1. Modul membahas tentang pembentukan, pembagian laba rugi, dan laporan keuangan persekutuan. Topik yang dibahas antara lain pengertian persekutuan, bentuk persekutuan, sifat persekutuan, pembagian laba rugi, dan laporan keuangan persekutuan. 2. Modul juga membahas tentang pembubaran persekutuan karena perubahan sekutu dan likuidasi persekutuan. Topik yang dibahas antara lain pembubar

1. MODUL 1
PEMBENTUKAN, PEMBAGIAN LABA-RUGI, DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEKUTUAN
Kegiatan Belajar 1: Pembentukan Persekutuan
Rangkuman
1. Pengertian persekutuan ditinjau dari hukum adalah kumpulan dua atau lebih subjek hukum untuk
bergabung bersama-sama.
2. Bentuk Persekutuan sebagai entitas usaha ada dua macam yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan
hukum. Persyaratan pendirian persekutuan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal
1320.
3. Bentuk Persekutuan tidak berbadan hukum, yaitu firma dan persekutuan komanditer. Firma lebih
bersifat kekeluargaan karena tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas (unlimited labilities).
Sedangkan persekutuan komanditer adalah firma dengan salah satu sekutunya sebagai sekutu
komanditer karena tanggung jawab terbatas (unlimited labilities) dan bisa diwujudkan dalam bentuk
saham.
4. Pengertian persekutuan ditinjau dari substansial. Adanya kesepakatan bergabungnya dua pihak atau
lebih dengan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing sekutu secara penuh dan tidak
terbatas hanya pada modal penyertaannya saja. Walau tanggung jawab sekutu tidak terbatas, namun
persekutuan merupakan satu entitas ekonomi yang sama dengan bentuk usaha lainnya.
5. Sifat-sifat persekutuan sebagai berikut mempunyai umur terbatas/ limited life, mempunyai tanggung
jawab yang tak terbatas/unlimited labilities, mutual agency, memiliki bentuk yang sederhana,
pemilikan harta bersama, dan partisipasi dalam pembagian laba.
6. Hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung dalam tiga rekening, yaitu
rekening modal, rekening prive, serta rekening utang dan piutang kepada sekutu.
7. Investasi sekutu saat pembentukan persekutuan dilakukan dalam bentuk tunai atau berupa kas dan
aktiva bukan kas. Investasi dalam bentuk bukan kas sebaiknya dinilai sebesar fair values.
8. Perlakuan terhadap kemampuan lebih yang memiliki sekutu ada dua pendekatan, yaitu metode bonus
dan metode goodwill.
9. Acap kali selisih antara pengorbanan untuk investasi dengan nilai penyertaan merupakan
unidentifiable assets dengan perlakuan sebagai goodwill atau bonus.
10.Harus dibedakan antara mutasi modal penyertaan dengan utang/ piutang sekutu. Utang/piutang
sekutu tidak secara otomatis dikonversikan pada modal penyertaan, kecuali atas persetujuan sekutu.

