Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat

IMPLEMENTASI
DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT
By: Muhammad Joni, SH., MH
1“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS
PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI

Kasus (1):
Hukumonline.com, 4 Oktober 2012:
Aturan Batas Minimal Luas Rumah
Dibatalkan.
 Pertarungan konsep ‘keterjangkauan’ dan konsep
‘kelayakan’ rumah.
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS
2

Pertimbangan MK
 Aturan batas minimal luas lantai rumah dalam pasal 22
ayat (3) UU PKP dibatalkan MK karena bertentangan
dengan konstitusi.
 Batas minimal 36 meter persegi melarang
penyelenggaraan perumahan dan pemukiman
membangun rumah yang lebih kecil dari itu.
 Menutup peluang MBR yang daya belinya kurang atau
tidak mampu untuk membeli rumah sesuai ukuran
miminal tersebut.
3

4
Kasus (2):
KOMPAS, 11 Oktober 2011
Revisi Pelayanan Jalan Tol
agar Prokonsumen
Jakarta, Kompas - Pemerintah didesak untuk
segera merevisi standar pelayanan minimal
jalan tol, yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun
2005. SPM jalan tol tersebut dinilai tidak
membela konsumen pengguna tol.

5
Jumat, 07 Oktober 2011
REVISI UU JALAN
Tarif tol naik, DPR siap revisi UU Jalan
JAKARTA. DPR berencana merevisi Undang-Undang nomor 38 tahun 2004
tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 pasal 68
yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun
sekali yang disesuaikan dengan inflasi. Hal itu akan dilakukan lantaran banyak
pro kontra hadir seiring pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan 14 ruas
tarif tol pada Selasa (4/10) lalu.

Topik
 IMPLEMENTASI
 PENERAPAN HUKUM
 DALAM MASYARAKAT
6

Lingkup bahasan
 Implementasi?
 Pelaksanaan norma hukum dalam
kasus/putusan/tindakan.
 Law in concreto; Living law.
 Dari Law in Book kepada Law in Action.
(identik/tidak identik?)

efektifitas?
 Efektifitas Penerapan Hukum
 Penetapan, putusan/tindakan.
 Menghasilkan Law in concreto (adil?, pasti?,
berguna?).
 Otentik ataukah bias?
 Disparitas atau terpola-serupa?
 Dapat diperkirakan (predictable) atau ketidak
pastian hukum?
8

Masyarakat?
 Dalam Masyarakat:
 Public /masyarakat luas & aparatur penegak hukum.
 Personal atau kelembagaan dan badan hukum
 Dalam satu entitas masyarakat untuk keadaan konkrit pada suatu
kasus/tindakan
 Dalam peristiwa sosial/masyarakat.
 Berwujud putusan/penetapan Pengadilan, atau
keputusan/tindakan pemerintahan.
9

Subjek pembahasan
 Hukum (substansi, norma, putusan/legal
document)
 Non hukum (sosiologi, politik, ekonomi,
sejarah, budaya, psikologi, agama, idiologi,
dan lain-lan).
10

Menelisik Efektifits Hukum dan penerapannya:
Teori hukum
Conventionalism
 Hukum itu a-politik, netral, murni,
tidak memihak, produk reason
(bukan produk politik)
 Hukum itu otonom: lengkap &
memiliki sistemnya sendiri (self
contained system)
 Hukum itu a-historis
 Dapat diperkirakan dan merawat
jawaban –jawaban masalah
hukum.
 Subjek utama kajian adalah
peraturan (legal rules) dan
putusan pengadilan
(adjudication)
Modern Theory of Law
-CLS
 Hukum mesti menjadi politik (law
must be political).
 Hukum itu disiplin semi otonom:.
 Hukum mesti menjadi sesuatu
yang historis. Sejarah bisa
menjadi sumber legitimasi hukum.
 Hukum tidak menemukan jawaban
tunggal yang benar.
 Hukum tak hanya putusan
pengadilan.
 Teknik penafsiran tekstual dan
analisis kasus, tidak hanya teknik
dan legitimasi hukum saja.
11

FAKTA, SUASANA, WAJAH HUKUM KITA?
12

Hukum tidak efektif?
Satu lokasi pertambangan
batu bara di kawasan
hutan di Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan
Selatan, menjadi kolam
raksasa akibat tidak
direklamasi setelah
dieksploitasi.
Foto diambil dalam
peninjauan udara Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan
dengan menggunakan
helikopter di Kabupaten
Tanah Bumbu dan Tanah
Laut, Kalimantan Selatan,
Kamis (1/4) [sumber
KOMPAS].

Merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 T
 kerugian negara dari 352 perusahaan dengan konsesi seluas 4,6
juta hektar, baru 67 perusahaan seluas 800.000 hektar yang
memiliki izin pelepasan.
 Adapun pertambangan, dari 615 perusahaan berizin usaha dengan
konsesi seluas 3,7 juta hektar, hanya 9 perusahaan seluas
sedikitnya 30.000 hektar memiliki izin penggunaan kawasan.
 Perambahan ini telah merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 triliun.
(Kompas, 2 Februari 2011).

fakta
 Fakta-fakta lain dari Ditjen PHKA, yang melakukan investigasi
dan operasi penertiban reguler di Sumatera, Riau, dan Kalimantan.
 Di Sumatera Utara di temukan 16 perusahaan yang melanggar
ketentuan UU No.41 Tahun 1999.
 Di Kalteng, ada 960.000 hektare kawasan hutan yang dialih
fungsikan untuk usaha nonkehutanan tanpa izin pelepasan
kawasan.
 Di Kaltim sudah diketahui 150 perusahaan melakukan perambahan
kawasan.

Hukum tidak efektif = kerugian negara
 DetikFinance, Selasa, 04/10/2011.
BPK: Negara Rugi Triliunan Karena
Kepatuhan Undang-undang Rendah
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan rasa
keprihatinannya terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS
I) yang telah disampaikan kepada DPR. Hal ini dikarenakan
banyaknya temuan BPK hanya karena disebabkan oleh masih
rendahnya tingkat kepatuhan baik dari Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) hingga Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD).
16

Hukum yang disiasati dalam Nicotine advertisement:
Larangan Pergub DKI di Jalan protokol vs dekat protokol

Sponsorship Rokok di TV diluar jam yang dibenarkan:
Ketentuan PP 19/2003 dilanggar
 A Mild Sound of Change, 18 Agusts 2007, jam 11.00 WIB disiarkan Glbal
TV;
 Clas News Entertainment, tiap malam jam 20.00 WIB disiarkan Global
TV;
 Star Mild Music Campus Obsession, 24 Agustus 2007, jam 21.00 WIB
disiarkan ANTV;
 Clas On Campus, 27 Agustus 2007, jam 21.00 WIB di ANTV;
 Liga Djarum, Agustus 2007 jam 15.00 dan jam 18.00 di ANTV;
 Sampoerna Hijau Volly ASEAN Championship, 31 Agustus 2007, jam
16.00 di LATIVI.

TMK > MK:
Watak industri rokok tidak patuh hukum
 Walaupun PP NO 19/2003 membolehkan iklan promosi
rokok, namun tetap lebih banyak yang tidak dipatuhi.
 Hasil pengawasan BPOM (2006), iklan rokok di media
elektronik sebanyak 9.230 iklan.
 Sebanyak 68% dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK),
dan hanya sebanyak 32% memenuhi ketentuan (MK)
[presentasi Badan POM , Direktorat Pengawaan NAFZA, Deputi I, “Pengawasan Promosi dan
Iklan Rokok”, disajikan pada Workshop Perlindungan Anak dari dampak Iklan, Promosi dan
Sponsor Rokok”, Jakarta, 28 Januari 2008]
19“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI

Efektifitas Penerapan Hukum Vs
Ketegangan Sosial
 Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum
dengan pelaksanaannya.
 Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur
memaksa dari hukum.
 Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi
nilai dalam masayarakat.
 Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan
(unworkable), atau bahkan –atas hal tertentu terbit Pembangkangan Sipil.
 Menurut Yehezkel Dror:
“Adanya kesenjangan antara perilaku sosial masyarakat
dengan norma hukum, menciptakan ruang “ketegangan” (tention),
sehingga perlu penyesuaian dengan norma yang baru”.

