Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Konstitusi Negara dan Sistem
Ketatanegaraan Indonesia
Kelompok 1

2. Kelompok 1
Rosa Dwi Kurnia
Cindy Ananda S.
Jihan Mardhiyah Hidayat
Fio Rizky Oksa
M. Izdihar Riduan
A. Rizki T.P.L

4. 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945)
UUD 1945 berlaku mulai 18
Agustus 1945 s/d 27 Desember
1949 pada masa proklamasi yang
merupakan konstitusi pertama
di Indonesia.

5. a. Latar Belakang dan Proses Terjadinya (UUD
1945)
UUD I945 dirancang oleh BPUPKI yang
diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Berikut tugas pokok BPUPKI :
1) Merencanakan organisasi pemerintahan
nasional Indonesia setelah Indonesia merdeka
2) Membuat rancangan Undang-Undang Dasar
BPUPKI melakukan dua kali masa sidang, Masa
Sidang I dan Masa Sidang II.

6. Sidang BPUPKI
Masa Sidang I
 Dilaksanakan pada
tanggal 29 Mei s/d 1
Juni 1945
 Sidang ini
membicarakan dasar
negara Indonesia, dan
pada 1 Juni 1945, Bung
Karno menyampaikan
konsep dasar negara
Indonesia merdeka yang
diberi nama “Pancasila”
Masa Sidang II
 Dilaksanakan pada
tanggal 10 Juni s/d 17 Juli
1945
 Pada sidang ini, dibentuk
Panitia Perancang
Hukum Dasar (UUD)
yang diketuai Ir.
Soekarno
 Pada tanggal 13 Juli 1945,
panitia kecil perancang
UUD berhasil
merumuskan rancangan
UUD.

7. b.
Sistematika dan Isi Pokok
UUD 1945
1) Pembukaan UUD 1945
A. Alinea I berisi pernyataan bahwa
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan
B. Alinea II berisi pernyataan tentang
perjuangan bangsa Indonesia telah
sampai pada tingkat yang menentukan,
dan kemerdekaan merupakan tujuan
akhir tetapi harus diisi dengan
mewujudkan Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

8. C. Alinea III kembali berisi
pernyataan kemerdekaan
Indonesia dan kemerdekaan
tersebut yang merupakan
rahmat dari Tuhan Yang Maha
Esa.
D. Alinea IV berisi tujuan
negara Indonesia dan prinsipprinsip dasar untuk mencapai
tujuan negara

9. Empat pokok pikiran UUD 1945 :
a. Pokok pikiran I yaitu persatuan. Artinya
negara melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Pokok pikiran II yaitu negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia
c. Pokok pikiran III yaitu kedaulatan rakyat.
Artinya, negara berdasar atas kedaulatan
rakyat sehingga kekuasaan negara yang
tertinggi berada di tangan rakyat
d. Pokok pikiran IV yaitu Ketuhanan yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab

10. 2) Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 16
bab, 37 pasal, 4 ayat Aturan Peralihan,
dan 2 ayat Aturan Tambahan.
3) Penjelasan UUD 1945
a. Suatu pernyataan bahwa
Pembukaan UUD 1945 memuat 4 pokok
pikiran
b. Tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara
c. Penjelasan pasal demi pasal

11. C. Implikasi UUD 1945 terhadap Bentuk Negara
dan Sistem Ketatanegaraan
Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara Indonesia yaitu
negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai yang
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi
“Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik”. Yakni negara yang tersusun tunggal dan tidak
ada negara dalam negara.
Indonesia
Provinsi
Kabupaten
Kota

12. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat
1949 (RIS)
Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS) berlaku mulai
tanggal 27 Desember 1949 s/d 17
Agustus 1950. Konstitusi RIS ini
merupakan konstitusi yang
berlaku setelah UUD 1945.

