Peraturan ini menetapkan pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pedoman ini mengatur tentang ketentuan umum seperti definisi istilah, subjek dan objek pajak, serta kewajiban pemotong pajak.

1. DEPARTEMEN
KEUANGANREPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL
PAJAK
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR:PER- 31 /PJ/2009
TENTANG
PEDOMANTEKNISTATACARAPEMOTONGAN, PENYETORAN PELAPORAN
DAN
PAJAKPENGHASILANPASAL21 DAN/ATAUPAJAKPENGHASILAN
PASAL26
SEHUBUNGANDENGAN PEKERJAAN,JASA,DANKEGIATAN
OHANG PRIBADI
DIREKTURJENDERALPAJAK
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaanketentuan pasal 24 peraturan Menteri Keuangan
Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaanpemotongan pajak
atas PenghasilanSehubungan dengan pekerjaan,Jasa, dan KegiatanOrang
Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 peraturan Menterj Keuangan Nomor
2541PMK.O312008 tentang PenetapanBagian penghasilanSehubungandengan
Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta pegawai Tidak Tetap
Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan pajak penghasilan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21
dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 Sehubungan Dengan pekerjaan,Jasa,
dan KegiatanOrangPribadi;
Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor6 Tahunlg83 tentang Ketentuan Umumdan Tata
CaraPerpajakan (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun1983Nomor
49, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor 3262)
sebagaimana telahbeberapa diubah
kali terakhir
denganUndang-Undang
Nomor16 Tahun2009(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009
Nomor Tambahan
62, Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor Tahun
7 1983 tentangPajak Penghasilan(Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaTahun1983Nomor50, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3263)sebagaimana beberapa
telah kali
diubahterakhirdengan Undang-Undang Nomor Tahun2OOB
36 (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor138,Tambahan Lembaran
NegaraBepublik Indonesia Nomor4893);
PeraturanMenteriKeuangan Nomor 1841PMK.O312007 tentangPenentuan
TanggalJatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan
Tempat Pembayaran Pajak,dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan
PelaporanPajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak:
PeraturanMenteriKeuanganNomor 250/Pl,4K.03/2008 tentang Besarnya
BiayaJabatanatauBiaya yangDapat
Pensiun Dikurangkan Penghasilan
dari
BrutoPegawai Tetap atauPensiunan;
5- PeraturanMenteri KeuanganNomor 2521PMK.03|2OOB tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemolongan Pajakatas Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan,Jasa,danKegiatan Orang Pribadi;
PeraturanMenteriKeuangan Nomor2'4|PMK.Oz|ZOOA tentangPenetapan
BagianPenghasilan Sehubungan denganPekerjaan Pegawai
dari Harian
dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnyayang Tidak Dikenakan
Pemotongan Pajak Penghasilan;

2. [/EMUTUSKAN:
MenetaDkan:
PERATURANDIREKTUR JENDERALPAJAKTENTANGPEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORANPAJAK
PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAUPAJAK PENGHASILANPASAL 26
SEHUBUNGAN DENGANPEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATANORANG
PRIBADI.
BABI
KETENTUAN
UMUIiI
Pasal1
DalamPeraturan
Direktur Pajak yangdimaksud
Jenderal ini, dengan:
1. Undang-Undang PajakPenghasilan
adalahUndang-Undang Nomor7 Tahun 1983
tentangPajakPenghasilan
sebagaimana
telahbeberapa diubah
kali ierakhir
dengan
Undang-UndangNomor Tahun
36 2008.
2. P4ak Penghasilan
sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan yangdilakukan
olehWajibPajakorangpribadi SubjekPajakdalamnegeri, yangselanjutnyadisebut
PPh Pasal 21, adalah pa.iakatas penghasilan berupagaji, upah, honorarium,
tunjangan, pembayaran dengan
dan lain namadandalam bentuk
apapun sehubungan
denganpekerjaan jabatan,
atau jasa,dan kegiatan
yangdilakukan orangpribadi
oleh
SubjekPajakdalamnegeri,sebagaimana dimaksuddalamPasal21 Undang-Undang
PajakPenghasilan.
3. PajakPenghasilan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan yangdilakukan
olehWajibPajak orangpribadiSubjekPajak yangselanjutnya
luarnegeri, disebutPPh
Pasal adalah
26, pajakataspenghasilan
berupa gaji,upah,
honorarium,
tunjangan,dan
pembayaran lain dengannama dan dalam bentukapapunsehubungan dengan
pekerjaan jabatan,
atau jasa,dan kegiatan
yangdilakukan olehorangpribadi
Subjek
Pajakluar negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
4. PemotongPPhPasal21 danlatau PPhPasal26 adalah WaiibPajakorangpribadiatau
WajibPajakbadan,termasuk bentukusahatetap,yangmempunyai kewajibanuntuk
melakukanpemotongan pajakataspenghasilansehubungan dengan jasa,
pekerjaan,
dan kegiatanorang pribadi
sebagaimana dimaksud dalamPasal21 dan Pasal26
Undang-Undang Penghasilan.
Pajak
5. Badanadalah badansebagaimanadimaksud
dalam Pasal1 angka Undang-Undang
3
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimanatelahbeberapa diubah
kali terakhir
denganUndang-UndangNomor16
Tahun2009.
6. Penyelenggara
Kegiatanadalah WajibPajakorangpribadi
atauWajib Pajakbadan
sebagai penyelenggara
kegiatantertentuyang melakukan pembayaran imbalan
dengannamadan dalambentuk apapunkepada orangpribadisehubungandengan
pelaksanaan
kegiatan
tersebut.
7. Penerima Penghasilanyang DipotongPPh Pasal21 adalahorangpribadidengan
status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerimaatau memperoleh
penghasilandengannamadan dalambentuk apapun,sepanjang tidakdikecualikan
dalamPeraturan Direktur
JenderalPajakini, dari PemotongPPh Pasal21 dan/atau
PPhPasal sebagai
26 imbalan
sehubungan dengan jasa
pekerjaan, ataukegialan yang
dilakukanbaik dalam hubungannya sebagaipegawaimaupun bukan pegawai,
termasukpenerimapensiun.
P

3. Penerima Penghasilanyang Dipotong PPh Pasal26 adalahorangpribadidengan
statussebagai
Subjek Pajakluarnegeri yangmenerima memperoleh
atau penghasilan
dengan nama dan dalam bentuk apapun,sepanjang dalam
tidak dikecualikan
PeraturanDirekturJenderalPaiakini, dari PemotongPPh Pasal21 dan/atau PPh
Pasal26 sebagai imbalansehubungan jasa
denganpekerjaan, atau kegiatan yang
dilakukanbaik dalam hubungannya sebagaipegawaimaupun bukan pegawai,
termasukpenerima pensiun.
o Pegawai adalah orangpribadiyangbekerja padapemberi kerja,baiksebagai pegawal
tetap atau pegawai tidak tetap/tenagakerja lepas berdasarkanperianjianatau
kesepakatan baiksecara
keria tertulis
maupun tidaktertulis,
untukmelaksanakan suatu
pekerjaan dalamjabatan atau kegiatan tertentu denganmemperoleh imbalanyang
dibayarkan berdasarkanperiodetertentu,penyelesaian pekerjaan, ketentuan
atau lain
yang ditetapkan pemberikerja,termasuk orangpribadi yang melakukan pekerjaan
dalam jabatannegeri
ataubadan usaha miliknegaraataubadan usaha milikdaerah.
1 0 . Pegawai tetapadalahpegawai yang menerimaataumemperoleh penghasilandalam
jumlahtertentu
secarateratur,
termasuk anggotadewan komisaris anggota
dan dewan
pengawas yang secarateraturterus menerusikut mengelolakegiatanperusahaan
secaralangsung,sertapegawai yangbekerjaberdasarkankontrakuntuksuatujangka
waktutertentusepanjangpegawai yang bersangkutanbekerjapenuh(fu timel dalam
pekerjaantersebut-
11. Pegawaitidak tetap/tenagakerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima
penghasilanapabilapegawai yang bersangkutanbekerja, iumlahhari
berdasarkan
jumlahunit hasilpekerjaan
bekerja, suatujenis
atau penyelesaian
yang dihasilkan
pekerjaan diminta
yang olehpemberikerja.
Penerima PenghasilanBukanPegawai adalahorangpribadiselainpegawaitetapdan
pegawai kerjalepasyangmemperoleh
tidaktetap/tenaga penghasilan dengannama
dan dalambentukapapundari Pemotong PPh Pasal21 danlatau PPh Pasal26
sebagai imbalan atas pekerjaan,jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan
berdasarkanperintah
ataupermintaan pemberi
dari penghasilan.
1 3 . Peserta adalahorangpribadi
kegiatan yang terlibat
dalamsuatukegiatan
tertenlu,
pendidikan,
termasuk mengikutirapat, sidang, seminar,lokakarya(workshop'1,
pertunjukan,
olahraga, kegiatan
atau lainnya menerima memperoleh
dan atau imbalan
sehubungandengankeikutsertaannya kegiatan
dalam tersebul.
1 4 . Penerima yang menerima
pensiunadalahorang pribadiatau ahli warisnya atau
memperoleh imbalan untukpekerjaan
yang dilakukan masalalu,termasuk
di orang
pribadi yangmenerima
atauahliwarisnya tunjangan tuaataujaminan tua.
hari hari
Penghasilan Pegawai Tetapyang Bersifat adalahpenghasilan pegawai
Teratur bagi
tetap berupagaji atau upah,segalamacamtunjangan, imbalan
dan dengannama
apapun yang diberikan secaraperiodik
berdasarkan yangditetapkan
ketentuan oleh
pemberi kerja,
termasuk uanglembur.
to. PenghasilanPegawai Teiap yang BersifatTidak Teraturadalahpenghasilan bagi
pegawaitetapselainpenghasilanyangbersifat yangditerimasekalidalamsatu
teratur,
tahunatauperiodelainnya,antara berupa
lain bonus, Tunjangan Raya(THR),
Hari jasa
produksi, gratifikasi, imbalan
tantiem, atau sejenis lainnya
dengan nama apapun.
1 7 . Upah harianadalahupahatau imbalan yang diterima
ataudiperoleh yang
pegawai
terutang
ataudibayarkan
secaraharian.
1 8 . Upahmingguan
adalah yangditerima
upahatauimbalan ataudiperoleh yang
pegawai
secara
terutang dibayarkan
atau mingguan.
1 9 . Upahsatuan yang diterima
adalahupahatau imbalan ataudiperoleh yang
pegawai
ataudibayarkan
terutang berdasarkan yang
jumlah hasilpekerjaan dihasilkan
unit
L

