Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan budaya politik di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama budaya politik di Indonesia bersifat parokial dimana partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih rendah. Dokumen juga membahas dampak perkembangan budaya politik terhadap stabilitas politik dan peran partai politik dalam penyusunan kebijakan.

1. DISUSUN OLEH :
 ALFA ANANDHIA VHITASYA
 FARAH HASNA PANGESTI
 GLORI AYUNI
 INTAN SEPYIA ANGRAENI
INTAN TSAMROTUL FU’ADAH
 MENTARI ARSHARANTI
 NAJLA NABILAH H.R.
 PUTRI HARDIANTI DEYANA
 TATA CLARISTA
 VIMA HATIFA
XI IPA – 2
SMA NEGERI 1 KABUPATEN TANGERANG

2. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok
masyarakat,bangsa dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatanpolitik kenegaraan.
Pendapat beberapa ahli tentang budaya politik :
•
Rusadi Sumintapura, budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan
orientasinyaterhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu
sistem politik
• Samuel Beer, budaya politik merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikapsikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan
dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
•
Gabriel Almod dan Sidney Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi
yang khas warga negara terhadap sistem politik dan sikap warga negara
terhadap peranannya dalam sistempolitik
• Austin Ranney, budaya politik merupakan seperangkat pandanganpandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara
bersama, sebuah orientasi terhadap obyek-obyek politik
•
•
Allan R. Ball, budaya politik merupakan susunan yang terdiri atas sikap,
kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem
politik dan isu-isu politik.
Kay Lawson, budaya politik merupakan suatu perangkat yang meliputi seluruh
nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa.

3. ORIENTASI YANG KHAS
WARGA NEGARA TERHADAP
OBYEK POLITIK
MENURUT
GABRIEL ALMOND
DAN SIDNEY VERBA,
MEMBAGI BUDAYA
POLITIK MENJADI
2 BAGIAN YAITU :
SIKAP WARGA NEGARA
TERHADAP PERANANNYA
DALAM SISTEM POLITIK

4. Ciri – Ciri Budaya Politik
1. Adanya kebiasaan berupa nilai yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat politik.
2. Adanya hubungan timbal balik Vertikal (hubungan rakyat dengan
penguasa)
3. Adanya hubungan horisontal antar lembaga politik dan lembaga
negara
4. Adanya partisipasi rakyat dalam dunia politik
5. Adanya kesadaran politik
6. Adanya sosialisasi politik

5. Macam-Macam Budaya Politik
Gabriel Almond dan Sidney Verba mengelompokkan (mengklasifikasikan)
macam-macam
budaya politik sebagai berikut :
1. Budaya politik parokial (parochial political culture), pada tingkat budaya
politik ini,tingkat budaya politik masyarakat sangat rendah. Hal ini
disebabkan oleh faktor kognitif
(rendahnya tingkat pendidikan), masih ada pada kehidupan kesukuan
2. Budaya politik kaula (subject political culture), pada tingkat ini budaya
politik masyarakat sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya,
tetapi masih bersifat pasif (menunggu atau diam), masih ada pada
kehidupan kerajaan
3. Budaya politik partisipan (participant political culture), pada tingkat ini
budaya politik masyarakatnya sudah sangat tinggi terhadap kesadaran
politiknya sendiri, sudah menjadi negara demokrasi.

6. 4. Faktor Penyebab Berkembangnya
Budaya Politik Suatu Daerah
Kebudayaan daerah yang bersifat kawula gusti maupun yang bersifat
Partisipan merupakan faktor berkembangnya budaya politik di daerah
1. Budaya Politik Jawa
2. Budaya Politik Minangkabau
3. Budaya Politik Sunda
5. Budaya Politik
Yang Berkembang
Dalam Masyarakat
4. Budaya Politik Bugis-Makassar
5. Budaya Politik Manado
6. Budaya Politik Papua
7. Budaya Politik Batak
8. Budaya Politik Bali

7. PETA KONSEP
Umum
Pengertian
PENGEMBANGAN
BUDAYA
POLITIK
Pendapat Ahli
1. G.A. Almond
2. Irvin L. Child
3. Denis K., dll
Proses Sosialisasi Politik
Sosialisasi Politik Dlm Masyarakat Berkembang
Sosialisasi Politik Dan Komunikasi Politik
Pengertian & Konsep
Peran Serta
Dalam Budaya
Politik Partisipan
Praktik Partisipasi
Politik
Tingkatan Partisipasi
Politik

8. 1. Sosialisasi Politik
a. Pengertian
Sosialisasi politik
adalah proses
dengan mana
individu-individu
dapat
memperoleh
pengetahuan,
nilai-nilai, dan
sikap-sikap
terhadap sistem
politik
masyarakatnya.
Melalui sosialisasi, suatu kebudayaan
dapat diwariskan kpd generasi berikutnya. Ada 3 sifat dasar mengapa sosialisasi perlu :
a. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa
bantuan orang lain.
b. ”Secara ekstrim” manusia tidak
punya naluri sehingga sebagian
besar perilaku untuk kelangsungan
hidupnya harus dipelajari.
c. Manusia harus belajar mengendalikan hubungan dgn sesamanya, yaitu
hidup menurut nilai-nilai dan membina peranan bersama.