Dimensi Efektifitas Penerapan Hukum
Antony Allot: Mengapa Hukum Tidak Efektif?
 Pertama: Problem dalam pemancaran akhir norma hukum,
disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan.
Hukum tidak bisa diadaptasi subyek sebagai pesan instruksional
(instructional messages) karena membutuhkan lawyer sebagai
“special decoders” – namun tidak bisa/mampu menyediakannya.
 Kedua: Kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator
dengan kebiasaan sosiologis masyarakat (nature of society).
Terjadi kesenjangan antara masyarakat moderen (modern society)
dengan masyarakat adat (customary society).
 Ketiga: kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali
tidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders),
institusi (institutions), atau proses (processes) yang berkaitan
dengan Undang-undang.
[Alloott, “The Effectiveness of Law”, dalam Valparaiso University Law Review, Vol. 15, Winter
1981]

Kadar Efektifitas dan Ketidakefektifan
Penerapan Hukum
Berbeda-beda pada tiap norma hukum:
 Kuratif.
 Preventif.
 Fasilitatif.
Berbeda akseptasi subyek antara jenis norma:
 hukum netral (misalnya hukum kontrak, hukum jual beli), dan
 hukum non netral (misalnya sons preference dalam Hukum
keluarga, status non marital child, dll.)
Karena itu, efektifitas dipengaruhi ada atau tidak dan bagaimana
kesenjangan dan tention antara norma dengan perilaku/keadaan
masyarakat.

Dilema hukum pembangunan
 Dampak negatif hukum sebagai alat (tools) bagi
pembangunan, telah berubah menjadi “dark-enginerring”
(Satjipto Rahardjo, dari Podgorecki dan Olati).
 Jika “dark-enginerring” dibiarkan, maka timbul:
 Skeptisisme sosial (social sceptic).
 Prasangka sosial (social prejudice).
 Resistensi sosial (social resistence)
 TENTION terhadap norma hukum
23

Norma Kuratif: Pasal 79 ayat (1) UU
No.23/2002
 “Setiap orang yang melakukan
kekejaman, kekerasan atau ancaman,
atau penganiayaan terhadap anak
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”
24

Norma Fasilitatif: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23/2002
“Pemerintah dan masyarakat
melakukan bimbingan dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan pengangkatan anak”
25

Pasal 48 UU No. 23/2002
“Pemerintah wajib
menyelenggarakan
pendidikandasar minimal 9
(sembilan) tahun untuk semua
anak”
26

Norma Non-Netral
 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1 UU
No.1/1974).
 “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian” (Pasal 177
KHI).
Bagaimanadengan norma ini?
 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat 2 UU No.1/197ian4).
 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat” (Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam”
27

Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:
Hukum: integrasi norma, perilaku dan nilai
 Teori Hukum Integratif, terdiri atas:
 Sistem Norma
 Sietem Perilaku
 Sistem Nilai
28

Teori Hukum Integratif: Membangun Relasi Simetris
(Prof.Dr. Romli Atmasasmita)
Relasi Interaksionis
 Sistem norma diwujudkan
ke dalam
 Sistem perilaku
Relasi Hirarkhis
 Sistem Norma dan
Sistem Perilaku, mesti
mengacu kepada:
 Sistem Nilai
29

TENTION
Adanya gap antara:
Norma.
Perilaku.
Nilai

Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:
Bagaimana hukum berjalan?
 Hukum itu haruslah:
 Diakui/mendapat pengakuan (recognized).
 Mengikuti perubahan (changeable).
 Dapat ditegakkan
31

Efektiftas Hukum  abstraksi-derivasi
Teori Sistem Prof Dr. M. Solly Lubis, SH
Nilai (value)
 Asas (beginsel)/prinsip (principle)
 Norma/sub norma
 Perilaku/peristiwa

Sanksi Alasan Mengapa Mematuhi
Hukum?
 Pertanyaan besar yang mengagitasi hakim dan filsuf,
berabad-abad: “why do people obey the law”.
 Sistem hukum didukung dengan sanksi (supported by
sanction).
 Sanksi dibutuhkan namun tidak selalu diperlukan untuk
setiap UU dalam sistem hukum (the need for having
sanction arises but not necessarily for every law).
Prof.Hari Chand, “Morend Jurisprudence”, International Law Book Services, 1994, p.111.