2. 11.Perkiraan prive tidak harus ditutup pada modal penyertaan terutama pada sekutu yang membagi laba
didasarkan pada saldo modal. Offsetting prive ke modal penyertaan harus sepersetujuan para sekutu.
Kegiatan Belajar 2: Pembagian Laba-Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Rangkuman
1. Laba rugi yang dihasilkan adalah hak atau beban masing-masing sekutu dengan jumlah yang
tergantung pada kesepakatan. Walau banyak yang mengaitkan dengan saldo modal, tetapi pembagian
laba rugi tidak harus didasarkan pada besarnya modal. Pembagian laba rugi didasarkan pada rasio
tertentu, saldo modal, perhitungan bonus, perhitungan jumlah tetap, dan perhitungan bunga
penyertaan.
2. Pembagian laba rugi didasarkan pada rasio tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah pembagian
didasarkan pada original capital (saldo modal saat didirikannya persekutuan) karena jumlahnya tidak
berubah.
3. Pembagian laba rugi didasarkan pada saldo modal. Banyak pihak yang mendukung dasar ini karena
saldo modal yang tersisa merupakan investasi sekutu pada persekutuan hingga return berupa
pembagian laba rugi juga layak dikaitkan dengan saldo modal.
4. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bonus. Dasar ini berpeluang untuk mendorong
sekutu lebih berprestasi karena adanya reward.
5. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bagian jumlah tetap. Dasar ini memberikan jaminan
pembayaran dalam jumlah tetap. Banyak pihak yang menyebut dasar ini dengan pembagian laba rugi
didasarkan pada gaji. Namun, substansinya adalah jumlah yang tetap tersebut karena gaji sudah
masuk dalam unsur biaya operasi dan laba rugi dibagi sudah bersih dari unsur gaji.
6. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bunga penyertaan. Hampir sama dengan dasar modal
rata-rata karena memberikan penghargaan pada waktu. Namun, dasar ini mengandung fixed atas
tarifnya bukan jumlahnya.
7. Laporan keuangan persekutuan terdiri dari laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal,
dan neraca. Laporan perhitungan laba rugi secara eksplisit menunjukkan porsi laba masing-masing
sekutu. Laporan perubahan modal secara eksplisit menyajikan laporan perubahan modal masing-
masing sekutu. Neraca adalah struktur modal yang secara eksplisit harus menunjukkan porsi ekuitas
masing-masing sekutu.
Daftar Pustaka

3. • Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th ed.
New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western
• Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley & Sons,
Inc.
• L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.
• Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.
MODUL 2
PEMBUBARAN KARENA PERUBAHAN SEKUTU DAN LIKUIDASI
Kegiatan Belajar 1: Pembubaran Persekutuan karena Perubahan Sekutu
Rangkuman
1. Dari tinjauan hukum (legal), bertambahnya sekutu baru pada dasarnya akan membubarkan
persekutuan yang sudah ada sebagai satu entitas hukum (partnership dissolution) untuk kemudian
didirikan persekutuan yang baru.
2. Dari tinjauan substantif tidak pernah ada pembubaran karena sebagai satu entitas ekonomi,
perusahaan tersebut masih terus menjalankan usahanya.
3. Penambahan sekutu baru tersebut harus disertai dengan penyusunan neraca untuk mengetahui posisi
penyertaan/pemilikan masing-masing sekutu dan disusun pula neraca persekutuan yang baru.
4. Bertambahnya sekutu baru bisa dilakukan melalui cara pembelian sebagian atau seluruh penyertaan
seorang atau beberapa orang sekutu. Pembelian ini bukan transaksi perusahaan, tetapi merupakan
transaksi pribadi antara sekutu baru dengan sekutu yang akan digantikan. Dengan demikian, apabila
terjadi ketidaksamaan antara jumlah pembayaran dengan nilai pemilikan bukan merupakan
keuntungan persekutuan, tetapi merupakan keuntungan atau kerugian pribadi sekutu.
5. Pada transaksi pembelian, jumlah ekuitas tidak bertambah yang dicatat di dalam transaksi ini adalah
susunan sekutu.
6. Bertambahnya sekutu juga bisa dilakukan melalui cara investasi sekutu baru, bukan menggantikan
pemilikan sekutu yang sudah ada. Persoalan yang timbul adalah adanya kemungkinan ketidaksamaan

