Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
JL. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72796588, Fax. 021-72796588

Jakarta, 10 Mei 2010

Kepada Yang terhormat :
1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
2. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluruh Indonesia

di –
Tempat

Perihal : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014

SURAT EDARAN
Nomor: 03/SE/DC/2010

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, perlu menetapkan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 dengan Surat Edaran Direktur Jenderal
sebagai berikut:

a. UMUM

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal
Cipta Karya adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2010 sampai dengan tahun 2014.

--------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 i

b. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Persampahan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

--------------------------------------------------------------------------
ii RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

c. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
meliputi uraian tentang Amanat Undang-Undang, Tugas, Fungsi dan
Kewenangan serta Peran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kondisi dan
Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target
Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, outcome dan
Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta
Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di
lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5
(lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal.

d. RUANG LINGKUP

1. Program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam
Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum harus
dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran program per wilayah (kota/
kabupaten/provinsi) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah-nya dan mengacu
kepada Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) setiap
kota/kabupaten/provinsi.
2. Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di
dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat.

e. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Program, Direktur
Pengembangan Permukiman, Direktur Pengembangan Air Minum, Direktur
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktur Penataan Bangunan
dan Lingkungan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

--------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 iii

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti yang menjadi acuan untuk
menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh
setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan
program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2010

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,

BUDI YUWONO P.

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

--------------------------------------------------------------------------
iv RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

Kata Pengantar
Direktur Jenderal Cipta Karya

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dibuat
dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
Umum Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 ini memuat
arahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan
Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Rincian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta
Karya tahun 2010-2014. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun
2010-2014 dapat menjadi acuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2010
hingga tahun 2014.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana
Kerja serta Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013
sampai dengan tahun 2014.

Jakarta, Mei 2010
Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P.

--------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 v

Daftar Isi
Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya .......................................................... i

Kata Pengantar ............................................................................................................ v

Daftar Isi .................................................................................................................. vi

Daftar Tabel .............................................................................................................. viii

Daftar Gambar .......................................................................................................... viii

Daftar Lampiran ......................................................................................................... ix

Bab 1 PENDAHULUAN ....................................................................................... 1-1
1.1 Umum ................................................................................................... 1-1
1.2 Mandat Tugas, Fungsi dan Kewenangan .................................................. 1-2
1.3 Peran Infrastruktur Permukiman ............................................................. 1-6

Bab 2 ISU STRATEGIS ...................................................................................... 2-1

Bab 3 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN
DAN TANTANGAN ................................................................................... 3-1
3.1 Kondisi Umum Pencapaian ...................................................................... 3-1
3.1.1 Pengembangan Permukiman....................................................... 3-1
3.1.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan ........................................... 3-6
3.1.3 Penyehatan Lingkungan Permukiman .......................................... 3-8
3.1.4 Pengembangan Air Minum ........................................................ 3-13
3.2 Permasalahan Umum ........................................................................... 3-21
3.3 Permasalahan Per Sektor ...................................................................... 3-22
3.4 Tantangan ........................................................................................... 3-27

--------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 vi

Bab 4 VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN............................................................ 4-1
4.1 Visi dan Misi .......................................................................................... 4-1
4.2 Tujuan .................................................................................................. 4-3
4.3 Sasaran ................................................................................................. 4-4
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................................................. 4-14

Bab 5 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................... 5-1
5.1 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
Perkotaan .............................................................................................. 5-1
5.2 Kebijakan dan Strategi Sektor ................................................................. 5-3
5.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum ................................................................ 5-3
5.2.2 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan .......................................................... 5-5
5.2.3 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Permukiman ........................................... 5-7
5.3 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan....................................................... 5-10
5.4 Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Penanganan
Infrastruktur Permukiman ..................................................................... 5-15

Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................................... 6-1
6.1 Program dan Kegiatan 2010-2014 ........................................................... 6-1
6.2 Pendanaan Cipta Karya 2010-2014 .......................................................... 6-9

Bab 7 P E N U T U P ..................................................................................... 7-1

--------------------------------------------------------------------------
vii RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

Daftar Tabel

Tabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 ..... 3-17
Tabel 5.2 : Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010-2016 ....................................... 5-12
Tabel 5.3 : Usulan Kegiatan PHLN 2010-2014 ............................................................... 5-13
Tabel 6.1 : Rekapitulasi Ditjen Cipta Karya ................................................................... 6-10
Tabel 6.2 : Sub Bidang Pengembangan Permukiman ..................................................... 6-10
Tabel 6.3 : Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ............................ 6-11
Tabel 6.4 : Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman ........................................ 6-12
Tabel 6.5 : Sub Bidang Pengembangan Air Minum ........................................................ 6-12
Tabel 6.6 : Sekretariat Direktorat Jenderal.................................................................... 6-13
Tabel 6.7 : Direktorat Bina Program ............................................................................. 6-13
Tabel 6.8 : Matrik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 ............ 6-14

Daftar Gambar
Diagram 5.1 Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah ......................... 5-17

--------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 viii

Daftar Lampiran

Lampiran-1 : Matrik Arahan RPJP Nasional 2005-2025 Dalam Penyusunan RPJMN
Bidang Cipta Karya 2010-2014

Lampiran-2 : Matrik Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya

Lampiran-3 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

Lampiran-4: Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastrutkur

--------------------------------------------------------------------------
ix RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

Ba b 1
PENDAHULUAN

1.1 UMUM
Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan juga
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 Tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, maka penyusunan
Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari kedua dokumen
tersebut diatas.
Dokumen Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014, akan memuat isu strategis,
kondisi pencapaian hingga tahun 2014, pemasalahan dan tantangan infrastruktur
permukiman, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai
Satminkal di Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya pencapaian RPJM Nasional.
Susunan Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014 dimulai dengan pemaparan
tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Cipta Karya; visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan Cipta Karya; strategi penyelenggaraan Cipta
Karya; serta program dan kegiatan.