Menyoal Efektifitas Pidana Penjara?
 R.M. Jackson :
 Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif,
dalam hal menekan tidak berulangnya suatu perbuatan pidana.
 Angka rata-rata residivis (bagi yang pertama kali melakukan
tindak pidana) berbanding terbalik dengan usia pelaku.
 Pada anak-anak mencapai 50%, untuk mereka yang pernah
dipidana berusia 21 tahun ke bawah, mencapai 70%, residivis,
lebih tinggi daripada yang bukan residivis setelah dijatuhi pidana
penjara daripada pidana lainnya.
 Barda Nawawi Arief  Pidana penjara membawa pengaruh lebih
jahat, sehingga sering dikatakan bahwa rumah penjara adalah
perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.

 Richard Posner, dilihat dari segi ekonomi pidana denda
mengandung nilai yang tidak ditemukan pada pidana penjara
sehingga lebih menguntungkan daripada pidana penjara. Biaya
sosial pidana penjara lebih besar.
 Phil Dickens, yang mengemukakan bahwa “The idea that prisons
serve to reform criminals is a nonsense.
 Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The
Treatment of Offenders Report: Pada umumnya diakui mekanisme
peradilan dan kepenjaraan (the judicial and prison mechanism)
mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatan
dalam hal tertentu menciptakan karir-karir penjahat.

Efektifitas usia tanggungjawab pidana
anak (the age of criminal responsibility).
 UU Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut ”Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke
Sidang Anak adalah sekurang-kurang 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
dan belum pernah kawin”.

Usia tangungjawab pidana anak vs Usia Larangan
bekerja
 Batas usia tanggungjawab pidana anak terlalu rendah dibandingkan
usia boleh bekerja.
 Lebih rendah dari usia anak boleh melakukan pekerjaan ringan.
 Anak dapat melakukan perbuatan hukum diperbolehkan bekerja pada
bentuk pekerjaan ringan (light work) berdasarkan UU Ketenagakerjaan
yakni pada usia 13 s.d 15 Tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal
69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
 Lebih rendah dari usia larangan pekerjaan terburuk.
 Larangan melakukan pekerjaan berbahaya atau bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk bagi anak (the worst form of child labor),
berdasarkan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yakni pada usia dibawah 18
tahun.

Pemenjaraan vs hak makan
 Pemenjaraan anak mengancam hak atas makanan
sebagai hak tumbuh kembang anak.
 Negara Ngutang Rp.80 Miliar untuk Makan Napi Untuk
kepentingan konsumsi atau makan sehari-hari bagi para napi di
seluruh LP di Indonesia.
 Minimum Standar Rules tentang Perlakuan terhadap
Narapidana. Dalam Pasal 20 ayat (1) dikemukan, “setiap orang
yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-
jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan
dan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disiapkan serta
disuguhkan dengan baik”.

Efektifitas = Kesesuaian (conformity)
 Kesesuaian dengan perilaku sosial masyarakat atau justifikasi
sosiologis.
 Kesesuaian dengan ketentuan norma hukum lain, atau justifikasi
juridis (nasional & internasional)
 Kesesuaian dengan konstitusi dan tidak melanggar hak
konstitusional atau justifikasi constitutional
 Kesuaian dengan dimensi politik sebagai faktor determinan
penerapan hukum, atau conformity politics

Hukum Tidak Efektif:
Inkonsistensi, Penyeludupan Kepentingan & Kegagalan Teknis
Adanya perbedaan atau penyelundupan antara
mandat/perintah UU dengan norma PP yang dilahirkan.
Adanya inkonsistensi sistem norma dalam satu UU atau
PP.
Lemahnya kemampuan teknis dalam harmonisasi

CONTOH KASUS:
Inkonsistensi Norma Iklan Rokok di TV [Psl 46 ayat 3 huruf c UU 32/2002].
“Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,
ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung
perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain,
ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat
adiktif;
c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
d. hal hal yang bertentangan dengan kesusilaan‑
masyarakat dan nilai nilai agama; dan/atau‑
e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”

Analisa: Rokok Vs Minuman keras
 Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002
melarang promosi rokok (yang merupakan barang atau zat
adiktif) yang memperagakan wujud rokok.
 Pasal 46 ayat (3) huruf b UU No. 32/2002:
“promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat
adiktif”.