4. Upah boronganadalahupah atau imbalanyang diterimaatau diperoleh pegawaiyang
terutang atau dibayarkanberdasarkanpenyelesaiansuatu jenis pekerjaantertentu.
21. lmbalankepadabukan pegawaiadalahpenghasilan
dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang terutang atau diberikankepada bukan pegawai sehubungandengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatanyang dilakukan,
antaralain berupahonorarium,
komisi,
fee, dan penghasilan sejenislainnya.
lmbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan
kepada bukan pegawaiyang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun
kalendersehubungandenganpekerjaan, jasa,atau kegiatan.
23. lmbalankepadapesertakegiatanadalahpenghasilan
dengannama dan dalam bentuk
apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain
oerupa uang sal(u, uang representasi,uang rapat, honorarium, hadiah atau
penghargaan, penghasilan
dan sejenislainnya.
24. lvlasaPajak terakhir adalah masa Desemberatau masa pajaktertentu di mana pegawai
tetap berhentibekeria.
BABII
PEMOTONG PASAL DAN/ATAU PASAL
PPh 21 PPh 26
Pasal2
(1) Pemotong Pasal danlatau pasal26,meliputi:
PPh 21 PPh
a. pemberi kerjayang terdiridari orangpribadi dan badan,baik merupakan pusat
maupuncabang,perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, pembayaran dengan
dan laih namadan dalambentuk apapun, sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasayangdilakukan pegawai
atau oleh atau
bukanpegawai;
b. bendahara ataupemegang pemerintah,
kas termasuk bendahara atau pemegang
kas pada Pemerintah Pusattermasuk institusiTNI/POLR|, pemerintah Daerah,
instansiataulembaga pemerintah,lembaga-lembaga negaralainnya, Kedutaan
dan
Besar Republlk Indonesia luarnegeri,
di yangmembayarkan upah,
gaji, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan jabatan,
atau jasa,dankegiatan;
c. danapensiun, badan penyelenggara jaminan sosialtenaga kerja, dan badan-badan
lainyangmembayar uangpensiun tunjangan tuaataujaminan tua;
dan hari hari
d. orangpribadi yangmelakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebassertabadan
yangmembayar:
1. honorarium atau pembayaran sebagai
lain imbaian sehubungan dengan jasa
dan/ataukegiatan yangdilakukan orang
oleh pribadi
dengan status Subjek Pajak
dalamnegeri, termasuk jasatenaga yangmelakukan
ahli pekerjaan bebas dan
bertindakuntuk dan atas namanvasendiri.bukan untuk dan atas nama
persekutuannya;
2. honorarium pembayaran sebagai
atau lain imbalan
sehubungandengankegiatan
dan jasa yangdilakukan
oleh orangpribadi
denganstatusSubjekPajakluar
negeri;
3. honorariumatau imbalanlain kepadapesertapendidikan,
pelatihan,
dan
magang;

5. e. penyelenggara kegiatan, termasukbadan pemerintah, organisasiyang bersifat
nasional internasional,
dan perkumpulan, orangpribadisertalembaga lainnyayang
menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium,hadiah, atau
penghargaan dalam bentukapapun kepada WajibPajak orangpribadidalam negeri
berkenaan dengan suatukegiatan.
(2) Tidaktermasuk sebagai pemberi kerjayang mempunyai kewajiban untukmelakukan
pemotongan pajaksebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf adalah:
a
a. kantorperwakilan negara asing;
b. organisasi-organisasiinternasionalsebagaimana dimaksud dalamPasal3 ayat (1)
huruf c Undang-Undang PajakPenghasilan, yang telah ditetapkanoleh Menteri
Keuangan;
c. pemberi kerjaorangpribadi yangtidakmelakukan kegiatan usahaatau pekerjaan
bebas yangsemata-mata mempekerjakan pribadi
orang untuk melakukan pekerjaan
rumah tangga ataupekerjaan bukan dalam rangkamelakukan kegiatan
usaha atau
pekerjaan bebas.
(3) Dalamhal organisasi internasional memenuhi
tidak ketentuansebagaimana dimaksud
padaayat(2)huruf organisasi
b, internasionaldimaksud merupakan pemberikerjayang
berkewajiban melakukan pemotongan pajak.
BABIII
PENERIMA
PENGHASILAN
YANGDIPOTONG PASAL
PPh 21
DAN/ATAU PASAL
PPh 26
Pasal3
Penerima yangDipotong
Penghasilan PPh Pasal21 danlatau
PPh Pasal26 adalahorang
pribadi
yangmerupakan:
a. pegawai;
b. penerima
uangpesangon,
pensiun pensiun,
atauuangmanfaat tunjangan tua,atau
hari
jaminan tua,termasuk warisnya;
hari ahli
c. bukanpegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, ataukegiatan,
jasa, antara meliputi:
lain
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek,
doKer,konsultan, penilai, aktuaris;
notaris, dan
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi,pelawak, bintangfilm,bintang
sinetron,
bintangiklan,sutradara, film, {oto model,peragawan/peragawati,
kru pemain
drama, penari,pemahat,pelukis, seniman
dan lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar,pelatih,
penceramah, penyuluh, moderator;
dan
5. pengarang, peneliti, penerjemah;
dan
6. pemberijasa dalam segala bidangtermasukteknik,komputerdan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika,
fotografi,ekonomidan sosial serta
jasa
pemberi kepada suatu kepanitiaan;
7. ageniklan;
8. pengawas ataupengelolaproyek;
9. pembawapesananatau yang menemukan langganan atau yang meniadi
perantara;
10. petugas penjaiabarangdagangan;
11. petugas dinasluarasuransi;
'f2. distributorperusahaanmultilevelmarketingataudirectsellingdan kegiatansejenis
lainnya;
t
I

6. d. pesertakegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilansehubungan dengan
keikutsertaannya suatu
dalam kegiatan,antara meliputi:
lain
1. peserta perlombaan dalam segala antara perlombaan raga,
bidang, lain olah seni,
ketangkasan, pengetahuan,
ilmu teknologi perlombaan
dan lainnya;
2. pesetta rapat, konferensi,
sidang,pertemuan, kunjungan
atau kerja;
3. peserta atauanggota dalamsuatukepanitiaan sebagaipenyelenggarakegiatan
tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, magang;
dan
5. peserta kegiatan lainnya.
Pasal
4
Tidaktermasuk
dalampengertian
Penerima pph pasal 21
yang Dipotong
Penghasilan
dan/atau Pasal sebagaimana
PPh 26, dimaksud
dalampasal adalah:
3
a. pejabat perwakilan
diplomatik konsulat
dan atau pejabat lain dari negara asing,dan
orang-orangyang diperbantukan
kepadamereka yang bekerja pada dan bertempat
tinggal
bersama mereka,dengansyarat
bukanwarga negara Indonesia di Indonesia
dan
tidakmenerima atau memperolehpenghasilan di luarjabatan
lain atau pekerjaannya
tersebut,
sertanegarayangbersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
b. pejabatperwakilanorganisasi
internasional
sebagaimanadimaksud dalampasalO ayat
(1) hurufc Undang-Undang PajakPenghasilan,
yang telahditetapkanoleh Menteri
Keuangan, dengan syarat
bukan warganegaraIndonesia tidakmenjalankan
dan usaha
ataukegiatan pekeriaan untuk
atau lain memperolehpenghasilan Indonesia.
dari
BAB IV
PENGHASILAN
YANG DIPOTONGPPh PASAL21 DAN/ATAUPPh PASAL26
Pasal 5
(1) Penghasilan
yang dipotongPPh Pasal21 daniataupph pasal26 adalah:
a. penghasilan yang diterimaatau diperoleh pegawaitetap,baik berupapenghasilan
yang bersifatteratur maupuntidak teratur;
b. penghasilanyang diterimaatau diperolehpenerimapensiunsecarateraturberupa
uang pensiunatau penghasilansejenisnya;
c. penghasilansehubungandengan pemutusanhubungankerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang
pesangon,uang manfaatpensiun,tunjanganhari tua atau jaminan hari tua, dan
pembayaran sejenis;
lain
d. penghasilanpegawaitidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,
upah mingguan,upah satuan,upah boronganatau upah yang dibayarkan secara
bulanan;
e. imbalankepadabukan pegawai,antara lain berupahonorarium,komisi,fee, dan
imbalan sejenisnyadengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
sehubungan denganpekerjaan,jasa, dan kegiatan
yangdilakukan;
f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi,
uangrapat,honorarium,
hadiahatau penghargaandengannamadan
dalambentukapapun,dan imbalansejenisdengannamaapapun.
L