4. antara jumlah yang diinvestasikan dan diterima olah persekutuan dengan saldo modal yang akan
diakui.
7. Selisih antara jumlah investasi dengan bagian pemilikan bisa diakui sebagai bonus atau dilakukan
penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban. Namun, apabila seluruh aktiva dan kewajiban telah
dinilai sebesar nilai wajar, selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Bonus dan goodwill tersebut bisa
diberikan pada sekutu lama dan juga bisa diberikan pada sekutu baru, tergantung pada transaksinya.
8. Dari tinjauan hukum (legal), berkurangnya sekutu baru pada dasarnya akan membubarkan
persekutuan yang sudah ada sebagai satu entitas hukum (partnership dissolution) untuk kemudian
didirikan persekutuan yang baru.
9. Dari tinjauan substantif tidak pernah ada pembubaran karena sebagai satu entitas ekonomi,
perusahaan tersebut masih terus menjalankan usahanya.
10.Berkurangnya sekutu baru tersebut harus disertai dengan penyusunan neraca untuk mengetahui
posisi penyertaan/pemilikan masing-masing sekutu dan disusun pula neraca persekutuan yang baru.
11.Persoalan akan timbul manakala terjadi selisih antara jumlah yang akan diberikan pada sekutu yang
mengundurkan diri dengan saldo modal yang akan diakui.
12.Selisih antara jumlah yang akan diberikan pada sekutu yang mengundurkan diri dengan saldo modal
bisa diakui sebagai bonus atau dilakukan penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban. Namun,
apabila seluruh aktiva dan kewajiban telah dinilai sebesar nilai wajar, selisih tersebut diakui sebagai
goodwill. Bonus dan goodwill tersebut bisa diberikan pada sekutu lama dan juga bisa diberikan pada
sekutu baru, tergantung pada transaksinya
Kegiatan Belajar 2: Likuidasi persekutuan
Rangkuman
1. Likuidasi persekutuan mencakup konversi aktiva bukan kas menjadi kas, pengakuan untung dan rugi
selama masa likuidasi, pembayaran kewajiban, dan distribusi kas kepada sekutu pada saat
berakhirnya usaha.
2. Laporan keuangan utama untuk likuidasi persekutuan ialah laporan likuidasi persekutuan yang
meringkas seluruh transaksi dan peristiwa finansial selama masa likuidasi. Laporan ini juga
digunakan sebagai dokumen resmi untuk likuidasi yang dilakukan melalui pengadilan.
3. Likuidasi sederhana mengacu pada konversi seluruh aktiva menjadi kas sebelum distribusi dilakukan
kepada sekutu.
4. Ketika persekutuan dilikuidasi dengan pendistribusian bertahap kepada sekutu, kas didistribusikan
kepada sekutu setelah kewajiban dibayar, tetapi sebelum untung ataupun rugi likuidasi diakui.

5. 5. Untuk mencegah pembayaran yang berlebihan kepada sekutu, jumlah kas yang didistribusikan
dihitung dengan dua asumsi yaitu seluruh sekutu secara pribadi tidak likui dan seluruh aktiva bukan
kas rugi. Dengan asumsi ini ada dua pendekatan utama untuk menghitung jumlah pembayaran aman
kepada sekutu pada tiap tahap distribusi. Pendekatan pertama ialah menyiapkan skedul pembayaran
aman untuk setiap tahap distribusi dan pendekatan kedua adalah menyiapkan rencana distribusi kas
yang digunakan selama proses likuidasi.
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th ed.
New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western
• Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley & Sons,
Inc.
• L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.
• Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.
MODUL 3
PENGEMBANGAN PERSEKUTUAN
Kegiatan Belajar 1: Perubahan Persekutuan menjadi Perseroan Terbatas
Rangkuman
1. Perubahan usaha dari bentuk persekutuan menjadi perseroan terbatas bila ditinjau dari sisi legal
(hukum) pada dasarnya telah membubarkan entitas hukum persekutuan dalam bentuk perusahaan
perorangan (single proprietorship) dan membentuk entitas hukum baru berupa perseroan terbatas
yang berbadan hukum. Sedang ditinjau dari sisi substantif, seakan tidak terjadi pembubaran karena
perusahaan tersebut berjalan terus dan hanya berganti struktur modalnya.
2. Pencatatan yang harus dibuat sehubungan dengan perubahan persekutuan menjadi perseroan
terbatas, dapat memilih satu di antara dua metode, yaitu perseroan terbatas meneruskan buku-buku
persekutuan atau perseroan terbatas menggunakan buku-buku baru.