9. Menurut Para Ahli
a. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik menunjukkan
pada proses dimana sikap-sikap politik dan polapola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk,
dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi
untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan
keyakinan-keyakinan politik kepada generasi
berikutnya.
b. Irvin L. Child, Sosialisasi politik adalah segenap
proses dengan mana individu, yang dilahirkan
dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku,
dituntut untuk mengembangkan tingkah laku
aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang
menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya
sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

10. c. Richard E. Dawson dkk., Sosialisasi politik
dapat dipandang sebagai suatu pewarisan
pengetahuan, nilai-nilai dan pandanganpandangan politik dari orang tua, guru, dan
sarana-sarana sosialisasi yang lainnya
kepada warga negara baru dan mereka yang
menginjak dewasa.
d. Denis Kavanagh, Sosialisasi politik
merupakan suatu proses dimana seseorang
mempelajari dan menumbuhkan
pandangannya tentang politik.

11. Beberapa segi penting sosialisasi politik :
 Secara fundamental merupakan proses hasil belajar,
belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi.
 Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku
individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas,
dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau
informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
 Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja saja
(walaupun periode ini paling penting), tetapi
berlangsung sepanjang hidup.
 Mrp prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial,
baik secara implisit maupun eksplisit memberikan
penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

12. c.Proses Sosialisasi
Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan proses dengan jalan mana orang
belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi
pada politik.
Dalam Proses
Sosialisasi Politik,
metode yang kerap
digunakan adl :
Pendidikan Politik
dan Indoktrinasi
Politik.
Keluarga
Sarana
dalam
sosialisasi
politik
Sekolah
Partai
Politik

13. Sosialisasi Politik Dalam Masyarakat
Berkembang
Robert Le Vine, berpendapat bahwa sosialisasi politik
di negara-negara berkembang cenderung mempunyai
relasi lebih dekat pd sistem--sistem lokal,
kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan
sistem-sistem politik nasional.
Masalah terberat yang dihadapi, yaitu adanya berbagai
macam kelompok dan tradisi di negara itu.
3 (tiga)
faktor
masalah
penting
Pertumbuhan penduduk
Pendidikan dan nilai-nilai
tradisional
Pengaruh urbanisasi

14. Macam-Macam Tipologi Budaya Politik :
1
BU
Macam-Macam tipe budaya politik dapat dibagi menjadi 2 :
1. budaya politik konvensional
2. budaya politik non konvensional
1. Memberikan suara dalam pemilu atau pilkada
DA
YA
PO
2. Terlibat dalam kegiatan kampanye
LI
TIK
3. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan
KON
VEN
SIO
4. Melakukan diskusi atau debat politik
NAL
5. Menjalin komunikasi politik dengan pimpinan politik
Atau elit politik atau pejabat pemerintah

15. 1. Demonstrasi
Budaya
Politik
2. Mogok
Non
Konen-
3. Boikot
sional
4. Melakukan pembangkangan sipil

16. 1. DEMONSTRASI
Demonstrasi, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau
beberapa kelompok, baik yang memiliki kepentingan yang sama maupun
kepentingan saling bertentangan dengan jalan memperotes tindakan atau
kebijakan pemerintah atau pihak lain yang dianggap merugikan kepentingan
para demonstran atau masayarakat yang diwakili
D
E
M
O
N
S
T
R
A
S
I
2

17. Butuh aktualisasi diri, hak asasi,
demonstrasi

18. 2. M O G O K
Mogok, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara pasip atau berhenti
melakukan kegiatan atau aktivitas secara bersama-sama oleh sekelompok orang
untuk mencapai tujuan tertentu, entah politis atau non politis
3. B O I K O T
Boikot, merupakan bentuk penolakan terbuka oleh sekelompok warga masyarakat
terhadap tindakan, kebijakan, atau produk tertentu untuk bernegosiasi dengan
kelompok lain atau badan pemerintah guna memenuhi kepentingan ekonomi atau
politik tertentu
4. PEMBANGKANGAN SIPIL
Pembangkangan sipil, merupakan perlawanan warga masyarakat
tanpa kekerasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai
merugikan

19. PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI
INDONESIA
1.MASA ORDE LAMA
Budaya politik parokial (parochial political culture)
Budaya parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah
tertentu
bahkan
masyarakat
belum
memiliki
kesadaran
berpolitik,
sekalipun ada menyerahkannya kepada pemimpin lokal seperti suku.
Pada budaya politik parokial umumnya tingkat partisipasi dan kesadaran
politik masyrakatnya masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan
oleh
poleh
faktor
kognitif,
yaitu
rendahnya
tingkat
pendidikan/pengetahuan seseorang sehingga pemahaman dan kesadaran
mereka terhadap politik masih sangat kecil. Pada budaya politik ini,
kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sama sekali terhadap
sistem
politik.
masyarakat.
Kelompok
ini
akan
ditemukan
di
berbagai
lapisan

20. Dampak Perkembangan Budaya Politik
2
Dalam perkembangan politik yang terjadi sekarang ini di
Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama
diantaranya :
1. stabilitas spolitik,
2. partai politik dan penyusunan kebijakan umum
1. Stabilitas Politik
Stabilitas politik, merupakan suatu keadaan, di mana proses pembentukan
kebijakan-kebijakan pemerintahan dapat berjalan secara tetap, teratur
tanpa menimbulkan kekacauan politik.
2. Partai Politik dan Penyusunan Kebijakan Umum
Menurut Ramlan Surbakti, dari segi isinya kebijakan umum dapat dibedakan
menjadi kebijakan umum yang bersifat ;
1. ekstratif,
2. distributif dan alokatif,
3. regulatif

21. Budaya
politik
parokial
dalam
sistem
politik
biasanya
terdapat
tradisional
dan
sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih
sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik
belumlah memiliki tugas. Tetapi peranan yang
satu
dilakukan
secara
bersamaan
dengan
peranan lain aktivitas dan peranan pelaku
politik dilakukan bersamaan dengan perannya
baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun
keagamaan.

22. Disebabkan sistem politik yang relatif
sederhana dan terbatasnya areal wilayah
dan diferensiasinya, tidak terdapat peranan
politik yang bersifat khas dan berdiri
sendiri-sendiri. Masyarakat secara umum
tidak menaruh minat begitu besar terhadap
objek politik yang lebih luas tetapi hanya
dalam batas tertentu, yakni keterikatan
pada obyek yang relatif sempit seperti
keterikatan pada profesi.

23. Orientasi
parokial
harapan-harapan
dibandingkan
menyatakan
terhadap
dengan
ketiadaannya
perubahan
sistem
politik
yang
lainnya.
Dengan kata lain bahwa masyarkat dengan
budaya politik parokhial tidak mengharapkan
apa pun dari sistem poltik termasuk bagianbagian tehadap perubahan sekalipun. Dengan
demikina parokialisme dalam sistem politik yang
diferensiatif
lebih
bersifat
orientatif dari pada kognitifnya.
afektif
dan

24. Dalam masyarakat tradisional di indonesia unsurunsur budaya parokial masih terdapat, terutama
dalam masyarakat pedalaman. Paranata, tata
nilai serta unsur-unsur adat lebih banyak di
pegang teguh daripada persoalan pembagian
peran poltik. Pemimpin adat atau kepala suku
dapat
dikatakan
sebagai
pimpinan
politik
sekaligus dapat berfungsi sebagai pimpinan
agama,
pemimpin
sosial
masyarakat
bagi
kepentingan-kepentingan
ekonomi.
Dengan
demikian nyata-nyata menonjol dalam budaya
politik
parokial
ialah
kesadaran
anggota
masyarakat akan adanya pusat kewenangan /
kekuasaan politik dalam masyarakat.

25. Pada masyarakat dengan bentuk budaya subjek parokial terdapat
sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat
kerukunan desa atau otoritas feodal. Hal itu juga telah mengembangkan
kesulitan dalam sistem politik yang lebih kompleks dengan strukturstruktur pemerintahan pusat yang bersifat kompleks. Banyak bangsa
yang melaui proses-proses peralihan parokial awal dari parokialisme lokal
menuju pemerintahan sentralisasi.
Dapat dikatakan bahwa sebuah sebuah kebudayaan politik yang memiliki
"kewibawaan" bersifat campuran. Dalam kondisi itu orientasi pribadi
yang tergabung di dalamnya bersifat campuran pula. Dengan demikian,
kebudayaan
politik
parokial
yang
menuju
hubungan
politik
subjek
dapatlah dimantapkan pada sebuah titik tertentu dengan menghasilkan
perpaduan politik, psikologi, dan kultural yang berbeda-beda. Namun
demikian jenis perbedaan tersebut merupakan manfaat yang besar
terhadap stabilitas dan penampilan sistem politik itu.

