Sistem Pemerintahan Indonesia
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
0 j'aime•994 vues
Presentasi mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Sistem Pemerintahan Indonesia
Similaire à Sistem Pemerintahan Indonesia (20)
Dernier
Dernier (20)
Sistem Pemerintahan Indonesia
- 1. Fery Danang D P º Irzani Hamzah S R º Januar Imam Muzaki º Lucky Jalu Harapan º Muhammad Khoerol A. º Muhammad Yusuf S. º Noval Dwi Kurnianto º Shelin Hanifillah SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
- 2. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
- 3. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Joko Widodo Presiden Indonesia saat ini.
- 4. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia menurut undang–undang dasar 1 sampai dengan pasal 16. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), serta pasal 24 adalah: – Kekuasaan menjalan perundang – undangan Negara atau kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintah. – Kekuasaan membentuk perundang – undang Negara atau kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR.
- 5. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lanjutan... – Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara atau kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif yang dilakukan oleh BPK. – Kekuasaan mempertahankan perundang – undangan Negara atau kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA.
- 6. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Perbedaan tersebut adalah:
- 7. SEBELUM AMANDEMEN SETELAH AMANDEMEN Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis- Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris. Menghilangkan supremasi kewenangannya. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
- 8. SEBELUM AMANDEMEN SETELAH AMANDEMEN Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Memberikan persetujuan atas Anggaran. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Memberikan persetujuan atas PERPU. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- 9. SEBELUM AMANDEMEN SETELAH AMANDEMEN Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan pengawasan DPR (legislatif). PRESIDEN
- 10. LEMBAGA TINGGI NEGARA LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF Majelis Permusyawaratan Rakyat Pemerintah Mahkamah AgungPresiden Komisi Yudisial Wapres Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Mahkamah KonstitusiDewan Perwakilan Rakyat Lembaga pemerintah nonkementerian Lembaga nonstruktural Perwakilan luar negeri
- 11. LEGISLATIF Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
- 12. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Keanggotaan
- 13. • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar • Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum • Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden • Memilih Wakil Presiden (bila terjadi kekosongan Wakil Presiden) • Memilih Presiden dan Wakil Presiden (apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan) MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Tugas dan Wewenang
- 14. LEGISLATIF Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- 15. Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Keanggotaan
- 16. • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu • Pengawasan atas pelaksanaan Undang- Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Fungsi
- 17. LEGISLATIF Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkatDPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- 18. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang, mereka berasal dari partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Keanggotaan
- 19. • Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang- undang bersama presiden. • Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. • Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Fungsi
- 20. EKSEKUTIF Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri- menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Ia digaji sekitar 60 juta per bulan. PRESIDEN Presiden Joko Widodo
- 21. • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (dalam kegentingan yang memaksa) • Menetapkan Peraturan Pemerintah • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri PRESIDEN Wewenang, kewajiban, dan hak
- 22. EKSEKUTIF Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. WAKIL PRESIDEN Wapres Jusuf Kalla
- 23. YUDIKATIF Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. MAHKAMAH AGUNG
- 24. YUDIKATIF Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. KOMISI YUDISIAL
- 25. YUDIKATIF Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesiayang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama- sama dengan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MAHKAMAH KONSTITUSI Ketua MK Hamdan Zoelva
- 26. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Tahun 1945 – 1949 Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain: – Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. – Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
- 27. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Tahun 1949 – 1950 Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
- 28. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Tahun 1950 – 1959 Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri: – Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. – Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. – Presiden berhak membubarkan DPR. – Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
- 29. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin) Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
- 30. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Tahun 1966 – 1998 Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.
- 31. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi) Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.
- 32. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan.
- 33. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu. Kemudian pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung setelah reformasi tahun 1998. Yang kemudian berlanjut untuk tahun 2009 dan 2014.