6. Kegiatan Belajar 2: Kerja Sama Patungan (Joint Venture)
Rangkuman
1. Perusahaan patungan merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing sebagai
venturer sampai batas waktu tertentu. Perbedaan yang pokok antara joint venture dengan
persekutuan adalah umur joint venture lebih pendek dibandingkan umur persekutuan. Anggota joint
venture (venture/partner/sekutu) dapat berupa perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas dan
sebagainya. Salah satu sekutu bertindak sebagai manajer (managing partner).
2. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang
diselenggarakan oleh persekutuan. Model akuntansi yang bisa diterapkan pada perusahaan patungan,
yaitu akuntansi untuk kerja sama patungan diselenggarakan terpisah dan tidak terpisah.
3. Pada metode akuntansi terpisah, joint venture menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Dalam
metode ini masing-masing sekutu hanya akan mencatat investasi sendiri saja. Jadi, para sekutu hanya
akan mencatat apabila haknya berubah. Metode ini biasanya dipakai oleh joint venture yang
umurnya relatif panjang.
4. Pada metode akuntansi tidak terpisah, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara
tersendiri. Akuntansi terhadap joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu (partner),
yaitu managing partner dan non-managing partner.
5. Beberapa bentuk pengembangan kerja sama patungan adalah kerja sama operasi (KSO),
pengendalian bersama operasi dan pengendalian bersama aset.
6. Kerja sama operasi dilakukan melalui kontrak perjanjian (contractual agreement) antara dua atau
beberapa pihak dengan kesepakatan untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan
atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung risiko atas usaha tersebut.
7. Pengendalian bersama operasi terbentuk atas kesepakatan dua atau lebih venturer untuk
menggabungkan operasi, sumber daya dan keahlian mereka dalam rangka memproduksi,
memasarkan dan mendistribusikan bersama suatu produk atau jasa tertentu yang menimbulkan
pengendalian bersama.
8. Pengendalian bersama aset terbentuk atas kesepakatan dua atau lebih venturer melakukan
pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang diserahkan oleh
mereka atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan joint venture.
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th ed.
New York. NY.: McGrawhill.

7. • Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
• Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley & Sons,
Inc.
• L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.
• Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.
MODUL 4
LIKUIDASI PERSEROAN, KUASI REORGANISASI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG-
PIUTANG BERMASALAH
Kegiatan Belajar 1: Akuntansi Likuidasi Perseroan
Rangkuman
1. Likuidasi merupakan kegiatan untuk membubarkan perusahaan sebagai entitas hukum dan sebagai
entitas ekonomi. Pada perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar
Biasa Pemegang Saham, para pemegang saham sebagai lembaga tertinggi menetapkan status
likuidasi dan pihak-pihak yang akan melaksanakan proses likuidasi.
2. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh tim likuidasi antara lain adalah inventarisasi kembali
semua aktiva dan kewajiban perusahaan terlikuidasi, menyusun neraca perusahaan terlikuidasi,
penilaian kembali aktiva dan kewajiban perusahaan terlikuidasi sebesar nilai yang diharapkan bisa
direalisasikan, penjualan aktiva bukan kas, penyusunan Laporan Kondisi Keuangan saat likuidasi,
penyelenggaraan pembukuan likuidasi dan pembayaran kepada kreditor sesuai dengan hak prioritas.
3. Kewajiban tim likuidasi di antaranya membuat laporan kondisi keuangan saat likuidasi yang berisi
nilai yang diharapkan dapat direalisasi pada proses likuidasi.
4. Kegiatan akuntansi diselenggarakan oleh tim likuidasi sebagai media pertanggungjawaban keuangan
perusahaan terlikuidasi. Terdapat dua kegiatan akuntansi, yaitu pertama pada saat likuidasi belum
selesai, kegiatan ini dimulai dari penyusunan laporan posisi keuangan berupa neraca awal, yaitu
posisi harta, kewajiban, dan ekuitas melalui jurnal pembukaan, jurnal transaksi, buku besar, dan
laporan keuangan (laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan perubahan ekuitas harta pailit,
neraca, laporan likuidasi). Kegiatan kedua pada saat likuidasi berakhir, kegiatan ini dimulai dari