13. a. Latar Belakang dan Proses Terjadinya
Konstitusi RIS
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda
mengakui kedaulatan negara Republik
Indonesia Serikat (RIS). Sejak saat itulah berdiri
negara RIS dengan menggunakan Konstitusi
RIS 1949
Wilayah RIS meliputi seluruh wilayah bekas
jajahan Belanda
Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku di dalam
wilayah Republik Indonesia (bagian dari RIS)
yang beribukota di Yogyakarta

14. b. Sistematika dan Isi Pokok
Konstitusi RIS
Sistematika Konstitusi RIS :
1. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea, yang di
dalamnya tercantum dasar negara Pancasila
2. Batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal
Konstitusi RIS bersifat sementara. Hal ini
ditunjukkan dalam Pasal 186 yang menyatakan
bahwa, “... dengan pemerintah selekas-lekasnya
menetapkan Konstitusi RIS yang akan
menggantikan konstitusi sementara ini.”

15. c. Implikasi Konstitusi RIS terhadap Bentuk Negara
dan Sistem Ketatanegaraan
Berlakunya Konstitusi RIS 1949 membuat
bentuk negara Indonesia menjadi negara
federasi atau serikat, yakni suatu negara
yang terdiri dari beberapa negara bagian
yang merdeka dan berdaulat kemudian
negara-negara tersebut menggabungkan
diri untuk membentuk suatu ikatan kerja
sepeti yang dinyatakan di dalam
Konstitusi RIS Pasal 1 Ayat (1)

16. d. Perbedaan Pokok antara UUD 1945 dengan
Konstitusi RIS
No
UUD 1945
1.
Bentuk negara : Kesatuan
2.
Sistem pemerintahan :
Presidensil
Kedaulatan : Di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya
oleh MPR
Demokrasi Pancasila
3.
4.
5.
6.
Tidak dikenal Senat
melainkan utusan-utusab dari
daerah-daerah dan golongangolongan
Perangkat negara : MPR, DPR,
Presiden, BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan), MA
(Mahkamah Agung) dan DPA
(Dewan Pertimbangan Agung)
Konstitusi RIS 1949
Bentuk negara : Serikat
atau federasi
Sistem pemerintahan :
Parlementer
Kedaulatan : Dilakukan
oleh pemerintah bersamasama dengan DPR
Demokrasi Liberal
Dikenal Senat sebagai
wakil daerah-daerah
bagian
Perangkat negara :
Presiden, Menteri, Senat,
DPR, Mahkamah Agung
Indonesia dan Dewan
Pengawas Keuangan

17. 3. UUD Sementara 1950 (UUDS
1950)
UUDS 1950 berlaku mulai
tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5
Juli 1959. UUDS 1950
merupakan konstitusi yang
berlaku setelah RIS 1949

18. a. Latar Belakang dan Proses Lahirnya
UUDS 1950
Naskah perubahan Konstitusi RIS menjadi
UUDS 1950 termuat dalam Pasal I UU No. 7
Tahun 1950
Berdasarkan Pasal II UU No. 7 Tahun 1950,
UUDS 1950 mulai berlaku tanggal 17
Agustus 1950
Maka sejak saat itu susunan negara federasi
atau serikat berubah menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

19. b. Sistematika dan Isi Pokok UUDS
1950 4 alinea yang di
1) MUKADIMAH yang terdiri dari
dalamnya memuat dasar negara Pancasila
2) BAB I. NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bagian 1. Bentuk Negara dan Kedaulatan (1 pasal)
Bagian 2. Daerah Negara (1 pasal)
Bagian 3. Lambang dan Bahasa Negara (2 pasal)
Bagian 4. Kewarganegaraan dan Penduduk Negara (2
pasal)
Bagian 5. Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar
Manusia (28 pasal)
Bagian 6. Asas-Asas Dasar (9 pasal)

20. 3) BAB II. ALAT ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
Bagian I. Pemerintah (11 pasal)
Bagian 2. Dewan Perwakilan Rakyar (22 pasal)
Bagian 3. Mahkamah Agung (2 pasal)
Bagian 4. Dewan Pengawas Keuangan (2 pasal)
4) BAB III. TUGAS ALAT ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
Bagian 1. Pemerintahan (6 pasal)
Bagian 2. Perundang-undangan (12 pasal)
Bagian 3. Pengadilan (6 pasal)
Bagian 4. Keuangan (Babakan 1 dan Babakan 2)
Bagian 5. Hubungan Luar Negeri (4 pasal)
Bagian 6. Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan
Umum (7 pasal)