---------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-1

1.2 MANDAT TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan dengan
memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut:
1. UU No. 72 Tahun 1957 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai
negeri yaitu untuk mengatur penjualan rumah-rumah negeri beserta tanahnya.
2. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang bertujuan untuk mengatur:
(i) pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama
golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian
hukum dalam pemanfaatannya; (ii) meningkatkan daya guna dan hasil guna
tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya
alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan
seimbang; (iii) memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna
bagi kehidupan masyarakat.
3. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan
menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan
dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi.
4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk
mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,
yang diwujudkan dengan adanya: (i) keharmonisan antara lingkungan alam
dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta;
(iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

1-2
--------------------------------------------------------------------------
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

5. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk
mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan
berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan
sumber daya air yang berkelanjutan.
6. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk
mengatur pengelolaan persampahan agar dapat menjamin peningkatan
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
menjadi sumber daya (resources).
7. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan
untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara
konsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan
efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
8. PP No 35 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung yang
bertujuan mengatur ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan
bangunan gedung, penyelenggaran bangunan gedung, peran masyarakat dan
pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
9. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) bertujuan sebagai pedoman dalam: (i) penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang nasional; (ii) penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah nasional; (iii) pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (iv) perwujudan keterpaduan,
keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta
keserasian antarsektor; (v) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
(vi) penataan ruang kawasan strategis nasional, dan; (vii) penataan ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

---------------------------------------------------------------------------

10. Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai
pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan
baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi
setempat.
11. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai
pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem
penyediaan air minum berkualitas, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai
dengan kondisi daerah setempat.
12. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP (Sistem Pengelolaan
Persampahan) yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan,
penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan
yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai
dengan kondisi daerah setempat.
13. Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air
Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan
pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan
air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia
usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
Selain undang-undang tersebut di atas yang mengatur tugas dan fungsi Ditjen.
Cipta Karya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur tugas dan kewenangan Ditjen.
Cipta Karya.
Kewenangan dalam aspek pembangunan di bidang Cipta Karya, pada
prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini

1-4
--------------------------------------------------------------------------

merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan
juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Pusat melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat
concurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan
nasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008
tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugasnya
tersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi yaitu:
a) penyusunan kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerja
pembangunan bidang Cipta Karya; b) pembinaan teknis dan penyusunan norma,
standar, pedoman dan manual (NSPM) untuk air minum, air limbah, persampahan,
drainase, terminal, pasar, dan fasos-fasum lainnya; c) fasilitasi pembangunan dan
pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; d) pengembangan
sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, serta standardisasi bidang perumahan, air
minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan tata bangunan; e) penyediaan
infrastruktur pekerjaan umum bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat;
f) fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan;
g) penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan,
daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil; h) penyediaan air
minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air; i) pembinaan teknis dan
pengawasan pembangunan bangunan gedung, dan pengelolaan bangunan gedung
dan rumah negara; j) penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan
infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; dan
k) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

---------------------------------------------------------------------------

1.3 PERAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman)
mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat
dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan
sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi
dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan
infrastruktur. Infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) yang telah
terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya
(Permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga)
strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan
desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi
pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan
kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk
mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur
permukiman.
Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan
infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) diwujudkan dengan dua
pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas
pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman;
ii) pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur
bidang permukiman.

1-6
--------------------------------------------------------------------------

Ba b 2
ISU STRATEGIS

Isu Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010-2014 meliputi isu-isu
baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi
pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya pada kurun waktu
lima tahun mendatang, yaitu meliputi:

a. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah

Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9 persen pada tahun
1995 menjadi 48,3 persen pada 2005. Diperkirakan tren yang berkembang akan
terus terjadi sehingga sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara
nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan diperkirakan pada tahun
2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.
Fenomena ini bisa kita sikapi melalui dua pendekatan, yaitu sebagai sinyalemen
berkembangnya aktivitas di perkotaan yang tentunya merupakan indikasi bangkitnya
perekonomian negara. Tetapi di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnya
pengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yang tidak
konstruktif antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. Proses

---------------------------------------------------------------------------

urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan
kerja di daerah perdesaan.

b. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi.

Urbanisasi yang tinggi seringkali diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan di
Indonesia, akibat ketiadaan lapangan pekerjaan, tingginya standar kehidupan di
perkotaan dan lain sebagainya. Di tahun 2006 angka kemiskinan di kawasan
perkotaan naik menjadi 14,29 juta jiwa dari sebelumnya sebesar 12,4 juta jiwa
penduduk pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin yang besar dapat berakibat
pada meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang berujung pada ketidakmampuan
pemerintah kota menuju kota yang layak huni. Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta
jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan
perkotaan dengan luas mencapai sekitar 42.500 Hektar. Data BPS menunjukkan
bahwa sekitar 14 % dari total perumahan di Indonesia merupakan kawasan kumuh
perkotaan, yang rata-rata terletak di bantaran sungai dan tepi pantai.

Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian MDG tujuan ke tujuh
yaitu memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan sasaran ke 11; Mencapai
perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh
pada tahun 2020. Kenyataannya rata-rata kawasan kumuh terletak di perkotaan,
maka oleh karena itu Pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan
kawasan kumuh di kawasan perkotaan.

c. Kota Sebagai Engine of Growth

Perkembangan ekonomi perkotaan terkait dengan perkembangan ekonomi
nasional dan juga sebaliknya. Dalam studi yang dilakukan Bappenas di tahun 2003
dikemukakan peranan perkotaan yang sangat signifikan sebagai penghela
pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya peranan kota-kota besar dengan jumlah

2-2
--------------------------------------------------------------------------

penduduk di atas 700 ribu dan kota menengah dengan jumlah penduduk antara 200
ribu dan 700 ribu. Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9%
dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik
Bruto (PDB) nasional. Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanya
berjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampu
menyumbang 30% dari total PDB nasional. Berdasarkan data-data di atas sudah
sangat jelas bahwa kota merupakan motor dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh
karena itu, ketika terjadi krisis ekonomi, kota sebagai “back bone” dari kerangka
ekonomi nasional juga mengalami kontraksi yang parah.