8. penyusunan laporan posisi keuangan berupa neraca awal melalui jurnal pembukaan, jurnal transaksi,
buku besar, dan pelunasan kewajiban pada kreditor.
Kegiatan Belajar 2: Kuasi Reorganisasi dan Restrukturisasi Utang- Piutang Bermasalah
Rangkuman
1. Pada PSAK Nomor 21 paragraf 43, reorganisasi kuasi adalah kegiatan mereorganisasi struktur
ekuitas umumnya, saldo laba khususnya.
2. Pada PSAK Nomor 51, kuasi reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi secara
hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar
dan mengeliminasi saldo defisit. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk
melakukan kuasi reorganisasi adalah perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material,
perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi
reorganisasi dilakukan, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan, tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan saldo ekuitas sesudah kuasi
reorganisasi harus positif.
3. Aktiva dan kewajiban harus dinilai kembali dengan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan nilai
pasar (fair market value) terkait pada pendekatan pasar (market approach). Apabila tidak tersedia,
dengan estimasi nilai wajar berdasar informasi tersedia. Teknik penilaian harga wajar antara lain,
nilai sekarang (present value) adalah income approach, model penentuan harga opsi (option pricing
models), model penentuan harga matriks (matrix pricing), analisis fundamental (fundamental
analysis).
4. Pada PSAK Nomor 54, piutang atau utang yang termasuk dalam restrukturisasi utang-piutang
bermasalah umumnya terjadi sebagai akibat dari pemberian pinjaman atau peminjaman kas, investasi
dalam efek utang piutang (debt securities) yang sebelumnya diterbitkan atau pembelian atau
penjualan barang dan jasa secara kredit.
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6 th
Edition. New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Jan Hoesada. (2004). Akuntansi Kuasi Reorganisasi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia dan Raya
Indonesia.

9. • Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat
MODUL 5
PENJUALAN ANGSURAN
Kegiatan Belajar 1: Metode Pengakuan Laba Kotor pada Penjualan Angsuran
Rangkuman
1. Penjualan angsuran yaitu penjualan barang dagangan atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian
di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur.
2. Pengakuan atau perhitungan laba kotor (hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan)
dalam penjualan angsuran pada praktiknya dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut,
yaitu metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran dan metode pengakuan
laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas.
3. Pada metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran ini, laba akan diakui
bersamaan dengan saat terjadinya pengakuan pendapatan/penjualan, seperti penjualan tunai dan
penjualan kredit pada umumnya.
4. Pada metode pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas ini, laba tidak akan
diakui seluruhnya pada saat terjadinya transaksi penjualan angsuran, namun diakui sepanjang
kontrak penjualan masih efektif.
Kegiatan Belajar 2: Pencatatan Akuntansi pada Penjualan Angsuran
Rangkuman
1. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan berbeda-beda sehingga
menyebabkan perbedaan dalam pencatatan akuntansi pada penjualan angsuran, yang terdiri dari
balans permanen (permanen system) dan periodik atau fisik (physical system).
2. Sesuai dengan sifatnya, metode perpetual digunakan pada kebanyakan perusahaan retailer dengan
frekuensi terjadinya transaksinya tinggi dan harga jual per unit relatif lebih rendah. Di samping itu,
pada penjualan retail ini juga sulit untuk mengidentifikasikan hubungan antara suatu penjualan
dengan harga pokok produknya yang sering berubah-ubah sehingga sulit pula untuk
mengidentifikasikan laba kotor atas suatu transaksi penjualan tertentu. Laba kotor hanya bisa