21. 5) BAB IV. PEMERINTAHAN DAN DAERAH-DAERAH SWARPRAJA
(3 pasal)
6) BAB V. KONSTITUANTE (6 pasal)
7) BAB VI. PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN,
DAN KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP:
Bagian 1. Perubahan (2 pasal)
Bagian 2. Ketentuan-Ketentuan Peralihan
(3 pasal)
Bagian 3. Ketentuan-Ketentuan Penutup (3 pasal)

22. c. Implikasi UUDS 1950 terhadap Bentuk Negara
dan Sistem Ketatanegaraan
 Berlakunya UUDS 1950 membuat bentuk negara
Indonesia berubah dari negara federasi menjadi negara
kesatuan, seperti yang disebutkan dalam UUDS 1950
Pasal 1 Ayat (1)
 UUDS 1950 masih bersifat sementara dan nantinya
akan dibentuk UUD yang bersifat tetap
 Dalam kenyataannya, badan pembuat UUD
(Konstituante) tidak mampu menghasilkan UUD
sebagai pengganti UUDS 1950, keadaan tersebut
membuat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang menyatakan negara Indonesia kembali
menggunakan UUD 1945

23. d. Perbedaan Pokok antara UUD 1945 dengan
UUDS 1950
N
o
1.
2.
UUD 1945
UUDS 1950
Sistem pemerintahan :
Presidensil
Kedaulatan : Di tangan
rakyat dan dilaksanakan MPR
Sistem pemerintahan :
Parlementer
Kedaulatan : Di tangan rakyat
dan dilakukan oleh pemerintah
bersama-sama dengan DPR
Demokrasi : Liberal
3.
Demokrasi : Pancasila
4.
Kedudukan presiden :
a) Presiden memegang
kekuasaannya menurut UUD
b) Presiden tidak dapat
membubarkan DPR
Perangkat negara
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. BPK
e. MA
f. DPA
5.
Kedudukan presiden :
a) Presiden dan wakil presiden
tidak dapat diganggu gugat
b) Presiden berhak
membubarkan DPR
Perangkat negara
a. Presiden dan wakil presiden
b. Menteri-menteri
c. DPR
d. MA
e. Dewan Pengawas Keuangan

24. 4. UUD 1945 Hasil Dekrit Presiden 5
Juli 1959
UUD 1945 hasil Dekrit Presiden
5 Juli 1959 mulai berlaku tanggal
5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999.
UUD 1945 hasil Dekrit Presiden
1959 merupakan konstitusi yang
berlaku setelah UUDS 1950

25. a. Latar Belakang dan Proses
Terjadinya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
 Keluarnya
diletarbelakangi situasi negara yang tidak menentu.
Badan pembuat UUD (Konstituante) tidak dapat
menjalankan tugas sebagaimana mestinya
 Dekrit presiden tersebut diumumkan dengan
Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 yang
termuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 75 Tahun 1959
 Dengan demikian, sejak tanggal 5 Juli 1959, UUD
1945 berlaku kembali bagi bangsa Indonesia di
seluruh wilayah Indonesia

26. b. Sistematika dan Isi Pokok UUD 1945 Hasil Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
 Sistematika dan isi pokok UUD 1945 hasil Dekrit Presiden
5 Juli 1959 sama dengan UUD 1945 (UUD Proklamasi)
 1) Pembukaan UUD 1945
a. Alinea I
b. Alinea II
c. Alinea III
d. Alinea IV
2) Batang Tubuh UUD 1945
16 bab, 37 pasal, 4 Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan
Tambahan
3) Penjelasan UUD 1945

27. c. Pengaruh terhadap Bentuk Negara dan Sistem
Ketatanegaraan
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
mengakhiri berlakunya UUDS 1950
sehingga Indonesia kembali ke UUD
1945
Sejak berlakunya kembali UUD 1945,
maka negara Indonesia merupakan
negara kesatuan yang berdasarkan
pada UUD 1945

28. 5. UUD 1945 Hasil
Amandemen
UUD 1945 hasil amandemen
merupakan konstitusi yang berlaku
setelah UUD 1945 hasil Dekrit Presiden
5 Juli 1959
Proses amandemen UUD 1945 ini
dilakukan oleh MPR dan berlangsung
dari tahun 1999 s/d tahun 2002

29. a. Latar Belakang dan Proses
Terjadinya UUD yang bersifat
 Pada dasarnya, UD 1945 merupakan
sementara, hal ini tercantum dalam Aturan Tambahan
Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Dalam enam bulan
sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya,
Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan
segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Dasar ini.” Hal ini berarti bahwa 6 bulan harus sudah
terbentuk MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Lalu, pada
Aturan Tambahan Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan :
“Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan
terbentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan
Undang-Undang Dasar.”