7. (2) P€nghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 danlatau pph pasal 26 sebagaimana
dimaksud pada ayat ('1) termasuk pula penerimaandalam bentuk natura dan/atau
kenikmatanlainnyadengannamadan dalambentukapapunyangdiberikan oleh:
a. bukanWajib Pajak;
Pajakpenghasilan
b. Wajib Pajakyang dikenakan yang bersifat
final;atau
c. Wa.iibPajak yang dikenakanPajak Penghasilan norma penghltungan
berdasarkan
khusus (deem ed prof it]'.
Pasal6
( 1 ) Penghasilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang djterimaatau diperolehorang
pribadiSubjek Pajak dalam negerimerupakanpenghasilan yang dipotongpph pasal
21.
(2) Penghasilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterimaatau diperolehorang
-
pribadiSubjekPajakluar negerimerupakanpenghasitan yangdipotongpph pasal 26.
Pasal7
( 1 ) PenghitunganPPh Pasal 21 danlalau pph pasal 26 atas penghasilanberupa
penerimaan dalam bentuknaturadan/ataukenikmatan lainnyasebagalmana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau
nilaiwajaratas pemberian kenikmatan yang diberikan.
(2) D_alam penghasilan
hal sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 ayat (1) diterimaatau
diperolehdalam mata uang asing,penghitungan pph pasal zl aailatii pph pasal 26
didasarkan pada nilaitukar (kurs)yang ditetapkanoleh MenteriKeuangan yang berlaku
pada saat pembayaran penghasilantersebutatau padasaat dibebankan sebagaibiaya.
PasalI
( 1 ) Tidaktermasukdalampengertian
penghasilanyang dipotongpph pasal21 adalah:
a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan,asuransi iiwa,
asuransidwiguna,
dan asuransi
bea siswa:
b. penerimaan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dalam bentukapapun yang
diberikanoleh Wajib Pajakatau pemerintah, kecualipenghasilan sebagaimani
dimaksud dalam Pasal ayat(2);
S
c. iuran pensiunyang dibayarkan kepadadana pensiun yang pendiriannyatelah
disahkanolehMenteri Keuangan, iurantunjangan tua atauiuran
hari jaminan hari
tua kepadabadanpenyelenggara tunjangan tua atau badanpenyelenggara
hari
jaminansosialtenagakerjayangdibayar olehpemberi kerja;
d. zakatyangditerima olehorang pribadi
yangberhak badan
dari ataulembaga amil
zakatyangdibentuk ataudisahkan olehpemerintah, sumbangan
atau keagamaan
yangsifatnyawajibbagi pemeluk agamayangdiakuidi Indonesia yangditerima
oleh orang pribadiyang berhakdari lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkanoleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungandengan usaha,
pekerjaan,kepemilikan, penguasaan di
atau antara pjhak-pihak yang
bersangkutan;
e. beasiswa
sebagaimanadimaksud
dalamPasal ayat(3) hurufI Undang-Undang
a
PajakPenghasilan.
(2) PajakPenghasilan ditanggung pemberi
yang oleh kerja, yangditanggung
termasuk oleh
Pemerintah,
merupakanpenerimaan
dalambentuk
kenikmatan
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)huruf
b.

8. BABV
DASARPENGENAAN PEMOTONGAN
DAN
PPhPASAL DAN/ATAU PASAL
21 PPh 26
Pasal
I
(1) Dasarpengenaan pemotongan Pasal adalah
dan PPh 21 sebagai
berikut:
a. Penghasilan Pajak,
Kena yangberlaku
bagi:
,. yegawa' LeuP!
2. penerimapensiunberkala;
3. pegawaitidak tetap yang penghasilannya dibayarsecara bulananatau jumlah
kumulatif penghasilanyang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah
melebihiRp1.320.000,00 (satujuta tiga ratusdua puluhribu rupiah);
4. bukan pegawaisebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf c selain tenaga
ahli,yang menerima imbalanyang bersifat berkesinambungan.
b. Jumlah penghasilan yang melebihiRp150.000,00 (seratuslima puluh ribu) sehari,
yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah
mrngguan,upah satuan atau upah borongan,sepanjangpenghasilankumulatif
yang diterima dalam 1 (satu)bulan kalenderbelummelebihiRp1.320.000,00 (satu
juta tiga ratusdua puluhribu rupiah);
c. 50% (lima puluh persen)dari jumlah penghasilan bruto,yang berlakubagi tenaga
ahli yang melakukanpekerjaanbebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
h u r u fc a n g k a1 ;
d. Jumlah penghasilanbruto, yang berlaku bagj penerima penghasilanselain
penerima penghasilan sebagaimana dimaksud padahurufa, b, dan hurufc.
(21 Dasarpengenaan dan pemotongan PPh Pasal26 adalahjumlahpenghasilan bruto.
Pasal10
(1) Jumlah penghasilanbruto yang diterimaatau diperolehPenerimaPenghasilan
yang
DipotongPPh Pasal 21 danlalau PPh pasal 26 adalahseluruhjumlah penghasilan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 yang diterimaatau diperolehdalam suatu
periodeatau padasaat dibayarkan.
(21 PenghasilanKena Pajak sebagaimanadimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) hurul a
adalahsebagaiberikut:
a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala,sebesar penghasilanneto
dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP);
b. bagi pegawaitidaktetap,sebesarpenghasilan
brutodikurangiPTKP;
c. bagi bukan pegawai,sebesar penghasilan bruto dikurangiPTKP yang dihitung
secarabulanan.
(3) Besarnyapenghasilanneto bagi pegawaitetap yang dipotongPPh Pasal 21 adalah
jumlahseluruhpenghasilan
brutodikurangi
dengan:
a. biayajabatan,sebesar5% (limapersen)dari penghasilan bruto,setinggi-tingginya
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)sebulanatau Rp6.000.000,00 (enamjuta
rupiah)setahun;
b. iuran yang terkaitdengan gaji yang dibayaroleh pegawaikepadadana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan
dengandana pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan.
t