---------------------------------------------------------------------------

d. Desentralisasi

Era desentralisasi yang berjalan membawa dampak yang teramat besar bagi
perkembangan perkotaan di Indonesia. Perubahan ini terlihat pada beberapa kota
yang perkembangannya bergerak menjadi lebih besar. Perkembangan ini
dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan internal dan eksternal kota. Persebaran
kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, dengan 32 dari 91
kota administratif berada di pulau Jawa. Angka ini bisa bertambah apabila kita
mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan kawasan perkotaan
terletak di wilayah administratif Kabupaten. Pembangunan perkotaan yang pada
awalnya dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat berubah. Saat ini Pemerintah
Daerah memegang peranan utama dalam mengarahkan pembangunan perkotaan.
Implikasi dari ini, strategi pembangunan perkotaan yang skala nasional tidak bisa
serta merta diimplementasikan ke daerah. Pola pembangunan perkotaan saat ini
tentunya menekankan kepada optimalisasi sumber daya lokal yang kompetitif. Di
satu sisi, Desentralisasi berhasil membawa Pemerintah Daerah dalam nuansa
kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-
masing daerah. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak
terencana justru membahayakan daya dukung kota, terutama di Kota Besar dan
Metropolitan.

e. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya
penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah
kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang
sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih,
sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah
tangga sekarang sudah ini mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampai

2-4
--------------------------------------------------------------------------

puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkungan
perumahan padat penduduk seperti kawasan perumnas dan BTN, yang kavling
tanahnya kecil-kecil. Demikian pula dengan masalah lalu-lintas di kawasan perkotaan
yang belum dapat tertangani dengan baik, sehingga kemacetan lalu-lintas dan
kecelakaan lalu-lintas sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari. Persoalan
tersebut merupakan bagian dari persoalan pemborosan potensi kemampuan
Pemerintah Daerah dalam pembangunan perkotaan. Fakta lain yang cukup menonjol
yang sedang terjadi sekarang ini adalah adanya kota-kota baru dari semula berupa
pusat-pusat permukiman transmigrasi. Kecenderungan ini tentunya akan memakan
anggaran pembangunan, yang mungkin saja tidak sebesar biaya yang dibutuhkan
untuk meningkatkan kapasitas pelayanan perkotaan yang sudah ada, selain
berpotensi merusak keasrian lingkungan hidup.

f. Daya Saing Kota dan Demokratisasi

Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing
dengan kota di dalam negeri semata, persaingan terjadi dengan kota-kota di skala
Asia bahkan dunia. Bentuk persaingan pun bergeser dari yang sebelumnya berkutat
pada comparative advantage menuju ke era competitive advantage. Di masa lalu,
daya saing sebuah kota ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (sumber daya manusia)
dan sumber daya alam yang dimiliki. Saat ini variabel bertambah menjadi tingkat
kelayakhunian kota yang direpresentasikan dalam infrastruktur pendukung dan
pelayanan perkotaan.

Sebuah kota harus mampu berlomba-lomba menunjukkan tidak hanya sebagai
sebuah kota yang layak huni akan tetapi sebuah kota yang mampu mengedepankan
nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi harus
mampu diterjemahkan oleh masing-masing kota. Hal-hal inilah yang kemudian
memberikan nilai tambah dan daya saing bagi sebuah kota untuk menarik investasi
dari luar.

---------------------------------------------------------------------------

g. Konteks Kota Berkelanjutan

Dilihat dari aspek equity dapat dikatakan kondisi
perkotaan di Indonesia masih cenderung pada kondisi
in-equity. Kota-kota baru dengan pelayanan yang luar
biasa, dengan kualitas yang baik, namun di lain pihak
masyarakat miskin harus membayar lebih dalam
memperoleh pelayanan perkotaan. Aspek budaya, dalam
konteks diversity, perlu menjadi pertimbangan dalam
pembangunan. Diversity masyarakat perkotaan yang
tinggi harus dapat diakomodasi oleh pelayanan
perkotaan. Urban heritage saat ini masih dapat
dikategorikan belum concern terhadap bangunan
bersejarah. Ekologi (dalam kualitas lingkungan yang
perlu dipertahankan) dan ekonomi kota diharapkan
dapat bertumbuh dan berkembang, dengan daya beli
masyarakat yang cukup dalam memenuhi kehidupan
yang layak.

h. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita,
dan memang tidak hanya sekarang, namun ini perlu
diperhitungkan secara cermat dalam konteks
pembangunan perkotaan. Dampak perubahan iklim
dengan intensitas hujan yang meningkat, dan
meningkatnya permukaan air laut, dapat menyebabkan
permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi
penting dalam mitigasi perubahan iklim.

2-6
--------------------------------------------------------------------------

i. Perwujudan RTH 30%

Upaya perwujudan RTH sebesar 30% merupakan tantangan besar, komposisi
30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lain
pihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakan
pembangunan perkotaan. Ini merupakan salah satu tantangan dari perundangan
yang menjadi masalah dalam tataran implementasi.

j. Modal Sosial

Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukan
pada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apapun yang
kita lakukan, apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang
dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

k. Happiness Index
Tujuan pembangunan harus ditambahkan dengan overall human system well
being dengan eco system well being. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah
“pembangunan terintegrasi” yang mampu mengintegrasikan human system,
ekosistem, yang bermuara pada human-eco happiness. Oleh karena itu dibutuhkan
koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, agar mampu meningkatkan
efektivitas pembangunan dalam mendorong peningkatkan kesejahteraan dan
“kebahagiaan masyarakat” dalam merasakan dan menikmati hasil pembangunan
yang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan harus melihat peningkatan human
system, eco system dan human-eco happiness, yang diukur dengan happiness Index.

l. Branding dan Area Identity
Direktorat Jenderal Cipta Karya harus mampu mendorong branding dan area
identity dari sebuah kota dan wilayah. Indonesia yang mempunyai multiple culture

---------------------------------------------------------------------------

diversity yang perlu dioptimalkan pada tataran ekonomi. Sumberdaya alam, invovasi,
fasionable, local value with modern spirit perlu diintegrasikan dalam ekonomi kreatif
yang mampu mendorong daya saing kota-kota.

m. Participatory Development

Pendekatan participatory development, jangan hanya diartikan dengan self
helped, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping yang
mendorong dan memberdayakan masyarakat. Proses pembangunan seringkali tidak
mengedepankan local wisdom, sehingga tidak mengakomodasikan budaya lokal.

n. Pengembangan Enterpreneurship

Secara umum ada tiga tipe pemberian pemerintah kepada masyarakat:
• Charity, dengan memberikan one shot giving dan cenderung kurang
mendidik;
• Philantropy, dianggarkan tiap tahun dan dilakukan secara terus menerus;
• Social entrepreneurship, bagaimana pemerintah membangun, dan
masyarakat kemudian mampu memelihara dan mengembangkan secara
mandiri. Isu keberlanjutan yang menjadi penting, dan mengedepankan
keberlanjutan hasil pembangunan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya diharapkan mampu untuk
mengimplementasikan succesfull entrepreneurship yaitu dengan: i) Merubah dengan
cara yang baik (change friendly), dengan mendorong masyarakat untuk berubah
tanpa menimbulkan konflik; ii) Berorientasi pada kesempatan (opportunity oriented);
iii) Inovatif; iv) Banyak Akal; v) Menciptakan nilai baru.

