya dalam berrtin- dak untuk aksi kemanusia,” harap Silvi. Ketua PMI Cabang Ja- karta Utara, H. Sabri Saiman, mengatakan dengan suk- sesnya bulan dana PMI Ja- karta Utara, ini menujukkan masih adanya kepedulain di- antara kita terutama dari para stake holder yang hadir pada saat ini yang sangat peduli dengan aksi kemanusiaan. “ PMI sebagai mitra pemer- intah, dalam hal ini mengu- capkan ribuan terima kasih atas dukungan semua pihak. Serta mengucapkan terima kasih kepada pihak Artha Graha Peduli yang telah memberikan kesempatan kepada kami, guna menem- patkan Gerai/ Mobil Donor Darah di MallArtha Gading, Jakarta Utara,”terang Sabri Saiman. Sebagai pengumpul bu- lan dana terbesar diberikan kepada Suku Dinas Pendi- dikan Dasar (Dikdas), PT. Taman Impian Jaya An- col, GPSNI, Bioskop 21 La Piazza Kelapa Gading, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, SDN Warakas 01, SMPN 231, serta SMKN 4 Jakarta. (Parlin) Napitu sebagai pelapor. Setelah melapor pada 12 Desember tahun lalu, Jansen diperiksa penyidik Kejagung seputar dugaan penyimpangan penggunaan dana insentif PBB tahun anggaran 2009 yang diduga tidak sesuai dengan PP tentang tata cara pembe- rian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah. Penyimpangan PP nomor 69 tahun 2010 tersebut diduga menimbulkan kerugian negara Rp2,6 miliar. Kejari Simalun- gun dianggap tidak profesional karena hingga saat ini Bupati Simalunggun, Jr Saragih be- lum ditetapkan tersangka. Menurut catatan LSM Macan Habonaron ada enam dugaan korupsi yang dilaku- kan Bupati Simalungun selain penyimpangan dana PBB. Dugaan korupsi lainnya adalah dana alokasi khusus pendi- dikan tahun anggaran 2011- 2012, dana bantuan sosial pen- didikan tahun anggaran 2012, pembangunan perpustakaan tahun anggaran 2011, dana bantuan oprasional siswa, dana bos tahun anggaran 2011, dan pengadaan seragam batik sekolah. (Air) JAKARTA, (WN) Kasudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur Drs. H. Nasruddin, M.Pd, berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap para kepala sekolah yang menarik pungutan dari para orang tua murid. Pasalnya, untuk operasional sehari-hari, pihak sekolah sudah mendapat- kan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Apalagi menurutnya sudah ada edaran dari Kepala Dinas Pen- didikan Provinsi DKI Jakarta yang melarang pihak sekolah maupun komite sekolah memungut uang dari para orang tua murid. “Bagi yang melanggar saya akan ambil tindakan tegas,” kata Nasruddin, di ruang kerjanya, Jumat (15/2). Nasruddin pun mengatakan su- dah memanggil Kepala Sekolah SDN 25 Utan Kayu Selatan Evi Silviyanti, pihak komite sekolah dan Kasie Dik- das Kecamatan Matraman, terkait dengan laporan adanya pungutan kepada orang tua murid di SDN 25 Utan Kayu Selatan. Dirinya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah, khu- susnya sekolah negeri di bawah jajaran Sudin Dikdas Jakarta Timur yang mengambil pungutan dari para orang tua murid. “Saya akan melaku- kan pengawasan, jangan sampai ada lagi sekolah yang ambil pungutan,” katanya. Namun menurutnya, sum- bangan dalam bentuk amal seperti untuk pembangunan musholah atau masjid sekolah, pihaknya tidak bisa melarang. “Kalau himbauan dari pi- hak sekolah untuk beramal, kita tidak bisa melarang,” ujarnya. Masalah ini sendiri mencuat karena keluhan dari para orang tua dan wali murid terkait adanya pungutan liar (pungli) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Utan Kayu Selatan, di Jalan Galur Sari Timur, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman. Lewat komite sekolah, para siswa diminta membayarkan sejumlah uang pung- utan mulai dari uang seragam, uang pembangunan mushala, uang kas, uang pembangunan ruang tunggu, uang kartu tanda siswa hingga uang pot yang total pungutan mencapai Rp 770.000 per siswa. (Parlin) Jakarta, WN Setelah Hary Tanoesoedibjo, Hanura juga bersiap me- nyambut keluarga baru dari partai lain. Ketum Hanura Wiranto menyebut setidaknya ada empat partai yang akan merapat ke partainya. Petinggi 4 partai yang akan bergabung itu hadir dalam perkenalan Hary Tanoe di kantor DPP NasDem, Jl Tanjung Karang, Minggu (17/2/2013). Lima partai itu adalah PPRN, PDP, PPDI, dan NasRep. “Beberapa partai lain juga ada, tapi masih bersifat akan bisa diumumkan, atau bisa belum diumumkan, masih rahasia, karena dalam proses,” kata Wiranto. Wiranto mengatakan komunikasi dengan partai-partai yang akan bergabung dengan Hanura terus dilakukan. Hanura akan menyambut semua pihak yang berminat bergabung. “Partai Hanura menerima teman-teman yang akan ber- gabung dengan tangan terbuka,” ujar mantan Panglima TNI itu. Di kesempatan yang sama, Hary Tanoe juga menyatakan ormas Persatuan Indonesia yang akan dideklarasikannya siap bekerja sama dengan Hanura. Bukan sebagai sayap partai, namun akan bahu membahu bersama partai barunya itu. “Perindo akan bekerja sama dengan Hanura, khususnya dalam melayani masyarakat menengah ke bawah,” ujar Hary Tanoe. HT Usulkan Slogan Hanura ‘Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani’ Baru bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hary Tanoesoedibjo langsung sumbang saran. Hary menyiapkan usulan untuk slogan Hanura di Pemilu 2014. “Jadi yang saya usulkan Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani,” kata Hary di kantor DPP Hanura, Jl Tanjung Karang, Jakarta Pusat. Usul ini baru dilempar oleh Hary Tanoe ke Hanura. Setelah itu usulan ini akan dibahas di internal. Selain mengusulkan slogan, Hary Tanoe juga mengusulkan Hanura lebih fokus menyasar kalangan kampus dalam kampa- nyenya. Hanura akan menargetkan untuk banyak meraih suara dari kalangan intelektual. “Di kampus banyak kaum intelektual, kampanye bisa kita arahkan ke sana,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Hanura itu. Hary juga siap menampung semua loyalisnya yang telah keluar dari NasDem. “Pengurus NasDem yang keluar akan kita tam- pung,” katanya. Hary Tanoe mengatakan Hanura adalah partai terbuka. Hanura akan menampung siapa saja yang memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia. “Kita partai terbuka, jadi kita akan menampung siapa saja yang memiliki visi sama,” ujarnya. Bersama Hary Tanoe, Hanura memang menatap Pemilu 2014 dengan lebih bergairah. Ketua DPP Hanura Saleh Husin yakin Hanura bisa berlari kencang bersama Hary Tanoe. “Bersama HT kita bisa berlari lebih ken- cang,” ujar Saleh. (tim)