9. (4) Besarnya penghasilan bagipenerima
neto pensiun berkalayangdipotong pph pasal
21 adalah seluruh jumlah penghasilan brutodikurangi dengan biayapensiun, sebesar
5% (limapersen) penghasilan
dari bruto, setinggi-tingginya (dua
Rp2OO.O0O,OOratus
riburupiah) sebulan atauRp2.a00.000,00 jutaempat
(dua ratusriburupiah) setahun.
(5) Dalam bukan
hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf selain
3 c tenaga
jasa
ahlimemberikan kepada Pemotong Pasal danlatau Pasal
PPh 21 PPh 26:
a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainyamaka besarnya jumlah
penghasilan brutosebagaimana dimaksud padaayat (1) adalahsebesar jumlah
pembayaran setelah dikurangidenganbagian gaji atauupahdari pegawai yang
dipekerjakantersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat
dipisahkan bagiangaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebutmaka
besarnya penghasilan tersebut
bruto adalah sebesar jumlahyangdibayarkan;
b. melakukan penyerahan material
atau barang makabesarnya jumlahpenghasilan
brutosebagaimana dimaksud padaayat (1) hanyaataspemberian jasanya saja,
kecuali apabila dalamkontrak/perjanjian dapatdipisahkan
tidak antara pemberian
jasa denganmaterial atau barangmaka besarnya penghasilan bruto tersebut
termasuk pemberian danmaterial barang.
jasa atau
(6) Dalam jumlah
hal penghasilan sebagaimana
bruto dimaksud padaayat(1)dibayarkan
kepada dokteryangmelakukan praktik rumah
di sakitdan/atau klinikmakabesarnya
jumlah penghasilan adalah
bruto jasa
sebesar dokter yangdibayar olehpasien melalui
rumah sakitdan/atau kliniksebelum dipotong biaya-biaya bagihasilolehrumah
atau
sakitdan/atau klinik.
Pasal11
PTKPpertahun
( 1 ) Besarnya adalah
sebagai
berikut:
a. Rp15.840.000,00 belas
(lima jutadelapan ratus empat puluhriburupiah)untuk diri
WajibPajakorang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluh
(saiu riburupiah)tambahan untuk Wajib
Pajakyangkawin;
c. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluh
(satu riburupiah)
tambahan untuksetiap
anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalamgarisketurunan lurus
sertaanakangkat, yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (tiga)
3
oranguntuksetiapkeluarga.
(21 PTKPperbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat(2)huruf adalah
1O c PTKP
pertahunsebagaimana dimaksud padaayat(1)dibagi (duabelas),
12 sebesar:
a. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluhriburupiah)
(satu untukdiriWajibpajak
orangpribadi;
b. Rp110.000,00 (seratussepuluh ribu rupiah)tambahan untukWajib Pajakyang
kawin;
c. Rp110.000,00 (seratussepuluhribu rupiah) tambahan untuk setiapanggota
keluargasedarah keluarga
dan semenda dalamgariskelurunan lurussertaanak
angkat,yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak (tiga)
3 oranguntuk
setiap
keluarga.
(3) BesarnyaPTKPbagikaryawati berlaku ketentuansebagai berikut:
a. bagi karyawati
kawin,sebesar PTKPuntuk
dirinya
sendiri;
b. bagi karyawati
tidakkawin,
sebesar PTKPuntukdirinyasendiri PTKP
ditambah
untuk yangmenjadi
keluarga tanggungan
sepenuhnya.
(4) Dalam hal karyawatikawindapat menunjukkan tertulisdari Pemerintah
keterangan
Daerah setempat serendah-rendahnya
kecamatan yangmenyatakan bahwasuaminya
tidakmenerima ataumemperolehpenghasilan,
besarnyaPTKPadalahPTKPuntuk
dirinyasendiriditambahPTKPuntukstatuskawindan PTKPuntukkeluarga yang
menjadi tanggungansepenuhnya.
,1,

10. (5) BesarnyaPTKPditentukan
berdasarkan
keadaanpadaawaltahunkalender.
(6) Dikecualikandari ketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (5), besarnyapTKp
untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesiadalam bagian tahun
kalenderditentukanberdasarkankeadaanpadaawal bulandari baoiantahunkalender
yang bersangkUtan.
Pasal12
( 1 ) Atas penghasilanbagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar
secarabulananataujumlahkumulatifnya dalam i (satu)bulankalenderbelummelebihi
Rp1.320.000,00 (satujuta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
berlakuketentuan sebagai
berikut:
a. tidak dilakukanpemotongan PPh Pasal21, dalam hal penghasilan sehariatau rata-
rata penghasilansehari belum melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);
b. dilakukanpemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata
penghasilan sehari melebihi Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah), dan
jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah)tersebutmerupakan
jumlahyang dapatdikurangkan penghasilan
dari bruto.
(2) Rata-ratapenghasilan
sehari sebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah rata-rata
upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang
digunakan.
(3) Dalam hal pegawaitidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatifdalam I (satu)
bulan kalendermelebihiRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar pTKp
yang sebenarnya.
(4) PTKP yang sebenarnya dimaksudpada ayat (3) adalah sebesarpTKp
sebagaimana
untukiumlahharikerjayangsebenarnya.
(5) PTKP seharisebagaidasar untukmenetapkanpTKp yang sebenarnya adalahsebesar
PTKP per tahun sebagaimanadimaksuddatamPasal11 ayat (1) dibagi360 (tigaratus
enam puluh)hari.
(6) Dalam hal berdasarkan
ketentuandi bidang ketenagakerjaan
diatur kewajibanuntuk
mengikutsertakan pegawaitidak tetap atau tenagakerja lepasdalam programjaminan
hari tua atau lunjanganhari tua, maka iuraniaminanhari tua atau iurantunjanganhari
tua yang dibayarsendiri oleh pegawaitidaktetap kepadabadanpenyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjanganhari tua, dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.
Pasal13
( 1 ) Penerimapenghasilan bukan pegawaisebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (l)
huruf a angka 4 dapat memperolehpenguranganberupa PTKP sepanjang yang
bersangkutan telah mempunyaiNomor Pokok Wajjb Pajak dan hanya memperoleh
penghasilan dari hubungankerjadenganPemotongPPh Pasal21 dan/atauPPh Pasal
26 sertatidak memperolehpenghasilanlainnya.
(2) Untuk dapat memperolehpenguranganberupa PTKP sebagaimanadimaksudpada
ayat (1), penerima penghasilanbukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu
Nomor PokokWajib Pajak,dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopikartu
NomorPokokWajib Pajaksuamisertafotokopi suratnikahdan kartukeluarga.
t

11. BABVI
TARIFPEMOTONGAN
PAJAK DANPENERAPANNYA
Pasal
14
( 1 ) Tarif berdasarkan
Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan
diterapkan atasPenghasilan KenaPajakdari:
a. pegawai tetap;
b. penerima pensiun berkalayangdibayarkan secara bulanan;
c. pegawai tidaktetapatautenagakerjalepasyangdibayarkan secarabulanan.
(2) Untukperhitungan Pasal21 yangharusdipotong
PPh setiapmasapaiak,kecualimasa
pajakterakhir, tarif diterapkanatas perkiraanpenghasilan yangakandiperoleh selama
1 (satu)tahun,dengan ketentuan sebagai berikut:
a. perkiraan ataspenghasilan yangbersifatteratur adalah jumlahpenghasilan teratur
dalam (satu)
1 bulan dikalikan (dua
12 belas);
b. dalam hal terdapattambahanpenghasilan yang bersifattidak teratur maka
perkiraan penghasilan yangakandiperoleh selama1 (satu)tahunadalah sebesar
iumlahpada hurufa ditambah dengan jumlahpenghasilan yang bersifat tidak
teratur.
(3) JumlahPPh Pasal21 yang harusdipotong untuksetiapmasa pajaksebagaimana
dimaksud padaayal(2)adalah:
a. atas penghasilan yangbersifatteraturadalah sebesar PajakPenghasilan terutang
atasjumlah penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2) hurufa dibagi12
(duabelas);
b. atas penghasilan yang bersifattidak teraturadalahsebesarselisihantaraPajak
Penghasilan terutang jumlah
yang atas penghasilansebagaimana dimaksud pada
ayat(2)huruf dengan
b Pajak Penghasilan terutang jumlah
yang atas penghasilan
sebagaimana dimaksud padaayat (2)hurufa.
(4) Dalamhal pegawaitetap mempunyai kewajiban pajak subjektff
terhitungsejak awal
tahun kelender dan mulai bekerjasetelahbulanJanuari, termasuk pegawai yang
sebelumnya bekerjapada pemberikerja lain, banyaknya bulan yang menjadifaktor
pengalisebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laktor pembagi sebagaimana
dimaksud padaayat (3) adalahjumlahbulantersisadalamtahunkalender sejakyang
bersangkutan bekerja.
mulai
(5) Besarnya PPh Pasal21 yang harusdipotong untukmasapajakterakhir adalahselisih
antaraPajakPenghasilan yangterutang atasseluruhpenghasilan kenapajakselama1
(satu)tahunpajakatau bagiantahunpaiakdenganPPh Pasal21 yangtelahdipotong
padamasa-masa sebelumnya dalam tahun pajakyangbersangkutan.
(6) Dalam hal pegawaitetap kewajiban pajak subjektifnyahanyameliputibagiantahun
pajak makaperhitungan Pasal yangterutang
PPh 21 untuk bagiantahunpajak tersebut
dihitungberdasarkan penghasilankenapajakyangdisetahunkan, sebanding dengan
jumlah bulandalam bagiantahun pajak yangbersangkutan.
(71 Dalamhal pegawai tetapberhenti bekerja sebelum bulanDesember jumlahPPh
dan
Pasal yangtelahdipotong
21 dalam tahunkalender yangbersangkutan besar
lebih dari
PPhPasal yangterutang
21 untuk1 (satu) tahunpaiakmakakelebihan Pasal
PPh 21
yang telah dipotong tersebutdikembalikan kepadapegawai tetap yang bersangkutan
bersamaan denganpemberian buKi pemotongan Pasal21, palinglambat
PPh akhir
bulan berikutnyasetelahberhentibekeria.
(8) JumlahPenghasilan Kena Pajaksebagai dasarpenerapan tarif Pasal17 ayat ( 1 )
huruf a Undang-Undang Pajak Pengfrasilan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 )
dibulatkan bawah
ke hinggaribuanpenuh.