10. dihitung pada akhir tahun dan karenanya laba kotor hanya bisa diidentifikasikan menurut tahunnya
saja.
3. Penjualan angsuran dengan metode fisik banyak dilakukan pada penjualan properti, kendaraan
bermotor atau biasanya pada penjualan produk lain yang harga jualnya relatif besar dan tidak bersifat
retail.
4. Kegagalan pelunasan piutang merupakan risiko yang berpotensi tinggi pada penjualan angsuran
karena lamanya waktu penyelesaian kontrak penjualan itu sendiri. Risiko tersebut apabila terjadi
merupakan suatu kerugian yang selayaknya harus dihadapkan dengan pendapatan yang terjadi atas
penjualan yang menghasilkan risiko tersebut.
Daftar Pustaka
•
MODUL 6
PENJUALAN KONSINYASI
Kegiatan Belajar 1: Prosedur Umum dalam Akuntansi Penjualan Konsinyasi
Rangkuman
• Ada dua pihak yang terlibat di dalam kerja sama penjualan konsinyasi, yaitu pengamanat dan
komisioner. Bagi pengamanat, kerja sama konsinyasi menguntungkan antara lain karena
bertambah luasnya cakupan layanan penjualan dan bisa melakukan pengendalian harga.
Sedangkan bagi komisioner, kerja sama konsinyasi menguntungkan antara lain karena adanya
pengurangan risiko pemilikan persediaan dan pengurangan kebutuhan modal kerja.
• Berpindahnya persediaan dari pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi
penjualan dan karenanya pengamanat masih belum layak mengakui pengiriman tersebut
sebagai penjualan. Demikian pula pada komisioner masih belum layak untuk mengakui
penerimaan kiriman persediaan dari pengamanat sebagai pembelian.
• Oleh karena pengamanat bisa melakukan penjualan dengan cara konsinyasi maupun penjualan
dengan cara lain, dimungkinkan pengamanat memisahkan catatan penjualan konsinyasi dengan
penjualan lainnya dan dimungkinkan pula tidak memisahkan catatan penjualan konsinyasi
dengan penjualan lainnya. Demikian pula pada komisioner, bisa melakukan pengadaan
persediaan dengan cara pembelian konsinyasi dan bisa pula melakukan pembelian langsung

11. dari pihak lainnya, sehingga dimungkinkan memisahkan catatan pembelian konsinyasi dengan
pembelian lainnya dan dimungkinkan pula tidak memisahkan catatan pembelian konsinyasi
dengan pembelian lainnya. Apabila komisioner memisahkan catatan pembelian konsinyasi dari
pembelian lainnya, tidak akan melakukan jurnal atas penerimaan kiriman dari pengamanat dan
akan mengakui pembelian pada saat penjualan direalisasikan.
Kegiatan Belajar 2: Masalah-masalah Lain Penjualan Konsinyasi
Rangkuman
• Perkiraan uang muka pada buku pengamanat dan komisioner dapat dikompensasi sebesar
barang yang terjual ditambah retur barang konsinyasi, pada saat laporan penjualan barang
konsinyasi dibuat dan dikirimkan oleh komisioner.
• Pencatatan beban yang dibebankan atas retur barang, pada buku pengamanat dengan mendebit
perkiraan beban yang bersangkutan dan mengkredit perkiraan konsinyasi keluar. Pada buku
komisioner tidak perlu dilakukan jurnal atas retur barang konsinyasi.
• Pada akhir tahun harus dilakukan perhitungan beban-beban yang melekat pada persediaan
konsinyasi yang masih belum laku dijual oleh komisioner. Beban-beban persediaan konsinyasi
yang masih belum laku dijual oleh komisioner terdiri dari harga pokok persediaan yang
dikirimkan ditambah dengan beban-beban yang bersifat inventoriable, misalnya beban
angkutan sebesar proporsional dengan jumlah unit yang tersisa. Untuk keperluan tersebut akan
dilakukan perhitungan alokasi beban atas persediaan yang masih belum laku dijual oleh
komisioner.
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western
• Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley
& Sons, Inc.
• Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba
Empat.