2-8
--------------------------------------------------------------------------

o. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah

Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankan
cultural expression yang mampu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang
menjadi daya saing bangsa. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukung
ekonomi kreatif yang didukung dengan desain yang baik, serta didukung dengan
marketing yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampu
menjembatani dalam mengekplorasi pasar pada tataran internasional. Konsep
branding dan packaging menjadi lebih penting dalam mendukung konteks dalam
mendorong daya saing ekonomi kota.

---------------------------------------------------------------------------

Ba b 3
KONDISI UMUM PENCAPAIAN,
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

3.1 KONDISI UMUM PENCAPAIAN

3.1.1 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Diperkirakan pada akhir tahun 2014 lebih dari separuh penduduk Indonesia
akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per
tahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon of
urbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan,
baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah atau tapak ekologis. Di sisi
lain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawa
dampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-
kekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehingga
membawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran
permukiman yang semakin sulit diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan yang
mencapai 1,37 persen per tahun maka telah terjadi peningkatan luas kawasan
permukiman kumuh dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir

---------------------------------------------------------------------------

tahun 2009. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan
permukiman, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya
melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector
Project (NUSSP) yang sampai dengan saat telah mencapai 802
kelurahan dengan target Renstra 2005-2009 841 kelurahan;
sedangkan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman
lainnya juga telah dibangun rumah susun sederhana sewa
sebanyak 18.848 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak
30.000 unit.
Penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa
potensial melalui agropolitan, dan perencanaan
pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan
maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang
diharapkan. Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan
kawasan berbasis agribisnis melalui pengembangan
sektor/komoditas unggulan pertanian/perikanan, dengan
tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis sehingga dapat
menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di kawasan
tersebut dan daerah belakangnya. Perkembangan kawasan
Agropolitan sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 193
kawasan, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Target
pencapaian pembangunan perdesaan potensial melalui
agropolitan pada tahun 2005-2009 adalah 347 kawasan,
namun hingga saat ini baru tercapai pada 331 kawasan. Dari
total kawasan agropolitan, sebanyak 41 kawasan berada di
Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. Provinsi

3-2
--------------------------------------------------------------------------

yang memiliki kawasan agropolitan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah dengan
jumlah sebanyak 11 kawasan. Sementara itu pembangunan kawasan terpilih pusat
pengembangan desa bertujuan untuk merangsang pertumbuhan usaha-usaha
ekonomi perdesaan melalui penyediaan berbagai fasilitas permukiman, berupa
fasilitas air bersih, persampahan, dan sanitasi di desa-desa yang berpotensi untuk
berkembang. Sampai dengan saat ini jumlah kawasan yang telah difasilitasi
sebanyak 660 kawasan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 yang hanya
berjumlah 584 kawasan, sedangkan dukungan infrastruktur perdesaan hingga saat
ini sudah mencapai 22.647 desa dari 29.274 desa target Renstra 2005-2009.

Selain peningkatan kualitas lingkungan permukiman tersebut diatas, hal lain
yang telah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah dengan
memfasilitasi dukungan kawasan perumahan bagi PNS/TNI-Polri/Pekerja sebanyak
600.278 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 567.569 unit. Sementara itu
penyediaan infrastruktur permukiman bagi kawasan terpencil/pulau kecil dan terluar
telah difasilitasi sebanyak 29 Kab/Kota dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 11
Kab/Kota, sedangkan penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan
perbatasan sebanyak 181 kawasan dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 92
kawasan.

Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih rendah. Diperkirakan sampai
dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu
difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000
unit per tahun. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 4,3
juta unit pada tahun 2000 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2004 dan 7,4 juta unit
pada akhir tahun 2009. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berakumulasi di
masa yang akan datang akibat adanya pertumbuhan rumah tangga baru rata-rata

---------------------------------------------------------------------------

sebesar 820.000 unit rumah per tahun. Pemerintah telah
melakukan berbagai fasilitasi penyediaan perumahan dan
permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui
penyediaan subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR-
RSH), pengembangan kredit mikro perumahan, pembangunan
rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi pembangunan
rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui peran serta
swasta, fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas
perumahan swadaya.

Berdasar kualitas fisik bangunan, pada tahun 2007 rumah
tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah telah
mencapai 86,29 persen; beratap bukan daun sebanyak 98,8
persen; dan berdinding permanen sebesar 87,6 persen. Selain itu,
berdasar kondisi bangunan tempat tinggal, rumah tangga yang
menempati rumah dengan kondisi baik mencapai 45,94 persen,
kondisi sedang 43,94 persen, kondisi rusak 9,25 persen, dan
kondisi rusak berat 0,87 persen. Sementara itu berdasarkan data
SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang
belum memiliki rumah. Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit.
Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni
dan 34 juta masih tergolong tidak layak huni yang terbagi
sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan.

Berdasar status penguasaan tempat tinggal, pada tahun
2007 terdapat 78,22 persen rumah tangga yang menempati
rumah milik sendiri, sisanya 21,78 persen menempati rumah
bukan milik sendiri seperti kontrak, sewa dan rumah orang tua.