26. Apabila
kebudayaan
kebudayaan
politik
warga
campuran
negara
seperti
merupakan
itu,
di
sebuah
dalamnya
terdapat banyak individu-individu yang aktif dalam politik,
tetapi banyak pula yang mengambil peranan subjek yang lebih
aktif. Peranan peserta, dengan demikian telah ditentukan ke
dalam peranan subjek parochial. Hal itu berarti bahwa warga
Negara yang aktif melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan
nonpolitik, dan peranan politiknya yang lebih penting sebagai
seorang subjek.
Oleh
karena
itu,
orientasi
subjek
dan
parokial,
telah
melunakkan orientasi keterlibatan dan aktivitas individu dalam
politik.

27. 2. MASA ORDE BARU
Pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto,
pemerintah lebih fokus dalam peningkatan ekonomi sehingga rakyat
Indonesia pada saat itu not well educated in politic. Pada masa
orde baru, kebebasan politik rakyat Indonesia sangat dibatasi,
protes sedikit saja ujung-ujungnya hilang entah kemana. Pada masa
itu juga KKN tumbuh subur dimana-mana, bukti riilnya adalah
sebagian besar anggota DPR dan MPR adalah anggota militer yang
merupakan orang-orang dekat keluarga Cendana. Selain itu pada
masa itu Golkar yang merupakan partai pimpinan Soeharto selalu
menang dalam setiap pemilu yang diadakan, ini karena Soeharto
menggunakan kekuasaannya di pemerintahan dengan cara memaksa
para pegawai pemerintah untuk memilih golkar, sehingga dalam
rentang 32 tahun golkar selalu menang setiap diadakan pemilu.

28. SEHINGGA KETIKA PADA MASA
ORDE BARU budaya politik yang
berkembang adalah budaya politik
yang apatis (masa bodoh) terhadap
berbagai kegiatan politik
Rakyat dianggap Bodoh sekali
cuma dipakai untuk pemilu saja
itu juga ditakut takuti dan
dimanipulasi.
MASA ORDE BARU!!!

29. 3. MASA REFORMASI
Sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945
sampai era reformasi saat ini dipandang dari sudut perkembangan
demokrasi sejarah Indonesia, negara kita dalam menjalankan roda
pemerintahan dengan menggunakan demokrasi dibagi dalam empat
masa. Pertama, masa Repubik Indonesia I (1945-1959) atau yang
lebih dikenal dengan era Demokrasi Liberal atau Demokrasi
Parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau
yang lebih dikenal dengan era Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin.
Ketiga, masa Republik Indonesia III (1965-1998) atau yang lebih
dikenal dengan era Orde Baru atau Demokrasi Pancasila. Dan yang
terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah masa Republik Indonesia
IV (1998-sekarang) atau yang lebih dikenal dengan era Reformasi.

30. REFORMASI
Budaya politik yang berkembang pada saat ini atau masa reformasi. Budaya
politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang
lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik.
Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat
berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik
Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya,
namun tidak pada budaya politiknya. Reformasi pada tahun 1998 telah
memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya poltik partisipan, namun
kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih
berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih
senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input
politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka
masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya
politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjekpartisipan.

31. REFORMASI
Undang-undang dasar telah menjamin bagi bekerjanya
struktur politik demokratis, tetapi budaya politik yang lebih
berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan
elit politik telah membuat stuktru politik demokrasi tersebut
tidak berjalan dengan baik. Struktur politik dan fungsifungsi politik mengalami perubahan, tetapi tidak pada
budaya politiknya. Akibatnya terjadi semacam paradoks.

32. Dampak dari perkembangan budaya politik
Perkembangan politik yang terjadi sekarang ini diIndonesia, yang perlu
mendapatkan perhatian kita bersama diantaranya :
1. Adanya kebebasan berpolitik yang terlalu bebas sehingga
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Jumlah partai politik yang terlalu banyak, sehingga
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Sering terjadi politik uang dalam setiap pemilihan kepala daerah
atau pemilihan umum.
4. Pencalonan atau pemilihan calon DPRD dan DPR sepertinya
terjadi gambler (pertaruhan), contoh calon harus mengeluarkan
uang banyak bila berhasil akan menang dan bila kalah akan
bangkrut.

33. Apakah kalian
ingin bertanya???
Silahkan . . .

34. THANKS FOR YOUR ATTENTION
WASSALAM..............