Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Presentasi audit kinerja
Similaire à Presentasi audit kinerja (20)
Presentasi audit kinerja
- 1. AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK
- 2. Perkembangan Audit Kinerja Pertama kali diperkenalkan oleh Elmer B Staat, tahun 1971 di kongres INTOSAI yang diselenggarakan di Montreal, Kanada
- 3. Masuk ke Indonesia pada tahun 1976, dimulai dengan management audit course yang merupakan hasil kerjasama antara
- 4. Definisi Audit Kinerja Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata KINERJA
- 5. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- 6. Pentingnya Audit Kinerja PEMERINTAH MASYARAKAT & LEGISLATIF Penilaian 1. Sumber 1. Meningkatkan dan Informasi yang Motivasi Perbaikan 3E Independen Pemeriksa 2. Sepervisi & 2. Mendorong Pengambilan Kreativitas dan Keputuan Pembelajaran
- 7. Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupa peningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan normatif.
- 8. Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Keuangan Dalam melaksanakan audit kinerja penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan terhadap hasil- hasil, khususnya sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pengindikator kinerja yang dimiliki atau melekat pada suatu instansi pemerintah.
- 9. Istilah-istilah dalam Audit Kinerja Indikator kinerja Kinerja kunci Indikator kinerja Efektivitas Efisiensi
- 10. Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan NO PERBEDAAN AUDIT KINERJA AUDIT KEUANGAN 1. TUJUAN KETERCAPAIAN TUJUAN PENYAJIAN AKUN YANG DAN HARAPAN BENAR DAN WAJAR 2 DASAR EKONOMI, SOSIAL, DAN AKUNTANSI AKADEMIK POLITIK 3. METODE BERVARIASI TELAH TERSTANDARISASI 4. FOKUS PROGRAM DAN SISTEM AKUNTANSI DAN KEGIATAN ORGANISASI MANAJEMEN 5. KRITERIA SUBJEKTIF KURANG SUBJEKTIF PENILAIAN 6. LAPORAN BERVARIASI DAN TERSTANDARISASI DAN DIPUBLIKASIKAN TIDAK DIPUBLIKASIKAN TETAP BERKALA
- 11. Karakteristik Audit Kinerja Profesor Soemardjo Tjitrosidojo memberikan karakteristik audit kinerja sebagai berikut: 1. Pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan 2. Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif, dan realitis 3. Pemeriksa harus mempunyai pengetahuan & ketrampilan dari berbagai macam bidang 4. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu”early warning system”
- 12. Manfaat Audit Kinerja 1. Peningkatan Kinerja Audit kinerja mampu memperbaiki, memulihkan,dan meningkatkan kualitas kinerja sektor publik. 2. Peningkatan Akuntabilitas Publik Meningkatkan akuntabilitas berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja
- 13. Tujuan Audit Kinerja Tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatu kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
- 14. Jenis Audit Kinerja 1. Audit Ekonomi Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. 2. Audit Efisiensi Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu 3. Audit Efektifitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan
- 15. Proses Audit Kinerja PROSES AUDIT Secara umum memiliki sistematika: • Struktur audit kinerja • Tahapan audit kinerja • Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja.
- 16. Lanjutan 1. STRUKTUR AUDIT KINERJA • Tahap-tahap audit • Elemen masing-masing tahap audit • Tujuan umum masing-masing elemen • Tugas-tugas yang diperlukan utuk mencapai setiap tujuan
- 17. Lanjutan 2. TAHAPAN AUDIT KINERJA • Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase) • Tahap pengauditan (audit phase) • Tahap pelaporan (reporting phase) • Tahap penindaklanjutan (follow-up phase)
- 18. Lanjutan 3. Penentuan Kriteria Audit • Harus berasal dari sumber yan berwenang sehingga hasil penilaiannya dapat dipertahankan (valid) • Harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka (objective) • Harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan jumlah tertentu (spesifik) • Harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta dapat dicapai (realistic dan attainable)
- 19. Peran Auditor dalam Audit Kinerja Memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan Memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Membantu manajemen mencapai kinerja yang baik
- 20. STUDI KASUS Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Perfomance Audit Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah berada pada pemerintah daerah sendiri, di mana perlu adanya sistem pemeriksaan yang efektif untuk memastikan bahwa dana desentralisasi yang telah dipercayakan oleh pusat kepada daerah telah dikelola secara transparan. Sistem pemeriksaan yang efektif, tidak hanya yang konvensional tetapi juga 3E audit yaitu audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit kinerja atau performance audit terhadap sektor pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi pemerintah (PEMDA). Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor publik dan badan pemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. Di Indonesia kita mengenal dua badan yang berhak melakukan audit yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).