3-4
--------------------------------------------------------------------------

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaan
mencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang
sebesar 13,28 persen. Semakin terbatasnya lahan dan harga rumah di perkotaan
menyebabkan masyarakat cenderung untuk menempati rumah sewa/kontrak.
Proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di perkotaan mengalami
penurunan sebesar 2,71 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2004 yang sebesar
80,93 persen. Penurunan ini terkait erat dengan peningkatan harga rumah dan
penurunan daya beli masyarakat.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk
pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan
semakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan
terjangkau di perkotaan. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menempati
lahan yang bukan miliknya (ilegal) atau menempati hunian di pinggiran kota yang
jauh dari lokasi pekerjaan. Masih tingginya biaya pengurusan serta keterbatasan
informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan
sebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan
lahan dan bangunan serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ditinjau dari
aspek kepastian jaminan bermukim, rumah tangga yang menempati rumah milik
sendiri dan telah didukung oleh bukti hukum tanah berupa sertifikat dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli mengalami peningkatan dari
74,49 persen pada tahun 2004 menjadi 77,94 persen pada tahun 2007.
Penyerahan kewenangan pembangunan perumahan yang menjadi urusan wajib
pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam
memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan. Selain
itu, koordinasi antarlembaga masih belum berjalan dengan baik, salah satunya

---------------------------------------------------------------------------

ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N).

3.1.2 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Penanganan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan
peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan
sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan sebanyak
5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 495 kabupaten/kota; pelatihan tenaga
pendata harga dan keselamatan bangunan sebanyak 3.744 orang di 495
kabupaten/kota; pendataan dan pembinaan kelembagaan terkait bangunan gedung
di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi; pendataan kinerja pemerintah daerah di 43
kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi; serta pendataan Peraturan Daerah
(Perda) terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Kondisi
saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di 15
kabupaten/kota dan 1 provinsi (Bali) dari fasilitasi terhadap 221 kabupaten/kota.
Selain itu, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 203
kawasan pada 148 kabupaten/kota; Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
mencapai 41.988 kelurahan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009
sebanyak 40.648 kelurahan; Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran (RISPK) di 59
kabupaten/kota; sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 150 kawasan di 33
kabupaten/kota; revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah
ditangani pada 297 kawasan di 137 kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh nelayan di 748 kawasan atau melebihi target Renstra 2005-2009
yang menetapkan 733 kawasan.
Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) sejumlah peraturan
mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan,

3-6
--------------------------------------------------------------------------

diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk Bangunan Gedung yang
meliputi (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas
Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung; dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Proporsi penduduk terhadap sanitasi yang layak secara
nasional sampai dengan tahun 2009 mencapai 51,02% atau
melayani sekitar 120 juta jiwa. Sementara itu target Millenium
Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 62,37% untuk dapat
melayani 154 juta jiwa. Saat ini proporsi penduduk rumah tangga
perkotaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak
sebesar 69,55% atau 84 juta jiwa dari target MDGs 78,30% dengan
jumlah penduduk terlayani 115 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan
proporsi penduduk rumah tangga di perdesaan yang sudah memiliki
akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 34% pada tahun 2009
atau melayani 36 juta jiwa sementara itu target MDGs tahun 2015
sebesar 55,54% untuk melayani 39 juta jiwa.
Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke
jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang
berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan
baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan
standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan.
Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang
menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman)
sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di
perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan
praktek pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah,
sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di
perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Perilaku
praktik buang air besar sembarangan (BABS) tersebut menunjukkan
rendahnya kesadaran pelaku terhadap pentingnya perilaku hidup

3-8
--------------------------------------------------------------------------

bersih dan sehat (PHBS). Rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah
yang layak dan rendahnya utilisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan penyebab utama terjadinya
pencemaran air permukaan.
Proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem air limbah terpusat skala
kota telah mencapai 1 persen dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasis
masyarakat telah dilakukan di 409 lokasi. Selama periode 2004 hingga 2009
pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota Denpasar
melalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Selain itu, sistem
pengolahan air limbah terpusat (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) komunal
telah dibangun di 217 kota/kabupaten. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengan
sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal adalah sebesar 69,3
persen (daerah perkotaan sebanyak 81,8 persen dan perdesaan sebanyak 60
persen). Tingginya angka cakupan tersebut diantaranya merupakan hasil dari
kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat yang
difasilitasi oleh pemerintah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat.
Kepedulian Pemerintah pada pengelolaan air limbah sekarang berada pada titik
tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan alokasi
pendanaan masih belum mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada. Di sisi
lain, skema-skema pembiayaan yang bersumber dari non-pemerintah masih belum
dikembangkan, termasuk kerja sama dengan swasta, baik dalam bentuk investasi
swasta maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Institusi pengelola air limbah di daerah saat ini masih belum menerapkan
prinsip manajemen yang baik, antara lain pada Perusahaan Daerah ditunjukkan
dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah,
serta kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pada non-Perusda
yang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan membayar

---------------------------------------------------------------------------

(willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan
subsidi pemerintah yang tidak dapat diandalkan menjadikan pengelola tidak dapat
menutup biaya pelayanannya secara penuh (full-cost recovery).
Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah hanya
berupa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air yaitu pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa perlindungan dan
pelestarian sumber air salah satunya dilakukan melalui pengaturan sarana dan
prasarana sanitasi. Hampir seluruh kota di Indonesia tidak mempunyai pemetaan
terhadap kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya
rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak
adanya prioritas serta pentahapan yang jelas mengenai pembangunan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah. Dari sisi perencanaan, tengah
dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) agar pemerintah daerah
memiliki dasar bagi pembangunan sanitasi bagi daerahnya masing-masing.
Meningkatnya intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin
pendek yang disebabkan perubahan iklim akibat efek pemanasan global (global
warming) dan semakin berkurangnya bidang resapan menjadi faktor penyebab
semakin tingginya debit limpasan hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase.
Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang
mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan permasalahan utama yang
dihadapi dalam pembangunan drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan
sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada
tempatnya menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak
11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan
mampatnya saluran drainase sehingga menurunkan fungsi saluran drainase yang
berimplikasi pada peningkatan luasan kawasan tergenang. Di sisi lain banyak