12. Pasal
15
( 1 ) Atas penghasilan
yang diterima pegawai
atau diperoleh tidaktetap atau tenagakerja
lepasberupa upah harian,upahmingguan, upahsatuan, upah borongan, uang
dan
saku harian, sepanjangpenghasilan tidak dibayarkansecara bulanan,tarif lapisan
pertama sebagaimana dimaksud dalamPasal17 ayat (1) hurufa Undang-Undang
PajakPenghasilan diterapkanatas:
a. jumlahpenghasilan brutosehariyang melebihi Rp150.000,00 (seratuslima puluh
riburupiah);
atau
b. iumlah penghasilan bruto dlkurangiPTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah
penghasilankumulatifdalam1 (satu)bulankalenderielahmelebihiRp1.320.000,00
juta
(satu tigaratus puluh
dua riburupiah).
(2) Dalamhal jumlahpenghasilan
kumulatif
dalamsatu bulankalender
telah metebihi
Rp6.000.000,00(enam juta rupiah),
PPh Pasal21 dihitung
denganmenerapkan
tarif
Pasal17 ayat(1)huruf Undang-Undang Penghasilan jumlah
a Pajak atas Penghasilan
KenaPajak yangdisetahunkan.
Pasal
16
( 1 ) Tarif berdasarkan
Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan
dilerapkan jumlah
atas kumulatifdari:
a. Penghasilan KenaPajak sebesar jumlah penghasilan brutodikurangi PTKP, yang
diterimaataudiperoleh bukanpegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal9 ayat
(1)huruf angka yangmemenuhi
a 4 ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat(1),yangdihitung setiap bulan;
b. 50% (limapuluhpersen) jumlahpenghasilan
dari brutoyangyangditerima atau
diperoleh tenagaahli yang melakukan pekerjaanbebassebagaimana dimaksud
dalam Pasal huruf angka
3 c 1;
c. iumlah penghasilan untuk
bruto setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai
yang bersifat berkesinambungan tidak memenuhi
yang ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ayat(1);
13
d. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalanyang bersifattidak
teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisarisatau dewan
pengawas yang tidak merangkap sebagaipegawai tetap pada perusahaan yang
sama;
e. jumlahpenghasilan brutoberupa jasa produksi,
tantiem, gratifikasi,
bonusatau
imbalan lain yang bersifatiidak teratur yang diterimaatau diperolehmantan
pegawai; atau
f. jumlahpenghasilan brutoberupa penarikandana pensiun oleh peserta program
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang
pendiriannya disahkan Menteri
telah oleh Keuangan.
(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
diteraokanatas:
a. jumlah penghasilan untuk
bruto setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai
yangtidakbersifat berkesinambungan;
b. jumlahpenghasilan brutountuksetiapkalipembayaran yangbersifat utuhdantidak
dipecah, yangditerima peserta
oleh kegiatan.
Pasal
17
Pengenaan Pasal bagipejabat
PPh 21 negara, pegawainegeri
sipil,
anggotaTentaraNasional
Indonesia,
anggotaKepolisian NegaraRepublik Indonesia,serta para pensiunannya
atas
penghasilanyang menjadibebanAnggaran Pendapatan BelanjaNegaraatau Anggaran
dan
Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkanketentuanyang ditetapkankhusus
menoenai dimaksud.
hal
,l-

13. Pasal18
Psngenaan PPh Pasal21 bagi pegawai atas uang pesangon,uangmanfaatpensiun,tunjangan
haritua, atau jaminanharitua yang dibayarkansecarasekaligus,
diaturberdasarkan
ketentuan
yangditetapkan khususmengenai dimaksud.
hal
Pasal19
( 1 ) TarifPPh Pasal sebesar
26 20% (duapuluhpersen) bersifat
dan finalditerapkan
atas
penghasilanbrutoyangditerima
ataudiperolehsebagaiimbalan ataspekerjaan,jasa,
dan kegiatanyangdilakukan orang
oleh pribadi
dengan statusSubjek Pa.jak negeri
luar
denganmemperhatikan ketentuanPersetujuanPenghindaranPajakBerganda yang
berlaku antaraRepublik
lndonesiadengannegara domisiliSubjekpajak luar negeri
tersebut.
(21 PPhPasal sebagaimana
26 dimaksud padaayat(1)tidakbersifat dalam orang
final hal
pribadisebagaiWajibPajakluar negeri
tersebut
berubah statusmenjadiWajibpajak
dalam neoeri.
BABVII
TARIFPEMOTONGAN PASAL BAGIPENERIMA
PPh 21 PENGHASILAN
YANGTIDAK
MEIVIPUNYAI
NOMOR
POKOK WAJIBPAJAK
Pasal
20
(1) BagiPenerima Penghasilan yangDipotong PPh Pasal21 yangtidakmemitiki Nomor
Pokok WajibPaiak, dikenakan pemotongan Pasat dengan lebih
PPh 21 tarif tinggi20%
(duapuluhpersen) daripada yangditerapkan
tarif terhadap Wajibpajakyangmemiliki
Nomor Pokok WajibPajak.
(2) JumlahPPh Pasal21 yang harusdipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalahsebesar120%(seratus dua puluhpersen) dari jumlahpph pasat2t yang
seharusnya dipotongdalam yangbersangkutan
hal memiliki Nomor pokok Wajibpajak.
(3) Pemotongan Pasal sebagaimana
PPh 21 dimaksud padaayat(1)hanya berlakuuntuk
pemotongan Pasal yangbersifat
PPh 21 tidakfinal.
(4) Dalam pegawai
hal tetapataupenerima pensiun berkalasebagai penerima penghasilan
yangtelah dipotong Pasal dengan yanglebih
PPh 21 tarif tinggisebagaimana dimaksud
padaayat (1), mendaftarkan untukmemperoleh
diri NomorPokok WaiibPajakdalam
tahunkalender yang bersangkutan palinglamasebelum pemotongan pasal21
pph
untuk masapajak Desember, Pasal yangtelahdipotong selisih
PPh 21 atas pengenaan
tarifsebesar (duapuluhpersen)
20o/quot; lebihtinggi tersebut diperhitungkandengan PPh
Pasal21 yangterutang untukbulan-bulanselanjutnya setelah memilikiNomorPokok
WajibPajak.
BABVIII
SAATTERUTANG PASAL DAN/ATAU PASAL
PPh 2.I PPh 26
Pasal
21
( 1 ) PPh Pasal21 danlatauPPh Pasal26 terutangbagi Penerima pada saat
Penghasilan
pembayaran padasaatterutangnya
dilakukan atau penghasilan
yangbersangkutan,
(2) PPh Pasal2'l danlalauPPh Pasal26 terutang PPh Pasal21 danlalau
bagi Pemotong
PPhPasal untuk
26 setiapmasapaiak.
(3) Saatterutanguntuksetiapmasapajaksebagaimana
dimaksudpadaayai (2) adalah
akhirbulandilakukannyapembayaran padaakhirbulan
atau penghasilan
terutangnya
yangbersangkutan.
t

14. BAB IX
HAK DAN KEWAJIBANPEMOTONGPPh PASAL 21 DAN/ATAUPASAL 26
SERTAPENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK
Pasal 22
(1) Pemotong PPh Pasal 21 danlatau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilanyang
diri ke Kantor pelayanan pajak sesuai
Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan
dengan ketentuanyang berlaku.
(2) Pegawai, penerima pensiunberkala, sertabukanpegawai sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) hurul a angka 4 wajib membuatsurat pernyataan
yang berisijumlah
tanggungan keluargapada awal tahun kalenderatau pada saat mulai menjadiSubjek
Pajakdalam negerisebagaidasar penentuan PTKPdan wajib menyerahkannya kepada
PemotongPPh Pasal 21 danlalaupph pasal 26 pada saat mulai bekerjaatau mulai
pensiun.
(3) Dalam hal terjadi perubahantanggungankeluargabagi pegawai, penerima pensiun
berkala dan bukan pegawaisebagaimana dimaksuddalam pasal 9 ayat (1) huruf a
angka 4 wajib membuat surat pernyataan
baru dan menyerahkannya kepadapemotong
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender
berikutnya.
(4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau pph pasal 26 wajib menghitung,memotong,
menyetorkandan melaporkanPPh Pasal 21 danlalau pph pasal 26 yang terutang untuk
setiapbulankalender,
(5) Pemotong PPh Pasal 21 danlalau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas
kerja perhitunganPPh Pasal21 danlalauPPh Pasal26 untukmasing-masing penerima
penghasilan, yang menjadidasar pelaporan PPh Pasal21 danlalauPPh pasal 26 yang
terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja
perhitungan tersebutsesuaidenganketentuan yang berlaku.
(6) Ketentuan mengenaikewajiban untuk melaporkan pemotongan pph pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalendersebagaimana dimaksudpada ayat (4) tetap
berlaku,dalamhal jumlahpajakyang dipotongpadabulanyang bersangkutan nihil.
(7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihanpenyetoran pajak atas pph pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong pph pasal 21 danlalau pph pasal
26, kelebihan penyetorantersebutdapat diperhitungkandenganPPh Pasal21 dan/atau
PPh Pasal 26 yang terutangpada bulan berikutnya melaluiSurat Pemberitahuan lvlasa
PPh Pasal21 dan/atau PPh pasal 26.
Pasal23
(1) PemotongPPh Pasal2l dan/atauPPh Pasal26 harusmemberikan bukti pemotongan
PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau
penerima pensiunberkalapalinglama 1 (satu)bulansetelahtahunkalender berakhir.
(2) Dalam hal pegawaitetap berhentibekerjasebelumbulan Desember, buktipemotongan
PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diberikanpaling lama 1
(satu)bulansetelahyang bersangkutanberhentibekerja.
(3) PemotongPPh Pasal21 danlatauPPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan
PPh Pasal 21 atas pemotonganPPh Pasal 21 selain pegawaitetap dan penerima
pensiunberkalasebagaimana dimaksudpada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh
Pasal 26 setiap kali melakukanpemotonganPPh Pasal 21 danlatauPPh Pasal 26.
(4) Dalam hal dalam I (satu)bulankalender, kepadasatu penerima penghasilandilakukan
lebih dari 1 (satu) kali pembayaranpenghasilan, bukti pemolonganPPh Pasal 21
dan/atauPPh Pasal26 sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapatdibuatsekaliuntuk
1 (satu)bulankalender.
(5) Bentukformulirpemotongan PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal26 ditetapkan dengan
Peraturan DirekturJenderal Paiaktersendiri.
&