12. • Utoyo Widayat. (1993). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
MODUL 7
VALUTA ASING
Kegiatan Belajar 1: Transaksi Dalam Mata Uang Asing
Rangkuman
• Standar akuntansi yang berlaku di Amerika untuk transaksi mata uang asing dan laporan
keuangan adalah FASB Statement Nomor 52 yang menyajikan konsep mata uang fungsional.
Mata uang fungsional dari sebuah entitas adalah mata uang yang berlaku di lingkungan primer
di mana entitas tersebut beroperasi.
• Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk transaksi mata uang asing adalah PSAK
Pernyataan Nomor 10. Sedangkan mata uang fungsional diatur dalam PSAK yang masih dalam
status Exposure draft.
• Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang
fungsional dari entitas yang bersangkutan.
• Operasi hedging atau kontrak lindung nilai adalah kontrak penjualan atau pembelian mata uang
asing untuk menghindari risiko memegang utang dan piutang dalam mata uang asing.
• Kontrak berjangka, yaitu transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan
penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara
berjangka.
Kegiatan Belajar 2: Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
Rangkuman
• Translasi adalah menyatakan pengukuran mata uang fungsional dalam mata uang pelaporan.
Adapun tujuan dari pengukuran kembali adalah untuk mendapatkan hasil yang sama seakan-
akan pembukuannya dilakukan dengan mata uang fungsional.
• Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk translasi laporan keuangan dalam mata uang
asing adalah PSAK No. 11.

13. • Prinsip akuntansi translasi laporan keuangan berkaitan dengan harga perolehan atau beban
penyusutan aktiva tetap berwujud akan dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi atau
apabila aktiva tetap dinilai dengan wajar akan menggunakan kurs pada tanggal penilaian; biaya
persediaan akan dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat biaya terjadi; jumlah yang
dapat dipulihkan atau nilai yang dapat direalisasikan dari suatu aktiva dijabarkan dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada saat penilaian; menggunakan kurs rata-rata; perusahaan
harus mengungkapkan: beda nilai tukar bersih yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas
sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi beda nilai tukar tersebut pada awal dan akhir
periode, perubahan dalam mata uang pelaporan, perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan
usaha, serta dampak atas pos-pos moneter mata uang asing
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Federick D.S. Choi, Gary K Meek. International Accounting. 5th Edition. Prentice Hall.
• Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
• Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6 th Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
• Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba
Empat.
MODUL 8
HUBUNGAN KANTOR PUSAT DENGAN KANTOR CABANG
Kegiatan Belajar 1: Transaksi Umum Hubungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang
Rangkuman
• Dalam tinjauan hukum, kantor pusat dan kantor cabang bukanlah entitas yang berdiri sendiri
karena masih dalam satu entitas perseroan. Namun, dalam tinjauan substantif, masing-masing
dianggap sebagai entitas.

14. • Sebagaimana umumnya, kantor pusat dan kantor cabang sebagai suatu entitas akan menyusun
dan menyajikan laporan keuangan masing-masing dan karenanya akan menyelenggarakan
kegiatan akuntansi pada masing-masing entitas ekonomi tersebut.
• Ada beberapa akun yang mewakili hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kantor
pusat akan memelihara beberapa akun, antara lain akun kantor cabang, akun pengiriman
persediaan ke kantor cabang dan kantor cabang akan memelihara beberapa akun, antara lain
akun kantor pusat dan akun pengiriman persediaan dari kantor pusat.
• Teknik akuntansi untuk mencatat transaksi hubungan antarkantor cabang dilakukan dengan
menganggap kantor cabang melakukan transaksinya dengan kantor pusat.
• Laba-rugi yang terjadi atas transaksi hubungan antarkantor cabang menjadi beban bagai kantor
pusat.
• Terhadap pengiriman persediaan yang difaktur di atas harga perolehannya, selisih di antaranya
akan ditampung di dalam akun laba belum direalisasi.
• Laba belum direalisasi tersebut pada akhir tahun akan disesuaikan dengan saldo persediaan
yang tersisa.
• Oleh karena kantor pusat dan kantor cabang secara legal merupakan satu entitas, laporan
keuangan keduanya akan digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan
keuangan perusahaan.
• Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi akan dijumlahkan seluruh aktiva dan
kewajiban dan akan dilakukan eliminasi atas akun-akun timbal-balik (reciprocal).
Kegiatan Belajar 2: Hubungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang Luar Negeri
Rangkuman
• Kantor pusat dan kantor cabang luar negeri masing-masing akan mencatat transaksinya
didasarkan pada mata uang fungsionalnya masing-masing.
• Pada akhir tahun dilakukan translasi laporan keuangan kantor cabang menjadi laporan
keuangan translasi dengan menggunakan mata uang domestik, yaitu mata uang yang digunakan
oleh kantor pusat sebagai dasar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.
• Laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan translasi kantor cabang dikonsolidasikan
untuk dihasilkan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan perusahaan.
• Pada saat penggabungan laporan keuangan tersebut akan dilakukan eliminasi atas beberapa
akun timbal-balik (reciprocal), yaitu akun kantor cabang dan pengiriman persediaan ke kantor