30.  Setelah reformasi bergulir dan jatuhnya Orde baru, sebagian besar partai politik
dan golongan masyarakat mendukung adanya reformasi konstitusi yang
dilakukan dengan cara mengamandemen UUD 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal
37 UUD 1945
 Hal-hal penting yang perlu diamandemen yaitu pasal-pasal yang menyangkut
pelaksanaan kedaulatan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan
kehakiman, pemilihan presiden dan wakil presiden, masa jabatan presiden dan
wakil presiden, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

31. b. Sistematika dan Isi Pokok UUD 1945 Hasil
Amandemen
 Sistematika UUD 1945 hasil amandemen :
1) Pembukaan
2) Batang Tubuh
 Isi pokok bagian Pembukaan tetap sama dengan UD 1945 (UUD
Proklamasi). Perubahan hanya dilakukan pada bagian Batang
Tubuh yakni terdapat penambahan dan pengurangan pasal-pasal
 Adapun isi pokok UUD 1945 hasil amandemen meliputi bentuk dan
kedaulatan, MPR, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian
negara, pemerintahan negara, DPR, DPRD, pemilu, hal keuangan,
(BPK), kekuasaan kehakiman, wilayah negara, warga negara dan
penduduk, HAM, agama, pertahanan dan keamanan negara,
pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan
sosial, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebagsaan, dan
perubahan undang-undang dasar

32. UUD 1945 hasil amandemen juga terdapat tiga pasal
Aturan Peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan
Adapun tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA),
dilakukan penghapusan
Bagian Penjelasan juga dihapus sehingga UUD 1945 hasil
amandemen hanya terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal
(Pasal II Aturan Tambahan)

33. c. Implikasinya terhadap Bentuk Negara dan Sistem
Ketatanegaraan
MPR tidak melakukan perubahan
terhadap bentuk negara, meskipun
UUD 1945 telah diamandemen empat
kali
Jadi, negara Indonesia tetap negara
kesatuan yang berbentuk republik. Ini
sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD
1945

34. d. Perbedaan Pokok antara UUD 1945 dengan UUD 1945
Hasil Amandemen
N
o
UUD 1945
UUD 1945 Hasil
Amandemen
1.
Kedaulatan di tangan
rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR
Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilakukan menurut
Undang-Undang Dasar
2.
MPR terdiri atas anggota
DPR ditambah dengan
utusan dari daerah-daerah
dan golongan-golongan
menurut aturan yang
ditetapkan dengan
undang-undang (Pasal 2
ayat 1)
MPR terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang (Pasal 2 Ayat 1)
3.
Presiden dan wakil
presiden dipilih oleh MPR
dengan suara terbanyak
(Pasal 6 Ayat 2)
Presiden dan wakil presiden dipilih
dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat (Pasal 6A)

35. 4.
Presiden dan wakil presiden
memegang jabatannya
selama masa lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih
kembali (Pasal 7)
5.
Susunan Dewan
Pertimbangan Agung
ditetapkan dengan undangundang (Pasal 16 Ayat 1)
Tiap-tiap undang-undang
menghendaki persetujuan
DPR (Pasal 20 Ayat 1)
6.
7.
Dalam 6 bulan sesudah MPR
dibentuk,, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan
Undang-Undang Dasar
Presiden wakil presiden
memegang jabatan selama
masa 5 tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan (Pasal 7)
Pasal 16 tentang Dewan
Pertimbangan Agung (DPA)
dihapus
DPR memegang kekuasaan
membentuk undang-undang
(Pasal 20 Ayat 1)
UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri
atas pembukaan dan pasalpasal

36. Thank You for Your Attention! 