15. Pasal24
( 1 ) PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal 26 yang dipotongoleh pemotong pph pasal 2t
dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor pos atau bank
yang ditunjukoleh Menteri
Keuangan, palinglama 10 (sepuluh) harisetelahMasa pajak
berakhir.
(2) Pemotong PPh Pasal 21 danlalau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan
penyetoran PPh Pasal 2'l danlatau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa pajak yang
dilakukan melaluipenyampaian SuratPemberitahuan l,4asa pasal 21 dan/atau
pph pph
Pasal 26 ke Kantor PelayananPajak tempat pemotong pph pasal 21 dan/atau pph
Pasal 26 terdaftar,paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa pajak berakhir.
(3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pph pasat Zj danlatau pph pasal 26
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporanpph pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bertepatandengan hari
liburtermasukhari Sabtuatau hari liburnasional, penyetoran dan pelaporan pph pasal
21 danlatau PPh Pasal26 dapatdilakukan padaharikerjaberikutnya.
Pasal 25
(1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima
penghasilanyang dikenakan pemotonganuntuk tahun pajak yang bersangkutan,
kecualiPPh Pasal21 yang bersifat
final.
(2) Jumlah pemotongan Pasal atasselisih
PPh 21 penerapan sebesar
taril 20%(duapuluh
persen)lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiunberkalasebelum
memilikiNomorPokok WajibPajakyangtelahdiperhitungkan denganpph pasal21
terutanguntukbulan-bulan padatahunkalender
selanjutnya berikutnyasebagaimana
dimaksud dalamPasal ayat(4, tidaktermasuk
20 kreditpajaksebagaimana dimaksud
padaayat(1).
(3) Dalam WajibPajak
hal yangtelahdipotong pasal21 dengan yanglebih
Pph tarif tinggi
sebagaimana dimaksud dalamPasal ayat(1) mendaftarkan untukmemperoleh
20 diri
NomorPokokWajibPajakmakaPPh Pasal21 yangtelahdipotong tersebutdapat
dikreditkan
dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak penghasilan Wajib pajak
Orang Pribadi
untuk tahun pajakyangbersangkutan.
(4) Dalamhal WajibPajaksebagaimana dimaksud padaayat (3) menyampaikan Surat
Pemberitahuan TahunanPajakPenghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar
makapenyampaiannya dilakukan
harus dalam jangka waktupaling lamag (tiga)
tahun
sejakberakhirnyatahun pajakyangbersangkutan.
(5) Dalam SuratPemberitahuan
hal Tahunan Pajak yang
Penghasilan menyatakan jumlah
lebihbayarsebagaimana dimaksudpadaayat (4) disampaikan setelah (tiga)
3 tahun
sesudah berakhirnya tahunpalakyang bersangkutan Wajibpajaktelahditegur
dan
secara tertulis,tidak dianggapsebagai Surat pemberitahuan Tahunan pajak
Penghasilan.
Pasal26
Petuniukumumdan contohpenghitungan
pemotongan Pasal21 danlatau
PPh PPh Pasal26
adalahsebagaimana tercantum yang tidak terpisahkan
dalam Lampiran dari Peraturan
Direktur
Jenderal
Paiakini.

16. BABX
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal27
DenganberlakunyaPeraturan
Direktur
JenderalPajakini,KeputusanDirektur Pajak
Jenderal
Nomor KEP-5451PJ|2O0OtentangPetunjukPelaksanaan Pemotongan, penyetoran,dan
PelaporanPajakPenghasilan
Pasal21 dan Pasal26 Sehubungan denganpekerjaan,
Jasa,
dan Kegiatan
OrangPribadisebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan
Direktur
Jenderal
PajakNomor PER-15/PJ/2006,
dicabut dinvatakan
dan tidakberlaku.
Pasal
28
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak mulaiberlaku
ini padatanggal Januari
i 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengumumanperaturan Direktur
Jenderal
Pajakinidenganpenempatannya
dalamBeritaNegara
Republik
Indonesia.
Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 25 Mai ro

17. LAMPIHANPERATURANDIRFKTURJENDEML
PAJAK NOMORPER- 31 /PJ/2009TENTANG
PEDOMAN TEKNISTATA CABA PEMOTONGAN,
PENYETOMN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PAJAK
PENGHASILAN
PASAL SEHUBUNGAN
26 DENGAN
PEKERJMN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG
PRIBADI
PETUNJUK
UMUMDANCONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PASAL21 DAN/ATAU
PPh PPh PASAL26
BAGIANPEHTAMA:
PETUNJUK
UMUMPENGHITUNGAN PASAL21 DAN/ATAU
PPh PPh
PASAL26
I PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 UNTUKPEGAWAI
PPh TETAPDAN
PENERIMA
PENSIUN
BERKALA
Penghitungan Pasal untukpegawai
PPh 21 tetapdan penerimapensiun berkaladibedakan
menjadi (dua),
2 yaitu:
'1. Penghitungan
masaataubulanan yangmenjadi dasarpemotongan pasal21 yang
pph
terutanguntuksetiap masapajak, yangdilaporkan dalamSpT Masapph pasal21,selain
masapajakDesember ataumasapajakdi manapegawai tetapberhentibekerja;
2. Penghitungan kembali sebagaidasar pengisian Fotm 1721Aj atau '172'lA2 dan
pemotongan PPh Pasal21 yangterutanguntukmasapajakDesember atau masapajak
di manapegawai tetapberhenti bekerja.
Penghitungan kembali dilakukan
ini pada:
a. bulan dimana pegawai tetapberhentibekerja penstun;
atau
b. bulanDesember bagi pegawai tetapyangbekerja sampaiakhirtahunkalender dan
bagipenerima pensiun yangmenerima uangpensiunsampaiakhirtahunkalender.
l. l. PenghitunganMasaatauBulanan SelainMasapaiakDesember atauMasapaiakdi
mana pegawaitetap berhenflbekeria:
a. Penghitungan Pasal ataspenghasilan
PPh 21 Teratur
b. Penghitungan Pasal atasPenghasilan
PPh 21 TtdakTeratur
Penghitungan Pasal ataspenghasilan
l.'1.a. PPh 21 Teratur
1.1.a.1.
Penghitungan PPh Pasal2t atas Penghasilan Teraturbagi Pegawai
Tetap:
'1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai
tetap,terlebihdahuludihitung seluruhpenghasilan brutoyang
diterimaatau diperoleh selamasebulan, yang meliputi seluruh
gaji, segalajenis tunjangan dan pembayaran teraturlainnya,
termasuk uanglembur (overtime) pembayaran
dan sejenisnya.
b. Untuk perusahaan yang masuk programJamsostek, premi
JaminanKecelakaan Kerja(JKK),premiJaminanKematian (JK)
dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPl9yangdibayar
oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai.
Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan kerja,asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, asuransi siswayangdibayarkan pemberi
dan bea oleh
kerjauntukpegawai kepada perusahaan asuransilainnya. Dalam
menghitung Pasal21, premitersebut
PPh digabungkan dengan
penghasilan brutoyang dibayarkan oleh pemberi kerjakepada
Deqawai.
t

18. c. Selanjutnyadihitung jumlah penghasilanneto sebulan yang
diperolehdengan cara mengurangipenghasilanbruto sebulan
dengan biaya jabatan,serta iuran pensiun,iuran Jamlnan Hari
Tua, dan/atau iuran TunjanganHari Tua yang dibayar sendiri oleh
pegawai yang bersangkutanmelalui pemberi kerja kepada Dana
Pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan
atau kepada Badan Penyelenggara ProgramJamsostek.
a. Selanjutnyadihitung penghasilanneto setahun, yaitu jumlah
penghasilan netosebulandikalikan 12.
b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak
subjektifnyasebagaiWajib Pajak dalam negerisudah ada sejak
awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka
penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan
penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak
pegawaiyang bersangkutan mulai bekerjasampaidenganbulan
Desember.
c. Selan.iutnya dihitung PenghasilanKena Pajak sebagai dasar
penerapan Tarif Pasal 17 ayal (11hurufa UU PPh,yaitu sebesar
Penghasilan neto setahunpada huruf a atau b di atas, dikurangl
denganPTKP.
d. SetelahdiperolehPPh terutangdengan menerapkan Tarif pasal
17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadapPenghasilan Kena pajak
sebagaimana dimaksudpada huruf c, selanjutnya dihitungPPh
Pasal 21 sebulan,yang harus dipotongdan/ataudisetor ke kas
negara, yaitusebesar:
1) jumlah PPh Pasal21 setahunatas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huru{a dibagidengan12; atau
2) .iumlah PPh Pasal21 setahunatas penghasilan sebagaimana
dimaksudpada hurufb dibagibanyaknya bulanyang menjadi
faktorpengali sebagaimana dimaksud pada hurufb.
3 . a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan
atas masa gaji sebulan,maka untuk penghitungan PPh Pasal21,
iumlah penghasilan tersebutterlebihdahuludijadikan penghasilan
bulanan denganmempergunakan faktorperkaliansebagaiberikut:
1) Gaji untukmasaseminggu dikatikandengan4;
2) Gaji untukmasaseharidikalikan dengan26.
b. Selanjutnya dilakukan penghitunganPPh Pasal 21 sebulan
dengan cara sepertidalam angka 2 di atas.
c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggudihitungberdasarkan
PPh Pasal 21 sebulandalam huruf b dibagi 4, sedangkanPph
Pasal21 atas penghasilan seharidihitungberdasarkan PPh Pasal
21 sebulandalamhurufb dibagi26.
Jika kepada pegawaidi sampingdibayargaji bulananjuga dibayar
kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel),misalnya untuk 5 (tima)
bulan,maka penghitungan PPh Pasal21 atas rapeltersebutadalah
sebagaiberikut:
a. rapel dibagi dengan banyaknyabulan perolehanrapel tersebut
(dalamhal ini 5 bulan);
b. hasil pembagianrapel tersebut ditambahkanpada gaji setiap
bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan
pemotongan PPh Pasal21;
c. PPh Pasal21 atas gaji untuk bulan-bulan setelahada kenaikan,
dihitungkembali atas dasargaji barusetelahada kenaikan;
d. PPh Pasal 2l lerutang atas tambahan gali untuk bulan-bulan
dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan huruf c dikurangijumlah pajak yang telah dipotong
sebagaimana disebutpada hurufb.
I

19. 5. Apabilakepadapegawaidi sampingdibayargali yang didasarkan
masa gaii kurangdari satu bulanjuga dibayar
gaji lain mengenai
masayang lebihlamadari satu bulan(rapel)sepertitersebut
dalam
angka4, makacarapenghitungan pasal21-nya
Pph adalahsesuai
denganyangtelahditetapkan dalamangka4 denganmemperhatikan
ketentuan
dalam angka 3.
1.1,a,2, Penghitungan Pasal2t ataspenghasilan
PPh Teraturbagi penerima
PenslunBerkala
1. Penghitungan Pasal21 atasuangpensiun
PPh bulanan yangditerima
ataudiperolehpenerima pensiun padatahunpertama pensiunadalah
sebagai berikut:
a. terlebihdahulu dihitungpenghasilan sebulan
neto yangdiperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya
pensiun, kemudian dikalikanbanyaknya bulan seiak pegawai
yang bersangkutan menerima pensiunsampaidenganbulan
Desember;
b. penghasilan pensiun
neto sebagaimana tersebut pada hurufa
ditambah dengan penghasilanneto dalam tahun yang
bersangkutan yang diterimaatau diperolehdari pemberikerja
sebelumpegawai yang bersangkutan pensiunsesuaidengan
yangtercantum dalambuktipemotongan PPh pasal 21 sebelum
pensiun;
c. untukmenghitung PenghasilanKenapajak,jumjahpenghasilan
pada huruf b tersebutdikurangi denganpTKp, dan selanjutnya
dihitungPPhPasal21 atasPenghasilan Kenapajaktersebut;
d. PPhPasal atasuangpensiun
21 dalam tahunyangbersangkutan
dihitungdengan cara mengurangi Pasal21 dalamhurufc
PPh
dengan PPhPasal21 yangterutang pemberi
dari kerjasebelum
pegawaiyang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang
tercantumdalam bukti pemotonganPPh Pasal 21 sebelum
pensiun;
e. PPh Pasal21 atas uangpensiun bulanan adalah sebesarpph
Pasal21 seperti tersebutdalamhurufd dibagidenganbanyaknya
bulan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a.
2. Penghitungan Pasal atasuangpensiun
PPh 21 bulananuntuktahun
keduadanselanjutnyaadalahsebagaiberikut:
a. terlebih
dahulu penghasilan sebulan
dihitung neto yangdiperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya
pensiun;
b. selanjutnya
PPh Pasal21 dihitung dengancara penghitungan
untukpegawaitetappadabutir1.1.a.1.
angka huruf c, dand.
2 a,
1.1.b.
Penghitungan
PPh Pasal21 atas Penghasilan
Tidak Teraturbagi Pegawai
Tetap
1. Apabilakepadapegawaitetap diberikan iasa produksi,tantiem,gratifikasi,
bonus,premi, lunjangan raya,dan penghasilan semacam yang
hari lain itu
sifatnyatidaktetapdan biasanya
dibayarkan
sekalisetahun,makaPPh Pasal
21 dihitung dipotong
dan dengancarasebagai
berikut:
a. dihitungPPh Pasal 21 atas penghasilan teraturyang disetahunkan
ditambah dengan penghasilan teratur
tidak berupa tantiem,jasaproduksi,
dan sebagainya.
/quot;

20. b. dihitungPPh Pasal ataspenghasilan
21 yangdisetahunkan
teratur tanpa
jasa
tantiem, produksi, sebagainya.
dan
c. selisihantaraPPh Pasal21 menurutpenghitungan hurufa dan hurufb
adalahPPh Pasal21 atas penghasilan jasa
tidakteraturberupatantiem,
produksi, sebagainya.
dan
2. Dalamhal pegawaitetapyang kewajibanpajaksubjektifnya sudahada sejak
awaltahun,namunbarumulaibekerja setelah bulanJanuari,makaPPhPasal
21 atas penghasilanyang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara
sebagaimana pada butir 1 denganmemperhatikan ketentuan mengenai
Penghitungan Pasal21 Bulanan
PPh atas Penghasilan Teraturpada butir
1.1.a.1.
angka huruf c dand di atas.
2 b,
Penghitungan PPh Pasal21 TerutangPada Bulan Desember atau Masa Paiak
Tertentuuntuk Pegawai
Tetapyang BerhentiBekeriaSebelumBulan Desember.
1. Penghitungan Pasal21 terutang
PPh pada bulanDesember atau bulantertentu
untuk pegawai tetapyangberhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai
berikut:
a. HitungPPh Pasal21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau
diperoleh pemotong
dari pajakdalamtahunkalender yangbersangkutan, baik
penghasilan teratur
yang maupun yangtidak teratur.
b- PPh Pasal terutang
21 yangharusdipotong untukbulanDesember ataubulan
tertentuuntuk pegawaitetap yang berhenti bekerjasebelumbulan Desember
adalah sebesar selisihantaraPPh Pasal terutang
21 atasseluruh penghasilan
teraturdantidakteratur yangditerima pemotong
dari pajakdalamtahunkalender
yangbersangkutan, sebagaimana dimaksud dalamhurufa, dengan PPh Pasal
21 yangtelah dipotong dalam tahun kalender yangbersangkutan sampai dengan
bulan sebelumnya.
c. Dalamhal jumlahPPh Pasal21 yang telah dipotong sampaidenganbulan
sebelumnya tersebut lebihbesardaripada PPh Pasal21 terutang atasseluruh
penghasilan teraturdan tidakteraturyang diterima dari pemotong pajakdalam
tahun kalender yangbersangkutan, misalnya dalam pegawai
hal berhenti bekerja
pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemolongan PPh Pasal21 tersebut
dikembalikan kepadapegawai tetap yang berhenti bekerjabersamaan dengan
pemberian buktipemotongan Pasal21. Ataskelebihan
PPh pemotongan PPh
Pasal 21 untuk pegawaitetap yang bersangkutan, pemotongpajak dapat
memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutangatas penghasilan pegawai
tetaplainnya dalam masapajak yangsama, sehingga jumlah PPhPasal yang
21
harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah
mempertimbangkan jumlahkelebihan pemotongan PPh Pasal21 yang telah
diberikanolehpemotong pajakkepada pegawai letapyangberhenti bekerja.
2. Perhitungan Pasal21 ierutang
PPh atas seluruh penghasilan yangditerlma atau
diperolehdari pemotongpajak dalam tahun kalenderyang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam angka huruf adaiah
t a sebagai berikut:
a. Untukpegawai tetap yang kewajiban pajaksubjektilnya sudahada sejakawal
tahun, namun mulai bekerja setelah bulanJanuari atauberhentibekerja sebelum
bulanDesember, PPh Pasal2l terutang dihitung berdasarkan jumlahseluruh
penghasilan yang diterimaatau diperoleh, baik yang bersifatteraturmaupun
tidakteratur, selamapegawai tetapyangbersangkutan bekerja padapemotong
palaK.
b. Sedangkan untukpegawai tetapyangkewajiban pajaksubjektifnyabarudimulai
setelah bulanJanuari atau berakhir sebelum bulanDesember, PPh Pasal21
terutangdihitungberdasarkan jumlahseluruhpenghasilan yang diterimaatau
diperoleh, yangbersifat
baik teratur maupun tidakteratur, yangdisetahunkan.
/quot;