UU Adminduk versus Surat Mendagri
 “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1
(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”
(Pasal 32 ayat 2 UU No. 23/2006)
VERSUS:
 Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ
tanggal 13 September 2011.
“anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum
mengurus akte kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan
akte kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”
43

Norma Diskriminasi Vs Morality of Law
Prinsip pembuatan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam The
Morality of Law :
 harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.
Keputuan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc
(sementara) dan atas dasar kebijakan kebijakan yang bebas, melainkan
atas dasar aturan-aturan yang umum;
 aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh
dirahasiakan, melainkan harus diumumkan;
 aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-
kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh berlaku surut;
 hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti
oleh rakyat biasa;
 aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

Efektifitas Penerapan Hukum:
Pengalaman dan Refleksi
 Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Agency Fasilitator.
 Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Advokasi.
 Kesesuaian dengan “mind set” para fasilitator dan advokator.
 Media yang kuat, kritis, dan peduli memancarkan isu hukum.
 Kontinuitas, diversifikasi, dan ketangguhan dalam fasilitasi dan
advokasi.

Harmonisasi dan “Desektorisasi”
 De-sektoralisasi norma dalam Undang-undang, yang dalam
proses perancangan dan legislasinya mengedepankan
lahirnya wewenang baru –yang bisa dan kerap mengabaikan
conformity dengan norma yang lain.
 Kerapkali, suatu norma tidak efektif karena “sektoralism” suatu
norma, misanya:
1) UU SJSN Vs UU BUMN.
2) UU 23/2002 Vs KHI dan UU No 1/1974 (yurisdiksi adopsi
anak ada di PN dan PA, isu hadhonah)
3) UU Kehutanan Vs Pertambangan.

Check List Indikasi hukum tidak efektif?:
Sensor menemukan “tention”
 Kabur dan multitafsir.
 Inkonsistensi norma.
 Kekosongan hukum
(rechvacuum).
 Tidak ada/segera dibuat
peraturan pelaksana/organik,
walaupun ada perintah batas
waktu.
 Sering dan cepat berubah
(amandemen atau diganti).
 Menuai kritik tajam
masyarakat.
 Inkonsisten dengan konvensi
internasional
 Inkonsistensi dengan
UU/peraturan horizontal.
 Tidak dipercaya/main hakim
sendiri.
 Pembahasannya lambat, a lot,
dan tarik manarik politik.
 Saat pembahasan adanya
berbagai draf alternatif.
 Inkonsistensi UUD 1945 atau
dibatalkan MK (negative
legislation).
 Tidak diterapkan dalam praktek
(minim fasilitas).
 Tidak ada lembaga pelaksana
(legal structure).
47
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI

Pendukung Hukum yang efektif
 Pemerintahan yang efektif dan
clean governance
 Lembaga pelaksana (legal
structure).
 Lembaga penegakan hukum
(law enforcer).
 Lembaga advokasi (legal
advocacy)
 Kesesuaian/penerimaan
sebagai budaya hukum
(accepted as legal culture).
 Norma/substansi (legal
substance).
 Pengawasan dan partisipasi
luas masyarakat (public watch
and participation).
 Kepercayaan dan kepatuhan
kepada hukum.
 Tidak “main hakim sendiri”
atau pembangkangan sipil.

Apa Yang Bisa Dilakukan: Pengalaman dan Refleksi
 Memakai kasus sebagai entry point advokasi dan pemajuan
(promote) hak/hukum.
 Memperluas bantuan hukum, legal action/litigasi untuk
menciptakan presedent of law, yurisprudensi.
 Mencegah desektorisasi dan disparitas norma.
 Melakukan kritisi hukum dan mainstreaming norma dalam analisis
dan perancangan hukum baru.
 Menaikkan mutu, standar serta kesesuaian norma, struktur dan
budaya hukum untuk norma baru yang lebih baik.
 Memperluas & memastikan legal standing, pengawasan dan
peranserta masyarakat.

Semoga Berguna:
Tiada yang sempurna,
kecuali pemilik semesta:
Setiap kita adalah dalah pelajar.
Setiap kita adalah mengajar.
Setiap tempat adalah sekolah

MUHAMMAD JONI SH,MH
www.advokatmuhammadjoni.com
Advokat/Managing Partner Law Office Joni & Tanamas
Indonesia Lawyers Association on Tobacco Control
Komisi Nasional Penaggulangan Tembakau
Ex-Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (2000 - 2010)
Ex-Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI (2007 - 2010)

Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat

Similaire à Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat (20)

Plus de JONI & TANAMAS LAW OFFICE

Plus de JONI & TANAMAS LAW OFFICE (6)

Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat