1. NAMA KELOMPOK: Medina Aulia Nugraha 20046
Windi Audya Harahap 20047
Kartini Promita R. Sianturi 20048
Hervinda Adi Prasetya 20049
Fajar Kusuma Pratama 20050
Andhika Chandra 20051

2. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Agung.

3. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau yang disingkat PERPU)
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK).

4. Perpu ini menyangkut tiga hal yaitu :
1. Persyaratan majelis hakim MK,
2. Proses seleksi hakim dan
3. Sistem pengawasan hakim.

5. Ada 3 poin yang dapat menguatkan wacana terhadap
pengawasan hakim MK oleh KY yaitu :
1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman,
karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
2. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena
senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga ekternal dari MK itu sendiri.
3. Mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada MK sebagai
lembaga yaing putusan nya bersifat final.

6. 1. Hal ini sesuai dengan sila ke 4 Pancasila.
2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau yang disingkat PERPU) Nomor
1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK).

7. 1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena
monitoring hanya dilakukan secara internal saja .
2. Selain itu dengan adanya pengawasan oleh lembaga KY pada Hakim Konstitusi, ini
kemudian diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap
lembaga MK.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa
diawasi secara intensif oleh lembaga eksternal diluar MK itu sendiri.

8. 1. Lord Acton mengatakan bahwa “Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely” yang
intinya adalah kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan akan tetapi kekuasaan absolut sudah pasti disalah
gunakan.
2. Menurut Suparno SH.MH selaku dosen FH UNDIP beliau mengatakan bahwa Hakim Konstitusi
yang tidak diawasi oleh KY sama saja seperti seseorang yang melakukan pelanggaran norma agama.
3. Taufiqurahman Sahuri selaku Komisioner pada Komisi Yudisial (KY) Bidang Rekrutmen Hakim
mengatakan, pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sesuai dengan tuntutan keadilan
dari masyarakat. Ini juga sesuai dengan pola pikir model hukum yang progresif.

9. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, pengawasan Hakim MK
oleh KY sangatlah diperlukan. Karena pada hakikatnya, setiap lembaga di Indonesia
memiliki pengawasan nya. Pengawasan Hakim MK oleh KY merupakan tuntutan dari
masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jika Hakim MK
diawasi oleh KY diharapkan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Hakim, apalagi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.