21. II. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL UNTUK
PPh 21 PEGAWAI
TIDAKTETAP
ATAUTENAGAKERJALEPAS,
11.1. PegawaiTidak Tetap atau TenagaKeria Lepas,pemagangdan Calon pegawai
yang Menerima Upah Harian, UpahMingguan, UpahSatuan, UpahBorongan,
UangSakuHarian atauMingguan:
1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian,atau rata-rataupah/uang saku yang
diterimaataudiperoleh dalamsehari:
a. upah/uang mingguan
saku dibagibanyaknya bekerja
hari dalam seminggu;
b. upahsatuan dikalikan
dengan jumlah rata-rata
satuan yangdihasilkandalam
sehari;
c. upah borongandibagi dengan jumlah hari yang digunakanuntuk
menyelesaikan pekerjaanborongan.
2. Dalamhal upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku harianbelum
melebihiRp150.000,00, jumlah
dan yangditerima diperoleh
kumulatif atau dalam
bulankalender yangbersangkutan belummelebihi Rp1.320.000,00, tidak
maka
adaPPhPasal yangharus
2l dipotong.
3. Dalamhal upah/uang saku harianatau rata-rata upah/uang saku hariantelah
melebihi Rp150.000,00, sepanjang
dan jumlahkumulatif yang diterima atau
diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi
Rp1.320.000,00, maka PPh Pasal21 yang harusdipotong adalahsebesar
upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku hariansetelahdikurangi
Rp150.000,00, dikalikan5%.
4. Dalamhal jumlahupah kumulatif yang diterima atau diperolehdalambulan
kalender yang bersangkutan telah melebihiRp1.920.000,00 kurangdari
dan
Rp6.000.000,00, maka PPh Pasal21 yang harusdipotong adalahsebesar
upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku hariansetelahdikurangi
PTKP sehari,dikalikan
S%.
5. Dalam jumlah
hal upahkumulatif yangditerimaataudiperoleh dalam satubulan
kalender telahmelebihi Rp6.000.000,00, PPh pasal21 dihitung
maka dengan
menerapkan TarifPasal17 ayat (1) huruta UU pPh atasjumlahupahbruto
dalam satubulan yangdisetahunkan setetahdikurangipTKp,dan pph pasal21
yangharusdipotong adalah sebesar PPh Pasal21 hasilperhitungan tersebut
dibagi12.
I.2. PegawalTidak Telap alau TenagaKerja Lepas,Pemagangdan Calon pegawai
yangMenerima UpahyangOibayarkan Secara Bulanan:
PPhPasal dihitung
21 denganmenerapkan Pasal ayat(1) huruf UU PPh
Tarif 17 a
atasjumlah upahbrutoyangdisetahunkan
setelahdikurangi
PTKP,dan PPhPasal
21 yang harusdipotongadalah PPh Pasal21 hasilperhitungan
sebesar tersebut
dibaoi12.
t

22. . PETUNJUKUMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTADEWAN
PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARISYANG TIDAK MERANGKAPSEBAGAI
PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMAJASA PFODUKSI,
TANTIEM,
GRATIFIKASI,
BONUSATAU IMBALANLAIN YANG BERSIFATTIDAK
TERATUR,
DANPESERTA PROGRAM PENSIUNYANGMASIHBERSTATUSSEBAGAI
PEGAWAIYANGMENARIK DANAPENSIUN
lll.1. PenghitunganPPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan pengawasatau Dewan
KomisarisYangTidak Merangkap
SebagaiPegawaiTetap
PPh Pasal21 dihitung
denganmenerapkan Pasali7 ayat(1) hurufa UU pph
Tarif
jumlah
ataskumulatii penghasilan yangditerima
bruto selamaI (satu)
ataudiperoleh
tahunkalender.
lll,2. Penghitungan PPh Pasal21 bagi Mantanpegawai
yang Menerima penghasilan
Berupa Jasa Produksi,Tantlem,Gratifikasi,
Bonus atau lmbalan Lain yang
BersifatTidak Teratur
PPh Pasal21 dihitungdengancaramenerapkan Pasal1Z ayat(1) hurufa UU
Tarif
PPhataskumulatif jumlahpenghasilan
brutoyangditerima
ataudiperoleh
selama1
(satu)
tahunkalender.
fff.3. PenghitunganPPh Pasal 21 bagi peserta program pensiun yang Masih
Berstatus
Sebagai
PegawaiyangMenarik Danapensiun
PPh Pasal21 dihitung
denganmenerapkan pasal17 ayat(1) hurufa UU pph
Tarif
dari kumulatif
.iumlahpenghasilan
brutoyang dibayarkan
selama1 (satu)tahun
kalender.
tv. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 BAGIORANGPRIBADI
PPh YANG
BERSTATUS
SEBAGAIBUKANPEGAWAI
1V.1.Pemotongan Pasal BagiTenaga
PPh 21 Ahli yangMelakukan pekeriaan Bebas
PPhPasal ataspenghasilan dibayarkan
21 yang kepada tenaga yangmelakukan
ahli
pekerjaanbebas dihitung
dengan caramenerapkan Pasal ayat(1)huruf UU
tarif 1Z a
PPh atasjumlahkumulatif 50% (limapuluhpersen) jumlahpenghasilan
dari bruto
yangdibayarkan terutang
atau dalamI (salu)tahunkalender.
Dalam tenaga tersebut
hal ahli adalahdoheryangmelakukan praktik rumah
di sakit
dan/atauklinikmakabesarnya.iumlahpenghasilan brutoadalahsebesar jasa dokter
yang dibayarkanpasienmelaluirumahsakitdan/atau kliniksebelum dipotong biaya-
biayaataubagihasilolehrumahsakitdan/atau klinik.
1V,2.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai,
SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang BersifatBerkesinambungan
1V.2.1,BagiyangTelahMemilikiNPWP penghasitan
dan HanyaMenerima Dari
PemotongPaiakyang Bersangkutan
PPhPasal dihitung
21 dengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf.a
tarif 17 UU
PPh atasjumlahkumulatif
penghasilan
kenapajak.Besarnya
penghasilan
kenapajakadalah penghasilan dikurangi
sebesar bruto per
PTKP bulan.
lV,2,2. BagiyangTidakMemilikiNPWP atauMenerima Dari
Penghasilan Selain
PemotongPaiakyang Bersangkutan
PPhPasal dihitung
21 dengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf UU
tarif 17 a
PPh atas jumlahkumulatif
penghasilan yang
brutodalamtahun kalender
bersangkutan.
,..l.

23. 1V.3.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai,
SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang Tidak BersitatBerkesinambungan.
PPh Pasal21 dihitungdenganmenerapkan Pasal17 ayat (1) hurufa UU pph
tarif
atasiumlahpenghasilanbruto.
v. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 BAGIPESERTA
PPh KEGIATAN
PPh Pasal2l dihitung dengan menerapkan Pasal17 ayat (1) hurufa UU pph atas
tarif
jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran
yang bersifatutuh dan tidak
dipecah,yangditerimaolehpeserta kegiatan.
PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL26 BAGI ORANGPRIBADI
PPh YANG
BEBSTATUS
SEBAGAI
SUBJEKPAJAKLUARNEGERI.
1. Dasar pengenaan Pasal adalah jumlah
PPh 26 dari penghasilan
bruto.
2. Dikenakan tarif PPh Pasal26 sebesar20% denganmemperhatikan ketentuanyang
diaturdalam Perjaniian
Penghindaran PajakBerganda(p3B),dalamhal orangpribadi
yang menerima penghasilan
adalahsubiekpajakdalamnegeridari negarayangtelah
mempunyai dengan
P3B Indonesia.
. l
- k_[