2. Makna Hukum Internasional
• Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa
Hukum Internasional adalah “
keseluruhan kaidah atau asas-asas yang
mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas-batas negara,
antara lain negara dengan negara, dan
negara dengan subjek hukum bukan
negara atau subjek hukum bukan
negara satu sama lain”.

3. Pada umumnya, Hukum
Internasional ialah sekumpulan
hukum yang terdiri dari atas asas-
asas dan peraturan-peraturan
tingkah laku yang mengatur negara.
Oleh karena itu biasanya ditaati
dalam hubungan antarnegara yang
satu dengan yang lainnya.

4. Asas dan Subjek Hukum
Internasional
• Asas • Subjek
1.Teritorial 1.Negara
2.Kebangsaan 2.Non Negara
3.Kepentingan
Umum

5. Sumber
Hukum
Internasional
Sumber Sumber
Hukum dalam Hukum dalam
arti formal arti material

6. adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan
ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Pasal 38
Piagam Mahkamah Internasional, adalah sebagai berikut:
KEBIASAAN
TRAKTAT KEBIASAAN
INTERNASIONAL
ASAS ASAS UMUM PENDAPAT
KEPUTUSAN
HUKUM YANG DIAKUI PENDAPAT PARA
KEPUTUSAN HAKIM
BANGSA BERADAB AHLI HUKUM

7. adalah sumber hukum yang
membahas dasar berlakunya
hukum suatu negara. Ada dua
pandangan mengenai sumber
hukum internasional

8. 1. Aliran Naturalis. Aliran ini
bersandar pada hak asasi atau
hak alamiah, bahwa kekuatan
mengikat dari hukum
internasional didasarkan pada
hukum alam yang berasal dari
Tuhan. Menurut teori ini,
karena hukum internasional
merupakan hukum alam, maka
kedudukannya dianggap lebih
tinggi dari hk negara

9. 2. Aliran Positivisme.
Aliran ini mendasarkan berlakunya
hukum internasional pada
persetujuan bersama dari negara-
negara dengan azas pacta sunt
servanda. Tokohnya adalah Hans
Kelsen, George Jellinek.

10. Hubungan Hukum Internasional
dengan Hukum Nasional
ALIRAN MONISME ; Tokohnya adalah Hans Kelsen dan G.
Scelle. Menurut aliran ini, semua hukum merupakan satu
kesatuan hukum yang mengikat individu-individu dalam
suatu negara ataupun negara-negara dalam masyarakat
internasional.
ALIRAN DUALISME ; Tokohnya adalah Triepel dan
Anzilotti. Aliran ini beranggapan bahwa hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem
terpisah yang berbeda satu sama lain.

12. Dalam praktik modern, ratifikasi tidak hanya berarti
pengesahan namun dianggap sebagai pernyataan
resmi negara untuk diikat oleh ketentuan-ketentuan
hukum internasional.Dengan meratifikasi suatu
hukum atau konvensi internasional, maka negara
mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan-
ketentuan yang ada dalam hukum internasional.
Bahkan hukum internasional yang sudah diratifikasi
telah dianggap sebagai bagian dari hukum
nasionalnya yang berlaku mengikat pada warga
negara ybs.
Prosedur ratifikasi suatu hukum internasional
tergantung pada ketentuan konstitusi atau undang-
undang dasar negara masing-masing.

14. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan
dengan undang-undang atau dengan keputusan
presiden. Perjanjian-perjanjian yang penting (treaty)
harus disampaikan kepada DPR, sedangkan perjanjian
lain (agreement) akan disampaikan kepada DPR hanya
untuk diketahui.
Dengan Undang-Undang, apabila berkenaan :
Masalah politik,perdamaian, pertahanan dan
keamanan negara
Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah
Kedaulatan negara
HAM dan lingkungan hidup
Pembentukan kaidah hukum baru
Pinjaman atau hibah luar negeri

15. Dengan Keputusan Presiden yakni perjanjian yang
umumnya bersifat prosedural dan memerlukan
penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi
peraturan perundang-undangan nasional,
diantaranya adalah :
perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
ekonomi dan teknik
perdagangan
kebudayaan
pelayaran niaga
kerja sama penghindaran pajak berganda
kerja sama perlindungan penanaman modal
perjanjian-perjanjian lain yang bersifat teknis.
Adapun pemberitahuan adalah berupa salinan yang
disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi

16. Setiap undang-undang atau keputusan presiden
tentang pengesahan perjanjian internasional
ditempatkan dalam Lembaran Negara RI.
Pemberlakuan perjanjian internasional yang tidak
disahkan dengan undang-undang atau keputusan
presiden, langsung berlaku setelah penandatanganan
atau pertukaran dokumen perjanjian atau nota
diplomatik ataupun melalui cara-cara lain
sebagaimana yang disepakati oleh pihak terkait.