3-10
--------------------------------------------------------------------------

dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan
kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah.
Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke dalam
saluran drainase menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase.
Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu
rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaan
sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase
primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, ketidakjelasan pengelola sistem
drainase, menyebabkan pengabaian kondisi saluran drainase dan minimnya alokasi
dana yang dianggarkan untuk operasi dan pemeliharaan sistem. Terbatasnya
anggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase
menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal.
Pada sektor persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) masih rendah. Rata-rata volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta
ton/tahun. Namun dari total timbulan sampah tersebut, proporsi sampah terangkut
hanya mencapai 20,63 persen. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah
menjadikan belum tersedianya profil dan rencana penanganan sampah di tingkat
kabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga mengakibatkan tidak bersinerginya
sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem
pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penanganan sampah
belum terintegrasi utuh mulai penanganan dari sumber hingga ke TPA.
Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di
kota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Banyak TPA yang tidak didesain sebagai sanitary landfill atau mengalami perubahan
sistem dari sanitary landfill dan/atau controlled landfill menjadi open dumping.
Sementara jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menerapkan sanitary
landfill mencapai 10 TPA; dan yang menerapkan controlled landfill sebanyak 55 TPA,

---------------------------------------------------------------------------

sehingga secara umum belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah
lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA berbasis Clean Development
Mechanism di 2 (dua) lokasi dan sedang dalam tahap persiapan di 11 lokasi. Dari sisi
regulasi, pada tahun 2008 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh TPA dikelola secara sanitary
landfill sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan
sampah. Akan tetapi, implementasi Undang-Undang tersebut masih terkendala
karena belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya. Hal ini terlihat dari
jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah dengan luas 1,886.99 Ha,
sebanyak 80,6% masih menerapkan metode open dumping, 15,5% menggunakan
metode controlled landfill dan hanya 2,8% yang menerapkan metode sanitary
landfill.
Hingga saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan
sampah, dan belum pada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Upaya
untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20% pada periode 2004–2009 juga
masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan
infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan
kenaikan timbunan sampah yang meningkat 2–4% per tahun, diperburuk dengan
semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA. Sedangkan di
sisi yang lain percontohan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) saat ini masih
terbatas di 80 kawasan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah
dalam menerapkan prinsip 3R menyebabkan pengurangan volume timbulan sampah
kurang signifikan. Selain itu, upaya pengurangan timbulan sampah melalui
pemanfaatan teknologi pengolahan sampah belum dikembangkan.
Institusi pengelola sampah di daerah saat ini masih belum berfungsi secara
profesional, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan
penyusunan business plan yang absah pada Perusahaan Daerah, sedangkan

3-12
--------------------------------------------------------------------------

permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruh
baik berupa alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional dan
minimnya kualitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, sumber pendanaan bagi
pengelolaan sampah masih bertumpu pada anggaran pemerintah akibat belum
dikembangkannya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti dana masyarakat,
kerjasama swasta, baik investasi swasta maupun dana CSR. Secara keseluruhan
sampai saat ini prosentase sistem pengelolaan persampahan telah mencapai 54%,
masih di bawah target RPJMN (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).

3.1.4 PENGEMBANGAN AIR MINUM

Cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional sampai dengan
tahun 2009 sebesar 25,61%, sedangkan capaian pelayanan non-perpipaan
terlindungi sebesar 22,02%, sementara itu total akses aman pelayanan air minum
secara nasional mencapai 47,63% 1 atau dapat melayani 59 juta jiwa. Untuk capaian
cakupan pelayanan air minum perpipaan kota pada tahun 2009 sebesar 35.03%
atau telah dapat melayani 44 juta jiwa dari target MDGs 47,38% tahun 2015,
sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi sebesar 14,76%,
sedangkan total akses aman pelayanan air minum perpipaan kota sebesar 49,79% 2.
Sedangkan capaian pelayanan air minum perpipaan desa sebesar 14,29% atau
telah dapat melayani 15 juta jiwa pada tahun 2009 dari target MDGs sebesar
19,76% tahun 2015, sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi
sebesar 31,36%, sedangkan total akses aman pelayanan air minum perdesaan
sebesar 45,65% 3.

1
Sumber: Data BPS 2009
2
3

---------------------------------------------------------------------------

Akses air minum perpipaan mengalami stagnasi selama
kurun waktu 1994-2006, hanya bertambah sekitar 2,18 persen.
Pada tahun 2006 yang memiliki akses terhadap sistem
perpipaan (PDAM) telah mencapai 18,38 persen dan akses
terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 43,57
persen. Pada tahun 2007 pelayanan air minum perkotaan baru
mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga cakupan
pelayanan air minum perpipaan nasional menjadi sebesar 20%.
Di tahun 2009 cakupan pelayanan air minum di perkotaan
meningkat menjadi 47,23% (44,5 juta jiwa) dari 41% di tahun
2004 (34,36 juta jiwa) sementara di perdesaan telah meningkat
dari 8% di tahun 2004 (melayani 10,09 juta jiwa), menjadi
11,55% di tahun 2009 (15,2 juta jiwa). Disisi lain, menurut
laporan regional terakhir mengenai status pencapaian MDGs
untuk kawasan perdesaan, akses masyarakat terhadap sistem
pelayanan air bersih non-perpipaan meningkat dari 38,2%
(1994), menjadi 43,4% (2000) dan 57,2% (2006).
Selain itu, penyediaan air minum berbasis masyarakat
yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat saat ini
telah berkembang dengan pesat. Kegiatan penyediaan air
minum berbasis masyarakat telah dilaksanakan di hampir
seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pendanaan
yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun pihak lain,
seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
swasta (melalui kegiatan Corporate Social Responsibility) dan
masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menemui

3-14
--------------------------------------------------------------------------

kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan
masyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga
pengelolanya juga masih rendah. Demikian pula halnya keterlibatan swasta hingga
tahun 2009 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air
minum di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Skema kerjasama pemerintah
dengan swasta (KPS) hingga saat ini belum banyak dilaksanakan oleh pemda
maupun PDAM. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM
mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain, seperti
lembaga donor maupun pihak perbankan. Sementara sumber pendanaan dari pihak
swasta seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum menjadi
sumber yang signifikan sehingga pendanaan air minum masih bertumpu pada
anggaran Pemerintah.
Pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya
telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem
penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan
strategis yang jelas. Dalam sektor ini upaya pembinaan terhadap PDAM belum
memperlihatkan hasil yang signifikan. seperti tergambar dari 340 PDAM, sekitar 70%
kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 79 PDAM yang sehat, sehingga pada
tahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapai
Rp. 3,3 triliun terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yang
dikategorikan sehat juga dihapus melalui skema debt to swap investment yang
mencapai Rp. 1,1 triliun. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapus
mencapai Rp. 4,4 triliun.