15. cabang yang dipelihara di dalam pembukuan kantor pusat serta akun kantor pusat dan
pengiriman persediaan dari kantor pusat yang dipelihara di dalam pembukuan kantor cabang.
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Federick D.S. Choi, Gary K Meek. International Accounting. 5th Edition. Prentice Hall.
• Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
• Hadori Yunus & Hernanto. (1987). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Bagian 1. Yogyakarta:
BPFE.
• Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6 th Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
• Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba
Empat.
MODUL 9
LAPORAN SEGMEN DAN LAPORAN INTERIM
Kegiatan Belajar 1: Laporan segmen
Rangkuman
• FASB Statement Nomor 14 menyatakan semua perusahaan, kecuali perusahaan non-publik
wajib mengikuti persyaratan pelaporan segmen. Pengungkapan yang diharuskan, meliputi
informasi mengenai operasi pada industri yang berbeda, operasi luar negeri dan penjualan
ekspor, dan konsumen utama suatu kelompok perusahaan.
• Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Nomor 5 menjelaskan tentang pelaporan
informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam
industri dan wilayah geografis yang berbeda.
• Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan segmen, antara lain adalah pendapatan
segmen, beban segmen, hasil segmen, aktiva segmen dan kewajiban segmen.

16. • Segmen usaha atau segmen geografis harus diidentifikasikan sebagai segmen dilaporkan jika
mayoritas pendapatannya diperoleh dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan pendapatan
yang berasal dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan dari transaksi dengan segmen
lainnya berjumlah 10 persen atau lebih dari total pendapatan, baik ekstern maupun intern, dari
seluruh segmen; atau hasil segmennya, apakah laba atau rugi, berjumlah 10 persen atau lebih
dari hasil gabungan seluruh segmen yang mengalami laba atau hasil gabungan seluruh segmen
yang mengalami rugi, mana yang lebih besar dalam jumlah absolutnya atau aktivanya
berjumlah 10% atau lebih dari total aktiva seluruh segmen.
Kegiatan Belajar 2: Laporan Keuangan Interim
Rangkuman
• Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pernyataan Nomor 3 menjelaskan pengertian laporan
keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan
tahunan. Laporan keuangan didasarkan pada pandangan yang menganggap periode interim
sebagai bagian yang integral dari periode tahunan.
• Periode penyusunan laporan keuangan interim dapat secara bulanan, triwulanan atau periode
lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai SAK.
• Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan keuangan interim adalah neraca, laporan
laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
• Kebijakan akuntansi pada periode interim harus sama dengan kebijakan akuntansi yang
diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahunan, antara lain dasar pengakuan
pendapatan dan beban, penggolongan aktiva dan kewajiban, dan perbandingan laporan
keuangan interim.
Daftar Pustaka
• Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
• Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
• Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
• Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley
& Sons, Inc.

17. • Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba
Empat.