---------------------------------------------------------------------------

Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar PDAM
masih menerapkan tarif dasar di bawah biaya produksi air
minum. Disamping juga kapasitas sumber daya manusia dan
pendanaan yang belum memadai, belum diterapkannya prinsip
full-cost recovery dan manajemen aset sebagai prasyarat
manajemen yang baik, serta belum disusunnya business plan
yang absah. Sementara kinerja pengelola air minum dengan
target penurunan angka kebocoran secara nasional baru pada
kisaran 6-7% sehingga masih diperlukan upaya keras untuk
mencapai angka 20% yang ditargetkan sebagai angka
kebocoran secara nasional oleh RPJMN 2005-2009. Secara total
saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum
PDAM masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan. Tidak terolahnya limbah domestik dan non-
domestik menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air
baku air minum. Sementara itu, pemanfaatan air yang belum
efisien dan masih minimnya pengelolaan air baku pada wilayah
hulu dan/atau daerah resapan menjadi penyebab semakin
berkurangnya kuantitas air baku air minum. Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang bersinergi
dengan konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
mengakibatkan pemanfaatan ruang cenderung mengabaikan
keberlanjutan ketersediaan air baku bagi daerah hilir. Selain itu,
ekstraksi air tanah secara berlebihan oleh rumah tangga dan
industri turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas air baku.
Penerapan teknologi untuk pemanfaatan sumber air alternatif
juga belum dijadikan sebagai suatu upaya alternatif dalam
menjaga kuantitas dan kualitas air baku.

3-16
--------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.1 :
Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009

Target Hasil Pelaksanaan Pencapaian
No Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian
Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 2009

1 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan
a. Skala kws

1. Pengembangan Kws 347 89 56 48 78 60 331 95.39%
kws Agropolitan
2. Pengembangan Kws 584 119 161 157 225 47 709 121.40%
Prasarana Sarana
Perdesaan
(DPP/KTP2D)
b. Skala Lingkungan

Dukungan Desa 29,274 12,834 1,840 2,289 2,060 3,624 22,647 77.36%
Infrastruktur
Perdesaan

2 Peningkatan Kualitas Permukiman kws Kumuh dan Nelayan
a. Penanggulangan Kelurahan 40,648 4,680 7,277 8,991 10,001 11,039 41,988 103.30%
Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP-
PNPM)

b. Penataan dan Kelurahan 841 94 348 410 328 164 802 95.36%
Perbaikan Lingkungan
Permukiman (NUSSP)
Ha 2,436 493.97 2,212.58 2,690.48 1,537.99 637.54 6,833.02 280.50%

Jiwa 465,335 28,355 350,240 376,237 332,330 61,529 783,123 168.29%

c. Pembangunan Rumah Unit 30,000 2,084 2,200 4,592 4,433 5,539 18,848 62.83%
Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa)
d. Penataan Bangunan Kelurahan 763 143 155 124 144 255 821 107.60%
dan Lingkungan (PBL)

---------------------------------------------------------------------------


3 Pengembangan kws Perumahan dan Permukiman bagi MBR
a. Dukungan kws Unit 567,569 71,095 108,123 156,400 124,610 140,050 600,278 105.76%
Perumahan PNS/TNI-
Polri/Pekerja
b. Penyediaan
Infrastruktur
Permukiman
1. kws Kawasan 41 62 53 47 1 204
Terpencil/Pulau
Kecil/Terluar
Propinsi 11 20 28 28 29 1 29 263.64%

2. kws Perbatasan Kawasan 92 10 47 44 36 44 181 196.74%

4 Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota
a. PS Air Minum
L/det 39,879 5,518 5,597 10,202 6,071 6,320 33,707 84.52%

Jiwa 26,800,000 3,228,071 3,336,160 2,309,920 1,702,130 4,324,690 14,900,972 55.60%

b. Pengelolaan Air Kab/Kota 388 46 84 81 92 106 409 105.41%
Limbah
- Penduduk terlayani Jiwa/KK 1,000,000 221,067 615,894 277,261 324,328 281,311 1,719,861 171.99%

c. Pengelolaan Kab/Kota 480 100 109 82 94 133 518 107.92%
Persampahan
- Penduduk terlayani Jiwa - 1,704,181 2,415,323 2,608,432 4,750,239 7,543,756 19,021,931

d. Drainase Ha 7,282 1,240 2,611 832 75 2,678 7,436 102.12%

e. Penataan dan Kawasan 266 29 60 63 30 42 224 84.21%
Revitalisasi kws
Perkotaan

3-18
--------------------------------------------------------------------------


5 Penanggulangan Dampak Konflik Sosial dan Bencana Alam
a. Penanganan Tsunami Unit 5,500 - 3,000 1,500 3,503 - 8,003 145.51%
di Aceh
Jiwa 27,000 - 15,000 7,500 17,515 - 40,015 148.20%

b. Rehabilitasi dan Unit 24,800 - 237,655 375,868 - - 613,523 2473.88%
Rekonstruksi *) (APBN)
Jiwa 124,500 - 950,620 1,503,472 - - 2,454,092 1971.16%

Unit (non - 6,480 5,243 9,910 - 21,633
APBN)
Jiwa - 25,920 20,972 39,640 - 86,532

6 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan
Pendamping 304 31 33 102 66 128 360 118.42%
an
Pedoman 176 71 27 55 4 52 209 118.75%

Keterangan :
*) dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Jateng dengan dana APBN sebesar Rp 5,4 triliun (sebanyak 613,523 unit)

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa Program
Utama/Prioritas yang tidak mencapai target, yaitu: (i) Program Utama Pembangunan
Infrastruktur Permukiman Perdesaan dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan
Agropolitan dan Dukungan Infrastruktur Perdesaan; (ii) Program Utama Peningkatan
Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan dengan Kegiatan Pembangunan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); (iii) Program Utama Fasilitasi
Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota dengan Kegiatan Prasarana dan
Sarana Air Minum serta Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan.
Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dari target sejumlah 347
kawasan, hanya tercapai 331 kawasan pada tahun 2009, sedangkan Kegiatan

---------------------------------------------------------------------------

Dukungan Infrastruktur Perdesaan hanya tercapai 22.647 desa pada tahun 2009 dari
target 29.274 desa.
Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari
target 30.000 unit hanya tercapai 18.848 unit. Kegiatan Prasarana dan Sarana Air
Minum hanya tercapai 33.707 L/detik (14.900.972 jiwa) dari target 39.879 L/detik
(26.800.000 jiwa). Sedangkan Kegiatan Penataan dan Revitalisasi Kawasan
Perkotaan dari target 266 kawasan hanya tercapai 224 kawasan.
Adapun kendala umum yang dihadapi dalam pencapaian target karena
terbatasnya alokasi dana yang diberikan, kurangnya komitmen pemerintah daerah
untuk memenuhi Dana Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPB) yang
dibutuhkan, kurang siapnya ketersediaan lahan serta kurang siapnya pemerintah
daerah untuk memenuhi kriteria kesiapan proyek (readiness criteria) yang telah
ditetapkan.

3-20
--------------------------------------------------------------------------

3.2 PERMASALAHAN UMUM
Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta
Karya terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap
sektor bidang Cipta Karya (air minum, sanitasi, pengembangan permukiman,
penataan bangunan dan lingkungan).
Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana dan sarana
bidang Cipta Karya yang utama terdiri dari :
a. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan
oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun oleh ”backlog” yang sudah
ada sebelumnya.
b. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait
dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang
Cipta-Karya.
c. Demikian pula, ketersediaan infrastruktur dan layanan ke-Cipta-Karya-an
belum merata ke semua golongan masyarakat (umumnya, golongan
masyarakat berpenghasilan rendah belum mendapat layanan yang setara
dengan layanan bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan
atas).
d. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya, dan belum berperannya
secara maksimal pembangunan bidang ke-Cipta-Karya-an dalam turut
menciptakan kota-kota yang asri dan lestari (berkelanjutan).
e. Wajah fisik perkotaan yang semakin ”semrawut” akibat belum maksimalnya
perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan
perkotaan.

---------------------------------------------------------------------------

f. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-
Cipta-Karya-an padahal bidang ini sudah menjadi salah satu urusan wajib
dari pemerintah daerah.

3.3 PERMASALAHAN PER SEKTOR
a. Pengembangan Permukiman.
i. Masih luasnya kawasan kumuh.
ii. Masih terbatasnya Prasarana Sarana Dasar pada Daerah Tertinggal, Pulau
Kecil, Daerah Terpencil, dan Kawasan Perbatasan.
iii. Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial.

b. Penataan Bangunan dan Lingkungan.
i. Penataan Lingkungan Permukiman.
• Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi
kebakaran.
• Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL
untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan
infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman.
• Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan
ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage.
• Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan
permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran
daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

3-22
--------------------------------------------------------------------------

ii. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
• Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi
efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah
Negara.
• Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metro, besar,
sedang, kecil di seluruh Indonesia.
• Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan).
iii. Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau.
Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka,
sarana olah raga.
iv. Kapasitas Kelembagaan Daerah.
• Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam
pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan.
• Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan
peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.
• Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan
gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.

c. Penyehatan Lingkungan Permukiman.
i. Sektor Air Limbah.
• Belum optimalnya penanganan air limbah.
• Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah.
• Belum optimalnya manajemen air limbah.
- Belum optimalnya perencanaan.
- belum memadainya penyelenggaraan air limbah.

---------------------------------------------------------------------------

ii. Sektor Drainase.
• Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
• Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.
iii. Sektor Persampahan.
• Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi,
jumlah sampah per kapita meningkat).
• Belum optimalnya manajemen persampahan.
- belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan
monitoring dan evaluasi).
- belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas,
pendanaan dan aset manajemen).
- belum memadainya penanganan sampah.

d. Pengembangan Air Minum.
i. Kelembagaan dan peraturan perundangan.
• Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara
air minum di daerah.
• Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air
minum masih harus dirubah.
• Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan
SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat
lemah.
• Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara
SPAM (PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan
program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM.
• Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran
badan pengelola SPAM di daerah.

3-24
--------------------------------------------------------------------------

ii. Terbatasnya pendanaan.
• Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan
untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang
diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya
beban utang.
• Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari
pinjaman luar negeri daripada mengembangkan alternatif pendanaan
dalam negeri.
• Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam
pengembangan SPAM masih rendah.
iii. Menurunnya kuantitas air baku.
• Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas
akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik.
• Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya
aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan
perlindungan terhadap lingkungan.
• Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah
yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga
pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan
konflik.
• Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan
konflik kepentingan di tingkat pengguna.
iv. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan.
• Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10%-50%
dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada tahun 2004 dan tekanan
air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah.

---------------------------------------------------------------------------

• Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk
masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air
minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus
membayar lebih mahal.
v. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan air minum.

e. Pengembangan Kelembagaan.
i. Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
ii. Belum memadainya struktur organisasi yang responsif terhadap tantangan
pembangunan bidang Cipta Karya.
iii. Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip good
governance untuk meningkatkan daya saing kota/kabupaten.
iv. Belum efektifnya pengembangan tim koordinasi pembangunan
kota/kabupaten/provinsi dalam pengembangan prasarana bidang Cipta
Karya.

3-26
--------------------------------------------------------------------------

3.4 TANTANGAN
Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka tantangan dalam
pembangunan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan keterpaduan pembangunan prasaranan dan sarana bidang
permukiman (Cipta Karya).
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan.
c. Memperluas akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta
Karya).
d. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam
pendanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta
Karya).

---------------------------------------------------------------------------

Ba b 4
VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

4.1 VISI DAN MISI
Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta
Karya adalah “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang
layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Adapun makna dari visi
tersebut adalah:

- Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai
persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan
perdesaan.

- Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat
menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.

--------------------------------------------------------------------------

- Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat
menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu
bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.

- Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman
dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun
2010 – 2014 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan
perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial,
sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka
pengembangan wilayah.

4-2
--------------------------------------------------------------------------

2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah
daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola
investasinya.

3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan
gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan
gedung.

4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah
perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal
termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang
profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

4.2 TUJUAN
Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka tujuan yang
akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan
meliputi:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian
permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim).
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan
(infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

--------------------------------------------------------------------------

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (15)

Similaire à Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

Similaire à Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 (20)

Plus de Joy Irman

Plus de Joy Irman (20)

Dernier

Dernier (20)

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014